Apakah ini hanya teori semata bahwa menteri/eks menteri yang diperiksa 10 jam atau lebih berpeluang lebih besar jadi tersangka? Share pendapat kalian ya.

Dorongan untuk mengganti Airlangga Hartarto dari posisi Ketum Partai Golkar kembali hadir. Kali ini dari politisi senior Partai Golkar Idrus Marham yang juga mendesak agar segera diadakan Munaslub.

Akan tetapi, seluruh 38 DPD I Partai Golkar (provinsi) sepakat menolak Munaslub yang memang memiliki prasyarat persetujuan 2/3 dari mereka agar dapat terselenggara.

PinterPolitik.com

Jarum di jam dinding menunjuk pada angka lima. Sejumlah burung mulai berkicau di pepohonan yang terletak di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Matahari memang masih belum menampakkan cahayanya tetapi alam sekitar telah bersiap-siap menyambutnya.

Sebenarnya, di pagi ini, tidak ada yang jauh berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Namun, jelas Sabtu dini hari yang jatuh pada tanggal 25 September 2021 merupakan momen yang mengerikan bagi Azis Syamsuddin.

Bagaimana tidak? Beberapa jam sebelumnya, tepat tengah malam, Azis harus menjalani pemeriksaan di sebuah ruangan pada lantai dua Gedung KPK. Di ruangan lain, sebuah rompi khas berwarna oranye telah disiapkan.

Singkat cerita, para pewarta di lobby melihat sosok Azis yang turun dari lantai dua. Kaca transparan membuat Azis tidak bisa bersembunyi lagi. Ya, inilah momen di mana Azis akhirnya berstatus tersangka.

Mungkin, memori inilah yang kini masih membekas di bayangan Azis. Kini, di tahun 2045, Azis telah menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, tanpa disengaja, mantan Wakil Ketua DPR itu bertemu dengan rekan-rekan separtainya dulu, yakni Setya Novanto (Setnov) dan Idrus Marham.

Azis yang mengenali Setnov yang tengah duduk sambil menyeruput kopi di pojokan sebuah kafe akhirnya memberanikan diri untuk menyapa. Sementara, Idrus yang melihat keduanya tengah berbicara dari luar jendela pun ikut masuk untuk bergabung.

Azis: Hei, Bang Setnov! Masih ingat saya nggak? Apa kabar?

Setnov: Hmm, siapa ya? Saya udah agak-agak lupa. Maklum udah umur dan udah lama nggak main saham.

Azis: Ini saya Azis Syamsuddin. Azis yang dulu sempat berantem sama Bang Agung Laksono di Kosgoro. Kan, dulu Bang Setnov yang bantu ngeleraisebelum kita jotos-jotosan.

Setnov: Oh, iya iya. Saya ingat. Azis yang dulu sempat satu penjara sama saya kan? Lagian, kamu dulu nggak pernah nyapa saya.

Azis: Yaelah, Bang Azis. Masa iya saya diingatnya cuma pas kena kasus aja? Macam rakyat saja nih Bang Setnov.

Baca Juga: Kalau Bertobat, Setnov Bisa Bebas?

(Idrus datang menghampiri Azis dan Setnov)

Idrus: Selamat pagi, abang-abang jaket kuning ala Golkar!

Setnov: Nah, kalau orang satu ini saya ingat. Sekjen saya dulu ini. Apa kabar, Pak Sekjen?

Idrus: Hussh! Udah berapa lama juga saya nggak jadi Sekjen. Nggak pantes lah saya dipanggil Sekjen. Haha.

Setnov: Ya, kan, dulu Pak Idrus kan Sekjen-nya lumayan lama. Sampai kalau pas lihat lambang Golkar, saya keingetnya sama Pak Idrus.

Idrus: Ya, untung saja saya diingatnya begitu. Tapi saya beruntung lho Pak Setnov. Saya dulu kan dikenal sebagai Mensos korup ya pas zamannya Pak Joko. Nah, beruntungnya adalah langsung ada Juliari yang menggantikan image saya.

Azis: Benar juga, Pak Idrus. Ngomong-ngomong, nasib kita semua sejalan ya, alias dari jas kuning menjadi rompi oranye. Nasib, oh, nasib. Padahal ya, saya ini sudah menjalankan tugas saya sebagai wakil rakyat dulu. Memangnya, para koruptor yang saya bantu bukan rakyat? Rakyat kan?

Setnov: Benar juga ya, Mas Azis. Saya kan juga rakyat. Ya, saya mewakili diri saya juga dong.

Idrus: Berarti, logikanya, Pak Setnov dan Pak Azis ini juga rakyat yang perlu diwakili ya? Bisa bisa.

Setnov: Lah, Pak Idrus kan bukan wakil rakyat waktu ditangkap. Kan, sebagai Mensos?

Idrus: Iya sih. Tapi hukuman saya cuma tiga tahun. Kan, kalau Pak Setnov bisa sampai 15 tahun.

Setnov: Ya, makanya itu saya buat penjara saya senyaman mungkin. Kan, jadi rumah kedua saya. Untung saja dulu Najwa ngabarin pas mau mampir. Lha, kamu gimana, Zis? Gimana pengalamanmu?

Azis: Wah, kalau saya mungkin nggak ada apa-apanya, Senpai. Saya kesal saja sih dengan Pak Firli. Wong dulu saya yang ngangkat dia karena saya setuju dengan pentingnya fungsi pencegahan korupsi. Eh, malah saya ditangkap juga. Hadeuh.

(A43)

Baca Juga: Azis Syamsuddin The Next Setnov?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kau di pelukku

Lepaskan resahmu

Bebaskan jiwamu.”

 – Radja, Takkan Melupakanmu (OST. Sinetron Akibat Pergaulan Bebas)

 PinterPolitik.com

Untuk pertama kalinya selama menjabat, Pak Jokowi mengumumkan akan “gigit balik” mafia yang mengganggu jalannya pembangunan di Indonesia. Beliau ini kan belum pernah menyatakan kekesalannya secara terang-terangan terhadap para mafioso. Wah, kayaknya mafia-mafia udah pada ngelunjak nih, sampe-sampe Pak Jokowi speak up.

Memang sih Pak Jokowi ini bau-baunya bakal lebih ambisius di periode keduanya. Beliau pernah bilang karena ini periode terakhir, maka dia tak lagi memiliki beban kampanye dan bisa lebih asertif. Waduh, Jokowi sudah mulai keras nih pada bocah-bocah bandel yang menghalangi visinya.

Jokowi pun tak lupa nyenggol aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung dan KPK agar tak jadi alat kepentingan para mafia. Jokowi menyatakan dia tak ragu untuk mengigit balik kalo sampai aparat penegak hukum berani berkoalisi dengan mafia. Serem nih mainnya sekarang, baiknya aparat nurut lah sama Pak Jokowi.

Jokowi pun menambahkan bahwa banyak investor, pengusaha sampai pejabat BUMN yang kesulitan dalam melakukan usaha ekonomi karena takut dengan para mafia yang bekerja sama dengan aparat. Iyalah, males juga kalo usaha cari untung tapi dimintain duit terus.

View this post on Instagram

Wiranto senang Mahfud MD dipilih menjadi Menko Polhukam. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 23, 2019 at 12:00pm PDT

Tapi nih Pak Jokowi sempet bilang kalo selama ini banyak pejabat inovatif yang menjalankan fungsi strategis malah terjerat hukum oleh aparat, padahal niat mereka baik. Bentar, pejabat inovatif berniat baik? Pak Imam Nahrawi apa kabar? Pak Jokowi jangan lupa dong, kalo mantan pejabat bapak itu diciduk KPK karena telibat kasus korupsi dana hibah KONI.

Oiya jangan lupa soal Idrus Marham. Pelopor dari menteri Kabinet Kerja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Sebenernya, dari sini tu bisa dilihat bahwa kebandelan antara aparat penegak hukum, lembaga legislatif dan pejabat inovatif yang memiliki niat baik namun tertangkap, uhuk, adalah karena pergaulan bebas. Minimnya etika pun bisa jadi merupakan unsur utama kenapa rapor mereka pada merah sampe investor pada males ke Indonesia.

Mungkin ini ada hubungannya dengan metode pengawasannya Pak Jokowi sebagai keluarga. Menteri-menterinya pun kesepian, cari perhatian sehingga terjerumus ke pergaulan bebas kemudian bertemu para mafia. Mungkin selain menyasar para mafia dan aparat penegak hukum yang bandel, Jokowi perlu lebih perhatian sama anak buahnya. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Golkar bukanlah pemain baru dalam dunia politik. Sesuai dengan lambang partai, pohon beringin, partai Golkar sangatlah kokoh. Sekalipun tercatat telah berulang kali memenangkan Soeharto pada masa Orde Baru, Golkar tidak dibubarkan ketika gelombang reformasi dimulai.

Pasca reformasi 1998, partai warisan rezim Orde Baru ini tetap eksis dan kokoh di dunia politik. Bahkan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu pada tahun 2004 dengan perolehan 128 kursi, mengalahkan rival lama PDIP dengan perolehan 109 kursi. Atas dasar itulah suara Golkar sangat diperhitungkan, sehingga pihak seperti Prabowo dan Jokowi berusaha merebut arah politik Golkar agar merapat dalam koalisi mereka.

Akan tetapi, memasuki tahun politik tahun 2018 dan menjelang Pemilu 2019, Partai Golkar menghadapi tantangan berat. Tantangan itu bermula sejak penangkapan mantan Ketua Golkar Setya Novanto tahun 2017 atas dugaan terlibat dalam korupsi e-KTP.

Kasus dramatik penangkapan Setya Novanto telah membuat partai berlambang pohon beringin itu tercoreng di muka publik. Beberapa lembaga survei menyebut elektabilitas partai Golkar menurun karena kasus korupsi Setya Novanto.

Setya Novanto sendiri adalah pihak di balik perubahan arah politik Golkar dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah di tahun 2016. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari karakteristik partai Golkar secara genealogis sebagai partai penguasa. Golkar tidak pernah tercatat menjadi partai oposisi dalam waktu lama.

Setya Novanto tersenyum disamping @jokowi adalah titik nadir kepresidenan beliau. Kecewa.

— Pandji Pragiwaksono (@pandji) July 28, 2016

Selain itu, terdapat dugaan bahwa langkah Golkar di bawah Setya Novanto mendukung Jokowi adalah untuk meningkatkan citra di mata publik. Mengingat, citra Golkar sempat porak-poranda ketika partai beringin tersebut dilanda kemelut internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Maka dukungan Golkar terhadap Jokowi adalah solusi untuk menaikkan citra partai. Lantas, sudahkah harapan Golkar itu tercapai?

Menyelamatkan Golkar

Pasca penangkapan Setya Novanto, partai Golkar terus berbenah. Hal tersebut dikarenakan kasus Novanto telah membuat citra Golkar menjadi menurun. Berdasarkan data Centre for Strategic and International Studies (CSIS), presentase elektabilitas Gokar sebesar 10,9 persen, atau turun drastis dari hasil Pemilu 2014 ketika Golkar meraih 14,1 persen suara.

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan bahwa Setya Novanto adalah kambing hitam di balik turunnya elektabilitas partai Golkar tersebut. Kasus korupsi e-KTP menjadi pemicu utama.

Mengutip politikus senior Golkar, Happy Bone Zulkarnain, seperti kapal besar, Golkar memiliki seorang juru mudi yang bermasalah. Jika nahkoda dalam kesulitan, mau tidak mau kapal itu akan tenggelam. Jadi harus ada pemimpin baru untuk mencegah tenggelamnya kapal.

Karena itulah setelah Novanto ditangkap, Golkar segera merombak kepemimpinan partai demi selamatkan partai Golkar dari kehancuran. Pada Munaslub Golkar akhir 2017, Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum baru partai Golkar.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar.

Pertama sosok Airlangga adalah anti-tesis dari Setya Novanto, punya rekam jejak bagus dan berintegritas. Kedua karena Airlangga adalah poros tengah, bisa diterima baik oleh semua faksi dan gerbong Golkar seperti kubu Jusuf Kalla, Aburizal dan kubu Agung Laksono. Ketiga adalah kedekatan Airlangga dengan Jokowi. Terakhir adalah karena koneksi alumni UGM.

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017 #golkarbersih #golkarbangkit #partaigolkar #indonesia pic.twitter.com/f0lmJX3C4k

— Airlangga Hartarto (@airlangga_hrt) January 9, 2018

Rekam jejak Airlangga yang bersih dan kedekatannya dengan Jokowi merupakan faktor utama terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum Golkar. Hal itu tentu saja merupakan upaya untuk menyelamatkan partai Golkar dari kehancuran elektabilitas pasca kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto.

Melalui kedekatan itu, Airlangga menegaskan dukungannya terhadap Jokowi. Dukungan Golkar terhadap Jokowi ini dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan elektabilitas Golkar. Hal ini diungkapkan misalnya oleh politisi Golkar Ace Hasan Syadzili. Ia berharap Golkar bisa terbawa elektabilitas Jokowi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Golkar terlihat seperti mengharapkan coattail effects (efek ekor jas) dari Jokowi. Menurut Thomas Poguntke dan Paul Webb, karakter ini dapat ditemui pada presidentialized party atau partai yang terpresidensialisasi. Partai ini umumnya bertumpu pada sosok capres yang kemungkinan menang demi mendapatkan suara.

Klasifikasi Golkar sebagai presidentialized party ini diungkapkan oleh Koichi Kawamura. Hal ini menggambarkan pernyataan banyak orang bahwa Golkar tidak memiliki bakat menjadi oposisi. Di titik ini, Jokowi dianggap sebagai sosok yang bisa menjaga posisi Golkar agar tidak beroposisi.

Mencari Perlindungan

Kurang dari setahun menjabat sebagai pimpinan Golkar, Airlangga mampu selamatkan Golkar. Beberapa lembaga menyebut elektabilitas partai Golkar terus membaik pasca dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang rilis pada bulan Mei 2019 menempatkan partai Golkar sebagai partai dengan elektabilitas terbesar kedua dengan 15,5 persen. Golkar berada satu tingkat di bawah PDIP.

Namun, beberapa bulan setelah kabar baik tersebut, Golkar kembali dihantam dengan permasalahan baru. Setelah Novanto, kini sejumlah nama pengurus partai Golkar terseret sebagai tersangka pada dugaan kasus korupsi. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi partai Golkar dikarenakan pemilu tinggal beberapa bulan lagi.

Setelah Novanto, kini sejumlah nama pengurus partai Golkar terseret sebagai tersangka pada dugaan kasus korupsi.
Share on X

Pada bulan Agustus lalu, sekjen Golkar Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau. Lebih parahnya, aliran dana korupsi itu diduga mengalir untuk mendanai Munaslub Golkar pada tahun 2017, dimana dalam Munaslub itu Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua baru Golkar.

Selain Idrus, saat ini KPK sedang menyelidiki dugaan keterlibatan Aburizal Bakrie dalam kasus suap Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madji dalam mengamankan saham di tambang emas Newmont.

Dugaan keterlibatan anggota Golkar dalam sejumlah kasus korupsi tentu akan berdampak pada elektabilitas partai. Hal ini akan berdampak pada perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019.

Sementara itu, John McBeth mengatakan terdapat ketidakpuasan Golkar terhadap Jokowi dan ketakutan atas apa yang mereka rasakan karena KPK terkesan menargetkan anggota partai Golkar menjelang pemilu.

John McBeth berpendapat sekalipun Golkar berkomitmen untuk mendukung Jokowi, ada potensi Golkar akan menarik dukungan mereka karena presiden dianggap telah lepas tangan atas sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa politisi Golkar.

McBeth menilai jika Jokowi menginginkan dukungan Golkar terus berlanjut, Jokowi harus bertindak tegas untuk mencegah tindakan KPK terhadap politisi Golkar. Ia menggambarkan  bahwa sejumlah petinggi Golkar merasa Jokowi seharusnya bisa melakukan sesuatu terhadap kondisi Golkar yang seperti diincar KPK tersebut.

Golkar Akan Hengkang?

Jika Jokowi tidak memberikan perlindungan bagi politisi Golkar, bukan tidak mungkin Golkar akan hengkang dari Jokowi. Mengingat, Jokowi pun sebelumnya tidak memilih cawapres dari partai Golkar, padahal Golkar adalah partai pertama pengusung Jokowi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

John McBeth pun mengatakan, Airlangga Hartarto sebagai pihak terdekat Jokowi dari partai Golkar tidak memiliki keahlian untuk merangkul elite-elite Golkar. Berbeda dengan Setya Novanto yang memiliki kepribadian menarik dan yang lebih penting, telah mendapatkan reputasi di kalangan elite politik, sesuatu yang belum dimiliki Airlangga Hartarto.

Maka elite Gorkal seperti Aburizal Bakrie, sekalipun sudah tidak menjabat sebagai ketua Golkar, masih menempati posisi sentral. Bukan tidak mungkin kasus korupsi yang menjerat Aburizal Bakrie saat ini akan membuat dia memutar arah koalisi Golkar.

Pimpinan LSI, Denny JA, berpendapat Golkar adalah partai modern dan profesional, di mana Golkar adalah partai politik pertama di Indonesia yang menggunakan hasil survei untuk membuat keputusan dan memiliki kekuatan sebagai partai politik yang tidak bergantung pada sosok sentral dari figur tertentu (impersonal order).

Golkar telah menargetkan 110 kursi legislatif pada pemilu 2019. Oleh karena itulah Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi pimpinan Golkar agar Airlangga bisa menyelamatkan partai dan membawa Golkar mencapai target 110 kursi pada pemilu 2019.

Maka bukan tidak mungkin jika Airlangga Hartarto tidak bisa membenahi permasalahan yang saat ini dialami oleh partai Golkar, ia akan digantikan oleh figur lain.

Hal itu diperkuat dengan pendapat Denny JA bahwa Golkar bukanlah partai yang bergantung pada figur tertentu dan sangat menekankan hasil survei sebagai bahan pertimbangan keputusan partai. Maka bukan tidak mungkin Golkar pun akan berbalik arah seandainya Airlangga Hartarto dan Jokowi dianggap tidak memberikan keuntungan apapun kepada partai Golkar. (D38)

PinterPolitik.com 

[dropcap]M[/dropcap]antan Menteri Sosial Idrus Marham yang seringkali terlihat cengengesan, akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gengs. Idrus bakal ditahan selama 21 hari ke depan di Rutan KPK Kapling IV terkait kasus suap PLTU Riau-1.

Nah kalian sudah tahu kan gensg Idrus mau ditahan di rutan mana? Cepet-cepet deh tuh dijenguk, kasihan gengs doi biasa hidup mewah sekarang harus hidup hanya beralaskan tikar. Wkwkwkw.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penahanan Idrus lantaran pihaknya telah memiliki bukti yang cukup kuat.

Selain itu KPK juga menemukan beberapa bukti, mengenai keterlibatan politisi lain dalam kasus PLTU Riau-1 tersebut, namun pihak KPK belum dapat menyimpulkan bagaimana kelanjutannya.

Widih ngeri nih gengs, siapa lagi nih yang bakal terciduk lagi? Apa mungkin Jusuf Kalla (JK) ikut-ikutan akan dipanggil KPK? Kan JK seniornya Idrus di Golkar, masa sih enggak bagi-bagi jatah korupsi sama seniornya? Wkwkwkw.  

Kalau menurut Febri, tindak pidana korupsi Idrus diduga dilakukan bersama-sama. KPK sekarang ini memiliki dugaan yang kuat setelah tersangka EMS diperiksa penyidik gengs. Waduh makin penasaran nih.

Walaupun sudah mencurigai kalau korupsi kasus ini dilakukan secara berjamaah, KPK saat ini belum menerangkan siapa-siapa saja yang sekiranya sudah menjadi terduga. Karena sepanjang ini belum ada dukungan bukti yang cukup untuk sampai kea rah sana gengs.

Tuh kan gengs, kalau kasus berjamaah enggak mungkin dong yang dikorupsi itu nominal keuntungannya sedikit. Bisa jadi korupsi Golkar jilid kedua nih gengs. Wkwkwk.
Share on X

Padahal baru aja loh Golkar jelek namanya karena kasus e-KTP, masa sih sekarang Golkar mau diperburuk lagi sama kasus PLTU lagi? Gimana nih gengs menurut kalian? Apa mungkin kasus PLTU Idrus ini akan lebih hebat dari kasusnya Setya Novanto? Kalau iya, apa mungkin Kalla Group akan terseret kasus ini?

Kalau sampai Kalla Group bisa terseret, pantas aja kemarin JK ngotot mau jadi king maker, mungkin di saat jadi king maker kasus PLTU yang nantinya akan melibatkan ia jadi gagal gengs. Kata bincang-bincang orang di warung kopi loh, bukan eyke. Betul apa betul? Wkwkwkw (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]mmm, bukan hanya mantan Mensos Idrus Marham saja yang diperiksa oleh penyidik KPK. Bahkan seorang ibu rumah tangga bernama Nur Faizah juga menjalani pemeriksaan. Kapasitas Nur saat ini masih menjadi saksi di kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 gengs.

Kepada Nur Faizah akan ditanyakan ‎penyidik terkait klarifikasi informasi aliran dana dari salah satu tersangka yang diduga mengalir melalui Nur sebagai saksi.

Selain saksi Nur Faizah, ‎menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, penyidik juga memanggil Mimin Insan, Manager Senior Pelaksana Pengadaan IPP PLN yang juga diperiksa untuk kasus Idrus Marham gengs.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragi, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan mantan Mensos Idrus Marham.‎ Weleh-weleh.

Korupsi enak ya pak? Bisa punya uang banyak, bisa jadi menteri bisa beli ini beli itu! Wedew, coba deh pak sesekali ikut tinggal sama rakyat Indonesia yang masih belum mendapatkan listrik, coba deh pak rasain tinggal bersama rakyat…
Share on X

Uh, kalau bapak sudah pernah tahu soal itu dan bapak masih belum ngena juga, gimana rasanya ya pak. Hmmm sudahlah, mungkin benar pak kata orang, kalau setan itu bisa masuk ke jiwanya manusia. Weleh-weleh.

Intinya gengs, kalau menurut penyidik KPK, Idrus diduga telah “diguna-guna” karena mengetahui dan memiliki andil atas penerimaan uang dari Ko‎tjo ke Eni. Sekitar November-Desember 2017, Eni menerima Rp 4 miliar dan pada bulan Maret-Juni 2018, Eni kembali menerima Rp 2,25 miliar gengs.

Uppss kayaknya eyke typo lagi nih, maksud eyke bukan “diguna-guna” gengs tapi “diduga”. Adeh eyke kebanyakan bahas dedemit yang bisa masuk ke jiwa manusia gengs jadi inget guna-guna doang tuh. Wkwkwk.

Oh iya gengs, katanya Idrus diduga juga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama dengan Eni sebesar 1,5 juta dollar AS yang dijanjikan Kotjo apabila proyek itu bisa dilaksanakan oleh Kotjo. Baik Eni maupun Setya Novanto, eks Ketum Golkar sekaligus eks Ketua DPR RI yang kini dibui, sudah satu suara. Uang suap tersebut mengalir ke Munaslub Golkar pada 2017 silam.‎ Weleh-weeeleh.

Pantasan aja ya gengs, banyak orang bilang kalau Golkar itu adalah partai yang serakah, Partai yang tidak konsisten, senangnya bermain dua kaki, dan hanya senang mendekat kekuasaan. Ckckck.

Mungkin enggak sih kalau itu semua saling berhubungan? Soalnya terbongkarnya kasus PLTU juga bikin panas partai setelah Fadel dan Aburizal Bakrie minta Golkar untuk lepas dari koalisi Jokowi? Kalau menurut kalian gimana gengs? (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]U[/dropcap]ntuk kesekian kalinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menetapkan pejabat politik sebagai tersangka kasus korupsi. Setelah ramai pemberitaan mengenai mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola yang menggunakan uang gratifikasi untuk membeli action figure di Singapura, kini Idrus Marham, mantan Menteri Sosial 2018 itu diseret oleh KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan PLTU di Riau. Kedua nama itu merupakan sebagian dari sekian banyaknya pejabat politik yang sudah lebih dulu tersandung kasus korupsi.

Kasus korupsi yang menjerat Idrus Marham diduga kuat karena keterlibatannya secara aktif dalam proses kesepakatan proyek senilai Rp 12,8 triliun. Ketika itu, Idrus merupakan Plt Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sampai proses pemilihan ketua baru di Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Partai Golkar. Dia berperan sebagai pintu pembuka aliran dana dari para investor untuk Partai Golkar. Diduga kuat aliran dana ini digunakan untuk membiayai Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017 lalu.

Partai-partai kok seperti jadi institusi-institusi lahirnya koruptor ya?
Share on X

John Girling dalam tulisan berjudul Corruption, Capitalism and Democracy, mengatakan bahwa korupsi, terutama kasus suap itu bisa terjadi karena kuatnya relasi antara politisi dan pebisnis untuk ‘berbagi’ sumber daya negara. Dalam sudut pandang seperti ini, kasus suap yang menjerat Idrus Marham ataupun Zumi Zola dalam proyek pembangunan infrastruktur di Jambi merupakan “deal-dealan” politik antara politisi dengan pebisnis untuk mengeruk sumberdaya negara.

Deal-dealan antara politisi dan pebisnis bisa terjadi karena masih kuatnya politik uang dalam kontestasi politik elektoral. Dalam hal ini, para politisi yang ingin memenangkan pemilihan memerlukan modal yang tidak sedikit, sementara para pebisnis yang memiliki modal lebih bersedia mendukung sang politisi secara finansial dengan catatan politisi itu bersedia membagi-bagi proyek negara kepada para pebisnis.

Fenomena ini terjadi pula di Korea Selatan ketika para pebisnis di negeri ginseng itu membangun perusahaan multinasional dengan sokongan penuh dari rezim yang berkuasa saat itu Mereka menjalin hubungan mesra (cozy relationship) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan lisensi. Pola seperti ini lazim terjadi dalam politik sebagai upaya balas budi politisi kepada pebisnis.

Pertanyaannya, mungkinkah Idrus Marham, Zumi Zola dan sederat nama-nama pejabat korup lainnya merupakan aktor politik yang disiapkan oleh partai untuk mengeruk keuntungan dikursi pemerintahan? Mengingat, data terbaru menyebutkan bahwa aliran dana suap proyek PLTU yang dilakukan oleh Idrus Marham digunakan untuk Munaslub Golkar. Lantas, untuk permasalahan korupsi ini, kita harus salahkan siapa?

Siapa Juara Korupsi?

Menurut data dari detik.com pada tahun 2017, Golkar merupakan partai paling korup di Indonesia, sedangkan PDIP berada di urutan kedua. Alasan kedua partai disebut sebagai partai terkorup adalah karena para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sebagian besar merupakan kader dari kedua partai ini.

Jauh sebelum kasus korupsi Idrus Marham, kader PDIP sudah lebih dulu berulah di beberapa daerah sepanjang tahun 2018. Pada bulan Januari, anggota DPR dari Fraksi PDIP kena OTT KPK karena kasus suap. Beberapa bulan setelah itu, kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerahdi Purbalingga, Blitar dan Tulungagung juga tersandung kasus korupsi.

Anehnya, dari ketiga kepala daerah itu, hanya Bupati Purbalingga Tasdi yang dipecat dari keanggotaan partai. Sementara PDIP memilih membela dua kader lainnya, yakni Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang juga terjerat kasus korupsi. Ketika ditanya mengapa pembelaan itu terjadi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai OTT KPK bermuatan politis.

Pembelaan terhadap anggota partai yang korup ditunjukan pula oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus korupsi Idrus Marham. Pimpinan tertinggi Golkar itu menyatakan bahwa partainya siap memberi bantuan hukum kepada Idrus Marham yang terjerat kasus dugaan suap proyek PLTU di Riau.

Kita pun harus bertanya, mengapa akhirnya kedua partai politik itu tetap membela kader mereka yang tersandung kasus korupsi? Apakah ini merupakan indikasi bahwa Golkar dan PDIP secara institusi merasa ‘diuntungkan’ dengan adanya aliran dana suap yang masuk ke kantong partai?

Antony Giddens mengatakan bahwa perilaku aktor di dalam masyarakat harus disikapi sebagai hasil dari perpaduan antara determinan sosial dan psikologi. Untuk itu, kita harus benar-benar menelusuri, kenapa akhirnya seorang aktor politik melakukan tindakan korup ketika dia sedang memegang jabatan pemerintahan? Giddens memberi tawaran bahwa kita harus melihat tindakan itu dari faktor sosial (partai/institusi) dengan faktor psikologis (latarbelakang individu).

Kasihan pada gagal paham, makna Ksatria itu nggak maling, bukan juga gak ketangkep.

Tapi ya begitulah Ksatria 2018 mungkin memang sudah beda maknanya..

malaing ya maling..
maling kok ksatria..#adusairmakam#IdrusMarham

— Mohamad Munif (@MohamadMunif) August 24, 2018

Pada kasus korupsi Idrus Marham kita bisa melihat bahwa teori Giddens ini berlaku. Tidak ada faktor yang lebih dominan, tindakan korup Idrus Marham kemungkinan besar dipengaruhi oleh kedua faktor, yakni determinasi psikologis dan sosial. Faktor pertama, adanya indikasi bahwa Idrus Marham memang seorang politisi yang tak berintegritas. Kedua, hasil penyelidikan sementara, KPK menduga ada tekanan partai terhadap Idrus Marham untuk mengalirkan dana suap proyek PLTU Riau ke anggaran Munaslub Partai Golkar.

Pasalnya, Bendahara Munaslub Partai Golkar Eni Saragih menyatakan bahwa dirinya pernah menyetor uang dari proyek PLTU Riau untuk keperluan Munaslub Partai Golkar. Maka dugaan sementara bahwa Partai Golkar ‘bermain’ dalam kasus ini bisa saja benar. Artinya, Idrus Marham bukan aktor satu-satunya.

Kalaupun korupsi Idrus Marham dilakukan tanpa ada keterlibatan partai, maka Golkar tetap harus disalahkan karena korupsi itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin partai politik bisa ‘kecolongan’ dalam proses seleksi kader yang akan maju ke pemerintahan? Apakah partai tak cukup kompeten untuk mengetahui mana kader yang integritas dan yang tidak?

Padahal sebelum menduduki jabatan pemerintahan, para politisi itu sudah lebih dulu melewati tahap seleksi di tubuh partai, sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala daerah anggota legislatif, atau menteri. Artinya, ketika ada kader partai yang tejerat kasus korupsi ketika ia sedang menjabat, kita tak bisa lagi hanya fokus pada kesalahan individunya saja. Tapi juga melihat pola seleksi partai yang ternyata bermasalah.

Menakar Kekuatan Aktor Politik

Data terbaru dari KPK menyebut bahwa sepanjang tahun 2016-2017 sudah ada 205 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam kasus korupsi. Dari data itu, kita tahu bahwa salah satu korupsi besar-besaran yang dilakukan anggota DPR terjadi dalam kasus E-KTP.

Menariknya, korupsi E-KTP yang merugikan negara hingga Rp. 2,3 triliun itu tidak menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama, sekalipun mantan Gubernur DKI itu telah menjabat sebagai anggota DPR dari partai Golkar ketika korupsi E-KTP berlangsung.

Ahok menjadi bukti bahwa meski berasal dari partai yang dianggap korup, ia tidak ikut terbawa arus. Hal serupa berlaku pada Jokowi. Berdasarkan penuturan Mahfud MD, lawan-lawan politik Jokowi sampai kebingungan mencari kelemahan Jokowi dalam urusan korupsi karena memang Jokowi tak memiliki rekam jejak terlibat dalam kasus korupsi.

Walaupun Jokowi merupakan kader PDIP, ia sama sekali tak bisa dibuktikan telah melakukan tindakan korupsi. Jokowi bisa diibaratkan sebagai bunga yang tumbuh di antara kubangan lumpur.

Namun, Jokowi sebagai aktor politik hanya bisa menahan hasrat untuk tidak korupsi. Pada akhirnya, ia pun terjebak pada lingkungan elite kekuasan yang memaksa dia untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini sikap Jokowi sebagai seorang presiden mampu dikontrol oleh kepentingan elite, yang bisa disebut sebagai determinasi sosial dalam istilah Giddens.

Hasrat inilah yang menurut Mitchel sebagai penyebab utama berlakunya hukum besi oligarki. Pemimpin partai selalu mengendalikan keputusan partai maupun anggotanya, termasuk mengendalikan kandidat yang telah didukung dan dipromosikan pada kontestasi pemilu.

Jokowi dalam pandangan Mahfud MD tak bisa menahan arus permintaan elite politik dalam partai koalisi untuk memilih wakil presiden secara mandiri. Maka bukan tak mungkin Jokowi menjadi tak kuasa menahan tekanan para elite-elite partai ketika ia kembali menang di Pilpres mendatang. Dampaknya, akan lebih banyak kebijakan ‘titipan’ ketimbang kebijakan demi kepentingan rakyat secara luas.

Maka terjebaknya Jokowi dalam kepentingan politik elite makin mempersulit kita untuk ambil kesimpulan pada saat ini: lebih kuat mana, integritas individu atau tekanan institusi politik? (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]aes, udah tahu ya kalau kader Partai Golkar ada yang kena perangkap tikus KPK? Lagi? Yup, mantan Menteri Sosial Idrus Marham sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ehh iya, partai ini juga bukan sih yang tetap bersikeras ingin mengusung mantan napi korupsi menjadi caleg di Pileg 2019? Weleh-weleh, kok makin lama makin terbukti… nganu. Uwuwuwuw.

Peneliti CSIS Arya Fernandes membandingkan sikap Golkar dalam mengangani kasus korupsi Idrus Marham dengan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Sekarang ngerasa nggak sih kalau Golkar lebih gercep (gerak cepat) dalam mengambil sikap? Kayaknya mereka sudah sadar, kalau ngerepotin KPK tuh cuma membawa dampak negatif bagi Golkar.

Dulu inget nggak waktu kasus Setnov? Dramanya bukan main, njelimet dan bikin ngilu. Gimana ceritanya kecelakaan mobil nabrak tiang listrik, tiang listriknya baik-baik aja, tapi Setnov bisa benjol segede bapau? Memang doi itu paling bisa deh kalau melawak. Lalu bagaimana dengan Idrus?

Tidak seperti Setnov, sepertinya Idrus bukan tipikal orang yang senang membuat drama di luar nalar. Doi cukup berpikiran logis dengan mengundurkan diri sebagai mensos.
Share on X

Sepertinya Idrus bukan tipikal orang yang senang membuat cerita-cerita di luar nalar. Doi cukup berpikiran logis dengan mengajukan surat pengunduran diri sesaat sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Good Job! Eh tapi kok bisa pas banget ya waktunya? The power of  firasat, kah? Cucok deh. Wkwkwkwk.

Menjelang pemilu, Golkar memang patut hati-hati. Alih-alih bikin drama yang mempertaruhkan elektabilitas partai, lebih baik menghilangkan proteksi terhadap Idrus. Kalau begini kan main bersih namanya. Aman, baik elektabilitas Golkar maupun petahana nggak akan jatoh-jatoh amat.

Ahhh, kebayang deh gimana leganya Presiden Joko Widodo (Jokowi), satu noda perusak citra mundur di waktu yang tepat. Coba, kalau ngundurin dirinya pas sudah jadi tersangka, nggak jadi bulan-bulanan oposisi nantinya? Kira-kira sikap Idrus yang demikian bakal dikasih hadiah apa nih? Sepeda? Hehehe.

Ternyata dapet pujian gaes. Jokowi mengaku mengapresi pilihan Idrus mundur dari kabinet demi melancarkan penyidikan KPK. Uwuwuw, kalau begitu, doaku, semoga kasusnya lekas selesai ya. Amin. (E36)