Menurut kalian, apakah Trump bernai hapus visa H1-B visa?

PinterPolitik.com

Kebijakan permohonan paspor sehari jadi merupakan kebijakan yang telah diimplementasikan sejak tahun 2019 lalu, akan tetapi belakangan menjadi menjadi topik hangat di jagat media sosial. Kebijakan itu memantik keributan-keributan lantaran seseorang perlu meraup kocek sebesar Rp1 juta. 

Nilai tersebut dinilai jauh lebih mahal dibanding biaya permohonan paspor biasa non elektronik sebesar Rp 350.000, sedangkan biaya permohonan paspor biasa elektronik sebesar Rp 650.000.

Menurut Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, biaya permohonan paspor sehari jadi sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara lain. Ia menambahkan, bahkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan tersebut di negara lain bisa lebih mahal dibanding biaya pelayanan di Indonesia.

Silmy menilai penerapan program paspor sehari jadi telah terlaksana dengan baik. Dia menuturkan adanya kewajaran jika ingin cepat jadi, maka wajar bila dikenakan harga yang lebih mahal.

Menurutnya harga paspor sehari jadi bahkan masih dinilai wajar. Masyarakat pun masih bisa memilih biaya permohonan paspor dengan harga yang relatif terjangkau pada layanan lainnya. Namun demikian, Silmy tidak menampik adanya polemik soal biaya paspor sehari jadi.

Lantas, mengapa penjelasan institusi imigrasi tentang biaya layanan paspor ini justru akan jadi polemik baru?

Cacat Logika?

Menurut penjelasan dari Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh kebijakan paspor sehari jadi bertujuan untuk mengakomodir masyarakat membutuhkan paspor dengan cepat serta mencegah pungutan liar yang umumnya dilakukan oleh oknum yang menjanjikan pelayanan paspor dengan cepat.

Achmad menekankan biaya permohonan paspor sehari jadi memang bukan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, melainkan bagi orang-orang yang membutuhkan paspor dalam situasi yang genting.

Pada umumnya, imigrasi menerima ribuan pemohon paspor yang terdiri dari pembuatan paspor reguler, prioritas untuk difabel, percepatan sehari jadi, dan paspor yang hilang, rusak, atau berubah. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi tidak mampu mengakomodasi seluruh permohonan tersebut dalam kurun waktu satu hari.

Setiap kantor imigrasi memiliki kuota layanan percepatan paspor. Pihaknya telah memiliki prosedur pembuatan paspor yang selesai dalam waktu 3-4 hari kerja.

Pembuatannya tidak perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi M-Paspor dan dibayarkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

Berdasarkan penjelasan tersebut, setidaknya permohonan paspor sehari jadi seharga 1 juta rupiah seolah mampu menjadi solusi bagi ketidakmampuan imigrasi untuk memenuhi permintaan paspor yang melebihi kapasitas serta pungutan liar.

Meskipun demikian, munculnya layanan permohonan paspor sehari jadi memperlihatkan kualitas pelayanan imigrasi memang masih belum memadai dari segi responsiveness alias ketanggapan.

Menurut Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry, dalam bukunya yang berjudul Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, dikemukakan lima dimensi pokok dalam menilai kualitas pelayanan publik, antara lain tangibles (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati).

Berdasarkan penjelasan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, dimensi ketanggapan diartikan sebagai kesanggupan untuk membantu dengan ikhlas dan memiliki kepekaan yang tinggi dengan bertindak sesuai dengan kebutuhan. Petugas senang membantu dan mampu memberikan pelayanan yang cepat.

Oleh karena itu, pelayanan paspor sehari jadi dinilai tidak mampu menjadi solusi imigrasi untuk memenuhi seluruh permintaan paspor dengan pelayanan yang cepat. Alih-alih memperbaiki sistem agar lebih efisien, permohonan paspor sehari jadi dapat dianggap sebagai suatu pelayanan baru yang justru tidak mampu menjamin kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Adapun biaya yang jauh lebih mahal belum tentu dapat menjamin tidak adanya pungutan liar. Pelayanan ini justru memposisikan masyarakat sebagai konsumer, bukan sebagai warga negara. 

Mengapa pemikiran seperti ini salah jika dipakai negara? 

Consumer vs Citizen?

Hakikat pelayanan publik sudah seharusnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang melekat sebagai warga negara untuk memperoleh pelayanan publik.

Setidaknya penjelasan itu mampu menjadi landasan pemerintah seharusnya tidak memandang masyarakat sebagai customer alias pelanggan, melainkan sebagai citizen alias warga negara.

Warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentunya, hak dan kewajiban tersebut jauh lebih luas ketimbang dalam perspektif pelanggan.

Seorang pelanggan mungkin dapat dilihat dari kemampuan membeli atau membayar suatu produk maupun jasa, namun warga negara perlu dipandang sebagai penerima dan pengguna pelayanan, sekaligus subyek dari berbagai kewajiban publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembedaan sudut pandang antara pelanggan dan warga negara dapat dengan mudah dipahami melalui paradigma New Public Management (NPM) yang didasari oleh fondasi epistemologi teori ekonomi, sedangkan paradigma New Public Service (NPS) didasari oleh fondasi epistemologi teori demokrasi.

Fondasi tersebut mampu mempengaruhi bagaimana institusi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asumsi terhadap motivasi pegawai publik dalam paradigma NPM dilandasi oleh semangat entrepreneurial, sedangkan paradigma NPS dilandasi oleh keinginan pelayan publik untuk melayani masyarakat.

Pada titik ini, pelayanan permohonan paspor sehari jadi merujuk pada paradigma NPM dimana Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, menyebut paradigma ini sebagai reinventing government.

Osborne dan Gaebler menjelaskan istilah “steering rather than rowing” merujuk kepada penggambaran pemerintah sebagai pengendali kapal, sedangkan sektor privat dan masyarakat sipil berperan sebagai pengayuh kapal.

Meskipun tanpa sektor privat di dalamnya, responsivitas imigrasi agaknya dapat dinilai memandang masyarakat sebagai pelanggan. Lantas, bagaimana seharusnya pelayanan permohonan paspor yang paling efektif?

Paling Efektif?

Jika merujuk pada tujuan utama pelayanan, maka pemerintah dapat mengevaluasi kembali sistem yang lebih efisien untuk memenuhi permintaan paspor. Selain itu, pemerintah juga dapat fokus pada konteks budaya organisasi di imigrasi.

Selain itu, berdasarkan peringkat Government Effectiveness Index (GEI) pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari segi efektivitas kebijakan. Adapun, poin-poin yang menjadi penilaian yakni persepsi kualitas layanan publik, kualitas pelayanan sipil dan independensi politiknya, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan komitmen pemerintahan pada kebijakannya.

Berdasarkan poin-poin penilaian tersebut, imigrasi agaknya dapat mengevaluasi kebijakan permohonan paspor dalam segala aspek jika ingin mendapatkan respons positif dari publik.

Paradigma NPM tidak selalu memiliki penilaian yang buruk, namun pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi berdasarkan sudut pandang sebagai warga negara.

Adapun, akar dari permasalahan permohonan paspor dan pungutan liar bisa jadi tidak terlepas dari “penyakit kronis” birokrasi di Indonesia. Hal ini pernah dibahas Gerald Caiden, dalam bukunya yang berjudul Administrative Reform Comes of Age, yang membedah 175 penyakit birokrasi yang menjangkit pemerintah Indonesia.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) pada Kabinet Indonesia Bersatu II, satu penyakit birokrasi saja sudah mampu membawa kesengsaraan.

Oleh karena itu, kebijakan permohonan paspor sehari jadi tidak terlepas dari penyakit birokrasi itu sendiri. Agaknya pendekatan NPM pada kebijakan ini belum mampu memberi respons positif masyarakat dan dinilai “cacat logika”. (Z81)

YLBHI sebut pencobotan Ronny Sompie terkait kasus Harun Masiku, dicopot dari posisinya sebagai Dirjen Imigrasi.
Menkumham Yasonna sebut agar tak ada conflict of interest, untuk telusuri kesalahan catatan perjalanan Harun Masiku

PinterPolitik.com

Beberapa saat yang lalu, ramai diberitakan oleh berbagai media tentang ramainya pencari suaka yang terlunta-lunta, bahkan hidup tanpa perhatian pihak terkait di Jakarta, terutama di daerah Kalideres – di mana para pengungsi dan imigran pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Lebih mirisnya lagi, para pengungsi tersebut telah menghuni Rudenim tersebut selama lebih dari setahun tanpa sedikitpun kepastian mengenai nasib mereka. Kondisi yang sama pernah meraih perhatian publik, tepatnya pada tahun 2017 lalu, akibat terlampau banyak pengungsi yang berdiam, bahkan mendirikan tenda di trotoar Jl. Peta Selatan. Kini, trotoar tersebut telah dirapikan oleh pemerintah terkait tetapi masih saja terlihat beberapa pengungsi dengan wajah termangu di seberang jalan, seperti menantikan sesuatu.

Penderitaan para pengungsi tersebut seakan semakin berat tatkala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan bantuan makanan dan shelter penampungan bagi para pengungsi pencari suaka sejak 31 Agustus 2019 yang berarti bahwa mereka telah terkatung-katung menunggu kepastian izin suaka sejak awal bulan September 2019.

Umumnya, pengungsi yang bermukim di Kalideres merupakan pengungsi yang datang dari dua benua, yaitu Asia – khususnya Asia Selatan dan Timur Tengah – dan Afrika. Mereka pergi mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terdampak konflik dengan harapan mencari kehidupan yang baru dan layak di negara-negara lain, terutama Australia. Namun, masalah mereka temui ketika pemerintahan Australia telah memperketat peraturan imigrasi mereka sehingga mempersulit para pencari suaka yang pada akhirnya terpaksa menghentikan langkah mereka di Indonesia.

Dilansir dari sejumlah media, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan bahwa mereka tetap memberi bantuan kepada para pencari suaka tetapi Pemprov menyerahkan kembali para pencari suaka ini kepada UNHCR (Komisioner Perserikatan Bangsa Bangsa untuk para pengungsi) dan menanti arahan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, pihak Pemprov sendiri masih mengadakan negosiasi bersama para pihak terkait. Beberapa di antaranya adalah UNHCR, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Apabila kita menilik lebih lanjut, patut kita ketahui bahwa pemberian suaka terhadap imigran yang datang dari daerah konflik ialah wewenang dari pemerintah pusat untuk memberi status kepada para imigran dan, bahkan, memberi mereka kewarganegaraan. Yang menjadi titik masalah ialah lambannya respons dari penyedia layanan publik sehingga mengakibatkan membludaknya jumlah pemohon suaka yang menunggu kepastian.

Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, disinyalir terdapat mispersepsi antara pelaksana pelayanan publik – dalam hal ini pemerintah – sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2017 terjadi kembali pada tahun ini. Mispersepsi ini mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pemberian pelayanan pemerintahan terkait proses permohonan suaka oleh imigran terhadap pemerintah.

Persamaan persepsi merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pelayanan publik karena, tanpa adanya persamaan tersebut, bisa jadi perlakuan pelayanan di satu tempat tidak sama dengan yang lainnya atau justru tidak terdapat kejelasan prosedur, waktu tunggu, dan, bahkan, siapa pihak yang sebenarnya berwenang menyelenggarakan hal tersebut. Hal inilah yang kemudian terjadi dalam penanganan imigran, pengungsi, dan pencari suaka.

Setidaknya, terdapat dua indikator menarik yang melatarbelakangi lambatnya penanganan imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Yang pertama adalah miskonsepsi tentang siapa sebenarnya yang dapat disebut sebagai imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Keberadaan miskonsepsi ini nyata dengan adanya fakta bahwa ketiganya ditempatkan di tempat yang sama, yakni di Rudenim yang seharusnya hanya untuk para Imigran.

Meminjam pernyataan Thomas Varga, Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, imigran merupakan warga negara asing yang datang ke Indonesia atau sebaliknya. Mereka datang dengan berbagai alasan – mulai dari ekonomi, keluarga, penugasan, maupun ingin menetap. Sementara, pengungsi adalah mereka yang lari dari negara asalnya ke suatu negara lain untuk menjalani hidup yang lebih layak. Apabila dicermati, kata “lari” di sini menunjukkan adanya persekusi (penganiayaan) di negara asal sebagai faktor pembeda antara imigran dengan pengungsi.

Bila demikian, lantas, bagaimana kedudukan pencari suaka? Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi tetapi permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Dapat dibayangkan bahwa ketidaksamaan persepsi ini kemudian melahirkan miskonsepsi dan miskonsepsi dan berujung pada ketidakpastian dalam pelayanan publik. Pelayanan yang seharusnya cepat dan efisien menjadi lama dan bertele-tele – mengakibatkan keterlambatan pemenuhan pelayanan bagi yang membutuhkan.

Maka dari itu, untuk menyamakan persepsi, pertama-tama harus ada kepastian hukum yang dapat dijadikan landasan berpikir sekaligus menjadi landasan pelaksanaan pelayanan publik. Inilah indikator yang kedua, yakni masih absennya kepastian hukum.

Hingga tahun 2019, Indonesia belum meratifikasi Geneva Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees 1951 dan New York Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. Akibatnya, secara praktik hukum internasional, Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan Refugee Status Determination (RSD) atau Prosedur Penentuan Status Pengungsi.

Dengan tidak diratifikasinya instrumen internasional, persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam memberikan pelayanan RSD kepada para pencari suaka. Penentuan status (RSD) yang hanya dapat dilakukan oleh UNHCR juga memperparah keadaan karena, dengan tidak adanya lembaga lain yang berwenang, pelayanan terhadap para pencari suaka ini akan memakan waktu yang lama.

Sementara, dengan lamanya waktu tunggu, secara tidak langsung ketentuan HAM baik nasional maupun internasional, serta kebiasaan internasional terkait pengungsi – yakni “menghormati hak asasi manusia” dan juga “pelayanan yang baik berstandar internasional” telah dilanggar.

Oleh sebab itu, dua indikator inilah yang sesungguhnya harus diperhatikan untuk melancarkan penanganan terhadap imigran, pengungsi, dan pencari Suaka. Setidaknya, apabila terdapat payung hukum, maka ada kepastian hukum.

Kepastian hukum kemudian menumbuhkan persamaan persepsi dan titik terang dalam penanganan isu yang selanjutnya menelurkan realisasi pelayanan publik terhadap imigran, pengungsi, dan pencari suaka yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, dengan efisiennya pelayanan, pencegahan akan kejadian yang sama dapat dilakukan.

Besar harapan agar pemerintah berkenan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan politik dan memulai memikirkan kepentingan kemanusiaan dan pendekatan yang humanis terhadap para pengungsi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Tulisan milik Agung Trisna, Nugroho Adhi, Agnes Maria, dan Priscentia; mahasiswa-mahasiswi Hukum di Universitas Gadjah Mada

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

YUNANI – Sebuah bom aktif seberat 250 kg, sisa Perang Dunia II,  ditemukan di kedalaman lima meter ketika  dilakukan penggalian untuk pembangunan stasiun bahan bakar di Kota Thessaloniki, Yunani, pekan lalu.

Untuk menjinakkan bom aktif ini, ribuan warga  terpaksa dievakuasi dari tempat tinggal mereka di Thessaloniki, sebagaimana diberitakan Reuters, (12/2/2017).

Dilaporkan, terdapat sekitar 72.000 warga yang tinggal dalam radius 2 km dari lokasi penemuan bom. Mereka diminta mengungsi sementara selama berlangsung penjinakan bom, yang lamanya sekitar enam jam. Ini proses evakuasi terbesar dalam sejarah Yunani. Banyak bus dikerahkan untuk mengangkut warga dari tempat tinggalnya  ke berbagai tempat pengungsian, seperti stadion.

Berdasarkan penjelasaan Kementerian Imigrasi, sejumlah imigran dan pengungsi yang tinggal di tenda dekat sebuah pabrik yang terbengkelai, juga dievakuasi. Mereka dibawa menuju sebuah museum di Thessaloniki.

Banyak ahli dari pihak militer berusaha menjinakkan bom di lokasi penemuan. Gubernur Apostolos Tzitzikostas dengan tegas mengatakan, kami sangat siap menjinakkan bom. “Kami  meminta setiap penduduk tenang. Tidak ada alasan untuk panik, tidak ada bahaya,” katanya.

Sebelumnya, pada Desember 2016, sebuah bom seberat 1,8 ton, yang juga sisa Perang Dunia II, ditemukan di tengah Kota Augsburg, Jerman. Untuk penjinakan bom ini sebanyak 54 ribu warga mengungsi. Bom itu ditemukan di tengah proyek konstruksi.

Lebih dari 70 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II ternyata bom itu belum meledak dan ditemukan terkubur di wilayah Jerman. Bom ini adalah sisa-sisa pemboman intensif oleh pasukan Sekutu,  yang saat itu melawan Nazi Jerman.

Seperti diketahui, Perang Dunia II berlangsung pada 1939-1945. Perang global  yang diperkirakan menewaskan lebih dari 70 juta orang itu disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Perang ini melibatkan banyak sekali negara,  termasuk semua kekuatan besar, dengan membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yakni Sekutu dan Poros. (Berbagai sumber/E19)