Ketika batu bara mulai ditinggalkan, pasir silika justru naik daun jadi primadona baru ekspor India. Siapakan yang akan jadi aktor penting babak industri pertambangan berikutnya? 

PinterPolitik.com 

Peta kekuatan energi Indonesia tengah mengalami pergeseran penting. Seiring merosotnya ekspor batu bara ke Tiongkok—pasar ekspor terbesar kedua Indonesia—satu komoditas lain justru menunjukkan potensi strategis luar biasa: pasir silika. 

Sejak 2020, Indonesia mulai mengekspor silika ke Tiongkok dan langsung menunjukkan pertumbuhan tajam. Pada 2021, volume ekspor mencapai 1,19 juta ton, dan data terbaru pada 2025 mencatat angka sekitar 1 juta ton, hanya dari satu wilayah: Natuna. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas besar untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global komoditas ini. 

Kebutuhan Tiongkok terhadap pasir silika melonjak seiring ekspansi industri semikonduktor, panel surya, dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Bank Dunia bahkan menyebut Tiongkok sebagai pengimpor pasir silika terbesar di dunia pada 2023, sementara Indonesia dan Australia menjadi dua eksportir utama. Permintaan silika di negeri tirai bambu itu diproyeksikan tumbuh 20% setiap tahunnya—sebuah angka yang menggambarkan posisi vital komoditas ini di masa depan. 

Cadangan Indonesia pun sangat besar. Data Kementerian ESDM menyebut bahwa Indonesia menyimpan potensi cadangan pasir silika hingga 25 miliar ton, menjadikan komoditas ini bukan sekadar substitusi, tetapi peluang baru dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Yang lebih penting lagi, sekitar 90-100% ekspor pasir silika Indonesia hanya dikirim ke Tiongkok—menciptakan ketergantungan yang sebanding dengan relasi batu bara pada masa lalu. 

Industri Baru, Tokoh Baru? 

Lonjakan minat terhadap pasir silika tidak hanya berdampak pada ekspor dan neraca dagang, tetapi juga berpotensi mengguncang konfigurasi kekuasaan ekonomi Indonesia. Di sinilah muncul dua nama besar: Prajogo Pangestu dan Garibaldi Thohir. Keduanya mewakili dua spektrum berbeda dalam lanskap bisnis tambang: Pangestu sebagai pionir yang inisiatif masuk ke silika, sementara Thohir sebagai tokoh lama yang masih erat dengan batu bara. 

Prajogo melalui PT Prima Mineral Investindo, tercatat mengakuisisi 85% saham PT Silika Salut Jaya pada 2023, sebuah langkah strategis untuk mengamankan pengaruh di komoditas baru ini. Namun, nama-nama besar lain dalam industri energi seperti Garibaldi Thohir (Boy Thohir), yang selama ini mendominasi sektor batu bara lewat PT Alamtri Resources Indonesia, belum terdeteksi memperluas lini bisnisnya ke sektor silika. 

Dari sudut pandang teori elite politik Pareto, ini merupakan bentuk nyata dari sirkulasi ekonomi: ketika sumber daya strategis berganti, pengusaha yang tidak beradaptasi berpotensi tergeser oleh mereka yang lebih lentur dan visioner. Pangestu bisa dilihat sebagai pengusaha yang “comeback” dalam sektor energi, bukan karena ia baru dalam bisnis, tetapi karena ia mengambil posisi dominan dalam komoditas baru. 

Secara teoritis, fenomena ini juga bisa dibaca melalui kerangka hegemoni Gramsci. Pangestu tidak hanya mengambil start dalam sumber daya fisik (pasir silika), tapi juga mencoba jadi yang pertama dalam narasi masa depan—tentang energi bersih, ekonomi berkelanjutan, dan transformasi industri. Jika ia berhasil, maka hegemon batu bara seperti Thohir bisa kehilangan bukan hanya komoditas, tetapi juga pengaruh ekonomi-politiknya. 

Tak kalah penting, konteks pasar Tiongkok perlu digarisbawahi. Negara itu kini menjadi pemicu utama transformasi ini. Permintaan masif terhadap pasir silika dari Tiongkok menunjukkan bahwa negara dengan kendali permintaan global bisa menentukan arah koalisi ekonomi di negara-negara penghasil. Artinya, siapa yang bisa memasok kebutuhan Tiongkok, dia yang akan menjadi pemenang berikutnya—dan itu bukan lagi batu bara. 

Di sinilah potensi gesekan kepentingan bisa terjadi. Pemain besar yang selama ini nyaman dengan status quo batu bara, bisa merasa terancam dengan masuknya pemain baru ke sektor silika. Konflik ini bisa menjelma menjadi perebutan konsesi tambang, izin ekspor, hingga penetrasi ke kebijakan energi nasional. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perebutan pengaruh oleh dua poros: kelompok batu bara dan kelompok silika. 

Bagaimanapun, Kesempatan Emas? 

Di tengah perubahan arah ekonomi global, lonjakan permintaan pasir silika—khususnya dari Tiongkok—sejatinya menandai babak baru dalam dinamika geopolitik sumber daya. Terlepas dari siapa yang kelak mendominasi industri silika di Indonesia—baik pemain lama seperti Prajogo Pangestu maupun tokoh besar energi lain—yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara ini mampu membaca arah angin dan meresponsnya secara strategis. 

Pasir silika bukan sekadar komoditas biasa. Ia menjadi bahan baku vital bagi berbagai sektor masa depan: semikonduktor, panel surya, hingga kecerdasan buatan. Di era di mana kompetisi global semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan sumber daya pendukungnya, posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan silika terbesar dunia adalah aset strategis yang tak boleh disia-siakan. 

Dengan ekspor silika yang kini hampir sepenuhnya terserap oleh Tiongkok, dan potensi pasokan domestik yang sangat besar, Indonesia berada pada titik krusial untuk mendefinisikan ulang perannya dalam rantai pasok global. Permintaan yang diprediksi tumbuh 20% per tahun di Tiongkok saja sudah cukup jadi alarm bagi pembuat kebijakan—bahwa infrastruktur industri, regulasi ekspor, dan pengelolaan nilai tambah perlu dipersiapkan sejak sekarang. 

Persaingan antar pengusaha industri boleh saja berlangsung di balik layar. Namun negara tak boleh hanya menjadi penonton. Justru momentum inilah yang seharusnya digunakan untuk menyusun kebijakan strategis demi menjadikan Indonesia bukan hanya eksportir bahan mentah, tetapi juga aktor penting dalam rantai produksi global, tentunya dengan tetap mengupayakan hilirisasi pasir silika itu sendiri. 

Pasir silika adalah peluang, bukan hanya komoditas. Ia bisa jadi batu loncatan bagi Indonesia untuk melangkah dari era ketergantungan ekspor batu bara menuju babak baru: sebagai penentu peta industri teknologi dan energi masa depan dunia. (D74) 

Potensi sih banyak, sayang kalau dibiarkan 

PinterEkbis

Tidak dapat dipungkiri, bisnis fast fashion menjadi salah satu jenis bisnis dari fashion yang sangat terdepan. Dimulai dari mendominasi produk hingga mendominasi harga menjadikan produk fast fashion sangat diminati oleh masyarakat terutama kaula muda. 

Bisnis fast fashion memiliki gaya yang trendi dan selalu up to date dengan perkembangan zaman yang ada. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di industri fashion yang mengusung fast fashion sebagai produk utamanya. 

Dimulai dari Zara, H&M, dan Uniqlo. Tidak hanya dari luar negeri saja, produk lokal pun sudah banyak yang mengikuti jejak ini, salah duanya adalah Cotton Ink dan Berrybenka. 

Bisnis fashion yang berjalan dengan sistem fast fashion turut memberikan efek domino terhadap kondisi-kondisi lain. Banyak sekali pro kontra mengenai bisnis fast fashion yang timbul di masyarakat.  

Pro fast fashion 

1. Harga yang Terjangkau 

Harga yang ditawarkan oleh produk fast fashion sangatlah terjangkau yang membuat berbagai kalangan di masyarakat dapat merasakan baju yang sama. Produk yang dihasilkan fast fashion memiliki harga yang beragam yang membuat produk ini selalu diminati oleh masyarakat. 

2. Gaya Trendi dan Up To Date 

Bisnis fast fashion menyebabkan produk yang hadir di tengah-tengah masyarakat memiliki gaya serta model yang unik dan sesuai dengan kondisi disaat itu dan membuat banyak masyarakat ingin selalu mengikuti trend yang sedang terjadi. 

3. Pilihan yang Beragam 

Model yang selalu berubah menjadikan masyarakat bisa lebih banyak memilih model baju yang sesuai dengan keinginannya karena pilihan yang hadir sangat banyak dan beranekaragam. 

Kontra fast fashion 

1. Lingkungan 

Dampak negatif yang sangat terlihat adalah dengan adanya polusi udara serta limbah kain yang berasal dari pabrik fast fashion. Limbah-limbah yang dihasilkan sangat banyak serta penggunaan sumber daya alam lainnya yang setimpal menimbulkan efek berkepanjangan bagi lingkungan di sekitar pabrik fast fashion. 

2. Pekerja 

Sama dengan pencemaran lingkungan yang terjadi. Bisnis fast fashion turut menjadikan pekerjanya seperti budak yang menggaji dengan rendah dan jam kerja yang tinggi. Sehingga banyak sekali pekerja yang jatuh sakit atau meninggal karena bekerja di pabrik bisnis fast fashion. 

3. Kualitas dan Pemborosan 

Produk fast fashion yang selalu berganti membuat masyarakat turut lebih cepat membeli pakaian baru yang membuat pakaian lamanya akan jarang terpakai bahkan tidak terpakai kembali. Selain itu kualitas yang dihasilkan selalu menurut karena mengejar target untuk dipasarkan sehingga barang akan cepat rusak dan hancur. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak aktivis yang melakukan campaign untuk menggunakan produk slow fashion agar menjaga kualitas serta dampak-dampak yang dihasilkan.

Pertumbuhan akan dampak fast fashion sudah dapat dirasakan dalam pakaian yang digunakan. Cara ini diupayakan bisa merubah secara bertahap fashion masyarakat dari fast fashion ke slow fashion. (Oleh: Mullah Ishlahulhuda Utomo)

PinterPolitik.com

Menurut data dari World Bank, Korea Selatan pernah menjadi negara termiskin di dunia pada tahun 1960-an dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-13 di dunia pada tahun 2014. Hal ini ditambah dengan pernyataan dari Choirul Tanjung bahwa perkembangan ini didasari oleh berpindahnya fokus kebijakan pemerintah Korea Selatan yang awalnya berbasis pertanian menjadi berbasis teknologi.

Pernyataan tersebut membuat Myung Oak Kim dan Sam Jaffe menyatakan bahwa hubungan yang erat dengan teknologi merupakan bagian yang sangat penting dari Korea masa kini. Dari beberapa pernyataan di atas, penulis melihat bahwa inovasi dan teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan industri dan ekonomi Korea Selatan.

Pada dasarnya, kebijakan industri Korea Selatan dimulai sejak awal 1960-an ketika Korea Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 7,5 persen, 8,6 persen di tahun 1970-an, dan 9,3 persen di tahun 1980-an.

Pada masa tersebut, Korea Selatan terus menerus berkembang sampai akhirnya perkembangannya terganggu ketika investor asing menarik modal akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998. Akan tetapi, perkembangan pada tahun 1960-1990 menjadi fondasi kuat bagi Korea Selatan untuk memperkuat industri dan ekonominya sampai akhirnya stabil pada tahun 2000.

Ada beberapa faktor pendukung terhadap inovasi dan teknologi yang merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan industri Korea Selatan. Pertama, Korea Selatan menyadari bahwa pengembangan ide-ide baru menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Hal ini dilihat dari perkembangan Tiongkok yang mulai beralih dari produksi karya yang bernilai rendah kepada manufaktur yang bernilai lebih tinggi. Oleh karena itu, Korea Selatan mulai banyak menaruh investasi di sektor Research and Development. Sektor ini sangat penting bagi Korea Selatan karena penelitian-penelitian yang dihasilkan mampu menjadikan Korea Selatan dengan keadaan saat ini.

Kedua, kebijakan pemerintah Korea Selatan yang selalu memastikan bahwa tenaga kerjanya harus terdidik dan pekerja keras. Kebijakan tersebut sangat mendukung kepada pengembangan teknologi dan inovasi karena akan mampu menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga pemerintah Korea Selatan mendorong para konglomerat dan chaebol untuk menghasilkan banyak produk-produk ekspor.

Penulis melihat bahwa tenaga kerja yang terdidik sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Korea Selatan. Tanpa tenaga kerja yang terdidik akan sulit untuk Korea Selatan mengembangkan sektor research and development (R&D) sehingga satu kesatuan dari sektor yang dibuat oleh Korea Selatan saling berkesinambungan.

Ketiga, keberhasilan Korea Selatan tidak akan pernah lepas dari peran Park Chung Hee sebagai presidennya. Pembangunan ekonomi yang terus menerus berkembang membuktikan bahwa sumber daya manusia sangat penting bagi suatu negara.

Kepemimpinan Park Chung Hee dapat dilihat dari bagaimana Korea Selatan mampu membangun industri yang begitu kuat walaupun kurang didukung dengan sumber daya alam. Penulis melihat bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan terletak pada kemampuan sumber daya manusianya terutama pada strategi kebijakannya.

Pada masa Dinasti Joseon, pemerintah Korea Selatan masih berada dalam kemiskinan dan belum berfokus pada pengembangan inovasi teknologi. Akan tetapi, setelah Korea merdeka dari Jepang banyak para analis dan pemimpin melihat bahwa hal tersebut menjadi salah satu cara untuk Korea menjadi negara maju.

Pada tahun 2004, Korea Selatan menjadi surga teknologi dunia dan bahkan mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa yang masih berusaha mencapai lebih dari 50 persen penyebaran akses broadband, sedangkan Korea Selatan telah memiliki aksesnya di seluruh negara. Selain itu, data yang dirilis dari Indeks Inovasi Bloomberg 2016 menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi paling inovatif di dunia. Hal yang sangat menarik adalah Korea Selatan berada di atas Jerman, Jepang, Swedia, dan Swiss.

Pasar global memang menuntut Korea Selatan untuk terus menerus melakukan inovasi khususnya perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan multinasional yang berinvestasi dalam bidang Research and Development serta inovasi.

Menurut Darini, salah satu strategi para chaebol untuk menguasai dan memimpin teknologi global adalah dengan cara investasi di bidang Research and Development. Apabila dilihat dari sejarahnya, keberhasilan Korea Selatan dalam ekonominya setelah Perang Korea terlihat dari strategi pemerintah dalam pengembangan ekspor manufaktur yang biayanya rendah. Akan tetapi, kemunculan para chaebol sebagai perusahaan multinasional menjadi kunci yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi Korea Selatan.

Dari pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa poin penting yang sangat berguna untuk melihat kesimpulan dari tulisan ini. Pertama, inovasi dan teknologi adalah alasan yang sangat mutlak untuk melihat bagaimana pengembangan industri di Korea Selatan semakin meningkat. Apabila pemerintah Korea Selatan pada saat itu tidak berganti fokus pada teknologi maka penulis sangat yakin bahwa Korea Selatan tidak akan menjadi Korea Selatan saat ini.

Kedua, Park Chung Hee dan chaebol merupakan aktor yang sangat berperan penting dalam pengembangan industri dan ekonomi Korea Selatan. Keduanya saling berkesinambungan ketika Park Chung Hee mendorong para chaebol untuk membuat banyak produk ekspor.

Ketiga, sektor Research and Development menjadi akar utama Korea Selatan untuk mengembangkan ide-idenya. Korea Selatan mencoba bekerja sama dengan berbagai negara untuk terus menerus mengembangkan idenya yang diaktualisasikan dalam teknologi.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa Korea Selatan bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk lebih memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam mengembangkan banyak sektor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Tulisan milik Fauzi Wahyu Zamzami, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Jokowi siapkan Pusat Industri Batang di Jateng. Tempat Pabrik relokasi dari Tiongkok, diklaim sebagai lokasi strategis dekat Semarang dan sebut 7 perusahaan pastikan relokasi

UU Minerba baru dinilai disertai urgensi, dianggap untuk selamatkan industri batu bara. Berkaitan PKP2B sejumlah perusahaan dominan. Dan Batu bara dominasi 60,5% bauran energi (2019)

Pinterpolitik.com 

[dropcap]S[/dropcap]elama 5 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi kerap menggunakan motor dalam berbagai aktivitasnya. Yang terbaru, Jokowi menggunakan motor listrik Gesits mengelilingi komplek istana negara. Selain itu, di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019, Kawasaki W175 milik Jokowi juga dipamerkan.

Di kunjungan Jokowi ke jalan Trans Papua, sembari nge-vlog dia juga menggunakan motor trail Kawasaki KLX. Di Kesempatan lain, tatkala berkunjung ke Asmat, Jokowi menggunakan motor WIM Zero 8I. Yang paling terkenal tentu saja, motor seharga 140 juta milik Jokowi chopper royal Enfield Bullet 350 cc yang viral.

Penggunaan motor ini nampak sebagai sesuatu yang biasa saja, jika melihatnya sebagai sebuah fenomena partikular, namun fakta penggunaan motor ini menjadi berbeda sebab dia dipergunakan oleh seorang kepala negara.

Pertimbangan penggunaan motor tersebut tentu beragam, namun ada sesuatu yang ingin ditunjukkan Jokowi. Dua motor yang digunakan Jokowi di kunjungan ke Asmat dan di komplek istana menggunakan mesin listrik. Hal ini senada dengan rencana pemerintah untuk membuat terobosan dalam dunia otomotif dan energi terbarukan. Pemerintah sendiri sudah bersedia dan akan menfasilitasi pabrikan lokal Gesits.

Dua kejadian tersebut adalah tanda yang dimunculkan Jokowi. Di kali lain, Jokowi menggunakan motor chopper, sebagai unjuk agar industri kreatif di Indonesia segera dibangun dengan serius, salah satu contohnya yaitu di bidang, lagi-lagi, otomotif.

Di dua kesempatan lain, IIMS dan menjajal trans Papua, Jokowi dipersiapkan tim menggunakan motor pabrikan rekanan dekat pemerintah Indonesia di bidang otomotif, Kawasaki dari Jepang. Jepang sudah dikenal lama menanamkan modal di Indonesia, terlebih di bidang manufaktur.

Gambaran pola penggunaan motor Jokowi ini tentu tidak hanya diperuntukkan demi kepentingan keamanan dan juga kepraktisan penggunaan, namun ada satu niat tertentu. Yang tidak disadari adalah bahwa jika kita menelisik lebih dalam, ada satu kesadaran yang melandasi seluruh kerja kepraktisan penggunaan motor tersebut, yaitu apa yang disebut dan sering menjangkiti negara dunia ketiga, sebuah kesadaran industrialis.

Kesadaran industrialis tumbuh dari cita-cita negara berkembang untung mengembangkan negaranya dengan menggunakan industrialisasi secara maksimal. Kesadaran industrialis memiliki corak persis seperti bagaimana industri di negara-negara berkembang tumbuh. Industri yang berbasis pada prekarisasi, tidak adanya alih pengetahuan, dan peka dengan lingkungan sosial dan alam.

Kesadaran ini yang banyak bercokol di negara-negara berkembang, termasuk Presiden Jokowi, yang bisa jadi tidak sadar, dan lalai bahwa sejatinya Indonesia sendiri belum bisa masuk dalam kategorisasi sebagai negara industri, namun kesadaran industrial yang bercokol palsu, sebab imaji industri sebagai yang baik tidak selamanya terjadi.

Posisi Industri Indonesia

 Untuk menjadi negara industrial, Indonesia harus  memenuhi syarat ekonomi tertentu. Para pemikir ekonomi modern yaitu Allan Fisher, Colin Clark dan Jean Fourastie merumuskan tiga pembagian sektor ekonomi yang terdiri dari material mentah (primer), manufakturing (sekunder), dan jasa (tersier), ketiganya bergerak secara gradual.

Indonesia baru akan masuk sebagai negara industri, maka yang harus dimiliki Indonesia agar bisa menjadi negara industrial secara utuh dan setidaknya bisa melaju ke tahap lanjutannya yaitu dengan mampu mengekstraksi dan mengumpulkan seluruh kekayaan alam, mulai dari pertanian, perhutanan, pertambangan dan perikanan. Begitu menurut kualifikasi yang dibuat oleh C.D Scott.

Industri terbentuk dari pabrik berskala besar, dengan bertumpu pada lini produksi, yang akan membentuk klasifikasi kerja dan membuat otomatisasi, yang akan menggunakan komputer dan robot di kemudian hari.

Industri biasanya berkarakteristik memroduksi yang berat, dengan perlengkapan yang besar dan fasilitas, mesin, serta bangunan yang berskala besar, dan kompleks dalam perjalanan prosesnya. Industri berat ini biasanya akan berkisar pada produksi artileri, permesinan, dan pertambangan. Industri kimia dan listrik menjadi cikal bakal dari industri otomotif dan penerbangan di kemudian hari.

Copper Jokowi menggendong industri nasional?
Share on X

Menurut Morris Teubal Jepang dan Korea menjadi negara dengan mengembangkan industri berat, maka muncullah Fuji Heavy Industries dan Hyundai Heavy Industries. Di Indonesia, industri berat hanya ada di bidang pertambangan.

Di dunia pertambangan Indonesia, ada beberapa komoditas yang digarap, di antaranya yaitu minyak bumi, batu bara, timah, bijih besi, emas, tembaga, intan dan nikel.

Sebagai contoh saja, bijih besi (iron ore) sebagai bagian terpenting dari satu gerak industri berat. Bijih besi hasil manufaktur di Indonesia selalu diekspor secara mentah. Sampai tahun 2018, baru ada sekitar 27 smelter di Indonesia, dengan hanya 4 smelter besi.

Dan sekitar jenis industri lain di Indonesia masih mengandalkan bahan baku dari luar, sehingga harus mengimpor dalam proses produksi, porsinya besar sekitar 64%. Sektor yang dicakup mulai dari permesinan, otomotif, elektronik, kimia, makanan. Tekstil dan pulp. Dan dominasi nilai produksi industri nasional tersebut sebesar 80%, dan menyerap 65% tenaga kerja Indonesia.

Jadi yang terjadi di industri Indonesia adalah bahan mentah tersebut diekspor keluar dan diolah di sana menjadi bahan semi jadi lalu diimpor oleh Indonesia sebagai bahan baku utama. Ini bertentangan dengan cita-cita hilirisasi olah sumber daya alam dalam negeri.

Perusahaan pengolahan bijih besi terbesar yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel, bentukan dari Krakatau Steel dengan Aneka Tambang, dengan kapasitas 315 ribu ton per tahun, itu pun masih harus impor, jika pun bisa membangun bijih besi jadi harus tetap mengimpor 55% kebutuhannya dari luar.

Perusahaan-perusahaan lain seperti PT Delta Prima Steel dan PT Sebuku Lateritic Iron and Steel, dan PT Jogja Magasa Iron and Steel yang ke semuanya bisa ditotal akan menghasilkan sejumlah 11 juta ton produksi bijih besi nasional per tahun.

Konsumsi baja Indonesia sendiri terbilang relatif kecil, sehingga mencerminkan bagaimana perindustrian kita. Indonesia bertengger di angka 26,2 kg per kapita. Bandingkan dengan Malaysia yang 278,9 kg dan Thailand sebesar 204 kg. Seluruh data adalah hasil dari Kementrian Perindustrian Pemerintah Indonesia.

Industri di Indonesia dikuasai oleh Jepang dan Amerika Serikat (AS). Sebanyak 87% investasi Jepang di Indonesia berada di sektor manufaktur. Yang menarik adalah semua bahannya berasal dari Jepang, dan Indonesia hanya merakit semata. AS sendiri mengucurkan sekitar USD 853,7 juta, dengan pertambangan sebagai yang paling unggul, sekitar USD 7,2 miliar.

Maka dengan menggunakan seluruh kualifikasi negara industri, Indonesia belum masuk seutuhnya sebagai negara industri. Untuk menjadi negara industri seutuhnya saja Indonesia masih kesusahan, dan hal tersebut yang menjadikan kesadaran kita masih parsial soal perkembangan teknologi di masa mendatang.

Mencoba menduduki sepeda motor modifikasi di arena pameran Indonesia Motorcycle Show 2018 di Jakarta, siang tadi.

Produksi sepeda motor di Tanah Air sudah diekspor ke 45 negara. Yang menggembirakan, komponen lokal di industri sepeda motor Indonesia rata-rata di atas 90 persen. pic.twitter.com/QD3pWMiH5B

— Joko Widodo (@jokowi) November 3, 2018

Masa Depan Teknologi Indonesia

Revolusi industri 4.0 mengharuskan kita memiliki satu kesadaran teknologis yang utuh. Satu bentuk kesadaran yang tidak tumbuh dari prekarisasi dan sistem automatisasi. Kesadaran teknologi menuntut kita untuk mencipta, dan hal tersebut dituntut dalam revolusi industri 4.0. Sementara Indonesia tampak masih jauh menuju hal itu.

Seperti apa yang dituangkan oleh Martin Heidegger dalam tulisannya, bahwa teknologi yang teknis justru mengalienasi manusia dari dunia. Teknologi seharusnya mampu mencipta, dia adalah sebuah tindakan penyibakan terhadap realitas, dan yang teknologis harus bisa memunculkan yang estetis yang kreatif. Dan seluruh kategori tersebut semuanya dibutuhkan dalam industri 4.0.

Kesadaran industrial harus diperbaharui dan ditingkatkan, sehingga kita tidak ketinggalan. Tantangan Jokowi adalah tidak hanya mewacanakan perkembangan industri, sebab jika hanya demikian akan menjadikan gembar-gemboran industri 4.0 hanya sebatas jualan politik semata, bukan buah industri kreatif di dunia yang makin kompetitif melaju bersama teknologi 4.0.

Hal inilah yang bertolak belakang dengan ambisi manufaktural Jokowi, apa yang didambakan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kesadarannya tidak sejalan dengan gerak pemerintah dalam hal industri. (N45)