PinterPolitik.com 

Isu imigran tampaknya akan selalu menjadi perbincangan panas di negara-negara Eropa. Sebagai kelompok minoritas, seringkali imigran menjadi korban diskriminasi dan rasisme di negara-negara Benua Biru. 

Hal ini, misalnya, dialami oleh seorang remaja laki-laki Prancis keturunan Aljazair bernama Nahel Merzouk. Pada tanggal 27 Juni 2023 tepatnya di kota Nanterre, ia ditembak oleh seorang polisi saat mengemudikan mobilnya dengan sebab yang masih simpang siur. Tentu karena masing-masing pihak besebarangan memiliki preferensi informasinya.  

Dalam waktu singkat kejadian itu, protes besar membara di beberapa kota Prancis seperti Lyon, Marseille, Toulouse, hingga pinggiran Paris. Demonstran yang sebagian besar adalah anak muda dari golongan kelas bawah dan imigran memprotes kekerasan yang dianggap bernuansa rasisme oleh aparat kepolisian. 

Kerusuhan yang disertai dengan aksi penjarahan ini sendiri mengakibatkan lebih dari 1.300 demonstran yang mayoritas merupakan anak muda ditahan dan 250 polisi terluka.

Chaos yang semakin meluas akhirnya membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron terpaksa menunda kunjungan dinasnya ke Belgia dan Jerman. Para demonstran yang sebagian merupakan imigran menuntut Macron menjawab permasalahan diskriminasi sistemik di Prancis. 

Di tengah tuntutan tersebut, politisi dari partai sayap kanan dari negara-negara Eropa justru menyalahkan imigran sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi di Negara Menara Eiffel. 

Misalnya, tokoh populis sekaligus lawan politik Macron, Marine Le Pen dari partai National Rally menyalahkan pemerintah Prancis yang membiarkan para imigran masuk.  

“Kenyataannya adalah Anda (pemerintah) tidak ingin mendengar peringatan dari kami (partai National Rally), kita perlu menghentikan para imigran anarkis” ucap Le Pen dalam pidato di parlemen Prancis seminggu setelah peristiwa kerusuhan pecah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Italia Nicola Molteni yang juga merupakan anggota partai beraliran sayap kanan Lega Nord. Ia meminta agar Uni Eropa belajar dari kasus kerusuhan yang terjadi di Prancis untuk semakin memperketat kuota masuk para imigran ke Eropa. 

Da juga menilai kebijakan asimilasi dan integrasi yang selama ini dijalankan oleh Uni Eropa terbukti gagal. 

Alih-alih membuat publik di Eropa semakin sadar atas kasus kekerasan dengan diskriminasi tampaknya kasus imigran justru seringkali dijadikan bahan politik oleh para politisi sayap kanan.  

Lantas, bagaimana masa depan para imigran di Eropa pasca kerusuhan besar yang melanda Prancis beberapa waktu lalu?  

Tidak Mungkin Bisa Akur? 

Selama ini para politisi partai sayap kanan di Eropa menganggap imigran sebagai kelompok yang memiliki sifat “antagonis” atau berlawanan dengan nilai-nilai budaya lokal. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ayhan Kaya dan Aysa Tecmen berjudul Europe versus Islam?: Right-wing populist discourse and the construction of a civilizational identity para politisi partai sayap kanan seringkali memberikan sentimen negatif terhadap para imigran terutama yang berasal dari negara Timur Tengah. Mulai dari beban ekonomi, otoritarianisme, hingga terorisme. 

Penggambaran imigran sebagai ancaman terhadap tatanan nilai masyarakat Eropa bahkan tak jarang disebut sebagai bentuk proses demonisasi. 

Sosiolog asal Amerika Serikat (AS) Erving Goffman dalam bukunya berjudul Stigma: Notes on the management of spoiled identity mendefinisikan demonisasi sebagai sikap ketidakpercayaan terhadap keberadaan individu atau kelompok tertentu yang dianggap antagonis, berbahaya, mengganggu dan tidak bermoral (others). 

Sementara itu, Michal Krzyżanowski dalam jurnalnya yang berjudul Discursive shifts and the normalisation of racism: Imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism menyebut sentimen negatif yang diberikan oleh partai-partai sayap kanan di Eropa terhadap para imigran merupakan usaha dalam menciptakan ketakutan di masyarakat.  

Hal itu seolah mengingatkan kembali dengan apa yang dikemukakan Cendekiawan Inggris David Herbert. 

Dalam bukunya berjudul Handbook of Religion and Political Parties, Herbert mengatakan ketakutan atas ancaman imigran yang dianggap merusak tatanan nilai budaya Eropa menjadi kekuatan politik baru bagi partai sayap kanan.  

Herbert di dalam bukunya itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa timbulnya rasa takut terhadap ancaman masuknya imigran membuat partai sayap kanan mendapatkan impresi positif dari masyarakat mayoritas sebagai “pelindung Eropa”. 

Narasi diskriminasi dengan disertai sentimen negatif yang dilakukan oleh politisi dari partai sayap kanan kemudian mempengaruhi kehidupan para imigran di Eropa. 

Pengalaman diskriminasi sendiri agaknya menghambat para imigran untuk menyesuaikan diri dengan nilai budaya masyarakat lokal. 

Dalam beberapa kasus, tak jarang ditemukan sikap para imigran yang seolah “tidak menghormati” budaya dimana mereka tinggal. 

Beberapa waktu lalu, misalnya, muncul video yang sempat viral di internet dimana seorang murid laki-laki imigran Muslim di Norwegia menolak bersalaman dengan seorang guru perempuan. Video tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di warganet.  

Pertentangan yang terjadi antara partai sayap kanan dengan para imigran di Eropa kemudian berujung pada timbulnya konflik budaya. 

Kriminolog asal Amerika Serikat Thorsten Sellin dalam teorinya conflict of conduct norm menjelaskan sebuah konflik dapat muncul sebagai akibat dari bertemunya dua kebudayaan yang berbeda di dalam satu wilayah. 

Pertentangan konflik budaya antara masyarakat lokal Eropa dengan imigran tampaknya sudah menjadi konsekuensi bagi masyarakat dengan karakteristik plural. 

Akan tetapi, di balik kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya lokal mengapa praktik diskriminasi terhadap para imigran di Eropa seolah begitu “lestari”?

Ilusi Bahaya Imigran? 

Marginalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh para imigran di Eropa membuat mereka seringkali terlibat dalam aksi protes agar pemerintah setempat memperhatikan hak-hak mereka.  

Para imigran kerap kali memanfaatkan identitas kolektif sebagai sumber daya politik untuk memobilisasi aksi protes mereka sebagai minoritas dan korban. 

Dalam banyak kasus, meskipun para imigran tidak memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan politik formal seperti memilih presiden, aksi protes yang dilakukan mereka dapat menjadi sumber daya politik baru.  

Ilmuwan politik asal AS Melissa Harris-Perry berpendapat, ketika seorang politisi mampu mengartikulasikan kepentingan dan pengalaman kelompok minoritas, maka ia akan mendapat dukungan dari kelompok tersebut. 

Melihat potensi imigran sebagai sumber daya untuk mendongkrak elektabilitas seorang politisi atau partai, banyak partai bernuansa kiri di Eropa berusaha mengooptasi kepentingan kelompok minoritas ini.  

Preseden atas postulat itu, misalnya, datang ketua dari partai sayap kiri Prancis La France Insoumise Luc Melenchon. Dirinya menganggap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah pemberontakan dari kelompok kelas bawah.  

Partai yang kental dengan sosialisme ini juga mengkritik kegagalan pemerintah Prancis dalam menuntaskan masalah sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi sehingga menimbulkan kekecewaan berupa protes besar di kalangan para imigran. 

Fenomena itu sejalan dengan analisis ilmuwan politik asal AS Robert Alan Dahl  dalam bukunya yang berjudul Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent.  

Dahl menggunakan istilah kooptasi yang digunakan sebagai strategi oleh politisi untuk mendapatkan dukungan baru dari kelompok yang dapat menjadi oposisi atau ancaman bagi lawan politiknya.  

Dahl secara lebih lanjut menjelaskan kooptasi dilakukan dengan memberikan keuntungan seperti sumber daya atau posisi otoritas tertentu terhadap kelompok yang dianggap dapat menjadi oposisinya. 

Bagaimana meningkatnya ketidaksukaan dari partai sayap kanan seperti National Rally pimpinan Marine Le Pen terhadap para imigran pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tampak membuatnya menjadi “masuk akal”. 

Partai-partai sayap kanan tidak lagi melihat imigran sebagai ancaman hanya karena dapat menciptakan kerusuhan tetapi juga sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas lawan politik mereka terutama dari kalangan kelompok partai kiri. 

Di tengah isu imigran yang saat ini terus dipolitisasi baik dari kelompok kanan dan kiri, belum ada langkah konkret dalam menyelesaikan masalah diskriminasi di Eropa.  

Kasus kerusuhan besar di Perancis beberapa waktu lalu tampaknya belum cukup untuk menyadarkan Eropa sebagai benua yang dikenal menjunjung tinggi HAM atas urgensinya terhadap masalah imigran.  (F92) 

PinterPolitik.com

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengajukan pengunduran diri setelah memimpin “Negeri Kincir Angin” itu sejak Oktober 2011 lalu. Pengunduran diri ini buntut dari krisis politik dengan partai pendukungnya di parlemen.

Rutte menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda, dan kedua terlama di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hungaria.

Rutte kabarnya memberikan usul untuk membatasi kerabat pengungsi perang masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka.

Hal itu guna mengekang jumlah pencari suaka setelah kejadian tahun lalu, dimana pusat migrasi yang penuh sesak mengakibatkan seorang bayi meninggal dan ratusan orang terpaksa tidur di tempat terbuka.

Namun, karena tak kunjung ditemukan kata sepakat dengan para partai pendukungnya di parlemen membuat Rutte memilih untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.

Rutte menilai sulit untuk dirinya menemukan kata sepakat jika melihat pandangan partai-partai itu.

Koalisi partai pendukung Rutte di parlemen Belanda memiliki pandangan lain atas apa yang harus dilakukan terhadap para imigran.

Seperti negara-negara lain di Eropa, Belanda kini sedang mencari cara untuk mengendalikan jumlah migran yang disebabkan karena semakin banyak orang yang mencoba menyeberangi Mediterania.

Permohonan suaka di Belanda melonjak hingga mencapai lebih dari 46 ribu pada tahun lalu. Bahkan, pemerintah Belanda memperkirakan dapat menjadi 70 ribu dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 lalu.

Masalah ini sangat mengganggu koalisi empat partai Belanda. Rutte mengatakan bahwa sudah menjadi fakta politik partai-partai koalisi memiliki perbedaan dalam masalah ini.

Sebelumnya, permasalahan terkait imigran ini juga menimpa negara Eropa lain, seperti Prancis dan Swedia.

Melihat hal itu, bukan tidak mungkin apa yang dialami oleh Mark Rutte akan juga dialami oleh kepala pemerintahan negara Eropa lain.

Lalu, mengapa persoalan imigran menjadi krisis yang seakan tidak kunjung usai sejak 2015 bagi negara-negara Eropa?

Chauvinisme Bangsa Eropa?

Eropa merupakan salah satu benua dengan kemajuan peradaban terbaiknya. Namun, karena kemajuan itu pula yang kemudian jamak dinilai menjadikan bangsa Eropa menganggap bangsa mereka superior.

Persepsi ini yang kemudian tampaknya membuat bangsa Eropa tak jarang dianggap melakukan hal-hal diskriminatif kepada mereka yang bukan berasal dari keturunan Eropa.

Untuk menjelaskan fenomena itu, Laurenz Ennser-Jedenastik dalam tulisannya yang berjudul Welfare Chauvinism in Populist Radical Right Platforms: The Role of Redistributive Justice Principles memperkenalkan konsep welfare chauvinism atau chauvinisme kesejahteraan.

Welfare chauvinism adalah pandangan politik yang mempromosikan nativisme sebagai prinsip pengorganisasian utama dari kebijakan sosial.

Dalam pandangan welfare chauvinisim, manfaat kesejahteraan harus diarahkan terutama kepada anggota kelompok pribumi. Sebaliknya, anggota kelompok luar non-pribumi harus menerima dukungan sosial yang terbatas, itu pun jika ada.

Dengan adanya pandangan chauvinisme semacam ini menjadikan Eropa gagal dalam mengintegerasikan para imigran. Imigran dianggap sebagai sebuah ancaman terutama yang berasal dari luar Eropa.

Kegagalan itu yang kemudian jamak dinilai menjadi sasaran empuk para kelompok sayap kanan untuk menekan pemerintah.

Judy Dempsey dalam tulisannya yang berjudul Is Migration Europe’s Achilles Heel? menjelaskan bahwa kegagalan Eropa untuk membentuk kebijakan migrasi dan suaka yang efektif merusak integrasi Eropa dan menguntungkan kelompok sayap kanan.

Kerumitan ini membuat hampir tidak mungkin bagi politisi untuk mencapai solusi dengan kelompok yang memandang masalah ini dengan sangat berbeda. Kompromi apa pun tampaknya sulit dicapai.

Partai VVD yang dipimpin Rutte adalah partai terbesar dalam koalisi empat partai. Namun, dua mitra koalisinya yang merupakan sebuah partai demokrat Kristen menentang proposal yang diajukan Rutte.

Suaka dan migrasi memang menjadi masalah bagi Rutte karena adanya tekanan kelompok sayap kanan di Belanda, seperti Geert Wilders yang menimbulkan ancaman politik terhadap partainya.

Kompromi yang sulit tercapai itu lah yang kiranya menjadi faktor Mark Rutte mundur dari jabatannya dan bukan tidak mungkin akan disusul oleh kepala pemerintahan negara Eropa lainnya.

Padahal, jika kita lihat dalam era globalisasi ini, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan lebih baik.

Eropa umumnya mendapat manfaat yang tidak proporsional dari integrasi ekonomi yang terkandung dalam proses globalisasi ini.

Eropa tidak dapat begitu saja mengabaikan fakta bahwa orang akan terus melintasi perbatasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Melindungi perbatasan eksternal Eropa tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan hak dan nyawa para imigran.

Melihat munculnya penolakan hingga anggapan dari masyarakat Eropa bahwa imigran adalah sebuah ancaman, muncul pertanyaan menarik, benarkah imigran akan menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara Eropa?

Isu Sekuritisasi

Isu keamanan selalu menjadi isu yang diangkat oleh kelompok sayap kanan di Eropa yang menolak gelombang imigran.

Isu keamanan semacam ini dijelaskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde dalam bukunya yang berjudul Security: A New Framework for Analysis menggunakan konsep sekuritisasi.

Sekuritisasi adalah proses perubahan subjek menjadi persoalan keamanan oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan.

Isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu ancaman militer yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Namun, merupakan isu ketika seseorang berhasil mengubah suatu isu menjadi persoalan hidup dan mati, atau eksistensial.

Studi sekuritisasi berusaha memahami siapa yang melakukan (pelaku), atas dasar apa (ancaman), untuk siapa (objek acuan), mengapa, bagaimana hasilnya, dan apa saja syaratnya.

Berkaca dari penjelasan tersebut, kiranya kecemasan negara-negara Eropa terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh para imigran mempunyai beberapa alasan.

Diantaranya, berbagai aksi teror yang terjadi di Eropa belakangan ini tampaknya menjadi alasan bagi negara-negara Eropa untuk menolak gelombang para imigran yang datang ke Eropa.

Hingga kemudian kecemasan masyarakat Eropa itulah yang tampaknya dijadikan suatu isu eksistensial oleh politisi-politisi sayap kanan Eropa.

Padahal, imigran yang melakukan aksi teror di Eropa hanya sebagian kecil dari mereka yang justru mengharapkan kehidupan yang lebih baik di Eropa.

Bahkan, dalam beberapa kasus aksi teror di Eropa pelaku juga berasal dari mereka yang sudah lama tinggal di Eropa.

Namun, karena melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Eropa terhadap imigran yang ditambah pengaruh oleh pemahaman radikal tampaknya membuat mereka melakukan aksi teror.

Eropa kiranya harus cepat menemukan kebijakan yang tepat terkait imigran. Hal ini agar adanya keamanan bagi baik masyarakat Eropa atau para imigran itu sendiri.

Jika kebijakan yang tepat itu tak segera ditemukan, bukan tidak mungkin korban jabatan politik karena kegagalan menemukan solusi politik selain Mark Rutte akan kembali bertambah. (S83)

PinterPolitik.com

Jagat sosial media digemparkan dengan berita wisatawan asal Amerika Serikat Kristen Gray yang mengulas kemudahan tinggal di Bali selama pandemi Covid-19. Pengalamannya tersebut dibukukan dalam bentuk teks digital yang berjudul Our Bali Life is Yours.

Buku ini diperjualbelikan seharga US$ 30 atau setara dengan Rp.400 ribu, harga yang cukup fantastis sekaligus miris. Dalam buku tersebut, Kristen Gray menggambarkan suasana dan kemudahan tinggal di Bali selama pandemi.

Menurutnya, kehidupan di Bali hanya memerlukan biaya yang sedikit dan sebagai warga asing mendapatkan keistimewaan khusus dari sisi regulasi ,seperti perpanjangan visa kunjungan dan kesempatan bekerja melalui jalur ilegal. Tentu, hal ini membuat pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Bali geram.

Akan tetapi, jika menilik ke belakang, kasus wisatawan asing yang mengambil keuntungan dari masa liburan di Bali bukan sekali ini terjadi. Lantas, pantaskah publik geram dengan Kristen Gray atau ini merupakan salah satu dari sekian kasus kelalaian pihak imigrasi dan bukti dari wajah pariwisata Bali saat ini ?

Bali layak disematkan sebagai pulau eksotis, perpaduan keindahan alam dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat menjadikan wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata favorit dunia. Beberapa survei menyebutkan Bali adalah tempat liburan idaman dan terbaik dunia. Menilik sejarah, dalam rentang waktu abad ke-17 sampai abad ke-19 Bali dikenal sebagai pemasok budak terbesar di Indonesia.

Hal ini dikukuhkan dalam tulisan Michel Picard yang berjudul Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata (2006) menggambarkan bahwa karakteristik rakyat Bali yang tangguh membuat budak menjadi komoditi ekspor utama pada saat itu. Hal ini turut didorong atas kebutuhan tenaga kerja VOC. Terdapat 9000 budak di Batavia berasal dari Bali.

Kekejaman kolonial tidak berhenti di perbudakan saja. Pasca runtuhnya rezim VOC di Indonesia, Belanda yang merasa masih berkuasa melakukan tindakan represif di hampir seluruh wilayah Nusantara tak terkecuali Bali.

Perang antara pihak koloni dengan masyarakat pun tidak dapat dihindarkan, taruhannya ribuan rakyat mati secara mengenaskan. Tindakan Belanda mendapat sorot dunia internasional.

Citra Belanda sebagai bangsa moderat berada di ujung tanduk. Politik kamuflase menjadi pilihan Belanda untuk mengembalikan citra bangsa. Selanjutnya, pihak kolonial mengenalkan konsep Baliseering atau pengembangan budaya lokal Bali yang menjadi cikal bakal konsep kepariwisataan pulau Dewata.

Secara sederhana sejak konsep tersebut dikenalkan masyarakat lokal Bali merasa bangga akan identitas leluhur, adat istiadat dan budaya mereka. Keunikan budaya Bali ini pun menarik warga asing untuk datang berlibur ke Bali. Awal tahun 1920 menjadi momentum awal konsep pariwisata hadir di Bali. Hal ini didukung oleh kebijakan Presiden Soekarno dan Soeharto yang menjadi pendulum komersialisasi Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia.

Dalam artikel Turismemorfosis: Tahapan selama seratus tahun perkembangan dan prediksi pariwisata Bali (2007),dijelaskan bahwa dari awal pariwisata Bali adalah proyek merchant capitalism kolonial yang selanjutnya dilanggengkan oleh rezim pemerintah Indonesia. Pembangunan hotel, resor, bandara, transportasi secara masif membawa Bali ada era baru, komersialisasi pariwisata budaya. Kedatangan wisatawan secara masif dan kontinu menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama Bali.

Narasi no tourist no money pun menguat. Dependensi Bali atas pariwisata dapat dilihat ketika masa pandemi Covid-19 di mana perekonomian Bali mengalami penurunan tajam -10,98% pada triwulan II 2020. Pemerintah Provinsi Bali menyebutkan kerugian yang ditanggung akibat Covid-19 mencapai Rp.9,7 triliun setiap bulan. Kondisi demikian membuat Bali lumpuh seketika.

Fenomena Kristen Gray menggambarkan dua dimensi yang saling terkait. Pertama, depedensi Bali terhadap pariwisata khususnya wisatawan asing telah mengakar jauh bahkan menjadi sebuah kultusan. Wisatawan asing yang mengambil keuntungan dengan pekerjaan secara ilegal banyak terjadi di Bali.

Sebagai contoh, pada Agustus 2020 wisatawan asal Italia Eros Firrari menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja dan menghasilkan pundi uang dengan membuka konsultasi spiritual secara daring.  Hal ini bertentangan dengan pasal 122 ayat 1 juncto pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang keimigrasian.

Kasus serupa tidak sekali dua kali terjadi, jika melihat Bali secara keseluruhan dapat ditemukan beberapa wisatawan asing yang mengais pundi-pundi secara ilegal. Posisi dilematis masyarakat Bali pun tak dapat dihindarkan, pada satu sisi Bali butuh wisatawan untuk menarik roda perekonomian namun di sisi lain perilaku melanggar peraturan yang kerap dilakukan oleh wisatawan tidak dapat diabaikan.

Kedua, dalam bukunya, Kristen Gray menyinggung jalur khusus imigrasi Indonesia yang dapat memudahkan perpanjangan visa. Indikasi praktik korupsi keimigrasian Indonesia pun tidak dapat dihindarkan.

Berkaca pada kasus sebelumnya, sebut saja korupsi yang dilakukan oleh pegawai imigrasi kota Mataram dengan memeras sejumlah wisatawan asing yang menyalahi visa kunjungan untuk kepentingan pekerjaan tahun 2019. Para petugas imigrasi meminta sejumlah uang pelicin untuk memudakan proses pelanggaran dan mobilitas wisawatan.

Terungkapnya kasus tersebut menjadi satu dari sekian realita korupsi lembaga pelayanan masyarakat di Indonesia. Korupsi selayaknya menjadi sebuah budaya tersendiri di Indonesia.

Samuel P. Hamington (2000) menyebutkan faktor utama yang mendorong kemajuan sebuah bangsa adalah kebudayaan. Budaya didefinisikan sebagai nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga yang lazim di masyarakat.

Tindak korupsi di bangsa ini selayaknya telah menjadi suatu budaya yang diakui ataupun tidak telah mengakar menjadi budaya Indonesia. Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (1974) menyebutkan alasan korupsi berurat-akar dan menjadi budaya baru di Indonesia yaitu mental suka menerabas yang berkembang di semua sendi dan lapisan kehidupan masyarakat Indonesia.

Mental suka menerabas diterjemahkan sebagai mental pamer kekayaan tanpa peduli cara mendapatkannya. Maka dari itu menghalalkan segala cara dilakukan untuk memupuk kekayaan pribadi dan golongan menjadi jamak.

Pengalaman dan tulisan Kristen Gray selayaknya ditelusuri lebih lanjut, apakah benar praktik pembukaan jalur khusus bagi wisatawan asing yang berpundi dilakukan oleh pihak imigrasi? Kebijakan deportasi yang dijatuhkan bukan solusi akhir. Meminjam pepatah lama “gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan terlihat”, sejatinya fenomena Kristen Gray menjadi momentum hiatus pariwisata Indonesia. Perlu kembali merefleksikan arah, bentuk, model dan sistem pariwisata yang sesuai diterapkan di Indonesia.

Sekalipun pariwisata sendiri merupakan fenomena politik penguasa dan kapital, dalam hal ini, masyarakat sendiri perlu menjadi penggerak perubahan model pembangunan pariwisata yang berakar dari nilai-nilai bangsa kolonial. Pariwisata yang dikonstruksikan untuk kepentingan kapital pada waktunya nanti membawa Bali pada kejenuhan. Dengan demikian, perlu redefinisi pariwisata Indonesia terkhusus di Bali.

Tulisan milik Dyah Nurnaningtyas, Mahasiswi S-2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa saat yang lalu, ramai diberitakan oleh berbagai media tentang ramainya pencari suaka yang terlunta-lunta, bahkan hidup tanpa perhatian pihak terkait di Jakarta, terutama di daerah Kalideres – di mana para pengungsi dan imigran pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Lebih mirisnya lagi, para pengungsi tersebut telah menghuni Rudenim tersebut selama lebih dari setahun tanpa sedikitpun kepastian mengenai nasib mereka. Kondisi yang sama pernah meraih perhatian publik, tepatnya pada tahun 2017 lalu, akibat terlampau banyak pengungsi yang berdiam, bahkan mendirikan tenda di trotoar Jl. Peta Selatan. Kini, trotoar tersebut telah dirapikan oleh pemerintah terkait tetapi masih saja terlihat beberapa pengungsi dengan wajah termangu di seberang jalan, seperti menantikan sesuatu.

Penderitaan para pengungsi tersebut seakan semakin berat tatkala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan bantuan makanan dan shelter penampungan bagi para pengungsi pencari suaka sejak 31 Agustus 2019 yang berarti bahwa mereka telah terkatung-katung menunggu kepastian izin suaka sejak awal bulan September 2019.

Umumnya, pengungsi yang bermukim di Kalideres merupakan pengungsi yang datang dari dua benua, yaitu Asia – khususnya Asia Selatan dan Timur Tengah – dan Afrika. Mereka pergi mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terdampak konflik dengan harapan mencari kehidupan yang baru dan layak di negara-negara lain, terutama Australia. Namun, masalah mereka temui ketika pemerintahan Australia telah memperketat peraturan imigrasi mereka sehingga mempersulit para pencari suaka yang pada akhirnya terpaksa menghentikan langkah mereka di Indonesia.

Dilansir dari sejumlah media, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan bahwa mereka tetap memberi bantuan kepada para pencari suaka tetapi Pemprov menyerahkan kembali para pencari suaka ini kepada UNHCR (Komisioner Perserikatan Bangsa Bangsa untuk para pengungsi) dan menanti arahan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, pihak Pemprov sendiri masih mengadakan negosiasi bersama para pihak terkait. Beberapa di antaranya adalah UNHCR, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Apabila kita menilik lebih lanjut, patut kita ketahui bahwa pemberian suaka terhadap imigran yang datang dari daerah konflik ialah wewenang dari pemerintah pusat untuk memberi status kepada para imigran dan, bahkan, memberi mereka kewarganegaraan. Yang menjadi titik masalah ialah lambannya respons dari penyedia layanan publik sehingga mengakibatkan membludaknya jumlah pemohon suaka yang menunggu kepastian.

Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, disinyalir terdapat mispersepsi antara pelaksana pelayanan publik – dalam hal ini pemerintah – sehingga kondisi yang terjadi pada tahun 2017 terjadi kembali pada tahun ini. Mispersepsi ini mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pemberian pelayanan pemerintahan terkait proses permohonan suaka oleh imigran terhadap pemerintah.

Persamaan persepsi merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pelayanan publik karena, tanpa adanya persamaan tersebut, bisa jadi perlakuan pelayanan di satu tempat tidak sama dengan yang lainnya atau justru tidak terdapat kejelasan prosedur, waktu tunggu, dan, bahkan, siapa pihak yang sebenarnya berwenang menyelenggarakan hal tersebut. Hal inilah yang kemudian terjadi dalam penanganan imigran, pengungsi, dan pencari suaka.

Setidaknya, terdapat dua indikator menarik yang melatarbelakangi lambatnya penanganan imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Yang pertama adalah miskonsepsi tentang siapa sebenarnya yang dapat disebut sebagai imigran, pengungsi, dan pencari suaka. Keberadaan miskonsepsi ini nyata dengan adanya fakta bahwa ketiganya ditempatkan di tempat yang sama, yakni di Rudenim yang seharusnya hanya untuk para Imigran.

Meminjam pernyataan Thomas Varga, Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, imigran merupakan warga negara asing yang datang ke Indonesia atau sebaliknya. Mereka datang dengan berbagai alasan – mulai dari ekonomi, keluarga, penugasan, maupun ingin menetap. Sementara, pengungsi adalah mereka yang lari dari negara asalnya ke suatu negara lain untuk menjalani hidup yang lebih layak. Apabila dicermati, kata “lari” di sini menunjukkan adanya persekusi (penganiayaan) di negara asal sebagai faktor pembeda antara imigran dengan pengungsi.

Bila demikian, lantas, bagaimana kedudukan pencari suaka? Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi tetapi permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Dapat dibayangkan bahwa ketidaksamaan persepsi ini kemudian melahirkan miskonsepsi dan miskonsepsi dan berujung pada ketidakpastian dalam pelayanan publik. Pelayanan yang seharusnya cepat dan efisien menjadi lama dan bertele-tele – mengakibatkan keterlambatan pemenuhan pelayanan bagi yang membutuhkan.

Maka dari itu, untuk menyamakan persepsi, pertama-tama harus ada kepastian hukum yang dapat dijadikan landasan berpikir sekaligus menjadi landasan pelaksanaan pelayanan publik. Inilah indikator yang kedua, yakni masih absennya kepastian hukum.

Hingga tahun 2019, Indonesia belum meratifikasi Geneva Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees 1951 dan New York Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. Akibatnya, secara praktik hukum internasional, Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan Refugee Status Determination (RSD) atau Prosedur Penentuan Status Pengungsi.

Dengan tidak diratifikasinya instrumen internasional, persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam memberikan pelayanan RSD kepada para pencari suaka. Penentuan status (RSD) yang hanya dapat dilakukan oleh UNHCR juga memperparah keadaan karena, dengan tidak adanya lembaga lain yang berwenang, pelayanan terhadap para pencari suaka ini akan memakan waktu yang lama.

Sementara, dengan lamanya waktu tunggu, secara tidak langsung ketentuan HAM baik nasional maupun internasional, serta kebiasaan internasional terkait pengungsi – yakni “menghormati hak asasi manusia” dan juga “pelayanan yang baik berstandar internasional” telah dilanggar.

Oleh sebab itu, dua indikator inilah yang sesungguhnya harus diperhatikan untuk melancarkan penanganan terhadap imigran, pengungsi, dan pencari Suaka. Setidaknya, apabila terdapat payung hukum, maka ada kepastian hukum.

Kepastian hukum kemudian menumbuhkan persamaan persepsi dan titik terang dalam penanganan isu yang selanjutnya menelurkan realisasi pelayanan publik terhadap imigran, pengungsi, dan pencari suaka yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, dengan efisiennya pelayanan, pencegahan akan kejadian yang sama dapat dilakukan.

Besar harapan agar pemerintah berkenan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan politik dan memulai memikirkan kepentingan kemanusiaan dan pendekatan yang humanis terhadap para pengungsi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Tulisan milik Agung Trisna, Nugroho Adhi, Agnes Maria, dan Priscentia; mahasiswa-mahasiswi Hukum di Universitas Gadjah Mada

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir Juli dan awal Agustus 2019 ini dunia kembali diguncang oleh rentetan penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat (AS), seperti yang terjadi di Gilro Garlic Festival, di El Paso, Texas, dan di Dayton, Ohio. Rentetan kejadian ini mempertegas ada pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah AS untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

Ada tiga alasan paling populer yang disebut-sebut menjadi penyebab bagi kejadian-kejadian tersebut, yakni regulasi senjata yang terlalu longgar, faktor mental, dan asupan ideologis. Regulasi bisa ditambal dengan mekanisme atau prosedur baru mengenai kepemilikan senjata yang lebih ketat. Gangguan jiwa, meskipun sulit, namun bisa diatasi dengan memberikan pendampingan dan pelayanan psikologis terhadap penduduk, khususnya anak-anak dan remaja yang berada di usia rentan secara berkala.

Masalah ini kemudian akan menjadi sangat sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS ketika sudah menyangkut aspek ideologis. Hal ini karena ideologi merupakan landasan atau cara berpikir seseorang dalam menyikapi sesuatu.

Artinya, ideologi bersifat abstrak dan sangat sulit untuk diidentifikasi sampai sesuatu yang dipicu oleh ideologi itu sendiri terjadi. Pemikiran juga tidak bisa dipenjarakan, terlebih lagi di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berpendapat seperti AS.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan ideologi apa yang menjadi penyebab rentetan penembakan ini terjadi, dan mengidentifikasi sebab-sebab utama berkembangnya ideologi ini di negara-negara Barat.

Great Replacement Theory

The Great Replacement Theory – teori konspirasi rasial dari kelompok nasionalis kulit putih yang dipopulerkan oleh Renaud Camus – telah menjadi perbincangan publik pada Maret 2019 lalu ketika terjadi penembakan di beberapa masjid di Selandia Baru. Pada saat itu, sesaat sebelum melancarkan aksi penembakan brutalnya, Brenton Tarrant lebih dulu menyebarkan manifestonya yang menyebut The Great Replacement Theory di akun media sosialnya.

Rosa Schwartzburg dalam tulisan opininya di The Guardian menjelaskan bahwa, secara sederhana, ada dua poin pokok dari teori ini. Pertama, identitas ‘barat’ sedang dalam ancaman akibat gelombang imigrasi yang masif dari negara-negara non-Eropa atau non-kulit putih yang nantinya dinilai dapat menggeser populasi orang kulit putih.

Kedua, perubahan ini telah dimainkan sedemikian rupa oleh ‘kelompok bayangan’ (shadowy group) sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk menguasai dunia dimana mereka akan menciptakan masyarakat yang homogen secara rasial.

Pemikiran ini kemudian terus berkembang dan menjadi landasan ideologis para ekstremis supremasi kulit putih yang melakukan aksi pembunuhan brutal. Anders Breivik, pembunuh massal di Norwegia dalam manifestonya mengungkapkan ketakutannya akan terjadinya pergantian populasi kulit putih menjadi kulit coklat dan hitam karena kedatangan imigran keturunan Afrika Utara dan Timur Tengah di Eropa.

Hal ini dilanjutkan oleh Brenton Tarrant, penembak massal Christchurch yang dalam manifestonya juga menyinggung tentang angka kelahiran. Manifesto Tarrant inilah yang kemudian menginspirasi pelaku pembunuhan massal di El Paso.

Secara garis besar, penulis berargumen bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab utama berkembangnya ideologi supremasi kulit putih ini, yaitu tingginya angka imigran non-Barat ke negara-negara Barat dan populisme sayap kanan oleh politisi negara-negara Barat untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Suburnya Angka Imigran

Revolusi Musim Semi Arab (Arab Spring), kehadiran ISIS, serta konflik yang tak henti-hentinya terjadi di Timur Tengah membuat angka pengungsi dan imigran dari negara-negara terdampak di Timur Tengah ke negara-negara Eropa melonjak. Puncaknya, pada tahun 2015, Eropa mengalami apa yang dikenal sebagai krisis pengungsi, di mana lonjakan angka imigran terjadi secara luar biasa. Menurut data International Organization for Migration (IOM) yang dihimpun oleh BBC pada tahun 2015, tercatat sekitar 1.006.000 orang melintasi perbatasan Uni Eropa secara ilegal.

Hal serupa terjadi di AS. Sejak lama, AS telah menjadi negara tujuan utama para imigran dan pengungsi dari seluruh dunia. Iming-iming “land of freedom” membuat AS menjadi negara yang terlihat paling menarik dibandingkan dengan negara lainnya bagi orang yang terjebak perang, krisis politik-ekonomi, hingga kriminalitas di negara asalnya. AS dipandang sebagai sebuah negeri utopia yang akan membangunkan mereka dari mimpi buruk yang mereka alami sehari-hari.

Menurut data Census Bureau, pada tahun 2016, angka imigran (legal dan ilegal) yang berasal dari Timur Tengah, Amerika Latin (selain Meksiko), Asia, dan Afrika Sub-Sahara yang tiba di AS meningkat secara signifikan. Sebaliknya, imigran yang berasal dari Meksiko, Eropa, dan Kanada justru menurun atau bahkan berkurang.

Lebih lanjut, Census Bureau memaparkan bahwa saat ini ada sekitar 43,7 juta imigran yang berada di AS, dan memprediksi akan terus melonjak dalam tahun-tahun yang akan datang. Pada 2060, diprediksi 78,2 juta imigran akan bermukim di negeri Paman Sam. Menurut data PBB, AS menjadi negara penampung imigran terbanyak pada 2015 dengan 48,2 juta jiwa – sekitar 15% dari populasi warga negaranya.

Tingginya angka imigran non-kulit putih di dua wilayah dengan mayoritas kulit putih menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat. Menurut penelitian lembaga think–tank asal Belgia, Bruegel, pada Januari 2018, ada dua faktor utama yang menjadi sebab negara Eropa sulit menerima imigran, yaitu ada anggapan dari masyarakat Eropa bahwa para imigran mendapatkan fasilitas dan keuntungan dari yang seharusnya didapat dan adanya sentimen bahwa imigran yang tiba merupakan orang-orang buangan tanpa keterampilan.

Sementara itu, penelitian Pew Research Center mencatat ada kenaikan signifikan pada tahun 2019 dari jumlah Republicans – sebutan untuk pendukung dan konstituen Partai Republik –yang menganggap AS mengambil resiko kehilangan identitas nasionalnya jika terlalu terbuka dengan imigran.

Berbagai dampak negatif dan sentimen yang muncul di tengah-tengah masyarakat memicu terjadinya berbagai aksi penolakan dan diskriminasi terhadap imigran. Masyarakat kulit putih merasa terancam dengan kehadiran imigran yang semakin hari terus bertambah dan membaur di lingkungan mereka. Hal ini diperparah dengan faktor kedua, yakni populisme sayap kanan yang digaung-gaungkan para politisi untuk mencapai kepentingan elektoral mereka.

Populisme Sayap Kanan

Status quo pada saat ini semakin panas dengan komentar-komentar pedas para politisi sayap kanan di negara-negara Barat yang terus mengobarkan semangat anti-imigran. Scott Morrison, Geert Wilders, Donald Trump, Matteo Slavini hingga Boris Johnson adalah beberapa politisi yang sukses merebut perhatian publik dengan mengobarkan semangat sayap kanan yang anti-imigran dan rasis. Bahkan, nama-nama di atas – kecuali Wilders – sukses merebut tampuk kepemimpinan di negaranya masing-masing.

Morrison, yang terpilih sebagai PM Australia pada 2018 lalu, pada tahun 2014 sempat terlibat dalam kontroversi mengenai pelarangan imigran di Nauru dan Manus yang hendak menuju ke pantai Australia. Pada saat bersamaan, Presiden AS Trump sudah begitu terkenal dengan retorika-retorika dan kebijakan anti-imigrannya.

Pelarangan untuk masuk ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim dan mengambil langkah luar biasa dengan melewati keputusan kongres demi meloloskan proposal pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko yang ditujukan untuk mengentikan imigran dari Amerika Selatan adalah di antaranya.

Sementara itu, populisme juga bangkit di berbagai negara besar Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Austria, dan sebagainya. Bahkan partai dan pemimpin yang berkuasa di negara-negara tersebut – kecuali Prancis dan Belanda – adalah partai-partai berhaluan sayap kanan yang dengan nyaring menyuarakan semangat anti-imigran. Partai Front Nasional di Prancis dan PVV di Belanda meskipun gagal menjadi penguasa namun mengalami peningkatan suara yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tumbuh suburnya partai sayap-kanan di berbagai negara Barat ini seolah-olah menjadi wadah bagi masyarakat yang kian jengah terhadap kebijakan imigrasi yang dianggap telah mengancam negaranya dan etnisnya. Berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial dari tokoh politik yang rasis juga dapat menyulut penganut ideologi white supremacist yang seolah teramini untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap manusia dengan identitas yang berbeda.

Pertanyaannya kemudian, apa bahaya yang ditimbulkan gerakan ini bagi dunia dalam tahun-tahun mendatang?

Tulisan milik M. Hafizh Nabiyyin, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Potensi Utama.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

piterpolitik.com

JAKARTA – Serangan terhadap pengungsi di Jerman sering terjadi. Pemerintah Jerman mencatat lebih dari 3.500 serangan terhadap pengungsi dan imigran pencari suaka di berbagai penampungan tahun lalu, yang melukai 560 orang, 43 di antaranya anak-anak.

Kementerian Dalam Negeri Jerman melaporkan, merujuk pada data statistik kepolisian, pada 2016 sekitar 2.545 kasus kekerasan  yang  menyerang pengungsi secara individu. Pada tahun yang sama,  tercatat 988 kasus penyerangan terhadap tempat pengungsian para pencari suaka.

Serangan tersebut tidak hanya mengincar pengungsi, tapi juga  para relawan yang membantu para pengungsi. Data mencatat, sekitar 217 kasus penyerangan yang ditujukan ke para relawan.

Maraknya kasus penyerangan seiring dengan kebijakan pemerintahan Kanselir Angela Merkel, yang menerima sekitar 890 ribu pencari suaka ke Jerman pada tahun 2015. Keputusan tersebut berbuntut panjang dengan lahirnya gelombang protes dan tumbuh suburnya gerakan populis di Jerman. Hal tersebut diperburuk oleh  dukungan partai sayap kanan, Alternative for Germany.

Pada 2016, jumlah kedatangan pencari suaka menurun tajam, sekitar 280 ribu orang. Hal tersebut dikarenakan perbatasan di jalur darat Balkan ditutup dan tercapainya kesepakatan Uni Eropa dengan Turki untuk membendung gelombang pengungsi.

Seringnya aksi penyerangan membuat sekitar 55 ribu imigran yang gagal mendapatkan suaka terpaksa meninggalkan Jerman sepanjang 2016. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20 ribu orang dibandingkan dengan 2015 atau lebih tepatnya meningkat menjadi 54,123 pada akhir Desember 2016.

Maraknya gerakan populis di Eropa ditambah aksi yang  dilakukan ISIS membuat kekacauan politik yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Angela Merkel mendorong Barat untuk mau bekerja sama dengan negara-negara lainnya untuk memberantas terorisme internasional. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

OTTAWA – Pemerintah Kanada berupaya membangun kedekatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan putrinya. Langkah yang digagas oleh Perdana Menteri Justin Trudeau itu diperkirakan mampu meredakan sejumlah kekhawatiran warga Kanada.

Mengenai kekhawatiran itu, antara lain, tentang kemungkinan Trump melakukan langkah protektif di bidang ekonomi yang bisa merugikan warga Kanada. Selain itu, kedekatan tersebut dapat mengurangi kekhawatiran bahwa Trump akan berlaku keras terhadap Trudeau, seperti terhadap pemimpin Meksiko dan Australia.

Salah satu dari langkah itu adalah PM Trudeau dan Presiden Trump akan ambil bagian dalam acara diskusi yang membahas mengenai perempuan dalam lingkup ketenagakerjaan, pada Selasa (14/2/2017) WIB.

Selain itu, dalam pertemuan langsung pertama antara kedua pemimpin pemerintahan ini juga kemungkinan disinggung agenda perdagangan.

Pihak Gedung Putih dan perwakilan Pemerintah Kanada menyebutkan, kedua negara berencana meluncurkan satu unit kerja baru, yang diberi nama, the United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs. Pemerintah Kanada disebut-sebut yang menggagas unit kerja baru ini.

Dikabarkan, Ivanka Trump, putri Presiden Trump, yang telah menjadi pegiat dalam isu perempuan bekerja, juga terlibat dalam memilih peserta dan merancang acara dalam acara diskusi ini. Sejumlah perempuan eksekutif dari AS dan Kanada hadir.

Trudeau  mempertimbangkan isu wanita pekerja sebagai bagian penting dalam agenda dan rencana pertumbuhan ekonomi Kanada.

Nelson Wiseman, profesor dari Universitas Toronto, mengatakan, ini merupakan langkah yang cerdas, jika benar Kanada yang mengajukan hal itu. Ini mengalihkan isu penghapusan NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Trudeau kini berusia 45 tahun dan Trump 70 tahun. Keduanya memiliki hal-hal yang saling bertolak belakang. Trudeau datang dari kelompok liberal, yang mengagung-agungkan perdagangan bebas, dan menyambut baik 40 ribu pengungsi Suriah.

Ia memperkenalkan diri sebagai pembela kelompok feminis dan 50 persen kabinetnya diisi oleh perempuan. Sementara dalam kabinet Trump hanya  sedikit perempuan.

Trump pun mengambil kebijakan yang protektif dalam aspek perdagangan dan berkehendak untuk menghentikan laju pengungsi dan imigran ke AS. Beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif mengenai pengungsi dan imigran tersebut.

Dengan segala perbedaan itu, diharapkan Trudeau dapat meletakkan pijakannya untuk kepentingan ekonomi bersama kedua negara. Sebab, hubungan ekonomi dengan AS merupakan hal penting bagi Kanada. Lebih dari 75 persen nilai ekspor Kanada ditujukan ke AS. Hanya 18 persen nilai ekspor AS yang ditujukan ke Kanada.

Wajar jika muncul kekhawatiran di antara warga Kanada bahwa mereka akan disulitkan jika Trump menerapkan kebijakan yang sama seperti kepada Meksiko. Sebelumnya diberitakan, Trump menuntut dilakukan negosiasi ulang dalam kesepahaman NAFTA. (Kps/E19)

Di saat imigran Muslim dipaksa keluar dari Amerika Serikat (AS), kini nasib imigran Muslim di Eropa pun nasibnya terkatung-katung. Isu pergerakan Islam radikal menyebabkan masyarakat Eropa terkena sindrom Islamphobia, di mana tumbuh rasa takut dan benci akibat kekerasan dan terorisme yang menggunakan nama Islam.

pinterpolitik.com

EROPA – Belum lama ini, Royal Institute of International Affairs  atau dikenal sebagai Chatham House melakukan polling kepada 10 ribu orang dari 10 negara Eropa terkait persetujuan mereka tentang datangnya para imigran muslim ke negara mereka.

Menurut hasil polling yang dirilis Selasa (7/2), ada lebih dari 55 persen warga Eropa meminta pemerintah menghentikan kebijakan menerima imigran Muslim masuk ke negaranya. Mereka mengaku lelah dengan kehadiran para imigran itu.

Sejumlah negara di Eropa mencemaskan pengaruh buruk yang dibawa oleh para imigran tersebut ke negaranya, mengingat budaya para imigran Muslim berbeda dengan kebudayaan masyarakat Eropa pada umumnya.

Penolakan tersebut disuarakan oleh responden dari beberapa negara, seperti Austria, Polandia, Hungaria, Prancis, Belgia, Jerman, dan Yunani. Sebanyak 20 persen responden memilih menerima imigran dari negara-negara muslim dan 25 persen responden tidak memberikan pendapatnya.

Responden yang menolak imigran Muslim rata-rata berusia di atas 30 tahun. Dilihat dari sektor pendidikan, responden yang menolak rata-rata berpendidikan rendah dengan persentase 59 persen. Namun koresponden yang berpendidikan tinggi, sebanyak 48 persen justru mendukung para imigran.

Polling yang sama juga dilakukan oleh Pew Research Center. Hasilnya tidak berbeda jauh dan menunjukan mayoritas warga Eropa yang tidak menyukai Muslim. Hungaria berada di urutan pertama (72 persen), disusul Italia (69 persen), dan Polandia (66 persen).

Isu radikalisme Islam memang sangat memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selaku organisasi liga dunia, terkesan tidak membantu sama sekali dalam menyelesaikan masalah ini. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Sebanyak 120 perusahaan teknologi di Amerika Serikat secara resmi  mengirimkan legal brief kepada US Court of Appeals di San Francisco, Amerika Serikat, Minggu (5/2/2017) waktu setempat.

Legal brief pada intinya berisikan berbagai argumentasi mengenai pentingnya kehadiran para imigran untuk ekonomi dan masyarakat AS. Penyampaian legal brief ini adalah bagian dari upaya menentang kebijakan larangan masuk sementara pengungsi dan imigran dari tujuh negara, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, ke AS.

Seperti diberitakan, pada 27 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda program menerima pengungsi hingga 120 hari ke depan, dan khusus bagi pengungsi Suriah berlaku tanpa batas waktu. Selain itu, Trump melarang sementara masuk ke AS warga dari ketujuh negara hingga 90 hari ke depan.

Perkembangan berikutnya, Hakim Federal AS James Robart Jumat pekan lalu telah memutuskan menunda  untuk sementara kebijakan Trump tersebut. Dengan demikian, para imigran dari ketujuh negara diizinkan memasuki AS.

Menurut laporan media, sebagian dari perusahaan teknologi yang bergabung dalam gerakan menyampaikan legal brief itu adalah nama-nama besar, antara lain, Apple, Google, Intel, Facebook, dan Twitter.

Beberapa saat setelah pengiriman surat tersebut, dua nama besar lain di dunia teknologi, Tesla dan SpaceX, bergabung ke protes resmi ini. Kedua perusahaan itu dipimpin oleh Elon Musk, yang juga anggota tim penasihat ekonomi kepresidenan Trump.

Dalam legal brief tersebut antara lain dicantumkan, imigran membuat banyak penemuan besar bagi negara dan membuat beberapa perusahaan paling inovatif dan ikonik. Amerika telah lama mengakui pentingnya melindungi diri dari mereka yang akan membahayakan.

“Itu telah dilakukan, maka sementara mempertahankan komitmen dasar untuk menyambut imigran melalui peningkatan pemeriksaan latar belakang dan kontrol dari orang yang ingin memasuki negara,” demikian bunyi surat tersebut. (Kps/E19)

Efek pemberlakuan batasan dan larangan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai menyebar ke segala bidang. Salah satu bidang yang terimbas dampak lumayan besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley, negara bagian California, AS.

pinterpolitik.com

WASHINGTON, AS – Sekitar seratus perusahaan teknologi, seperti Facebook, Github, Uber, dan Lyft, menyerahkan tandatangan pengajuan pengadilan ke sembilan US Circuit Court of Appeals, Minggu (5/2) waktu setempat. Mereka menghimpun dukungan agar gugatan itu cepat diproses di persidangan Negara Bagian Washington.

Perusahaan-perusahaan teknologi dan start up yang sebagian besar berada di Silicon Valley, mayoritas dikemudikan oleh kaum imigran. Nama-nama besar seperti Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, dan lainnya, terkena imbas langsung dari kebijakan tersebut. Pasalnya, sebagian karyawan mereka berasal dari mancanegara.

Sejumlah perusahaan itu memberikan tanggapan  karena rata-rata menghadapi masalah mengenai nasib karyawannya yang  tidak bisa kembali ke AS. Google sendiri langsung memanggil kembali semua karyawan – beserta keluarganya – yang tengah berada di luar negeri karena khawatir akan terkena dampaknya.

CEO Facebook Mark Zuckerberg juga merasakan hal yang sama. “Seperti kalian, saya khawatir dengan dampak kebijakan yang ditandatangani Presiden Trump,” tulis Zuck di akun Facebook pribadinya.

Satya Nadella, CEO Microsoft  yang seorang imigran, bahkan bersedia memberikan bantuan hukum untuk karyawannya. Dalam memonya, Satya mencatat ada sedikitnya 76 karyawan Microsoft yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Ditemani kepala tim legalnya, Satya akan mengadakan sesi tanya jawab mengenai kebijakan Trump ini.

Sejak awal hubungan perusahaan teknologi dengan Trump memang tidak akur. Cara pandang Trump dengan bos Apple, Google, Facebook, dan Microsoft sangat berbeda sejak awal. Walau sebelum dilantik Trump telah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin ini, namun sepertinya hubungan baik tersebut tidak berlangsung lama.

Pada intinya, para pemimpin perusahaan besar ini menentang kebijakan pembatasan imigrasi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diskriminatif dan kecurigaan berlebihan berdasarkan ras dan agama. Selain itu, perusahaan teknologi AS sebenarnya maju berkat peran serta imigran asing. Buktinya sebagian besar pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan tersebut  berasal dari luar AS.

Kebijakan imigrasi ternyata bukan hanya masalah kependudukan atau keamanan saja, tapi juga menyangkut bidang-bidang yang signifikan lainnya, seperti ketenagakerjaan, ekonomi, dan bahkan teknologi. Keputusan kebijakan yang bersifat emosional dan reaktif, terbukti hanya akan menyulitkan negaranya sendiri. (Berbagai sumber/R24)