PinterPolitik.com

Krisis pangan bisa saja memantik masalah sosial dan politik. Begitu kira-kira yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang dihadiri para menteri pada hari Selasa, 6 November kemarin lusa. 

Kepala negara lantas memerintahkan agar para menteri berhati-hati dan melakukan kalkulasi cermat dalam merumuskan kebijakan mengenai pangan. 

Adapun penekanan Presiden Jokowi itu jelas bukan datang dari ruang hampa. Probabilitas paling masuk akal agaknya dipicu oleh kontradiksi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Belum lama ini, dua awak Kabinet Indonesia Maju seolah tidak kompak dalam menyikapi urusan beras. Awalnya, Mendag Zulhas mengatakan cadangan beras pemerintah telah menipis. Oleh karena itu, pihaknya tengah bersiap melakukan impor untuk menghindari kenaikan harga. 

Akan tetapi, Mentan SYL merespons dengan bersikeras menyebut bahwa Indonesia sedang tidak kekurangan beras dan tak perlu melakukan impor. 

Politikus Partai NasDem itu bahkan menganalogikan impor beras dengan membeli baju. 

“Kau kalau sudah punya baju, harus beli baju lagi? Untuk apa? Kecuali kalau mau gaya,” begitu sanggahan Mentan SYL yang seolah membantah dengan satir narasi impor beras Mendag Zulhas. 

Dia mengklaim produksi beras di tahun 2022 ini adalah yang terbesar sebagaimana data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Tak hanya data BPS, kolega Mentan SYL di Ragunan yang juga Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Batara Siagian pun mendukung statement sang “komandan”. 

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 610.632 ton beras di penggilingan yang tersebar di 24 provinsi siap diserap Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah maupun komersial. 

Namun, kontradiksi itu seolah cukup sengit saat kembali merujuk pada pernyataan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) pada Rabu, 23 November lalu. 

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, rencana impor telah direstui oleh para menteri yang menjadi stakeholder urusan beras dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas). 

Intrik pendapat di level tertinggi pemerintahan mengenai hajat hidup mendasar rakyat Indonesia itu tentu janggal. Lantas, mengapa kontradiksi itu dapat terjadi? Mungkinkah ada kepentingan tertentu dari klaim masing-masing pihak? 

Ekonomi-Politik Pangan? 

Keterkaitan antara diskursus mengenai politik dan pangan, terutama makanan pokok, tampaknya mustahil dipisahkan. Sejak menjadi urusan vital atas hajat hidup setiap orang, penciptaan ketahanan pangan oleh pemerintah dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada dan bermuara pada kompleksitas dan urgensi isu itu sendiri. 

Peringatan dan kekhawatiran krisis pangan Presiden Jokowi yang dikatakan dapat memantik masalah sosial dan politik kiranya merupakan refleksi masa lalu, yang mana itu dapat sekaligus menjadi acuan untuk memahami konstruksi secara umum mengapa pangan menjadi salah satu aspek determinan dalam politik. 

Jika ditelaah substansinya, pangan memang selalu memiliki fungsi simbolis. Hal itu selaras dengan yang dikemukakan oleh Alison Perelman dalam disertasinya Political Appetites. 

Perelman berangkat dari teori strukturasi Anthony Giddens tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen. 

Pada intinya, pangan atau utamanya makanan pokok, sebagai kebutuhan dasar memiliki kaitan erat dengan selera dan konsumsi yang mencerminkan identitas individu dan sosial. 

Ihwal yang kemudian dikenal sebagai pola konsumsi itu kemudian memainkan peran penting dalam mendefinisikan identitas bersama, serta struktur yang kemudian terbentuk dari interaksi identitas tersebut. 

Esensi tersebut berkembang hingga peradaban masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya. Interaksi identitas pada konteks pangan itu disebut Perelman bertransformasi menjadi simbol komunikasi politik. 

Salah satu sampel konkretnya tampak tercermin dari realita yang terjadi di negara-negara Asia Barat dan Afrika bagian Utara. Bahkan sebelum Arab Spring, roti sebagai makanan pokok telah menjadi simbol atau variabel spesifik ketika terjadi gejolak sosial dan politik. 

Lebih fundamental lagi, ajaran Konfusius juga menyebut kecukupan makanan sebagai satu dari tiga hal pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang raja demi stabilitas pemerintahannya, selain kepercayaan rakyat dan tentara yang kuat. 

Khusus pada diskursus mengenai food security atau ketahanan pangan saat ini, agaknya tidak bisa diabaikan sedikitpun, khususnya di tengah krisis multidimensi seperti Pandemi Covid-19. 

Terlebih, proyeksi ketersediaan beras sebagai makanan pokok kerap menjadi kesimpulan dan peringatan yang “kurang menyenangkan” dari analisa para pakar. 

International Rice Research Institute (IRRI), juga sempat mempublikasikan policy brief-nya, yang berjudul Safeguarding Food System in Southeast Asia Amid Covid-19, yang kembali menjadi pengingat akan ancaman kerentanan pangan di kawasan Asia Tenggara. 

IRRI memprediksi terjadinya kerawanan pangan dalam jangka panjang di Filipina dan Indonesia. Ketahanan pangan terancam karena mata rantai pasokan beras, khususnya impor mengalami gangguan serius. 

Negara-negara eksportir beras, seperti Vietnam dan Thailand, kesulitan memasok beras karena ada persoalan di dalam negeri maupun di sisi perdagangan antar negara. 

Namun demikian, permasalahan beras saat ini kiranya tak hanya dipantik oleh persoalan itu saja. Mengacu pada sejumlah variabel, terdapat faktor “mencurigakan” lain yang agaknya memperburuk konteks ketersediaan beras dan intrik Mendag Zulhas dan Mentan SYL. Apakah itu? 

Krisis Pangan Hanya Retorika? 

Dalam publikasinya di New Mandala yang berjudul Indonesia’s rice racket, Colum Graham menjabarkan bagaimana beras memang menjadi variabel dalam perpolitikan di Indonesia bahkan dalam konteks politik level tertinggi. 

Naik-turunnya harga hingga ketersediaan beras sejak era mantan Presiden Soeharto yang memang berkorelasi erat dengan dinamika dan intrik politik yang sedang terjadi.  

Terdapat hubungan khusus antara kekuatan politik elite dan para rice trader atau para “pedagang” beras yang mendefinisikan stok dan stabilitas harga makanan pokok negeri +62. 

Sementara itu, C. Peter Timmer dalam jurnal berjudul Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook menjelaskan bahwa ketahanan pangan selalu menjadi masalah emosional, karena kelaparan kronis, kekurangan pangan lokal, dan lonjakan harga pangan yang tiba-tiba semuanya menggerakkan sentimen publik untuk “melakukan sesuatu”. 

Ketahanan pangan dikatakan sebagai sebuah konsep yang abstrak namun tetap kuat secara emosional tentang apa yang diinginkan publik sehubungan dengan masalah ini. 

Bagaimanapun definisinya, Timmer menyebut ketahanan pangan yang berkorelasi dengan “bom waktu” aspek minor tata kelola pangan domestik Indonesia jika impor beras tidak dikurangi atau dilarang sama sekali, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum bahwa negara ini entah bagaimana kehilangan pijakan dalam upaya jangka panjangnya untuk mempertahankan pertumbuhan produksi beras lebih cepat daripada sebelumnya permintaan dalam negeri. 

Retorika politik kemudian disebut cenderung mendukung harga beras yang lebih tinggi. 

Partai politik (parpol) di Indonesia, seperti di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang, bersaing untuk mendapatkan dukungan petani atas nama ketahanan pangan dan pendapatan yang lebih tinggi untuk pertanian keluarga. Biaya persaingan ini sangat menghebohkan bagi konsumen, pembayar pajak, atau keduanya. 

Akan tetapi, terdapat momentum ketika parpol dan para elite merubah haluan kepentingan mengenai urusan beras saat “waktunya tiba”, terutama kebijakan impor yang kontradiktif dengan para petani. 

Lektor Kepala bidang Ilmu Politik di National University of Singapore Jamie S. Davidson dalam Why rice self-sufficiency has such a grip on the Indonesian public imagination menyiratkan diskursus impor terkadang bagai pisau bermata dua bagi politisi. 

Mengambil case sebelum Pilpres 2019 lalu, Davidson mengatakan kubu calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 sebagai pengimpor beras terbesar sejak rezim Orde Baru. 

Menariknya, Davidson mengamati bahwa tidak ada pejabat di pemerintahan Jokowi yang membantah “tuduhan” yang menjurus pada unsur-unsur dalam pemerintahan Jokowi diuntungkan secara finansial dari impor beras. 

Penelitian dan analisis dari Graham, Timmer, dan Davidson itu kiranya dapat mengurai intrik Mentan SYL dan Mendag Zulhas yang sampai memantik peringatan dari Presiden Jokowi. 

Di titik ini, diharapkan krisis pangan tidak benar-benar terjadi dan pemerintah tak lagi disibukkan oleh perdebatan tak perlu. Tata ulang pendataan ketersediaan beras yang akurat dan berkelanjutan diharapkan dapat terwujud dan diiringi dukungan terhadap infrastruktur pangan yang begitu kompleks. (J61)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian (Mentan) berbeda narasi soal wacana impor beras. Mendag mengklaim stok beras sudah menipis dan bisa memicu kenaikan harga. Sementara itu, Mentan menyebut stok beras nasional masih aman dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Di saat yang sama Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso mengatakan rencana impor beras merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di mana semua menteri terkait telah memberikan keputusan.

PinterPolitik.com

Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 ini membayang-bayangi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh masyarakat pun turut terdampak oleh pandemi ini, baik secara lahir maupun batin.

Depresi, baik secara ekonomi maupun psikologis, misalnya, menjadi salah satu fitur penyerta yang menghantui kita. Bukan tidak mungkin, kegiatan hanya tinggal di rumah saja selama pandemi ini membuat kondisi ekonomi sekaligus psikologis masyarakat semakin lesu.

Coba kalau kita ingat momen-momen sebelum pandemi nih, banyak lho hal-hal indah yang tanpa kita sadari membuat hidup kita lebih berwarna. Momen-momen bersejarah seperti dirilisnya film Avengers: Endgame (2019), misalnya, menjadi salah satu momen yang tidak terlupakan tuh – khususnya bagi kalian yang merupakan geek terhadap kisah-kisah pahlawan super.

Di film tersebut, salah satu tokoh favorit banyak orang, yakni Iron Man, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan penduduk alam semesta. Dengan menggunakan infinity gauntlet, Tony Stark menggunakan kekuatannya yang terbatas. Alhasil, dirinya gugur dalam melawan Thanos.

Hmm, mungkin, pengorbanan yang dramatis seperti itu bakal selalu membekas nih. Lagipula, dengan niatan untuk mewujudkan kebaikan bersama, Iron Man pasti akan selalu dihormati sih.

Baca Juga: Jebakan Airlangga dan Menteri Perdagangan

Boleh jadi, motivasi serupa ini juga perlu dimiliki para politisi dan pejabat. Coba tanya aja ke Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang beberapa waktu lalu mulai disoroti oleh para politisi, publik, dan media terkait polemik kebijakan impor beras di tengah panen raya para petani.

Di tengah sorotan publik ke para pejabat lainnya – seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan Direktur Bulog Budi Waseso (Buwas) – soal kebijakan ini, Pak Lutfi justru memasang badan dan menyebutkan bahwa polemik ini bukan salah mereka. “Salahkan saya,” ujar Pak Mendag.

Hmm, mungkin, Pak Mendag ini ingin bertindak bak pahlawan guna melindungi pemerintahan Jokowi dari sorotan banyak pihak. Bisa jadi, aksi Pak Lutfi ini mirip-mirip lah ya dengan sang Iron Man yang mengorbankan dirinya nih.

Tapi nih, kalau Iron Man ini kan kompak dan berdamai dulu dengan para pahlawan super lainnya – seperti Captain America – supaya bisa bersatu ketika melawan Thanos ya. Kalau Pak Lutfi ini gimana ya? Kompak aja belum tentu. Wong kebijakan ini bisa aja berseberangan dengan instruksi Pak Jokowi untuk benci produk luar negeri.

Hmm, kalau pengorbanan Iron Man dalam Endgame menjadi akhir dari kisah Tony Stark, apakah ini bakal menjadi akhir kisah dari Pak Mendag di Kabinet Indonesia Maju nggak ya? Kan, Pak Jokowi bakal selalu marah kalau ada yang nggak cocok. Hayoo, gimana nih, Pak Lutfi? Hehe. (A43)

Baca Juga: Tiga Sahabat Incar Kursi Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi para penggemar komik, seri, dan film pahlawan super, pasti udah nggak asing lagi dengan tokoh-tokoh mutan yang ada di franchise X-Men. Dalam franchise besutan Marvel ini, para mutan ini terkadang bekerja sama dan bersatu untuk menyelamatkan umat manusia lho – meski terkadang perpecahan juga terjadi di antara mereka.

Nah, contoh yang paling mentereng adalah Charles Xavier alias Professor X dan Erik Lehnsherr alias Magneto. Dua tokoh ini kerap berada di dua kubu yang berbeda lho. Misal nih, ketika Professor X ingin para mutan bisa hidup bersama dengan umat manusia biasa, Magneto justru menganggap bahwa ulah umat manusia lah yang membuat hidup para mutan kesulitan.

Meski begitu, dalam sejumlah kesempatan, Professor X dan Magneto ini sebenarnya adalah dua sahabat lho. Kala Professor X belum mendirikan X-Men, misalnya, Magneto lah yang justru yang membantu Xavier mengumpulkan para mutan untuk menghadapi berbagai ancaman bersama.

Wah, keren sih. Mungkin, inilah yang dinamakan sebagai frenemies ya, yakni teman sekaligus musuh. Meski kadang bermusuhan, di lubuk hati terdalam masih tersimpan rasa persahabatan. Hehe.

Baca Juga: Duet Anies-RK, Senjata Mempesona Nasdem?

Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton, misalnya, saling bersaing saat mencari posisi sebagai calon presiden (capres) pada tahun 2008. Namun, setelah Obama menang, mereka malah mengklaim kalau mereka adalah teman dekat lho.

Mungkin, hubungan serupa juga tengah terjadi nih antara Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil. Pasalnya nih, meski keduanya beberapa kali bertemu dan sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, kini keduanya sama-sama disebut-sebut bakal jadi calon penerus Jokowi di tahun 2024 lho.

Apalagi, Pak Ganjar dan Kang Emil ini tampaknya udah mulai berbeda pandangan nih. Soal kebijakan impor beras dari pemerintah pusat, misalnya, Kang Emil dengan jelas mengatakan akan menyampaikan kritik para petani pada pemerintah pusat. Sementara, Pak Ganjar – selain mengkritik – malah memberikan sedikit penjelasan soal justifikasi kebijakan impor lho. Hmm.

Padahal nih, dua-duanya ini sama-sama jadi pejabat yang lumayan mendapatkan perhatian lho di internet – khususnya di media sosial (medsos). Hmm, apakah mungkin medsos ke depannya ini bakal jadi medan persaingan antara Pak Ganjar dan Kang Emil ya? Hehe.

Ya, terlepas dari adanya kemungkinan atas persaingan itu, jangan sampai lah nanti berakhir jadi perang medsos. Nanti malah ada perang antar-fanbase bak perang antar-artis. Hehe. (A43)

Baca Juga: Siasat Samaran Ganjar Pranowo

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam regulasi tersebut, disebutkan apabila batas waktu simpan melampaui 4 bulan, maka berpotensi mengalami penurunan mutu.

Atas dasar itu, seluruh beras yang ada di Bulog yang dianggap telah melewati batas waktu simpan yang sudah ditetapkan terpaksa harus dibuang atau di-disposal.

Lantas, apa hubungannya dengan kasus pemusnahan 20 ribu ton beras yang kini sedang ramai dibahas? Ternyata, usia penyimpanan beras 20 ribu ton itu telah melebihi 1 tahun. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi pihak Bulog untuk tidak menjalankan mandat regulasi tersebut.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan beras yang akan di-­disposal itu bukan berarti tak dapat dikonsumsi lagi.

Menurutnya, terkait ketentuan pelepasan (disposal stock) telah diatur dalam Permentan 38/2018. Beras disposal itu akan diolah menjadi produk lain seperti tepung, ethanol dan pakan ternak.

Namun, mirisnya akibat dari salah perhitungan itu negara harus merugi sebesar Rp 160 miliar. Ini tentu sangat menyedihkan. Belum lagi, perusahaan negara yang sempat jadi sorotan publik ini kini sedang mengalami masalah besar terkait finansial.

Bulog saat ini sedang dililit utang senilai Rp 28 triliun per November 2019. Angka ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan pada 2017 yang hanya Rp 13,2 triliun.

Menanggapi utang tersebut, Buwas menuturkan bahwa hal itu disebabkan adanya pengadaan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kesulitan mencari jalan keluar, Buwas pun mengaku bingung bagaimana cara mengatasi utang perusahaan yang kian menggunung itu.

Kini, di tengah upaya penyelematan utang Bulog yang terus membengkak, Buwas harus siap menghadapi hujan kritik terkait kasus pemusnahan puluhan ribu ton beras rusak.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Buwas harus mencari dana lagi untuk pemusnahan beras, sebab disposal stock memerlukan biaya tak sedikit.

Sebelum itu sosok yang dikenal galak ini telah mengingatkan kepada pemerintah agar melakukan perhitungan yang cermat sebelum menerapkan kebijakan impor beras.

Sayangnya, himbauan itu sama sekali tak digubris. Pemerintah melalui mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita ketika itu bahkan ngotot untuk tetap melakukan impor beras.

Padahal, stok beras nasional yang ada di gudang Bulog masih tersedia cukup banyak. Bahkan, menurut Buwas pasokan beras di 2018 cukup untuk kebutuhan domestik, dan diprediksi mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri hingga 2020.

Menariknya, sikap keras kepala itu tidak hanya ditunjukkan Enggartiasto. Rupanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sangat mendukung kebijakan impor beras tersebut.

Jika demikian, apa yang bisa dimaknai dari persoalan ini?

View this post on Instagram

Pemerintah musnahkan 20 ribu ton beras rusak. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 1:59am PST

Polemik Kebijakan Impor Beras

Hulu dari pemusnahan cadangan beras pemerintah ini tiada lain akibat membludaknya pasokan beras di perum Bulog. Besarnya stok beras di Bulog berdampak pada inefisiensi pengelolaan.

Disinyalir hal itu sebagai efek dari kebijakan pemerintah yang mengabaikan kondisi riil di lapangan. Pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan Enggartiasto tidak menghentikan – minimal mengerem – keinginan untuk terus memasok beras dari luar.

Padahal, pasokan beras dalam negeri pada 2018, menurut Buwas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Jikapun dipaksa impor, risikonya stok beras yang dikelola Bulog bakal mengalami kesulitan dalam penyimpanan, juga mekanisme penyalurannya.

Buwas menyebut daya tampung gudang Bulog hanya mampu memuat 2,4 juta ton. Pun, kapasitas 2,4 juta ton itu sendiri sudah terisi penuh oleh beras dari dalam negeri dan realisasi impor sebelumnya. Sementara kalau menambah lagi 2 juta ton, maka tentu akan sulit menyediakan tempat penyimpanan.

Namun, pernyataan Buwas itu dibantah Enggartiasto bahwa impor beras 2018 justru untuk mengatasi kondisi pasokan beras domestik yang minim.

Enggartiasto diketahui telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 2 ton pada 2018 yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Politisi Partai Nasdem itu bahkan tak peduli soal stok beras di gudang yang sudah penuh. Dirinya menyebut perkara gudang yang penuh bukan urusannya. Tugas dia sekadar menetapkan izin impor.

Kini apa yang diprediksikan Buwas setahun lalu itu tidak meleset. Buah dari keras kepala yang ditunjukkan Enggartiasto berdampak buruk terhadap salah satu perusahaan primadona milik negara itu.

Mirisnya, kebijakan Enggartiasto itu mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi, yang menurutnya kebijakan impor beras masih dibutuhkan ketika itu.

Alasannya sederhana, fluktuasi harga beras nasional yang kerap tidak stabil akibat ketidakstabilan pasokan harus diakali dengan kebijakan impor.

Ironinya, Jokowi sendiri saat itu mengakui kalau stok beras dalam negeri sedang mengalami surplus. Lalu, apa yang membuatnya ikut mendukung ngotot agar tetap impor?

Diketahui, produksi beras nasional pada 2018 mencapai 33 juta ton. Sementara tingkat konsumsi masyarakat di tahun yang sama berkisar 29 juta ton. Ini berarti masih terdapat surplus 3 juta ton sepanjang 2018.

Namun, Jokowi punya alasan lain untuk membenarkan kebijakan impor beras tersebut. Menurutnya, kebijakan impor dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan cadangan.

Jokowi juga berkilah hal itu demi menjaga kestabilan harga beras di pasaran, jika sewaktu-waktu terjadi gagal panen, menimbang kondisi cuaca dan bencana yang kerap menjadi penyebabnya.

View this post on Instagram

PKPU No. 18 tahun 2019 tak larang eks terpidana korupsi ikut pilkada. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 3:53am PST

Bisnis Kartel di Balik Impor beras

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan kebijakan impor beras di era Jokowi ditunggangi oleh permainan kartel pangan yang menempel di pemeritah. Akibat hal itu, Jokowi, kata Rizal tidak bisa berkutik.

Rizal menilai kebijakan impor merupakan sebuah langkah tidak tepat di saat para petani sedang memasuki musim panen. Jika itu tetap dilakukan, maka sudah pasti di belakangnya terdapat pemain kartel.

Hal serupa juga diakui mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, yang mengungkapkan kentalnya mafia pangan selama kepemimpinannya.

Lincolin Arsyad dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebut kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimalkan keuntungan industri tersebut.

Dalam konteks kebijakan impor beras, fenomena ini meskipun tidak kasat mata, dapat tersingkap melalui performa kebijakan di era Jokowi yang terbukti melapangkan jalan para pemain kartel memainkan irama pasokan pangan, khususnya komoditas beras, seperti yang disinggung oleh Rizal Ramli dan Amran Sulaiman.

Dugaan kuat adanya pemain kartel di balik impor beras memang cukup beralasan. Cara lain untuk melihat hal itu melalui ketidakmampuan Jokowi dalam menghentikan kebijakan impor beras yang tampak terpaksa itu.

Jokowi bersama lingkaran pembantunya bahkan ikut terseret dalam dinamika kartelisasi ini. Bisa jadi mereka tidak menginginkan itu, namun tak punya pilihan kebijakan lain.

Robison dan Hadiz dalam The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia menyebut kelompok ini sebagai klik oligarki atau oligarki predatoris – sebuah entitas atau jejaring bisnis-politik yang melibatkan para birokrat dengan pengusaha.

Klik oligarki ini senantiasa memanfaatkan segala akses dan fasilitas publik yang ada untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan nasib masyarakat.

Robison dan Hadiz  juga mengungkapkan bahwa para oligarki ini memiliki keistimewaan terutama dalam membagi-bagikan lisensi perdagangan.

Pernyataan ini menggambarkan adanya praktik bisnis-politik yang beroperasi di balik kebijakan impor yang melibatkan aktor-aktor penting di dalamnya.

Mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Kekuatan mereka bersumber pada keistimewaan hak yang diberikan oleh negara berupa jabatan formal beserta sumber daya material (capital) yang mereka miliki.

Imbas dari permainan kartel di balik kebijakan impor ini tidak hanya membuat harga beras domestik merosot akibat stok yang melimpah, melainkan berdampak buruk terhadap nasib para petani yang jumlahnya mencapai 4 juta lebih.

Alhasil, 20 ribu ton beras yang terbuang sia-sia adalah harga yang harus dibayar rakyat Indonesia akibat kejamnya praktik kartelisasi ini. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enko Perekonomian, Darmin Nasution, beberapa waktu yang lalu mengakui bahwa impor pangan yang dilakukan pemerintah pada tahun ini memang cukup tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah impor pangan memang mengalami kenaikan, antara lain komoditas beras yang naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 198.560 ton menjadi 2,01 juta ton.

Tidak hanya beras, beberapa komoditas pangan seperti daging sapi, gula, garam, mentega, bahkan tepung terigu juga mengalami kenaikan.

Impor daging lembu mencapai 140.268 ton, naik 17,81% sepanjang Januari-September 2018 dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 119.061 ton. Sementara kenaikan impor gula tebu juga terjadi sebesar 9,7% atau dari 3,08 juta ton menjadi 3,38 juta ton.

Impor garam juga naik 22,34% atau dari 1,79 juta ton menjadi 2,19 juta ton. Sedangkan, impor mentega naik dari 15.501 ton menjadi 17.244 ton dan impor tepung terigu naik sekitar 30% dari 36.157 ton menjadi 47.350 ton.

Walaupun impor, Darmin mengklaim bahwa ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 72 dan pada 2017 naik ke posisi 65 dari 113 negara.

Meskipun ketahanan pangan mengalami peningkatan, namun apakah peningkatan impor merupakan tren yang positif? Bukankah meningkatnya impor pangan menunjukkan ketergantungan Indonesia pada hasil pangan negara lain?

Penjajahan Pangan

Dalam sistem internasional, ekspor impor merupakan salah satu aktivitas perdagangan yang kini wajib dilakukan sebuah negara.  Namun celakanya, sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan suplai pangan yang di kuasai oleh negara-negara maju.

Skrng saatnya panen kok impor ? Unt apa? Ka Bulog yg mengurusi stok pangan bilang tdk perlu impor karena cadangan beras cukup sampai Juni 2019. Indonesia negara agraris. Kita makan nasi dari petani-petani kita. Mereka tulang punggung pangan kita. Kok tetep mau impor ! Ada apa ??

— Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) September 24, 2018

Philip McMichael dalam jurnalnya A food regime genealogy menjelaskan bahwa ketergantungan impor pangan yang saat ini yang menjadi ciri khas hubungan dagang antar negara lahir dari konstruksi sejarah yang cukup panjang.

Dimulai dari era 1870–1930 yang disebut sebagai periode first food regime, aktivitas impor bermula dari perpindahan hasil pertanian tropis seperti biji-bijian dan rempah-rempah dari negara jajahan menuju negara-negara koloni di benua Eropa. Dengan model kolonialisasi yang dilakukan bangsa Eropa akhirnya mampu merubah sistem suplai pangan dan sumber daya ekologi negara jajahan.

Dari preseden historis tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pendirian sektor pertanian nasional di negara-negara yang baru muncul saat itu terutama Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dan menjadikan industri pangan sebagai jantung industri nasional.

Memasuki era second food regime di tahun 1950 hingga 70an, pola hegemoni pangan coba di jalankan kembali oleh Amerika Serikat ke negara-negara bekas jajahan atau negara-negara dunia ketiga pada saat perang dingin.

Pada periode tersebut, terbentuk hubungan transnasional antara sektor pertanian nasional dan rantai pasokan makanan global. Sebagai bagian dari strategi  ‘proyek pembangunan ‘di  negara-negara dunia ketiga, di samping universalisasi model pembangunan ekonomi ‘nasional’, pada saat yang sama terbentuklah rezim internasional baru dalam sektor pertanian.

Hingga di awal tahun 1990-an, terbentuklah organisasi perdagangan dunia atau WTO yang dianggap sebagai keberhasilan negara-negara maju dalam membentuk pola hegemoni melalui rezim dan memiliki kuasa untuk mengatur relasi perdagangan pangan antar negara.

Bisa dibilang, dalam setiap periode perkembangan rezim pangan, terjadi proses pembingkaian ulang tentang pentingnya hegemoni negara-negara maju di bidang pertanian dan pangan sebagai strategi politik pembangunan.

Dalam pengertian ini, konsep rezim pangan menawarkan lensa perbandingan historis pada hubungan politik dan ekologi kapitalisme modern di mana terdapat relasi-relasi ketergantungan pangan yang diciptakan dan sebenarnya lahir dari semangat kolonialisme dan imperialisme.

Pada awal tahun 1970-an, Amerika Serikat contohnya, sebagai salah satu pemain besar dalam konteks hegemoni pangan, menempatkan makanan sebagai jantung kebijakan luar negerinya.

Hal ini tidak terlepas dari adanya krisis pangan yang kerap kali melanda negara-negara berkembang. Sebagai supplier utama bahan makanan bagi negara-negara berkembang, posisi tersebut yang kemudian membentuk relasi ketergantungan dunia pada hasil panen AS. Sehingga pembuat kebijakan AS akhirnya meluncurkan inisiatif baru “kekuatan makanan” ke dalam kebijakan luar negeri nya.

Di sisi lain, makanan juga telah menjadi senjata politik penting bagi AS untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dari negara-negara dunia ketiga. Hal ini sangat terlihat dari  kebijakan AS yang cenderung sering melakukan counter attack upaya hegemoni produsen bahan-bahan pangan di negara-negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia misalnya, AS melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia sebesar US$ 350 juta (setara Rp 5 triliun) pada 6 Agustus 2018.

Rizal Ramli juga berharap pemerintah bisa menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan para petani

“Namun sistem yang ada justru membuat kita cukup bergantung pada impor, padahal kekuatan pangan kita sesungguhnya cukup kuat" @RamliRizal https://t.co/RcBf1t6BRK

— Dian Yuniarti (@dianyounee) October 18, 2018

Permintaan itu terkait pembatasan kuota impor produk hortikultura dan peternakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Padahal, produk-produk tersebut merupakan andalan ekspor Amerika ke Indonesia.

Lewat gugatan itu, AS mendesak Indonesia untuk melonggarkan kebijakan impornya agar produk ekspor dari Negeri Paman Sam bisa masuk ke Indonesia.

Desakan itu muncul di tengah upaya pemerintah RI yang tengah mengejar swasembada pangan dan melepaskan ketergantungan dari impor produk asing.

Melihat tekanan kepada Indonesia tersebut, mungkinkah impor pangan semakin menunjukkan bahwa Indonesia tak bisa lepas dari cengkeraman penjajahan pangan?

Impor Pangan, Sebuah Paradoks Kedaulatan

Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan masih sangat ditentukan oleh produsen-produsen luar negeri. Misalnya terkait pasokan gula, menurut data BPS impor gula tebu Indonesia terbesar berasal dari Thailand yang mencapai 2,34 juta ton dengan nilai US$ 1,1 miliar. Impor ini bernilai lebih dari separuh total impor.

Sementara importir gula tebu terbesar kedua adalah Brasil, dan terbesar ketiga adalah Australia dengan dengan nilai US$ 293,1 juta.

Sedangkan pasokan daging, Australia merupakan pemasok terbesar bagi Indonesia. Data BPS menunjukkan impor daging sapi dari Negeri Kanguru tersebut mencapai 85 ribu ton atau sekitar 53% dari total impor seberat 160.197 ton. Dan nilai impor daging sapi dari Australia mencapai US$ 296,3 juta setara Rp 4 triliun.

Garam pun juga menempatkan  Australia sebagai importir utama dengan total pasokan sebanyak 2,3 juta ton atau 89,97%. Selain itu, negara tetangga ini juga menjadi pemasok terbesar gandum ke Indonesia.  Berdasarkan data BPS impor gandum dan meslin yang berasal dari Australia pada 2016  mencapai 3,5 juta ton atau sebesar 33% dari total kebutuhan impor.

Untuk urusan beras,  Thailand dan Vietnam menjadi pemasok utama kebutuhan nasional. Selain kedua negara tersebut, negara Asia Selatan yaitu India dan Pakistan juga kerap mengekspor beras ke Indonesia.

Tentu nilai impor yang dilakukan Indonesia sangatlah besar dilihat dari nilai secara ekonomi maupun besaran pasokan. Jika skala kebutuhan impor tidak menyentuh angka hampir setengah kebutuhan nasional, tentu impor sah-sah saja dilakukan.

Namun kini setengah lebih kebutuhan bahan pangan nasional harus bergantung pada impor. Lalu apakah hal tersebut wajar?

Padahal, dalam konteks kebijakan pangan, menurut Parke Wilde dalam tulisanya Food Policy in the United States: An Introduction, kebijakan pangan akan selalu berdampak pada petani, pengolah makanan, pedagang besar, pengecer dan konsumen. Terlebih, tanaman komoditas, seperti jagung, beras, gandum, dan kedelai paling sering menjadi jantung pembuatan kebijakan pertanian .

Dalam kasus Indonesia, jika melihat laporan dugaan korupsi impor pangan yang dilakukan Rizal Ramli misalnya terkait impor gula dan beras, besarnya nilai yang dihabiskan untuk impor justru berpotensi memperkaya petani di Thailand atau Vietnam dan tidak berdampak positif bagi petani lokal.

Menariknya, pernyataan tersebut terkesan memiliki pertalian jika merujuk pada pemain utama impor bahan pangan, yang didominasi oleh Vietnam, Thailand dan Australia. Fakta tersebut bahkan semakin menguatkan dugaan adanya permainan antara korporat dan pengambil kebijakan yang kini berpotensi menjerat sang pembuat kebijakan impor.

Jika tak ada pembenahan terhadap mekanisme kebijakan impor dan mengkaji ulang kebutuhan fundamental petani Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia akan terus terjajah oleh negara lain dan sulit untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]egeri kita selalu dielu-elukan dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Semuanya serba ada. Bahkan ada lagu yang bilang kalau tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, tapi kok impor lagi… impor lagi… Gimana? Ckckckck.

Beberapa waktu lalu sempat heboh kritikan Rizal Ramli soal impor beras yang secara konsisten dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ia bahkan turut menyinggung nama Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo. Gara-gara kritikan tersebut, Rizal Ramli akhirnya kena somasi. Puk… puk… puk…

Tapi bener deh, gara-gara celetukan pedas Rizal Ramli, ku jadi kepo, emang senyeleneh apa sih kebijakan dari kemendag yang juga politisi NasDem ini?

Ternyata, Menteri Enggar ini demen banget impor pangan tanpa persetujuan Kementerian Pertanian dan Bulog. Hal tersebut menuai kritikan dong. Ngapain juga impor beras kalau stok beras nasional masih cukup? Diketahui stok beras nasional kini mencapai 2,4 juta ton sesuai data Bulog.

Katanya negeri subur, gemah ripah loh jinawi, tapi impor maning impor maning... Ckckckck
Share on X

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Ono Surono menyatakan jumlah tersebut merupakan titik aman untuk pangan nasional. Karena itu, politisi PDIP tersebut merasa kalau Kemendag nggak perlu impor.

Menurutnya, kalau stok aman, nggak ada lonjakan harga beras dan produksi stabil, tawaran impor harus ditolak.

Dia pun mempertanyakan, kenapa Kemendag hanya mau urus impor tanpa mau tahu produksi padi, stok atau cadangan beras, harga dan masalah gudang yang sudah penuh? Ono menilai, kalau begitu terus, ubah saja Kemendag menjadi Kementerian Impor Pangan.

Wadaw, idenya boleh juga tuh. Cocok gitu sama aktivitas sang menteri. Tapi masalahnya, kita butuh nggak kementerian macam itu? Mending ganti nama kementerian atau ganti menterinya? Wkwkwkwk.

Pak Ono ini ada-ada aja. Tapi berani banget ya mengkritisi Pak Menteri. Secara Pak Jokowi aja keliatan diem-diem aja. Biasanya menteri nggak bener bisa langsung diberhentikan, kalau ini kok seperti sengaja didiamkan? Presiden nggak beneran nganu kan? (E36)