Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amerika Serikat (AS) dikabarkan memberlakukan sejumlah sanksi terhadap individu-individu yang dituding terlibat dalam membantu jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Individu-individu ini berasal dari sejumlah negara seperti Turki, Suriah, dan Indonesia.

Untuk Indonesia sendiri, AS memberikan sanksi kepada lima warga negara Indonesia (WNI). Mengacu pada kebijakan resmi AS, mereka adalah Dwi Dahlia Susanti, Rudi Heryadi, Ari Kardian, Muhammad Dandi Adhiguna, dan Dini Ramadhani.

Sanski yang diberikan kepada mereka adalah pembekuan aset yang mereka miliki di AS. Selain itu, pemerintah negeri Paman Sam juga melarang warga-warga negaranya untuk berurusan dengan nama-nama tersebut, seperti urusan bisnis dan usaha.

PinterPolitik.com

Menjadi aneh apabila pejabat jarang muncul di pemberitaan media. Wakil Presiden Ma’ruf Amin misalnya, kemarin menjadi sorotan publik karena jarang terlihat di berbagai pemberitaan pers.

Mungkin, bukan pejabat kalau misalnya tidak dikejar-kejar para awak media. Bagi para pewarta, ungkapan, sikap, kebiasaan, hingga tingkah laku pejabat memang kerap menjadi bahan berita yang menjanjikan.

Soal kebijakan pemerintah dalam memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan mantan anggota organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) misalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi salah satu pejabat yang ditanyai oleh para wartawan.

Meski pemerintah telah pasti memutuskan untuk memulangkan WNI anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah, para awak media masih terus bertanya pada Pak Mahfud soal kebijakan tersebut. Mungkin, sedikit merasa kesal, Pak Menko akhirnya meminta para wartawan untuk berhenti menanyakan hal itu.

“Kan sudah jelas,” begitu ucap Pak Mahfud. Beliau hanya menjawab bahwa negara udah memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulangan anak-anak tersebut, seperti bagaimana nanti anak-anak itu dipelihara oleh negara.

View this post on Instagram

BNPT kaji rencana pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 3, 2020 at 10:37pm PST

Selain itu, Pak Mahfud juga khawatir lho kalau anak-anak itu nanti dikejar-kejar oleh para awak media – membuat anak-anak itu mendapatkan tekanan (stress). Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk menutup informasi pemulangan dan identitas dari anak-anak tersebut.

Hmm, cukup beralasan juga sih apa yang dijelaskan oleh Pak Mahfud. Kasihan juga kalau anak-anak tersebut malah terekspos menjadi bahan berita yang diperlukan oleh para wartawan yang mengejar deadline.

Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa media-media Indonesia dinilai memiliki kebiasaan yang dianggap buruk dalam membuat berita. Bisa jadi, malah muncul judul-judul berita yang dianggap nggak perlu.

Jangan sampai lah nanti ada berita-berita yang menanyakan sikap dan tingkah laku anak-anak itu ke tetangga-tetangganya. Belum lagi, banyak juga tuh berita yang menjelaskan mengenai firasat-firasat aneh yang muncul ketika berangkat ke atau pulang dari Irak atau Suriah.

Bagaimana pun, anak-anak tersebut telah melalui hal-hal yang berat di sana. Dan, mungkin, ratusan pertanyaan bukanlah hal yang dibutuhkan oleh mereka nanti. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Usai sudah perdebatan soal keputusan pemerintah terkait rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berjumlah 689 orang itu. Setelah pembahasan rencana pemulangan untuk mencari mekanisme yang legitimate terkait hukum dan konstitusi beberapa pekan lalu, serta untuk mencari tahu penyebab kepergian WNI ke Suriah tanpa izin, akhirnya ketukan palu keputusan pun berbunyi.

Pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks-ISIS ke Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan. Setidaknya, terdapat tiga putusan yakni menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara yang hidup di Indonesia; tidak memulangkan fighters atau kombatan yang tergabung di beberapa negara, serta mevalidasi data.

Sederhananya, keputusan pemerintah adalah dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang bisa saja datang, yakni agar pemulangan WNI eks-ISIS tidak meningkatkan laju radikalisasi di masyarakat Indonesia.

Namun, keputusan final pemerintah agaknya masih saja dilematis. Terdapat dua hal yang membuat pemerintah dalam posisi dilema itu. Pertama, adanya pertimbangan kemanan nasional dengan tidak memulangkan WNI eks-ISIS.

Namun, hal patut diapresiasi sebagai langkah preventif atas ancaman keamanan nasional (national security). Sebab memulangkan sama saja dengan menginginkan adanya instabilitas dan memupuk subur jaringan ISIS di Indonesia.

Jejak ISIS dalam aksi teror di Indonesia patut dijadikan pembelajaran bahwa ISIS adalah ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, kekalahan ISIS di Suriah tidak berarti gerakan mereka pun berakhir.

Jaringan-jaringan ISIS di Indonesia seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Jamaah Islamiyah/Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Al Muhajirun tumbuh subur.

Melihat fenomena akhir-akhir ini, terdapat sejumlah instansi pendidikan yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Menurut pengamat terorisme Stanislaus Riyanta, penanaman paham radikalisme dan intoleransi harus diawasi oleh lembaga pendidikan sebab sangat rentan anak-anak usia remaja menjadi target propaganda narasi tersebut.

Kasus yang terjadi di Yogyakarta misalnya, ketika seorang pembina pramuka dari Gunung Kidul mengajarkan anak-anak yel-yel dan tepukan rasis dan menyebutkan istilah “kafir.” Kasus lain juga pernah terjadi, seperti intimidasi oknum pengurus rohani Islam (rohis) di SMAN 1 Gemolong, Sragen, kepada seorang yang tidak berhijab; pengibaran bendera yang mirip dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di SMKN 2 Sragen; dan baru-baru ini terjadi pembakaran musala yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara.

Peristiwa tersebut memberi tanda bahwa kehati-hatian terhadap intoleransi sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Mahfud MD secara stipulatif mejelaskan radikalisme mengandung arti sebagai ideologi atau pemikiran, takfiri, serta jihadi yang berorientasi mengkafir-kafirkan dan keinginan menggantikan sesuatu yang bagi mereka adalah salah dengan cara yang radikal dan kekerasan.

Peneliti dari Kajian Terorisme dan Konflik Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Solahudin menyatakan jaringan teroris ISIS di Indonesia menggunakan aplikasi percakapan dan media sosial dalam menyebarkan ideologi mereka. Memiliki 60 kanal dan 30 forum pribadi di aplikasi percakapan Telegram pada 2017, jaringan ISIS bisa menyebarkan 80-150 pesan kekerasan setiap harinya.

Intoleransi akan memerangi siapapun, baik yang berbeda paham, prinsip, budaya, kepercayaan tanpa terkecuali sesamanya yang dinilai menyimpang dari apa yang mereka benarkan. Ancaman atas keberagaman bangsa Indonesia menjadi taruhan dan, yang paling mengerikan, konflik sektarian seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Kedua, adanya pertimbangan pada aspek keadilan. Walaupun secara otomatis WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia – tepatnya pada pasal 23 ayat (f) yang berbunyi:

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Namun, negara sebagai institusi formal selayaknya berlaku secara adil, yakni dengan tidak kemudian langsung mengklaim bahwa WNI eks-ISIS telah melepaskan “baju” Indonesia-nya. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian, harus diperiksa, dan dibuktikan fakta empirisnya.

Menurut pengamat terorisme Universitas Indonesia Ridlwan Habib, Indonesia belum memiliki prosedur khusus untuk mendeteksi kadar ideologi terorisme seseorang. Selain itu, terdapat tumpang tindih aturan.

Dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang berhak beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tentu, hal ini bisa jadi bertentangan dengan UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 ayat (d) yang menjelaskan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, dan (f) bahwa secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Isu pembakaran paspor yang dilakukan WNI eks-ISIS juga menjadi sorotan pemerintah. Hal ini kemudian menjadi alasan untuk tidak memulangkan mereka. Sebab, hal tersebut dinyatakan sebagai perilaku tidak mengakui diri mereka sebagai WNI.

Namun, ketua Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syauqillah menjelaskan secara hukum dan konstitusi pemerintah harus memulangkan para WNI eks-ISIS. Pasalnya, menurut beliau Indonesia tidak pernah mengenal prinsip hukum kehilangan kewarganegaraan dan dwi kewarganegaraan.

Selain itu, kedudukan ISIS juga bukanlah sebagai negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebuah negara. Oleh sebab itu, konteks UU No. 12/2006 tidaklah relevan bila dikaitkan – untuk sementara – dengan situasi WNI eks-ISIS ini.

Maka dari itu, perlu kiranya bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang yang lebih cermat dan komprehensif lagi terkait keputusan itu. Jangan sampai keputusan itu lantas mengesampingkan aspek keadilan. Kita masih mengakui bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah kewajiban yang harus ditegakkan.

Tulisan milik Muhammad Kamarullah, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Potensi serangan balik ini salah satunya diutarakan oleh juru bicara Badan Intelijen Negaral (BIN), Wawan Hari Purwanto yang mengatakan bahwa dalam upaya kontra-terorisme yang seperti perang, biasanya ada serangan balik.

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Asep Adi Saputra.

Menurut Asep, kematian Baghdadi menjadi kewaspadaan bagi Polri dan pasukan khusus anti-terorisme kepolisian, Densus 88, agar tetap melakukan upaya penegakkan hukum. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seluruh jaringan ISIS yang ada di Indonesia berada dalam pemantauan.

Lalu, mengapa kematian Baghdadi tidak diikuti dengan kehancuran ISIS dan seperti apa kematiannya akan berpengaruh pada gerakan terorisme di Indonesia?

Tetap Aktif

Menurut Jenna Jordan, profesor asal Georgia Institute of Technology, kematian pimpinan suatu kelompok teroris tidak serta merta berujung pada kehancuran kelompok tersebut.

Ia mejelaskan ada dua faktor yang menentukan hancur-tidaknya kelompok teroris jika pimpinanannya ditangkap atau tewas.

Pertama adalah birokrasi. Jordan menjelaskan bahwa seperti organisasi pada umumnya, kelompok teroris dapat memiliki struktur birokrasi yang lengkap bahkan kompleks.

Struktur ini memiliki unsur pimpinan, administrasi, keuangan, hingga cabang-cabang di daerah berbeda yang memiliki pembagian tugasnya masing-masing, namun beraktivitas sesuai dengan arahan dan aturan pimpinannya.

View this post on Instagram

Pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi tewas di Suriah, Indonesia siaga. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 29, 2019 at 3:41am PDT

Kejelasan struktur, aturan, serta rutinitas inilah yang kemudian membuat kelompok teroris tertentu dapat bertahan dan secara cepat mengganti struktur kepemimpinannya yang hilang.

Jordan juga menambahkan bahwa kelompok teroris yang lebih tua, besar, dan pergerakannya berdasarkan alasan religi cenderung lebih mampu bertahan dibanding kelompok yang lebih baru, kecil, dan berjuang dengan alasan ideologi.

Faktor kedua adalah dukungan publik terhadap kelompok tersebut.

Dukungan ini menjadi penting karena bantuan masyarakat memudahkan kelompok teroris dalam melakukan rekrutmen, mengumpulkan dana, hingga membantunya bersembunyi dari pemerintah.

Dukungan ini pada akhirnya juga akan memudahkan kelompok teroris untuk melakukan re-orgnisasi ketika diserang.

Dalam tulisannya, Jordan mencontohkan bagaimana kematian berturut-turut petinggi-petinggi Al-Qaeda, seperti Osama bin Laden, Abu Yahya al-Libi, dan Atiyah Abd al-Rahman sepanjang 2011-2012 tidak berhasil menghancurkan kelompok teroris tersebut.

Kematian-kematian ini, lanjut Jordan, hanya melemahkan kelompok teroris untuk sementara waktu dan waktu tersebut akan digunakan oleh sisa organisasi tersebut untuk melakuan re-organisasi struktur kepemimpinanya.

Oleh karena itu, menurut Jordan, ketika pimpinan teroris berhasil dibunuh, hal penting selanjutnya adalah mencegah sisa-sisa kelompoknya berkumpul dan melakukan re-organisasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Max Abrahams dan Philip B.K. Potter.

Dalam tulisan yang berjudul Explaining Terrorism: Leadership Deficits and Militant Group Tactics, keduanya berpendapat bahwa defisit atau kekosongan kepemimpinan tidak serta merta membuat kelompok teroris berhenti melakukan serangan.

Bahkan, defisit kekosongan ini dapat membuat kelompok teroris meningkatkan serangannya terhadap masyarakat sipil.

Keduanya menjelaskan bahwa di Timur Tengah dan Afrika Utara, pimpinan kelompok teroris memiliki strategi untuk tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai target serangan demi meraih dukungan publik.

Strategi ini kemudian bergantung pada kontrol pemimpin ataupun petinggi kelompok tersebut terhadap anak buahnya yang memiliki insentif lebih kuat untuk menyerang masyarakat sipil.

Oleh karena itu, defisit kepemimpinan justru dapat mengakibatkan peningkatan serangan teroris terhadap masyarakat sipil karena hilangnya kontrol dalam kelompok tersebut untuk menentukan target apa yang boleh diserang.

Pengalaman Indonesia

Fenomena-fenomena di atas tidak hanya terjadi di negara-negara lain.

Kelompok teroris domestik yang ada di Indonesia juga nyatanya tetap eksis meskipun pimpinan dan petingginya ditangkap ataupun tewas setelah berhasil diburu aparat keamanan.

Ambil contoh Jamaah Islamiyah (JI), kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan bertanggung jawab atas serangan bom besar seperti Bom Bali tahun 2002 dan 2005, serta Bom Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004.

Kelompok yang dibentuk pada tahun 1993 ini tetap aktif meskipun pendiri dan pimpinannya, Abu Bakar Ba’asyir serta Para Wijayanto, mendekam di penjara.

Pun kelompok ini tetap hidup meskipun petinggi-petingginya seperti Noordin M. Top dan Dr. Azhari tewas dalam penggerebekan polisi.

Kemudian ada juga Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok pecahan JI yang kemudian berafiliasi dengan ISIS.

Kelompok yang berada di balik beberapa serangan bom seperti di Sarinah, Kampung Melayu, dan Surabaya ini tetap aktif meskipun pada tahun lalu pimpinannya Aman Abdurrahman alias Oman Rochman dijatuhi hukuman mati.

Adapun serangan terbarunya adalah penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang dilakukan oleh simpatisannya.

Yang juga menarik adalah kemampuan kelompok teroris di Indonesia untuk tetap aktif setelah “kepalanya dipotong” tidak hanya berasal dari kemampuan kelompok teroris itu sendiri, namun juga berasal dari bantuan pihak luar termasuk pemerintah.

Hal ini setidaknya terjadi pada kasus Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), gerakan yang dinilai banyak pihak sebagai akar atau gerakan radikalisme pertama di Indonesia.

Gerakan yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949 ini memang berhasil dihentikan pemerintah pada tahun 1962. Tidak hanya itu, pimpinannya, yaitu Kartosoewirjo juga berhasil ditangkap dan dieksekusi mati pada 1962.

Namun, pada masa Orde Baru, melalui Ali Moertopo, kelompok ini dipertahankan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan politik seperti membersihkan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga membantu kemenangan Golkar dalam Pemilu tahun 1971.

Pun hingga saat ini, DI/TII masih memiliki pengaruh, salah salah satunya dalam menginspirasi Abu Bakar Ba’asyir dan JI dalam melakukan serangan teror.

Kemudian, kematian Baghdadi dan berkurangnya pengaruh ISIS juga dapat berdampak pada bangkitnya kelompok terorisme di Indonesia.

Potensi ini diutarakan oleh Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta yang melihat bahwa momentum kejatuhan ISIS dan JAD dapat dimanfaatkan oleh JI untuk bangkit.

Ya, beberapa tahun ke belakang serangan terorisme di Indonesia memang lebih didominasi oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh JAD.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh JI yang sejak kehilangan pendiri dan petinggi-petingginya lebih memilih untuk fokus merekrut anggota baru dan menghentikan aksi teror yang dapat membuatnya kembali menjadi pusat operasi kontra-terorisme pemerintah.

Sementara JAD sendiri baru terbentuk pada tahun 2015 dan mendapat panggung di tengah “tidurnya” JI.

Jokowi resmi menunjuk Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag) dalam Kabinet Indonesia Maju. Penunjukan Fachrul ini menarik perhatian banyak pihak karena beberapa hal. Lalu, apa alasan di balik penunjukan Fachrul? Mengapa kursi Menag yang dipilih?https://t.co/3y8d4k0nVp pic.twitter.com/dDkdS4IkSa

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 24, 2019

Pandangan Stanislaus ini memiliki kemiripan dengan pandangan Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones.

Sidney berpendapat bahwa pada suatu saat nanti JI yang beberapa tahun ke belakang menghindari penangkapan massal anggotanya, dapat memutuskan untuk kembali melakukan serangan teror.

Terakhir, bukan hanya Indonesia yang bersiap-siap menghadapi dampak kematian Baghdadi.

Negara-negara Asia Tenggara lain khususnya Malaysia dan Filipina juga melihat kemungkinan adanya serangan balasan dari kelompok-kelompok pro-ISIS di kawasan.

Pandangan yang sama juga datang dari negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis yang saat ini meningkatkan kesiapan pasukan keamanannya. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Jagad politik Indonesia dibuat heboh. Menkopolhukam Wiranto yang tengah melakukan kunjungan ke Pandeglang Banten tiba-tiba ditusuk oleh seorang pria. Seketika, serangan itu membuat Wiranto menderita dua tusukan  sehingga harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Berdasarkan berita yang beredar, pelaku yang diamankan adalah seorang pria bernama Abu Rara dan seorang perempuan. Kedua orang ini disinyalir kepolisian dan BIN masih menjadi bagian dari jaringan ISIS. Secara spesifik, mereka disebut-sebut masih berada di dalam jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang sempat dibicarakan beberapa waktu lalu.

Secara resmi, memang pelaku penyerangan dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari jejaring terorisme. Meski demikian, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa kesimpulan itu terlalu prematur. Salah satu pendapat seperti ini keluar dari eks Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Pendapat itu sendiri boleh jadi beralasan, mengingat bahwa proses penyelidikan belum bisa dikatakan telah benar-benar sempurna.

Terlepas dari masih simpang siurnya pendapat tersebut, pelabelan tersebut sebenarnya boleh jadi masuk akal bagi kalangan pemerintahan dan aparat keamanan. Hal ini terkait dengan  ISIS, JAD, dan terorisme yang memang telah terlanjur dicap sebagai musuh bagi masyarakat.

Bagi beberapa pihak, pengungkapan ISIS sebagai pelaku penusukan Wiranto dianggap terlalu dini.
Share on X

Secara sosiologis, menurut Lewis A. Coser, keberadaan common enemy dapat memunculkan kohesi di dalam satu kelompok. Umumnya, kelompok ini akan bersatu untuk melawan atau meruntuhkan musuh bersama tersebut.

Koalisi yang terbentuk melalui narasi musuh bersama ini secara aksi umumnya lebih kuat karena ada rasa saling melindungi dan saling menguatkan di antara anggotanya. Aksi kolektif dari anggota koalisi menjadi lebih gencar karena ada misi untuk mengalahkan suatu lawan bersama.

Menurut Coser, dalam politik, efek dari common enemy ini bisa dieksploitasi untuk menarik kohesi serupa dengan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kontruksi musuh bersama yang dibentuk koalisi ini bisa saja menyebar di luar kalangan koalisi dan menyentuh masyarakat banyak.

Dari pandangan tersebut, adanya label ISIS membuat masyarakat dapat lebih mudah tertarik kohesinya terhadap kasus ini. Dalam kadar tertentu, masyarakat kemudian dapat dengan mudah mengecam tindakan penusukan ini tanpa banyak mempertanyakan siapa sebenarnya yang melakukan itu.

Penyebutan ISIS dan kelompok terorisme ini memang tergolong lazim oleh pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan. Pada demonstrasi 22 Mei, cap semacam ini juga pernah dilontarkan oleh pemerintah.

Selain itu, label kelompok terorisme juga sempat diucapkan untuk kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Teranyar, perkara terorisme ini juga disebutkan untuk menanggapi demonstrasi revisi UU KPK dan RKUHP beberapa waktu lalu.

Hal-hal tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana ISIS dan kelompok terorisme telah menjadi common enemy yang kerap disebut oleh pemerintah. Tanpa bermaksud menuding, nuansa serupa boleh jadi kini tengah terbentuk di peristiwa penusukan Wiranto.

Di luar itu, kejadian ini juga sebenarnya dapat menjadi semacam tamparan tersendiri bagi aparat keamanan di negeri ini. Banyak pendapat yang mempertanyakan apakah terjadi semacam kecolongan dalam peristiwa penusukan Wiranto tersebut.

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman misalnya, menyebut kejadian itu membuktikan bahwa ketika aparat keamanan lengah, maka  bahaya dapat saja mengancam, bahkan mengancam seorang Menteri Koordinator.

Spekulasi kelengahan ini kemudian dibantah oleh pihak pemerintah. Kepolisian misalnya menganggap bahwa tidak ada istilah kecolongan, hal ini terkait dengan interaksi masyarakat dengan pejabat publik sudah lazim terjadi.

Terlepas dari bantahan tersebut, tetap saja kejadian ini menjadi catatan khusus untuk aparat keamanan di negeri ini. Jika pejabat setingkat Wiranto saja bisa terluka, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan keamanan mereka.

Pengusutan kasus ini jelas menjadi prioritas. Untuk sekarang, pernyataan resmi boleh jadi menyatakan bahwa ISIS adalah pihak yang bertanggung jawab. Meski begitu, penelusuran mendalam harus dilakukan agar aparat pemerintahan tak selalu berlindung dengan mengarahkan kepada common enemy semacam ISIS ini. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.