Kalau menurut kalian, gimana nih cara paling efektif memberantas aksi pungutan liar? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #politikindonesia #premanisme #pungutanliar #investasi #shadoweconomy #indef

Proporsi pendekatan ekonomi penanganan dampak multi-aspek Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelan tapi pasti tampaknya mengarah ke jalan yang lebih baik. Indikasi awalnya ialah berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan akan jauh lebih baik dari negara lainnya pada paruh kedua tahun 2020 dan terus membaik pada 2021. Lalu, akankah hal tersebut berarti banyak bagi karier politik dan citra Presiden Jokowi beserta koalisi politiknya jika ekonomi Indonesia berhasil bangkit di tengah keterpurukan negara lain?

PinterPolitik.com

Pada medio Mei lalu, para pecinta film telah seharusnya dapat menyaksikan dan mengetahui bagaimana latar belakang comeback mengejutkan Han Seoul-oh dalam edisi terbaru film garapan Justin Lin, Fast & Furious 9.

Sayangnya pandemi Covid-19 membuat penggemar harus menahan rasa penasaran mereka karena bioskop-bioskop di seluruh dunia baru menunda rilisnya film yang bertajuk F9 itu hingga April 2021 mendatang.

Apakah rencana pembukaan kembali operasional bioskop yang diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan disusul dukungan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tempo hari salah satunya dikarenakan terdapat aspirasi dari hasrat penasaran akan beberapa film menarik, termasuk F9, yang tak lagi tertahankan? Mungkin saja.

Namun yang jelas, Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito tak menampik bahwa salah satu pertimbangan dari rencana pembukaan kembali bioskop ialah berlandaskan pada pertimbangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wiku dalam keterangan pers yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam melanjutkan dan merespon pembahasan wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta.

Pertimbangan ekonomi memang tak lagi asing bagi langkah, keputusan serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menangani pandemi beserta dampak turunannya sejauh ini.

Mulai dari memilih tak menerapkan lockdown hingga membolehkan berbagai aktivitas bergeliat dengan pra syarat penerapan protokol kesehatan, meski pada faktanya di lapangan tak selalu berjalan ideal.

Walaupun menegaskan tak mengabaikan prioritas kesehatan, tendensi tak kasat mata Presiden Jokowi yang mengedepankan prioritas ekonomi, terus mendapat kritik tajam dari para pakar kesehatan publik, epidemiolog, hingga praktisi kesehatan hingga kini.

Akan tetapi, beberapa proyeksi ekonomi dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia yang kian membaik menyiratkan eksistensi nuansa optimisme untuk bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang bahkan telah terjerembab ke jurang resesi.

Lalu, mengapa kiranya Presiden Jokowi sejak awal seolah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang cenderung memprioritaskan ekonomi? Dan jika tren optimisme proyeksi positif kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan, akankah berdampak pada citra dan karier politik eks Wali Kota Solo itu?

Egoisme Etis Jokowi?

Self-interest atau kepentingan pribadi selalu menjadi pivot dalam menganalisa subjektivitas ataupun objektivitas perilaku individu dalam berbagai situasi. Acapkali kepentingan pribadi sendiri bermuara pada apa yang disebut sebagai egoisme.

Ethical egoisms atau egosime etis menjadi salah satu diskursus yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Henry Sidgwick dalam bukunya yang berjudul The Methods of Ethics. Sidgwick membandingkan egoisme dengan utilitarianisme, dan menyebut jika utilitarianisme berusaha memaksimalkan kesenangan atau kepentingan secara keseluruhan. Sedangkan egoisme hanya berfokus pada memaksimalkan kesenangan atau kepentingan pribadi.

Ihwal tersebut juga dinilai serupa tapi tak sama dengan asumsi Adam Smith dalam The Wealth of Nations bahwa setiap orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah cara terbaik untuk merengkuh kebaikan bersama.

Lalu, James Rachels dalam publikasinya The Elements of Moral Philosophy mengutip pemikir egoisme etis abad 20, Ayn Rand yang menyatakan altruisme etis sebagai konteks yang destruktif karena menyangsikan pentingnya nilai-nilai individu, dan oleh karenanya egoisme etis menjadi esensial.

Rachels kemudian mengatakan bahwa berbeda dari egoisme psikologis – di mana eksistensi kepentingan pribadinya mutlak merugikan pihak lain – egoisme etis adalah implementasi kepentingan pribadi yang efeknya mungkin secara kebetulan dapat merugikan, netral, atau justru menguntungkan pihak lain.

Dalam konteks keputusan pemimpin dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, faktor altruisme dan egoisme dinilai menjadi dua pilihan yang merepresentasikan hipotesa kontradiksi antara pengutamaan aspek kesehatan atau ekonomi.

Berbagai pemimpin negara di penjuru dunia berjuang keras menentukan kebijakan dan langkah terbaik masing-masing dalam mencari titik keseimbangan penanganan krisis kesehatan publik agar tidak semakin parah, dengan tetap berusaha menjaga prekonomian agar tidak ambruk di tengah ketidakpastian.

Pilihan dilematis dalam mengarungi pandemi Covid-19 tersebut nyatanya juga dihadapi “nahkoda” Indonesia, Presiden Jokowi. Ketika di awal merebaknya pandemi, pemimpin negara lain yang dinilai mengedepankan altruisme dengan tegas menerapkan lockdown, Presiden Jokowi justru tidak demikian.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu dinilai menjadi keputusan yang berlandaskan egoisme etis Presiden Jokowi sebagai kepala negara, di mana tendensi mengedepankan prioritas ekonomi cukup kental terasa.

Makhluk mikroskopik dengan nama ilmiah Sars-CoV-2 seolah terus memutar balikkan asumsi awal mengenai pilihan dan keputusan pemimpin negara di dunia dalam menangani pandemi beserta dampak turunannya.

Jika di awal pandemi, keputusan lockdown dengan menghentikan seluruh aktivitas dianggap merupakan pendekatan altruistik terbaik, sementara apa yang dilakukan Presiden Jokowi kurang tepat, tidak demikian halnya dengan hari ini.

Momok resesi atau bahkan depresi telah menjadi realita kekinian di sejumlah negara akibat dampak lockdown. Dan faktanya, meski turut terpuruk dan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, situasi saat ini dan proyeksi ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibanding negara lainnya.

Terbaru, Moody’s Investors Service memproyeksikan bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia akan menjadi negara G-20 yang mencatat kenaikan PDB riil yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2020 dan di sepanjang tahun 2021.

Meski tidak bisa seketika dikatakan positif, ketidakpastian menjadikan Indonesia dinilai berada satu langkah di depan untuk bangkit secara keseluruhan, mengingat saat ini belum benar-benar ada negara yang 100 persen dapat mengendalikan dampak krisis kesehatan publik akibat Covid-19.

Lalu, akankah tendensi tersebut berarti positif bagi karier politik, citra, dan legitimasi Presiden Jokowi di tahun mendatang?

Jokowi Bangkit di 2021?

Beberapa negara yang memilih melakukan lockdown ketat dan dinilai sangat positif di awal pandemi, kini justru di ambang dan bahkan beberapa telah terjerembab ke jurang resesi bahkan depresi ekonomi. Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Meksiko hingga negara tetangga seperti Singapura dan Filipina jadi contoh nyata.

Meski belakangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti resesi di depan mata, proyeksi berbeda justru hadir baik di dalam dan luar negeri. Selain Moody’s, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyebut ekonomi Indonesia bisa rebound paling lambat pada pertengahan tahun 2021.

Sementara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa composite leading indicator (CLI) atau indikator utama perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan ke arah positif, meski belum bisa se-prima sebelum pandemi.

Kendati pun masih sebatas analisa dan proyeksi, hal tersebut agaknya menjadi angin segar di tengah bombardir kabar kurang menyenangkan sepanjang pandemi. Dan agaknya pula, hal tersebut dapat berarti banyak bagi karir politik Presiden Jokowi yang banyak mendapat kritikan tajam sebelumnya.

Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward dalam Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disaster mengatakan bahwa reputasi dan karier pemimpin sangat mungkin untuk bangkit meski telah terpuruk cukup hebat akibat berbagai faktor.

Sonnenfeld dan Ward mencontohkan eks Presiden AS Jimmy Carter yang bangkit setelah karier politiknya ambruk paska kalah sebagai inkumben dalam Pilpres 1980 dari Ronald Reagan.

Legacy “kegagalan” pada krisis sandera Iran meruntuhkan citra dan moralnya. Akan tetapi, Carter bangkit dengan mendirikan Carter Center yang aktif memediasi konflik internasional dan kemudian perjuangannya berbuah nobel perdamaian pada tahun 2002 dan sekaligus mengembalikan reputasinya.

Meski konteksnya sedikit berbeda, peluang untuk bangkit dari career disaster Presiden Jokowi pun masih tetap terbuka, mengingat periode kepresidenan yang masih panjang dan terdapat proyeksi positif di bidang ekonomi.

Dan jika situasi ekonomi Indonesia bangkit dengan pesat di tahun mendatang serta dampaknya terasa bagi publik, Presiden Jokowi dinilai akan kembali merengkuh kepercayaan. Kembalinya citra positif dan reputasi politik Presiden Jokowi juga tampaknya sekaligus akan mengubah konstelasi politik sedemikian rupa.

Lalu, akankah Presiden Jokowi bangkit dari keterpurukan karier politik seperti yang Jimmy Carter lakukan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]emungkinan Indonesia ditinggalkan para investor memang masih berupa kekhawatiran semata, bukan suatu kepastian. Prediksi ini dikeluarkan oleh Institute for Development of Economic & Finance (Indef), lembaga riset independen yang mengkaji kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan. Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti Indef, secara tegas menyampaikan kekhawatiran bahwa siapapun yang akan terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019 nanti, akan menghadapi ancaman ekonomi tersebut.

Bhima mengaku khawatir karena bila ini terjadi, akan menjadi ancaman ekonomi terbesar bagi tanah air. Mengapa begitu? Sebab saat presiden berikutnya mengaudit semua proyek infrastruktur yang telah dikerjakan saat ini, ‘dikhawatirkan’ akan ditemukan ‘lubang-lubang’ berupa utang yang harus dibayar.

“Saya khawatir di situ, nanti bayarnya pakai apa?” kata Bhima. Banyaknya “lubang” inilah yang menurutnya akan menggerus kepercayaan investor untuk kembali berinvestasi di dalam negeri. Kekhawatiran yang sama juga diungkap oleh Faisal Basri, peneliti senior dari Indef.

Jokowi Dua Periode Atau Tidak, Indonesia Tetap Terancam Ditinggalkan Investor https://t.co/CyaBNlgeL7 @DJRachbini

— INDEF (@IndefEconomics) March 28, 2018

Menurut Faisal, pemerintah masih memiliki dilema dalam mencari pembiayaan yang bersumber dari utang. Faisal juga menambahkan kalau mendatangkan investasi langsung Foreign Direct Investment (FDI), bisa menjadi opsi yang memudahkan Indonesia menangani beban biaya infrastruktur.

Berdasarkan kekhawatiran Faisal dan Bhima tersebut, keinginan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengenai upayanya menggenjot investor, menjadi dapat dipahami. Ia mengaku, Vietnam ternyata jauh lebih ramah dengan investor dibandingkan Indonesia. Padahal negara tersebut menganut sistem komunis yang sejatinya menggunakan proteksionisme ekonomi.

Dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia memang terkenal tidak ramah dengan investor. Namun bukan berarti Pemerintah sama sekali tidak mencoba memperbaiki kesan ini, namun apa saja usaha yang telah dilakukan? Apa saja masalah yang sebenarnya menggelayutinya, serta seberapa tidak ramahnya Indonesia bagi para investor?

Menjadi Lebih “Ramah”

Ketika baru menjabat sebagai presiden ketujuh, Jokowi punya cita-cita menggebu untuk menjadikan Indonesia sebagai surga bagi investor. Sehingga hanya dalam setahun saja, peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia meningkat pesat. Bila pada 2015 posisi Indonesia ada di urutan 120, di 2016 posisinya naik menjadi 109.

Namun kenaikan tersebut masih jauh dari harapan Jokowi yang menargetkan Indonesia berada di posisi 40, bagaimana pun caranya. “Caranya gimana, bukan urusan saya. urusan para menteri dan urusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), urusan gubernur, urusan BUMN,” ucapnya kala itu.

Untuk meningkatkan pendapatan negara, Jokowi memang sangat getol menarik investor dari luar negeri. Upayanya ini terlihat jelas dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional. Salah satunya saat menghadiri World Economic Forum 2015. Di depan sekitar 600 peserta, Jokowi dengan lantang mengajak para investor untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Undangan Jokowi di forum dunia tersebut, ternyata memang efektif dan mampu menaikkan tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Bank Dunia bahkan mencatat adanya perubahan yang signifikan dalam kemudahan berinvestasi, sebab dari peringkat 109, pada 2018 posisi Indonesia melesat cukup tinggi ke posisi 72.

Lonjakan ini dapat dikatakan cukup menggembirakan, karena Indonesia berada di posisi lebih baik dibanding Tiongkok yang bercokol di peringkat 78 dan India yang ada di urutan 100. Namun di tingkat ASEAN, posisi ini belum ada apa-apanya. Indonesia masih kalah dengan Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan Vietnam (68).

Selain Bank Dunia, pengakuan juga datang dari lembaga lainnya, yaitu U.S. News & World Report. Lembaga yang berbasis di negara Paman Sam ini, menggambarkan posisi jauh lebih baik, yaitu diperingkat kedua sebagai negara terbaik di didunia untuk berinvestasi. Menurut media yang mempublikasi berita, opini, peringkat, dan analisis ini, Indonesia memiliki regulasi yang bersahabat bagi para investor asing.

Walau begitu, Jokowi tidak terlalu bahagia dengan hasil yang dicatat U.S.News & World Report tersebut. Alih-alih mengapresiasi kinerja para menterinya, ia malah mengingatkan untuk tidak bertepuk tangan terlebih dulu. Bagaimanapun, Jokowi  mengaku lebih percaya dengan paparan dan pengamatan Bank Dunia, ketimbang lembaga lain.

Bisa jadi, Jokowi ingat dengan pernyataan Youngmei Zhou, pimpinan Bank Dunia untuk Country Program on Equitable Growth, bahwa kontribusi penanaman modal asing di Indonesia masih rendah meski EODB naik secara signifikan. “Indonesia belum melakukan yang terbaik dalam investasi,” jelasnya dalam acara Indonesia Ease of Doing Business Improvement: Continuous Reform for Better Investment Climate, 2017 lalu.

Youngmei juga menjelaskan kalau indeks daya saing FDI Indonesia masih berada di posisi rendah. Bank Dunia sendiri sudah memetakan sejumlah penyebab yang membuat angka penanaman modal asing di Indonesia kecil, misalnya dari pembatasan kepemilikan asing, penyaringan (screening) investor yang diskriminatif, pembatasan pembelian tanah, hingga pembatasan modal dan laba.

Namun, Bank Dunia juga mencatat beberapa prestasi yang sudah dilakukan Indonesia. Mereka juga mengakui kalau Indonesia merupakan negara terbaik di dunia yang konsisten melakukan reformasi kemudahan berusaha dalam 15 tahun terakhir. Termasuk membuat perbaikan terbesar dalam hal regulasi bisnis di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pernyataan Youngmei ini benar adanya. Sepanjang 2016 – 2017, Indonesia memang sudah melakukan tujuh reformasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Meski begitu, upaya ini masih belum mampu mendongkrak posisi Indonesia lebih tinggi dari Brunei maupun Thailand yang telah melakukan  delapan reformasi kemudahan berusaha.

Di sisi lain, reformasi peraturan dan perkembangan yang dilakukan juga belum cukup bagi investor melakukan investasi di dalam negeri. Menurut Tan Kong Yam, Direktur Asia Competitiveness Institute (ACI), para investor juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur, SDM, potensi pasar, dan efektivitas biaya. Akibatnya, Indonesia masih tetap dilabeli tak ramah investor.

Lalu bagaimana dengan pencapaian dan usaha pemerintah pusat di hadapan pemimpin daerah?

Daerah, Tertinggal Dan Terlupakan

ACI, lembaga pusat penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy dari National Universty of Singapore, menilai bahwa selain peraturan dan perkembangan belum cukup membuat investor menanamkan sahamnya, ternyata indeks kemudahan berbisnis dari Bank Dunia tidaklah mencerminkan kondisi sebenarnya di Indonesia.

Mereka menilai, indeks Bank Dunia tersebut hanya mengambil contoh Jakarta dan Surabaya saja, bukan kota keseluruhan di Indonesia. ACI juga menerbitkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia pada 2017, memperlihatkan kalau bobot reformasi regulasi hanya menyumbang 20 persen dari skor indeks kemudahan berbisnis di Indonesia.

Padahal, para investor atau pelaku bisnis mencari negara yang memiliki daya tarik dan keramahan bisnis yang masing-masingnya berbobot 40 persen. Nah, indikator penentunya itu, adalah pangsa pasar domestik, produktivitas tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur transportasi logistik.

ACI yang juga bekerjasama dengan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan bahwa sebanyak 16 provinsi di Indonesia, masih memiliki indeks kemudahan bisnis di bawah rata-rata nasional. Sementara Provinsi dengan skor indeks kemudahan berbisnis tertinggi masih dipegang oleh daerah-daerah di Pulau Jawa.

Dengan demikian, menarik investor pun mau tak mau memang harus dilakukan dengan terlebih dulu menyelesaikan – lingkaran setan – percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di luar Pulau Jawa. Termasuk mulai memperbaiki kemudahan perizinan pendirian usaha dari segi waktu, prosedur, dan biaya.

Mau bagaimana lagi, berinvestasi memang membutuhkan proses yang tak instan. Seperti yang dikatakan Paul Samuelson, ekonom dari Amerika Serikat, berinvestasi seharusnya seperti melihat tanaman tumbuh, dibanding mengharap ‘kesenangan’, bila ingin demikian pergi saja langsung ke tempat hiburan. Jadi, tak heran bila Indef memiliki kekhawatiran seperti yang dinyatakan di awal tulisan. (A27)

Setelah melewati perdebatan sengit selama tujuh jam, Parlemen Inggris akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memulai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) . Keputusan yang lebih dikenal dengan sebutan British Exit atau Brexit ini, disepakati melalui proses voting.

pinterpolitik.com

BRITANIA RAYA – Menteri Urusan Brexit David Davis mengatakan, pengesahan ini merupakan peristiwa paling bersejarah dalam hubungan Inggris dengan UE. “Pengesahannya melalui perdebatan yang serius, debat yang sehat, dengan kontribusi dari anggota parlemen yang mewakili semua bagian Inggris. Saya menghormati pandangan yang kuat di semua sisi,” katanya, seperti dilansir CNN, Kamis (9/2).

Dengan peraihan suara 494 anggota parlemen yang setuju dan 122 anggota tidak setuju, RUU pelaksanaan proses Brexit akhirnya disepakati dan akan dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi untuk segera disahkan sebagai Undang-undang. “Langkah selanjutnya adalah bersatu untuk melakukan tindakan konkret dan membawa Inggris menjadi negara yang lebih maju,” kata David.

Keluarnya Inggris dari UE, kemungkinan besar akan menimbulkan gejolak di bidang perdagangan, penurunan mata uang dan saham. Tak seperti Singapura dan Australia yang sudah terkena dampak, Indonesia masih belum merasakan efek dari Brexit ini.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia masih secara langsung melakukan hubungan perdagangan dan ekspor-impor dengan Britania Raya. Meski begitu, Jusuf Kalla menyarankan agar pemerintah bersiap menghadapi gejolak ekonomi, akibat melemahnya saham Inggris sebagai salah satu kiblat ekonomi dunia.

Dari sisi perdagangan, Brexit juga kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, Indonesia malah bisa mengambil keuntungan dari Brexit jika pemerintah Indonesia pro-aktif melobi Pemerintah Inggris.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah membuat bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan Inggris. Jadi walaupun dalam jangka pendek pasar keuangan Indonesia mungkin agak ikut bergejolak akibat Brexit, namun dalam jangka panjang, Brexit justru bisa menguntungkan Indonesia secara fundamental. Semoga Pemerintah Indonesia bisa mengambil kesempatan ini dengan baik. (Berbagai sumber/R24)