PinterPolitik.com

“Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua…” – Killing Me Inside, Biarlah (2010)

Siapa sih yang gak pernah patah hati? Mungkin, ini yang dirasakan band Killing Me Inside saat menyanyikan lagu berjudul “Biarlah” (2010) ini.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berusaha untuk move on dari mantan kekasihnya yang sudah tak lagi sejalan. Meskipun susah, orang ini tetap ingin mencoba melupakan semua kenangannya.

Hmm, sepertinya lagu ini memiliki kemiripan dengan situasi Lucky Hakim yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Bupati (Wabup) Indramayu. Pada 8 Februari 2023 lalu, Lucky mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPRD Indramayu.

Lucky mengaku mengundurkan diri karena merasa tidak lagi pantas mengemban jabatan wabup dan tidak tahu malu jika tidak mundur. Pasalnya, selama dua tahun menjabat, belum ada satupun janji kampanyenya yang terealisasikan.

Lucky juga merasa tidak dapat bekerja dengan optimal karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perangkat pembantu wabup terbatas. Gaji dan fasilitas mewah sebagai wabup menurutnya tidak layak ia nikmati menimbang kinerja buruknya.

Hmm, dari sini, beberapa mungkin bertanya-tanya.Melihat usia jabatan Lucky yang masih muda, mengapa ia lebih memilih untuk mundur daripada bertahan?

Dalam buku The Chrysanthemum and the Sword, Ruth Benedict mempopulerkan pembagian masyarakat ke dalam spektrum guilt-shame-fear culture.

Guilt culture bersifat individualistis dan menitikberatkan perasaan bersalah atas tindakan yang menyalahi norma/moral. Kedua, shame culture menitikberatkan tekanan sosial dan mempertahankan status serta kehormatan. Terakhir, fear culture cenderung menciptakan rasa takut untuk mendominasi.

[AR1] 

Berdasarkan pemetaan The Culture Test, mayoritas negara Timur masuk ke dalam spektrum masyarakat shame culture. Jepang adalah negara dengan shame culture yang paling kental.

Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Yukio Hatoyama pada 2010, misalnya, dilakukan karena kinerja pemerintah yang ia anggap jauh dari keinginan publik atau pengunduran diri PM Yoshihide Suga karena kebijakan Olimpiade Tokyo di tengah pandemi Covid-19.

Indonesia juga masuk ke dalam spektrum shame culture dalam pemetaan The Culture Test. Pengunduran diri Lucky Hakim boleh jadi adalah salah satu pembuktian dari pemetaan ini. Eh, tapi, kok ada yang sedikit berbeda ya dari kasus Lucky Hakim?

Ternyata, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil sampai turun tangan buat bantu mediasi kasus ini lho. Kabarnya,hubungan Lucky dan Bupati Indramayu Nina Agustina terkenal kurangharmonis.

Menariknya, upaya menuju mediasi ini dilakukan dengan sangat publik di media sosial. Kang Emil dan Lucky terlihat saling kontak via Instagram.

Hal ini bermula dari pengakuan Kang Emil yang mengalami kesulitan dalam menghubungi Lucky. Inipun kemudian ditanggapi Lucky melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya. Kang Gubernur – bukan Kang The Conqueror – pun sampai janji akan mencarikan solusi atas persoalan ini.

Hmm, obrolan politik yang seperti ini sih sebenarnya bisa sajadilakukan di balik layar. Apalagi, ketika yang bersangkutan sudah terang-terangan ingin mundur. Kalau kata Killing Me Inside sih, biarlah Lucky Hakim mencoba untuk tinggalkan semua.~

Namun, mungkin saja Kang Emil ingin menunjukkan ketegasannya sebagai gubernur dalam menjaga keharmonisan Jabar. Akankah misi penyelamatan ala Kang Emil ini berhasil? (A89)

PinterPolitik.com

Menurut Oekan Abdullah dan Dede Mulyanto dalam buku Isu-isu Pembangunan (2019), pembangunan merupakan diskursus yang melaluinya berbagai pihak mencoba untuk memaknai dunia dan mengubah dunia ini menurut kepercayaan dan pandangan mereka.

Oekan dan Mulyanto mencontohkan, misalnya saja pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dengan retorika untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan, belum tentu diartikan sebagai pembangunan oleh warga yang terdampak paling merugikan dari prosesnya.

Bagi mereka yang tersingkir, proses tersebut lebih diartikan sebagai peminggiran karena dalam proses maupun sebaran manfaat hasilnya tidak jarang warga setempat hanya dijadikan penonton atau malah korban kemajuan, maka yang pemerintah lakukan tidak lebih sebagai penghancuran ketimbang pembangunan.

Hal tersebut, terjadi juga di Indramayu, tepatnya di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol yang menjadi tempat dibangunnya PLTU yang rencananya mulai dikonstruksi pada tahun 2022. Sudah barang tentu, negara sendiri memainkan retorika bahwa signifikansi dari adanya pembangunan PLTU tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali, serta berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif di masyarakat.

Akan tetapi, sayangnya bagi warga sekitar, pembangunan tersebut bisa berdampak pada perampasan ruang hidup. Warga pun membentuk komunitas Jaringan Tanpa Asap Batu Bara (Jatayu) Indramayu. Tentu saja penolakan warga Jatayu ini sangat beralasan, mengingat adanya pembangunan PLTU tersebut, akan menutup mata pencaharian mereka yang selama ini bergantung kepada pertanian. Tidak berhenti di situ, kehadiran PLTU pun berpotensi akan menghadirkan dampak kerusakan lingkungan. 

Dan di sini, salah satu yang paling saya sesalkan adalah pendekatan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut, yang justru menggunakan etika utilaristis, sehingga yang terjadi adalah “mengatasnamakan kebermanfaatan/kebahagiaan orang banyak kemudian mengorbankan nasib segelintir orang”.

Mengutip Agus Sudibyo dalam buku Demokrasi dan Kedaruratan (2019), padahal etika utilaristis tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal untuk semua kasus dan situasi. Pendekatan etika tersebut tidak dapat diberlakukan pada masalah-masalah HAM atau hak-hak dasar. Namun sayangnya, negara kerap kali justru menggunakan pendekatan tersebut, sehingga tak pelak lagi, salah satu pihak yang paling dirugikan dalam konteks tersebut, yakni kaum miskin, termasuk di dalamnya para buruh tani.

Sehingga tidak mengherankan, di banyak tempat, termasuk di Mekarsari ini, hubungan politis yang dibangun negara dengan warga sekitar, yang sesungguhnya terjadi adalah “pengabaian”. Negara tidak bisa menjadi penjamin keberlangsungan hidup warga sekitar. Atas nama pembangunan, yang dilakukan negara justru seakan menuntut pengorbanan sebagian warganya, dan dalam kasus ini adalah para petani.

Bagi saya sendiri, fenomena tersebut justru masih menunjukkan kedangkalan dalam berdemokrasi. Mengingat, secara teoretis, apa yang dimaksud dengan demokrasi substansial, yakni saat partisipasi warga yang termarginalkan bisa berjalan secara efektif.

Keteguhan Perempuan Lawan Pembangunan PLTU

Menurut pemikir ekofeminis, yakni Vandana Shiva dalam buku Bebas dari Pembangunan (1997), perempuan kerap kali digusur dari kegiatan produktif oleh pembangunan yang makin meluas, karena proyek-proyek pembangunan menyita atau merusak sumber daya yang menjadi landasan bagi produksi pangan dan untuk kelangsungan hidup. Pembangunan menghancurkan produktivitas perempuan karena pembangunan merebut dari tangan kaum perempuan pengelolaan dan pengendalian lahan, air dan hutan, dan merusak ekologi sistem lahan, air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri.

Lebih lanjut, Shiva pun mengemukakan bahwa sering kali pihak yang paling dirugikan dengan adanya pembangunan adalah perempuan. Apa yang dikemukakan Shiva tersebut, relevan juga untuk kasus pembangunan PLTU di Indramayu ini.

Jika tidak ada pembangunan PLTU, perempuan, termasuk di dalamnya para ibu-ibu, masih bisa ikut bekerja dengan menjadi buruh tani. Sedangkan dengan adanya pembangunan PLTU tersebut, jelas menghancurkan produktivitas kaum perempuan karena lahan-lahan pertanian diambil alih dan difungsikan untuk pembangunan PLTU.

Oleh sebab itu, perempuan yang turut tergabung dengan Jatayu ini, turut menyuarakan penolakannya atas rencana pembangunan PLTU tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ibu Kodah misalnya, ia menyuarakan penolakan atas dibangunnya PLTU tersebut, di samping karena menggusur lahan pertanian, ia pun menyadari potensi kerusakan lingkungan yang dihadirkan oleh PLTU yang kelak turut mengancam keberlangsungan hidup anak-anak cucunya ataupun muda-mudi warga Mekarsari dan sekitarnya.

Dengan kata lain, usaha mereka dalam melakukan perlawanan terhadap pembangunan PLTU, merupakan usaha mereka untuk mempertahankan ruang hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, juga untuk anak-anak sekarang dan masa depan.

Mereka pun belajar juga dari pengalaman pembangunan PLTU I yang berlokasi di desa tetangga mereka, yakni Sumur Adem, di mana kehadiran PLTU I tersebut berdampak buruk untuk kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan, warga Jatayu ini, termasuk kalangan perempuannya begitu gigih memperjuangkan penolakan mereka atas pembangunan PLTU di Mekarsari tersebut. Bahkan, berdasarkan penelusuran penulis sendiri, ada juga cerita unik di tengah perlawanan para perempuan Jatayu ini, yakni kisah seorang ibu yang sedang mengandung, tapi tidak menyurutkan tekadnya untuk mengikuti serangkain aksi protes terhadap pembangunan PLTU, sehingga ketika anaknya lahir, anaknya dinamai “Jatayu”.

Tentu saja, keteguhan dan keberanian para ibu-ibu Jatayu pun perlu diapresiasi, mengingat ada juga usaha-usaha dari pihak tertentu untuk menggembosi gerakan Jatayu secara umumnya, tapi mereka bisa kokoh dengan pendiriannya. Para ibu-ibu pun turut berusaha menyadarkan anak-anak mereka mengenai pentingnya memperjuangkan ruang hidup yang terancam dengan adanya kehadiran PLTU ini, untuk masa depan anak-anaknya kelak.

Dapat dikatakan, para perempuan yang menolak pembangunan PLTU tersebut, turut mengafirmasikan etika ekologis, sehingga hal itulah yang menjadi dasar keteguhannya dalam berjuang melawan pembangunan PLTU, dan bagi penulis, yang mereka tunjukkan merupakan hal yang mengagumkan, karena menunjukkan kekayaan pengetahuan yang kental dengan nuansa filosofis.

Sebagai catatan tambahan, bagi saya, pembangunan-pembangunan yang dilakukan atas nama pertumbuhan PDB, kerap kali justru melahirkan kerugian hingga skala luas, seperti berdampak pada permasalahan iklim global. Hal tersebut, sebagaimana terangkum dalam buku yang ditulis oleh Lorenzo Fioramonti, yakni Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi (2019).

Oleh sebab itu, sebenarnya pembangunan PLTU tersebut, tidak hanya merugikan petani ataupun ibu-ibu di Mekarsari, tetapi berpotensi juga merugikan kita semua. Dalam konteks inilah, secara teoretis menjadi tugas negara untuk mecari solusi agar menghasilkan suatu kebijakan yang mencerminkan keadilan.   

Tulisan milik Cusdiawan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com – Selasa. 24 Januari 2017.

Indramayu– 40.000 rumah di Kabupaten Indramayu sejak 3 hari terakhir. Pemukiman yang terendam berada di sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Lohbener, Kertasemaya, Bangodua, dan Kecamatan Sukagumiwang Indramayu. Luapan air juga menggenangi sebagian wilayah di Cirebon, Jawa Barat dan membuat akibatnya aktivitas warga di enam kecamatan lumpuh total.

Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Indramayu, Sapta Aji, mengungkapkan banjir merendam empat kecamatan di antaranya Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Kertasmaya, dan Lohbeber dengan ketinggian air sekira 30 sentimeter.

“Banjir ini terjadi sejak Minggu 22 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB hingga sekarang, yang diakibatkan limpahan Sungai Cimanuk karena debit air Sungai Cimanuk mencapai 520 TMA yang jika normalnya hanya 400 TMA,” paparnya, Senin (23/1/2017). Dampak banjir juga semakin meluas lantaran tanggul penahan air di sepanjang aliran Sungai Cimanuk jebol

BPBD Indramayu masih melakukan pendataan dan upaya evakuasi terhadap warga dan barang-barangnya. Sebagian warga pun sudah mulai mengevakuasi barang-barang berharga dari rumahnya.

Terpisah Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Tony Agus Wijaya menjelaskan untuk wilayah Jawa Barat, Intensitas hujam masih cukup tinggi hingga akhir akhir Februari.  Dari pemantauan BMKG posisi matahari berada di selatan equator, sehingga matahari akan lebih lama bersinar dan menyebabkan pemanasan suhu di muka bumi. Akibatnya, terjadi penguapan yang lebih intensif, dikarenakan angin baratan cukup kencang. “Jadinya hujan tidak terjadi pada siang hari seperti pada umumnya di musim hujan,” katanya.

Titik Banjir Meluas

Fenomena siklon tropis di wilayah utara Australia juga membuat pergerakan awan hujan semakin tinggi.  Deputi Bidang Klimatologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo menuturkan fenomena ini menjadi penyebab banjir yang menerjang Bima, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Ia menyebut siklon tropis di utara Australia itu menjadikan pertumbuhan awan di kawasan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya menjadi intens sehingga menimbulkan hujan lebat.

“Munculnya siklon tropis di sebelah utara Australia itu menyebabkan aliran udara di wilayah Lampung dan Jawa bagian barat ini menjadi cukup kencang. Tapi dampaknya di Nusa Tenggara Timur, di sana terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Sehingga daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, termasuk Bali, Lombok, terjadi kumpulan awan yang cukup kuat dan terjadi hujan cukup lebat. Sehingga kemarin di Bima itu sempat terjadi hujan lebat hingga banjir itu di antaranya karena dampak siklon tropis yang muncul di sebelah utara Australia, kemudian ekor siklon tropisnya itu memberikan dampak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Untuk wilayah Sumatera juga diprediksi akan segera memasuki puncak musim hujan. Hal ini, menurutnya, tak lepas dari aliran udara yang melewati Samudera Hindia dan membawa banyak uap air untuk membentuk awan yang nantinya berubah menjadi hujan.

“Kemungkinan saja dalam waktu mendatang ini. Kalau kita melihat dari barat membawa uap air cukup banyak karena asalnya dari Samudera Hindia,” ujar Mulyono. Menurutnya Pada beberapa waktu mendatang bisa saja Sumatera bagian barat juga akan terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Akan dapat terjadi pertumbuhan awan di pantai barat Sumatera, yang bisa menimbulkan hujan, baik skala lokal dan regional.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  telah merilis data potensi bencana banjir dan tanah longsor masih mengancam sebagian wilayah di Indonesia. Hal ini mengingat puncak musim hujan baru akan terjadi pada Januari 2017.

“Masyarakat dan pemerintah daerah harus mewaspadai ancaman bencana banjir dan tanah longsor yang diprediksi akan terus meningkat hingga Januari 2017,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Nugroho, dalam rilis yang diterima Pinterpolitik.com

Data BNPB menunjukkan bencana alam terjadi sebanyak 1.985 kali selama tahun ini. Dampaknya, 374 orang meninggal, 383 orang luka, 2,52 juta jiwa menderita atau mengungsi, dan ribuan rumah rusak.

Longsor menjadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Diprediksi banjir dan longsor akan makin meningkat hingga Maret 2017. 315 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi dari banjir di Indonesia. Jumlah penduduk yang terdampak banjir berkapasitas sedang-tinggi sebanyak 63,7 juta jiwa.

Selain itu, sebanyak 6.102 banjir terjadi dalam kurun waktu 10 tahun dan 2,7 ribu jiwa meninggal akibat banjir dalam kurun tersebut. “Curah hujan di wilayah Indonesia akan terus meningkat. La Nina dan Dipole Mode negatif diperkirakan sampai Desember 2016. Suhu mula laut perairan di Indonesia masih hangat,” ujar Sutopo.

“Kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain Aceh, Kota Medan, Kawasan Riau (Sungai Siak, Kampar, Rokan), Jambi (Sungai Batanghari), Banten (Sungai Ciujung dan Cisadane),” lanjut dia.

Juga Jakarta (Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke), Jawa Barat (Sungai Citarum), Jawa Tengah meliputi Wilayah Sungai Jratunseluna, Sungai Bengawan Solo Hulu dan Sungai Citanduy, serta Jawa Timur di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Sulawesi.

(DTK/CNN/O23)