Semakin ke sini, kata “privasi” bisa jadi semakin kehilangan makna. Bagaimana tidak? Kini, terdapat spyware buatan NSO Group asal Israel yang bisa memata-matai gawai tanpa sepengetahuan penggunanya.

Kabarnya, spyware ini sudah masuk Indonesia sejak tahun 2018 dan digunakan untuk memata-matai lawan-lawan politik dan aktivis. Beberapa di antaranya yang disebut pernah menjadi target adalah Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

PinterPolitik.com

Manusia “dikutuk” untuk menjadi bebas. Itulah tuduhan bapak eksistensialisme, Jean Paul Sartre terkait hakikat manusia. Atas tuntutan mengenai kebebasan, manusia senantiasa menjadi cemas dan gelisah ketika berhadapan pada berbagai bentuk pengekangan yang memeras nafas-nafas kebebasannya.

Saat ini, sepertinya lentik-lentik jemari kita begitu tertahan untuk berujar. Bukan tanpa alasan, semenjak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan, ini menjadi martir pemerintah untuk “mengangkut” berbagai pihak yang dinilai mencederai martabat negara untuk dijebloskan ke dalam penjara berjeruji dingin.

Tidak hanya kita, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya media-media massa juga menahan diri agar tidak menciptakan riak besar terhadap pemerintah. Ini cukup menjadi ironi, mengingat peletakan dasar hukum yang mengatur kebebasan pers nyatanya tidak meregangkan jemari pers untuk memberitakan sesuatu.

Entah bagaimana ceritanya, terdapat peraturan tidak tertulis yang teramini oleh kesadaran kolektif media, bahwasanya terdapat hal-hal yang tidak dapat diberitakan – atas hal ini, mungkin kita cukup mengetahui dalam diam.

Kutukan kebebasan Sartre, benar-benar tenggelam di gelapnya pengekangan. Namun, sepertinya telah terjadi percikan api kecil yang memberi sinar yang melegakan.

Sinar itu adalah IndonesiaLeaks.

Kendati platform media ini begitu muda, nyatanya ia mampu dan berani untuk mempublikasikan hasil investigasi, salah satunya terkait kasus Buku Merah.

Penamaannya didasarkan pada barang bukti berupa buku berwarna merah yang berisi catatan aliran uang kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. Suap itu sendiri terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ihwal yang menyebutkan Buku Merah menjadi begitu krusial adalah adanya dugaan aliran uang yang salah satunya mengalir kepada Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kapolri.

Mengenai lanjutan ceritanya, dapat ditebak, berbagai teror dan upaya peretasan terus menemani sepak terjang IndonesiaLeaks. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bahwa IndonesiaLeaks menghadapi upaya pembungkaman pers gaya baru.

Atas keberaniannya inilah, AJI Indonesia menghadiahi IndonesiaLeaks sebagai pemenang Udin Award tahun 2019 karena dinilai telah meneruskan spirit Udin, wartawan Harian Bernas yang gugur ketika menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tentu pertanyaannya adalah apakah kehadiran IndonesiaLeaks adalah bukti kecemasan publik terhadap tak lagi adanya oposisi kekuasaan – umumnya diambil perannya oleh pers – yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan seimbang?

State of Fear

Dalam kondisi saat ini, kita harus cukup berhati-hati untuk memberi penilaian, khususnya kepada lembaga negara. Ini menimbang pada tipologi dari John R. Searle dalam tulisannya Social Ontology (2006) yang membagi adanya dua pengamat (observer) dalam menilai realitas.

Pengamat pertama adalah observer independent, yaitu realitas yang independen (terlepas) dari penilaian kita. Contohnya adalah gravitasi, fotosintesis, ataupun solar sistem.

Sedangkan yang kedua adalah observer relative, yaitu realitas yang dependen (bergantung) dari penilaian kita. Kategori kedua ini adalah apa yang selama ini kita alami, seperti kita menilai adanya pengekangan, adanya ketidakadilan, dan sebagainya.

Fenomena-fenomena itu disebut relatif karena tanpa adanya manusia yang menilai, tidaklah mungkin fenomena tersebut eksis. Beda halnya dengan fotosintesis misalnya, tanpa kehadiran manusia, tumbuhan dan pepohonan senantiasa akan terus memproduksi makanan dan oksigen.

Mengingat fenomena sosial bergantung pada konsensus sosial yang menilainya, tidak mengejutkan, terdapat perbedaan-perbedaan tidak terhindarkan antara masyarakat ataupun pemerintah dalam menilai sedang berjalan ke mana negeri ini.

Di tengah situasi serba relatif itu, terdapat satu yang pasti, sebagaimanapun relatifnya kondisi yang ditemui manusia, akan selalu tercipta simbol-simbol atas kondisi fenomena sosial.

Merupakan kondisi alamiah manusia untuk memproduksi simbol. Kondisi ini kemudian melahirkan istilah animal symbolicum – makhluk yang menciptakan simbol – dari Ernst Cassirer. Terminologi ini merupakan perpanjangan dari tradisi Aristoteles yang menetapkan manusia sebagai animal rationale atau makhluk yang berpikir.

Oleh karenanya, tidak terhindar bagi kita selaku makhluk pencipta simbol, bahwa fenomena-fenomena sosial kita maknai dalam simbol-simbol tertentu, katakanlah dalam bentuk simbol pengekangan misalnya.

View this post on Instagram

Kasus penyiraman yang dialami Novel Baswedan masih belum menemukan titik terang. Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #novelbaswedan #tpf #KPK #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 17, 2019 at 9:04pm PDT

Merujuk pada Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018), diungkapkan bahwa salah satu tanda perilaku otoriter adalah membatasi kebebasan sipil.

Levitsky dan Ziblatt memberikan pertanyaan, apakah mereka (pemerintah) mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah, atau organisasi sipil atau polisi tertentu?

Membaca pertanyaan tersebut, sulit bagi kita untuk menghindari diri tidak menghubungkannya dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE.

Pasalnya, sampai saat ini, UU ini telah banyak memakan korban dan dinilai oleh berbagai pihak sebagai pasal karet. Salah satunya adalah Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) yang sudah jauh-jauh hari merekomendasikan mencabut dan meninjau ulang pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE.

ICJR bahkan menilai UU ITE menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Menyambung pernyataan ICJR tersebut, sepertinya kita benar-benar telah merasakan keresahan ini. Atas dasar UU ITE, kita perlu berpikir dua kali untuk sekedar menumpahkan kejenuhan pada lembaga negara atau pada proses demokrasi misalnya, bahkan lewat saluran-saluran kebebasan berekspresi di media sosial.

Kembali merujuk pada Levitsky dan Ziblatt, menimbang pada UU ITE tersebut, sepertinya lumrah kita menilai pemerintah boleh jadi telah berlaku otoriter.

Atas luapan keresahan ataupun atas kekhawatiran bahwa pemerintah telah berlaku otoriter, ini menciptakan kondisi yang disebut dengan state of fear, yaitu kondisi di mana tercipta ketakutan di tengah laku kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, boleh jadi kehadiran IndonesiaLeaks adalah perwujudan perlawanan terhadap kondisi tersebut. Persoalannya adalah apakah gerakan baru ini bisa benar-benar mewakil perlawanan masyarakat secara keseluruhan.

Zero-Sum Game

Gunnar Thesen, dalam tulisannya yang berjudul Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? (2014) menyebutkan bahwa media massa memainkan peranan penting dalam zero-sum game, yaitu permainan yang menciptakan kalkulasi nol.

Maksud Thesen adalah, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan narasi politik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Ketika politisi melempar sebuah narasi, katakanlah revisi UU KPK dan RKUHP yang merupakan narasi bersimbol negatif (-), media lalu berperan untuk memberi respon kritik yang menolak keduanya, di mana ini merupakan narasi bersimbol positif (+).

Dalam hitungan matematis, negatif yang bertemu dengan positif akan menghasilkan kalkulasi nol. Ini yang disebut dengan zero-sum game.

Akan tetapi, seperti apa yang diungkapkan Thesen, kerap kali zero-sum game tersebut tidak menghasilkan kalkulasi nol karena tidak berimbangnya narasi politisi dengan media. Ketika politisi melemparkan narasi -3, kemudian media hanya memberi narasi +1, tentu hasilnya adalah -2.

Pada konteks Indonesia kini, narasi pengekangan sepertinya memiliki nilai yang lebih besar dari upaya perlawan yang hanya dilakukan oleh beberapa media. IndonesiaLeaks misalnya, media baru ini tentu tidak mampu memberikan perlawanan narasi berlebih kepada pemerintah.

Dalam buku merah tercatat ada dugaan aliran uang kepada Tito Karnavian. #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/u6vBZqlo7O

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 17, 2019

Ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, kolumnis David Zurawik mengeluhkan hilangnya “keseimbangan” media di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Ini tidak terlepas dari media yang kerap berlaku partisan, sehingga tidak memberikan narasi tandingan yang berimbang.

Pada dasarnya, media dapat mengambil peran sebagai oposisi bagi pemerintah. Ini mungkin dapat menjawab keresahan masyarakat atas keberlanjutan demokrasi di tengah kabar akan begitu gemuknya koalisi pemerintah.

Ini tentu mencederai logika demokrasi ketika parpol yang kalah dalam Pemilu sudah seharusnya menjadi pihak penyeimbang atau oposisi untuk memainkan perannya dalam melakukan check and balance.

Pada akhirnya, di tengah tensi politik yang tinggi saat ini, boleh kita berharap pada media berani seperti IndonesiaLeaks untuk mengambil peran parpol yang kalah sebagai oposisi. Namun, melihat tidak berimbangnya kekuatan narasi, sepertinya state of fear menjadi tidak terhindarkan. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

IndonesiaLeaks publikasikan video CCTV perusakan barang bukti terkait kasus buku Merah di KPK yang diperacaya muat informasi penting terkait kasus tertentu

Pinterpolitik.com

Baru-baru ini netizen Indonesia baru saja dibikin kaget luar biasa. Kasus buku merah di KPK yang dulu sempat mencuat kini hadir dan menyapa lagi. Wah, memangnya ada apa ya kok kasus ini bisa trending lagi di media sosial?

Kalau ada yang lupa, dulu itu sempat ramai kasus dugaan perusakan buku merah yang disinyalir berisi catatan aliran keuangan pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat. Yang bikin heboh, salah satu pejabat yang ada di buku ini diduga adalah salah satu petinggi kepolisian. Diduga, ada penyidik KPK dari kepolisian yang merusak buku tersebut.

Buset, banyak banget diduganya ya? Harus hati-hati banget ini soalnya.

Nah, sekarang ini muncul temuan baru terkait dengan kasus tersebut. Tidak main-main, rekaman CCTV atau kamera pengawas dari kejadian itu baru-baru ini dirilis! Wow, kok bisa ya? Yang lebih penting, kok ada yang berani ya membongkar rekaman tersebut?

Jadi, temuan baru terkait dengan kasus ini didapatkan oleh sebuah inisiatif bersama bernama Indonesialeaks. Di dalam inisiatif ini, ada beberapa media yang berkolaborasi seperti Tempo dan juga Tirto.

Berani juga ya media-media yang terlibat di dalam Indonesialeaks ini
Share on X

Wah, media-media cukup bernyali juga ya. Kasus ini bukan kasus sembarangan loh, soalnya bukan hanya rumit tapi tergolong amat sangat sensitif karena diduga melibatkan pejabat tinggi di dalam kepolisian. Salut deh pokoknya buat nyali media-media ini.

Perkara nyali ini sebenarnya bukan cuma soal keberanian mereka menelusuri kasus super sulit dan super sensitif semacam ini, tapi juga karena sikap media yang muncul selama beberapa waktu terakhir ini.

Coba deh, perhatikan pemberitaan soal buku merah ini, jarang sekali muncul di luar media-media yang terlibat di Indonesialeaks. Padahal, ini kan kasus cukup besar, masak sih gak ada media yang tertarik? Kan lumayanlah nambah-nambahin klik daripada pake berita clickbait doang.

Media-media sekarang ini kan sepertinya emang ekstra hati-hati sekali kalau udah menyangkut dengan pejabat-pejabat. Malah, kadang saking hati-hatinya, mereka malah jadi berpihak ke pejabat atau instansi pemerintahan sehingga berkurang sikap garangnya.

Sayang ya, padahal media itu salah satu pilar demokrasi yang penting. Kalau medianya terlalu hati-hati sampai berpihak, siapa dong yang bisa mengingatkan pemerintah? Makanya, terlepas benar atau tidak nantinya, inisatif dari Indonesialeaks ini jadi langkah penting buat jurnalisme di negeri ini.

Semoga makin banyak media lain yang bernyali sama ya dengan mereka. Lebih jauh, semoga nyali kelompok ini juga tidak turun ya. Tetap semangat dan hati-hati terus pokoknya. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Journalism is what maintains democracy. It’s the force for progressive social change.”

:: Andrew Vachss, penulis dan konsultan ::

[dropcap]W[/dropcap]alaupun koran – dalam bentuk buletin atau sejenisnya – punya sejarah panjang sejak Julius Caesar memperkenalkan Acta Diurna yang menjadi publikasi pengumuman pemerintah Romawi pada tahun 59 SM, namun barulah di abad ke-19, terminologi “jurnalisme investigasi” mendapatkan tempatnya di hadapan publik penikmat berita.

Pada era itu, perusahaan-perusahaan koran sedang menjamur di Amerika Serikat (AS) dan menjadi salah satu pilar penting dalam proses politik dalam tajuk besar: demokrasi.

Jurnalisme investigasi yang berfokus pada kerja pengungkapan kasus-kasus hukum, korupsi dan kriminal lainnya ini, kemudian menjadi bagian dari cerita besar tentang kultur heroisme – mungkin itulah alasan mengapa tokoh Spiderman dan Superman diciptakan dengan latar pekerjaan jurnalis.

Dalam konteks Indonesia, nyatanya butuh waktu yang cukup lama bagi jenis jurnalisme yang dikenal dengan istilah watchdog reporting ini untuk punya “gigi”, yang untungnya dalam 20 tahun terakhir juga melaksanakan tajuk besar demokrasi.

Pasalnya, Kapolri Tito Karnavian adalah bagian yang intrinsik dari garis komando Jokowi. “Menyerang” Tito tentu terlihat sebagai upaya “menyerang” Jokowi.
Share on X

Setidaknya, hal itu menjadi prolog yang sempurna untuk mengantarkan kita pada topik yang beberapa hari terakhir sedang ramai dipergunjingkan publik. Adalah skandal penghilangan alat bukti yang dilakukan oleh eks-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi pertautan baru antara penegakan hukum dan jurnalisme investigatif.

Kasus ini muncuat setelah media-media massa memuat penelusuran berdasarkan dokumen yang diunggah ke laman IndonesiaLeaks – sebuah platform yang memungkinkan informan publik membagikan dokumen tentang kasus tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Persoalan ini mendapatkan atensi lebih karena melibatkan dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan KPK. Tak tanggung-tanggung, pemberitaan itu menyebut keterlibatan dua eks penyidik KPK yang berasal dari Polri yang disebut-sebut melakukan perusakan alat bukti dalam kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang melibatkan pengusaha Basuki Hariman.

Alat bukti itu berupa 15 lembar catatan keuangan yang disobek dari buku aslinya. Menariknya, berdasarkan dokumen dari IndonesiaLeaks tersebut, terungkap bahwa catatan yang disobek itu berisi nama-nama pihak yang ikut mendapatkan transferan dalam kasus ini, dengan 19 di antaranya melibatkan institusi Polri.

Bahkan, ada nama Kapolri Tito Karnavian – demikian yang disebut dalam beberapa pemberitaan – sekalipun dalam dokumen asli, namanya hanya tertulis “Kapolda/Tito” atau “Tito” saja.

Kasus ini tentu saja mendapatkan sorotan karena seolah membuka kembali “luka” perbenturan antara KPK dan Polri. Ini juga membuka kembali memori “cicak vs buaya” yang populer beberapa tahun lalu.

Namun, tanpa mengurangi signifikansi kasus ini, hal yang justru tidak banyak disorot adalah kemunculan platform IndonesiaLeaks yang seolah menjadi tangan penyedia informasi.

Jika melihat website resminya, platform ini menjadi sarana bagi masyarakat atau informan publik yang ingin berbagi dokumen tertentu tentang skandal yang layak diungkap ke publik dengan menyertakan jaminan anonimitas dan keamanan datanya, serta kerja-kerja investigasi yang akan dilaksanakan para jurnalis dari media-media yang menjadi bagian dalam platform tersebut.

Nama-nama besar seperti Tempo, CNN Indonesia, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Suara.com, Independen.id, Liputan6, Kantor Berita Radio (KBR) dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring) menjadi anggota dari platform tersebut.

Wajah Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy mendadak berubah masam ketika tim IndonesiaLeaks menyodorkan delapan lembar salinan dokumen pemeriksaan berkop Komisi Pemberantasan Korupsi. #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/p4b0F7Wv1u

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 8, 2018

Hal ini tentu saja menarik karena menunjukkan bahwa media massa mulai serius mengambil peran dalam investigasi kasus korupsi – hal yang masih jarang terjadi di Indonesia. Tentu pertanyaannya adalah apakah menguatnya jurnalisme investigasi ini menjadi wajah baru jurnalisme Indonesia, atau sekedar upaya sesaat yang muncul jelang tahun politik saja seperti yang belakangan disinggung oleh beberapa politisi?

IndonesiaLeaks, Supremasi Jurnalisme Investigasi

Kisah investigasi Julius Chambers dari New-York Tribune tentang buruknya perlakuan terhadap penghuni Rumah Sakit Jiwa Bloomingdale Insane Asylum di tahun 1872 mungkin menjadi salah satu catatan paling awal kerja jurnalisme investigatif. Laporan Chambers tersebut berdampak pada citra buruk rumah sakit itu yang akhirnya ditutup pada 1889.

Sementara belakangan, kisah investigasi serupa juga menarik perhatian saat dokumen Panama Papers dan Paradise Papers dipublikasikan beberapa tahun terakhir. Panama Papers dan Paradise Papers berhasil menyeret banyak politisi, pemimpin publik terkenal dan konglomerat dalam kasus penggelapan pajak.

Dua kisah “sakti” tersebut nyatanya tidak menjamin jurnalisme investigatif selalu menjadi primadona perusahaan media. Pasalnya, jenis jurnalisme ini mulai terpinggirkan sejak kekuatan konglomerasi menguasai media-media besar di Eropa dan AS pada era 1980-an. Jurnalisme jenis ini dianggap tidak sesuai dengan fokus bisnis yang dibawa konglomerasi tersebut yang berorientasi pada keuntungan dan up-to-date news.

Apalagi jurnalisme investigatif membutuhkan waktu peliputan yang lama, biaya yang besar, dan ada “ancaman” yang menghantui para jurnalisnya karena berbenturan dengan pelanggar hukum. Bahkan jenis jurnalisme ini dianggap mulai “mati” seiring krisis finansial yang menimpa banyak perusahaan koran, dan beralihnya industri news ke platform digital.

Walaupun demikian, profesor komunikasi dari Fordham University di New York, Beth Knobel menyebut jurnalisme investigasi masih menjadi kunci masa depan news company. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Columbia Journalism Review (CJR), Knobel menemukan fakta bahwa justru watchdog reporting seringkali menjadi alasan orang masih membaca dan bahkan membeli koran atau majalah tertentu.

View this post on Instagram

Media sosial dibuat heboh dengan temuan IndonesiaLeaks Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #indonesialeaks #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 10, 2018 at 3:17am PDT

Lalu, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia?

Jika ditelusuri ke belakang, jurnalisme investigasi memang tidak menjadi warna utama news company di negara ini. Pada kondisi saat ini pun mungkin hanya Tempo yang menjadi salah satu – kalau bukan satu-satunya – media yang konsisten dengan kerja-kerja jurnalisme investigasi.

Konsistensi Tempo patut diacungi jempol karena masih setia dengan pakem jurnalisme yang diusung sejak era Soeharto, sekalipun konteks industri news di Indonesia belakangan makin tak tentu arahnya setelah dikuasai oleh konglomerasi-konglomerasi bisnis. Pemilik kerajaan media kini bisa dihitung dengan jari dan sedikit banyak mempengaruhi kepentingan di balik stiap pemberitaan. Akibatnya, independensi dan netralitas media pun terus dipertanyakan.

Tempo adalah bukti nyata hasil riset Knobel, bahwa jurnalisme investigasi masih mendapatkan tempat dan menjadi alasan orang membaca, membeli dan berlangganan majalah tersebut. Di tengah matinya majalah dan koran, Tempo setia dengan majalah mingguan yang nyatanya masih dianggap sebagai standar tertinggi jurnalisme nasional.

Harapan tentang kembali kuatnya jurnalisme jenis ini sempat menguat beberapa tahun terakhir pasca munculnya portal macam Tirto.id atau CNN Indonesia yang menampilkan pendekatan baru dalam konstruksi pemberitaan.

Dan kini, hadirnya IndonesiaLeaks pada akhirnya menjadi puncak ejawantah mimpi peran yang lebih besar dari kerja-kerja jurnalisme investigatif tersebut, terutama dalam konteks membongkar kasus-kasus korupsi yang merugikan publik.Tempo memang masih menjadi motor utama, sekalipun kini dengan jubah IndonesiaLeaks.

Menguatnya peran jurnalisme investigatif di Indonesia tentu saja akan berdampak positif untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negara ini. OECD dalam salah satu laporannya secara terbuka mendukung kerja-kerja jaringan jurnalisme investigatif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Bahkan, dalam konteks kejahatan keuangan lintas batas negara, peran jaringan jurnalis investigasi akan sangat membantu terjaganya kepentingan publik.

Tentu pertanyaannya adalah dalam konteks Indonesia yang baru 20 tahun menikmati demokrasi, ditambah dengan konteks perlindungan jurnalis yang masih minim, akankah IndonesiaLeaks ini mampu menggerakkan perubahan di institusi penegak hukum? Ataukah malah kembali lagi terbentur dengan kondisi korupsi yang sudah sistemik?

Cicak-Buaya Jurnalisme, Murni atau Pemilu-ish?

Seminggu terakhir ini, dunia jurnalisme internasional memang tengah dikejutkan dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap jurnalis investigatif Viktoria Marinova dari Bulgaria. Perempuan berusia 30 tahun itu diduga dibunuh akibat aktivitasnya yang tengah menelusuri dugaan korupsi yang melibatkan Uni Eropa dan pengusaha serta politisi di Bulgaria.

Dalam konteks serupa, tentu kasus ini menjadi pertanyaan besar terhadap kondisi jurnalisme investigasi di Indonesia, khususnya dalam hal keselamatan jurnalis. Di negara-negara Eropa yang sudah lebih maju saja hal yang seperti ini bisa terjadi, apalagi di Indonesia yang penegakan hukumnya masih timpang.

Selain itu, konteks pengungkapan kasus IndonesiaLeaks kini melibatkan institusi Polri yang merupakan aparat penegak hukum itu sendiri. Butuh lebih dari sekedar keberanian untuk terus berdiri di atas kaki citra supremasi demokrasi yang dibawa jurnalisme seperti ini.

Sesuai keterangan di BAP, Kumala mengklaim bosnya mengirim uang ke Tito Karnavian dalam rentang waktu Januari 2016 hingga September 2016 secara rutin hampir setiap bulan. Ketika dimintai jawaban mengenai informasi aliran dana tersebut, Tito menolak berkomentar. #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/Ibwbu3JYgW

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 8, 2018

Selain itu, tanpa mengurangi entitas dan tujuan yang ingin dicapai, banyak selentingan yang muncul yang justru mengaitkan ini dengan konteks Pilpres 2019. Sekjen Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto misalnya menyebut IndonesiaLeaks adalah bagian dari drama hoaks Ratna Sarumpaet untuk mendiskreditkan posisi pemerintah saat ini.

Pasalnya, Kapolri Tito Karnavian adalah bagian yang intrinsik dari garis komando Jokowi. “Menyerang” Tito tentu terlihat sebagai upaya “menyerang” Jokowi.  Kata-kata tersebut memang pada akhirnya menggeser status jurnalisme investigasi ke arah Pemilu alias “Pemilu-ish”.

Apakah benar demikian? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kehadiran IndonesiaLeaks harus tetap diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa jurnalisme masih memainkan peran penting sebagai pilar demokrasi dalam politik Indonesia dan dengan demikian, adalah naif untuk berpandangan terlalu negatif katakanlah seperti yang disampaikan Hasto.

Pada akhirnya, masyarakat hanya bisa berharap persoalan ini menjadi terang benderang. Jokowi telah menegaskan tidak akan ikut campur dalam kasus ini dan hal itu adalah sikap yang positif dari kepala negara.

Mungkin yang perlu ditegaskan oleh sang presiden adalah jaminan dan perlindungan hukum bagi kerja-kerja jurnalisme investigatif, karena bagaimanapun juga, seperti kata Andrew Vachss di awal tulisan, mungkin sudah saatnya jurnalisme membawa perubahan dalam lembaga penegakan hukum di Indonesia. (S13)