Menurutmu, apa solusi konkret atasi macet akut di Jakarta? Share di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #politikindonesia #macetjakarta #kotajakarta #pramonoanung #iknmacetjakarta 

Pemblokiran anggaran ibu kota negara (IKN) Nusantara melemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk memperkuat posisinya dalam politik Prabowo.

PinterPolitik.com

“Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi”

Kenny melangkah penuh semangat menuju Dunia Fantasi (Dufan) Mr. J di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di negara Indonesia di universe Earth-621. Ia telah menyiapkan itinerary sempurna, membayangkan betapa serunya menaiki roller coaster dan wahana lainnya di tengah kemegahan ibu kota baru.

Namun, saat tiba di gerbang Dufan Mr. J, Kenny terkejut melihat suasana yang sunyi. Tak ada antrean panjang, tak ada suara tawa anak-anak, hanya papan bertuliskan “Dufan Mr. J Tutup Sampai Waktu yang Belum Ditentukan.”

Penasaran, ia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk mencari tahu. Begitu layar menampilkan berita terbaru, ia membelalakkan mata saat membaca bahwa anggaran IKN telah diblokir oleh pemerintah.

Menurut berita yang berseliweran, pemblokiran anggaran ini terjadi akibat perdebatan sengit di parlemen. Beberapa pihak berpendapat proyek tersebut terlalu ambisius dan membebani keuangan negara, sementara yang lain bersikeras bahwa IKN adalah simbol kemajuan.

Kenny menghela napas panjang dan duduk di trotoar, mencoba memahami situasi yang absurd ini. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah proyek yang sudah berjalan tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa peringatan.

“Mengapa ini bisa terjadi?” gumamnya sambil menatap langit yang tampak lebih kosong dari biasanya. Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia, katakanlah bila terjadi di universe lain yang mana Indonesia berada di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tanda Melemahnya Jokowi?

Kenny masih duduk di trotoar, berusaha mencerna dampak dari pemblokiran anggaran IKN. Ia membaca lebih banyak analisis dan menemukan bahwa banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa pengaruh Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo semakin menurun.

Proyek IKN, yang selama ini menjadi kebanggaan Jokowi, kini berada dalam ketidakpastian. Dalam tulisannya”Political Legacies,” Christian Fong menulis bahwa “keberlanjutan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kesinambungan kekuasaan dan legitimasi pemimpin berikutnya.”

Kenny menyadari bahwa transisi kepemimpinan tidak selalu berarti kesinambungan, melainkan bisa menjadi ajang pergeseran prioritas politik. Prabowo, sebagai pemimpin baru, tampaknya ingin menegaskan otoritasnya sendiri tanpa terikat dengan kebijakan besar dari pendahulunya.

Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai strategi untuk menarik dukungan politik baru. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa menciptakan gesekan antara Jokowi dan Prabowo.

Kenny kembali menatap layar ponselnya, bertanya-tanya bagaimana politik bisa berubah begitu cepat. Lantas, bagaimana ini bisa memengaruhi hubungan Prabowo dan Jokowi ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

New Player Joins the Game?

Ketegangan antara Jokowi dan Prabowo dapat semakin membesar seiring dengan ketidakpastian proyek IKN. Dalam dinamika politik, situasi ini bisa mengarah pada skenario three-player game dalam game theory, di mana munculnya pemain ketiga akan mengubah peta kekuasaan.

Pemain ketiga itu bisa jadi adalah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan hubungan Jokowi dan Prabowo yang semakin renggang, Megawati dapat memainkan perannya sebagai penyeimbang atau bahkan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan tersebut.

Megawati mungkin melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat kembali pengaruh PDIP dalam pemerintahan. Sementara itu, bagi Jokowi, kegagalan proyek IKN bisa menjadi titik lemahnya, yang membuat posisinya dalam politik nasional semakin rentan.

Kenny kembali menghela napas, menyadari betapa kompleksnya politik Indonesia. Ini bukan sekadar soal ibu kota baru yang gagal, tetapi tentang perubahan peta kekuatan yang dapat menentukan arah bangsa ke depan.

Jika Megawati benar-benar masuk sebagai pemain ketiga, Prabowo harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia harus memastikan bahwa langkah politiknya tidak memberi ruang terlalu besar bagi Megawati untuk memperkuat posisinya.

Di sisi lain, Jokowi kini menghadapi situasi yang dilematis. Jika ia tidak bisa mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo, maka ia bisa kehilangan dukungan politik yang selama ini dibangunnya.

Dalam teori permainan tiga pemain, keseimbangan hanya bisa tercapai jika setiap pihak mampu membangun aliansi yang kuat dan strategis. Jika Prabowo dan Megawati lebih dekat, maka Jokowi bisa benar-benar tersingkir dari dinamika politik nasional.

Bagi Megawati, ini adalah peluang emas untuk memperkuat kembali dominasi PDIP. Namun, bagi Jokowi, ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah kerugian yang sulit dipulihkan dalam waktu dekat.

Kenny menutup ponselnya dan bangkit berdiri. “Lalu, apakah ini akan mengubah arah politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan?” tanyanya dalam hati. Mungkin, hanya para pemain itu yang bisa menjawab. (A43)

IKN, Pulau Kalimantan, dan peradabannya nih gais! 

Di pulau tempat Ibu Kota baru Indonesia ini, setidaknya terdapat beberapa kerajaan besar, yakni Kerajaan Kutai Kartanegara, Kesultanan Banjar, Kerajaan Tanjungpura, dan Kesultanan Brunei.

Kerajaan/Kesultanan di tanah Borneo jamak yang menjadi bagian, vassal, cabang kerajaan/kesultanan lainnya (bahkan dari Pulau Jawa dan Sumatera seperti bagian dari Kerajaan Majapahit, Mataram, Kerajaan Demak, hingga Sriwijaya).

#ikn #kalimantan #jokowi #prabowo #nusantara #kerajaan #sejarah #banjar #dayak #pontianak #tanjungpura #brunei #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kalau dibatalin sih kayaknya akan sulit. Tapi bakal ditunda nggak nih proyek IKN kalau menurut kalian? 

Kalo kata Mas Kunto Aji di lagu “Jakarta Jakarta”, benturkan, benturkan, dan bentuklah~

#Jakarta #Shanghai #KotaGlobal #JakartaKotaGlobal #pusatekonomi #DKJ #DaerahKhususJakarta #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Oleh Naomy Ayu Nugraheni

Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikebut oleh Pemerintah telah menimbulkan serangkaian persoalan, khususnya bagi masyarakat adat di sekitar area lokasi pembangunan IKN.

Salah satunya, pada 4 Maret 2024 terjadi penggusuran lahan secara paksa oleh pemerintah terhadap warga Pemaluan, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini dilatarbelakangi karena rumah-rumah warga dianggap sebagai pelanggaran pembangunan tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN.

Warga pun diharuskan meninggalkan lahan yang tengah ditempati selama 7 (tujuh) hari (Sumedi, 2024). Pemerintah merespon dengan membenarkan mengenai surat tersebut dan mengeklaim telah mengadakan pertemuan secara damai dengan masyarakat  (Khoirunikmah, 2024).

Kejadian tersebut seolah memberikan gambaran mengenai pola marjinalisasi masyarakat adat dan perseteruan lahan tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya di mega proyek IKN, kejadian konflik lahan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat juga telah marak terjadi di beberapa proyek PSN sebelumnya, seperti di Pulau Rempang, Batam untuk pendirian Rempang Eco-City; Desa Wadas, Jawa Tengah untuk pembangunan Waduk Bener; dan di Poco Leok, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan Geothermal Energi Panas (CNN Indonesia, 2023; Widyana, et al, 2023; Wicaksono, 2023).

Diskursus ‘pembangunan berkelanjutan’ seolah menjadi alat pembenaran atas pendisplinan praktik-praktik lingkungan (Kurniawan, 2012), termasuk perampasan lahan milik masyarakat yang masih ditempati. Hal ini membuktikan peran dan kontrol besar negara tidak hanya dalam pembebasan dan pengelolaan lahan, tetapi juga mendorong penciptaan konflik lahan dengan masyarakat (Kurniawan, et al, 2023).

Tulisan ini berupaya melihat konflik antara negara dan masyarakat menggunakan studi kasus pemindahan IKN dalam pendekatan politik ekologi. Negara sebagai pemegang kontrol tertinggi tengah melakukan komodifikasi alam dibarengi dengan produksi wacana nasional dan memanfaatkan wacana global sebagai pembenaran tindakan.

Dalam melihat relasi alam dan manusia, pelaksanaan mega proyek nasional seringkali menekankan dorongan profit dan menghilangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan budaya. 

Komodifikasi Alam sebagai Pemenuhan Ambisi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Sejatinya, gagasan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah bergulir sejak masa Orde Lama. Ide ini mencuat kembali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengumumkan agenda pemindahan ibukota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Secara umum, pemindahan IKN dicanangkan sebagai identitas dan pembangunan nasional serta berorientasi kepada percepatan transformasi Indonesia (ikn.go.id, 2023). Pemerintah secara aktif tengah melakukan komodifikasi alam atau proses perubahan nilai atas sumber daya alam melalui wacana atau pengetahuan, modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya (Castree, 2003).

Sebagai pemegang kontrol tertinggi, pemerintah berperan penting dalam proses komodifikasi alam, termasuk pembebasan lahan secara paksa. Hal tersebut semakin kentara ketika pemerintah melakukan penjajakan lahan-lahan peluang di penjuru tanah air memfasilitasi pemindahan IKN (Djayanti, et al, 2022).  

Dalam kasus pemindahan IKN, pencarian lahan-lahan tersebut berhenti di tanah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan lahan sebesar 68.000 hektare. Jumlah tersebut bisa diprediksikan meningkat mencapai 200.000 hektare. Status dan kepemilikkan tanah pun diklaim tidak ada persoalan. Sementara kondisi alam dan geografis di lahan tersebut tidak jauh dari danau Mahakam yang menjadi habitat dari satwa langka (Aida & Hadiyanto, 2022; Muharom, 2019).

Tanah adat menjadi lahan yang berpotensi memenuhi persyaratan tersebut dan akibatnya, Suku Balik dan Paser, dua suku adat penghuni wilayah IKN, mengalami imbas dari keberadaan agenda nasional ini. Kelompok adat tersebut harus angkat kaki dari tanah yang sudah dihuninya sejak lama bahkan sebelum terciptanya ide proyek tersebut (Widadio & Budhi, 2024).

Ciri-ciri lahan tersebut senada dengan pola karakteristik tanah yang biasa dilakukan negara untuk ekspansi lahan menjadi komoditas bernilai ekonomi, yakni tanah milik negara, kawasan hutan, terpencil, tidak menjadi pusat ekonomi, dan statusnya sebagai tanah negara yang tidak dilindungi undang-undang kepemilikkan (Mc Carthy & Cramb, 2009; Jong 2017). Pola karakteristik tanah untuk ekpansi lahan keperluan agenda mega proyek ditemukan  salah satunya di proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Provinsi Papua Selatan yang berujung menghasilkan konflik dengan masyarakat adat setempat (Kurniawan, et, al, 2023).

Dalam proses pembebasan lahan, wacana global dan nasional pun turut dimainkan sebagia justifikasi di depan publik. Dalam kasus pemindahan IKN, pemerintah mengklaim bahwa prosesnya sangat menjunjung Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wacana IKN sebagai Forest City yang mengutamakan inklusif dan kelestarian ekosistem alam untuk geliat ekonomi nasional (Budhiwibowo, 2024: Sembiring, 2022).

Hal ini diiringi dengan gagasan penerapan nilai keberlanjutan (sustainability) yang tercatut dalam dokumen Nusantara Sustainable Development Goals (SDGs) voluntary Local Review (VLR) (ikn.go.id, 2024; Budhiwibowo, 2024). Pemerintah pun getol mempromosikan peluang investasi di IKN baik kepada investor lokal maupun investor asing dengan menjual wacana-wacana tersebut (Sandi, 2024).

Serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mega proyek pemindahan IKN seolah mencerminkan penjelasan Smith (1984) bahwa perubahan nilai sumber daya alam karena adanya proses produksi, distribusi, dan pertukaran keuntungan. Sementara itu, Kloppenburg (1988) dan Boyd (2001) menuliskan komodifikasi benih dan ayam untuk menggambarkan proses perusahaan mengubah entitas ‘alami’  dari suatu sumber daya alam secara fisik ‘sepenuhnya’ untuk kepentingan profit.

Melihat Kembali Hubungan Manusia dan Alam Secara Ideal

Escobar (2006) menyatakan urgensi keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan budaya dalam memahami relasi manusia dan alam. Dewasa ini, alam sekadar dilihat sebagai objek untuk kepentingan ekonomi. Padahal, ada kebutuhan meluaskan pandangan bahwa terdapat proses ekologis-budaya yang turut menentukan nilai sumber daya alam sebagai sesuatu sakral dan tidak dapat dikomodifikasi.

Namun, praktik di lapangan seringkali luput dengan memisahkan ketiganya dalam melihat hubungan alam dengan manusia.

Kasus yang terjadi di IKN merupakan salah satu gambaran negara lebih condong menekankan nilai ekonomi-ekologi tanpa melihat ekologi-budaya. Hal ini tampak dari penggunaan wacana yang digunakan seperti forest city, penguatan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan inklusivitas  yang memperlihatkan alam didefinisikan sebagai komoditas semata atau Nygreen (1998) menyebutnya sebagai enviromentalisme untuk profit.

Pemerintah tampaknya luput dalam menempatkan aspek ekologi-budaya yang tercermin dari masih terjadinya peminggiran masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, lahan yang dijadikan area pemindahan IKN memiliki nilai-nilai luhur dan pembentuk identitasnya.

Berkaca dari studi kasus pemindahan IKN, seiring waktu perubahan lanskap sosial dan lingkungan menuntut untuk penciptaan pendekatan lebih pluralis dan nyata serta mengenali mobilitas dan heterogenitas terhadap interaksi manusia dengan alam, dan dengan satu sama lain (Nygren, 2004).

Artikel ini ditulis oleh Oleh Naomy Ayu Nugraheni.

Oleh Naomy Ayu Nugraheni adalah Assistant Manager di Citizens Participation in Resources Governance and Sustainable Transition (SUSTAIN). 

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com. 

Hmm, ada yang pake strategi serupa nih di Negeri Paman Sam sana 

Peringatan HUT RI di IKN beberapa hari lalu suguhkan pemandangan menarik. Beberapa konglomerat teratas Indonesia tampak hadir dalam momen tersebut. Ini menunjukkan dinamika relasi antara Jokowi dan para pengusaha – hal yang memungkinkannya punya kekuatan politik besar, sekaligus punya sumber daya untuk digerakkan dalam berbagai proyek pembangunan. Inilah sebuah state-capital nexus.

PinterPolitik.com

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, sebuah momen menarik terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tidak hanya para pejabat tinggi negara yang hadir dalam upacara bendera tersebut, tetapi juga beberapa konglomerat terkemuka Indonesia.

Nama-nama yang hadir antara lain Sugianto Kusuma alias Aguan yang adalah bos Agung Sedayu Group, lalu ada Franky Oesman Widjaja yang merupakan bos Sinar Mas Group. Kemudian ada Prajogo Pangestu, bos Barito Pacific. Dan tak ketinggalan, ada Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, bos Adaro Group.

Kehadiran mereka dalam acara kenegaraan ini bukan sekadar simbolis, tetapi mencerminkan kedekatan mereka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebuah relasi yang telah menjadi kekuatan politik utama dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi. Apalagi para konglomerat ini tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang ada di balik pembangunan IKN, di mana Aguan menjadi ketua konsorsiumnya.

Para konglomerat ini menjanjikan investasi hingga Rp40 triliun lebih dan sudah mengalirkan sebagian di antaranya untuk pembangunan-pembangunan yang tengah berjalan. Memang, muncul selentingan soal imbal balik yang didapatkan para konglomerat ini terkait investasi mereka di IKN.

Proyek Agung Sedayu di Pantai Indah Kapuk (PIK) misalnya telah masuk ke proyek strategis nasional (PSN). Demikianpun dengan proyek Sinar Mas di Bumi Serpong Damai (BSD), masuk kategori yang sama pula. Dengan masuk PSN, tentu ada banyak kemudahan terkait perizinan dan efek pembangunan lain yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Tentu pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai dari hubungan Jokowi dengan para konglomerat ini?

Sebuah Kekuatan Politik: State-Capital Nexus

Kedekatan Presiden Jokowi dengan para konglomerat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sejak masa kampanye pemilihan presiden, dukungan finansial dari para pengusaha besar telah menjadi salah satu fondasi penting bagi Jokowi. Para konglomerat ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga logistik, jaringan, dan bahkan pengaruh politik yang signifikan.

Relasi antara Jokowi dan konglomerat menjadi semakin kuat dalam periode kedua kepemimpinannya. Proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN di Kalimantan Timur, pengembangan infrastruktur, dan berbagai program strategis lainnya membutuhkan dukungan dari sektor swasta, terutama dari para konglomerat yang memiliki sumber daya besar dan pengalaman dalam mengelola proyek-proyek besar.

Sugianto Kusuma alias Aguan, misalnya, adalah tokoh penting di balik grup properti Agung Sedayu yang memiliki berbagai proyek besar di Jakarta dan sekitarnya. Kehadirannya dalam upacara HUT RI di IKN menunjukkan betapa pentingnya peran sektor properti dalam pembangunan ibu kota baru.

Demikian pula, Franky Oesman Widjaja dari Sinar Mas Group yang memiliki bisnis di berbagai sektor mulai dari perkebunan hingga energi terbarukan, menunjukkan betapa pentingnya sektor-sektor ini dalam agenda pembangunan nasional Jokowi.

Selain itu, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific dan Garibaldi Thohir dari Adaro Group juga memainkan peran kunci dalam mendukung agenda energi dan infrastruktur Jokowi. Kedua konglomerat ini memiliki bisnis besar di sektor energi, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, relasi antara politisi dan konglomerat bukanlah fenomena baru dalam politik modern. Konsep state-capital nexus atau hubungan simbiosis antara negara dan kapitalisme merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.

Teori ini menggambarkan bahwa negara, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan, sering kali membutuhkan dukungan dari sektor swasta. Sebaliknya, konglomerat yang memiliki kepentingan bisnis yang luas membutuhkan perlindungan dan dukungan dari negara untuk menjaga dan mengembangkan bisnis mereka.

Salah satu filsuf yang membahas konsep ini adalah Antonio Gramsci, dengan lewat teori hegemoni. Gramsci berpendapat bahwa negara tidak hanya bergantung pada kekuasaan politik dan militer, tetapi juga pada pengaruh ideologi dan ekonomi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dominan, termasuk para kapitalis. Negara dalam hal ini berperan sebagai mediator yang mengatur relasi antara berbagai kepentingan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan sistem kapitalis.

Dalam konteks Indonesia, konsep state-capital nexus terlihat jelas dalam relasi antara Jokowi dan para konglomerat. Dukungan dari konglomerat memungkinkan Jokowi untuk melaksanakan proyek-proyek besar seperti IKN, yang membutuhkan investasi besar dan keahlian teknis yang hanya dimiliki oleh sektor swasta.

Sebaliknya, para konglomerat ini mendapatkan akses eksklusif ke proyek-proyek pemerintah yang menguntungkan, serta perlindungan politik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis tanpa hambatan yang berarti.

Kolaborasi Negara dan Kapital

Pembangunan IKN Nusantara adalah contoh nyata bagaimana relasi antara negara dan kapitalis bekerja dalam praktik. Proyek ini tidak hanya menjadi ambisi besar Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga merupakan peluang besar bagi konglomerat untuk terlibat dalam proyek yang memiliki dampak ekonomi dan politik yang sangat besar.

Kolaborasi antara negara dan kapitalis dalam proyek IKN menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik dapat saling mendukung. Negara membutuhkan investasi dan keahlian dari sektor swasta untuk mewujudkan visi besar pembangunan, sementara konglomerat membutuhkan dukungan politik dan akses ke proyek-proyek strategis untuk mengembangkan bisnis mereka.

Relasi antara negara dan kapitalis seperti yang terlihat dalam kasus Jokowi dan para konglomerat, memiliki dampak yang kompleks bagi perkembangan negara. Di satu sisi, kolaborasi ini memungkinkan negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dengan lebih cepat dan efisien, terutama dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan investasi besar dan keahlian teknis yang tinggi. Negara juga dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi para konglomerat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, di sisi lain, relasi ini juga dapat menimbulkan risiko ketergantungan negara terhadap sektor swasta. Ketika konglomerat memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan politik, hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan ekonomi tertentu daripada kepentingan publik secara keseluruhan.

Ketergantungan yang berlebihan pada konglomerat juga dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar, di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang.

Seperti yang diungkapkan oleh Gramsci, negara harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan ekonomi untuk menghindari dominasi oleh satu kelompok tertentu. Jika tidak, hal ini dapat mengarah pada krisis legitimasi, di mana masyarakat merasa bahwa negara tidak lagi mewakili kepentingan mereka, melainkan kepentingan para elit ekonomi.

Pada akhirnya, kedekatan Presiden Jokowi dengan para konglomerat Indonesia adalah fenomena yang mencerminkan relasi simbiosis antara negara dan kapitalis dalam sistem politik modern. Relasi ini telah mendukung Jokowi dalam melaksanakan berbagai proyek besar, seperti pembangunan IKN, yang membutuhkan dukungan dari sektor swasta. Namun, relasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjangnya bagi kepentingan publik.

Lalu, apakah relasi seperti ini positif untuk kemajuan negara? Jawabannya tentu tidak sederhana. Di satu sisi, kolaborasi antara negara dan konglomerat dapat mempercepat pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil dan transparan, relasi ini berisiko menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Negara harus terus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan publik untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi segelintir elit. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Senyum para konglomerat yang “setara setengah APBN” 

Saat upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN, beberapa konglomerat tampak hadir seperti Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Djoko Susanto (Alfamart Group), Franky Widjaja (Sinarmas Group), Aguan (Agung Sedayu Group) dan Boy Thohir (Adaro Energy).

Eksistensi mereka di IKN, termasuk dalam beberapa kesempatan sebelumnya dinilai sangat krusial, yakni sebagai bagian dari manajemen impresi positif bagi para investor lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#maruarar #9naga #ikn #aguan #sinarmas #konglomerat #pik #agungsedayu #adaro #boythohir #alfamart #prajogopangestu #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

IKN = kemerdekaan sepenuhnya?