Menurut kalian apakah perang Iran sudah ada di tanda-tanda jelang akhir? Yuk vote:

–        Yoi min, bau-baunya sih udah mau kelar

–        Belum lah, masih panjang cuy

#iran #worldcup #as #trump #pinterpolitik

Menlu RI Sugiono koreksi blunder Menkeu Purbaya soal tarif Malaka sambil tolak misi militer Hormuz. Mungkinkah ini damage control atau manuver strategis? 

PinterPolitik.com

“Wind extinguishes a candle and energizes fire. Likewise with randomness, uncertainty, chaos: you want to use them, not hide from them. You want to be the fire and wish for the wind.” – Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012)

Cupin sedang menyeduh kopi pagi ketika notifikasi ponselnya meledak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyinggung ide memungut tarif di Selat Malaka, terinspirasi blokade Iran di Hormuz. Cupin hampir tersedak, karena ia tahu: Selat Malaka bukan Selat Hormuz, dan UNCLOS bukan aturan yang bisa dicandai di podium simposium.

Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura sudah merespons dengan kemarahan diplomatik yang tidak main-main. Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan tidak ada kebijakan sepihak di Selat Malaka, sementara Singapura lewat Vivian Balakrishnan menolak segala bentuk tarif di kawasan itu.

Cupin lalu melihat timeline-nya bergeser. Menlu Sugiono muncul di Gedung Pancasila, kurang dari 24 jam setelah gaduh itu dimulai. Pesannya singkat dan tanpa ruang tafsir: Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Malaka, karena UNCLOS adalah fondasi yang menjadikan Indonesia diakui sebagai negara kepulauan.

Tapi yang membuat Cupin menaikkan alis adalah momen kedua yang nyaris bersamaan. Sugiono menolak ajakan Inggris dan Prancis untuk mengirimkan militer Indonesia ke misi multinasional Selat Hormuz, dengan alasan prinsip bebas-aktif yang telah menjadi doktrin politik luar negeri sejak Mohammad Hatta pada 1948.

Cupin menaruh cangkir kopinya dan menggulir berita lebih dalam. Ternyata 40 persen perdagangan dunia melintas di Selat Malaka, dua kali lipat volume Hormuz. Mengusulkan tarif di jalur sepenting itu sama saja dengan menggoyahkan arsitektur perdagangan global, dan ironisnya, Indonesia sendiri yang memperjuangkan UNCLOS selama hampir satu dekade.

Cupin lalu berpikir: ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Dua penolakan dalam satu napas, satu domestik dan satu internasional, membentuk pernyataan sikap yang jauh lebih besar dari sekadar pemadam kebakaran.

Pertanyaannya: apakah Sugiono benar-benar sedang memadamkan api, atau justru sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari krisis itu sendiri? Dan jika ini memang manuver yang disengaja, dari mana kemampuan itu datang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Judo, Bukan Tinju

Ada permainan kata yang layak dibongkar di sini. Judika dan judoka hanya berbeda dua huruf, tapi mewakili dua filosofi yang bertolak belakang.

“Judika,” judi plus ka, adalah logika taruhan: lempar dadu, berharap hasil terbaik, terima risiko terburuk. Inilah yang dilakukan Purbaya ketika melontarkan gagasan tarif Malaka tanpa kalkulasi konsekuensi diplomatik. No calculation, all gambling.

“Judoka” adalah kebalikannya: no gambling, all counted. Dalam seni bela diri judo, prinsip paling fundamental bukan kekuatan, melainkan kelenturan. Sang judoka menggunakan momentum lawan untuk menjatuhkannya. Sugiono, disadari atau tidak, menjalankan persis logika itu: krisis yang diciptakan Purbaya menjadi bahan bakar untuk pernyataan sikap yang justru memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Ini bukan tanpa preseden dalam sejarah diplomasi dunia. Ketika Menlu Jepang Yosuke Matsuoka melontarkan pernyataan kontroversial soal Liga Bangsa-Bangsa pada 1933, justru Menlu penggantinya, Koki Hirota, yang menggunakan momen kekacauan itu untuk mereposisi kebijakan luar negeri Jepang, meskipun dengan hasil yang jauh berbeda secara moral.

Contoh yang lebih relevan mungkin adalah bagaimana Menlu Singapura S. Rajaratnam pada dekade 1970-an memanfaatkan setiap krisis regional untuk menegaskan posisi Singapura sebagai penjaga stabilitas. Bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat konsistensi narasi. Dalam kerangka yang dikembangkan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, inilah yang disebut kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan.

Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menyebut fenomena ini sebagai protective facework: tindakan menyelamatkan muka kolektif yang sudah tercoreng oleh anggota kelompok sendiri. Sugiono tidak menyerang Purbaya secara langsung, sebuah kalkulasi yang menghindari fragmentasi kabinet, tetapi koreksinya tidak menyisakan ambiguitas.

Yang membedakan diplomatic judo dari sekadar damage control adalah soal tujuan akhir. William Benoit, dalam risetnya tentang image restoration yang ia tuangkan dalam Accounts, Excuses, and Apologies, membedakan antara strategi korektif yang sekadar memulihkan citra ke posisi semula, dan strategi yang menggunakan momen krisis untuk membangun posisi baru yang lebih kuat.

Purbaya sendiri menjalankan apa yang Benoit kategorikan sebagai evasion of responsibility, yaitu klaim bahwa konteksnya “bukan serius.” Ini merupakan strategi terlemah karena tidak menyelesaikan masalah persepsi. Sugiono, sebaliknya, menjalankan corrective action yang melampaui restorasi: ia tidak hanya mengembalikan posisi ke titik nol, tetapi mendorong posisi Indonesia ke depan.

Pertanyaannya kemudian: apakah momen April 2026 ini hanya episode tunggal, atau bagian dari pola yang lebih besar dalam cara Sugiono mengelola narasi kebijakan luar negeri Indonesia? Dan apa artinya bagi mereka yang selama ini mempertanyakan kapasitasnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Menlu ‘Judoka’?

Untuk memahami signifikansi momen ini, penting mengingat konteksnya. Pada Desember 2025, diplomat senior Dino Patti Djalal melontarkan empat kritik terbuka yang cukup keras: Sugiono dianggap kurang memimpin Kemlu secara penuh, minim komunikasi publik soal arah kebijakan luar negeri, sulit diakses oleh pemangku kepentingan, dan nyaris mendapat predikat silent minister.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Dalam satu tahun pertamanya, Sugiono memang bukan tipe menlu yang membuat banyak headline atau memberikan pidato kebijakan di forum-forum besar. Dino bahkan mengibaratkan Kemlu sebagai “mobil Ferrari” yang tidak akan optimal tanpa pengemudi yang fokus dan piawai.

Namun, seperti yang dicatat Hedley Bull dalam The Anarchical Society, kredibilitas sebuah negara dalam tatanan internasional tidak selalu dibangun oleh visibilitas. Yang lebih menentukan adalah konsistensi antara kata dan tindakan pada momen-momen yang paling diperhatikan.

April 2026 adalah persis momen semacam itu. Sugiono, yang sebelumnya dianggap terlalu sunyi, tiba-tiba berbicara dengan otoritas penuh. Justru karena ia jarang berbicara, kata-katanya memiliki berat yang berbeda.

Ada paralel menarik di sini dengan apa yang ditulis Nassim Nicholas Taleb dalam Antifragile: Things That Gain from Disorder. Taleb berargumen bahwa ada sistem dan aktor yang justru menguat ketika menghadapi tekanan dan kejutan. Sugiono tampaknya beroperasi dalam logika ini: diam bukan berarti absen, dan krisis bukan berarti ancaman. Keduanya bisa menjadi bahan baku untuk membangun posisi yang lebih solid.

Perlu dicatat bahwa perjalanan Sugiono menuju momen ini tidak datang dari ruang hampa. Pada Oktober 2025, ia melakukan kunjungan ke Pyongyang, menjadi Menlu pertama Indonesia yang mengunjungi Korea Utara dalam 12 tahun, dan menandatangani MoU konsultasi bilateral yang menegaskan komitmen Indonesia pada dialog lintas ideologi.

Langkah ke Pyongyang itu sendiri adalah judo kecil: di saat banyak negara menjauhi Korea Utara, Sugiono justru membuka kembali jalur komunikasi yang telah beku sejak era Marty Natalegawa. Hasilnya bukan sekadar seremonial. Indonesia menegaskan kesiapan memfasilitasi keterlibatan Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum, sebuah tawaran yang hanya bisa datang dari negara yang posisinya dipercaya sebagai honest broker.

Pierre Bourdieu, dalam konsepnya tentang symbolic capital yang ia kembangkan dalam Distinction, berargumen bahwa reputasi dan kredibilitas adalah bentuk kekuasaan yang paling tahan lama namun paling mudah diruntuhkan oleh inkonsistensi. Sugiono, lewat rangkaian tindakan dari Pyongyang hingga Gedung Pancasila, sedang mengakumulasi modal simbolik yang tidak bisa dibangun lewat pidato saja, melainkan lewat keputusan-keputusan di momen kritis.

Namun satu episode diplomatik yang berhasil tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Tantangan struktural yang disinggung Dino, soal koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan, tetap memerlukan perhatian serius yang melampaui satu momen heroik.

Yang bisa dikatakan dengan adil adalah ini: jika kritik terhadap Sugiono selama ini adalah bahwa ia terlalu sunyi, maka April 2026 menunjukkan bahwa senyap yang tepat, pada momen yang tepat, kadang berbicara lebih keras dari pidato manapun. Seorang judoka sejati memang tidak perlu berteriak sebelum membanting. (A43)

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memantik kontroversi global saat menyebut Indonesia berhak memungut tarif di Selat Malaka — mencontoh Iran di Hormuz. Dalam hitungan jam, Bloomberg menjadikannya headline dunia. Purbaya langsung walk back, namun Indonesia telanjur disebut sebagai aktor geopolitik yang berpikir ofensif soal aset geografisnya, meski belakangan sudah dibantah oleh Menlu Sugiono.

PinterPolitik.com

Pada 1429, Raja Eric dari Pomerania melakukan sesuatu yang tampak sederhana namun mengubah sejarah dunia: ia membangun dua kastil di tepi selat tersempit Eropa, lalu memerintahkan meriam diarahkan ke kapal-kapal yang lewat. Pesannya satu kalimat — bayar, atau tenggelam.

Selat Øresund, pemisah Denmark dan Swedia, lebarnya hanya empat kilometer. Cukup sempit untuk meriam abad pertengahan menjangkau sisi seberang. Cukup vital untuk memaksa seluruh perdagangan Laut Baltik — biji-bijian Polandia, kayu Rusia, ikan haring Norwegia — melewati satu titik sempit yang dikuasai satu mahkota.

Selama 428 tahun berikutnya, Denmark memungut Sound Dues dari setiap kapal yang lewat. Pada puncaknya di abad ke-16 dan 17, dua pertiga dari seluruh pendapatan negara Denmark berasal dari tarif ini — bukan dari hasil bumi, bukan dari manufaktur, tetapi dari kenyataan geografis yang kebetulan mereka duduki.

Yang lebih mengejutkan: ketika Denmark kehilangan pantai timur selat itu kepada Swedia melalui Perjanjian Roskilde 1658, kapal-kapal tetap membayar selama lebih dari enam dekade setelahnya. Seorang penulis kontemporer mencatat dengan heran: “Hanya Tuhan yang tahu mengapa mereka masih membayar, setelah kita tak lagi menguasai selat itu.”

Kisah Sound Dues bukan sekadar trivia sejarah. Ia adalah cermin dari apa yang kini tengah terjadi di Selat Hormuz — dan yang mulai dipikirkan keras-keras di Jakarta, termasuk ketika wacana memajaki Selat Malaka muncul dari para pengambil kebijakan negara.

Dari Fenisia hingga Bitcoin

Ketika Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan wacana tarif Selat Malaka di sebuah forum di Jakarta pada 22 April 2026, Bloomberg langsung menjadikannya headline global. Reaksi dunia campuran antara terkejut dan gusar. Namun bagi sejarawan maritim, pernyataan itu sebenarnya bukan ide baru — ia adalah gagasan selama tiga milenium yang akhirnya diucapkan lantang oleh seorang pejabat Asia Tenggara.

Pelaut Fenisia sudah melakukannya sejak 1200 SM: memungut “biaya perlindungan” dari pedagang yang melintas jalur Mediterania yang mereka kuasai. Romawi melembagakannya lewat portorium — pajak di pintu pelabuhan dan jalur sungai strategis. Ini bukan sekadar fiskal; ini adalah alat kontrol geopolitik yang dibalut legalitas imperium.

Kekaisaran Ottoman mempercanggih modelnya. Ketika Konstantinopel jatuh pada 1453, Ottoman tidak “memblokir” jalur perdagangan Asia-Eropa seperti yang sering diajarkan di buku sejarah — mereka menaikkan biaya overhead secara masif. Dan inilah fakta yang jarang disebut: kenaikan tarif Ottoman itulah yang memaksa Portugis mendanai ekspedisi Vasco da Gama, yang memaksa Spanyol membiayai Columbus, yang akhirnya “menemukan” Amerika — bukan karena semangat eksplorasi, tetapi karena kebutuhan mendesak mencari rute yang bebas dari tagihan Ottoman.

Amerika ditemukan sebagai produk sampingan dari proyek menghindari palak.

Kini, pada Maret 2026, Iran melakukan hal yang sama di Selat Hormuz — tetapi dengan satu inovasi yang belum pernah ada dalam 3.000 tahun sejarah tarif maritim: pembayaran dalam Bitcoin. Tarif US$1 per barel minyak mentah (setara US$2 juta per kapal tanker besar), dibayar dalam hitungan detik lewat kripto yang tidak bisa dilacak atau disita karena sanksi. Kapal yang membayar mendapat escort Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Kapal yang menolak? Berputar via Cape of Good Hope, menambah berminggu-minggu perjalanan dan jutaan dolar biaya bahan bakar.

Yang lebih mengubah paradigma bukan tarifnya, melainkan reaksi Washington. Presiden Trump — pemimpin negara yang selama 80 tahun menjadi penjamin freedom of navigation global — menyebut model tarif Iran sebagai “beautiful thing” dan mengusulkan joint venture. Untuk pertama kalinya sejak tatanan maritim pasca-Perang Dunia II terbentuk, Amerika bukan lagi pembela dogma laut bebas. Ia malah ingin ikut menikmatinya.

Malacca Dilemma dan Paradoks Penjaga Gerbang

Alfred Thayer Mahan, admiral dan teoretikus maritim AS, menulis dalam The Influence of Sea Power Upon History (1890) sebuah proposisi yang kini terasa profetis: “Siapapun yang menguasai lautan menguasai perdagangan dunia; siapapun yang menguasai perdagangan dunia menguasai kekayaan dunia; dan pada akhirnya, menguasai dunia itu sendiri.”

Selat Malaka adalah bukti hidup dari tesis Mahan. Setiap tahun, US$3,5 triliun barang melintas di sini — seperempat dari seluruh perdagangan global. Sebanyak 94.000 kapal transit per tahun, atau sekitar 258 kapal per hari. Dan yang paling krusial: 80% impor minyak Tiongkok melewati jalur ini.

Presiden Hu Jintao menyebutnya “Malacca Dilemma” pada 2003 — gambaran kerentanan eksistensial Beijing bahwa nasib energi negara terbesar kedua di dunia bergantung pada satu selat sempit yang tidak mereka kuasai. Korea Selatan dan Jepang, dua ekonomi besar Asia Timur yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi, menghadapi dilema yang sama.

Inilah yang membuat wacana tarif Malaka berbeda dari Hormuz dalam skala ancamannya: jika Iran menutup Hormuz, dunia terdampak besar. Jika Malaka “dipajaki,” Tiongkok — yang sudah lama membangun Belt and Road Initiative sebagai antisipasi skenario ini — bisa merespons dengan cara yang jauh lebih dari sekadar diplomatik.

Namun ada ironi mendalam yang luput dari perdebatan ini, yang oleh sosiolog ekonomi disebut paradoks penjaga gerbang: negara-negara yang memiliki selat strategis umumnya jauh lebih miskin daripada negara yang menggunakannya. Indonesia, Malaysia, Oman, Iran — semua berada jauh di bawah AS, Tiongkok, Jepang, dan Eropa dalam kekayaan per kapita. Penjaga gerbang selalu lebih miskin dari pedagang yang melintas.

Mengapa? Karena tatanan maritim pasca-1945 yang dikodifikasi dalam UNCLOS 1982 dirancang secara eksplisit agar selat tetap bebas dan terbuka. UNCLOS Pasal 37-44 menjamin hak transit passage — tidak ada biaya, tidak ada hambatan. Tetapi UNCLOS tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Ia hanya berlaku selama ada kekuatan militer yang bersedia menegakkannya.

Iran membuktikan: ketika penegak itu absen atau bahkan berbalik menjadi sekutu, hukum internasional hanyalah teks di atas kertas.

Leverage Tanpa Biaya

Purbaya langsung walk back dari pernyataannya. Ia sendiri berkata, “tapi kan enggak begitu.” Dan inilah paradoks terbesar dari seluruh episode ini — kemungkinan besar ia memang tidak pernah bermaksud menerapkannya.

Tetapi itu bukan kegagalan. Itu strategi.

Dengan melempar wacana dan menariknya kembali, Purbaya mencapai sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan anggaran PR manapun: Indonesia disebut Bloomberg sebagai aktor strategis global, wacana dibahas di ibu kota-ibu kota dunia, dan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi apapun — dari kompensasi keamanan selat hingga pakta pertahanan dengan AS — meningkat tanpa harus menembakkan satu peluru pun.

Ini bukan kebohongan. Ini leveraging geografi dalam era media — versi modern dari kastil Kronborg yang diarahkan ke selat, tetapi meriam digantikan oleh pernyataan di simposium dan headline Bloomberg.

Yang tidak bisa dikembalikan adalah tabu yang sudah pecah. Sebelum Iran, memajaki selat internasional adalah hal yang tidak terpikirkan. Kini tidak lagi. Setiap negara yang memiliki selat — dari Gibraltar hingga Bab el-Mandeb — kini memiliki satu referensi baru dalam kalkulus geopolitiknya.

Sriwijaya melakukannya selama 700 tahun di Selat Malaka. Denmark melakukannya selama 428 tahun di Selat Øresund. Iran melakukannya hari ini. Dan dunia, alih-alih runtuh, hanya bergumam.

Palak laut bukan konsep baru. Yang baru adalah: untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tidak ada lagi “polisi” yang bersedia — atau mau — menghentikannya. (S13)

Di tengah ketegangan geopolitik yang mengguncang pasokan minyak dunia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak cepat: menjamin stok energi di atas standar minimum, menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026, mendiversifikasi sumber impor minyak, dan meluncurkan program B50 mulai Juli 2026 untuk memutus ketergantungan pada solar impor. Langkah-langkah ini menjadikannya panglima di garis depan ketahanan energi Indonesia dan wujud dari kecerdasan seorang pemimpin yang oleh Bahlil pernah ia sebut sebagai “street smart”. Apa itu?

PinterPolitik.com

Pada 480 SM, ketika armada Persia yang berjumlah lebih dari seribu kapal mengarungi Laut Aegea untuk menghancurkan Athena, para jenderal Yunani berdebat sengit tentang strategi pertahanan. Sebagian besar menginginkan pertempuran darat — pendekatan konvensional yang mereka pelajari dari kitab perang.

Tetapi Themistokles, seorang politisi yang tumbuh besar di pelabuhan Piraeus dan dikenal sebagai anak jalanan Athena, punya pembacaan lain. Ia memaksa seluruh kekuatan Yunani bertaruh pada Selat Salamis — perairan sempit tempat jumlah kapal Persia justru menjadi kelemahan. Hasilnya, Yunani menang telak.

Themistokles bukan ahli strategi militer paling terdidik di ruangan itu. Tapi ia adalah orang yang paling memahami medan, paling cepat membaca situasi, dan paling berani mengambil keputusan ketika tidak ada yang punya jawaban pasti.

Dua setengah milenium kemudian, Indonesia menghadapi krisisnya sendiri. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengguncang pasokan energi global, harga minyak mentah bergejolak, dan negara-negara tetangga mulai merasionasi bahan bakar.

Di tengah lanskap itu, menteri yang berdiri di garis depan pengelolaan krisis energi Indonesia bukanlah lulusan MIT atau teknokrat berlatar belakang akademis cemerlang. Ia adalah Bahlil Lahadalia — mantan sopir angkot dari Fakfak yang pernah menjajakan kue saat masih SD untuk membantu ekonomi keluarga.

Dan justru di situlah cerita ini menjadi menarik.

Lapangan Berbicara Lebih Keras dari Ruang Kuliah

Ada kecenderungan yang nyaris reflektif dalam diskursus publik Indonesia: menilai kapasitas seorang pejabat berdasarkan pedigree akademisnya. Seorang menteri dianggap kredibel kalau ia doktor dari luar negeri, pernah menjadi guru besar, atau minimal punya pengalaman di lembaga internasional. Ukuran ini tidak salah, tetapi tidak lengkap — dan dalam banyak kasus, sering kali menyesatkan.

Robert Sternberg, psikolog dari Yale University yang mengembangkan Triarchic Theory of Intelligence, sudah mengingatkan ini sejak pertengahan 1980-an. Menurut Sternberg, kecerdasan manusia tidak bisa direduksi ke satu dimensi. Ia membaginya menjadi tiga pilar: analitis (kemampuan mengurai masalah secara logis), kreatif (kemampuan menemukan solusi baru), dan praktis (kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata yang berubah-ubah).

Yang menarik dari kerangka Sternberg adalah argumennya bahwa IQ tradisional — yang pada dasarnya hanya mengukur kecerdasan analitis — punya korelasi yang jauh lebih lemah terhadap efektivitas kepemimpinan di dunia nyata dibandingkan kecerdasan praktis.

Kecerdasan praktis inilah yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut street smart. Bukan akal-akalan murahan. Bukan kelicikan tanpa prinsip. Melainkan kapasitas untuk membaca konteks, memahami dinamika kekuasaan di ruangan, punya intuisi untuk mengambil keputusan tanpa menunggu data sempurna, dan berkomunikasi dalam bahasa yang menggerakkan orang.

Bahlil menunjukkan semua itu. Ketika harga BBM non-subsidi naik pada April 2026 dan tekanan politik dari DPR mengeras, ia tidak berlindung di balik rumus elastisitas permintaan atau jargon cross-subsidization. Ia justru berbicara soal rasa malu — bahwa pejabat dan orang kaya yang beralih ke BBM subsidi hanya karena Pertamax Turbo naik – pada dasarnya sedang mengambil hak orang miskin. Bahasa itu bukan bahasa seminar. Itu bahasa warung kopi. Dan di era ketika kepercayaan publik pada elite teknokrat mengalami erosi serius, bahasa semacam itu justru menjadi instrumen politik yang paling efektif.

Phronesis, Antifragility, dan Anatomi Pemimpin Krisis

Jauh sebelum Sternberg, Aristoteles sudah membedakan tiga bentuk pengetahuan dalam Nicomachean Ethics: episteme (pengetahuan teoretis), techne (keahlian teknis), dan phronesis (kebijaksanaan praktis). Phronesis bukan sekadar tahu apa yang benar secara abstrak — ia adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang tepat dilakukan dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan konteks, aktor, dan konsekuensi yang tidak bisa diprediksi oleh model apa pun. Aristoteles menempatkan phronesis sebagai kebajikan intelektual tertinggi bagi seorang pemimpin polis, bukan episteme.

Jika kita membaca langkah-langkah Bahlil selama krisis energi 2026 dengan kacamata ini, polanya mulai terlihat. Diversifikasi sumber impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Asia Tenggara bukan keputusan yang lahir dari model ekonometri. Itu adalah kalkulasi geopolitik yang membutuhkan pembacaan cepat atas situasi dan keberanian bertindak sebelum konsensus terbentuk.

Percepatan program B50 — biodiesel campuran 50% minyak sawit — yang ditargetkan beroperasi per Juli 2026 adalah langkah yang secara teknis berisiko, tetapi secara strategis masuk akal di tengah ketidakpastian pasokan global. Penghentian izin impor solar sejak awal 2026, yang oleh sebagian kalangan dianggap terlalu agresif, kini justru terlihat sebagai kalkulasi yang tepat waktu.

Nassim Nicholas Taleb barangkali akan menyebut Bahlil sebagai figur yang antifragile. Dalam kerangka Taleb, ada tiga kategori respons terhadap tekanan: fragile (hancur oleh guncangan), robust (bertahan), dan antifragile (justru menguat). Bahlil pernah berada di peringkat terbawah survei kinerja menteri — posisi 46 dari 46. Ia menjadi bahan meme. Kebijakannya soal distribusi LPG 3 kg menuai kritik keras.

Tapi alih-alih tenggelam, ia justru menemukan momentum di tengah krisis. Ini bukan keberuntungan semata. Ini adalah pola yang konsisten dengan apa yang Taleb sebut optionality: menempatkan diri di posisi di mana kerugian terbatas tetapi potensi keuntungan tidak terbatas. Ketika kau sudah di dasar, satu-satunya arah adalah naik — asalkan kau punya kapasitas untuk merespons.

Dan respons Bahlil memang layak dibaca lebih serius. Pengangkatannya sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 bukan penunjukan seremonial. Itu adalah pengakuan negara bahwa pendekatan pragmatisnya menghasilkan sesuatu yang bisa diukur: stok energi nasional tetap di atas standar minimum, harga BBM subsidi ditahan hingga akhir tahun, dan Indonesia tidak mengalami kepanikan distribusi seperti yang terjadi di beberapa negara kawasan.

Mendefinisi Ulang “Genius” di Abad Ketidakpastian

Ada godaan besar untuk meromantisasi narasi ini — menjadikan Bahlil sebagai pahlawan rakyat jelata yang mengalahkan elite terdidik. Itu pembacaan yang terlalu sederhana dan, terus terang, agak berbahaya. Bahlil bukan tanpa cacat. Kontroversi kebijakan LPG di awal 2025, pernyataan-pernyataannya yang kerap memantik debat, dan berbagai isu kontroversi lain — semua itu adalah bagian dari profil yang sama. Street smart bukan sinonim dari kesempurnaan. Ia adalah kapasitas, bukan jaminan.

Tetapi yang lebih penting dari apologi personal adalah pertanyaan struktural yang ditinggalkan oleh fenomena Bahlil: seberapa relevan metrik konvensional kita dalam menilai kapasitas pejabat publik? Jika kita masih percaya bahwa gelar akademis adalah prediktor utama kinerja kepemimpinan, maka kita sedang menggunakan peta abad ke-20 untuk menavigasi lanskap abad ke-21 — lanskap yang ditandai oleh apa yang Yuval Noah Harari sebut sebagai radical uncertainty, di mana model dan teori kehilangan daya jelasnya justru ketika ia paling dibutuhkan.

Aristoteles menempatkan phronesis di atas episteme untuk alasan yang sangat spesifik: karena dunia tidak bergerak sesuai teori. Dunia bergerak sesuai konteks. Dan orang yang bertahan di dunia semacam itu bukan yang paling banyak tahu, melainkan yang paling cepat memahami apa yang sedang terjadi dan berani bertindak berdasarkan pemahaman itu.

Bahlil Lahadalia — anak kuli bangunan di Fakfak, kondektur angkot, pengusaha otodidak dari Papua — hari ini berdiri di garis depan pengelolaan energi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Ia tidak sempurna. Tapi ia fungsional di tengah krisis — dan di abad ketidakpastian, itu adalah bentuk genius yang paling dibutuhkan.

Dan seperti kata Albert Einstein: “The measure of intelligence is the ability to change.” (S13)

Jusuf Kalla (JK) ada di mana-mana: Iran, ijazah, ceramah SARA. Kebetulan, atau skenario?

PinterPolitik.com

“If the Avengers were built for anything, it’s for stopping Thanos from completing his goal.” – Anthony Russo, produser film-film Marvel Cinematic Universe

Cupin menghitung: dalam enam pekan terakhir, Jusuf Kalla sudah muncul di setidaknya empat arena konflik yang sama sekali berbeda. Maret 2026, JK mengkritik keras efektivitas Board of Peace bentukan Donald Trump, mendesak Prabowo menagih janji perdamaian di tengah konflik Iran, bahkan mempertanyakan gunanya Indonesia menjadi anggota jika forum itu tak mampu meredam perang.

Belum reda gemanya, April datang membawa babak baru: JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik, lalu mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli di depan publik. Cupin mencatat bahwa dalam satu kunjungan ke Bareskrim, JK melakukan dua manuver sekaligus—membersihkan namanya sendiri dan menempatkan mantan atasannya dalam posisi defensif.

Lalu muncul episode terbaru: ceramah JK di Masjid Kampus UGM soal konflik Poso dan Ambon viral setelah dipotong konteksnya, memicu GAMKI dan puluhan ormas Kristen melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Cupin menggeleng—seorang arsitek Deklarasi Malino yang mendamaikan konflik SARA kini justru dilaporkan karena dianggap menyulut sentimen SARA.

Cupin bertanya-tanya: apakah JK memang berniat menjadi pusat gravitasi seluruh kontroversi nasional, ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menariknya ke panggung? Idrus Marham dari Golkar bahkan sudah terang-terangan menuding ada kepentingan JK yang terganggu sehingga ia menebarkan isu chaos—lengkap dengan prediksi spesifik soal kekacauan Juli-Agustus 2026 yang, menurut Idrus, “bukan lagi prediksi, melainkan seperti sudah ada skenario.”

Dua pertanyaan menggantung di kepala Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, mengapa satu orang bisa menjadi titik temu begitu banyak konflik dalam waktu sesingkat ini? Kedua, adakah pola yang bisa menjelaskan kemunculan “villain” semacam ini dalam lanskap politik—bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Designated Villain

Cupin teringat konsep yang pernah ia baca dari Vladimir Propp dalam Morphology of the Folktale—bahwa setiap narasi membutuhkan fungsi-fungsi tetap, dan salah satu yang paling penting adalah kehadiran villain yang menggerakkan plot. Tanpa antagonis, cerita kehilangan tenaga; tanpa ancaman, hero tidak punya alasan untuk bertindak.

Dalam konteks politik, fenomena ini bukan hal baru. Murray Edelman dalam Constructing the Political Spectacle menjelaskan bahwa politik modern bekerja seperti teater: publik membutuhkan karakter-karakter yang bisa diidentifikasi—pahlawan, penjahat, korban—agar bisa memahami dan merespons peristiwa yang sebenarnya sangat kompleks.

JK sedang menjalani apa yang bisa disebut sebagai proses vilifikasi bertahap—sebuah akumulasi narasi yang, satu per satu, membangun persepsi antagonistik. Cupin membandingkannya dengan apa yang terjadi pada John Bolton di era Trump: seorang insider yang perlahan bergeser menjadi kritikus, lalu ditetapkan sebagai pengkhianat oleh narasi dominan.

Ada juga paralel dengan kasus George Soros yang dianalisis oleh Cas Mudde dan lain-lain dalam studi populisme Eropa—seorang aktor bisnis-filantropis yang dinarasikan sebagai puppet master di balik berbagai gejolak politik. Pola ini menunjukkan bahwa designated villain seringkali bukan orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang paling mudah di-frame sebagai dalang karena memiliki modal, jaringan, dan ambiguitas posisi.

Joseph Nye dalam Soft Power mengingatkan bahwa kemampuan membentuk narasi—framing power—sama pentingnya dengan kekuatan material. Siapa pun yang menguasai frame, menguasai cerita; siapa yang menguasai cerita, menguasai persepsi publik tentang siapa yang salah dan siapa yang benar.

Cupin melihat hal itu terjadi pada JK. Desakannya kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah—yang secara logis bisa dibaca sebagai saran pragmatis—justru terbaca sebagai ultimatum karena framing yang sudah terbentuk: mantan sekutu yang berbalik arah. Dalam istilah naratologi yang dipaparkan Christopher Booker dalam The Seven Basic Plots, JK sedang menjalani the ally-turned-antagonist arc—pola cerita klasik dari Brutus hingga Harvey Dent.

Dua pertanyaan kini menyeruak di benak Cupin. Pertama, apakah vilifikasi terhadap JK murni organik—produk dari akumulasi pernyataannya sendiri—ataukah ada desain tertentu yang memanfaatkannya? Kedua, jika memang ada kepentingan di balik keaktifan JK, kepentingan siapa sebenarnya yang sedang dimainkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Antara Bisnis, Politik, dan Bayangan 2029?

Cupin membuka spreadsheet dan mulai memetakan. Dari sisi bisnis, Kalla Group adalah gurita korporasi yang membentang dari otomotif (dealer Toyota di Indonesia Timur melalui PT Hadji Kalla) hingga infrastruktur (PT Bumi Karsa, PT Bukaka Teknik Utama), dari energi terbarukan (Poso Energy, Malea Energy) hingga properti (Kalla Inti Karsa, Trans Studio Makassar), dari smelter (PT Bumi Mineral Sulawesi) hingga logistik maritim dan transportasi.

Idrus Marham dari Golkar tidak main-main ketika menyebut “ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai.” Cupin mencatat setidaknya beberapa titik rawan. Pertama, sektor infrastruktur dan konstruksi Kalla Group sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah—jalan, jembatan, irigasi di Indonesia Timur—yang alokasi anggarannya dipengaruhi oleh hubungan politik dengan rezim berkuasa. 

Kedua, bisnis energi terbarukan melalui PLTA di Poso memerlukan dukungan regulasi dan pembelian listrik oleh PLN, sebuah arena yang tak pernah bebas dari intervensi politik. Ketiga, ekspansi Bukaka Teknik Utama ke garbarata bandara internasional di India dan Asia Tenggara menuntut dukungan diplomasi ekonomi yang hanya bisa difasilitasi oleh pemerintah yang kooperatif.

Ketika hubungan JK dengan kekuasaan memburuk—terlebih setelah ia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran—maka setiap akses bisnis yang membutuhkan goodwill pemerintah berpotensi menyempit. Bagi Cupin, ini bukan soal konspirasi, melainkan soal insentif struktural yang bisa menjelaskan mengapa seorang pengusaha-politisi sekaliber JK memilih untuk tetap relevan di panggung publik.

Dari sisi politik, koneksi JK-Anies tidak bisa diabaikan. JK secara terbuka menyebut Anies sebagai “murid politik”-nya, mendukungnya di Pilpres 2024, dan memiliki hubungan personal yang melintasi zaman sejak era Universitas Paramadina. 

Dalam analisis Jeffrey Winters tentang oligarki di Indonesia—Oligarchy—hubungan patron-klien seperti ini tidak pernah bersifat sentimental semata; ia selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan jangka panjang.

Muncul spekulasi yang tak bisa diabaikan Cupin: apakah keaktifan JK saat ini adalah bagian dari positioning untuk siklus 2029? Dengan melemahkan narasi Jokowi melalui isu ijazah, mengkritisi Prabowo melalui Board of Peace, dan membangun citra sebagai elder statesman yang berani bicara—JK secara simultan membuka ruang bagi figur oposisi yang selama ini terpinggirkan, termasuk Anies.

Namun, Cupin juga membaca literatur tentang overexposure dalam politik. Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy sudah lama mengingatkan bahwa aktor politik yang terlalu sering muncul di terlalu banyak isu berisiko mengalami credibility dilution—penurunan kredibilitas karena publik mulai mempertanyakan motivasi di balik setiap langkahnya.

Dan inilah yang sedang terjadi. Ketika JK berbicara tentang perdamaian Iran, publik bertanya: apakah ini kepedulian kemanusiaan atau posturing politik? Ketika ia mendesak Jokowi soal ijazah, publik bertanya: apakah ini solusi atau tekanan? 

Ketika ceramahnya viral, publik bertanya: apakah ini digoreng atau memang problematik? Setiap pertanyaan menggerus sedikit demi sedikit modal sosial yang telah ia bangun selama puluhan tahun.

Pada akhirnya, apakah JK benar-benar “Thanos” yang dengan sadar mengumpulkan Infinity Stones kontroversi untuk merombak tatanan politik, ataukah ia sekadar seorang negarawan tua yang terjebak dalam arus narasi yang jauh lebih besar dari dirinya—itu adalah pertanyaan yang hanya waktu bisa menjawab. Yang pasti, dalam setiap drama politik yang baik, villain yang paling efektif selalu adalah orang yang tidak menyadari—atau menolak mengakui—bahwa ia sedang memainkan peran itu. (A43)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika perang tak lagi sekadar strategi, melainkan dibungkus sebagai mandat suci, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan—tapi juga kemampuan manusia untuk meredam eskalasi konflik.

PinterPolitik.com

Sebelum jet tempur lepas landas dari pangkalan di Teluk, ada sesuatu yang terjadi di ruang briefing yang lebih menggelisahkan dari suara mesin turbofan: seorang komandan menyampaikan kepada prajuritnya bahwa serangan yang akan mereka lakukan adalah bagian dari rencana ilahi Tuhan. Ia mengutip kitab suci. Ia menyebut pemimpin mereka sebagai sosok yang diurapi untuk menyalakan api Armageddon di atas medan tempur.

Dalam laporan lain, lebih dari 110 pengaduan masuk ke dalam laporan Military Religious Freedom Foundation dari prajurit yang bertugas di Timur Tengah pada awal 2026, sementara sejumlah pejabat pertahanan senior dituduh memakai bahasa kitab suci dalam forum resmi untuk membingkai konflik sebagai tugas yang bernuansa ilahi. Di sisi lain, dari Teheran, narasi syahadah dan mesianisme juga terus mengalir, seolah legitimasi transenden adalah bahan bakar terakhir yang menjaga perang tetap menyala.

Inilah yang membuat konflik Iran tidak bisa dibaca semata sebagai benturan kepentingan strategis. Ada lapisan lain yang bekerja lebih dalam: lapisan makna. Ketika bahasa religius dipakai oleh para aktor politik dan militer untuk menjelaskan, membenarkan, dan menggerakkan perang, yang berubah bukan hanya cara bicara mereka. Yang berubah adalah cara perang itu dipahami oleh publik, prajurit, dan lawan. Perang tidak lagi sekadar urusan wilayah, keamanan, atau deterrence. Ia naik kelas menjadi pertarungan yang dianggap menyangkut kebenaran moral tertinggi.

Masalahnya bukan pada keyakinan itu sendiri. Masalahnya muncul ketika keyakinan dipakai sebagai alat mobilisasi tanpa dibarengi pembatasan etis. Di titik itu, doktrin yang semestinya membimbing bisa berubah menjadi akselerator. Dan ketika itu terjadi, perang menjadi jauh lebih sulit dihentikan, sebab mundur tidak lagi dianggap sekadar perubahan strategi, melainkan penurunan martabat atau bahkan pengkhianatan terhadap sesuatu yang diyakini suci.

Bellum Iustum, Pola yang Selalu Diulang

Fenomena ini sesungguhnya sangat tua. Dalam sejarah manusia, perang hampir selalu membutuhkan legitimasi yang melampaui kalkulasi militer. Dari Sparta di Thermopylae, Perang Reconquista, hingga konflik Timur Tengah modern, para pejuang jarang bergerak hanya karena perintah. Mereka bergerak karena diyakinkan bahwa pengorbanan mereka memiliki makna lebih besar. Di dunia kuno, prajurit Sparta tidak hanya bertempur sebagai alat negara, tetapi sebagai bagian dari tatanan kehormatan yang dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan ilahi, termasuk Ares sebagai simbol perang dan keberanian. Yang diwariskan dari era itu bukan sekadar keberaniannya, tetapi pola pikirnya: perang terasa lebih bisa dijalankan bila ia diletakkan dalam bingkai yang sakral.

Pola tersebut bertahan ribuan tahun. Dalam berbagai peradaban, bahasa religius atau semi-religius selalu menjadi kendaraan untuk memberi bobot moral pada kekerasan. Dalam tradisi bellum iustum (perang yang benar), misalnya, perang tidak pernah dipahami sebagai kebebasan tanpa batas untuk menghancurkan lawan. Justru sebaliknya, perang hanya sah jika memenuhi syarat tertentu: sebab yang adil, niat yang benar, otoritas yang legitimate, dan pembatasan proporsional. Ini penting, karena menunjukkan bahwa nilai moral pada awalnya berfungsi sebagai rem, bukan gas.

Namun dalam konflik Iran, dan dalam banyak perang modern lain, yang sering terjadi justru kebalikan dari itu. Nilai moral tidak lagi dipakai untuk membatasi perang, melainkan untuk memperluasnya. Ketika para pemimpin berbicara seolah-olah mereka mewakili mandat yang lebih tinggi, perang berubah dari keputusan politik menjadi misi. Dan jika perang sudah menjadi misi, ia tidak mudah dipertanyakan. Dalam bentuk paling ekstrem, lawan tidak lagi dilihat sebagai pihak dengan kepentingan berbeda, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan kosmis yang harus dilawan sampai akhir.

Di sini kita bisa melihat mengapa narasi religius sangat efektif. Ia memberi tiga keuntungan sekaligus. Pertama, ia memperkuat kohesi internal. Prajurit, pendukung, dan publik menjadi lebih mudah digerakkan jika mereka merasa sedang membela sesuatu yang suci. Kedua, ia menurunkan biaya psikologis perang. Kekerasan menjadi terasa lebih dapat diterima jika dibingkai sebagai kewajiban moral. Ketiga, ia menyempitkan ruang kompromi. Begitu perang dipahami sebagai pertarungan antara benar dan salah yang final, negosiasi menjadi tampak seperti kelemahan, bukan kebijaksanaan.

Inilah yang oleh Mark Juergensmeyer disebut sebagai cosmic war: perang yang tidak lagi dibaca sebagai konflik biasa, melainkan sebagai pertarungan kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Dalam situasi seperti ini, bahasa damai sering kalah oleh bahasa kemenangan. Gencatan senjata bukan sekadar jeda taktis, tetapi pertanyaan moral. Konsesi bukan lagi hasil diplomasi, tetapi risiko kehilangan legitimasi. Dan ketika bahasa seperti ini dipakai oleh negara-bangsa yang memiliki armada perang, program nuklir, dan mesin propaganda modern, dampaknya menjadi sangat besar.

Jose Casanova membantu menjelaskan mengapa semua ini justru makin terlihat di era modern. Modernisasi tidak otomatis menghapus agama dari ruang publik. Yang terjadi sering kali bukan penghilangan, melainkan pergeseran fungsi. Agama tidak selalu mundur; ia bisa kembali dalam bentuk yang lebih politis, lebih simbolik, dan lebih strategis. Dalam konflik modern, simbol-simbol religius kerap diambil alih oleh elite untuk mengisi kekosongan legitimasi. Saat bahasa teknokratis terasa dingin dan bahasa nasionalis terasa biasa, bahasa sakral memberikan resonansi yang jauh lebih dalam.

Tetapi di balik efektivitas itu, ada bahaya yang serius. Semakin tinggi klaim legitimasi, semakin mahal biaya mundur. Seorang pemimpin yang telah membingkai perang sebagai bagian dari mandat ilahi akan kesulitan menjelaskan mengapa ia harus berhenti. Seorang komandan yang telah mengaitkan operasi militer dengan kehendak Tuhan akan menghadapi tekanan untuk terus maju, bahkan ketika situasi strategis berubah. Di sinilah perang menjadi berbahaya bukan hanya karena senjatanya, tetapi karena narasinya.

Karena itu, yang perlu dikritik bukanlah iman, melainkan para pengguna doktrin religius yang menjadikannya alat eskalasi. Dalam banyak tradisi, nilai-nilai religius justru menekankan pengendalian diri, perlindungan terhadap yang lemah, dan pembatasan kekerasan. Yang menimbulkan masalah adalah ketika nilai-nilai itu dipakai secara selektif: diambil simbolnya, dilepaskan dari rem etiknya, lalu diarahkan untuk membenarkan kekerasan yang sudah diputuskan sebelumnya. Pada titik itu, yang bekerja bukan lagi kedalaman spiritual, melainkan instrumentalisasi bahasa suci.

Seharusnya Pagar Pembatas, Bukan Bahan Bakar

Konflik Iran memperlihatkan satu kenyataan yang keras namun penting: perang selalu bertarung di dua medan sekaligus, yakni medan senjata dan medan makna. Siapa pun yang ingin memahami konflik ini hanya lewat pergerakan pasukan akan kehilangan setengah gambarnya. Sebaliknya, siapa pun yang hanya membaca simbol religius tanpa melihat aktor dan kepentingannya juga akan kehilangan konteks. Yang membuat konflik ini sulit diselesaikan adalah justru pertemuan keduanya: kekuatan militer modern yang dipadukan dengan narasi yang menuntut kepatuhan moral total.

Karena itu, refleksi yang paling berguna bukanlah menolak dimensi religius dalam sejarah perang, sebab sejarah menunjukkan bahwa ia selalu ada. Refleksi yang lebih berguna adalah memahami bagaimana dan oleh siapa ia dipakai. Jika nilai religius dijadikan pagar, ia bisa menahan perang agar tidak melampaui batas. Tetapi jika ia dijadikan bahan bakar, ia bisa mengubah konflik politik menjadi perang yang terasa mutlak, tak bisa dinegosiasikan, sulit diakhiri, dan bisa menciptakan polarisasi masif di dalam negara sendiri yang justru menyakiti pemimpin yang mengeksploitasi narasi kemaknaan tersebut.

Sejarah panjang dari Thermopylae hingga Timur Tengah hari ini menunjukkan bahwa manusia berulang kali melakukan hal yang sama: mencari bahasa yang lebih tinggi untuk membenarkan kekerasan yang sangat duniawi. Itulah sebabnya kita perlu waspada pada saat perang mulai disebut suci. Bukan karena kesucian itu sendiri berbahaya, melainkan karena label itu bisa menutup ruang tanya.

Sebagaimana Hannah Arendt pernah mengingatkan, “Violence can destroy power, but it is utterly incapable of creating it.” Kekerasan bisa menghancurkan, tetapi ia tidak mampu membangun legitimasi yang tahan lama. Dalam konteks konflik Iran, kalimat itu memberi kejernihan sederhana: jika perang terus digerakkan oleh klaim kebenaran yang tak boleh dipersoalkan, yang lahir bukanlah kedamaian, melainkan lingkaran eskalasi yang makin sulit dihentikan. (D74)

Harga BBM tak naik di tengah krisis energi global terbesar sejak 1973. Siapa trio menteri di balik tameng ekonomi RI?

PinterPolitik.com

“Coordination may be more difficult in crisis, given the need for swift action and the opportunities for playing bureaucratic politics, but it remains as important as ever for success.” – B. Guy Peters, “Governing in a Time of Global Crises” (2021)

Cupin baru saja mengisi tangki motornya di SPBU dekat rumah. Harga Pertalite masih Rp10.000 per liter—persis sama seperti bulan lalu—dan ia bergumam lega, “Katanya perang dunia, tapi kok harganya belum naik?”

Kelegaan Cupin bukan tanpa alasan. Pada 6 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi—Pertalite dan solar—setidaknya hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui 97 dolar AS per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat jaminan itu di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan anggaran negara cukup kuat menahan guncangan, dengan bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp420 triliun—termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan—siap dimobilisasi kapan saja.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan: pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi.

Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan empat hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama dua minggu; Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di empat bandara; Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan avtur.

Indonesia, sebaliknya, berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM—sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata 98 dolar per barel dan pertumbuhan PDB global turun 2,9 persen pada kuartal kedua 2026.

Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level 80 hingga 100 dolar per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario.

Lalu, bagaimana sebenarnya trio menteri ekonomi Prabowo mengoordinasikan respons yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga “Jenderal”, Satu Misi

Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar-pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne dalam buku mereka The Polythink Syndrome menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan—yang mereka sebut Productive Polythink—di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren.

Trio Airlangga-Bahlil-Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya.

Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian, memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas kementerian. Dialah yang merumuskan “Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi” pada 31 Maret 2026—paket komprehensif yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga percepatan transisi energi melalui biodiesel B50.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, berperan sebagai komandan lapangan yang memastikan rantai pasok energi tetap utuh. Ia bergerak cepat membuka jalur impor alternatif, termasuk dari Rusia dan negara-negara pemasok baru, dengan pragmatisme yang dibutuhkan di masa darurat.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menjadi penjaga gawang fiskal yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ia telah menyiapkan kalkulasi skenario harga minyak hingga 100 dolar per barel dan menegaskan bahwa potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan batubara turut memperkuat bantalan fiskal.

Pola pembagian peran ini mengingatkan pada model Abenomics di Jepang tahun 2013, yang dianalisis IMF dalam publikasi Can Abenomics Succeed?. Perdana Menteri Shinzo Abe mengoordinasikan “tiga panah”—pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural—di mana setiap panah punya penanggung jawab berbeda tetapi bergerak di bawah satu visi besar yang sama.

Korea Selatan pada krisis 1997 juga menunjukkan bahwa koordinasi erat antara kementerian keuangan dan bank sentral menjadi kunci pemulihan yang relatif cepat. Indonesia saat ini menerapkan pola serupa: sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian ESDM berjalan melalui rapat-rapat terbatas yang intensif di Istana sejak awal 2026.

B. Guy Peters dalam artikel Governing in a Time of Global Crises menegaskan bahwa koordinasi antar-aktor ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan respons krisis. Ia mencatat bahwa negara-negara yang mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral secara simultan cenderung keluar dari krisis lebih cepat dan lebih kuat.

Yang menarik dari trio Indonesia adalah kemampuan mereka menampilkan unified front di hadapan publik dan pasar—sebuah sinyal kepercayaan diri yang bukan tanpa dasar. Konferensi pers bersama dari Seoul pada 31 Maret, yang dihadiri langsung oleh Airlangga dan Bahlil serta secara virtual oleh Purbaya, menunjukkan koordinasi yang terencana dan pesan yang konsisten.

Pertanyaan selanjutnya: faktor-faktor apa yang membuat koordinasi seperti ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dan bisakah model kolaborasi ini menjadi keunggulan khas Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Jenderal Ekonomi” yang Adaptif?

Gabriel Lele dalam risetnya Concurrency as Crisis Decision-Making Governance yang mengkaji respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19 menemukan bahwa Indonesia memiliki kapasitas adaptif yang sering diremehkan. Negeri ini mampu bergeser dari mode pemerintahan terpusat ke mode kolaboratif dengan relatif cepat ketika krisis menuntutnya.

Kapasitas adaptif serupa tampak dalam respons terhadap krisis energi 2026 ini. Pemerintah tidak hanya bereaksi defensif, tetapi juga memanfaatkan momentum krisis untuk mendorong agenda transisi energi—sebuah langkah yang oleh lembaga riset IESR diapresiasi sebagai sinyal positif.

Les Metcalfe dalam studi klasiknya tentang koordinasi kebijakan antar-kementerian mengidentifikasi sembilan level koordinasi pemerintah, dari pertukaran informasi hingga penetapan prioritas bersama. Langkah-langkah seperti pembentukan Dewan Energi Nasional dengan Bahlil sebagai Ketua Harian dan tujuh menteri sebagai anggota menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak naik dalam tangga koordinasi itu.

Faktor pertama yang memperkuat kolaborasi trio ini adalah kejelasan division of labor. Airlangga mengoordinasikan kebijakan makro, Bahlil mengelola pasokan dan infrastruktur energi, Purbaya menjaga perbendaharaan—tidak ada tumpang tindih yang membingungkan pasar atau publik.

Faktor kedua adalah kecepatan respons. Hanya dalam satu bulan sejak penutupan Selat Hormuz, pemerintah sudah meluncurkan paket kebijakan komprehensif, menandatangani sejumlah kesepakatan energi baru dengan mitra internasional di Tokyo dan Seoul, serta mengamankan jaminan pasokan dari jalur alternatif.

Faktor ketiga—dan mungkin yang paling unik—adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan krisis sebagai akselerator. Target 100 GW tenaga surya yang dicanangkan Presiden Prabowo, percepatan B50 yang berpotensi mengurangi 4 juta kiloliter konsumsi BBM fosil, dan dorongan konversi kendaraan listrik semuanya adalah kebijakan jangka panjang yang dipercepat oleh urgensi jangka pendek.

Mintz dan Wayne menyebut kemampuan mengubah tekanan menjadi momentum sebagai ciri Productive Polythink yang paling berharga. Ketika sebuah tim tidak sekadar bertahan dari krisis tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan menuju transformasi, di situlah letak perbedaan antara manajemen krisis biasa dan kepemimpinan krisis sejati.

Indonesia juga memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak negara lain yang sama-sama terdampak. Cadangan batubara yang besar, potensi geotermal terbesar di dunia, garis khatulistiwa yang ideal untuk energi surya, serta posisi geografis yang memungkinkan diversifikasi sumber impor dari berbagai benua—semua ini adalah modal yang siap dikonversi menjadi ketahanan energi jangka panjang.

Pada akhirnya, trio “jenderal ekonomi” Prabowo sedang diuji oleh krisis yang skalanya belum pernah dialami generasi ini—dan sejauh ini, mereka menunjukkan bahwa koordinasi yang solid, pembagian peran yang jelas, dan kecepatan respons bisa menjadi tameng yang efektif bagi 280 juta rakyat Indonesia. Cupin boleh kembali mengisi tangki motornya dengan tenang, bukan karena krisis tidak ada, melainkan karena ada tangan-tangan yang bekerja keras memastikan dampaknya tidak sampai ke pompa bensin di dekat rumahnya. (A43)

 Apa tanggapan kalian soal isu ini? Share di kolom komentar ya!

#pinterpolitik #jaganegeri #iran #politik #korupsi

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga kali dalam tiga dekade, dunia mengalami guncangan energi yang serius. Tiga kali pula, Indonesia bertahan dari guncangan tersebut. Ini adalah posisi yang tidak bisa disebut hanya sebagai keberuntungan.

PinterPolitik.com

Ketika harga minyak dunia menembus US$100 per barel akibat perang Iran, Vietnam menaikkan harga BBM hampir 50 persen. Singapura 15 persen. Kamboja lebih dari 60 persen. Indonesia? Tidak ada kenaikan sama sekali — bahkan per 1 April 2026, Pertamina mengumumkan harga BBM tetap tidak berubah.

Di saat yang sama, sawit dan batu bara — dua komoditas ekspor utama Indonesia — justru menguat nilainya. Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah bagian dari pola yang sudah berulang tiga kali dalam tiga dekade terakhir — setiap kali dunia mengalami guncangan energi dan pangan berskala besar, Indonesia relatif aman, bahkan kerap keluar dalam posisi yang lebih kuat

Nassim Nicholas Taleb, dalam Antifragile (2012), membedakan tiga jenis sistem: yang fragile — hancur ketika diguncang; yang robust — tetap sama ketika diguncang; dan yang antifragile — yang justru menguat ketika diguncang. Angin tidak memadamkan lilin, tapi membesarkan api. Indonesia, seperti yang dicurigai, lebih dari sekadar negara yang robust. Dalam banyak dimensinya, ia bersifat antifragile.

Apakah ini hasil dari pilihan sadar, atau sesuatu yang lebih dalam: bahwa arsitektur geografi, komoditas, dan sejarah Indonesia secara struktural memang memaksa ia menjadi demikian? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya mengubah cara kita memahami Indonesia — ia mengubah cara kita memahami apa yang benar-benar membuat sebuah negara mampu bertahan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.

Tiga Kali Indonesia “Survive & Thrive”

1. Perang Teluk 1991: Ketika Lonjakan Minyak Menjadi Angin Segar

Ketika Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990, pasar energi global bereaksi seketika. Harga minyak mentah hampir dua kali lipat dalam hitungan minggu. Amerika Serikat jatuh ke dalam resesi. Kanada dan sebagian besar Eropa mengalami perlambatan ekonomi yang tajam.

Indonesia, yang saat itu masih anggota OPEC, berdiri di sisi yang berlawanan dari guncangan itu. Dari 1989 hingga 1997 — periode yang mencakup dan melampaui Perang Teluk — ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7 persen per tahun menurut data World Bank. Lonjakan harga yang menghantam negara-negara importir adalah windfall bagi eksportir yang kebetulan bernama Indonesia.

Inilah manifestasi pertama dari apa yang Albert Hirschman sebut sebagai supply leverage dalam National Power and the Structure of Foreign Trade (1945): kekuatan yang lahir bukan dari ukuran militer atau ekonomi, melainkan dari kontrol atas apa yang paling dibutuhkan dunia justru ketika dunia paling tidak stabil.

2. Perang Rusia-Ukraina 2022: Tiga Komoditas, Satu Momen

Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina dalam skala penuh. Dalam 72 jam pertama, pasar global sudah bergolak. Ini bukan hanya perang — ini adalah gangguan simultan pada dua rantai pasok terpenting di dunia: energi dan pangan.

Harga gas alam di Eropa meledak karena benua itu bergantung pada pipa Rusia. Harga gandum melonjak karena Ukraina dan Rusia bersama-sama menyumbang hampir sepertiga ekspor gandum global. Di Eropa, inflasi menembus 10 persen pada akhir 2022. Di Amerika Serikat, inflasi mencapai 9,1 persen — tertinggi sejak 1981. Di Sri Lanka, krisis devisa berujung pada kehancuran pemerintahan. Dunia, dalam banyak bagiannya, sedang terbakar.

Di Jakarta, gambaran itu berbeda. Ekspor Indonesia pada 2022 mencapai $291 miliar — tertinggi sepanjang sejarah menurut data BPS dan dikonfirmasi Trendeconomy. Batu bara, yang menjadi 16 persen dari total ekspor di tahun itu, melonjak nilainya karena Eropa panik mencari alternatif gas Rusia; harga acuan batu bara Indonesia atau HBA sempat menembus $400 per ton — lebih dari empat kali lipat level sebelum pandemi. Minyak sawit, yang memasok lebih dari separuh kebutuhan minyak nabati global, naik signifikan nilainya karena minyak bunga matahari Ukraina tidak bisa keluar dari pelabuhan Odessa yang terkepung.

Yang tidak kalah penting: inflasi Indonesia pada 2022, meski ikut naik ke sekitar 5,51 persen (BPS), tetap jauh di bawah rata-rata dunia yakni 7,93 persen. Subsidi energi yang dipertahankan negara menjadi penyangga daya beli yang nyata. World Bank dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutnya secara eksplisit: sebagai net commodity exporter, Indonesia mendapatkan positive terms-of-trade effect dari konflik tersebut — baik melalui surplus perdagangan yang menguat maupun penerimaan fiskal yang meningkat.

Indonesia tidak hanya tahan terhadap guncangan perang Rusia-Ukraina. Ia adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang keluar dari 2022 dengan posisi neraca perdagangan lebih kuat dari ketika konflik dimulai.

3. Perang Iran 2026: Low Exposure, Strong Buffer

Paska meletusnya perang pada 28 Februari 2026, harga minyak Brent melonjak 27 persen dalam dua pekan pertama, menyentuh $91,8 per barel. Jepang dan Korea Selatan, yang mengimpor lebih dari 80 persen minyaknya dari kawasan Teluk, menghadapi krisis pasokan yang nyata. Krisis energi pun mulai terasa di sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam.

Menariknya, The Economist belakangan ini justru menerbitkan analisis yang menempatkan Indonesia dalam kategori yang berbeda dari negara-negara tetangganya: low exposure, strong buffer. Konsumsi domestik menopang perekonomian secara keseluruhan. Sementara, program seperti biodiesel B40 yang sudah berjalan menjadikan kebutuhan energi domestik sebagian ditopang dari dalam negeri sendiri.

Tekanan untuk Indonesia memang ada, tapi dibandingkan dampak yang dialami negara-negara bergantung penuh pada Hormuz, guncangan yang dirasakan Indonesia jauh lebih teredam. Bahkan, Indonesia diprediksi akan bisa memanfaatkan kondisi ekonomi saat ini karena ada potensi keuntungan sejumlah komoditas andalannya.

Kini, batu bara dunia naik lebih dari 23 persen sejak konflik memanas, sementara CPO menguat 14,6 persen. Keduanya bergerak ke arah yang sama karena alasan yang sama: dunia sedang berebut sumber energi alternatif untuk menggantikan minyak bumi yang tertahan di balik penutupan Hormuz.

Di sinilah posisi Indonesia menjadi tidak biasa. Sebagai salah satu produsen utama dari komoditas-komoditas yang kini paling dicari dunia, lonjakan permintaan itu berpotensi menciptakan efek windfall yang bisa menambal beban subsidi BBM — tanpa perlu memindahkan tekanan ke kantong konsumen. Krisis di luar, dengan kata lain, sedang menyediakan pendanaan untuk menjaga ketenangan di dalam.

Mengapa Bisa Terus Survive?

Ada tiga lapisan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, geografi. Barry Buzan dalam teori Regional Security Complex-nya menjelaskan bahwa ancaman geopolitik bergerak dalam klaster regional — dan Indonesia berada di luar klaster Timur Tengah, Eropa Timur, maupun konflik-konflik besar yang mengguncang tiga dekade terakhir. Selain itu, 17.500 pulau adalah distributed risk architecture: tidak ada single point of failure yang jika terganggu akan melumpuhkan seluruh sistem.

Kedua, portofolio komoditas yang berkorelasi negatif dengan krisis. Setiap guncangan besar pada energi dan pangan global secara struktural meningkatkan permintaan terhadap apa yang Indonesia ekspor: sawit ketika minyak nabati langka, batu bara ketika pasokan gas terganggu, beras ketika rantai pasok gandum terputus. Hirschman menyebut ini supply leverage — kekuatan yang lahir bukan dari ukuran militer atau ekonomi, melainkan dari posisi sebagai pemasok komoditas yang tidak bisa dengan mudah digantikan dalam jangka pendek. Indonesia memiliki leverage itu untuk setidaknya tiga komoditas sekaligus, dan ketiga konflik besar dalam tulisan ini mengguncang sektor yang sama persis: energi dan pangan — dua sektor di mana Indonesia berdiri sebagai penjual, bukan pembeli.

Ketiga, kelimpahan sumber daya alam yang menjadi jangkar kemandirian. Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam terlengkap di dunia — minyak bumi, gas, batu bara, nikel, tembaga, hingga lahan pertanian yang luas. Kelimpahan ini bukan sekadar kekayaan di atas kertas. Ia adalah infrastruktur ketahanan yang bekerja diam-diam: ketika jalur impor energi global terganggu, Indonesia tidak perlu panik mencari pasokan dari luar karena sebagian besar kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi dari dalam.

Ketika Hormuz tertutup dan harga LNG meledak, Indonesia berpaling ke batu bara domestiknya sendiri untuk menjaga listrik tetap menyala. Ketika minyak nabati global langka, sawit dari Kalimantan dan Sumatra menjadi solusi yang sudah ada sebelum krisis dimulai. Inilah perbedaan mendasar antara negara yang bergantung pada rantai pasok global — dan negara yang, ketika terpaksa, bisa menutup pintunya dan tetap berfungsi.

Ketiga lapisan ini bukan bekerja secara terpisah. Mereka bekerja sebagai sistem: geografi menjauhkan Indonesia dari guncangan langsung, komoditas membuat Indonesia diuntungkan dari guncangan itu, dan kekayaan sumber daya alam memastikan bahwa bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, Indonesia memiliki ruang untuk bernapas dari dalam. Itulah mengapa pola ini berulang — bukan karena keberuntungan yang datang tiga kali, tapi karena kondisi strukturalnya memang demikian.

Pelajaran dari Phoenicia

Sekitar 1200 SM, hampir seluruh peradaban besar di Mediterania Timur runtuh secara bersamaan dalam apa yang oleh sejarawan disebut Bronze Age Collapse. Kekaisaran Hittite lenyap. Kerajaan Mycenaean di Yunani kolaps. Kota-kota besar ditinggalkan. Sektor yang paling terdampak adalah yang sama seperti dalam konflik-konflik modern: pasokan bahan baku strategis dan jalur perdagangan.

Di tengah kehancuran massal itu, satu entitas tidak hanya selamat — tapi tumbuh: Phoenicia. Jaringan kota pelabuhan di pantai Levant itu tidak punya kerajaan besar untuk dipertahankan. Yang mereka miliki adalah kapal, pedagang, dan komoditas yang tidak bisa didapat dari tempat lain: kayu cedar untuk membangun armada, pewarna ungu yang teknik produksinya mereka monopoli. Fernand Braudel dalam The Mediterranean (1949) menyebut peradaban seperti ini sebagai civilisations de l’eau — yang identitasnya bukan pada tanah yang dikuasai, tapi pada jalur yang dikendalikan dan komoditas yang diperdagangkan.

Paralel dengan Indonesia bukan sekadar analogi puitis. Keduanya adalah entitas terdistribusi tanpa single point of failure. Keduanya berada di luar klaster konflik langsung — Phoenicia tidak ikut berperang antara Mesir dan Assyria, persis seperti Indonesia tidak berada dalam klaster konflik Hormuz. Dan keduanya mengontrol komoditas esensial yang nilainya melonjak justru saat dunia kacau.

Namun di sinilah paralel itu berhenti — dan perbedaannya justru yang paling penting untuk dipahami. Phoenicia tidak memiliki lapisan ketiga. Ia bergantung hampir sepenuhnya pada jalur perdagangan eksternal; tidak ada sumber daya domestik yang cukup untuk menopangnya dari dalam ketika jalur itu terganggu. Maka ketika teknologi kapal berkembang dan kayu cedar tidak lagi dibutuhkan armada dunia, Phoenicia tidak punya tempat untuk bersandar. Supply leverage-nya hilang, dan bersamanya, alasan bagi dunia untuk membutuhkannya.

Indonesia, setidaknya untuk saat ini, memiliki ketiganya sekaligus. Posisi geografisnya menjauhkannya dari guncangan langsung. Komoditasnya bernilai justru saat dunia sedang krisis. Dan inilah yang tidak dimiliki Phoenicia — kekayaan sumber daya alamnya membuatnya bisa bernapas dari dalam bahkan ketika dunia di luar sedang tidak bisa bernapas. Ketika Hormuz tertutup, Indonesia tidak perlu panik mencari pasokan energi pengganti dari negara lain. Ia cukup menoleh ke cadangan batu bara dan sawit yang ada di tanahnya sendiri.

Tapi warisan Phoenician menyimpan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Ketika transisi energi selesai dan ketergantungan global pada fosil berakhir, permintaan batu bara akan kolaps. Ketika teknologi baterai menemukan substitusi yang lebih efisien, leverage nikel berkurang. Ketika diversifikasi energi global sudah tidak lagi membutuhkan CPO sebagai substitusi darurat, sawit kehilangan dimensi strategisnya. Dengan kata lain: ketiga lapisan itu bukan permanen. Masing-masing bisa mengikis — dan jika mengikis satu per satu, Indonesia bisa berakhir seperti Phoenicia: hanya tersisa satu lapisan, dan harus berharap lapisan itu tidak pernah kehilangan nilainya.

Ada perbedaan mendasar antara negara yang survive karena beruntung, dan negara yang survive karena memahami mengapa ia beruntung — lalu secara aktif menjaga kondisi yang menciptakan keberuntungan itu. Phoenicia tidak pernah mencapai kesadaran itu.

Indonesia, di 2026, masih punya waktu untuk memilih jalan yang lebih baik dari Phoenicia: merawat ketiga lapisnya, memperbarui supply leverage sebelum yang lama kehilangan nilai, dan memastikan bahwa kelimpahan sumber daya alam bukan hanya warisan yang dinikmati — tapi fondasi yang terus dibangun.

Tiga konflik sudah membuktikan bahwa polanya ada. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia bisa survive — melainkan apakah Indonesia cukup sadar untuk memastikan seluruh kekayaannya bisa termanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab. (D74)

Kalian tim WFH Jumat atau Rabu? Yuk vote:

–        WFH Jumat

–        WFH Rabu

#wfh #pinterpolitik #jaganegeri #iran #bbm