Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga miliar manusia bermain game setiap hari — dan sebagian besar tidak tahu bahwa lapangan bermain itu dikuasai oleh Beijing

PinterPolitik.com

Coba perhatikan ponsel orang di sekitarmu. Di angkot, di kantin, di ruang tunggu — ada yang main Mobile Legends, ada yang buka Clash of Clans, ada yang sedang dalam antrian ranked di League of Legends. Pertanyaan yang hampir tidak pernah muncul adalah: sebetulnya, punya siapa game-game itu?

Jawabannya mengejutkan bukan karena dramatis, tapi justru karena begitu wajar terdengar: semua jalan itu mengarah ke Shenzhen. Di sanalah Tencent berkantor — perusahaan teknologi Tiongkok yang dalam dua dekade terakhir membeli, satu per satu, studio-studio di balik game paling populer di dunia. Riot Games — pembuat League of Legends — kini 100 persen milik mereka. Supercell, kreator Clash of Clans, 84 persen. Moonton, yang membangun Mobile Legends, penuh. Epic Games, rumah Fortnite, sebagian besar saham strategisnya pun ada di tangan yang sama.

Angkanya tidak bisa diabaikan: dari 15 game mobile berpendapatan tertinggi global per Februari 2026, tujuh dimiliki perusahaan Tiongkok, menghasilkan 668 juta dolar dalam satu bulan saja. Tiga koma enam miliar pemain aktif di seluruh dunia. Kepemilikan ini tidak diumumkan dengan fanfare, tidak terasa seperti penaklukan — dan justru itulah yang membuat ceritanya menarik.

Kekuatan yang Tidak Memerlukan Panggung

Ada cara yang berguna untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan ia datang dari tiga pemikir yang jarang duduk dalam satu paragraf yang sama.

Yang pertama adalah Joseph Nye. Konsep soft power yang ia perkenalkan pada 1990 sederhana tapi tajam: kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling besar, tapi siapa yang bisa membuat orang lain menginginkan apa yang kamu tawarkan. Hollywood, jazz, Levi’s — Amerika tidak menyebarkan itu dengan dekrit. Orang memilihnya karena mau. Nye menyebut soft power paling efektif adalah yang tidak terasa seperti pengaruh sama sekali.

Dari situ, bayangkan seorang remaja di Makassar yang bermain Honor of Kings 15 jam seminggu — menyerap estetika, nama karakter, dan mitologi yang seluruhnya berakar pada peradaban Tiongkok. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada propaganda. Hanya game yang bagus, dengan desain visual yang indah, dan komunitas yang hidup. Inilah soft power dalam bentuknya yang paling murni: ia bekerja persis karena tidak terasa seperti bekerja.

Tapi Nye baru menjelaskan separuh ceritanya. Separuh lainnya ada pada Shoshana Zuboff, yang dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019) berargumen bahwa platform digital tidak sekadar menjual produk kepada pengguna — mereka mengekstrak perilaku pengguna sebagai bahan baku. Setiap klik, setiap sesi bermain, setiap keputusan in-game adalah titik data. Game mobile adalah mesin ekstraksi yang sempurna karena ia mengumpulkan geolokasi, pola waktu harian, jaringan sosial, bahkan respons psikologis terhadap tekanan — bukan dengan memaksa, tapi dengan membuat penggunanya tidak mau berhenti.

Di titik inilah konteks Tiongkok membuat segalanya menjadi berbeda. Revisi Undang-Undang Kontra-Spionase Tiongkok pada 2023 mewajibkan semua perusahaan di bawah yurisdiksi Beijing untuk menyerahkan akses data kepada pemerintah bila diminta — tanpa pengecualian. Artinya, tidak ada pemisahan tegas antara data komersial Tencent dan akses potensial negara. Ini bukan tuduhan; ini teks undang-undang yang bisa dibaca siapa saja. Dan ini pula yang membuat pemerintahan Trump pada awal 2026 mempertimbangkan pemaksaan Tencent melepas kepemilikannya di Riot Games dan Epic Games — bukan karena ada bukti penyalahgunaan, tapi karena potensinya ada secara struktural.

Kerangka terakhir datang dari Susan Strange, ekonom politik yang memperkenalkan teori structural power: kekuasaan paling tahan lama bukan yang memaksa, melainkan yang menentukan aturan main. Siapa yang menguasai infrastruktur — energi, keuangan, komunikasi, pengetahuan — menentukan kondisi di mana semua orang lain harus bermain. Game, dalam kerangka Strange, adalah infrastruktur kultural abad ke-21. Menguasainya bukan berarti mengontrol apa yang dimainkan orang, melainkan menguasai platform tempat jutaan interaksi sosial, preferensi, dan jejak perilaku manusia terbentuk dan terekam setiap hari.

Gabungkan ketiganya — soft power Nye, surveillance capitalism Zuboff, structural power Strange — dan gambaran yang muncul bukan sekadar kisah sukses bisnis. Ini arsitektur pengaruh yang bekerja di tiga lapisan sekaligus, diam-diam, melalui sesuatu yang orang nikmati.

Naga yang Tidak Lagi Tersembunyi

Ada ungkapan dalam tradisi strategi Tiongkok kuno: crouching tiger, hidden dragon. Harimau yang berjongkok bukan harimau yang lemah — ia sedang mengatur posisi. Naga yang tersembunyi bukan naga yang tidak ada — ia menunggu momen yang tepat.

Selama dua dekade, itulah yang Tiongkok lakukan di industri game. Masuk perlahan, akuisisi bertahap, bangun ketergantungan, dan biarkan ekosistemnya tumbuh. Dunia membacanya sebagai ekspansi bisnis biasa — karena memang, di permukaan, ia terlihat persis seperti itu.

Yang berubah sekarang adalah skalanya merembet ke mana-mana. Pola yang sama sedang berulang di industri film, musik streaming, dan platform konten global. Konglomerasi hiburan Tiongkok masuk ke distribusi sinema internasional. Platform streaming asal Tiongkok mulai menyaingi Netflix di pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Apa yang dimulai dari game perlahan memb

entuk ekosistem hiburan alternatif berskala planet — yang tidak berpusat di Los Angeles dan tidak tunduk pada asumsi-asumsi kultural Barat yang selama ini dianggap default.

Amerika membangun dominasi kulturalnya lewat Hollywood dan Coca-Cola, dan ia berhasil karena orang-orang di seluruh dunia memilihnya secara sukarela. Tiongkok sedang membangun versi barunya melalui layar yang kita pegang setiap malam — melalui game, karakter, dan turnamen yang kita ikuti. Bedanya tipis tapi signifikan: kerangka hukum yang melingkupinya berbeda dari yang melahirkan Hollywood.

Bagi Indonesia, ini bukan pertanyaan abstrak. Dengan 155 juta gamer aktif dan lebih dari 70 persen game terpopuler berkapital Tiongkok, Indonesia adalah salah satu arena terbesar dari dinamika ini. Belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur dimensi kedaulatan data dari penguasaan asing atas platform hiburan digital. Pertanyaan-pertanyaan itu — soal data, industri domestik, kerangka kebijakan — sudah seharusnya masuk agenda, bukan sebagai kepanikan, melainkan sebagai bagian dari kecerdasan strategis yang wajar dimiliki negara besar.

Naga sudah mulai muncul dari persembunyiannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sedang terjadi. Pertanyaannya adalah: apakah kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam permainannya? (D74)

Hmm, pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #beacukai #intelijen #kpk #kejagung

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Pemadaman listrik di Aceh ternyata melibatkan dugaan pencurian kabel trafo secara besar-besaran. Apakah ini kriminalitas oportunistik semata, atau sebuah counterattack berbentuk false flag operation?

PinterPolitik.com

Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November dan pertengahan Desember 2025 terjadi di saat yang paling tidak ideal. Ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana—banjir, rusaknya infrastruktur dasar, serta terhambatnya akses layanan publik—listrik justru padam berulang.

Pada awalnya, publik wajar menduga penyebabnya adalah cuaca ekstrem dan kerusakan teknis. Namun penjelasan PLN Aceh belakangan membuka dimensi lain yang jauh lebih mengkhawatirkan: pencurian kabel komponen trafo listrik.

Fakta ini menggeser diskusi dari sekadar problem teknis menjadi persoalan keamanan infrastruktur vital. Kabel trafo bukan sekadar logam bernilai ekonomis; ia adalah urat nadi sistem kelistrikan yang menopang layanan air bersih, komunikasi, fasilitas kesehatan, dan logistik darurat.

Ketika pencurian ini terjadi beruntun dan terpusat di wilayah terdampak bencana, wajar bila publik bertanya: apakah ini murni kriminalitas oportunistik, atau ada motif yang lebih kompleks di baliknya?

Sabotase, Mungkinkah Agenda Politik?

Data PLN mencatat sedikitnya 13 kasus pencurian kabel trafo yang terjadi dalam rentang singkat, dari 28 November hingga 15 Desember 2025, di wilayah kerja ULP Lambaro dan ULP Syiah Kuala. Frekuensi kejadian yang padat, lokasi yang berdekatan, serta timing yang beririsan dengan masa tanggap darurat pascabencana memunculkan pola yang tidak lazim.

Dalam situasi krisis, kriminalitas memang cenderung meningkat. Namun peningkatan yang terfokus pada objek vital dan terjadi berulang dalam waktu dekat menuntut pembacaan yang lebih hati-hati.

Di sinilah konsep false flag operation relevan sebagai alat analisis—bukan sebagai tuduhan. Dalam literatur politik dan keamanan, istilah ini merujuk pada operasi rahasia yang dirancang untuk menciptakan persepsi tertentu dengan cara mengalihkan kesalahan kepada pihak lain, sering kali otoritas negara. Robert Moss, yang banyak membahas dinamika operasi semacam ini, menekankan bahwa false flag bekerja di wilayah abu-abu: ia memanfaatkan kebingungan publik, keterbatasan informasi, dan emosi kolektif di saat krisis.

Pascabencana adalah konteks yang subur bagi operasi persepsi. Negara tengah fokus pada pemulihan, aparat tersebar, dan masyarakat berada dalam kondisi rentan. Serangan terhadap infrastruktur publik pada fase ini—entah berupa sabotase nyata atau kriminalitas yang dipolitisasi—berpotensi menggiring opini bahwa negara gagal hadir. Kegelapan listrik bukan hanya gangguan fisik, tetapi simbol ketidakberdayaan yang mudah dieksploitasi secara naratif.

Penting digarisbawahi: hingga kini, kepastian hukum masih berada di tangan aparat penegak hukum. Penyelidikan kepolisian menjadi satu-satunya rujukan untuk menentukan apakah rangkaian pencurian ini terhubung secara terorganisir atau berdiri sebagai kasus-kasus terpisah. Namun analisis politik tidak menunggu vonis; ia membaca kemungkinan motif dan dampak. Dalam konteks Aceh, dampaknya jelas—pemulihan melambat, ketidakpuasan publik meningkat, dan fokus bergeser dari penanganan bencana ke perdebatan kegagalan layanan.

Analisis lanjutan membuka kemungkinan lain: keterkaitan dengan kepentingan ekonomi yang tengah tertekan. Dorongan audit terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan—terutama di sektor pembabakan hutan dan tambang ilegal—meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Audit dan penegakan hukum lingkungan hampir selalu menimbulkan resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh status quo. Dalam kerangka ini, strategi “drown their adversaries together” menjadi masuk akal: menciptakan kegaduhan sistemik agar tekanan terhadap satu isu (audit lingkungan) larut dalam krisis yang lebih besar.

Dengan menyasar listrik, pelaku—jika memang ada aktor rasional di baliknya—tidak perlu menyerang langsung aparat atau kebijakan. Cukup menciptakan ketidakpuasan publik yang meluas. Kekecewaan masyarakat atas pemadaman listrik di tengah bencana kemudian berpotensi dialihkan menjadi delegitimasi terhadap langkah-langkah pemulihan lingkungan. Opini negatif yang masif menjadi instrumen untuk melemahkan agenda penertiban, tanpa harus tampil ke permukaan sebagai penentang kebijakan.

Dalam konteks ini, rangkaian pencurian kabel trafo dapat dibaca layaknya serangan balik cepat dalam sepak bola. Ketika negara—melalui audit lingkungan dan pengetatan pengawasan—mulai menekan aktor-aktor yang selama ini nyaman bermain di zona abu-abu, respons yang muncul bukan selalu perlawanan terbuka. Seperti tim yang terdesak penguasaan bola, sebagian aktor justru menunggu momen lengah, lalu melakukan counterattack ke area paling krusial: persepsi publik.

Namun, sekali lagi, ini adalah pembacaan analitis, bukan kesimpulan hukum. Namun politik sering kali bergerak lebih cepat dari proses hukum. Persepsi publik terbentuk dalam hitungan jam dan hari, sementara pembuktian membutuhkan waktu. Di titik inilah negara dituntut tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga mengelola narasi secara transparan dan konsisten.

Tutup Celah Semampu Mungkin!

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa isu infrastruktur energi kerap menjadi medan pertarungan narasi. Di Afrika Selatan, perusahaan listrik negara, Eskom, berulang kali mengalami sabotase internal dan fisik yang berdampak langsung pada pemadaman luas. Berbagai laporan mengaitkan insiden tersebut dengan upaya merusak reputasi pemerintah dan menghambat reformasi sektor energi. Listrik menjadi senjata politik yang efektif karena dampaknya instan dan dirasakan luas.

Contoh lain terlihat di Venezuela, khususnya pada gangguan di Bendungan Guri—tulang punggung listrik nasional. Gangguan tersebut kerap diproduksi sebagai “bukti” ketidakmampuan negara mengelola aset vital, lalu dimanfaatkan dalam perang narasi domestik dan internasional. Terlepas dari perdebatan soal penyebabnya, satu pelajaran penting muncul: infrastruktur vital adalah target empuk dalam konflik kepentingan, terutama saat negara berada dalam tekanan.

Dalam konteks Aceh, kehati-hatian menjadi kunci. Tidak semua pencurian adalah sabotase, dan tidak semua pola adalah false flag. Namun mengabaikan kemungkinan tersebut juga berisiko. Yang dibutuhkan adalah kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pengamanan ekstra pada objek vital di wilayah bencana, serta komunikasi publik yang jujur dan berbasis fakta.

Dalam konteks Aceh, pendekatan yang seimbang menjadi krusial. Penegakan hukum dan pengamanan objek vital tetap harus berjalan, seiring dengan komunikasi publik yang jernih dan berbasis fakta. Pada akhirnya, kewaspadaan terhadap potensi agenda politik bukan untuk menumbuhkan kecurigaan, melainkan untuk memastikan bahwa penanganan krisis tetap berorientasi pada pemulihan, perlindungan masyarakat, dan terjaganya kepercayaan publik di tengah situasi yang rentan. (D74)

Laporan menarik dari Tempo, auto memunculkan spekulasi tapi seperti sulit terkonfirmasi. Gimana menurut kalian? 

#kejagung #jampidsus #kejagung #polri #densus #tni #intelijen #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Jadi inget film Mile 22 

#brasil #intelijen #rusia #cia #amerikaserikat #paspor #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Wah, buat yang sering main dating apps, tetap perlu waspada ya!

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #datingapps #bumble #tinder #grindr #politikinternasional #intelijen #matamata #espionage

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

PinterPolitik.com 

Politik Korea Selatan (Korsel) terlihat kacau balau, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur dari jabatannya oleh sejumlah massa yang protes, usai pemerintahan Yoon menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam.   

Beberapa jam setelah diumumkan, parlemen Korea Selatan segera mengadakan rapat darurat untuk menolak pemberlakuan status darurat militer. Penolakan ini memaksa Presiden Yoon mencabut kebijakan tersebut di hari yang sama, memicu gejolak politik yang diketahui tidak pernah terjadi sebelumnya setidaknya dalam 20 tahun terakhir 

Kendati demikian, peristiwa tersebut menyisakan luka yang cukup besar dalam perpolitikan Korsel, Presiden Yoon diprediksi akan semakin memiliki citra politik yang lebih buruk, sesuatu yang menurut Edward Howell, pengamat politik Semenanjung Korea asal Universitas Oxford, bisa berdampak besar pada stabilitas politik di Asia Timur. 

Menariknya, berkaitan dengan kecurigaan tersebut, sejumlah pihak mulai mengaitkan polemik politik di Korsel kemarin dengan potensi masuknya kepentingan politik asing di Negeri Ginseng tersebut, utamanya yang berkaitan dengan negara-negara “berseberangan” Korsel, seperti Korea Utara (Korut) dan Tiongkok. 

Lantas, mungkinkah kekacauan politik di Korsel kemarin merupakan bagian dari operasi intelijen Tiongkok ataupun Korut? 

Tes Ombak Intelijen? 

Ketegangan politik terbaru di Korea Selatan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya infiltrasi operasi intelijen asing yang dirancang untuk memperburuk instabilitas politik domestik. Beberapa indikasi kuat mendukung asumsi ini, terutama jika melihat hubungan antara partai oposisi, narasi geopolitik yang berkembang, dan perkiraan kepentingan strategis aktor asing saat ini seperti Korea Utara dan Tiongkok. 

Pertama, Partai Demokrat Korsel (DPK), yang saat ini menjadi oposisi utama, memiliki sejarah mendukung pendekatan dialogis dengan Korea Utara. Pendekatan ini sering kali dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea, tetapi di satu sisi juga membuka celah bagi Pyongyang untuk memengaruhi politik dalam negeri Seoul. 

Dalam krisis terbaru, partai ini dengan cepat menentang kebijakan Presiden Yoon terkait status martial law, yang di satu sisi bisa jadi kesempatan bagi siapa saja yang ingin melemahkan legitimasi pemerintah konservatif yang bersikap keras terhadap mereka. Taktik seperti ini bisa dispekulasi sejalan dengan strategi intelijen Pyongyang, yaitu menciptakan narasi yang memecah belah elite politik Korea Selatan. 

Kedua, sejumlah sumber internasional, seperti yang juga dibahas media Newsweek, meyinggung tentang adanya narasi yang saat ini mulai beredar bahwa kekacauan politik di Korsel adalah bukti kegagalan demokrasi ala Barat. Jika betul, hal ini bisa menguatkan dugaan keterlibatan negara-negara yang punya sinisme tinggi terhadap AS dan Korsel. Narasi ini pun bisa sejalan dengan strategi propaganda dari negara yang selalu mempromosikan sistem politik yang sentralistik dan otoriter. 

Well, operasi intelijen memang kerap dirancang untuk menguji respons sistem politik dan militer suatu negara terhadap krisis internal. Jika polemik ini dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan, maka hasilnya dapat menjadi patokan bagi negara manapun untuk operasi serupa di masa depan. Mereka bisa saja melihat reaksi elemen-elemen politik Korsel, dari parlemen hingga masyarakat umum, untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam merespons krisis. 

Menurut Mark Lowenthal dalam bukunya Intelligence: From Secrets to Policy, operasi intelijen sering kali bertujuan menciptakan instabilitas di negara target untuk melemahkan pemerintah atau mendukung narasi yang menguntungkan kepentingan asing. Dalam konteks Korsel, reaksi cepat oposisi terhadap kebijakan darurat militer dapat dimanfaatkan oleh mereka yang menyerang sebagai bagian dari active measures atau covert actions.  

Active measures sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Roy Godson dalam Dirty Tricks or Trump Cards, sering kali mencakup penggunaan propaganda dan manipulasi politik untuk menciptakan krisis internal. Akibatnya, kekacauan yang terjadi mungkin awalnya terlihat seperti konflik internal, namun seungguhnya ada bara-bara api yang ikut dihembus oleh mereka yang bisa dapat keuntungan dari kekacauan tersebut. 

Namun, masih ada satu pertanyaan menarik soal kecurigaan ini, yakni, mengapa Amerika Serikat (AS) diam saja?

Betul Biden Tidak Tahu? 

Menanggapi pertanyaan soal polemik politik di Korsel, Presiden AS, Joe Biden memberikan jawaban yang menarik. Menurut Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS, Biden baru mengetahui soal perkara di Korsel melalui siaran televisi. Sebagai seorang pemimpin negara terkuat di dunia, tentu hal ini adalah sesuatu yang cukup lucu.  

Mengingat Korsel adalah salah satu sekutu terdekat AS di Asia Timur dan menjadi bagian penting dari strategi Indo-Pasifik Washington, sikap “acuh” ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan bahwa situasi ini mungkin sedang di tahap “dipantau” oleh AS untuk alasan strategis. 

Sikap diam AS dapat dianalisis melalui pendekatan teori realpolitik. Salah satu kemungkinan adalah bahwa AS sengaja membiarkan situasi ini berlangsung untuk menguji ketangguhan politik domestik Korea Selatan tanpa harus campur tangan langsung. Jika Korea Selatan dapat menyelesaikan konflik ini secara internal, AS akan melihatnya sebagai tanda stabilitas jangka panjang yang lebih kuat. 

Kemungkinan lain adalah bahwa AS mungkin menggunakan strategi benign neglect untuk melihat bagaimana aliansinya beradaptasi dengan tekanan eksternal, terutama jika operasi intelijen asing benar-benar terlibat.  

Edward Snowden pernah mengungkapkan bahwa pengawasan AS terhadap sekutunya sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi dinamika politik internal dan eksternal. Ini berarti bahwa AS mungkin sudah mengetahui risiko tetapi memilih untuk tidak campur tangan kecuali situasinya mengancam kepentingan langsung mereka. 

Krisis politik seperti ini juga memberikan kesempatan bagi AS untuk memperkuat pengaruhnya jika Korsel semakin tergantung pada bantuan keamanan dari AS. Jika instabilitas politik ini disebabkan oleh operasi intelijen Tiongkok dan Korut, AS dapat menggunakan situasi ini sebagai alasan untuk memperketat pengawasan terhadap kedua negara tersebut, termasuk di Semenanjung Korea. 

Namun, pada akhirnya, perlu diingat bahwa semua hal di atas hanyalah spekulasi belaka. Kenyataannya, jika benar polemik kemarin adalah hasil rekayasa politik, siapa saja bisa menjadi dalangnya, bahkan mungkin negara-negara yang awalnya terlihat sebagai sahabat bagi Korsel sendiri. Yang jelas, untuk saat ini kita hanya bisa menyimak dinamika yang akan terjadi. (D74) 

Ketika kita berbicara tentang dunia intelijen, mungkin lembaga-lembaga yang spontan muncul di pikiran kita adalah Mossad dan juga CIA.

Dua lembaga intelijen yang berasal dari Israel dan Amerika Serikat (AS) tersebut memang kerap disebut-sebut sebagai kelompok mata-mata terbaik di dunia. Tapi, kalau misal disuruh memilih mana yang paling kuat, kira-kira kalian akan memilih yang mana nih?

PinterPolitik.com

“I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way” – Frank Sinatra, “My Way” (1969)

Kutipan di atas adalah potongan lagu yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra, seorang penyanyi asal Amerika Serikat (AS), pada tahun 1969. Lagu ini menjadi sangat populer pada saat-saat itu.

Lagu inipun tetap memiliki pendengarnya hingga kini – meskipun banyak dari generasi muda saat ini tidak banyak tahu siapa Frank Sinatra itu. Bahkan, mungkin, banyak individu masa kini lebih mengenal siapa Justin Bieber dan Billie Eilish.

Lagu “My Way” lebih menekankan pada bagaimana seseorang harus bangga pada langkah-langkah yang diambil dalam hidupnya. Bagaimanapun, langkah-langkah itulah yang membawa dirinya ke titik terkini.

Menariknya, ada sebuah serial yang menggunakan lagu ini sebagai salah satu soundtrack-nya, yakni The Umbrella Academy (2019-sekarang). Dalam serial itu, terdapat seorang karakter yang dikenal dengan nama “Number Five” yang diperankan oleh aktor Aidan Gallagher.

Number Five – bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain di Umbrella Academy – memiliki kekuatan yang unik, yakni mampu menjelajahi waktu. Dari kemampuannya ini, Number Five bisa merencanakan segala sesuatunya dengan lebih dulu.

Namun, sebenarnya, kelebihan Number Five ini bukan alasan utama mengapa dia bisa merencanakan segala sesuatu dengan baik. Justru, kunci utamanya adalah kelengkapan informasi yang dimiliki.

Mungkin, inilah hal yang tidak dimiliki oleh Mossad ketika Hamas memutuskan untuk melancarkan serangan dari Jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober 2023 kemarin. Pasalnya, pemerintah Israel tampak kelabakan dengan jatuhnya korban jiwa dan ditangkapnya beberapa petinggi militernya oleh Hamas.

Namun, kelabakannya pemerintah Israel dan gagalnya Mossad mengantisipasi serangan Hamas kali ini menimbukan sejumlah tanya di publik Israel sendiri. Padahal, Mossad adalah badan intelijen yang paling andal di kawasan Timur Tengah.

Mengapa badan intelijen yang begitu terdanai dengan baik dan begitu mahir dalam menjalankan operasi-operasinya bisa gagal mengantisipasi serangan Hamas? Mungkinkah ada unsur kesengajaan di baliknya?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mossad Harusnya Punya Coup d’œil

Bila berkaca dari bagaimana Number Five mengatur langkah-langkah yang diambil saudara-saudarinya, informasi menjadi penentu utama. Bukan tidak mungkin, kemampuan Five ini biasa disebut sebagai coup d’œil – frasa dari Bahasa Prancis yang artinya adalah intuisi mata atau pandangan cepat.

Istilah ini dicetuskan oleh Carl von Clausewitz, seorang jenderal Prussia, dalam bukunya yang berjudul Vom Kriege. Dalam buku yang menjelaskan strategi perang tersebut, Clausewitz mendefinisikan coup d’œil sebagai intuisi cepat untuk melihat keuntungan dan kekurangan yang dimiliki dalam perang.

Mossad seharusnya memiliki intuisi ini. Pasalnya, Mossad bukan hanya badan intelijen yang paling top di kawasan, melainkan juga badan intelijen yang terbaik kedua di dunia setelah Central Intelligence Agency (CIA) milik AS.

Mossad per tahunnya juga mendapatkan anggaran dana sebesar USD 3 miliar – atau sekitar Rp47 triliun. Mossad juga memiliki pegawai hingga 7.000 orang banyaknya.

Dalam operasi-operasi rahasianya, Mossad juga dikenal memiliki jaringan yang mendalam dan luas – bahkan hingga di negara-negara musuh seperti Palestina, Lebanon, dan Suriah. Jaringan luas ini juga yang membuat banyak operasi Mossad berakhir sukses.

Pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, ilmuwan nuklir Iran, misalnya, disebut berhasil dijalankan oleh Mossad pada 27 November 2020 lalu. Tidak hanya itu, Mossad juga berhasil menjalankan operasi-operasinya – bahkan sejak Perang Dingin ketika Mossad membocorkan pidato Nikita Khrushchev yang menjelekkan Joseph Stalin.

Dengan kepiawaian Mossad, tentu saja pertanyaan-pertanyaan akan timbul. Mengapa coup d’œil ala Mossad hilang begitu saja dalam serangan Hamas beberapa waktu lalu? Mungkinkah terdapat keterkaitan dengan dinamika politik domestik Israel sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mungkinkah Rekayasa Mossad Sendiri?

Dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara, terdapat dua permainan yang harus dimainkan. Bukan tidak mungkin, dua permainan inilah yang kini tengah dimainkan oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Robert D. Putnam dalam tulisannya yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. Teori ini disebut sebagai two-level game theory (teori permainan dua tingkat) yang menjelaskan adanya tingkat domestik dan tingkat internasional yang harus dimainkan oleh pemerintah sebuah negara.

Di tingkat domestik sendiri, posisi Netanyahu tidaklah aman. Pasalnya, sejak menjabat kembali pada tahun 2022, Netanyahu menghadapi gelombang protes terhadap pemerintahannya – utamanya perihal perubahan sistem hukum dan peradilan yang diusulkan Netanyahu.

Posisi Netanyahu semakin terdesak ketika sejumlah anggota kabinetnya menyatakan ketidaksepakatan atas wacana tersebut. Belum lagi, Presiden AS Joe Biden juga mengkritik wacana itu.

Usulan perubahan peraturan tersebut ditengarai karena Netanyahu harus menghadapi kasus-kasus korupsi yang menyeret namanya. Pemeriksaan-pun sudah berjalan sejak tahun 2016. Proses pengadilan juga mulai berjalan sejak Juni 2023 lalu.

Bukan tidak mungkin, Netanyahu memainkan dua tingkat permainan ini. Dengan memunculkan ancaman besar di tingkat internasional, publik bisa teralihkan perhatiannya ke isu keamanan – apalagi masyarakat Israel selalu memiliki perasaan takut yang natural karena sejarah panjang penindasan terhadap kelompok Yahudi di berbagai belahan dunia dan situasi kawasan Timur Tengah yang bisa dibilang tidak ramah terhadap Israel.

Well, apa yang dijelaskan adalah sejumlah kemungkinan yang bisa jadi eksis dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan coup d’œil yang seharusnya dimiliki oleh Mossad dan pemerintah Israel pada umumnya. Yang jelas, layaknya lirik Sinatra dalam “My Way”, serangan itu jelas telah direncanakan sehingga bisa menarik perhatian besar – entah oleh Hamas sendiri atau malah pihak lain. (A43)

PinterPolitik.com 

Ridwan Hisjam menjadi penggema paling awal dari gelombang narasi panas pendongkelan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Posisinya yang “hanya” anggota dewan pakar partai menjadi ihwal menarik untuk dianalisis lebih dalam. 

Ya, beberapa hari terakhir, wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menyeruak sebagai instrumen untuk mengevaluasi sekaligus mendongkel Airlangga. 

Awalnya, sebuah rapat dikabarkan digelar Dewan Pakar Partai Golkar di kediaman Agung Laksono pada hari Minggu (9/7) malam. Dalam pembicaraan, Ridwan sendiri yang menyebut terdapat potensi diselenggarakannya Munaslub untuk memutuskan beberapa hal. 

Selain mengevaluasi Airlangga yang dianggap kurang gesit mempertahankan marwah Golkar sebagai sebuah partai besar jelang Pemilu 2024, disebutkan agenda juga akan mengubah keputusan pencapresan Airlangga di 2024 (hasil Munas 2019) yang jamak dinilai terkesan dipaksakan. 

Setelah ramai di media, DPP Partai Golkar menyanggah bahwa narasi pendongkelan Airlangga merupakan suara resmi Dewan Pakar. Sejauh ini, Partai Golkar disebut oleh sejumlah elite masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga. 

Namun demikian, pantikan narasi dari Ridwan Hisjam kiranya terus bergulir secara berkesinambungan. Terbaru, beberapa politisi senior Partai Golkar plus nama-nama potensial pengganti Airlangga turut muncul ke permukaan.

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi nama yang disebutkan Ridwan cukup selevel untuk menggantikan Airlangga. Sementara itu, narasi penggantian Airlangga juga semakin digaungkan, yakni oleh Lawrence T.P Siburian dan Yorrys Raweyai. 

“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” begitu ujar Lawrence yang seolah menggambarkan keresahan politik terpendam selama ini. 

Sementara menurut Yorrys, selain tidak haram untuk dilakukan, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang disebut sulit lahir di bawah kepemimpinan Airlangga. 

Kembali, keberanian Ridwan Hisjam yang menjadi sosok paling awal mempertanyakan legitimasi Airlangga di Partai Golkar tampak cukup menarik untuk dianalisis. 

Sebagai perbandingan dan berkaca pada penggantian Suharso Monoarfa dari posisi Ketum PPP, keterlibatan seorang “pemantik”, yakni Muhammad Romahurmuziy (Romy) juga terjadi. 

Bahkan, saat itu Rommy dikabarkan mendapat sokongan Istana dan intelijen untuk mengganti Suharso dengan “damai”. 

Lalu, mungkinkah hal yang sama terjadi pada Partai Golkar? 

Ada Peran Intelijen? 

Sebelum masuk ke analisis proyeksi penggantian Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar, pola yang serupa tapi tak sama tampaknya terjadi dengan apa yang turut melanda PPP tahun lalu. 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, nama Romy muncul sebagai katalis sebelum Suharso dicopot dari jabatannya. 

Pun dengan elite di DPP PPP seperti Arsul Sani yang sempat mengatakan PPP tetap solid mendukung Suharso di tengah isu pencopotan akibat klimaks blunder “amplop kiai” saat itu. Ending-nya, Suharso tetap dan benar-benar didongkel. 

Menariknya, intrik penggantian Suharso dari pucuk pimpinan PPP disebut-sebut melibatkan peran lembaga telik sandi. 

Mengacu pada investigasi Tempo pada September 2022 lalu, disebutkan bahwa Plt. Ketum PPP saat ini Muhamad Mardiono disokong oleh konsolidasi “bawah tanah” hingga puncaknya mendapat restu Presiden Jokowi untuk menggantikan Suharso. 

Meskipun dibantah langsung oleh Mardiono, informasi yang kepalang beredar itu membuat interpretasi peran “tangan yang tak ingin terlihat” kiranya menemui relevansi tertentu. 

Disebutkan, Romy mengaku bertemu Suharso setelah Mukernas Serang dan mengklaim mendapat restu sejumlah elite negeri seperti Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan sosok menarik dalam pusaran intrik tersebut, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG). 

Nama terakhir kiranya menjadi sorotan menarik karena selama ini dinilai terlibat secara konstruktif dalam konsolidasi aktor politik demi stabilitas politik negara. Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 yang disebut-sebut dapat terjadi akibat peran BG menjadi sampel nya. 

Dan, alasan yang sama mungkin saja dilakukan demi “keberlanjutan”, baik dalam konteks pembangunan maupun politik kekuasaan. 

Untuk memahami pola tersebut, esai Tiongkok yang digunakan untuk mengilustrasikan serangkaian siasat yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil berjudul The Thirty-Six Stratagems kiranya dapat menjadi pijakan analisis. 

Dalam bagian pertama sekaligus strategi ketiga menjabarkan strategi untuk menyerang menggunakan kekuatan pihak lain. Utamanya, ketika dalam situasi di mana menggunakan kekuatan sendiri secara terbuka tidak menguntungkan. 

Pola yang terjadi pada PPP bukan tidak mungkin terjadi pula pada dinamika terakhir yang melanda Partai Golkar. 

Keberanian Ridwan Hisjam menggulirkan narasi pencopotan Airlangga sendiri kiranya tidak datang berdasarkan inisiatif maupun hadir dari ruang hampa. 

Apalagi, narasi yang berupaya diangkat oleh Ridwan cukup serius di tengah proses pembentukan koalisi politik jelang kontestasi elektoral 2024. 

Oleh karena itu, pertanyaan besar muncul, yakni mungkinkah ada sosok maupun kelompok berpengaruh di balik gerakan sporadis namun tampak terstruktur dari seorang Ridwan Hisjam. 

Selain legitimasi Airlangga yang kini tengah dipertanyakan karena seolah telah menjadi keresahan bersama di internal partai, variabel lain berupa arah koalisi yang masih belum dapat dipastikan agaknya menjadi pemicu celah untuk mengintervensi Partai Golkar, baik dari dalam maupun dari luar. 

Lalu, jika benar-benar diintervensi dan Airlangga berhasil ditumbangkan, mungkinkah arah politik Partai Golkar di 2024 akan serupa dengan PPP? 

Golkar Menuju Ganjar? 

Terlepas dari adanya korelasi secara langsung atau tidak, arah politik PPP setelah Suharso tumbang seolah cukup mantap untuk beriringan dengan partai penguasa, yakni PDIP.  

Puncaknya, PPP menjadi parpol parlemen pertama yang bergabung dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). 

Mengacu pada situasi politik terkini, setidaknya terdapat tiga variabel lain yang turut membuka peluang bagi intervensi tertentu untuk mendongkel Airlangga sebagai pemegang keputusan strategis Partai Golkar.  

Pertama, terkait kegamangan Partai Golkar dalam menentukan keberpihakan koalisi politik. Kedua, terkait sakleknya keputusan pencapresan Airlangga hasil Munas 2019 meski elektabilitas sosok yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sangat rendah. 

Terakhir, eksistensi preseden pendongkelan secara damai yang terjadi pada Suharso di PPP setelah kompromi tertentu tercapai, yakni jaminan posisi menteri tetap digenggam sang eks ketum. 

Partai Golkar sendiri memiliki karakteristik yang cukup mendukung bagi munculnya “intervensi”, baik dari dalam maupun dari luar. Tak lain, hal itu dilakukan demi memengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam konteks siapa yang pantas memimpin partai. 

Sebagai parpol dengan karakteristik catch-all, Partai Golkar memiliki berbagai macam faksi atau kelompok internal. 

Meski ada yang menyebut banyaknya faksi di internal Partai Golkar bisa menjadi pemersatu di momen tertentu, perseteruan faksi Airlangga dan Bamsoet pada 2019 lalu menjadi contoh terakhir implikasi minor dari karakteristik catch-all dan banyaknya faksi internal partai. 

Apalagi, nama-nama seperti Luhut dan Bamsoet yang dianggap pantas menggantikan Airlangga kini telah muncul dan membuka ruang tafsir lanjutan. 

Itu tak lain mengenai proyeksi arah politik Partai Golkar di 2024 jika Luhut maupun Bamsoet menjadi suksesor Airlangga. 

Di titik ini, perkongsian politik yang mengarah kepada PDIP dan Ganjar tampaknya cukup beralasan jika berkaca pada relasi di antara para aktor itu selama ini. 

Kendati demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, intrik Partai Golkar saat ini tampak cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)