PinterPolitik.com

Baru lima hari di Surabaya, atau tepatnya pada 30 Oktober 1945, pasukan militer Inggris justru harus kehilangan jenderalnya, yakni Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby. Padahal, dalam pertempuran melawan Jerman di Perang Dunia II, kehilangan seperti itu tidak pernah dialami.

Terbunuhnya sang jenderal kemudian memicu Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November. Mayor Jenderal EC Mansergh yang menjadi pengganti Mallaby meminta pasukan Indonesia di Surabaya untuk menyerahkan senjata tanpa perlawanan. Namun, seperti yang kita ketahui, ultimatum tersebut ditolak keras, dan meletuslah pertempuran pada 10 November yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sedikit berspekulasi, pola respons semacam itu yang mungkin membuat pengamat politik Rocky Gerung berspekulasi bahwa penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo baru-baru ini akan melahirkan politik balasan dari Partai Gerindra.

Pasalnya, sama dengan Mallaby, Edhy juga dapat disebut sebagai jenderalnya Prabowo Subianto. Sudah menjadi rahasia umum apabila mantan Ketua Komisi IV DPR RI tersebut memiliki ikatan emosional yang begitu dekat dengan sang ketua partai kepala garuda.

Menariknya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin membandingkan penangkapan tersebut seperti penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, penangkapan Luthfi bermotif politik karena dilakukan menjelang Pilpres 2014.

Pada kasus Edhy, meskipun Pilpres 2024 masih jauh, dengan masifnya corong politik menyorot Prabowo sebagai kandidat potensial, agaknya tidak sulit menyimpulkan bahwa konteks serupa juga terjadi saat ini.

Tambah Ujang, penangkapan tersebut juga merupakan sinyal ketidaksukaan pemerintah atas manuver Gerindra yang justru tetap mengkritik melalui Fadli Zon, meskipun telah diberikan dua kursi menteri. Apalagi, dengan tidak jelasnya kasus Harun Masiku yang merupakan kader PDIP, juga menambah kecurigaan Ujang bahwa penangkapan Edhy memang bermotif politis.

Lantas, jika spekulasi Ujang benar adanya, mungkinkah terdapat pihak yang bermain di belakang penangkapan tersebut?

Prabowo Ingin Jadi Lincoln?

Demi nama rekonsiliasi, Prabowo yang menjadi rival Joko Widodo (Jokowi) dalam dua gelaran Pilpres terakhir secara mengejutkan bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Itu juga menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Gerindra berada di jalur kekuasaan.

Namun, apabila kita merujuk pada pernyataan Amien Rais pada Januari 2019 lalu, bergabungnya Prabowo sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Saat itu, Amien menuturkan bahwa Prabowo ingin berlaku seperti Presiden ke-16 Amerika Serikat (AS) Abraham Lincoln. Jika nantinya memenangkan Pilpres 2019, mantan Danjen Kopassus tersebut akan membentuk “team of rivals” yang merangkul pihak oposisi dalam kabinet pemerintahannya.

Dalam Rapimnas Gerindra pada 16 Oktober 2019, Prabowo menyampaikan pidato yang mengafirmasi pernyataan Amien. Seperti yang diungkap oleh Sandiaga Uno, keputusan Prabowo untuk satu meja dengan Jokowi memang telah menimbulkan gejolak internal dalam tubuh partai.

Oleh karenanya, dalam Rapimnas tersebut, Prabowo mencoba meyakinkan anggota partainya dengan menyampaikan pidato yang berisi teladan dari tiga pemimpin dunia yang merangkul rival politiknya ke dalam pemerintahan. Mereka adalah Abraham Lincoln dengan William H. Seward di AS, Hideyoshi dengan Tokugawa di Jepang, dan Mao Zedong dengan Deng Xiaoping di Tiongkok.

Di sini, kita mungkin dapat berspekulasi bahwa Prabowo benar-benar berasumsi bahwa keputusannya untuk masuk ke dalam pemerintahan akan memperbaiki iklim politik yang sedang terpecah-belah sekaligus memperbaiki hubungan dengan Jokowi dan PDIP.

Teruntuk PDIP, sebagaimana kita ketahui, Gerindra pernah begitu dekat dengan partai banteng ketika mengusung duet Megawati-Prabowo di Pilpres 2009. Dengan kata lain, Prabowo mungkin ingin mengembalikan hubungan baik tersebut dengan keputusannya menjadi menteri Jokowi.

Ilusi Kontrol?

Jika benar demikian, patut dicurigai Prabowo telah terjebak dalam illusion of control atau ilusi kontrol. Ini adalah fenomena sosial yang terjadi ketika seseorang meyakini memiliki kendali atas situasi yang jelas berada di luar jangkauan pengaruhnya.

Simpulan tersebut setidaknya bertolak dari empat alasan. Pertama, dengan dalih rekonsiliasi, mungkin terdapat keyakinan bahwa pemerintah membutuhkan Gerindra untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Ihwal tersebut akan membuat Gerindra percaya diri dan berimbas pada tiga alasan berikutnya.

Kedua, Gerindra terlihat memainkan politik dua kaki. Di satu sisi Prabowo dan Edhy menjalankan misi sebagai pembantu presiden. Namun di sisi lain, juga menjalankan misi sebagai oposisi melalui Fadli Zon. Tidak tanggung-tanggung, Fadli bahkan terlihat seperti mengamankan dukungan dari kelompok Islam.

Ketiga, Prabowo terlihat memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) untuk mendulang atensi publik, misalnya dengan banyak melakukan diplomasi pertahanan. Ini praktis membuatnya menjadi salah satu pusat pemberitaan. Dan terbukti, dalam berbagai survei, publik menilai Prabowo sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.

Keempat, terdapat dugaan bahwa Gerindra memanfaatkan dua jatah kursi menterinya untuk melakukan bisnis. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tempo mengungkap berbagai perusahaan eksportir benih lobster ternyata terafiliasi dengan Gerindra.

Lalu di proyek food estate atau lumbung pangan, dibentuk PT Agro Industri Nasional (Agrinas) untuk mendukung program tersebut. Menariknya, jabatan-jabatan penting di PT Agrinas belakangan diketahui ternyata diisi oleh orang-orang terdekat Menhan Prabowo dan Partai Gerindra.

Sedikit berspekulasi, jika benar pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Jokman), Immanuel Ebenezer bahwa terdapat menteri berinisial P yang justru sibuk berbisnis dan berpolitik merujuk pada Prabowo, konteks kritiknya mungkin merujuk pada ekspor benih lobster dan food estate. 

Apalagi, kritik tersebut juga direspons oleh juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Singkatnya, jika benar Prabowo mengalami ilusi kontrol alias merasa dapat mengendalikan situasi politik, itu mungkin yang mengakibatkan Gerindra dapat percaya diri melakukan manuver-manuver politik tersebut.

Ada yang Bermain?

Ditangkapnya Edhy yang begitu dekat dengan Prabowo jelas begitu mengejutkan secara politik. Ini jelas menjadi peringatan bagi Prabowo bahwa pengaruhnya tidak cukup kuat untuk membendung peristiwa tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam dalam wawancaranya bersama PinterPolitik menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan sinyal agar Prabowo hati-hati ke depannya. Ia juga menegaskan bahwa itu mungkin adalah sinyal bahwa hubungan Gerindra dengan PDIP yang selama ini disebut dekat kembali sejak rekonsiliasi, sepertinya tidak demikian.

Merujuk pada kasus masih tidak jelasnya kasus Harun Masiku, itu dinilai oleh banyak pihak sebagai indikasi bagaimana kuatnya pengaruh dan kekuatan politik PDIP saat ini. Artinya, penangkapan Edhy dapat dijadikan indikasi bahwa partai banteng tidak memiliki upaya untuk membentengi Partai Gerindra.

Di titik ini, mungkin kita dapat membuat deduksi untuk menentukan siapa kira-kira yang mungkin bermain di balik penangkapan Edhy yang mengejutkan ini.

Pertama, itu mungkin adalah PDIP. Selaku partai yang ingin mengusung kadernya di Pilpres 2024, PDIP jelas tidak ingin ada pihak lain yang memperkecil peluangnya berkuasa lagi. Popularitas Prabowo saat ini jelas menjadi ancaman tersendiri. Oleh karenanya, perlu ada fenomena politik yang dapat menurunkan elektabilitas Partai Gerindra.

Kedua, bisa jadi adalah Golkar. Alasannya sama, karena Airlangga Hartarto juga digadang-gadang akan maju di Pilpres mendatang.

Ketiga, ada kemungkinkan untuk menyebutkan Istana. Ini misalnya diungkapkan oleh Rocky Gerung yang menyebutkan penangkapan Edhy sebagai sinyal bahwa Istana tidak lagi membutuhkan Prabowo.

Keempat, ini mungkin hanya kesialan politik semata. Artinya, di luar berbagai analisis yang mencoba mengungkap siapa pihak yang bermain di balik penangkapan Edhy, mungkin saja ini hanyalah kesialan bagi Gerindra karena menterinya justru tergiur melakukan korupsi.

Pada akhirnya, tentu kita paham, sekelumit analisis yang ada hanyalah asumsi atau deduksi semata. Tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Saat ini kita hanya bisa mengapresiasi KPK karena telah berhasil mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat Istana. Bravo Novel Baswedan dan tim. (R53)

PinterPolitik.com

Dua bulan terakhir ini, wacana terkait penambahan masa jabatan presiden telah menjadi “bola banas” yang ditanggapi oleh banyak pihak. Statusnya yang benar-benar “tidak populer” membuat banyak pihak memandang sinis dan negatif wacana tersebut.

Apalagi, adanya sejarah di era sebelumnya, katakanlah saat Soeharto masih berkuasa, yang tidak dibatasi masa jabatannya membuat publik berspekulasi bahwa wacana ini menjadi indikasi akan kembalinya sistem politik seperti di era Orde Baru.

Wacana ini sendiri, disebut pertama kali mencuat ke publik setelah Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate pada Oktober 2019 lalu memberikan usul bahwa pembahasan masa jabatan presiden semestinya menjadi salah satu isu yang dibahas MPR dalam rangka melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Di luar pro-kontra terkait wacana ini, sebuah pendapat dari politikus PKS, Muhammad Nasir Djamil nampaknya membuat konteks isu ini menjadi jauh lebih menarik.

Menurut Nasir, wacana ini sebenarnya adalah test the water alias “cek ombak” atau wacana yang dihembuskan untuk melihat reaksi publik ataupun pihak tertentu. Tentu pertanyaannya, siapa pihak yang ingin dilihat reaksinya dari penghembusan wacana ini?

Jika menyebut test the water ini ditujukan untuk melihat reaksi publik, sepertinya itu tidak cukup beralasan. Pasalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden mestilah mendapat penolakan keras dari masyarakat karena adanya ingatan buruk terhadap pemerintahan otoriter di era Orde Baru. Dengan kata lain, untuk apa menguji reaksi sesuatu yang telah diketahui?

Menimbang pada hal tersebut, sepertinya test the water ini lebih ditujukan untuk melihat reaksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. Akhirnya terbukti, secara terbuka mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan penolakannya dengan memberi satire bahwa wacana tersebut seperti “ingin menampar mukanya” sebagai produk pemilihan langsung.

Tidak sebatas itu, Presiden Jokowi bahkan menyebut di balik penghembusan wacana tersebut terdapat pihak tertentu yang sedang mencari muka ataupun ingin menjerumuskannya.

View this post on Instagram

Jokowi tolak keras wacana penambahan periode jabatan presiden.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:00am PST

Menariknya, selepas penolakan tegas tersebut, Nasdem memberikan bantahan bahwa wacana tersebut tidak berasal dari partainya, ataupun memberi klarifikasi bahwa wacana tidak ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Melihat pada reaksinya terhadap pernyataan tegas Presiden Jokowi, apakah itu menunjukkan Nasdem adalah pihak yang disebutkan oleh sang presiden?

Pesan Amarah Jokowi?

Melihat gaya komunikasinya, Presiden Jokowi adalah tipe pemimpin yang menyampaikan pernyataan tegas hanya pada saat tertentu. Dalam beberapa kesempatan, terlihat jelas bahwa pernyataan tegas Presiden Jokowi selalu merupakan respon atas fenomena ataupun hal yang spesifik membuat dirinya “marah”.

Dengan pandangan serupa, Deborra Basaria, psikolog klinis dari Universitas Tarumanegara juga mengutarakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang tahu kapan harus bersikap tegas, dan bukannya sosok emosial yang sembarangan dalam memberikan pernyataan di hadapan publik.

Beberapa momen pernyataan tegas tersebut misalnya terlihat dalam orasinya di Yogyakarta pada Maret 2019 lalu yang menyebut akan melawan berbagai pihak yang selama ini telah memfitnah dan menjelekkan dirinya. Begitupun juga terkait pernyataannya yang akan “menggigit balik” para mafia yang banyak mengganggu pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Artinya, pernyataan tegas Presiden Jokowi, apalagi sampai menggunakan satire “menampar mukanya”, tentu mengindikasikan telah terjadi hal serius yang membuat dirinya merasa sangat tidak nyaman.

View this post on Instagram

Jokowi menyindir Surya Paloh atas pertemuannya dengan Sohibul Iman.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 7, 2019 at 6:00am PST

Peka terhadap indikasi kemarahan Presiden Jokowi, Nasdem nampak memberikan respon cepat seperti memberi bantahan bahwa wacana tidak berasal dari partainya ataupun menyebut wacana tersebut tidak ditujukan kepada Jokowi.

Akan tetapi, selaku pihak yang disebut pertama kali menghembuskan wacana ini, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan tegas Presiden Jokowi tersebut tidak ditujukan kepada Nasdem.

Apalagi, hubungan keduanya memang terlihat mengalami panas-dingin selepas Nasdem terlihat menunjukkan manuver politik dengan mendekati PKS. Kabarnya, manuver tersebut dilakukan Nasdem karena kecewa dengan masuknya Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto, ke dalam jajaran kabinet.

Pertemuan Nasdem dan PKS tersebut kemudian melahirkan berbagai pemberitaan di media massa yang memperlihatkan rangkulan erat Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi kala itu kemudian memberikan satire yang menyebutkan bahwa Surya Paloh tidak pernah merangkulnya seerat merangkul Sohibul Iman.

Kini hubungan Presiden Jokowi dengan Nasdem nampaknya kembali memanas setelah pesan “amarah” yang ditujukan sang presiden atas wacana penambahan periode jabatan presiden.

Namun, pesan “amarah” tersebut sepertinya tidak hanya ditujukan kepada Nasdem semata, melainkan kepada setiap pihak yang menghembuskan wacana tersebut ke hadapan publik. Menariknya, pihak-pihak tersebut adalah para pendukung Presiden Jokowi atau mereka yang disebut “koalisi pemerintah”.

Atas fenomena ini, sebenarnya terdapat hal serius yang menjadi “lampu kuning” kepada Presiden Jokowi atas koalisi yang telah dibentuknya. Lantas, masalah apakah itu?

Ilusi Kontrol Jokowi?

Untuk menopang kestabilan politik, Presiden Jokowi nampaknya menggunakan strategi politik akomodatif yang intens. Idealnya, distribusi “kue kekuasaan” ini dilakukan agar berbagai “kebisingan” politik dapat diredam. Ini adalah kompensasi yang diberikan agar pihak-pihak di lingkaran kekuasaannya dapat menjaga kestabilan kekuasaan sang presiden.

Namun, munculnya wacana seperti penambahan periode jabatan presiden yang telah menjadi “bola panas” di tengah masyarakat, sepertinya memperlihatkan strategi tersebut tidak menemui bentuk idealnya.

View this post on Instagram

Nasdem berkhianat?⠀ ⠀⠀ Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 1, 2019 at 4:30am PDT

Hal ini sebenarnya lumrah, seperti apa yang dikemukakan oleh Judy Nadler dan Miriam Schulman, menimbang pada adanya perbedaan kepentingan dan loyalitas yang inheren dalam diri individu dan kelompok, terjadinya konflik kepentingan atau conflict of interest adalah suatu hal yang tidak terhindarkan.

Apalagi, adanya perbedaan agenda besar, katakanlah misalnya soal perdebatan amandemen terbatas UUD 1945 dari PDIP versus amandemen menyeluruh dari Nasdem dalam tubuh koalisi pemerintah tentu membuahkan konflik kepentingan. Mengutip pernyataan Sundaraaman Srinivasan, konflik kepentingan semacam itu, di mana terdapat perbedaan agenda besar, adalah konflik kepentingan terburuk dalam politik.

Menimbang pada hal tersebut, jika Presiden Jokowi mengidamkan bentuk ideal untuk meredam kegaduhan politik, kemungkinan besar sang presiden telah mengalami apa yang disebut dengan illusion of control atau ilusi kontrol.

Profesor Psikologi, Ellen J. Langer dalam berbagai penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tendensi psikologis di mana seseorang merasa dapat mengendalikan situasi ketika berada di suatu keadaan yang telah dikenalinya atau telah dikondisikan.

Artinya, jika Presiden Jokowi merasa dapat meredam kebisingan politik selepas mendistribusikan kekuasaan, di mana itu adalah apa yang disebut dengan situasi yang dikenali atau terkondisikan, maka pada titik tersebut besar kemungkinkan telah terjadi ilusi kontrol.

Ilusi kontrol boleh jadi membuat Presiden Jokowi menurunkan derajat awas terkait adanya fakta bahwa setiap partai politik mestilah memiliki agenda besar tertentu.

Dengan kata lain, fakta manuver politik yang dilakukan oleh Nasdem sebenarnya mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan tidak memiliki kontrol politik yang cukup terhadap koalisi yang telah dibentuknya. Indikasi ini tentunya adalah “lampu kuning” bahwa kurangnya kontrol politik tersebut juga dapat terjadi pada partai politik lainnya.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa penolakan tegas Presiden Jokowi atas wacana penambahan periode jabatan presiden menunjukkan bahwa tidak terjadi suara yang harmoni di dalam tubuh koalisi pemerintah. Dengan demikian, itu boleh jadi adalah indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki kontrol yang cukup atas partai-partai anggota koalisinya, khususnya Nasdem. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.