Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

PinterPolitik.com

“Makanya dr dulu aku dirayu masuk parlemen dan anggota dewan Ra Sudi-ga mau!!” – Inul Daratista, penyanyi

Cupin membaca unggahan itu berulang kali sambil menyeruput kopinya yang mulai dingin. Inul Daratista, pedangdut yang ia kenal sejak era goyang ngebor, menulis bahwa ia berkali-kali dirayu masuk parlemen dan menjadi anggota dewan, tetapi menolaknya dengan tegas.

Yang membuat Cupin termenung bukan penolakannya, melainkan rincian yang disebut Inul. Ia mengaku dijanjikan uang miliaran, dijanjikan mentor, bahkan dijanjikan citranya yang hanya tamatan SD dan SMP akan “dipoles” agar layak panggung politik.

Dalam bahasa Jawa yang menohok, Inul menjawab semua tawaran itu dengan dua kata, yaitu ra sudi. Ia menambahkan kekhawatirannya akan menjadi tumbal dan keengganannya untuk, dalam istilahnya sendiri, memakan uang rakyat.

Cupin tahu betul konteks zaman ini membuat penolakan semacam itu terasa ganjil. Pada periode 2024 sampai 2029, sekitar dua puluh empat artis dilantik menjadi anggota DPR, mulai dari Ahmad Dhani, Once Mekel, hingga Verrell Bramasta yang menjadi salah satu legislator termuda.

Di jalur yang berbeda, Raffi Ahmad bahkan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden dengan tugas membina generasi muda dan pekerja seni. Popularitas, di mata Cupin, seolah telah menjadi tiket yang bisa langsung ditukar dengan kursi kekuasaan.

Maka penolakan Inul tampak seperti seseorang yang menolak menukar koin emas di tengah pasar yang sedang ramai-ramainya bertransaksi. Cupin menggumam, mengapa ada orang yang justru memperoleh simpati dengan menolak sesuatu yang diperebutkan banyak orang.

Reaksi publik atas unggahan itu nyaris seragam, yaitu pujian dan rasa hormat. Inul tidak kehilangan apa pun, bahkan ia seperti memperoleh sesuatu yang sulit dibeli dengan uang.

Cupin teringat bahwa dalam politik, citra adalah aset yang dijaga dengan sangat hati-hati. Banyak tokoh rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk membangun persepsi yang baik di mata publik.

Inul justru melakukan sebaliknya dengan menampik tawaran yang akan memolesnya. Tindakan itu, dalam benak Cupin, terasa berlawanan dengan naluri umum para pencari panggung kekuasaan.

Cupin meletakkan cangkirnya dan menyalakan laptop. Dua pertanyaan menggantung di kepalanya sebelum ia mulai menelusuri lebih jauh.

Apakah penolakan Inul benar-benar sebuah anomali, ataukah ia justru strategi yang lebih cerdik daripada mereka yang memilih masuk? Lalu, adakah pola serupa pada selebritas lain, baik di dalam negeri maupun di belahan dunia yang lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Inul Ternyata Tidak Sendirian

Cupin mulai menyusun daftar dan menemukan bahwa Inul tidak benar-benar sendirian. Sederet nama publik juga pernah menolak pinangan partai dengan alasan yang beragam.

Aurelie Moeremans, misalnya, mengungkap bahwa ia ditawari penghasilan ratusan juta setiap bulan beserta janji ijazah yang katanya “bisa diatur”. Tompi, penyanyi yang juga seorang dokter, menolak karena melihat besarnya dana kampanye berpotensi mengompromikan pengabdian.

Ada pula Baim Wong yang pernah ditawari maju di pilkada, tetapi menolak karena enggan berurusan dengan uang yang ia khawatirkan tidak bersih. Wendi Cagur dan Jeremy Thomas turut menolak dengan alasan merasa belum memiliki kapabilitas yang memadai.

Cupin menyadari bahwa penolakan ternyata bukan kategori tunggal. Kekuatan sinyal dari setiap penolakan berbeda, bergantung pada apa yang dikorbankan dan bagaimana alasannya disampaikan.

Penolakan Aurelie yang sekaligus membongkar janji ijazah palsu, misalnya, terasa lebih bergema. Ia tidak sekadar menolak, tetapi juga menyingkap mekanisme tawaran yang dianggapnya bermasalah.

Berbeda halnya dengan penolakan yang bermotif menghindari pembongkaran aib masa lalu, yang justru terasa lebih lemah. Sinyalnya melemah karena seolah mengisyaratkan adanya sesuatu yang ingin disembunyikan.

Untuk memahami ini, Cupin teringat pada gagasan sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Dalam karyanya yang berjudul Distinction, Bourdieu menjelaskan bahwa masyarakat beroperasi melalui berbagai bentuk modal, termasuk modal simbolik berupa prestise dan kehormatan yang diakui orang lain.

Seorang selebritas, pikir Cupin, adalah pemilik modal simbolik dalam jumlah besar. Kekuatan modal itu terletak pada kemampuannya dikonversi menjadi bentuk lain, termasuk modal politik berupa jabatan.

Cupin lalu menelusuri perbandingan di luar negeri dan menemukan pola yang mirip. Di Amerika Serikat, pembawa acara satire Jon Stewart berulang kali didorong masuk politik elektoral, tetapi konsisten menolak.

Justru karena tetap berada di luar gelanggang, suara Stewart dalam isu tunjangan veteran membawa bobot moral yang tidak dimiliki banyak politisi. Di Italia, komedian Beppe Grillo membangun gerakan anti-kasta politik, tetapi kemurniannya tergerus setelah gerakannya melembaga ke dalam kekuasaan.

Ukraina menyajikan kisah sebaliknya melalui Volodymyr Zelensky, aktor yang memerankan presiden lalu sungguh menjadi presiden. Cupin mencatat bahwa konversi penuh seperti itu berhasil memperkuat kepercayaan, tetapi memerlukan kondisi luar biasa berupa perang yang menyatukan persona dan tugas.

Cupin menyandarkan punggungnya, merasa polanya mulai terbaca. Dua pertanyaan baru muncul sebelum ia menutup bagian catatannya.

Mengapa penolakan yang sekilas merugikan justru bisa menjadi sumber kekuatan? Lalu, mengapa masuk ke gelanggang politik bisa menjadi risiko yang melemahkan modal seorang artis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengapa Menolak Menjadi Modal Sang ‘Anti-Hero’

Cupin menemukan jawabannya pada sebuah teori dari persimpangan biologi dan ekonomi. Biolog Israel, Amotz Zahavi, dalam gagasan yang dikenal sebagai handicap principle, menjelaskan bahwa sebuah sinyal hanya dipercaya jika mahal untuk dipalsukan.

Gagasan serupa datang dari ekonom peraih Nobel, Michael Spence, melalui artikelnya yang berjudul “Job Market Signaling”. Intinya, kata-kata itu murah karena siapa pun bisa mengucapkannya, sedangkan tindakan yang merugikan diri sendiri secara nyata adalah bukti yang tak bisa ditiru.

Cupin pun paham mengapa penolakan Inul terasa kredibel. Menolak uang miliaran adalah pengorbanan yang konkret, sehingga ia menjadi jaminan integritas yang tidak bisa dibeli dengan retorika.

Di titik ini, Cupin teringat pada gagasan filsuf politik Pierre Rosanvallon dalam bukunya yang berjudul Counter-Democracy. Rosanvallon berargumen bahwa demokrasi modern tidak hanya hidup melalui pemilu, tetapi juga melalui kewaspadaan warga terhadap kekuasaan.

Dalam kerangka itu, Inul tidak gagal masuk politik, melainkan menempati posisi sebagai warga pengawas. Otoritasnya justru berasal dari keberadaannya di luar lingkaran kekuasaan.

Cupin juga mencatat alasan strategis yang lebih dingin. Penghasilan Inul dari panggung dan bisnisnya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan publik, sehingga jabatan politik justru bisa menjadi ancaman.

Masuk ke gelanggang politik berarti membuka diri terhadap serangan pribadi dan asosiasi dengan kekuasaan yang belum tentu populer. Modal simbolik yang stabil bisa terdepresiasi seketika begitu ia ditukar ke pasar yang penuh risiko itu.

Cupin menyadari ada lapisan kultural yang membuat penolakan Inul beresonansi kuat. Belakangan ini publik justru bersimpati pada figur anti-hero, dari Deadpool, dunia serial The Boys, hingga Taylor Swift yang menyanyikan anthem dengan lirik “it’s me, hi, I’m the problem”.

Daya tarik mereka bukan kesempurnaan, melainkan penolakan untuk berpura-pura sempurna. Inul yang menolak “dipoles” berbicara dalam dialek kultural yang sama, sehingga ia menjadi simpatik justru karena menampik pencitraan.

Pada akhirnya, Cupin menutup laptopnya dengan satu kesimpulan yang menenangkan. Para artis yang masuk Senayan dan Istana menjalankan logika lama bahwa popularitas adalah jembatan menuju kuasa, sedangkan Inul memilih jalan yang berbeda dengan menjaga kepercayaan dari luar gelanggang.

Keduanya, dalam pandangan Cupin, adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat dan saling melengkapi. Ada yang memilih mengabdi dari dalam dan ada yang memilih menjaga kepercayaan dari luar, dan sistem yang membiarkan kedua jalur itu hidup berdampingan adalah sistem yang percaya diri. (A43)