Radikalisme. Anarko sindikalisme. Komunisme. Liberalisme. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Rasanya, dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideologi dan paham yang jadi bahan pembicaraan. Secara khusus, beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam “musuh” bagi pemerintahan presiden Joko Widodo selama dua periode ini. Tentu yang paling kentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi. bagi beberapa orang, mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. Jika demikian, lalu paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi? Yuk simak video selengkapnya!

PinterPolitik.com

“Demokrasi kosong” merupakan terminologi tepat yang menjadi representasi kondisi sosial-politik di Indonesia saat ini. Demokrasi kosong atau “iiliberal democracy” merupakan praktik demokrasi hibrid atau semu. Artinya, rakyat hanya menjadi obyek dalam pelaksanaannya.

Contoh yang ditemui di negara kita adalah praktik pemilihan umum (Pemilu) lima tahunan yang dilaksanakan secara normatif, bukan substantif. Masyarakat hanya menjadi alat elektoral bagi para politisi untuk mendulang suara dan menduduki pemerintahan maupun parlemen. Setelah pemilu selesai, dominasi negara menguat dalam membatasi ruang gerak masyarakat sipil secara represif melalui produk hukum berupa RUU maupun UU yang mengekang demokrasi, tetapi melanggengkan oligarki.

Semua wujud “demokrasi kosong” itu terjadi karena runtuhnya pilar civil society (masyarakat sipil). Kita bisa lihat bahwa pilar masyarakat sipil dalam wujud organisasi, partai politik, pers, mahasiswa dan akademisi, hingga masyarakat itu sendiri mengalami dekonstruksi dan terus digembosi oleh penguasa serta jaringan oligarkinya.

Berbagai narasi diusung untuk mematikan ruang gerak para aktor masyarakat sipil. Padahal, kita semua paham bahwa peran masyarakat sipil sangat penting dalam upaya mengawal demokrasi check and balance terhadap lembaga negara agar tidak sewenang-wenang. Matinya peran masyarakat sipil ini terus menguat, terutama dalam era pasca reformasi.

Pertama, gerakan masyarakat sipil dalam wujud organisasi. Kita tahu bahwa organisasi, terutama non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), menjadi wadah bagi para aktor masyarakat sipil untuk mengawal lembaga negara dalam berbagai bidang. Kita ambil contoh misalnya organisasi keagamaan yang dalam demokrasi penting untuk mengawal lembaga negara dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang.

Dengan hadirnya organisasi tersebut, masyarakat plural bisa turut dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan undang-undang sosial kemasyarakatan. Namun, peran masyarakat sipil dalam wujud organisasi keagamaan justru mengalami penyusutan karena digembosi oleh penguasa dan jaringannya.

Salah satunya adalah terseretnya aktor masyarakat sipil tersebut ke dalam politik praktis. Hal ini dibahas dalam sebuah buku berjudul Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan yang diedit oleh Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa salah satu organisasi keagamaan (NU) menjadi pilar masyarakat sipil hingga runtuhnya Orde Baru, namun mulai tergoda politik praktis ketika era Reformasi.

Masuknya Hasyim Muzadi yang masuk bursa cawapres mendampingi Megawati misalnya, menjadi contoh dari adanya aktor masyarakat sipil dalam politik. Hal yang sama berulang ketika Ma’ruf Amin juga terseret politik praktis karena ditunjuk untuk mendampingi Jokowi. Alih-alih menjadi representasi rakyat, mereka yang terseret ke dalam politik praktis justru ikut masuk dalam pusaran oligarki karena telanjur nyaman di sana.

Kedua, terdapat partai politik (parpol) yang gagal menjadi pilar masyarakat sipil. Parpol yang harusnya membawa kepentingan masyarakat sipil justru dibajak oleh kaum oligark yang menguasai tubuh internal parpol. Dalam tulisan penulis yang berjudul Pemerintahan Jokowi Tersandera Kekuatan Oligarki?, bentuk utama dari oligarki politik di parpol adalah hadirnya “orang-orang kuat sebagai penentu keputusan (strong decision makers)” direpresentasikan oleh orang-orang yang punya modal kapital dan sosial amat besar.

Jikapun ada aktor masyarakat sipil yang masuk tubuh parpol, suara mereka tergerus oleh suara strong decision makers dan jaringan pendukung kaum oligark parpol di dalam tubuh parpol itu. Hal itu dibenarkan oleh Abdil Mughis Mudhoffir dan Andi Rahman Alamsyah dalam tulisannya yang berjudul Buasnya Sistem Politik Halangi Upaya Reformasi dari Dalam oleh Mantan Aktivis yang membahas bahwa para aktivis yang menjadi aktor masyarakat sipil tak berdaya ketika harus berhadapan dengan kaum oligark dalam tubuh parpol sehingga reformasi politik nihil terlaksana.

Dampak tersebut semakin terasa ketika kader yang masuk pemerintahan atau parlemen akan condong secara sektarian kepada partai pengusungnya dengan asumsi bahwa mereka harus menyenangkan bos parpol tersebut dan jaringan oligarkinya, seperti munculnya revisi UU KPK, RUU Minerba, hingga RUU Pertanahan.

Ketiga, ada pers yang juga digembosi oleh kaum oligark maupun oleh produk hukum yang mengekang. Pers dijadikan batu loncatan oleh kaum oligark. Mereka mendirikan media pers sendiri dan mengelolanya untuk kepentingan pribadi. Wisnu Prasetya Utomo dalam tulisannya yang berjudul Oligarki Media dan Bagaimana Dia Menentukan Arah Pemberitaan menyebutkan bahwa kaum oligarki media dapat leluasa menentukan kebijakan pemberitaan demi menggiring opini untuk berpihak pada politik sektarian parpol atau figur tertentu. Di lain sisi, jikapun ada media massa yang tetap independen dan berada pada jalur demokrasi yang dengan vokal mengkritik penguasa seringkali dituding melakukan penghinaan maupun ujaran kebencian sehingga terjerat pasal karet dalam UU ITE.

Keempat, mahasiswa dan akademisi yang menjadi representasi perguruan tinggi dalam praktik demokrasi masyarakat sipil juga digembosi ketika mereka dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak mahasiswa dan akademisi lain yang tidak satu visi dengan rekan seperjuangannya karena mendengar dengungan dari buzzer yang menggiring opini publik bahwa demonstrasi berupaya menggulingkan kekuasaan pemerintahan, menggagalkan pelantikan, hingga ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut semakin membuka fakta bahwa banyak aktor intelektual yang tidak satu visi, entah karena merasa demonstrasi tidak ada gunanya, direpresi oleh pihak kampus, hingga terafiliasi dengan penguasa dan jaringannya.

Kelima, masyarakat sendiri yang tidak lagi mengusung semangat masyarakat sipil karena telah terbelah – atau terpolarisasi – akibat politik sektarian. Politik sektarian yang dinarasikan dalam pilpres lalu ternyata membuat masyarakat benar-benar terpolarisasi menjadi dua kubu.

Akhirnya, gelombang ketidakpercayaan (distrust) antar kelompok masyarakat pun terjadi. Mereka saling bermusuhan karena perbedaan preferensi politik. Kenneth Newton dalam tulisannya berjudul Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy menyebutkan bahwa trust merupakan modal sosial bagi masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi guna menghindarkan masyarakat dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Jika trust telah terkikis, yang terjadi dalam masyarakat justru intoleransi sehingga visi kolektif untuk mengawal demokrasi menjadi sangat sulit dipersatukan. Di lain pihak, figur yang mereka dukung hingga membuat mereka terbelah, kini telah kembali bersatu dan hampir pasti berkoalisi serta membagi-bagi jatah kekuasaan di pemerintahan. Jadi, narasi populisme yang diusung dahulu hanya bagian untuk membelah masyarakat menghilangkan modal sosial untuk saling percaya satu sama lain sehingga tak punya kekuatan bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Fenomena “demokrasi kosong” dan runtuhnya pilar masyarakat sipil membuat perjuangan menjadi teramat sulit. Membangun kembali trust dan loyalty satu sama lain demi melawan kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan roadmap yang jelas dalam pembekalan kapasitas politik dan ekonomi yang memadai, berjuang menciptakan ruang-ruang konsolidasi intelektual, hingga mengintegrasikan visi kolektif melalui gerakan terbuka menjadi urgensi yang perlu dilaksanakan.

Mengandalkan pemerintah dan parlemen untuk mengatasinya tidak pernah cukup, sebab mereka juga punya kepentingan sendiri. Hal ini menjadi pekerjaan kita bersama jika masih ingin demokrasi panjang umur di bumi pertiwi.

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“You were too two-faced for me. Thought you was my number one true-blue ace, but you ain’t” – Eminem, penyanyi rap asal AS

Usai pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataannya bersama sang cawapres, Sandiaga Uno. Dengan asumsi atas maraknya kecurangan yang terjadi, paslon tersebut memutuskan untuk menolak hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU.

Di tempat yang berbeda, Presiden Jokowi mengungkapkan pidato kemenangannya. Dalam pidato tersebut, Jokowi juga menyempatkan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019.

Terkait kemenangannya, mantan Wali Kota Solo tersebut melihat hasil dari Pemilu kali ini sebagai pemenuhan kedaulatan rakyat secara hakiki dan sebagai pendewasaan demokrasi di dalam perbedaan. Oleh sebab itu, Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di antara warga penghuni Kampung Deret di Jakarta, siang ini. Saya telah mendengar pengumuman rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 oleh KPU.

Kini saatnya melangkah ke depan. Kita bersatu padu membangun bangsa dan Tanah Air demi kedamaian dan kesejahteraan generasi mendatang. pic.twitter.com/E8CeuEIVyV

— Joko Widodo (@jokowi) May 21, 2019

Pesan-pesan yang senada juga disampaikan oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan The New York Times. Dalam wawancara tersebut, Jokowi kembali menekankan pada pentingnya demokrasi, harmoni, dan pluralisme bagi pemerintahannya.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pada nilai-nilai Islam yang toleran dan demokrasi yang dianggapnya saling melengkapi. Dengan budaya Indonesia yang beragam dan toleran, ia melihat keberadaan Indonesia akan tetap terjaga.

Sebelumnya, dijelaskan dalam salah satu artikel The New York Times bahwa pemerintahan Jokowi secara aktif memerangi tumbuhnya nilai-nilai Islam konservatif di Indonesia, yaitu dengan melarang beberapa organisasi masyarakat yang dianggap ingin mendirikan khilafah di Indonesia.

Dengan nilai-nilai progresif yang dibawa, kemenangan sang petahana tersebut dianggap sebagai kabar gembira di tengah-tengah tren global dengan politik strongman – sebutan untuk politisi “bertangan kuat” – yang juga identik dengan Prabowo. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga dianggap dekat dengan kelompok-kelompok konservatif.

Anggapan kabar gembira tersebut memunculkan beberapa pertanyaan. Mengapa kemenangan Jokowi dapat disebut sebagai penyeimbang bagi tren politik strongman di dunia? Bagaimana tren tersebut terjadi? Lalu, apakah benar Jokowi bisa disebut sebagai penyeimbang politik strongman?

Strongman Lagi Nge-tren

Dunia saat ini memang disebut-sebut sedang mengalami tren populisme yang mendorong kemunculan pemimpin-pemimpin bergaya strongman – seseorang yang memimpin atau mengkontrol berdasarkan kekuatan kemauan dan karakter atau dengan metode-metode militer – di berbagai negara.

Sejarawan asal Amerika Serikat (AS), Robert Kagan, dalam tulisannya di Brookings menjelaskan bahwa kembalinya politik strongman ini berkaitan dengan otoritarianisme yang kembali meraih kekuatan strategis dan ideologis di tengah-tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap liberalisme.

Sepanjang sejarah, kontestasi antara otoritarianisme dan demokrasi liberal (atau liberalisme) selalu hadir. Perebutan pengaruh selalu terjadi antara otoritarianisme yang mendukung kehadiran otoritas yang lebih tinggi dan liberalisme yang menekankan pada kebebasan kehendak individual.

Kagan pun mencontohkan kontestasi antara otoritarianisme Gereja dan liberalisme pada Abad Pencerahan (sekitar abad ke-18 di Eropa). Kontestasi ini mulai bergeser pada abad ke-20, di mana negara-negara demokrasi liberal mulai beralih fokus untuk melawan komunisme.

Perebutan pengaruh selalu terjadi antara otoritarianisme yang mendukung kehadiran otoritas yang lebih tinggi dan liberalisme yang menekankan pada kebebasan kehendak individual.
Share on X

Kagan menjelaskan bahwa kontestasi abad ke-20 yang kemudian dimenangkan oleh liberalisme tersebut membawa dominansi bagi demokrasi liberal. Namun, di satu sisi, anggapan kemenangan liberalisme ini membuat negara-negara demokrasi liberal lengah dan membiarkan otoritarianisme kembali meraih kekuatan.

Rusia misalnya, semenjak runtuhnya Uni Soviet, dipenuhi oleh berbagai persoalan politik dan ekonomi di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Menurut Kagan, berbagai kelemahan yang dimiliki oleh liberalisme di Rusia memunculkan dua kekuatan pesaing, yaitu sisa-sisa pendukung police state Tsar dengan Vladimir Putin dan nasionalis-tradisionalisme Rusia dengan Bolshevik – yang nantinya dihidupkan kembali oleh Putin.

Ian Bremmer, ilmuwan politik asal AS, dalam tulisannya di majalah Time menjelaskan bahwa kemunculan Putin di Rusia merupakan bentuk politik strongman yang didukung janji-janjinya untuk memperbaiki kondisi Rusia.

Selain Putin, Xi Jinping sebagai salah satu strongman di Asia juga menggunakan kampanye anti-korupsi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Jeffrey Wasserstrom dari University of California Irvine menjelaskan bahwa Xi merupakan tipe pemimpin yang tidak bersahabat terhadap perbedaan pendapat.

Janji-janji para pemimpin strongman tersebut, menurut Bremmer, merupakan narasi-narasi populis yang menjanjikan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman – seperti elite-elite yang korup, orang-orang asing, kelompok minoritas, politisi dan birokrat yang buruk, media pembohong, dan lain-lain.

Uniknya, gelombang munculnya pemimpin-pemimpin strongman tidak hanya terjadi di negara-negara yang memiliki sejarah otoritarian seperti Tiongkok dan Rusia. AS sebagai negara yang sejak awal merupakan demokrasi liberal disebut-sebut mengalami gelombang politik strongman dengan kemunculan Donald Trump.

Munculnya Donald Trump memang berkaitan erat dengan narasi populis yang memecah belah seperti yang dijelaskan oleh Bremmer sebelumnya. Mantan bintang televisi tersebut dalam berbagai kegiatan kampanyenya sering kali mengutarakan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menyerang berbagai kelompok yang dianggap mengancam, seperti kelompok Muslim, kelompok Latin, serta wartawan dan media.

Dengan melihat apa yang terjadi di AS, apakah mungkin Indonesia yang awalnya lahir sebagai negara demokrasi mengalami kemunculan sosok strongman?

Seperti Rusia, Indonesia yang dipenuhi berbagai persoalan ekonomi dan politik – seperti ketidaksetaraan sosial dan maraknya korupsi – membuat negara ini rentan terhadap kemunculan sosok-sosok strongman dengan narasi-narasi populis.

Prabowo misalnya, hadir sebagai sosok penantang bagi pemerintah yang dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga sering melontarkan narasi-narasi populis antara “kita” dan “mereka”, seperti ancaman dari pihak asing dan dari elite Jakarta.

Seperti Trump, kubu Prabowo-Sandi yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam konservatif juga menggunakan narasi-narasi identitas yang eksklusif, seperti ancaman tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok dan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kaum Muslim.

Sosok Prabowo juga dilihat sebagai pemimpin macho yang tegas ala strongman yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Beberapa solusi yang diusulkan mantan Danjen Kopassus tersebut juga selalu menekankan ketegasan dalam melawan ancaman-ancaman negara, seperti usulan untuk meningkatkan anggaran pertahanan yang dianggap terlalu kecil.

Jika memang benar Prabowo merupakan sosok strongman yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, wajar saja apabila kemenangan Jokowi dianggap sebagai penyeimbang bagi kontestasi antara demokrasi liberal dan otoritarianisme di tengah-tengah tren politik strongman global.

Jokowi Juga Strongman?

Namun, anggapan bahwa kemenangan Jokowi sebagai kemenangan demokrasi liberal di Indonesia sebenarnya merupakan asumsi yang masih terlalu dini. Apalagi, kebijakan-kebijakan progresif Jokowi pada periode keduanya disebut-sebut akan mengalami berbagai kendala.

View this post on Instagram

Menurut New York Times, kemenangan Jokowi adalah kemenangan atas gelombang politik strongman di dunia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #strongman #HAM #vladimirputin #viktororban #erdogan #rodrigoduterte #duterte #putin #newyorktimes #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 11:58pm PDT

Sebagai salah satu politisi yang juga bangkit dengan narasi-narasi populis, Jokowi digadang-gadang sebagai pembawa harapan untuk perubahan bagi masyarakat Indonesia. Janji-janji Jokowi pada Pilpres 2014, seperti Revolusi Mental dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, dianggap dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kagan sebelumnya, otoritarianisme dapat kembali mengancam gagasan-gagasan liberal, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok-kelompok Islam konservatif mulai merangkak naik dengan mendapatkan pengaruh dalam polemik penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok).

Harapan perubahan tampaknya sirna dengan diamnya Jokowi dalam polemik tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam artikel The New York Times, minimnya upaya dari sang presiden dianggap bentuk pengkhianatan bagi kelompok minoritas.

Jokowi sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Thomas P. Power dalam tulisannya yang berjudul “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, tampaknya juga menggunakan cara-cara otoritarian untuk mengatasi ancaman-ancaman yang datang dari lawan-lawan politiknya, termasuk kelompok-kelompok konservatif. Cara ini disebut oleh Marcus Mietzner dari Australian National University sebagai upaya untuk melawan illiberalisme dengan cara illiberalisme.

Jika tren illiberal ini terus berlanjut, Indonesia bisa jadi berakhir menjadi negara demokrasi illiberal pada era Jokowi 2.0. Dalam tulisan Rizqi Bachtiar and Prischa Listiningrum yang berjudul Indonesia’s Illiberal Democracy, dijelaskan bahwa Indonesia berkemungkinan akan menjadi negara demokrasi yang hanya melaksanakan Pemilu sebagai elemennya tanpa memenuhi elemen-elemen demokrasi lainnya, seperti supremasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Tidak menutup kemungkinan, di tengah-tengah meningkatnya kesalihan dan konservativisme di masyarakat, Jokowi juga akan mempertahankan cara-cara illiberalnya. Kemungkinan Jokowi untuk menjadi strongman juga semakin terlihat dari kehadiran Ma’ruf Amin – ulama konservatif yang turut mendukung demonstrasi yang memenjarakan Ahok – sebagai cawapres.

Uniknya, cara-cara illiberal Jokowi juga dapat mengancam posisi kelompok minoritas di masyarakat yang juga merasa takut dengan kemunculan Prabowo. Kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) yang sempat diabaikan hak-haknya oleh Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu misalnya, akan semakin terhimpit dengan meningkatnya tren hijrah di masyarakat.

Selain itu, seperti Xi, Jokowi juga semakin terlihat tidak terbuka terhadap perbedaan pendapat setelah Pemilu lalu. Beberapa tokoh oposisi dikabarkan dijerat dengan kasus-kasus hukum, katakanlah seperti yang terjadi dalam tuduhan upaya makar.

Pada akhirnya, mungkin benar apa yang dinyanyikan oleh Eminem di awal tulisan. Bisa jadi, orang yang disayanginya tersebut tidak bertindak secara konstan sesuai harapan pada ujungnya. Lagi pula, setiap orang pasti tidak ingin harapannya tidak tersampaikan. Bukan begitu? (A43)