Pemblokiran anggaran ibu kota negara (IKN) Nusantara melemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk memperkuat posisinya dalam politik Prabowo.

PinterPolitik.com

“Masuki dunia fantasi, dunia ajaib yang mempesona, dunia sensasi penuh atraksi”

Kenny melangkah penuh semangat menuju Dunia Fantasi (Dufan) Mr. J di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di negara Indonesia di universe Earth-621. Ia telah menyiapkan itinerary sempurna, membayangkan betapa serunya menaiki roller coaster dan wahana lainnya di tengah kemegahan ibu kota baru.

Namun, saat tiba di gerbang Dufan Mr. J, Kenny terkejut melihat suasana yang sunyi. Tak ada antrean panjang, tak ada suara tawa anak-anak, hanya papan bertuliskan “Dufan Mr. J Tutup Sampai Waktu yang Belum Ditentukan.”

Penasaran, ia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk mencari tahu. Begitu layar menampilkan berita terbaru, ia membelalakkan mata saat membaca bahwa anggaran IKN telah diblokir oleh pemerintah.

Menurut berita yang berseliweran, pemblokiran anggaran ini terjadi akibat perdebatan sengit di parlemen. Beberapa pihak berpendapat proyek tersebut terlalu ambisius dan membebani keuangan negara, sementara yang lain bersikeras bahwa IKN adalah simbol kemajuan.

Kenny menghela napas panjang dan duduk di trotoar, mencoba memahami situasi yang absurd ini. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah proyek yang sudah berjalan tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa peringatan.

“Mengapa ini bisa terjadi?” gumamnya sambil menatap langit yang tampak lebih kosong dari biasanya. Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia, katakanlah bila terjadi di universe lain yang mana Indonesia berada di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tanda Melemahnya Jokowi?

Kenny masih duduk di trotoar, berusaha mencerna dampak dari pemblokiran anggaran IKN. Ia membaca lebih banyak analisis dan menemukan bahwa banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa pengaruh Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo semakin menurun.

Proyek IKN, yang selama ini menjadi kebanggaan Jokowi, kini berada dalam ketidakpastian. Dalam tulisannya”Political Legacies,” Christian Fong menulis bahwa “keberlanjutan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kesinambungan kekuasaan dan legitimasi pemimpin berikutnya.”

Kenny menyadari bahwa transisi kepemimpinan tidak selalu berarti kesinambungan, melainkan bisa menjadi ajang pergeseran prioritas politik. Prabowo, sebagai pemimpin baru, tampaknya ingin menegaskan otoritasnya sendiri tanpa terikat dengan kebijakan besar dari pendahulunya.

Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai strategi untuk menarik dukungan politik baru. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa menciptakan gesekan antara Jokowi dan Prabowo.

Kenny kembali menatap layar ponselnya, bertanya-tanya bagaimana politik bisa berubah begitu cepat. Lantas, bagaimana ini bisa memengaruhi hubungan Prabowo dan Jokowi ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

New Player Joins the Game?

Ketegangan antara Jokowi dan Prabowo dapat semakin membesar seiring dengan ketidakpastian proyek IKN. Dalam dinamika politik, situasi ini bisa mengarah pada skenario three-player game dalam game theory, di mana munculnya pemain ketiga akan mengubah peta kekuasaan.

Pemain ketiga itu bisa jadi adalah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan hubungan Jokowi dan Prabowo yang semakin renggang, Megawati dapat memainkan perannya sebagai penyeimbang atau bahkan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan tersebut.

Megawati mungkin melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat kembali pengaruh PDIP dalam pemerintahan. Sementara itu, bagi Jokowi, kegagalan proyek IKN bisa menjadi titik lemahnya, yang membuat posisinya dalam politik nasional semakin rentan.

Kenny kembali menghela napas, menyadari betapa kompleksnya politik Indonesia. Ini bukan sekadar soal ibu kota baru yang gagal, tetapi tentang perubahan peta kekuatan yang dapat menentukan arah bangsa ke depan.

Jika Megawati benar-benar masuk sebagai pemain ketiga, Prabowo harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia harus memastikan bahwa langkah politiknya tidak memberi ruang terlalu besar bagi Megawati untuk memperkuat posisinya.

Di sisi lain, Jokowi kini menghadapi situasi yang dilematis. Jika ia tidak bisa mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo, maka ia bisa kehilangan dukungan politik yang selama ini dibangunnya.

Dalam teori permainan tiga pemain, keseimbangan hanya bisa tercapai jika setiap pihak mampu membangun aliansi yang kuat dan strategis. Jika Prabowo dan Megawati lebih dekat, maka Jokowi bisa benar-benar tersingkir dari dinamika politik nasional.

Bagi Megawati, ini adalah peluang emas untuk memperkuat kembali dominasi PDIP. Namun, bagi Jokowi, ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah kerugian yang sulit dipulihkan dalam waktu dekat.

Kenny menutup ponselnya dan bangkit berdiri. “Lalu, apakah ini akan mengubah arah politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan?” tanyanya dalam hati. Mungkin, hanya para pemain itu yang bisa menjawab. (A43)

Ohh, ambisinya mirip-mirip toh? 

The great protector. Is that what I’m supposed to be?~ 

Mungkin, lagu dari Rex Orange County itu bakal jadi anthem-nya Prabowo untuk Jokowi. Soalnya nih, ke depannya, Prabowo dinilai bakal jadi satu-satunya tameng bagi Jokowi menjelang Oktober 2024 ini.

Hmm, kira-kira kenapa ya? Baca selengkapnya di website PinterPolitik:  https://www.pinterpolitik.com/in-depth/nasib-jokowi-di-tangan-prabowo/

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan dilantik pada 22 Oktober 2024 mendatang. Bagaimana dengan nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang dan setelah pelantikan nanti?

PinterPolitik.com

“I hope I deserve this. Truly, I do. I hope I’m wrong. Goodbye, old friend” – Varys, “The Bells” dalam Game of Thrones (2011-2019)

Dalam kontestasi politik, persaingan dan perebutan kekuasaan adalah hal yang biasa terjadi. Malahan, perebutan kekuasaan memang harus ada karena itulah sifat alamiah dari politik.

Namun, tendensi konfliktual bukanlah satu-satunya fitur utama dalam politik. Selain sebagai makhluk politik, manusia jugalah makhluk sosial.

Artinya, setiap manusia juga berinteraksi sosial, menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berarti. Salah satu hubungan interpersonal yang bisa saja muncul dalam politik adalah sekutu atau kawan.

Mungkin, bagi penggemar Game of Thrones (2011-2019), duo kawan yang paling memorable dalam serial itu adalah Tyrion Lannister dan Varys. Kedua pemikir dan ahli strategi ini akhirnya bisa menjadi teman sepemikiran meskipun sebelumnya saling curiga ketika pertama bertemu.

Merekapun sampai pergi dari King’s Landing demi mencari sosok Ratu Adil yang bisa memimpin Westeros. Keduanya juga akhirnya tiba di Essos dan membantu sang ratu baru, yakni Daenerys Targaryen.

Meski begitu, pertemanan mereka berakhir karena perbedaan cara dalam menjalankan idealisme mereka. Ketika Varys menyadari bahwa Daenerys bukanlah sosok Ratu Adil tersebut, Varys-pun memberontak.

Tyrion sudah menyarankan agar Varys menahan diri. Namun, pada akhirnya, Tyrion-pun tidak bisa dan bersedia melakukan apa-apa ketika dieksekusi, walaupun Tyrion adalah tangan kanan dari sang ratu.

Dalam dunia nyata, perkawanan politik seperti ini tampaknya juga terjadi. Salah satunya mungkin adalah perkawanan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Mirip Tyrion dan Varys, keduanya mulanya di kubu yang berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, Jokowi dan Prabowo akhirnya saling membantu dalam menjalankan pemerintahan dan, akhirnya, Prabowo terpilih menjadi presiden 2024-2029.

Namun, bagaimana dengan nasib Jokowi setelah itu, mengingat banyak persoalan kini tampak semakin menghantui di akhir masa pemerintahannya? Mengapa nasib Jokowi kini berada di tangan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jokowi dan Ancaman Kutukan Pasca-kepresidenan

Berbagai hal buruk kerap menjadi ketakutan bagi umat manusia, khususnya hal-hal yang tidak bisa dipastikan di masa depan. Hal-hal buruk tak terjawab yang tidak bisa ditemukan alasan pastinya ini kerap disebut sebagai kutukan.

Dalam Game of Thrones sendiri, misalnya, terdapat sebuah kutukan yang disebut sebagai Kutukan Garin. Kutukan ini membayangi para penyerang dari Valyria yang menginvasi Rhoynar.

Kaum Valyria ini akhirnya berhasil menahan pangeran mereka, Garin the Great, dan memperbudak bangsa Rhoynar. Garin akhirnya memohon pada dewinya untuk membebaskan bangsanya.

Keinginan ini akhirnya terwujud ketika air pasang dan menenggelamkan pada penyerang Valyria. Sejak saat itu, kaum Valyria dikutuk dengan tetap hidup di bawah air sembari menyebarkan kutukannya yang membuat manusia lain berubah menjadi batu.

Tidak hanya di Game of Thrones, kutukan juga menjadi misteri di perpolitikan. Salah satu kutukan politik yang terkenal adalah kutukan pasca-kepresidenan di Korea Selatan (Korsel). 

Jason Morgan dan Kenji Yoshida dalam tulisannya di The Diplomat-pun menyebutkan sejumlah mantan presiden Korsel yang terkena kutukan ini. Beberapa di antaranya adalah Syngman Rhee, Park Chung-hee, Chun Doo-hwan, dan seterusnya.

Setiap mendekati atau setelah masa jabatan mereka berakhir, ancaman kekerasan hingga kasus hukum akan membayangi mereka. Lee Myung-bak, misalnya, terjegal kasus penghindaran pajak setelah masa kepresidenannya berakhir pada tahun 2013.

Kutukan yang mirip-pun tampaknya eksis di Indonesia. Hampir semua presiden Indonesia mengalami atau dihantui banyak persoalan setelah lengser.

Soekarno, misalnya, menjadi tahanan rumah setelah lengser. Kemudian, Soeharto dibayangi oleh kasus-kasus korupsi usai Orde Baru berakhir. Lalu, ada juga Megawati Soekarnoputri yang dibayangi kasus seperti kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bukan tidak mungkin, Jokowi juga dibayangi kutukan pasca-kepresidenan juga. Pasalnya, meski memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, banyak kasus dan kecurigaan publik turut menyoroti pemerintahan Jokowi selama ini.

Lantas, bagaimana dengan nasib Jokowi bila nanti lengser dan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo? Mengapa nasib Jokowi kini berada di tangan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Semua Tergantung Prabowo?

Status memang turut memberikan manusia kekuatan dan pengaruh atas orang lain. Setidaknya, jabatan presiden bisa memberikan kekuatan sendiri bagi individu dalam memimpin dan menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Setidaknya, begitulah konsep kekuatan presiden (presidential power) dari Richard Neustadt dapat dipahami. Dalam bukunya yang berjudul Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan, dijelaskan bahwa, sebagai presiden, individu pemimpin tidak hanya mengandalkan otoritasnya sebagai kepala pemerintahan, melainkan juga mengandalkan persuasi dan negosiasi.

Bagaimana caranya agar persuasi ini bisa berjalan? Jawabannya adalah dengan menjalin hubungan personal dengan banyak pihak di berbagai cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Tujuannya adalah agar kebijakan dan program yang ingin dilaksanakan presiden bisa berjalan dengan baik. Ketika presiden memiliki kemampuan untuk mengajak atau bernegosiasi dengan hubungan-hubungan personalnya di cabang kekuasaan lain, kepentingannya untuk menjalankan kebijakan juga akan lebih terakomodasi.

Jokowi mungkin bisa menggunakan presidential power untuk mengajak banyak pemangku kepentingan untuk meloloskan sejumlah kebijakan yang bisa menjadi warisannya. Salah satu yang terbesar adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, seiring berjalannya waktu menuju akhir jabatannya, berbagai persoalan di IKN mulai mencuat dan menjadi sorotan publik. Keraguan publik bahwa IKN bisa berhasilpun semakin melonjak.

Belum lagi, muncul rumor yang mengatakan bahwa Prabowo belum tentu akan memprioritaskan pembangunan IKN sebagai fokus dari pemerintahannya nanti. Prabowo disebut lebih tertarik untuk mewujudkan janjinya, yakni makan bergizi gratis.

Pada akhirnya, nasib Jokowi akan bergantung pada Prabowo. Pasalnya, bila IKN tidak berhasil, bukan tidak mungkin hantu kutukan besar ini akan membayangi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Layaknya Tyrion dan Varys, ketidaksepakatan sebuah duo bisa saja menuju pada kejatuhan atas salah satunya. Semua akhirnya bergantung pada persoalan siapa yang bangkit dan siapa yang jatuh dari duo tersebut. (A43)

Kucuran dana hibah dari United States Trade and Development Agency (USTDA) sebesar US$2 juta atau Rp31 miliar untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai sebagai bentuk “rayuan” kepada pemerintahan baru untuk mendekat ke Amerika Serikat (AS) dan menjauhi Tiongkok. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang dibangun kiranya merupakan proyek infrastruktur yang ambisius dan strategis bagi negara kepulauan terbesar di dunia ini. 

Proyek ini tampaknya telah menarik perhatian negara-negara besar, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang seolah sedang memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut. 

Sebelumnya, Tiongkok juga dikabarkan akan melakukan investasi di IKN. Hal itu langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang di Beijing Oktober 2023 lalu. 

Kini, giliran AS yang memberikan bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan IKN dengan memberikan dana hibah sebesar US$2 juta atau sekitar Rp31 miliar melaluiUnited States Trade and Development Agency (USTDA). 

Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan desain, teknis, dokumentasi, dan strategi secara rinci untuk infrastruktur kota pintar atau smart city Nusantara.

AS juga akan memberikan analisis komperhensif, termasuk membangun kemitraan dengan pelaku industri Negeri Paman Sam. 

Tak hanya itu, USTDA juga akan memboyong sejumlah delegasi dari Indonesia ke kota-kota di AS untuk bertemu dengan para ahli infrastruktur dan ahli kebijakan untuk memperkuat dan mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi negara berkembang. 

Mulai terlibatnya AS dalam pembangunan IKN ini tampaknya juga sebagai bentuk tantangan kepada Tiongkok untuk memperebutkan pengaruh di Indonesia, sekaligus bisa saja bentuk “rayuan” kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029. 

Padahal, selama masa pemerintahan Jokowi, AS tampak tidak menunjukan bentuk konkret dalam ikut sertanya dalam proyek pembangunan IKN. 

Lalu, mengapa AS baru mulai ikut serta pembangunan IKN setelah ada indikasi Prabowo terpilih menjadi presiden? 

Prabowo Lebih Dekat ke AS? 

Saat era pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tiongkok. Berbagai proyek strategis pemerintah kiranya sebagian besar dikerjakan oleh kontraktor dan investasi dari Tiongkok. 

Berdasarkan data Kementerian Investasi pada periode kuartal III tahun 2023, Tiongkok berada di posisi kedua negara dengan nilai investasi terbanyak di Indonesia dengan US$5,6 miliar. 

Sementara, AS berada di peringkat kelima negara dengan nilai investasi terbanyak di Indonesia dengan US$2,4 miliar. 

Kini, dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Negeri Paman Sam tampaknya memiliki harapan baru untuk kembali membangun hubungan strategis dengan Indonesia. 

Secara geografis, Indonesia adalah “sekutu” penting AS di Asia Tenggara. Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan menyebut, Indonesia sebagai tumpuan atau jangkar bagi kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara. 

Dan, terpilihnya Prabowo membuat AS mempunyai harapan untuk kembali menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. 

Ini tak lepas dari kedekatan Prabowo dengan intelijen maupun korporasi besar di AS. Kedekatan ini terjalin mulai dari sang ayah Soemitro Djojohadikusumo yang memiliki kepentingan bisnis dan hubungan dengan pemerintah AS sejak tahun 1960-an. 

Selain itu, Prabowo yang merupakan lulusan terbaik Fort Bragg atau yang sekarang bernama Fort Liberty, Carolina Utara, AS yang disebut-sebut merupakan sekolah pasukan khusus tersulit di dunia. 

Kedekatan Prabowo dengan AS juga kiranya diamini oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan jika Prabowo adalah sahabat dari AS. 

Meskipun begitu, hubungan Prabowo dan AS tidak selalu mulus. Prabowo pernah ditolak masuk AS ketika ingin menghadiri wisuda kelulusan putranya di salah satu universitas di Boston, AS tahun 2000 lalu. 

Dengan berbagai indikasi kedekatan Prabowo dan Negeri Paman Sam tampaknya akan membuat AS akan lebih aktif lagi untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan IKN. 

Bukan tidak mungkin jika AS juga sedang menjalankan multi-track diplomacy untuk kembali mendekati Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo lewat berbagai investasi dan keikutsertaannya dalam pembangunan IKN. 

John W. McDonald dan Betty B. Sadler dalam publikasinya yang berjudul Multi-Track Diplomacy: A New Model for Global Engagement menjelaskan multi-track diplomacy dapat digunakan sebagai pendekatan yang melibatkan berbagai aktor non-pemerintah. 

Aktor non-pemerintah yang dimaksud, diantaranya perusahaan, organisasi bisnis, dan kelompok masyarakat sipil, untuk memfasilitasi kerjasama dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara negara-negara. 

Dengan kucuran dana hibah dan bantuan analisis secara komperhensif dari USTDA seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kiranya menjadi indikasi AS sedang menjalankan multi-track diplomacy untuk menarik hati Prabowo. 

Negeri Paman Sam kiranya sedang memperlihatkan kepada Prabowo bentuk komitmennya untuk mendukung pembangunan IKN setelah mantan Danjen Kopassus itu hampir pasti terpilih menjadi Presiden RI ke-8. 

Namun, Prabowo dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 pada 31 Januari lalu menegaskan jika dirinya memiliki kedekatan dengan AS serta bersahabat dan menghormati Tiongkok. 

Dengan demikian, Prabowo tampaknya juga sedang mempersilakan Tiongkok dan AS untuk bersaing di Indonesia.

IKN Jadi Arena Tarung AS-Tiongkok? 

Berbeda dengan Tiongkok yang masuk lewat lobi antar pemerintah, AS tampaknya mencoba masuk berpartisipasi lewat jalur bisnis. 

Mulai masuknya AS dalam pembangunan IKN itu tampaknya menjadi indikasi untuk kembali menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep struggle for power. 

Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace menjelaskan tentang konsep struggle for power. 

Konsep struggle for power sendiri berangkat dari pemikiran realisme yang menekankan sisi kompetitif dan konfliktual hubungan internasional. 

Struggle for power adalah konsep dalam studi hubungan internasional yang menyatakan bahwa persaingan dan konflik antara negara-negara didorong oleh keinginan mereka untuk memperoleh, mempertahankan, atau meningkatkan kekuasaan relatif mereka di dunia. 

Konsep ini menekankan bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan keamanan. 

Dalam konteks konsep ini, kekuasaan bisa didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memengaruhi perilaku negara lain, baik melalui kekuatan militer, ekonomi, diplomatik, maupun faktor-faktor lainnya. 

Persaingan untuk kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari rivalitas ekonomi dan perdagangan, persaingan geopolitik untuk kendali wilayah atau sumber daya, hingga persaingan ideologi dan pengaruh budaya. 

Struggle for power telah menjadi dasar untuk memahami dinamika hubungan internasional, terutama dalam menjelaskan konflik antara kekuatan besar dan dinamika persaingan di tingkat global. 

Dalam konteks persaingan AS dan Tiongkok, kedua negara berlomba untuk memperoleh keunggulan dan membangun kehadiran mereka di IKN. 

Sebagai kekuatan dominan saat ini, AS memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan pengaruhnya di Asia Pasifik. 

AS menggunakan berbagai strategi, termasuk investasi ekonomi dan diplomasi, untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. 

Terlebih, kini Indonesia dipimpin oleh Prabowo yang tampaknya akan lebih pro ke AS berdasarkan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Dari segi Indonesia, hubungan yang erat dengan AS juga memberikan peluang bagi investasi dan kerja sama ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. 

Selain itu, menjaga hubungan yang baik dengan Tiongkok tetap penting, namun juga penting untuk mencari alternatif dalam hubungan internasional guna memperkuat posisi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Meskipun, seperti yang dijelaskan sebelumnya jika Prabowo telah menegaskan dirinya dekat ke AS dan Tiongkok. Perlu ditekankan kembali, bahwa menjaga keseimbangan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan tugas yang kompleks. 

Prabowo tampaknya perlu membawa Indonesia mengelola hubungannya dengan hati-hati untuk menghindari konflik kepentingan dan mempertahankan kedaulatan serta kepentingan nasionalnya di tengah persaingan dua kekuatan besar tersebut. 

Menarik untuk ditunggu apakah benar terpilihnya Prabowo menjadi presiden membuat AS kembali menjadikan Indonesia sebagai mitra yang lebih strategis. (S83)

PinterPolitik.com

Untuk yang gemar bermain video game strategi seperti Total War atau Rise of Nations, pastinya kalian tahu alasan dari pentingnya membangun sebuah ibu kota baru dalam faksi atau negara yang kita kendalikan. Selain bisa untuk memperkuat kapasitas ekonomi negara kita, posisi ibu kota baru yang kita tempatkan di tempat yang aman secara geografis juga mampu memperkuat pertahanan negara kita karena sulit untuk diserang oleh para musuh.

Tentunya, hal-hal yang bisa kita pelajari tentang seluk beluk keperluan membuat ibu kota baru melalui game-game tadi bukanlah khayalan, melainkan mengambil inspirasi dari situasi yang terjadi dalam dunia nyata, khususnya terkait pertimbangan-pertimbangan di balik alasan sebuah negara memindahkan ibu kotanya ke tempat baru.

Nah, kebetulan sekali, saat ini Indonesia juga sedang ramai memperbincangkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, akibat munculnya berita tentang konglomerat-konglomerat dalam negeri yang disebutkan akan mengucurkan modal berjumlah triliunan rupiah agar proyek mega besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa berjalan lancar.

Tidak main-main, kalau kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, investor besar yang bakal ikut nyemplung di IKN adalah sekelas Sugianto Kusuma (Aguan), Sukanto Tanoto, dan Alexander Tedja. Sebagai informasi singkat, nama-nama tersebut sering dicantumkan sebagai bagian dari “naga-naga” penguasa ekonomi Indonesia, karena kekayaannya yang luar biasa.

Berita ini lantas mampu memantik pertanyaan yang menarik. Kalau para investor besar tersebut memang benar akan mengucurkan dananya pada IKN, kira-kira bagaimana jadinya bila Presiden Indonesia yang selanjutnya tidak berniat melanjutkan proyek tersebut? Apakah sosok yang sering dirumorkan tidak mau melanjutkan warisan Jokowi – seperti Anies Baswedan – tetap akan menunda proyek IKN?

Kekuatan Misterius Sembilan Naga Indonesia

Untuk kalian yang belum terlalu kenal dengan tiga nama investor tadi, kita sebelumnya akan membahas sedikit latar belakang mereka satu per satu, dan alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan mereka.

Pertama adalah Aguan, sosok yang merupakan pemilik perusahaan pengembang properti Agung Sedayu Group. Ia juga merupakan nama di balik kawasan Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk (PIK), dan Taman Anggrek. Dari bisnisnya, Aguan diperkirakan memiliki kekayaan mencapai Rp14 triliun – menurut catatan Globe Asia tahun 2018.

Kedua, adalah Sukanto. Well, Sukanto mungkin adalah nama yang paling sering dibicarakan beberapa waktu terakhir dibanding dua calon investor lainnya karena ia sempat menjadi sorotan berita setelah diketahui membeli Mall Tanglin di Singapura seharga Rp9,4 triliun pada Mei 2023 silam. Sukanto sendiri adalah pemilik Royal Golden Eagle, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Kalau menurut Forbes, kekayaan Sukanto setidaknya mencapai Rp44 triliun (2022).

Ketiga, Alexander Tedja. Boss perusahaan properti Pakuwon Group ini juga tidak bisa diremehkan. Sosok yang bertanggung jawab atas berdirinya Tunjungan Plaza, Gandaria City Mall, dan Kota Kasablanka tersebut diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp17,22 triliun menurut Forbes (2022). Karena kekayaannya ini, Alexander Tedja juga kerap disebut sebagai salah satu raja properti di Indonesia.

Nah, walaupun hanya sekilas, tentunya sekarang kita cukup memahami seberapa tangguhnya kekuatan investasi di IKN bila tiga sosok tersebut memang benar akan berkomitmen akan berinvestasi di Kota Nusantara. Dan karena tiga tokoh tersebut juga kerap dikaitkan pada istilah “naga-naga” penguasa ekonomi Indonesia, potensi bergabungnya Aguan, Sukanto, dan Alexander sesungguhnya mampu membuat kita mengingat obrolan tentang misteri 9 Naga Indonesia.

Misteri 9 Naga Indonesia adalah sebuah spekulasi yang awalnya dipopulerkan oleh budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun, pada awal tahun 2023. Ini adalah kelompok yang diduga terdiri dari sembilan konglomerat paling powerful di Indonesia. Mengacu pada investigasi Tempo, 9 Naga Indonesia atau Gang of Nine ini merujuk pada sekelompok orang yang menguasai bisnis di Indonesia di balik layar. Katanya, mereka punya dukungan kuat yang membuat sepak terjang mereka hampir “tak tersentuh”.

Namun, hingga saat ini tidak pernah terkonfirmasi apakah dugaan tersebut memang benar adanya, terlebih lagi daftar nama-nama dari 9 Naga tersebut tampak memiliki versinya masing-masing. Well, terlepas dari betul atau tidaknya mereka benar-benar “mengendalikan” Indonesia, tidak dipungkiri bahwa pengusaha-pengusaha yang namanya sering dikaitkan sebagai bagian dari naga-naga Indonesia itu faktanya memiliki bisnis raksasanya masing-masing. 

Oleh karena itu, tidak heran bila kekuatan finansial mereka kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik karena seperti yang pernah dikatakan Mahfud MD, politik di Indonesia masih bersifat transaksional. Ini akibat rentannya politik kita digoyah oleh kepentingan finansial antara politisi dan konglomerat.

Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan nasib Presiden Indonesia selanjutnya bila ia tidak ingin melanjutkan IKN? Apakah kekuatan gabungan dari Aguan, Sukanto, dan Alexander Tedja mampu mendorong presiden tersebut untuk melanjutkan proyek IKN?

Bila Presiden, Bagaimana Nasib Anies?

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, sepertinya kita perlu berkaca pada rangkaian penelitian yang dilakukan oleh profesor politik ekonomi asal Murdoch University Australia, yang bernama Richard Robinson. Selama karirnya, Robinson menghabiskan waktu meneliti perilaku politisi dan oligark di Indonesia dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. 

Melalui pandangan politik ekonomi Robinson yang kemudian sering disebut sebagai Murdoch School perspective, kita tampaknya bisa menjawab dengan cukup pasti bahwa bila sosok oposisi seperti Anies Baswedan menjadi presiden selanjutnya, maka ia tetap akan tetap harus melanjutkan IKN.

Hal ini karena Robinson berkesimpulan bahwa terlepas dari siapapun yang berkuasa di Indonesia, mereka akan selalu dipengaruhi oleh para konglomerat. Pandangan tersebut muncul dari penelitiannya yang menemukan bahwa mayoritas permasalahan politik dan ekonomi di Indonesia sesungguhnya bukan terjadi akibat persaingan para politisi, melainkan dari kompetisi kelompok-kelompok elite yang ingin menguasai dan mempertahankan akses ke sumber kekayaan negara. Di Indonesia, orang-orang yang memiliki akses langsung ke kekayaan alam tentunya adalah para pebisnis.

Menariknya, meskipun Indonesia telah melampaui era Reformasi, kebiasaan untuk menaruh kekuatan politik kepada para konglomerat, menurut Robinson, masih terjadi hingga sekarang. Atas dasar fenomena tersebut, Robinson berasumsi bahwa kapitalis-oligark di Indonesia sesungguhnya selama ini telah memiliki kekuatan politik yang melampaui kekuatan para birokrat yang mensponsori mereka, dan mampu mendesain agenda-agenda tertentu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pandangan ini beresonansi dengan teori-teori seputar kekuatan politik dari 9 Naga Indonesia yang kita bahas di atas.

Well, kalau kita menggunakan asumsi dari Robinson ini, tentu tidak heran bahwa bila Anies menjadi presiden nanti, lama-kelamaan ia akan terdorong untuk melanjutkan proyek IKN, dengan catatan para investor yang kita bahas di atas benar-benar akan terjun langsung. Tengok saja kasus reklamasi teluk Jakarta yang semula ditentang Anies, tapi kemudian tetap berlanjut di era kekuasaannya. 

Di sisi lain, hal ini juga mampu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang fungsionalitas dari demokrasi di Indonesia itu sendiri. Ini menjadi penguat fakta bahwa mungkin bisnis dan ekonomi masih akan jadi penguasa utama di negeri ini. Bukan begitu? (D74)

PinterPolitik.com

Nama Aguan kembali menjadi perhatian publik saat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Aguan akan menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lantas, siapa sebenarnya Aguan?

Aguan memiliki nama asli Sugianto Kusuma yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 10 Januari 1951. Dirinya adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan properti Agung Sedayu Group.

Saat remaja, Aguan pernah bersekolah di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue di kota kelahirannya, Palembang.

Sebelum menjadi bos properti di Indonesia, Aguan dulunya merupakan penjaga gudang dan juru bersih sebuah kantor perusahaan impor.

Cerita kesuksesannya bermula saat perkenalan dirinya dengan seorang pemborong bangunan. Saat itu, teman dari sang pemborong ini sedang tidak punya uang karena kalah judi.

Aguan yang memiliki modal kemudian meminjamkan uangnya untuk membangun ruko dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil.

Dari sinilah, Aguan akhirnya belajar mengenai bisnis bangunan hingga akhirnya dia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi.

Saat tahun 1971, ekonomi Indonesia yang sedang bertumbuh pesat dimanfaatkan Aguan untuk mengembangkan bisnisnya. Dia memulai dengan proyek yang tidak terlalu besar, namun itu adalah awalan yang baik bagi bisnisnya.

Titik balik dari bisnisnya adalah saat pembangunan proyek Harco Mangga Dua tahun 1991 yang merupakan pusat perbelanjaan elektronik terintegrasi pertama di Jakarta.

Aguan yang berteman baik dengan Tomy Winata kemudian bersama membangun mega proyek real estate lainnya. Diantaranya, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk (PIK), Taman Anggrek, dan lainnya.

Dari bisnisnya tersebut, Aguan diperkirakan memiliki kekayaan mencapai Rp14 triliun menurut catatan Globe Asia 2018. (S83)

PinterPolitik.com

“No, they have to make the choice of their own free will. Otherwise, the system doesn’t work.” – The Cabin in the Woods (2011)

Siapa sangka sekelompok mahasiswa yang memiliki niat ingin berlibur pada akhir pekan di kabin yang terletak dalam hutan malah membawa mereka pada kejadian menegangkan akibat teror kejadian horor yang dialami?

Setidaknya, kejadian horor ketika hendak berlibur pada kabin yang terletak di hutan sepi berada dalam film yang berjudul The Cabin in the Woods (2011) disutradarai oleh Drew Goddard.

Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth — aktor yang sukses membintangi banyak film Hollywood — yang berperan sebagai tokoh Curt Vughan ditemani dengan empat teman lainnya – terdiri dari Dana (Kristen Conolly), Holden (Jesse Williams), Jules (Anna Hutchison), dan juga Marty (Fran Kanz).

Ternyata, kabin yang akan mereka tempati memiliki hal misterius – dengan ditemukan berbagai macam peninggalan benda aneh dan barang antik terletak di bawah tanah.

Teror misterius muncul bermula Dana yang tidak sengaja membaca salah satu mantra dalam buku harian Patience Buckner. Serangan mistis muncul membuat keluarga Buckner yang sudah mati hidup kembali sebagai zombie.

Hmm, berbeda dengan film The Cabin in the Woods, kegiatan menginap di kabin dalam hutan juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menteri-menteri lain lho. Penginapan berbentuk kabin tempat bermalam Pak Jokowi berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Nah, Pak Jokowi bermalam di kabin tidak sendiri tetapi ditemani bersama dengan menteri-menteri lainnya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Tapi nih, bukan tanpa alasan Pak Jokowi berkunjung ke IKN. Kunjungan Pak Jokowi ke IKN memang ditujukan untuk meninjau proses pembangunan proyek infrastruktur IKN.

Wah, kata Pak Jokowi proyek pembangunan Istana Kepresidenan di IKN akan rampung pada 2024. Tidak sampai di situ saja, bahkan, Pak Jokowi mengatakan wilayah IKN akan memiliki suasana yang nantinya dapat menarik para investor.

Peninjauan yang dilakukan Pak Jokowi dan jajaran menteri lainnya memiliki fokus untuk menarik investor. 

Mengutip tulisan Max B.E Clarkson, berjudul a Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, primary stakeholders groups (kelompok pemangku kepentingan utama) biasanya terdiri dari pemerintah, para pemegang saham, investor, pekerja, pemasok, pelanggan, dan berbagai komunitas.

Kelompok seperti jajaran menteri dan Pak Jokowi pada proyek IKN bisa dikatakan sebagai kelompok pemangku kepentingan utama. Hal tersebut karena keberadaan mereka sebagai stakeholders bisa mempunyai dampak pada keputusan upaya mencapai tujuan.

Nah, bukan nggak mungkin, kalau tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan proyek IKN supaya bisa terselesaikan di 2024.  

Bisa jadi, ini dari film The Cabin in the Woods – menceritakan kelompok yang sedang berjuang melawan ancaman teror dari Buckner yang hidup kembali menjadi zombie di sebuah kabin dalam hutan, Pak Jokowi dan jajaran menteri lainnya pada proyek IKN sedang berjuang mendatangkan para investor dengan bermalam di kabin berlokasi di KIPP IKN. 

Ya hitung-hitung sebagai bentuk promosi awal IKN. Bisa jadi, nggak sih? Eh, apa mungkin Pak Jokowi dkk sedang berjuang juga melawan ancaman lainnya ya – misal ancaman gagalnya proyek pembangunan IKN? Hehe. (S85)

PinterPolitik.com

“… and the rats are talking in the walls” – Dolores Madrigal, Encanto (2021)

Siapa sih yang nggak pengen punya kekuatan super (superpower)? Semua orang pasti punya ingin power – entah power dalam makna “kekuatan” atau power dalam makna “kekuasaan”. Anggapannya sih, dengan power, kita bisa melakukan lebih banyak hal yang kita mau.

Namun, selain sebagai blessing (anugerah), power juga bisa menjadi curse (kutukan). Pertanyaan inilah yang harus menjadi pertanyaan ketika seseorang akhirnya mendapatkan power? Untuk tujuan apa power itu akan digunakan?

Keluarga Madrigal dalam film Encanto (2021), misalnya, diberkahi kekuatan magis yang berasal dari sebuah lilin. Keluarga ini akhirnya hidup di sebuah wilayah bernama Encanto – di mana akhirnya banyak warga bergantung pada keajaiban yang dimiliki oleh keluarga ini.

Keajaiban yang dimiliki oleh sebuah lilin ini pun tersalurkan kepada keturunan-keturunan keluarga Madrigal. Setiap anggota keluarganya memiliki kekuatan super yang unik – membuat mereka semacam penjaga yang senantiasa mengatur harmoni di Encanto.

Salah satu anggota Madrigal yang memiliki kekuatan ajaib adalah Dolores Madrigal. Gadis satu ini memiliki kemampuan enhanced hearing – menjadikan dirinya mampu mendengarkan apapun dalam radius yang luas. Bahkan, bisa mendengarkan suara-suara kecil yang ada di dinding.

Selain itu, kemampuan ini juga membuat Dolores mampu mengetahui rahasia banyak orang. Ini akhirnya membuat Dolores menjadi pendengar yang super karena bisa mengetahui rahasia sampai persoalan yang dimiliki oleh orang-orang. 

Nah, kemampuan Dolores ini bukan nggak mungkin membuat kita teringat akan pentingnya menjadi pendengar yang baik dalam banyak aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. 

Gimana nggak? Makin ke sini, makin banyak saja masyarakat yang menilai bahwa para politisi, wakil rakyat, dan pemimpin semakin tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat.

Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), misalnya, beberapa waktu lalu malah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya menantang siapapun yang menolak gagasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dibangun di Kalimantan. Sontak saja, para pengamat politik seperti Hendri Satrio (Hensat) malah mengkritik pernyataan OSO.

Pertanyaannya nih, gimana caranya mau dipilih agar masuk kembali ke parlemen kalau mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik saja adalah hal yang sulit? Kok ya malah mengajak debat? Kan, mereka yang mengkritik pun juga bagian dari rakyat? Hmm.

Padahal nih, mengacu pada tulisan Russell Muirhead dan Nancy L. Rosenblum yang berjudul The Political Theory of Parties and Partisanship: Catching Up, partai politik (parpol) memiliki peran fasilitatif dalam membangun hubungan antara individu warga dengan perwakilan resmi dalam lembaga legislatif.

Nah, kalau mendengarkan aspirasi yang ada di masyarakat aja sulit, gimana bisa menjalankan peran fasilitatif tersebut? Lha, wong, orang yang mengkritik Nusantara aja langsung diajak debat tanpa mendengarkan dan berdiskusi terlebih dahulu?

Inget loh, kemarin kan di Pemilu 2019 Hanura gagal lolos Senayan. Jangan sampai karena pernyataan Pak OSO, nasib pada 2019 kembali terulang pada Pemilu 2024 nanti.

Hmm, mungkin nih, biar Hanura bisa lebih mau mendengar, apa perlu ya menggandeng Dolores dari Encanto buat jadi kader sekalian? Barang kali, Dolores bisa membantu Pak OSO biar lebih memahami para calon pemilihnya, kan? Hehe. 

Atau nih, mungkin, saking hebatnya pendengaran yang dimiliki, Dolores bahkan bisa membantu pembicaraan-pembicaraan di balik layar tuh – misal bicara-bicara “transaksi-transaksi” tertentu yang bisa melukai hati rakyat. Makin keren nggak tuh Hanura? Hehe. (A43)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kesiapan dan kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Mantan Wali Kota Solo tersebut pun menawarkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tempat di mana pagelaran olahraga tersebut dilaksanakan.

Penawaran (bidding) IKN Nusantara sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 telah diumumkan sejak Juli 2021 – setelah Indonesia gagal memenangkan bidding pada Olimpiade 2032. Presiden Jokowi sendiri sudah mengumumkan rencana ini sejak Agustus 2022 meski rencana ini diumumkan kembali di tengah rangkaian KTT G20 di Bali.