PinterPolitik.com

Pada tahun 2023 ini, industri minuman dunia disambut dengan kabar gembira atas kembalinya PepsiCo dalam menghidupkan kembali kehadirannya di Indonesia.

Setelah absen sejak 2019, perusahaan multinasional ini telah mengumumkan rencananya untuk membuka kembali pabrik di Cikarang, Jawa Barat, dengan nilai Rp3,04 triliun.

Keputusan ini tidak hanya membawa angin segar bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga menandai langkah strategis bagi PepsiCo dalam menghadapi persaingan global dan mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan populasi yang besar dan semakin berkembangnya kelas menengah di Indonesia, perusahaan ini mengakui potensi pasar yang dapat mereka eksplorasi dan nikmati.

“Indonesia adalah salah satu pasar terbesar dan terpesat di dunia. Sebanyak 48 persen dari populasi pasar Asia ada di sini, jadi kami tidak bisa melewatkan peluang ini,” Parinya Kitjatanapan, CEO Asia Business Unit PepsiCo (30/8/2023).

Pembukaan kembali pabrik di Indonesia juga menawarkan dampak positif terhadap lapangan kerja lokal.

Dengan beroperasinya pabrik, banyak pekerjaan baru akan tercipta mulai dari produksi hingga manajemen dan distribusi.

Selain itu, ini akan memberikan peluang bagi perkembangan rantai pasok lokal dan mitra usaha yang terkait.

Pembukaan kembali pabrik di Indonesia juga dapat memicu inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

Dengan eksplorasi bahan lokal dan merespons preferensi konsumen Indonesia, PepsiCo dapat menghadirkan variasi yang lebih kaya dan relevan bagi pasar ini.

Namun, seperti halnya dengan setiap investasi besar, ada juga tantangan yang harus dihadapi. PepsiCo harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan peraturan lokal, standar kualitas, dan ekspektasi konsumen.

Mereka juga perlu memahami dinamika pasar Indonesia yang unik, baik dari segi budaya maupun ekonomi, untuk berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumen.

Dalam keseluruhan, kembalinya PepsiCo dalam membuka pabrik di Indonesia adalah berita yang menggembirakan bagi berbagai pihak.

Hal ini menandai komitmen perusahaan terhadap pasar global yang penting dan potensial, memberikan dampak ekonomi dan sosial positif, serta menciptakan peluang bagi inovasi dan pertumbuhan di masa depan. (S83)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak pernah nonton film Petualangan Sherina (2000)? Hampir semua anak generasi milenial pasti tahu dan pernah nonton film fenomenal satu ini. Gimana nggak? Film ini udah ditonton oleh sebanyak satu juta orang lebih lho.

Film ini juga sempat trending kembali karena kembali tayang di layanan streaming film. Bahkan, kabarnya, sekuel dari film nostalgik satu ini juga bakal segera diproduksi. Wah, seru juga nih bisa mengenang masa-masa kecil. Hehe.

Film tersebut mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sherina yang harus mengikuti keluarganya yang memutuskan untuk pindah ke Bandung. Di sana, gadis cilik yang suka memakan permen cokelat ini bertemu dengan teman – dan musuh baru – di lingkungan barunya tuh.

Kisah si Sherina ini jadi mendebarkan setelah penculikan terhadap Sadam – salah satu teman sekolahnya – terjadi. Alhasil, petualangan gadis satu ini pun dimulai.

Mungkin nih, petualangan yang mendebarkan juga tengah dirasakan oleh salah satu pejabat pemerintah Indonesia juga nih, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan. Soalnya, beliau kini sedang menjalankan kunjungan ke luar negeri bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yakni ke Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Bukan nggak mungkin, seperti Sherina, Pak Luhut ini perlu nyiapin “bekal” dong buat dapetin investasi untuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Kalau Sherina selalu membawa bekal permen cokelat, Pak Luhut justru membawa sebuah undang-undang (UU) yang super dong, yakni UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hehe.

Soalnya nih, perburuan Luhut untuk mendapatkan dana abadi alias SWF ini ternyata diperuntukkan bagi Lembaga Pengelola Investasi yang ditelurkan dari UU Ciptaker alias omnibus law lho.

Ya, terlepas dari substansi “bekal” yang dibawa masing-masing, mungkin Pak Menko Marves juga masih perlu belajar nih dari petualangan ala Sherina. Coba cek kutipan di awal tulisan. Siapa tahu sadar? Hehe. (A43)

Investasi Tiongkok dinilai tak berpengaruh terhadap sengketa Natuna, contohnya kasus Vietnam dengan Tiongkok, secara hukum Tiongkok tidak memiliki hak atas perairan Natuna.

Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyatakan bahwa ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak iklim investasi

PinterPolitik.com

Mungkin, akhir-akhir ini, dinamika politik bisa dibilang lebih stabil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Setelah asa panas Pemilu 2019 berakhir dan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kedua telah bergulir, pertarungan politik di tingkat nasional tampaknya menjadi lebih adem ayem.

Setidaknya, beberapa aktor politik yang dulu saling bersaing kini telah menjadi kawan “baik” dalam mendorong jalannya pemerintahan. Dengan begitu, harapannya sih, lima tahun ke depan dapat berjalan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

Ya, mungkin, itulah yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi di awal-awal periode keduanya beberapa bulan lalu. Gebrakan kebijakan ekonomi – seperti kemudahan berinvestasi – disebut-sebut akan segera mengisi berbagai aturan dan institusi.

Eits, tapi, kita tampaknya perlu menunggu lagi nih sepertinya. Pasalnya, situasi ekonomi diprediksi akan menjadi gloomy nih dalam beberapa waktu ke depan.

Hmm, kalau begitu, apa nih yang akan dilakukan pemerintah agar situasi ekonomi yang semakin tegang ini segera teratasi? Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru – kini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia – bisa aja jadi tumpuan harapan pemerintahan Jokowi nih sepertinya.

Beberapa waktu lalu, pihak Istana bilang kalau Pak Jokowi akan segera mengeluarkan peraturan yang akan membesarkan wewenang badan pengatur investasi tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bilang kalau upaya ini bertujuan agar pengurusan izin berbisnis dapat lebih terpusat di BKPM.

View this post on Instagram

Jokowi soroti impor Indonesia.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 16, 2019 at 4:30am PST

Ya, semoga saja BKPM dapat memenuhi ekspektasi Pak Jokowi nih soal investasi. Pasalnya, sang presiden tidak hanya sekali lho mengeluhkan iklim investasi yang cenderung terhambat oleh berbagai tantangan birokratis.

Saking kecewanya beliau pada situasi investasi di periode pertamanya, Pak Jokowi sempat memarahi Thomas Lembong, mantan kepala BKPM. Sampai-sampai nih, kata-kata “bodoh” disebut-sebut terucap dari mulut beliau. Begitulah kurang lebih curahan hati Pak Thomas dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan.

Waduh, serem juga dong. Sepertinya, BKPM yang baru harus berupaya lebih keras nih buat mewujudkan visi Jokowinomics yang menjadikan investasi sebagai salah satu fokus utama. Apalagi nih ya, BKPM bakal segera dapat insentif aturan yang bisa saja membantu kinerjanya.

Kalau investasi masih sepi aja, bukan tidak mungkin nih BKPM yang baru bakal kena semprot juga. Wah, kira-kira bakal curhat kemana lagi nih ya? Hehe.

Mungkin, BKPM perlu nih mendorong upaya promosi dan komunikasinya agar bisa menarik perhatian para investor. Pasalnya, banyak juga investor yang akhirnya lebih memilih negara lain – seperti Vietnam – untuk berinvestasi dibandingkan Indonesia.

Ya, semoga saja upaya-upaya yang dilakukan BKPM nantinya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih ramai di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin tegang. Jangan sampai lah BKPM yang baru mendapatkan olokan dan kemarahan serupa seperti di masa lampau. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The system is a slab, corruption is the swinger” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Baru-baru ini, berbagai polemik menghantui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – dari pemilihan calon pimpinan (capim) KPK hingga revisi Undang-Undang (UU) KPK. Polemik ini bahkan melebar hingga ke dimensi lain, seperti dugaan penghinaan presiden oleh majalah Tempo.

Pemilihan pimpinan KPK dan pengesahan Revisi UU KPK juga berlangsung dalam waktu yang pendek. Meski menuai banyak protes, kedua upaya yang diduga dapat melemahkan kekuatan KPK ini tetap dilakukan.Salah satu dari beberapa alasan atas revisi UU KPK ini adalah tidak diperlukannya institusi super dalam ketatanegaraan Indonesia.

Uniknya, beberapa ekonom menilai tindakan koruptif malah menciptakan hambatan bagi pertumbuhan investasi. Salah satu anggapan ini pernah diungkapkan oleh Bhima Yudhistira – ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) – yang mengatakan bahwa revisi UU KPK akan menurunkan kepercayaan investor.

Ada anggapan bahwa gerakan anti korupsi KPK menghambat bisnis& investasi, anggapan tsb betul2 ngawur. Justru investor akan sangat senang dgn pemerintahan yg bersih & anti korupsi. Apalagi selama ini tidak ada PMA yg diadili KPK. KPK itu ditakuti pejabat2, itulah kenapa digergaji.

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 15, 2019

Gagasan serupa juga diungkapkan oleh Dadang Trisasongko – Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII). Revisi UU KPK ini dianggap dapat membuat para investor – baik nasional maupun global – menjadi ragu dengan iklim usaha Indonesia.

Di sisi lain, dilaksanakannya berbagai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK justru dianggap dapat menghambat investasi. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Nawawi Pomolango – salah satu capim KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa pertanyaan pun timbul. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dapat memiliki korelasi pada iklim investasi? Lalu, bagaimanakah implikasi lanjutannya terhadap visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan lebih banyak investasi?

Bisnis Korupsi

Maraknya tindak korupsi dinilai dapat berpengaruh pada iklim bisnis dan investasi di suatu negara. Ada beberapa studi yang menggambarkan hubungan antara investasi dan korupsi.

Korupsi sebenarnya merupakan persoalan yang telah lama menghantui Indonesia. Edward Aspinall dan Gerry van Klinken dalam bukunya yang berjudul The State and Illegality in Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat pendekatan dalam menjelaskan maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pendekatan berbasis pasar, pendekatan kebudayaan, pendekatan statis, dan pendekatan hubungan strategis.

Dalam kaitannya dengan bisnis dan investasi, pendekatan berbasis pasar lebih berfokus pada bagaimana korupsi dapat menjadi “jasa” yang diperjualbelikan antara pejabat pemerintahan dengan sektor swasta. Adrian Blundell-Wignall dan Caroline Roulet dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Direct Investment, Corruption and the OECD Anti-Bribery Convention dengan mengutip Macrae – menjelaskan bahwa sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan.

Dalam hal ini, bisnis akan membeli “jasa” yang dijual oleh pejabat pemerintahan guna mendapatkan keuntungan tertentu. Korupsi semacam ini terjadi ketika pebisnis atau investor ingin mengurangi birokrasi (red tape) yang panjang dalam menjalankan bisnisnya.

Nikita Zakharov dalam tulisannya yang berjudul Does Corruption Hinder Investment? misalnya, menjelaskan bahwa korupsi semacam ini terjadi di berbagai daerah Rusia. Zakharov juga menjelaskan bahwa ukuran birokrasi – seperti banyaknya pejabat pemerintahan – dapat menciptakan kompetisi dalam pasar korupsi itu sendiri.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah dampak pasar korupsi tersebut terhadap laju investasi?

Sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan.
Share on X

Korupsi dan Investasi

Sebagian besar studi berfokus pada bagaimana korupsi berdampak pada investasi langsung (direct investment). Setidaknya, dalam tulisan Blundell-Wignall dan Roulet, disebutkan terdapat dua korelasi berbeda di antara korupsi dan laju investasi, yakni hipotesis grabbing hand – investor menghindari negara korup karena memunculkan tambahan biaya – dan hipotesis helping hand – korupsi membantu pebisnis dalam menghindari birokrasi yang panjang.

Skenario grabbing hand ini bisa saja terjadi akibatnya ketidakpastian keuntungan yang dihasilkan oleh investasi akibat korupsi yang marak. Stephen S. Everheart dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption, Investment, and Growth in Developing Countries menjelaskan bahwa maraknya korupsi menyebabkan pengurangan ekspektasi keuntungan investasi dan dipersepsikan dengan peningkatan biaya yang dibutuhkan dalam berbisnis.

Dalam skenario helping hand, korupsi justru dinilai dapat membantu proses yang dibutuhkan untuk investasi langsung. Dengan mengutip Al-Sadig, Blundell-Wignall dan Roulet menjelaskan bahwa skenario ini lebih menekankan pada kontrol atas kualitas institusi-institusi negara dibandingkan pemberantasan korupsi guna menarik investasi.

Edgardo Campos dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption and Its Implication for Investment menjelaskan bahwa pandangan bahwa korupsi akan menghambat laju investasi tidak sejalan dengan situasi yang terjadi di negara-negara emerging – seperti Tiongkok.

Campos dan timnya menjelaskan bahwa setidaknya prediktabilitas berperan dalam menjaga laju investasi di tengah-tengah prevalensi korupsi. Situasi yang dapat diprediksi ini didasarkan pada sentralitas pejabat-pejabat pemerintah yang menyuplai “jasa” tersebut kepada para investor.

Hongying Wang dalam tulisannya yang berjudul Informal Institutions and Foreign Investment in China menjelaskan bahwa sentralitas institusi-institusi negara berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional. Wang menyebutkan bahwa Tiongkok memiliki jaringan personal – disebut sebagai guanxi – serta suap (bribery) yang berkontribusi besar dalam mewadahi investasi di tengah-tengah sistem hukum yang lemah.

Jika prediktabilitas mampu membantu Tiongkok dalam menarik investasi di tengah-tengah maraknya korupsi, bagaimana dengan Indonesia di bawah kepresidenan Jokowi yang dihantui oleh revisi UU KPK?

Visi Jokowi?

Adanya pelemahan KPK disebut-sebut akan menghambat laju investasi di Indonesia. Boleh jadi, pemilihan capim dan revisi UU KPK yang baru saja disahkan dapat berdampak pada visi kepresidenan Jokowi pada periode keduanya yang ingin menarik lebih banyak investasi.

Keinginan Jokowi untuk menarik lebih banyak investasi langsung ini kerap diungkapkan dalam banyak kesempatan. Dalam wawancaranya dengan Nikkei Asian Review misalnya, presiden mengungkapkan ingin Indonesia mendapatkan lebih banyak investasi, khususnya dalam sektor teknologi dan pendidikan.

View this post on Instagram

Isu pelemahan dan revisi UU KPK dianggap mempengaruhi investasi. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #KPK #revisiuukpk #uu #uutipikor #savekpk #pelemahanKPK #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 18, 2019 at 2:09am PDT

Meski begitu, visi ini bisa saja menjadi terhambat dengan adanya pelemahan mekanisme hukum KPK dalam memberantas korupsi. Pasalnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maraknya korupsi dapat membuat para investor ragu dengan adanya tambahan biaya dan ketidakpastian keuntungan investasi.

Korupsi sendiri masih dipersepsikan sebagai persoalan utama bagi para pebisnis di Indonesia. Dalam laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 milik World Economic Forum, korupsi masih menempati urutan pertama sebagai penghambat untuk berbisnis di Indonesia.

Bisa jadi, skenario grabbing hand menghambat laju investasi yang diinginkan Jokowi di masa mendatang akibat pelemahan KPK. Belum lagi, persoalan birokrasi selalu menghantui investasi di Indonesia.

Tidak adanya sentralitas dalam birokrasi investasi mungkin saja dapat memberikan dampak tambahan bagi dampak buruk pelemahan KPK. Berbeda dengan Tiongkok, proses pemberian izin investasi yang panjang di Indonesia bukan tidak mungkin membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya.

Pasalnya, panjangnya proses birokrasi dapat saja diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain perilaku koruptif, pejabat-pejabat publik yang memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan presiden dapat menghambat proses pemberian izin investasi.

Campos dan timnya dalam tulisan mereka menjelaskan bahwa situasi seperti ini dapat memengaruhi derajat prediktabilitas investasi di tengah-tengah korupsi yang marak. Dalam situasi ini, masing-masing pejabat publik memiliki kewenangan dalam menentukan izin atas perusahaan yang ingin berinvestasi – menyebabkan prediktabilitas yang rendah.

Dengan begitu, sikap Jokowi terkait polemik pelemahan KPK justru dapat merugikan mantan Wali Kota Solo itu sendiri. Pada akhirnya, sikap presiden yang meloloskan nama-nama capim KPK serta mendukung revisi UU KPK bisa jadi malah menghambat program dan visinya yang mendorong investasi.

Meski begitu, kondisi tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Kemungkinan terhambatnya laju investasi tersebut tetap bergantung lagi pada kemampuan pemerintahan Jokowi dalam membangun prediktabilitas tersebut. Yang jelas, korupsi bisa saja tetap ada guna menjalankan pasar investasi di Indonesia.

Mungkin, situasi seperti ini dapat tergambarkan dalam lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan. Sistem birokrasi investasi hanyalah menjadi papan ayunan. Pengayunnya sendiri adalah korupsi dan suap. Menarik untuk diamati bagaimana dampak pengayun tersebut di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Tanpa investasi tidak akan ada pertumbuhan ekonomi, dan tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan ada juga lapangan pekerjaan.” ~ Muhtar Kent, Pebisnis AS

[dropcap]P[/dropcap]ada Reuni Alumni 212 lalu, Mantan Ketua MPR Amien Rais kembali mengungkit isu pemerintahan yang dituding pro Tiongkok. Sebelumnya, Amien Rais juga pernah berkoar-koar terkait isu Pulau Reklamasi dan Meikarta yang peruntukkannya dituding untuk warga negara Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia.

Isu masuknya warga Tiongkok secara masif juga sempat viral di media-media sosial. Tentu saja, isu ini membuat masyarakat yang kurang kritis, ikut ketakutan dan menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pro Tiongkok. Melihat adanya gelagat meresahkan ini, Kepala Kepolisian Tito Karnavian pun segera bertindak.

Tito menerangkan kalau isu yang berkembang dan disebarluaskan tersebut tidak akurat, karena fakta yang sebenarnya adalah, Indonesia saat ini memiliki kerjasama di beberapa bidang dengan pemodal asal Tiongkok. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang termasuk bidang properti di dalamnya.

Pada kesempatan ini pun, Tito mengharapkan agar warga Indonesia – khususnya umat Islam, untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak benar. Ia juga mengajak seluruh warga untuk mengawal kerjasama bilateral yang sebenarnya menguntungkan kedua negara ini, dengan tidak menanggapinya dengan kecurigaan yang berlebihan.

Pidato Reuni 212 Amin Rais: Biarkan kecebong dan anjing mendekuk & menggonggong! Kita Alumni 212 terus berJihad lawan Aseng Asing https://t.co/xj438WJuX2 @7evenClothes  @aa2gatutkw   @DanilKenzie  @harihariono1  @giarto_mazgie  @EAemeng

— DESORKES_SAVEKPK (@cagubnyinyir) December 2, 2017

Di luar unsur politis yang berada di belakang isu yang sengaja dihembuskan tersebut, sebenarnya seberapa besar peranan investor Tiongkok dalam proyek-proyek properti di Indonesia? Apakah benar isu bahwa properti Indonesia dijajah Tiongkok, terutama di pulau reklamasi dan Meikarta?

Kebijakan Properti Tiongkok

“Sebelum meninggalkan Tiongkok, saya diajarkan kalau Tiongkok adalah negara paling kaya dan sejahtera di dunia. Tapi ketika saya tiba di Australia, saya berpikir ‘Ya Tuhan, semuanya berbeda dari apa yang pernah dikatakan.’ Sejak itu, saya mulai berpikir berbeda.” ~ Jack Ma

Apa yang dirasakan pendiri Alibaba, Jack Ma, saat tiba pertama kalinya di Australia tentu juga dirasakan oleh warga Tiongkok lainnya. Bahkan menurut survei Hurun Report, hampir setengah warga Tiongkok yang memiliki kekayaan di atas 1,5 juta dollar AS mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri.

Namun Amien Rais sebenarnya tidak perlu ketakutan berlebihan, karena Indonesia bukanlah tempat favorit bagi warga Tiongkok untuk beremigrasi. Amerika, Eropa, Kanada, Australia, dan Hong Kong adalah lima negara yang menjadi pilihan warga Tiongkok untuk tinggal dan berganti warga negara.

Indonesia sendiri, menurut jajak pendapat warga Tiongkok, tidak banyak dikenal oleh anak muda di sana. Sebagian lagi bahkan menganggap tidak aman untuk dikunjungi. Jajak pendapat yang dilakukan mahasiswa Huang Mengjiao ini, memperlihatkan warga Tiongkok kerap mengaitkan Indonesia dengan peristiwa genosida etnis yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998.

Kedatangan para investor Tiongkok ke dalam negeri pun, bukan yang terbesar. Lima negara terbesar yang mendapatkan investasi Tiongkok adalah AS, Uni Eropa, Australia, dan Arab Saudi. Di Indonesia sendiri, jumlah investasi Tiongkok berada di posisi ketiga serta jauh lebih sedikit dibandingkan Singapura dan Jepang.

Tingginya investasi luar negeri Tiongkok beberapa tahun belakangan ini, tak lepas dari penurunan ekonomi dalam negerinya. Harga properti di Tiongkok pun ikut jatuh drastis, sehingga para pengembang (developer) di Tiongkok memilih untuk ekspansi ke luar negeri karena dianggap lebih menguntungkan.

Namun ekspansi besar-besaran ini, pada akhirnya melemahkan perekonomian Tiongkok sendiri. Sehingga pemerintahnya pun mengeluarkan aturan yang membatasi investasi di luar negeri. Beleid ini melarang perusahaan atau investor individu Tiongkok untuk membeli atau menanamkan modal di berbagai sektor, salah satunya properti.

Akibat takut masuk dalam daftar hitam pemerintahnya, banyak investor Tiongkok yang menarik kembali investasinya di berbagai negara. Salah satu yang berpengaruh akibat aturan ini, adalah proyek Proyek Forest City, Malaysia, dan beberapa proyek properti di Australia yang terbengkalai akibat penarikan modal yang tiba-tiba ini.

Kebijakan Investasi Properti Indonesia

“Kini Indonesia lebih terbuka untuk investasi luar negeri.”

Pernyataan itu dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, karena menurutnya selama ini regulasi yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menghambat masuknya investor di Indonesia. Karena itulah, pada 2016 lalu pemerintah mereformasi regulasi secara besar-besaran, salah satunya di sektor properti.

Salah satu faktor non teknis yang dinilai menjadi penghambat utama, adalah regulasi mengenai kepemilikan tanah. Jenis-jenis kepemilikan tanah saja macam-macam, belum lagi perizinan, dan perpajakan. Oleh karena itu, Jokowi pun memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan satu atap yang mampu mempersingkat proses tersebut.

Peraturan yang “lebih bersahabat” inilah yang dipergunakan oleh para investor luar negeri, termasuk Tiongkok. Apalagi banyak investor menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki prospek besar. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat dunia, properti merupakan bidang bisnis yang paling menarik bagi investor.

Terbukanya modal asing di Indonesia, juga disambut baik oleh para pengembang Indonesia. Apalagi, investor luar – termasuk Tiongkok, lebih tertarik untuk mengembangkan apartemen mewah. Sehingga tidak mengganggu pasar para pengembang lokal yang lebih banyak menyasar kelompok menengah atas.

Perubahan kebijakan mengenai pemilikan properti bagi warga asing, juga ikut menggeliatkan sektor properti. Warga asing yang sebelumnya tidak diizinkan membeli properti di tanah air, kini dapat membeli dengan beberapa syarat. Salah satunya, warga Asing hanya boleh membeli apartemen mewah di atas Rp 5 miliar.

Para investor asing pun diperbolehkan untuk melakukan investasi murni (100 persen modal asing), bila nilai investasinya mencapai di atas Rp 100 miliar. Sehingga tak heran bila banyak investor Tiongkok yang seolah “menyerbu” Indonesia, karena nilai investasinya dianggap jauh lebih murah dibanding investasi di negara mereka sendiri.

Namun setelah Pemerintah Tiongkok mengeluarkan larangan penanaman modal – termasuk properti di luar negeri. Otomatis, investor Tiongkok yang masuk ke Indonesia pun ikut terkena dampaknya. Disinyalir beberapa proyek properti di Jakarta Utara dan Jawa Barat pun ikut terkena dampaknya.

Walau begitu, Indonesia masih beruntung karena jumlah investor Tiongkok di Indonesia tidak sebanyak di negara-negara lain. Kabarnya, sejumlah proyek di sejumlah wilayah yang sempat dimodali Tiongkok pun masih tetap berjalan – meski mengalami perlambatan, setelah mendapatkan investor pengganti.

Melihat kondisi ini, kini ketakutan akan diserbunya Indonesia oleh warga Tiongkok menjadi tidak beralasan. Walaupun kini Indonesia memiliki peraturan yang lebih terbuka terhadap investor asing, namun tetap ada proteksinya. Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok tentu juga tidak akan rela bila kekayaan warganya berpindah ke negara lain, apalagi perekonomian dalam negerinya sendiri masih mengalami pelemahan. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etiap orang tentu terlahir membawa identitasnya masing-masing, begitulah menurut Ahli Psikososial Jerman, Erik Erikson. Bahkan ketika seseorang itu tinggal di luar dari tanah kelahirannya, identitas tanah airnya tidak akan lepas dari jati diri orang tersebut. Orang-orang yang tinggal di luar tanah kelahirannya ini, kemudian dikenal sebagai Diaspora. Begitu juga para perantau dari Indonesia di luar negeri, mereka pun menamakan diri mereka sebagai Diaspora Indonesia.

Senin (21/8) lalu, organisasi Diaspora Indonesia yang dinamakan Indonesia Diaspora Network (IDN) mengadakan Congress of Indonesia Diaspora (CID) yang keempat. Saat pidato pembukaan kongres, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kalau Diaspora memiliki potensi besar yang dibutuhkan bangsa, misalnya dengan sumbangsih ide, pemikiran, dan pengetahuan bagi perkembangan negara berdasarkan pengalaman mereka tinggal di negara lain.

JK juga mencontohkan, di dunia ini banyak negara yang tumbuh dari kontribusi diasporanya, salah satu yang berhasil adalah India. Selain memiliki jumlah diaspora terbesar di dunia, diaspora dari negara tersebut juga terbukti mampu memajukan negara asal mereka, baik melalui teknologi, ide, maupun modal. Sehingga, JK berharap IDN yang berdiri sejak 2012 ini juga mampu memberikan kontribusi yang sama bagi kemajuan ibu pertiwi.

Pembelajaran dari Diaspora India

“Diaspora India merupakan situasi yang indah untuk dituang ke dalam cerita, dan saya beruntung menjadi bagian di dalamnya.” ~ Kiran Desai

Sebagai seorang India yang tinggal di Amerika Serikat (AS), novelis Kiran Desai mengaku memahami betul bagaimana kerja keras seorang perantau untuk dapat bertahan hidup di negara lain. Salah satu kisah perjuangan itu, ia tumpahkan dalam buku berjudul ‘The Inheritance of Lost’ atau buku terjemahan Bahasa Indonesianya menjadi ‘Senja di Himalaya’. Buku ini membuat namanya mendunia, karena mendapatkan penghargaan Man Booker Prize dan National Book Critics Circle Fiction Award pada 2006 lalu.

Sosok Biju dalam bukunya, menurut Kiran, merupakan potret perjuangan sebagian diaspora India di AS. Selain Inggris, AS memang merupakan negara impian bagi masyarakat India yang berharap mendapatkan penghidupan lebih baik. Walaupun pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, seperti Biju yang harus bekerja sebagai buruh dengan perlakuan yang tidak lebih manusiawi dibanding di negaranya sendiri. Potret yang nyaris sama dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Di sisi lain, dari sekitar 2,8 juta warga India di AS, tak sedikit pula yang berhasil meraih impian mereka. Bahkan pada tahun 2007 saja, tercatat sekitar 109 ribu orang India memiliki perusahaan di AS dengan pendapatan melebihi 151 miliar dollar AS. Hasil studi Berkeley juga melaporkan bahwa 7 persen dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley dipimpin oleh CEO asal India. Dan yang lebih hebat lagi, sepertiga dari para insinyur di lembah hi-tech tersebut merupakan para profesional India.

Berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 2015, India memang merupakan negara dengan diaspora terbesar di dunia, yaitu mencapai 16 juta orang. Naik sekitar 6,7 juta orang dibandingkan tahun 1990. Kenaikan ini, menurut Thomas Friedman dalam bukunya “The World is Flat” merupakan kecenderungan terjadinya brain drain atau unsur-unsur terbaik dan tercerdas di India beremigrasi ke luar negeri untuk mencari peluang keuangan yang lebih baik.

Namun tudingan Friedman ini ternyata menjadi cambuk bagi Perdana Menteri India, Narendra Modi. Negeri berpenduduk terpadat kedua dunia ini, pada 2015 mulai mencontoh cara Tiongkok dalam memanfaatkan peran serta diaspora yang jumlahnya tak kalah besar dengan India. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang memudahkan diaspora di luar negeri agar mau kembali ke negara tirai bambu tersebut, demi menularkan pengetahuan mereka dan berinvestasi di dalam negeri.

Namun strategi Modi berbeda, karena ia tidak berupaya menarik pulang para diaspora India di luar negeri. Pemerintah India kala itu hanya mengeluarkan sebuah kartu diaspora yang mampu memberikan visa tak terbatas bagi masyarakat India di luar negeri, sehingga mereka dapat pulang kapan saja. India juga mengeluarkan Undang-undang yang memudahkan diaspora India untuk membangun atau memiliki usaha di India.

Strategi ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian India seiring masuknya investasi dari luar negeri ke negara mereka. Bahkan keberhasilannya pun mampu melebihi strategi yang digunakan Tiongkok. Kultur nasionalisme dan kekeluargaan yang sangat tinggi, menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki India dibanding Tiongkok. Sehingga tanpa harus diminta pulang pun, masyarakat India di luar negeri akan berupaya untuk membantu keluarganya di India.

Menakar Diaspora Indonesia

“Diaspora bukanlah brain drain, mereka adalah global network untuk Indonesia.” ~Dino Patti Djalal

Sebagai negara terpadat ketiga dunia, diaspora Indonesia seharusnya juga tak tak kalah banyak dengan India dan Tiongkok. Namun kenyataannya, menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global Dino Patti Djalal, hanya tercatat sekitar delapan juta saja diaspora Indonesia di 142 negara. Padahal berdasarkan sejarah, masyarakat Indonesia seperti suku Bugis dan Minangkabau telah melakukan perantauan ke negeri asing sejak abad ke-18. Begitu juga pada masa kemerdekaan, tak sedikit warga Indonesia yang dibawa ke luar negeri sebagai buruh oleh kolonial Belanda dan Inggris.

Jumlah diaspora juga seharusnya meningkat, ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang diikuti oleh gerakan reformasi. Di tahun 1997-1998, begitu banyak warga Tionghoa yang memilih mengungsi ke luar negeri untuk menghindari genosida etnis saat itu. Jadi apakah benar jumlah diaspora Indonesia ‘hanya’ delapan juta? Bahkan seorang Wapres pun hanya bisa menjawab, “hanya Tuhan saja yang tahu.” Lalu bagaimana dengan para TKI yang bekerja di luar negeri sebagai buruh, apakah mereka juga termasuk diaspora?

Walaupun dalam Bahasa Yunani diaspora berarti dia (kelebihan) dan speiro (menyebar), namun pakar ilmu sosial dari University of Oxford lebih suka menerjemahkannya sebagai migrasi, kolonisasi, serta penyebaran. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Migran CARE, Wahyu Susilo menekankan kalau TKI juga merupakan bagian dari diaspora Indonesia. Bahkan dari delapan juta, dua juta diantaranya merupakan para TKI yang bekerja sebagai buruh maupun asisten rumah tangga.

Sayangnya, kelompok ini kerap dipandang sebelah mata dan jarang diajak berpartisipasi dalam forum resmi. Padahal, nilai remitens dari TKI bisa mencapai Rp 130 triliun per tahun, melebihi kontribusi sektor pariwisata atau pajak sektor pertambangan. Begitu pun pemerintah yang menurut Wahyu, lebih banyak menganggap diaspora hanya dari bagaimana menggaet investor luar negeri, duta promosi bisnis, serta membuka jalur perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Padahal, tak sedikit TKI maupun diaspora Indonesia yang sebenarnya masih membutuhkan kemudahan dari pemerintah.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, serta dikeluarkannya Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMLIN) 3 Agustus lalu juga, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, bukanlah payung hukum yang cukup kuat untuk menarik investasi diaspora dalam waktu dekat. Seharusnya, pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk undang-undang sehingga para investor mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan stabil.

Di sisi lain, para anggota IDN pun melihat bahwa kemudahan untuk membuka rekening di bank umum Indonesia, memiliki aset properti di Indonesia dan/atau mendirikan badan usaha Indonesia, belum menjawab keinginan utama mereka, yaitu bebas visa tinggal dan izin memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kalau komunikasi antara pemerintah dan IDN saja masih kacau, bagaimana Indonesia mampu memberdayakan mereka? Belum lagi adanya isu perpecahan yang terjadi di tubuh IDN sendiri. Sepertinya harapan kita untuk memberdayakan diaspora layaknya India masih penuh dengan tanda tanya. (R24)