Pinterpolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebenarnya, seorang presiden bertemu dengan tokoh atau kelompok manapun boleh jadi adalah hal yang biasa. Hal ini, di mata sebagian orang, barangkali termasuk dengan pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI) beberapa waktu lalu.

Memang, jika dari berita yang beredar, pertemuan itu tidak banyak membicarakan hal-hal yang bersifat spesifik. Perkara pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu bahasan antara sang presiden dengan organisasi Tionghoa tersebut. Meski demikian, jika dilihat dari komposisi pengurus dan tokoh sentral INTI, pertemuan tersebut bisa saja dimaknai berbeda.

INTI banyak diisi dan terkait dengan tokoh Tionghoa terkemuka di Indonesia. Secara khusus, beberapa konglomerat diketahui memiliki afiliasi dengan organisasi tersebut. Komposisi tokoh di perhimpunan ini boleh jadi satu alasan mengapa banyak tokoh politik Indonesia berusaha membangun hubungan dengan mereka.

Lalu, bagaimana dengan pertemuan Jokowi dan INTI di Istana Merdeka tersebut? Adakah maksud lain dari pertemuan tersebut ketimbang sekadar perkara pembangunan SDM? Adakah sesuatu yang bisa diperoleh Jokowi dari pertemuan tersebut?

INTI dan Politisi

INTI boleh jadi salah satu organisasi perkumpulan Tionghoa paling berpengaruh di Indonesia. Sejarah organisasi ini dapat ditarik hingga ke awal pendiriannya pasca tumbangnya Orde Baru. Secara komposisi anggota, organisasi ini memang terdiri dari beragam latar, namun sebagian besar tokohnya adalah pengusaha Tionghoa.

Beberapa pengusaha Tionghoa yang masuk ke dalam jajaran orang terkaya Indonesia versi Globe Asia menjadi tokoh bahkan pendiri dari organisasi ini. Salah satunya adalah Kuncoro Wibowo, pendiri Kawan Lama Group yang menempati urutan 55 di daftar orang terkaya negeri ini. Selain itu, ada pula nama Sudhamek, orang terkaya nomor 75 yang terkenal dengan bisnisnya melalui GarudaFood.

Melalui kondisi-kondisi tersebut, INTI terlihat menjadi salah satu organisasi Tionghoa yang paling berpengaruh, bahkan secara politik. Tak jarang, para politisi menggelar pertemuan atau menerima undangan dari perhimpunan ini di masa pencalonan mereka dalam suatu pemilihan.

Presiden @jokowi menilai bahwa daya saing manusia Indonesia ini secara potensial sebenarnya baik bahkan diatas rata-rata, namun perlu satu rencana penanganan yang baik. https://t.co/3MYCQvkADE

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) December 5, 2018

Pada tahun 2004 misalnya, dua cawapres yang akan berlaga di Pilpres tahun tersebut, Salahudin Wahid yang berpasangan dengan Wiranto dan juga Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara yang dihelat oleh perhimpunan tersebut.

Hal serupa terjadi pada pesta demokrasi tahun 2009. Kala itu, cawapres Boediono tampil di hadapan kader dan simpatisan asosiasi Tionghoa tersebut. Ia sempat menyampaikan kemungkinan tokoh Tionghoa untuk masuk ke dalam jajaran kabinetnya jika terpilih.

Pada tahun 2014, INTI mengundang dua kandidat yang berlaga di gelaran Pilpres. Baik Jokowi maupun Prabowo Subianto sama-sama diundang untuk menghadiri acara yang dihelat oleh perhimpunan yang kini dipimpin oleh Teddy Sugianto tersebut.

Teranyar, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat bertemu dengan pengurus INTI jelang upaya pencalonannya sebagai presiden. Meski upayanya melaju di Pilpres 2019 urung terlaksana, hal itu tidak mengecilkan peran INTI dalam berinteraksi dengan tokoh politik terkemuka seperti Gatot.

Memang, dalam beberapa kesempatan INTI tidak menjelaskan sikap politik mereka secara terbuka. Perhimpunan ini juga kerap menegaskan bahwa secara organisasi mereka tidak berpolitik. Akan tetapi, hal ini tidak berarti mereka tidak memiliki pengaruh politik yang signifikan.

Membangun Jejaring dengan Pengusaha

Melihat komposisi INTI yang banyak berisi pengusaha Tionghoa, kelompok ini bisa saja memiliki pengaruh spesifik dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, menjalin hubungan dengan kelompok seperti ini bisa saja krusial bagi para politisi.

Secara umum, sebenarnya relasi bisnis dengan politik dan secara khusus dengan pemerintah memang tengah mengemuka. Pasca keruntuhan Orde Baru, ada tren bahwa para pengusaha mulai melirik dunia politik untuk mempertahankan posisi mereka.

Insan bisnis memang telah menjadi salah satu kekuatan utama politik Indonesia. Bersama dengan kelompok nasionalis dan Islamis, kelompok ini menjadi tiga kekuatan utama yang harus diraih untuk mengamankan posisi politik tertentu.

View this post on Instagram

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Pengurus Pusat Perhimpunan INTI di Istana Merdeka, Rabu (5/12) pagi sekitar pukul 10.00 Wib. Para pengurus INTI yang hadir dipimpin langsung oleh ketua umum Teddy Sugianto. Sedangkan Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pertemuan antara Jokowi dan para pengurus INTI tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Juru Bicara INTI, Lexyndo Hakim mengatakan, di awal pertemuan, Ketua Umum INTI Teddy Sugianto menyampaikan terima kasihnya karena Presiden Jokowi sudah bersedia menerima para pengurus INTI di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum INTI Teddy Sugianto mengatakan bahwa INTI akan mendukung rencana pembangunan sumber daya manusia tersebut. Sekjen INTI Ulung Rusman juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa INTI akan tetap konsisten berbakti untuk Indonesia. Selain itu dia menegaskan INTI tetap berkomitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Ketua Umum INTI Budi S. Tanuwibowo mengatakan bahwa INTI menyadari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperkuat daya saing bangsa. Di akhir pertemuan, Jokowi berpesan agar para pengurus INTI yang notabene adalah pengusaha juga harus berpartisipasi untuk meningkatkan investasi di Indonesia. #IndonesiaBerbakti #SilaturahmiKebangsaanINTI

A post shared by Perhimpunan Indonesia Tionghoa (@perhimpunaninti) on Dec 5, 2018 at 3:56am PST

Menurut Marcus Mietzner, ada alasan mengapa pengusaha masuk ke dalam urusan politik Indonesia. Setidaknya, ada enam alasan yang disebut oleh Mietzner, di antaranya adalah untuk mendapat perlakuan khusus untuk perusahaan mereka, karena kesombongan, meningkatkan karier politik, sikap oportunistik skala kecil, keinginan pemimpin senior partai mendapatkan pendanaan dari pemilik bisnis, dan alasan pengusaha sektor privat yang mendorong reformasi ekonomi.

Di luar itu, para politisi juga memerlukan pengusaha untuk urusan-urusan yang lain. Mietzner misalnya menyoroti bagaimana partai politik tidak dapat berjalan tanpa pendanaan yang cukup. Oleh karena itu, mereka berpaling ke para pebisnis untuk mendapatkan pendanaan tersebut.

Hal-hal tersebut boleh menjadi alasan menguatnya hubungan bisnis dengan politik di Indonesia. Dalam kadar tertentu, hal ini dapat juga berlaku pada pengusaha-pengusaha Tionghoa yang terhimpun di dalam INTI.

Secara khusus, dalam sebuah tulisan di sebuah jurnal, Wu-Ling Chong menyebutkan bahwa para pengusaha Tionghoa memang terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia. Mereka melakukan hal itu selagi membentuk lingkungan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka, dalam kadar tertentu, membangun relasi dengan pengusaha Tionghoa dapat memberi manfaat bagi para politisi.

Usaha Jokowi Pikat Taipan?

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pertemuan antara Jokowi dan INTI bisa dimaknai lebih dari sekadar tentang pembangunan SDM semata. Bisa saja ada unsur ekonomi politik yang muncul setelah pertemuan di Istana tersebut.

Jokowi misalnya dapat membangun jejaring dengan taipan-taipan yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Dalam kadar tertentu, restu dari taipan-taipan ini dapat memberi pengaruh ekonomi politik yang cukup signifikan baginya. Pada titik ini, relasi bisnis dan politik seperti yang dikemukakan Mietzner akan semakin menguat.

Pertemuan Jokowi dengan Perhimpunan INTI bisa saja memiliki makna khusus.
Share on X

Jika Jokowi berhasil mengamankan pengusaha Tionghoa yang ada di dalam INTI, maka bisa saja ia akan mendapatkan keuntungan khusus. Merujuk pada pola hubungan bisnis dan politik seperti yang dikemukakan Mietzner, Jokowi bisa meningkatkan karier politiknya. Selain itu, merujuk kembali pada Mietzner, pendanaan juga bisa saja mengalir dari relasi ini.

Merapatkan para pengusaha Tionghoa ini juga menambah amunisi insan bisnis di kubu Jokowi. Seperti disebut sebelumnya, kelompok ini muncul sebagai salah satu kekuatan politik Indonesia yang merupakan perwujudan dari kapitalisme. Apalagi, secara spesifik, menurut Chong pengusaha Tionghoa memiliki peran dalam membentuk politik Indonesia.

Selain itu, pengaruh INTI juga bisa saja merapatkan banyak pengusaha di jejaringnya untuk mendukung kandidat petahana ini. Jejaring ini bisa jadi tambahan berharga bagi langkah sang petahana.

Secara spesifik, merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Charlotte Setijadi, asosiasi Tionghoa seperti INTI memiliki hubungan dengan kelompok bisnis di Tiongkok. Mereka sering kali menjamu delegasi bisnis dari negara tersebut. Dalam upaya pemerintah yang tengah mendekati negara tersebut, menjalin hubungan dengan INTI boleh jadi bisa memberi manfaat khusus. Perkara restu internasional, dalam hal ini dari Tiongkok, menjadi lebih mudah didapatkan.

View this post on Instagram

Jokowi mendapat dukungan dari INTI? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #inti #indonesiaationghoa #jokowidodo #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 5, 2018 at 5:15am PST

Di luar itu, menjalin hubungan dengan INTI dapat pula bermakna bahwa Jokowi tengah menjalin hubungan dengan kelompok minoritas yang khawatir dengan pilihan cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Di mata publik, Ma’ruf adalah sosok ulama konservatif yang fatwanya kerap merugikan kelompok minoritas. Salah satu yang membekas adalah fatwa penistaan agama yang diberikannya pada sosok politisi Tionghoa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jika mereka benar-benar merapat ke Jokowi, maka hal ini dapat menjadi titik cerah bahwa pemilihan Ma’ruf sebagai cawapres tidak memberi banyak pengaruh pada suara kelompok minoritas seperti kelompok Tionghoa.

Pada akhirnya, penting pula untuk ditelusuri lebih jauh apakah INTI akan benar-benar sepenuhnya memberikan restu mereka kepada Jokowi. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana sikap perkumpulan Tionghoa lain pada Pilpres 2019 nanti. Jika semua pengusaha Tionghoa merapat ke kubunya, bukan tidak mungkin kemenangan di Pilpres 2019 lebih mudah datang. (H33)

PinterPolitik.com

“In the social jungle of human existence, there is no feeling of being alive without a sense of identity.” – Erik Erikson (1902-1994), ahli psikologi

[dropcap]D[/dropcap]alam dua tahun terakhir, isu politik identitas – terutama terhadap etnis Tionghoa – semakin kuat terasa muncul ke permukaan. Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) PSMTI pada 8 Desember 2017 lalu tentu menunjukkan sensitivitas isu tersebut yang pada tataran tertentu cenderung boleh jadi terkesan diskriminatif.

Mungkin Jokowi punya alasan sehingga tidak bisa menghadiri acara ini. Namun, jika melihat sejarahnya, PSMTI merupakan salah satu organisasi masyarakat Tionghoa yang cukup besar dan menjadi organisasi pertama setelah reformasi 1998 yang memperjuangkan masalah-masalah masyarakat Tionghoa Indonesia. Dengan demikian, ada signifikansi yang cukup besar dari organisasi ini terhadap kehidupan kebangsaan secara keseluruhan – which is tentu saja harus mendapat perhatian pemerintah.

Munas PSMTI ini juga sesungguhnya menjadi momen menarik di tengah geliat menguatnya isu politik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) beberapa waktu terakhir. Semenjak Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan lalu, isu ini juga menjadi konsumsi politik yang kuat dan punya dimensi persoalan yang melibatkan banyak hal, mulai dari masalah ekonomi hingga sentimen rasial. Pada tataran tertentu, hal ini juga berpotensi memecah belah masyarakat.

Jakarta Gov'r @aniesbaswedan talks abt how his grandpa fought hand-in-hand w Chinese Indonesians for ?? independence in an event hosted by PSMTI (among d current major CI associations & d only formal one d@ was allowed to exist during Suharto).?https://t.co/Zy8tykr0KQ

— Christine S.Tjhin陈姝伶 (@cataya) December 8, 2017

Pidato Anies Baswedan pasca pelantikan Gubernur beberapa waktu lalu merupakan salah satu contoh menguatnya isu tersebut – walaupun Anies adalah salah satu tokoh yang hadir dalam Munas PSMTI kali ini. Ia bahkan sempat memberikan sambutan dalam Munas tersebut dan berbicara terkait perjuangan masyarakat Tionghoa mendukung kemerdekaan Indonesia.

Tentu aneh melihat tokoh yang menyebabkan kata ‘pribumi’ kembali muncul ke permukaan tersebut membicarakan hal yang berbeda dari perkiraan orang. Apalagi, ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ – dengan penafsiran yang makin tidak jelas – masih akan menjadi isu politik yang ‘malu-malu kucing’: disadari keberadaannya, namun sulit dibicarakan secara terbuka karena bias yang mungkin ditimbulkannya.

Kini, menjelang tahun politik di 2018 dan 2019, akankah politik identitas – khususnya terhadap masyarakat Tionghoa – kembali menjadi warna utama politik nasional? Apakah diskriminasi untuk kepentingan politik masih akan terus terjadi?

Tionghoa dan Politik Indonesia

Jika melihat sejarah, faktanya, isu politik berbasiskan SARA terutama terhadap kelompok Tionghoa merupakan salah satu warisan dari zaman kolonial. Dikotomi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang menempatkan warga keturunan Tionghoa lebih tinggi dari etnis Melayu atau Jawa masih terasa hingga saat ini.

Padahal, gerakan politik masyarakat Tionghoa untuk mendukung kemerdekaan Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1932 ketika beberapa tokoh mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). PTI menjadi wadah kontribusi warga Tionghoa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pasca kemerdekaan, Soekarno memang sempat mengangkat beberapa menteri dari komunitas Tionghoa. Siauw Giok Tjhan merupakan salah satu tokoh PTI yang aktif dalam perjuangan Kemerdekaan. Ia sempat diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Minoritas pada Kabinet Amir Syarifudin. Nama lain yang menjadi menteri Soekarno adalah  Oei Tjoe Tat dan Ong Eng Die.

Namun, diskriminasi rasial pun terjadi di era ini melalui Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 10 tahun 1959 yang menghapus izin warga Tionghoa non-WNI untuk menjalankan usaha dagang kecil milik mereka. PP ini membuat sekitar 100.000 warga Tionghoa pergi dari Indonesia karena kehilangan usahanya.

Pada tahun 1961 lahir Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang merupakan organisasi kaum Tionghoa untuk wadah dakwah agama Islam. Namun, pasca tragedi 1965, nama organisasi ini diubah menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia karena kata ‘Tionghoa’ sempat dilarang oleh pemerintahan Orde Baru.

Di era Soeharto, diskriminasi rasial terus terjadi terhadap komunitas Tionghoa. Dari sisi administratif misalnya, warga etnis Tionghoa dilarang untuk memiliki tanah di pedesaan, menjadi pegawai negeri dan menjadi tentara. KTP warga Tionghoa pun diberi tanda khusus.

Dari sisi budaya, ada pemaksaan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi nama yang terdengar Indonesia, pelarangan dan penutupan sekolah yang mengajar bahasa Tionghoa dan pelarangan perayaan Imlek. Pada periode ini hanya sedikit tokoh keturunan Tionghoa yang dapat berkarir di politik. Salah satunya adalah ‘aktivis 66’ Arif Budiman yang sempat mengkritik Order Baru.

Soeharto memang cukup dekat dengan para pengusaha besar Tionghoa. Namun, banyak akademisi dan pakar sejarah mengatakan bahwa hal ini digunakan Soeharto untuk memperkaya dirinya tanpa perlu merasa terancam kekuasaannya diganggu oleh para pengusaha tersebut. Sementara itu, pada saat yang sama Soeharto juga memicu munculnya konflik SARA di berbagai daerah dan seolah-olah menunjuk semua kesalahan ekonomi adalah akibat kaum Tionghoa.

Pada zaman itu, Soeharto memang mendapat blue print politik identitas dari think tank yang berisikan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, termasuk mereka yang mendapatkan pengaruh Martin Lipset dan Samuel Huntington – dua tokoh yang terkenal karena pemikiran tentang politik identitas tersebut.

Kebijakan Soeharto yang hanya memperbolehkan kaum Tionghoa berdagang dan berbisnis membuat mereka cenderung lebih baik dari sisi ekonomi dibandingkan masyarakat kebanyakan dan hal ini melahirkan persoalan baru: kecemburuan sosial. Konflik yang pecah pada tahun 1998 disebut-sebut sebagai salah satu muara dari dikotomi yang terjadi sejak zaman kolonial, termasuk juga terkait dengan kecemburuan sosial-ekonomi.

Pasca reformasi, berdirinya PSMTI menjadi tanda kesadaran politik yang lebih terbuka dan membuat kaum Tionghoa merasa perlu memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. PSMTI mewakili semangat untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi. Pada tahun 1999, karena perbedaan pendapat di antara para pengurusnya, beberapa tokoh PSMTI mengundurkan diri dan mendirikan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

Sejak saat itu, artikulasi kepentingan komunitas Tionghoa punya wadah yang lebih jelas, walaupun di antara PSMTI dan INTI masih sering terjadi friksi. Yang jelas PSMTI dan INTI menjadi bagian dari semangat anti diskriminasi tersebut, meskipun banyak pihak yang menyebut dua organisasi ini juga berpengaruh besar dalam politik nasional dan ikut menentukan siapa yang berkuasa di negara ini.

Politisasi Isu Belum Berakhir?

Ketika Presiden Jokowi belakangan ini dituduh ‘pro Tiongkok’, sentimen yang beredar di masyarakat bawah cenderung mengarah pada politik identitas terhadap warga beretnis Tionghoa. Sementara tataran kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara Tiongkok hanya dipakai sebagai jalan masuk menuju titik tersebut.

Paradigma politik yang demikian membuat batasan antara ‘Tiongkok’ sebagai entitas negara yang tentu saja berbeda dengan etnis keturunan Tiongkok yang disebut orang ‘Tionghoa Indonesia’ menjadi kabur.

Padahal, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah dikeluarkan aturan terkait status kewarganegaraan etnis Tionghoa melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008  yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah orang Indonesia asli. Jika ‘pribumi’ adalah istilah untuk menyebut orang Indonesia asli, maka warga Tionghoa juga adalah pribumi.

Luciana Sani Kosasih dalam tesisnya di Universitas Utrecht berjudul Chinese Indonesians: Stereotyping, Discrimination and anti-Chinese Violence in the context of Structural Changes up to May 1998 Riots menyebut kekerasan dan gerakan anti-Tionghoa biasanya terjadi pada saat pergantian kekuasaan dan saat ada ketidakstabilan ekonomi.

Menurutnya, pola-pola tersebut selalu terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Jika ada pergantian kekuasaan, maka sangat mungkin sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa muncul ke permukaan dan diartikulasikan oleh kelompok tertentu.

Menguatnya politik identitas saat ini boleh jadi membenarkan argumentasi Kosasih tersebut. Tahun politik yang sebentar lagi akan datang tentu meninggalkan pertanyaan akankah isu yang sama digunakan sebagai ‘mainan politik’ lagi atau tidak. Apalagi, sentimen untuk isu politik tersebut terus menguat di tengah semakin sulitnya Jokowi sebagai petahana digoyang oleh isu politik yang lain.

Jika demikian, hal ini tentu disayangkan karena politik pada akhirnya melahirkan kebencian rasial yang berakibat buruk untuk keutuhan bangsa. Mungkin saja Jokowi tidak hadir saat Munas PSMTI demi menghindari tuduhan bahwa ia ‘pro Tiongkok’ atau berpihak terhadap masyarakat Tionghoa – which is akan menjadi isu yang mudah ‘digoreng’.

Pada akhirnya, seperti kata Erik Erikson di awal tulisan ini, identitas memang menjadi salah satu alasan kita merasa ‘hidup’ di tengah lautan manusia. Namun, apakah layak menebar kebencian untuk tujuan politik? (S13)