PinterPolitik.com

Minggu, 15 November 2020, di depan sembilan anggota Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. “Kalau ini dibiarkan, maka akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi,” begitu tuturnya.

Dengan narasi yang sama, pada sambutan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada 7 April kemarin, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya toleransi dalam beragama.

Melihat momentum, pernyataan itu mungkin bertolak dari kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini. Ada ledakan bom di Gereja Katedral Makassar, serangan ke Markas Besar (Mabes) Polri, hingga penangkapan belasan terduga teroris yang disertai pengamanan beberapa bom aktif.

Tidak sekadar mengimbau, Presiden Jokowi juga memberikan penegasan yang layak untuk dicermati. “Pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap-sikap intoleran dan tertutup itu,” begitu tegasnya.

Sejak kasus Ahok, mungkin banyak yang menaruh curiga terhadap pernyataan semacam itu. Kate Grealy dalam tulisannya Politicising The Label Radical?, misalnya, menyinggung adanya tendensi politisasi label radikal dan ekstremis yang digunakan untuk membungkam mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. 

Saat ini, di berbagai media sosial, kita juga melihat fenomena menarik, di mana warganet justru menaruh curiga hingga menuduh rekayasa terhadap kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi. Curiga-curiga semacam itu adalah indikasi masyarakat telah bersepakat dengan hipotesis Kate Grealy. 

Baca Juga: Jokowi Diterpa Terorisme Politik?

Lantas, jika telah demikian, apakah kita harus menaruh curiga pula pada pernyataan Presiden Jokowi di LDII kemarin?

Paradoks Toleransi

Kendati mungkin terdapat berbagai curiga terhadap adanya politisasi label radikal, secara teoretis, pernyataan Presiden Jokowi dapat dibenarkan. Dalam buku The Open Society and Its Enemies, Karl Popper memperkenalkan istilah paradox of tolerance (paradoks toleransi) untuk menggambarkan sisi kelam dari sikap toleran yang tidak memiliki batas.

Menurut Popper, toleransi tanpa batas, yang memberikan ruang bertumbuh bagi sikap intoleran, nantinya akan menjadi penghancur bagi toleransi. Argumentasi Popper bertolak pada kesulitan dialog. 

Menurutnya, pihak-pihak intoleran sering kali tidak mampu mendengarkan argumentasi rasional, bahkan juga memerintah pengikutnya untuk tidak berdialog. Pada banyak kasus, mereka kemudian menjawab argumentasi rasional dengan kekerasan, tinju dan pistol.

Pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan tumbuhnya sikap-sikap intoleran jelas merepresentasikan paradoks toleransi. Namun, kembali pada Kate Grealy, bagaimana jika persoalan intoleransi yang digelorakan adalah alat politik?

Profesor Geografi University of California, Los Angeles (UCLA) Jared Diamond dalam bukunya Upheaval: Bagaimana Negara Mengatasi Krisis dan Perubahan memberikan pujian terhadap Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah negara paling terpecah di dunia dengan sebaran 18 ribu pulau, namun secara menakjubkan dapat menjadi negara kesatuan.

Pada persoalan bahasa nasional, dengan bahasa Jawa yang digunakan oleh sepertiga populasi, bahasa Indonesia justru dipilih sebagai bahasa nasional untuk menghindari persepsi dominasi Jawa.

Di awal kemerdekaan, sejarah telah mencatat bagaimana tolerannya bangsa ini. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, sila pertama dalam Pancasila rela diubah, dan negara Islam tidak dipilih sebagai bentuk negara.

Jared tentu mencatat terdapat kerusuhan agama di Indonesia, namun eskalasinya jauh di bawah yang terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah.

Baca Juga: Terorisme Sigi, Jokowi Terjebak Pseudopluralisme?

Pujian serupa juga dikemukakan jauh sebelumnya oleh mantan Diplomat Singapura, Kishore Mahbubani dalam tulisannya Indonesia’s democratic miracle. Tidak tanggung-tanggung, Mahbubani menyebut Indonesia sebagai mercusuar kebebasan dan demokrasi bagi dunia Muslim.

Menariknya, Mahbubani membandingkan Indonesia dengan kiblat demokrasi dunia, Amerika Serikat (AS). Tidak seperti AS yang memiliki paranoia terhadap Muslim setelah serangan 9/11, islamofobia tidak berkembang pesat di Indonesia meskipun terjadi beberapa serangan terorisme besar, seperti bom Bali. 

Tentu pertanyaannya, jika analisis Jared dan Mahbubani tepat, mengapa saat ini kita semakin sering membaca dan mendengar kasus-kasus intoleransi? 

Buah Kebijakan Politik?

Untuk menjawabnya, kita perlu mengulas strategi politik Soeharto. Sebelum Soeharto mendekati kelompok Islam di akhir pemerintahannya, sang Smiling General justru melakukan represi terhadap kelompok Islam.

Ihwal itu dapat kita lihat dari buku Greg Barton, Kelly Bird, dan Susan Blackburn yang berjudul Indonesia Today: Challenges of History. Pada tahun 1970-an, intelijen kepercayaan Soeharto, Ali Moertapo menginisiasi pembentukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

CSIS banyak membawa sosok yang belajar di AS, khususnya yang menimba ilmu dari Seymour Martin Lipset dan Samuel Huntington. Tujuannya? Untuk melakukan akselerasi modernisasi dan menduplikasi demokrasi AS. Namun pada praktiknya, Pancasila yang digunakan sebagai asas tunggal justru digunakan sebagai alat politik (political tool) yang menargetkan segala bentuk kelompok kiri dan politik Islam.

Setelah Orde Baru jatuh, kelompok Islam mendapatkan momentum kebangkitan. Leni Winarni dalam tulisannya The Political Identity of Ulama in the 2014 Indonesian Presidential Election juga melihat kebangkitan ini. Pada Pemilu 1999, misalnya, 20 dari 48 partai politik yang ada merupakan partai politik Islam.

Baca Juga: FPI, Buah Kesalahan Soeharto?

Yang menjadi masalah bukan kebangkitan politik Islam, melainkan residunya. Pasalnya, selama puluhan tahun Soeharto menjabat, kerap dimainkannya politik adu domba tampaknya telah membekas di benak masyarakat. Direpresinya kelompok Islam telah menciptakan persepsi Islam telah dikekang.

Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order juga menyinggung persoalan residu semacam itu. Menurutnya, kebangkitan kembali Islam pada tahun 1980-an dan 1990-an, mengarah pada gerakan anti-Barat karena selama ini dinilai telah terjadi hegemoni Barat dan westernisasi.

Artinya, kebijakan Soeharto sebelumnya tampaknya telah menjadi preseden atas terbentuknya persepsi bahwa Islam sebagai mayoritas telah dipersekusi secara politik. 

Terlebih lagi, sejak kasus Ahok pada 2016 lalu, pemberitaan masif di berbagai media dan kerapnya berbagai pejabat elite menyinggung soal intoleransi tampaknya telah menciptakan persepsi di tengah masyarakat bahwa memang terdapat persoalan intoleransi yang mendalam.

Terbentuknya persepsi tersebut dapat kita pahami melalui bias kognitif yang disebut dengan availability bias. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menjelaskan availability bias sebagai fenomena psikologis ketika seseorang cenderung memahami realitas berdasarkan informasi yang paling mudah diingatnya.

Nah, dengan derasnya pemberitaan media soal kasus Ahok, serta pemberitaan-pemberitaan kasus lainnya, akan sangat mudah terbentuk persepsi bagi pembaca berita untuk menyimpulkan Indonesia adalah negara yang tidak toleran.

Sekelumit persoalan ini kemudian mengaburkan fakta sejarah dan keberhasilan Indonesia menjadi negara kesatuan sebagaimana dikemukakan oleh Jared dan Mahbubani. Tentu kita tidak menampik kasus-kasus intoleran yang terjadi, tapi bagaimana jika kasusnya terlalu dibesarkan karena terdapat intrik politik tertentu? 

Well, pada akhirnya tulisan ini hanyalah analisis teoretis semata. Di luar persoalan terkait politisasi label radikal seperti yang dikemukakan Kate Grealy, harapan kita adalah perang terhadap intoleransi dilakukan secara proporsional. (R53)

PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad memberikan reaksi yang paling keras dalam merespons pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron, atas kausalitas panjang kasus karikatur Nabi Muhammad yang berhulu dari pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty oleh muslim imigran Chechnya bernama Abdoulakh Anzorov.

Sebelumnya, Macron pasca kejadian sempat mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengalami krisis di seluruh dunia serta menekankan hak mereka untuk tetap mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sebagai bagian dari nadi sekularisme Prancis.

Politisi senior negeri Jiran itu lantas bereaksi dalam salah satu penggalan pernyataanya dengan menyebut bahwa muslim memiliki hak “menghukum” – atau tak jarang ditafsirkan dengan frasa membunuh – jutaan orang Prancis dengan merujuk pada kekejaman imperialisme di masa lalu.

Seketika reaksi Mahathir mendapat sorotan dunia dan bahkan twitter langsung menghapus pernyataannya yang berbentuk kicauan di platform berlambang Larry the Bird itu.

Reaksi pengecaman juga datang dari berbagai pemimpin dunia, namun tak seekstrem seperti yang disampaikan Mahahtir. Mulai dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan hingga PM Pakistan Imran Khan.

Indonesia pun telah bergabung dalam narasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tengah pekan ini dengan turut memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.

Dan agaknya, dinamika aksi-reaksi ini masih akan berlangsung panjang ketika konteks yang saling berhadapan ialah sekularisme dan dogma agama. Benarkah demikian?

Macron Kalah Dari Ardern?

Sekularisme sendiri merupakan ide yang tertempa panjang secara historis sejak abad ke-17, era di mana abad kegelapan menaungi Eropa. Muncul pertama kali pada tahun 1846 dari sosok George Jacob Holyoake, perkembangannya menjadikan pemikiran terhadap Gereja berbalik sangat drastis dari sebelumnya hingga merembet pada pemisahan agama dan konteks lainnya termasuk dalam kenegaraan. Ini kemudian termasuk berperan signifikan dalam Revolusi Prancis yang dianggap sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia.

Yaniv Roznai mengutip Domenic Marbaniang dalam Negotiating the Eternal: The Paradox of Entrenching Secularism in Constitutions menyebut bahwa sebagai filosofis, sekularisme berusaha menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil hanya dari dunia material, tanpa bantuan agama.

Sebuah analisa dari Soumaya Ghannoushi yang berjudul The Sickness of Secularism sendiri kiranya dapat menjadi rujukan untuk melihat titik tengah isu yang sedang berkembang di Prancis dan memantik dunia.

Menurut Ghannoushi, sekulerisme sendiri dapat bertransformasi ke level ekstrem yang ujung-ujungnya justru dapat menjadi sumber pertentangan tajam atau bahkan konflik itu sendiri.

Ihwal yang dapat terjadi ketika sekularisme secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor “pembelahan baru” di masyarakat, khususnya pada konteks teranyar yang melibatkan Macron ialah sekularisme yang berkontradiksi dengan agama dan berujung pada kasus-kasus bertendensi intoleran.

Para Jacobin di era reign of terror Prancis pada akhir abad ke-18, Nazi, hingga Joseph Stalin disebut Ghannoushi sebagai fanatik sekularis yang merepresentasikan ekstremisme sekuler dalam berbagai formula dan bentuk atas kepemimpinan mereka.

Kendatipun sikap dan pernyataan Macron tampaknya belum dapat diidentikkan persis seperti apa yang dimanifestasikan di atas, namun bisa dibilang cukup sulit dilepaskan dari tendensi pembelahan tersebut, dengan skala yang bisa saja untuk saat ini belum terbayangkan.

Padahal jika membandingkannya dengan bagaimana elegannya PM Selandia Baru, Jacinda Ardern bereaksi atas penembakan massal di Christchurch pada Maret 2019 silam, sikap Macron bisa dibilang memang kurang tepat dan proporsional.

Masih lekat dalam ingatan bahwa ketika itu Ardern menuai pujian dan ditasbihkan sebagai teladan dunia, karena menampilkan respons pemimpin negara terbaik yang belum pernah ada sebelumnya atas sebuah aksi teror.

Masyarakat negeri Kiwi yang bahkan dikatakan yang paling sekuler di dunia pun dapat dipersatukan Ardern pasca insiden, dengan seluruh gesturnya merespon teror dan efek yang ditimbulkannya.

Dengan sikap Macron yang kemungkinan mengarah pada sekularisme bertendensi ekstrem, aksi-reaksi yang masih terus menunjukkan dinamikanya – termasuk dari berbagai negara dan pemimpinnya – kiranya cukup menarik untuk menjadi perhatian.

Indonesia sendiri secara resmi baru bereaksi melalui Kemenlu yang mengecam pernyataan Macron pada tengah pekan ini, plus telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, untuk menjelaskan sikap sang kepala negara.

Akan tetapi, reaksi yang tampak hanya mengikuti arus utama apa yang ditampilkan negara lain itu dianggap belum secara komprehensif mendeskripsikan persoalan utama, yang padahal dampaknya dinilai cukup signifikan bagi negara terbesar berpenduduk Muslim dunia. Apalagi dengan masih absennya pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini. Mengapa demikian?

Macron Bukan Sumber Problem Tunggal?

Kendati sikap pernyataan yang dipilih Macron tampak keliru, reaksi dari sejumlah negara juga tampaknya justru hanya berfokus pada kontroversi lisan Presiden Prancis itu dan tak merepresentasikan pokok persoalan secara menyeluruh.

Dalam From Psychology of Terrorists to Psychology of Terrorism, Thomas Arciszewski, Jean-François Verlhiac, Isabelle Goncalves, dan Arie Kruglanski mengutip Sthephen Fabick yang menyatakan bahwa us vs them statement atau pernyataan yang bernada “pembelahan” maupun menajamkan perbedaan, dan dikeluarkan negara pada konteks apapun, dalam banyak kasus justru semakin memperkeruh eksistensi toleransi dan dapat memantik radikalisme maupun ekstremisme.

Ya, tak hanya tidak merepresentasikan persoalan secara menyeluruh, reaksi berbagai negara sampai saat ini, khususnya mereka dengan penduduk Muslim besar dinilai dapat memantik persoalan lain berbentuk kebencian maupun radikalisme berkepanjangan.

Hal ini paling tidak telah terefleksi pada tiga peristiwa pasca Macron bertitah dan reaksi dari para pemimpin negara, yakni narasi dan aksi pemboikotan produk negeri Menara Eiffel di sejumlah negara, dan dua peristiwa terbaru yang hampir terjadi bersamaan, yakni aksi teror lanjutan di kota Nice, hingga serangan terhadap Konsulat Prancis di Jeddah Arab Saudi.

Sedikit tidaknya, ini memperlihatkan paradox of tolerance yang dikemukakan oleh Karl Popper dalam publikasinya yang berjudul The Open Society and Its Enemies. Menurut Popper untuk menjaga situasi yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleran.

Sayangnya, Indonesia melalui Kemenlu telah menaruh kecaman terlebih dahulu dan hampir serupa dengan negara lainnya yang hanya fokus pada konteks sikap dan pernyataan Macron.

Padahal menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, meski pernyataan Macron memang keliru, reaksi pemerintah Indonesia juga harus berbicara tentang konteks pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty secara menyeluruh.

Bahwa kekerasan semacam itu sangat tidak dibenarkan dan tentu wajib pula disoroti oleh negara, yang mana tentu agar efek negatif dari narasi us and them statement plus paradox of tolerance tak terjadi di tanah air.

Jokowi Memahami Sesuatu?

Berbeda dengan Erdoğan maupun Imran Khan, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan secara langsung mengenai isu yang terjadi di Prancis dan telah berdampak secara global.

“Sikap diam” kepala negara itu sebelumnya sempat dipertanyakan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merasa heran dengan sikap pemerintah Indonesia, terutama persoalan nihil reaksi dari Presiden Jokowi. Menurutnya jika teguran tersebut tidak disampaikan langsung oleh sang presiden, umat Islam Indonesia akan menaruh curiga.

Meski konteksnya adalah kecurigaan umat Islam yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan politik belaka, esensinya ialah pernyataan eks Gubernur DKI yang memang sangat dinantikan.

Pada titik ini, tak segera bereaksinya Presiden Jokowi secara langsung sesungguhnya bisa saja dimaknai sebagai kehati-hatian RI-1 untuk mengendalikan narasi prematur dan hanya mengikuti arus negara pemrotes.

Terlebih, isu sekularisme, intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme sangat sensitif dan saling berkorelasi pada konteks Indonesia, yang tak jarang, berujung pada tercederainya kohesivitas masyarakat maupun aksi terorisme masif yang dalam tiga tahun terakhir masih jamak terjadi di tanah air.

Kemudaratan terakhir agaknya sama sekali tidak bisa dikesampingkan, utamanya ketika berbicara relevansi isu-isu global, seperti yang saat ini berhulu dari Prancis.

Karenanya, sikap diam Presiden Jokowi sampai saat ini diharapkan memang benar-benar merupakan upayanya untuk membuat narasi menyejukkan, tak hanya bagi kondusivitas domestik namun juga dunia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Belakangan ini publik digemparkan dengan adanya isu aplikasi Injil berbahasa Minang yang terdapat di platform ponsel pintar. Isu ini menemui pro dan kontranya tersendiri.

Bagi pihak yang pro terhadap Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Minang, sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, mereka beralasan bahwa tidak ada salahnya ketika suatu agama/kepercayaan berusaha untuk membuat terjemahan kitabnya ke dalam bahasa daerah dengan tujuan agar masyarakat pengikut suatu agama/kepercayaan dapat lebih mudah memahami isi dari kitab tersebut.

Di sisi lain, bagi pihak yang kontra, mereka beranggapan bahwa keberadaan aplikasi Injil berbahasa Minang dapat menggerus konsensus serta nilai-nilai yang telah disepakati bersama, dalam hal ini oleh masyarakat etnis Minang.

Dilansir dari berbagai kanal berita daring, aplikasi tersebut telah dihapus oleh pihak Google dan telah hilang keberadaannya dari layanan unduh aplikasi. Hal tersebut terjadi setelah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melayangkan surat resmi kepada Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang isinya yakni seruan terhadap pemerintah pusat untuk segera menghapus aplikasi tersebut.

Senada dengan Irwan Prayitno, terdapat pula anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, yang posisinya pun kontra dalam menyikapi aplikasi terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang. Dua tokoh tersebut, yakni Irwan Prayitno dan Guspardi Gaus, memiliki kesamaan latar belakang etnis Minang.

Hal ini identik dengan konsep “Putra Daerah” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang politik menggunakan sarana etnis atau kesukuan dalam mengumpulkan suara dan menanamkan pengaruh kuat untuk melegitimasikan kekuasaannya atas daerah asalnya, baik kaitannya dengan latar belakang biologis (seperti ikatan darah) ataupun juga asal-usul tanah kelahiran mereka.

Isu ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam aspek historis, kebudayaan, serta politik. Ketiga aspek tersebut bersinggungan dan saling mengisi satu sama lain.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menggambarkan bagaimanakah aspek historis dan kebudayaan suatu etnis, yaitu Minang, dengan latar belakang sejarah dan falsafah hidup yang dipegang dalam kehidupan bermasyarakatnya, berkaitan langsung dengan perilaku segelintir elite politik dalam mendulang legitimasi di suatu daerah yang dikuasainya yang sarat akan politik identitas.

Latar Belakang Historis

Seperti yang diketahui bersama bahwa masyarakat etnis Minang pada mulanya bukanlah etnis yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam perkembangan awal sistem kepercayaan orang-orang yang mendiami pulau Sumatera – dalam hal ini fokusnya etnis Minang – mereka masih menganut kepercayaan animisme.

Pada tahap selanjutnya, masyarakat pulau Sumatera tersebut mengalami sinkretisme dengan masyarakat pendatang yang membawa pengaruh ajaran agama Hindu-Budha. Hal tersebut berdampak pada nenek moyang etnis Minang, di mana mereka mulai beralih menjadi penganut ajaran Hindu-Budha.

Barulah sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17, pengaruh Islam mulai masuk dan menguat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Hadler, 2010: 31-32). Pada abad tersebut, terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di tanah Sumatera Barat dan bercirikan adat Minangkabau yang bernama Kerajaan Pagaruyung.

Kerajaan Pagaruyung saat itu merupakan kerajaan yang bersendikan agama Budha dalam kehidupan kerajaannya. Kerajaan ini mulai melemah pengaruhnya dan akhirnya runtuh dikarenakan peristiwa Perang Paderi yang melibatkan Kerajaan Pagaruyung sebagai pihak Adat dan juga kaum Paderi yang merupakan golongan dari pemuka agama Islam dan juga beberapa ulama beraliran Wahabi.

Perang Paderi (1821-1837) merupakan momen dimana pengaruh dan hegemoni Islam melekat dalam kehidupan masyarakat Minang. Perang Paderi dapat dikatakan sebagai gerakan reformis dari golongan ulama Islam yang resah akan kegiatan-kegiatan kaum Adat yang marak dengan kemurtadan dan juga melenceng dari syariat Islam.

Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Minangkabau memegang filosofi adat basandi alua jo patuik (tiap perbuatan didasarkan pada kelayakan dan norma-norma yang berlaku). Setelah peristiwa Perang Paderi tersebut, kaum Adat dan kaum Paderi mengadakan suatu rekonsiliasi di antara keduanya dan menciptakan konsensus baru.

Konsensus tersebut tertuang dalam Piagam Bukit Marapalam yang melahirkan falsafah hidup baru bagi masyarakat Minang, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berdasarkan kepada aturan-aturan dan ajaran agama Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi (Yulika, 2017: 1-4). Piagam Bukit Marapalam dapat dimaknai sebagai upaya jalan tengah yang ingin diwujudkan oleh kaum Paderi untuk menyatukan masyarakat Minang dan menyelesaikan konflik antara mereka.

Hal ini berkaitan juga dengan kondisi masyarakat Minang kala itu yang sedang mengalami penjajahan dan berusaha melakukan perlawanan kepada pihak kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa karena memiliki musuh bersama, kedua golongan tersebut sepakat untuk bersatu dan menciptakan konsensus baru, yang barangkali sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Momen tersebut dinilai sarat akan pragmatisme dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minang sampai saat ini.

Realita Masyarakat Minang Kini

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan falsafah hidupnya, orang-orang Minang memegang teguh ajaran agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika era penjajahan Belanda, orang-orang Belanda tidak hanya melakukan kolonisasi di wilayah Sumatera barat, tetapi mereka juga melakukan syiar agama, yaitu Nasrani.

Dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Nasrani membuat banyaknya upaya yang dilakukan untuk memberikan akomodasi dalam penyebaran dan pelaksanaan ajaran Nasrani di Sumatera Barat, salah satunya yaitu membuat Kitab Suci/Alkitab ke dalam terjemahan bahasa daerah, termasuk bahasa Minang.

Penganut agama Nasrani yang merupakan minoritas di daerah Sumatera Barat rawan mengalami tindak diskriminasi dan segala bentuk intoleransi. Pemahaman budaya yang sempit dan terlanjur mengikat kuat masyarakat Minang menyebabkan timbul gesekan-gesekan disintegrasi antara orang Minang dan juga penduduk Sumatera Barat lain yang merupakan penganut agama Nasrani.

Bahasa Minang tidak hanya dituturkan oleh orang-orang asli etnis Minang saja. Yang perlu dipahami bahwa etnis Minang mempunyai kapabilitas dalam berbahasa Minang, tetapi orang yang mempunyai kemampuan berbahasa Minang belum tentu merupakan bagian dari etnis Minang.

Untuk itulah peran misionaris agama Nasrani dalam mengakomodasi jemaatnya agar lebih mudah dalam memahami ajaran agama Nasrani, salah satunya dengan menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Minang. Hal tersebut sejalan dalam ajaran agama Nasrani yang tertuang dalam Matius 28:19-20.

Pokok penggalan kitab tersebut berisi tentang “Amanat Agung” untuk melakukan penyebaran agama hingga ke seluruh dunia. Hal ini bukanlah tindakan melanggar hukum yang ada di Indonesia, bahkan mendapatkan persetujuan dari pihak Kementerian Agama dalam melakukan penerjemahan Kitab ke dalam bahasa daerah.

Namun, hal ini mendapatkan perlawanan dari orang-orang Minang asli yang resah dengan kehadiran ajaran agama lain selain Islam. Yang perlu dipahami di sini bahwa tidak masuk akal jika kita resah dan merasa keimanan serta nilai adat kita dapat luntur akibat dari datangnya pengaruh luar yang datang ke wilayah kita.

Justru hal inilah yang merupakan perwujudan dari adat, budaya, dan agama suatu kelompok menjadi lebih bernilai, bukan karena berpikiran tertutup, sempit, dan berprasangka buruk, namun cenderung lebih terbuka dan dapat hidup harmonis. Isu etnis ini diperparah dengan adanya pemahaman sempit dari segelintir elit politik yang berusaha menanamkan suatu praktik politik identitas pada wilayah yang dinaunginya guna mempertahankan suara konstituennya.

Dari Perwujudan Nilai Budaya hingga Politik Identitas

Berbicara tentang politik yang kaitannya dengan kebudayaan, erat kaitannya dengan konsep politik identitas. Alfaqi (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, No. 2, Agustus 2015: 112-113) menyebut bahwa politik identitas merupakan sebuah  alat politik suatu kelompok, seperti suku, etnis, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai wujud perlawanan atau juga sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dari kelompok tersebut.

Politik identitas pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakadilan atau dapat juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hal ini dapat terjadi karena merasa adanya kesamaan karakteristik (etnis) suatu kelompok tersebut.

Politik identitas marak terjadi di wilayah yang majemuk, selama adanya suatu konsep dominasi kelompok mayoritas dan penindasan terhadap minoritas, tak terkecuali di provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang identik dengan etnis Minangkabau sarat akan praktik politik identitas.

Merujuk pada definisi sebelumnya mengenai politik identitas, praktik tersebut tidak ada salahnya jika tujuannya untuk meraih keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, praktik politik identitas nyatanya sarat akan politik dekstruktif, yang hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencari serta mempertahankan kekuasaan.

Etnis Minangkabau dengan segala kekayaan budaya dan adat istiadatnya, amat disayangkan jika dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang berusaha mempolitisasi kekayaan budaya tersebut. Melihat rekam jejak perpolitikan serta falsafah hidup orang Minang, dapat dikatakan bahwa daerah Sumatera Barat sangat mudah menjadi sasaran praktik politik identitas yang buruk.

Kunci praktik politik identitas di Provinsi Sumatera Barat cukup dua poin, yakni agama (Islam) dan etnis (yakni Minangkabau). Kultur masyarakat asli Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat dapat dibilang konservatif, yang sangat memegang teguh ajaran adat tradisional serta ajaran agama Islam.

Hal ini berimbas pada menguatnya politik identitas di tanah Minang, yang kalau kita amati bersama bahwa kriteria pemimpin daerah di Sumatera Barat tidak jauh dari dua poin yang telah disebutkan sebelumnya, yakni agama Islam serta etnis Minangkabau.

Partai Islam dalam Perpolitikan Sumatera Barat

Hegemoni partai Islam di Sumatera Barat mempengaruhi perolehan suara pemilih dalam pemilu, baik Legislatif ataupun Eksekutif. Empat partai besar yang mendominasi perpolitikan di Sumatera Barat berturut-turut antara lain Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari empat partai besar tersebut, dua di antaranya merupakan partai yang berlandaskan Islam, yakni PKS dan PAN. Rekam jejak PKS dan PAN sebagai partai baru pasca Reformasi dalam perpolitikan Indonesia mempunyai andil besar, dengan kaderisasi partai yang dilakukan dengan cukup matang.

PAN dengan tokoh sentralnya yakni Amien Rais, yang merupakan tokoh penting dalam terwujudnya Reformasi hingga berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. PKS yang asal-usul pembentukan partainya berawal dari gerakan underground (bawah tanah) para mahasiswa serta cendekiawan muslim yang dilakukan dalam diskusi-diskusi dalam ranah kampus ketika masa Orde Baru.

Seperti yang kita ketahui bersama mengenai Orde Baru, pada rezim ini sifat pemerintahannya otoriter, sehingga corak pemerintahannya sangat membatasi adanya kebebasan berpendapat. Walaupun secara nasional partai ini kalah pamor dalam hal elektabilitas pemilih partainya, namun jika dikerucut dalam lingkup kedaerahan, partai tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Pamor partai tersebut sejalan dengan praktik politik identitas yang mempengaruhi kriteria pemilih dalam memilih partai dan kecenderungan politiknya.

Untuk kasus di Sumatera Barat, gubernur mereka, yakni Irwan Prayitno, merupakan kader dari PKS. Sebelum isu terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang menguak, tidak ada media yang menyoroti secara khusus mengenai rekam jejak Irwan Prayitno.

Beliau merupakan gubernur Sumatera Barat petahana (incumbent), yang artinya bahwa dia telah memimpin Provinsi Sumatera Barat selama 2 periode, terhitung dari masa jabatan 2010 sampai nanti pada Februari 2021 mendatang. Belakangan ini, pernyataan yang dilontarkan oleh Irwan Prayitno mengenai isu munculnya terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang, menimbulkan pertanyaan tersendiri.

Langkah Irwan Prayitno yang mengatasnamakan masyarakat Minang mengenai keberatannya terhadap munculnya terjemahan Injil dalam bahasa Minang dinilai sarat kepentingan politik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, walaupun beliau tidak dapat maju kembali dalam Pilkada Sumatera Barat selanjutnya, namun beliau berusaha menanamkan hegemoni partainya sendiri yang menjadi pengusungnya waktu pilkada Sumatera Barat periode sebelumnya.

Sayangnya, banyak tokoh adat fundamental yang mendukung aksi Irwan Prayitno tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat Minang, baik dari provinsi Sumatera Barat ataupun luar Sumatera Barat, yang tidak memiliki rasa keberatan terhadap isu tersebut.

Imbas dari konflik tersebut contohnya yakni pelaporan ke pihak berwajib terhadap salah satu Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, yaitu Ade Armando, yang mengkritik langkah gubernur Sumatera Barat tersebut. Beliau merupakan salah satu orang yang memiliki darah Minang.

Karena aksinya yang melayangkan kritik terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Barat, maka ia dilaporkan oleh tokoh adat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat ke polisi. Beliau juga terancam sanksi adat, yaitu dibuang identitasnya sebagai orang Minang.

Para elite di negeri ini rasanya sangat anti kritik, sehingga kaum intelektual pun dibuat takut dalam memberi pandangan mereka terhadap suatu isu. Bertindak sedikit bisa kena tindak persekusi.

Menyikapi Isu Intoleransi dan Politik Identitas

Mengutip dari Kymlicka (2001: 250-251) bahwa penting bagi seseorang untuk mengekspresikan identitas budayanya. Keanggotaan dalam suatu kelompok identitas budaya merupakan prasyarat dari pembuatan keputusan moral secara otonom.

Dengan mendasarkan keputusan moralnya kepada suatu identitas kebudayaan, seseorang dapat dikatakan terhormat serta layak untuk dihormati. Kebudayaan sendiri merupakan salah satu aspek “konstitusional” yang membentuk identitas seseorang.

Hal tersebut juga memengaruhi persepsi seseorang mengenai status dan harga dirinya. Tindakan yang dilakukan atas dasar konteks kebudayaan dianggap memiliki makna-makna tambahan (yang baik), karena tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pencapaian atau kontribusi pribadi seseorang terhadap pengembangan kebudayaannya.

Keanggotaan dalam suatu kelompok kebudayaan mempromosikan rasa kesetiakawanan serta hubungan yang saling menghormati. Senada dengan pemahaman tersebut, bahwa hubungan saling menghormati tidak hanya dilakukan dalam aspek internal suatu kelompok kebudayaan, namun juga dapat dilakukan terhadap orang-orang di luar kelompok budaya tersebut.

Praktik politik identitas bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia politik. Hal ini tidak melanggar konstitusi, asal tujuannya kembali lagi pada pemahaman mengenai memperjuangkan keadilan, hak, dan kesejahteraan suatu daerah atau golongan.

Namun, praktik politik identitas pada masa kini, yang dilakukan oleh para elite politik, cenderung bersifat pragmatis dan hanya untuk mengamankan kekuasaan serta kepentingannya semata. Praktik politik identitas yang mengarah pada fase ekstrem dapat menyebabkan rawannya diskriminasi terhadap minoritas dan makin menguatnya etnosentrisme masyarakat yang merasa dirinya superior dan mayoritas.

Untuk itulah, penting figur elite politik yang dapat menjadi penengah antara mayoritas dan juga minoritas. Figur tersebut tidak hanya menguntungkan pihak mayoritas, namun juga dapat memberi perhatian lebih terhadap minoritas.

Tulisan milik Yonathan Anugerah El Pohan, Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Permasalahan-permasalahan pelik dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan memang masih menghantui Indonesia. Berdasarkan data dalam sebuah laporan yang dirilis SETARA Institute pada tahun 2018, terdapat 136 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tersebar di 20 provinsi.

Dari 136 tindakan itu, 96 dilakukan oleh aktor non negara. Sementara, 40 tindakan di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Hal-hal yang mencakup tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor non negara (masyarakat umum) meliputi kategori intoleransi, ujaran kebencian, teror, pelaporan penodaan agama, dan kekerasan.

Di lain pihak, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara meliputi kategori kriminalisasi, diskriminasi, pembubaran kegiatan keagamaan, pelarangan penggunaan cadar, dan pelarangan perayaan Hari Valentine.

Data-data tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Masalah yang terjadi nyatanya tidak hanya menyeret aktor di akar rumput, melainkan juga dalam konteks sosiologis-yuridis aparat negara.

Lebih lanjut, Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah tulisan yang berjudul Indonesia: Backsliding on Rights juga mengulas bahwa masalah kebebasan beragama di Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). HRW menyebutkan bahwa, pada tahun 2019, masalah-masalah pelanggaran kebebasan beragama – baik yang terjadi secara horizontal maupun vertikal – masih sering terjadi.

HRW menyebutkan maraknya pelaporan kasus dengan pasal karet penodaan agama sebagai salah satu contohnya. Mereka juga menyoroti bagaimana peran pemerintah dari segi yuridis yang justru melegitimasi perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti keluhan seorang wanita terhadap suara azan yang terlalu keras yang kemudian dijatuhi hukuman penjara.

Berkaca pada data-data tersebut, saya meyakini benar bahwa untuk mendorong iklim toleransi serta kebebasan dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bisa disikapi hanya dengan pendekatan infrastruktur, melainkan melalui transformasi suprastruktur sosial-politik yang mapan.

Untuk itu, saya akan mengulasnya sejenak. Saya ingin mendasarkan argumen saya dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik. Ahmadi (2008) dalam tulisannya berjudul Interaksi Simbolik membahas teori ini dan menjelaskan bahwa interaksi antarmanusia dipengaruhi oleh konstruksi (pemaknaan) mereka terhadap simbol-simbol sosial yang dapat dipahami.

Lambang atau simbol merupakan objek hasil konstruksi sosial yang maknanya disepakati bersama baik berupa kata-kata (verbal), perilaku non verbal, dan objek fisik (ikon dan benda). Jika merujuk pada teori tersebut, pembangunan terowongan Istiqlal-Katedral sebagai simbol “silaturahmi” memang tidak menyimpang dari konsep teori interaksionisme simbolik.

Harapan bahwa bangunan tersebut akan menjadi ikon (simbol) yang dapat mendorong interaksi (silaturahmi) antarumat beragama tidaklah salah. Namun, boleh jadi, pendekatan simbolik melalui aspek kebendaan itu dapat mereduksi makna implisit yang kontraproduktif dengan realitas majemuknya.

Pendekatan suprastruktur melalui transformasi pemikiran, filosofi, dan etika beragama yang terwujud dalam perilaku itulah yang harusnya menjadi orientasi agar setiap manusia memaknai pelaksanaan ajaran agama mereka secara sakral dalam karya-karya monumental kehidupan. Manusia-manusia itu sendiri adalah pemberi identitas terhadap simbol-simbol verbal (bahasa) sekaligus simbol-simbol perilaku yang akan membentuk makna sosialnya.

Mungkin, harus ada cara yang tepat dalam mereplikasi interaksi simbolik itu melalui pendekatan transformasi sosial-spiritual, yaitu dengan mewujudkan kultus simbol-simbol keagamaan berupa das sollen agama itu sendiri. Contohnya adalah seperti Islam disimbolkan dengan Islam rahmatan lil’alamin, Kristen dengan inti ajaran mengasihi dan mengampuni, pemeluk Buddha dengan “Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta” (semoga semua makhluk hidup berbahagia), serta Hindu dengan semboyan “moksartham jagadhita ya ca iti dharma” (agama bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan perdamaian hidup di dunia).

Bahasa yang dikultuskan tersebut dapat disepakati menjadi simbol bersama antarumat beragama dan harus dapat mewujud dalam tindakan konstruktif bersama. Artinya, simbol-simbol tersebut bersifat coexistent – hidup bersama dan berdampingan dalam skala universal).

Tujuannya adalah agar komunikasi dan interaksi hasil konstruksi terhadap simbol-simbol itu bisa bermakna universal dan inklusif. Interaksi simbolik memang berkaitan erat dengan komunikasi yang membentuk makna (konstruksi sosial).

Makna itulah yang akan terserap ke dalam konsep diri yaitu tentang bagaimana manusia (sebagai pemeluk agama) melihat dirinya sebagai sosok makhluk sosial-spiritual dan bagaimana mereka dapat menghidupkan ruh dari simbol-simbol tersebut agar dapat dimaknai secara makro atau lebih luas lagi.

Mengonstruksi makna melalui simbol-simbol agama (das sollen) tersebut dapat dilakukan dalam bangunan sosial-spiritual yang menyatu. Artinya, ketika umat Muslim ingin agar simbol rahmatan lil ‘alamin dapat hidup dan memiliki makna tidak hanya bagi mereka, melainkan bagi umat agama lain (universal), maka umat Muslim harus memahami benar bahwa kehidupan spiritual tidak sebatas hubungan rohani secara vertikal pada Tuhan, melainkan juga mewujudkan ritus keagamaan dalam konteks sosial (horizontal).

Transformasi sosial-spiritual itu dapat mewujud dalam tindakan-tindakan seperti memfungsikan rumah ibadah yang tidak hanya digunakan sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan, melainkan juga menjadi bagian dari bangunan sosial yang dapat difungsikan untuk memelihara kehidupan manusia di dalamnya.

Murtadho (2020) dalam tulisannya berjudul Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Ibadah Sosial membahas bahwa dalam transformasi sosial-spiritual, masjid dapat difungsikan sebagai tempat berteduh bagi semua orang yang membutuhkan bantuan (terkena bencana, penggusuran, dan sebagainya). Bahkan, mungkin juga dapat menjadi tempat pelaksanaan acara-acara lintas agama (diskursus, musyawarah, perumusan kebijakan bersama, hingga membahas persoalan keumatan).

Demikian juga hal tersebut dapat dilakukan oleh umat Kristiani. Artinya, ketika umat Kristen ingin agar simbol kasih dapat hidup dan memiliki makna tidak hanya bagi mereka – melainkan bagi umat agama lain (universal), maka umat Kristiani dapat memahami benar bahwa kehidupan spiritual tidak sebatas hubungan rohani secara vertikal pada Tuhan, melainkan juga mewujudkan ritus keagamaan dalam konteks sosial (horizontal).

Hal ini sama juga dengan apa yang dilakukan Yesus yang disebut “Kepala Gereja” ketika masa pelayanan-Nya mau hadir dan membuka diri terhadap umat manusia yang membutuhkan bantuan – contohnya dengan memberi makan lima ribu orang, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya.

Itu berarti Yesus berusaha menunjukkan bahwa gereja harus dapat hadir sebagai jalan keluar atas permasalahan sosial. Layaknya masjid, gereja juga dapat memfungsikan diri sebagai sumber kasih atas kemanusiaan.

Contohnya adalah dengan mengadakan acara-acara sosial yang mengundang pemeluk agama lain menampilkan khas kesenian agamanya dalam acara-acara di gereja, membantu pemeluk agama lain yang membutuhkan bantuan, hingga memfungsikan gereja sebagai tempat diskursus masalah-masalah sosial bersama.

Semua hal tersebut juga harus dapat dilakukan oleh seluruh pemeluk agama yang berbeda agar seluruh interaksi sosial-spiritual itu dapat menghidupkan makna simbol-simbol agama (das sollen) di masyarakat untuk dinikmati secara universal.

Bagi pemerintah sendiri, ketimbang membangun infrastruktur untuk mendorong iklim toleransi, seharusnya mereka fokus melakukan transformasi suprastruktur politik melalui transformasi yuridis. Selain itu, pemerintah juga harus dapat membangun sikap profesionalitas dalam membuat beragam kebijakan.

Setidaknya, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mempraktikkan Indonesia sebagai negara hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, pemerintah tidak boleh terikat dengan kepentingan identitas sosial (agama) tertentu ketika menjalankan perannya.

Pemerintah tidak boleh memberi celah bagi kepentingan kelompok penganut agama tertentu untuk melegitimasi setiap perbuatan mereka ketika menindas kelompok agama lain. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh tendensius dalam membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak kelompok agama tertentu dalam momen-momen politik (politik identitas untuk mendulang suara).

Kemudian, pemerintah juga harus dapat melindungi HAM sebaik-baiknya dengan menjamin bahwa setiap orang dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan keyakinan mereka tanpa merasa takut bahwa mereka akan ditangkap, dikriminalisasi, atau didiskriminasi. Pemerintah juga tidak boleh mempersulit pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama apapun.

Jika masih ditemui praktik penyegelan rumah ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah, kriminalisasi, dan sebagainya, maka pemerintah harus mengusut tuntas dengan pendekatan yuridis yang absolut.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus menjamin dan memperkuat kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Pasal karet penodaan agama harus ditinjau ulang karena rawan penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan politik tertentu maupun yang ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Preseden-preseden politisasi agama dengan dalih penodaan agama sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa pasal penodaan agama tidak relevan dengan demokrasi dan pluralisme agama di Indonesia. Adalah lebih baik pemerintah memperkuat lembaga pendidikan untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial-spiritual (kasih pada Tuhan dan manusia) dan moral universal (kebaikan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, kedamaian) sejak dini kepada masyarakat.

Sebagai masyarakat biasa, penulis ingin mengatakan bahwa tidak semua permasalahan di Indonesia bisa diselesaikan dengan pendekatan materiil seperti pembangunan infrastruktur, terutama rencana pembangunan terowongan Istiqlal-Katedral yang hanya sebagai simbol silaturahmi.

Ada hal-hal yang lebih krusial yang harus diperhatikan yang berkaitan erat dengan unsur kemanusiaan itu sendiri yaitu bagaimana masyarakat yang harus mengonstruksi serta memberi identitas terhadap simbol-simbol agar memiliki makna dalam interaksi sosial mereka. Akhirnya, mereka akan dapat memahami bahwa simbol-simbol agama (das sollen) yang mereka kultuskan itu dapat membentuk sikap spiritual yang substantif pada konteks sosial beragam dan dalam realitas universal.

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Menurut Muharram Marzuki, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag), toleransi agama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau menghargai orang lain yang memiliki agama yang berbeda, sehingga orang tersebut tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Lebih lanjut lagi, Marzuki menjelaskan bahwa ada dua indikator untuk mengukur tingkat toleransi seseorang.

Pertama, bagaimana orang tersebut menerima pemeluk agama lain dengan berinteraksi, memberikan penghargaan, dan mengetahui sikap yang intoleran. Kedua, bagaimana seseorang menghormati pemeluk agama lain dalam hal menghargai hak orang tersebut.

Menurut survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2018, intoleransi agama di Indonesia, dalam aspek politik, meningkat sejak tahun 2016. Peningkatan ini terjadi dalam hal semakin banyaknya masyarakat muslim yang menolak jika non-muslim menduduki posisi di pemerintahan.

Tidak muncul begitu saja, kuat dugaan bahwa permasalahan intoleransi beragama yang terjadi di masyarakat luas juga bersumber dari dunia pendidikan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen siswa SMA di Indonesia memiliki pandangan intoleran karena siap berjihad untuk menegakkan khilafah.

Sementara Badan Intelijen Negara (BIN), berdasarkan survei tahun 2017, mengatakan bahwa 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi terpapar radikalisme.

Lalu mengapa sebagian kaum pelajar Indonesia menjadi intoleran? Siapa atau apa penyebabnya?

View this post on Instagram

Intoleransi disinyalir semakin meningkat dalam dunia pendidikan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #intoleransi #pendidikan #infografis #infografik #politikindonesia #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 14, 2019 at 8:38pm PDT

Rantai Intoleransi

Salah satu penyebab tumbuhnya intoleransi di pikiran pelajar-pelajar Indonesia adalah karena keberadaan tenaga pengajar Indonesia yang, sebagian, juga intoleran.

Sebagai sosok yang sering diibaratkan sebagai “orang tua siswa di sekolah”, guru memang memiliki peran besar dalam perkembangan pola pikir siswanya. Terlebih siswa sekolah, secara umur dan psikologis, masih dalam tahap pencarian jati diri dan pengetahuan.

Namun sayangnya, sebagian guru di Indonesia justru menanamkan nilai-nilai intoleransi.

Pada 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) mengeluarkan hasil survei nasional tentang keberagaman di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Indonesia.

Dalam survei tersebut PPIM-UIN menemukan bahwa 56,9 persen guru-guru TK hingga SMA di Indonesia memiliki opini intoleran.  

Guru yang tidak toleran ini kemudian berdampak pada lemahnya penanaman nilai-nilai toleransi di sekolahan. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi praktik intoleransi di sekolah-sekolah.

Menurut Wahid Institute, sebagian guru, termasuk kepala sekolah, cenderung lebih memprioritaskan kegiatan ataupun nilai-nilai agama mayoritas saja.

Selain itu, sebagian guru juga dinilai tidak dapat membedakan antara keyakinan pribadinya dengan nilai dasar toleransi yang seharusnya ia ajarkan ke muridnya.

Hal ini salah satunya terjadi di Bali pada tahun 2014. Pada saat itu terjadi kasus pelarangan penggunaan jilbab di beberapa sekolah seperti SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar.

Selain itu Juni 2019 lalu, surat edaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Karang Tengah, Gunung Kidul, Yogyakarta, menimbulkan kontroversi karena mewajibkan siswanya mengenakan seragam Muslim.

Masih di kota yang sama, intoleransi juga sempat terjadi di SMAN 8 Yogyakarta karena kepala sekolahnya mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di Hari Paskah.

Protes yang dilakukan sebelumnya oleh guru agama Katolik dan Kristen tidak ditanggapi oleh kepala sekolah yang pada akhirnya mengubah tanggal perkemahan setelah ada desakan dari pihak luar.

Ini tentunya menjadi ironi karena bagaimanapun juga sekolah negeri harusnya mengakomodir seluruh agama yang dianut di Indonesia, bukan memberikan kesan keistimewaaan pada satu agama tertentu.

Dalam surveinya, PPIM-UIN menemukan adanya korelasi antara tingkat kesejahteraan ekonomi guru dengan intoleransi. PPIM-UIN juga merekomendasikan penaikan gaji guru untuk menekan paham intoleransi. 

Selain masalah ekonomi, munculnya guru-guru sekolah intoleran ini nampaknya tidak lepas dari kondisi universitas ataupun perguruan tinggi pencetak guru yang sama-sama disusupi oleh paham intoleran.

Hal ini dijelaskan oleh Alexander R. Arifianto dalam tulisannya yang membahas peranan organisasi dakwah di universitas-universitas. Dalam tulisannya itu, ia menjelaskan adanya pihak-pihak tertentu yang secara sistemik menyebarkan paham-paham intoleransi di dunia pendidikan Indonesia.

Salah satu pihak tersebut adalah Hizbut Tahrir indonesia (HTI), organisasi yang saat ini sudah dilarang oleh pemerintah karena ingin mengganti ideologi Pancasila.

Arifanto menjelaskan bahwa HTI menyebarkan ideologinya dengan cara mengincar calon-calon guru muda di universitas-universitas pencetak guru, yang dulu dikenal dengan nama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP), untuk dijadikan kader.

Tujuannya adalah ketika calon-calon guru ini sudah berhasil dikaderisasi dan lulus, ketika mengajar di berbagai sekolah, guru-guru HTI ini akan kembali mengkaderisasi murid-muridnya dengan paham HTI yang radikal.

Adanya usaha sistemik untuk menyebarkan paham radikalisme di lembaga pendidkan ini juga diutarakan oleh Setara Institute. Setara mengatakan bahwa ada pihak yang merencanakan agenda radikalisasi di Indonesia dengan menggunakan lembaga pendidikan sebagai ruang persebarannya.

Menurut Budi Gunawan, paham radikal tumbuh subur di kalangan mahasiswa.
Nantikan tulisan in-depth selengkapnya di https://t.co/ZUTKWksBoJ pic.twitter.com/pH45TsoqzD

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 8, 2018

Dampak Besar Intoleransi

Terpaparnya pelajar-pelajar Indonesia terhadap intoleransi memiliki dampak yang besar.

Intoleransi yang merupakan sumber atau awal dari aksi terorisme membuat pelajar-pelajar Indonesia rentan dipengaruhi kelompok terorisme. Beberapa kasus terorisme juga sudah terbukti melibatkan guru dan pelajar.

Intoleransi juga membuat seseorang pelajar atau kelompok pelajar tertentu tidak mendapatkan hak yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya.

Kemendikbud misalnya menemukan bahwa ada 8,2 persen pelajar yang menolak Ketua OSIS dengan latar belakang agama yang berbeda.

Tidak berhenti di level OSIS saja, terjadinya intoleransi di dunia pendidikan juga dapat berlanjut dalam pemilihan kepala pemerintahan.

Intoleransi akan memperparah polarisasi politik masyrakat karena kelompok-kelompok intoleran rentan dimanfaatkan dalam politik identitas.

Lalu, siapa yang harus memutus rantai intoleransi di dunia pendidikan Indonesia?

Melihat rantai intoleransi yang ada, kerja sama harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, Kemenristekdikti, serta Kemenag dan pihak sekolah maupun universitas.

Kemendikbud memiliki otoritas untuk mengatur kurikulum pendidikan sekolah dan melakukan seleksi calon guru. Kurikulum dan seleksi guru ini juga melibatkan Kemenag karena kurikulum dan guru agama berada di bawah kementerian tersebut.

Sementara Kemenristekdikti dan universitas pencetak guru bertugas untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan calon guru.

Selain peran pemerintah dan lembaga pendidikan, menurut Wahid Institute, orang tua juga memiliki andil besar. Orang tua harus peka dan berani melaporkan kasus-kasus diskriminasi yang terjadi di sekolah kepada lembaga eksternal seperti Ombudsman.

Dalam kasus-kasus sebelumnya, pelaporan orang tua kepada Ombudsman memang efektif untuk menangani intoleransi. Salah satunya pada kasus SMPN 8 Yogyakarta yang pernah mengeluarkan aturan wajib berjilbab bagi seluruh muridnya.

Sejauh ini belum terdengar rencana baru pemerintah untuk menangani permasalahan intoleransi di dunia pendidikan.

Selain guru, sebenarnya ada lagi jalur masuknya intoleransi di sekolahan. Menurut Ternaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abd Rohim Ghazali intoleransi juga masuk melalui jalur alumni.

Kabar terakhir, Kemendikbud dan Kemenag sudah melakukan koordinasi untuk meninjau ulang kurikulum pendidikan agama untuk mencegah intoleransi dalam bentuk radikalisme di lingkungan sekolah. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sekelompok seniman tengah menampilkan tarian dan musik tradisional di jalanan. Beberapa penari berkostum lengkap dengan gemulai menarikan tari-tarian Sunda.

Sementara, di sisinya, ada pemain musik yang khusyuk memberi iringan indah buat mereka tarikan. Beberapa orang tengah terkagum-kagum menyaksikan penampilan itu. Sampai tak beberapa lama, sebuah rombongan berpengeras suara datang.

Petak kecil yang mereka gunakan untuk menyuguhkan penampilan itu begitu saja dilewati oleh orang-orang dalam rombongan. Beragam atribut penampilan dilangkahi. Kerumumunan penampil itu ditembus seolah mereka tak ada di sana.

Di Jakarta dalam waktu yang berbeda, seorang reporter berseragam biru bertuliskan Metro TV  tengah melaksanakan peliputan di sebuah aksi beberapa tahun silam. Belum setengah jalan melaporkan agenda Aksi 212, Rifai Pamone sudah dihadiahi berbagai sambutan.

Tak perlu menyebutkan ratusan contoh kasus untuk menyentil benak orang-orang tentang betapa hari-hari kita kini tak bisa dipisahkan dari motif politik. Pemaparan di atas hanyalah dua dari banyaknya kasus yang mencerminkan betapa politik merambah ke segala aspek kehidupan manusia. Terlebih, memasuki tahun politik seperti sekarang.

Tak ada yang salah dari hal itu. Mengingat sistem yang negara kita anut, berpolitik adalah salah satu cerminan demokrasi bagi seluruh rakyat. Siapa saja bisa terlibat dalam politik praktis dan diperbolehkan juga untuk melakukan kampanye-kampanye guna menarik simpati rakyat.

Namun, ada sebuah garis yang sudah ribuan kali dilompati dan dilewati tanpa mengindahkan alasan garis tersebut tercipta. Garis tersebut bernama kemanusiaan. Ada unsur persaudaraan dan hak-hak individu di dalamnya.

Kembali ditekankan, berpolitik termasuk berkampanye adalah hal yang benar-benar wajar dan boleh untuk dilakukan. Namun, bolehkah usaha-usaha itu dilakukan tanpa mengindahkan kepentingan orang-orang di sekitar?

Toleransi dalam Demokrasi

Toleransi adalah sebuah terma yang diajarkan pada orang Indonesia sejak dini. Di sekolah, kita diajarkan untuk bersikap toleran – menghargai perbedaan yang ada di tiap kelompok masyarakat.

Di dunia politik, dikenal istilah toleransi politik. J. L Gibson dalam tulisannya yang berjudul Political Intolerance in the Context of Democratic Theory mengemukakan, toleransi politik dalam suatu demokrasi mensyaratkan bahwa semua gagasan politik (dan kelompok-kelompok yang memegangnya) mendapatkan akses yang sama dengan gagasan-gagasan yang dominan.

Definisi ini jelas mendorong pembatasan pada segala bentuk kekerasan dalam politik maupun segala kepenitngannya. Namun, mengapa dua peristiwa tadi masih bisa terjadi?

Adanya politik dan segala kepentingannya seharusnya bukan menjadi alasan untuk melakukan berbagai hal tanpa memikirkan kenyamanan dan kepentingan orang lain. Namun, dalam banyak kasus, berbagai pihak tidak mengindahkan aspek kemanusiaan di Indonesia ketika memasuki koridor kepentingan politik.

Toleransi yang dulu selalu digembor-gemborkan tampaknya semakin pudar. Hak para seniman jalanan untuk menampilkan karya-karyanya hingga hak para jurnalis untuk melaporkan sebuah peristiwa tanpa diganggu sepertinya memang tidak diindahkan di mata para pegiat kepentingan politik itu.

Kasus para pendukung Joko Widodo yang melangkahi seniman di jalan tersebar luas di media sosial. Melalui sebuah video singkat tersebut, terlihat jelas bahwa betapa nilai saling menghargai seolah-olah hilang entah ke mana. Tidakkah para seniman itu mempunyai hak yang sama untuk mempertunjukkan aspirasi mereka?

Sama halnya dengan kasus “diganggunya” reporter Metro TV Rifai saat tengah meliput Aksi 212. Rifai hanya sedang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai jurnalis, yaitu mencari dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum.

Mark Peffley dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul A Multiple Values Model  of Political Tolerance menjelaskan bahwa terdapat inkonsistensi yang mencolok antara dukungan publik terhadap norma-norma umum demokrasi dengan sedikitnya penerapan norma-norma itu pada kelompok yang berseberangan.

Di Amerika Serikat misalnya, lebih dari 90 persen orang meyakini kebebasan berpendapat bagi semua orang perlu dijaga, terlepas dari apa keyakinan politiknya. Namun, dalam kenyataannya, hanya 30 sampai 40 persen yang mendukung anggota kelompok lain untuk mengemukakan pendapat mereka.

Penyebabnya adalah lemahnya komitmen publik terhadap nilai-nilai demokrasi yang menjadi ancaman besar terhadap demokrasi yang sehat. Hal itu menunjukkan bahwa, sekalipun terlihat meyakini toleransi, publik masih enggan untuk menerima adanya paham-paham lain di luar paham yang dianutnya.

Dalam memahami kebebasan, ada satu hal yang sering kali luput dari pembahasan. Hal itu adalah mempertimbangkan kebebasan orang lain selain kebebasan diri sendiri. Dengan kata lain, hal yang perlu selalu diingat adalah bahwa kebebasan kita terbatas pada kebebasan orang lain.

Misalnya, ketika para pendukung politik merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka yang berisi dukungan dengan cara-cara yang ekstrem dan bising, masyarakat di sekitar pun memiliki hak atas kebebasan yang sama, yaitu bebas untuk mendengar apa yang ingin mereka dengar.

Intinya, jangan sampai kebebasan yang kita miliki mengganggu dan merugikan kebebasan orang lain. Terbukti, dalam penelitian yang sama milik Peffley, demokrasi juga membutuhkan dukungan atas kehadiran nilai-nilai lain yang saling bersaing meskipun kebebasan berbicara juga menjadi ciri khasnya.

Fenomena-fenomena tersebut membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Apakah benar pesta demokrasi layak untuk dirayakan?

Pertanyaan Besar

Salah satu upaya yang diatur dalam Pemilu adalah dibolehkannya para calon pemimpin untuk berkampanye guna menarik simpati rakyat hingga bisa berakhir memilih mereka sebagai pemimpinnya. Hal ini adalah wujud kebebasan bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam politik praktis.

Manfaat dari adanya kampanye itu juga adalah agar rakyat nantinya dapat menentukan pemimpin yang dikehendakinya. Namun, bukan berarti segala cara dan segala aturan boleh begitu saja dilangkahi untuk meninggikan kepentingan politis tanpa memedulikan keteraturan dan kesejahteraan bersama.

Ketika cita-cita politik itu kian hari kian melenceng, dari yang semula untuk kepentingan bersama menjadi kepentingan golongan, rasanya ada yang perlu ditegakkan dalam sistemnya. Bila kalimat jualnya adalah “kesejahteraan bersama”, sudah jelas apa saja yang disebut merujuk pada kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kalau yang bahagia dan diuntungkan hanya golongan tertentu, berarti Pemilu bukan lagi pesta demokrasi. Mungkin, namanya bisa diganti jadi “Pesta Politisi” karena yang berkepentingan saja yang bersenang-senang dan mendapatkan keuntungan. Apalagi, kalau cara yang digunakan untuk berkampanye sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain seperti dua kasus di atas.

Membahas politik tidak pernah ada habisnya. Sebagai warga negara, yang bisa dilakukan adalah mencerdaskan diri dan meningkatkan komitmen untuk menghormati kebebasan orang lain. Jangan sampai kepentingan pribadi maupun golongan melangkahi batas-batas etika dan hak orang lain.

Masih ada-tidaknya toleransi adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab bila tiap manusia menggali hati nurani dan rasionalitasnya. Bila toleransi hanya didiktekan sebagai wacana di atas selembar kertas, jangan harap jawabannya bisa ditemukan karena meski diajarkan sejak dini pun tak lantas menjadikan orang-orang Indonesia menghargai perbedaan.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswa jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”