PinterPolitik.com

Terdapat suatu adagium lumrah yang kerap kita dengar perihal politik. “Tidak ada musuh atau teman yang abadi dalam politik”. Begitulah kira-kira bunyi adagium tersebut. Adagium ini pula yang turut membentuk persepsi serta aktivitas politik untuk bergerak di atas roda oportunistis atau pragmatis. Politik adalah logika kekuasaan. Begitu singkatnya.

Akan tetapi, bagaimana jika penjelasan oportunistis semacam itu tidak berlaku? Dalam hal ini, ideologi sepertinya dapat menjadi bantahan tersendiri. Dalam sejarah umat manusia, pertengkaran ideologi adalah fenomena lumrah, yang sekaligus menjadi pembeda diri dengan yang lainnya.

Pertengkaran berbasis ideologi tersebut boleh jadi tengah atau akan terjadi di politik Indonesia. Bagaimana tidak, baru-baru ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPD PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa dirinya banyak menerima aspirasi agar partai banteng tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada 2020. Menariknya, Djarot juga menyinggung perkara ideologi yang disebut menjadi dasar pertimbangan dan keputusan partai.

Mudah ditebak, PDIP kemudian memberikan klarifikasi. Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Tjen menyebutkan bahwa partai banteng terbuka berkoalisi dengan siapapun untuk meraih kemenangan, termasuk dengan Demokrat dan PKS.

Kendati telah ada klarifikasi, Djarot justru tetap mempertahankan pernyataannya. Rekan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok ketika memimpin DKI Jakarta ini menegaskan bahwa secara fakta di lapangan, memang sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Menjadi menarik kemudian untuk diulik. Mungkinkah pertengkaran ideologi antar partai seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) antara Partai Demokrat dengan Partai Republik akan terjadi pada kasus PDIP dengan Demokrat dan PKS?

Hmmm, emang sebegitu "dendam" dan berbedanyakah PDIP dengan @Demokrat_TV dan @PKSejahtera sampai nggak mau koalisi-koalisi lagi? #politik #infografis #pinterpolitik https://t.co/KdYGTKqQgE pic.twitter.com/H69MtlxnSj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 23, 2020

Apa itu Ideologi?

Membahas ideologi, banyak dari kita mungkin mengasosiasikannya dengan prinsip seperti “pokoknya saya membela rakyat kecil”, “saya tidak ingin disuap”, dan berbagai pernyataan moralis serupa. Kendati memiliki derajat kebenarannya, asosiasi semacam itu agaknya terlalu prematur untuk menggambarkan ideologi. Pernyataan-pernyataan tersebut sekiranya lebih tepat disebut sebagai prinsip keadilan atau kejujuran.

John Levi Martin dari University of Chicago, dalam tulisan yang berjudul What Is Ideology?, menerangkan bahwa sampai saat ini tidak terdapat definisi tunggal atau universal untuk menerangkan ideologi. Untuk mengatasi masalah ini, posisi epistemologis yang disebut dengan nominalisme kemudian dijadikan sebagai solusi. Nominalisme sendiri adalah pandangan filosofis yang menolak objek-objek abstrak dan/atau hal-hal universal.

Di sini, penerapan nominalisme dimaksudkan untuk mengembalikan definisi ideologi bergantung pada konteks apa ideologi dijelaskan. Dengan kata lain, ideologi harus ditempatkan sebagai umbrella term atau istilah yang memayungi berbagai aspek. Ideologi ekonomi misalnya, ini adalah domain yang membahas posisi moral terkait bagaimana ekonomi harus disusun atau bekerja. Sementara, ideologi politik adalah posisi moral yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja, atau bagaimana tatanan sosial dan politik harus dibentuk.

Kendati nominalisme dipandang sebagai jawaban, Martin juga menyebutkan bahwa penjelasan umum yang merangkum unsur-unsur utama ideologi masih dilakukan. Pada konteks ini, ideologi kemudian jamak dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan yang dimiliki individu atau kelompok yang mendorong mereka mengambil posisi atau keputusan tertentu.

View this post on Instagram

Mantan komisioner KPU siap bongkar kasus #pdip #pdiperjuangan #harusmasiku #kpu #komisipemilihanumum #wahyusetiawan #justicecollaborator #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 22, 2020 at 10:01pm PDT

Demokrat vs Republik

Contoh paling gamblang dalam menerangkan ideologi sebagai penentu kebijakan dapat dilihat dalam politik AS yang mempertontonkan seteru antara Partai Demokrat dengan Partai Republik.

Dalam tatanan politik, Republik mendukung pemerintah federal dengan wewenang terbatas dan pemerintah negara bagian yang kuat. Sedangkan Demokrat justru percaya pada wewenang pemerintah federal yang lebih besar.

Dalam tatanan ekonomi, Republik percaya pada pertumbuhan ekonomi melalui persaingan bebas dan mendorong orang-orang untuk menggunakan ide-ide inovatif mereka sendiri. Sedangkan Demokrat justru percaya bahwa ekonomi mungkin akan sulit untuk ditangani individu. Sehingga keputusan bisnis dinilai lebih baik jika dipandu oleh kebijakan pemerintah.

Menariknya, sebelum abad ke-20, ideologi yang dipegang Demokrat kini justru menjadi ciri khas Republik, begitu pula sebaliknya. Profesor sejarah Amerika di University of California, Eric Rauchway melihat transisi ideologi tersebut terjadi ketika seorang politisi Demokrat yang sangat berpengaruh bernama William Jennings Bryan mengaburkan garis partai dengan menekankan peran pemerintah dalam memastikan keadilan sosial melalui ekspansi dari kekuatan pemerintah federal – di mana ini merupakan sikap Republik kala itu.

Gary Miller dan Norman Schofield dalam tulisannya The Transformation of the Republican and Democratic Party Coalitions in the U.S. menyebutkan bahwa William Jennings Bryan adalah seorang anti-bisnis yang radikal dan seorang penganut konservatif sosial. Konteks ini kemudian membuat kita memahami mengapa Bryan berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan partainya.

Setelah terjadinya hentakan dari Bryan, Rauchway mencatat Republik tidak langsung mengadopsi posisi yang berlawanan untuk mendukung pemerintahan terbatas. Melainkan, justru selama beberapa dekade selanjutnya, kedua partai bersama-sama mendukung kekuasaan pemerintah federal untuk menciptakan keadilan sosial. Barulah kemudian secara bertahap, Republik mulai mendukung pasar bebas seperti yang kita lihat saat ini.

Mengacu pada kasus perpindahan kebijakan partai antara Demokrat dengan Republik, kita melihat terdapat peran politisi berpengaruh bernama William Jennings Bryan yang menjadi preseden atas hal tersebut. Lantas, apakah terdapat sosok Bryan dalam kasus PDIP dengan Demokrat dan PKS?

View this post on Instagram

Gaji ke-13 menanti di Agustus #posterpinterpolitik #posterpinpol #srimulyani #menkeu #menterikeuangaan #gaji13 #gajike13 #control #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 22, 2020 at 8:37pm PDT

Preseden bagi PDIP?

Melihat pemetaan ideologinya, memang dapat dilihat perbedaan antara PDIP, Demokrat, dan PKS. PDIP adalah partai berhaluan nasionalis yang cenderung kiri, sedangkan Demokrat adalah partai nasionalis yang lebih ke tengah. Sedangkan PKS, tentu saja merupakan partai yang sangat menjunjung nilai-nilai Islam.

Akan tetapi, kategorisasi ideologi semacam ini umumnya tidak terjadi di Indonesia, apalagi di gelaran Pilkada. Koalisi umumnya bersifat cair dan dinamis. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Djarot justru mempertahankan pernyataannya dengan menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Di sini, seperti halnya kasus William Jennings Bryan, kemungkinan terdapat kepercayaan pribadi yang melatarbelakangi pernyataan Djarot. Ini pula yang diduga oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron dengan menyebut pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Djarot adalah saksi hidup ketika Ahok dan PDIP dirongrong oleh PKS bersama dengan massa Islam pada gelaran Pilgub DKI Jakarta yang memenangkan Anies Baswedan. Pun begitu dengan besarnya gejolak politik pada Pilpres 2019, di mana PKS juga terlibat di dalamnya.

Sedangkan dengan Demokrat, tragedi kerusuhan 27 Juli 1996 alias “Kudatuli”, serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2004, banyak dinilai sebagai preseden dendam partai banteng terhadap partai berlogo Mercedes sampai saat ini.

Akan tetapi, mengacu pada kasus Bryan, seberapa besar pengaruh Djarot untuk mendorong PDIP tidak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS? Selain itu, melihat pada konteksnya, pernyataan Djarot tampaknya secara khusus menerangkan Pilkada Medan, dan bukannya Pilkada secara keseluruhan.

Di luar itu semua, tentu hanyalah waktu yang dapat menjawab apakah pernyataan Djarot tersebut adalah preseden bagi PDIP untuk mengubah kebijakan partai, khususnya perihal koalisi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Ku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah.” – Soekarno (1965)

Selama periode pasca-kolonial Belanda, pemikiran politik Indonesia telah didominasi oleh dua kelompok utama, Islamis dan Nasionalis yang berpandangan sekuler. Pancasila dilihat oleh kaum nasionalis sebagai cara yang inklusif dan dapat memberikan dasar untuk menjalin kebersamaan bagi berbagai elemen berbeda yang membentuk Indonesia.

Pada akhirnya, kelompok nasionalis menjadi kelompok yang unggul karena ide mereka membawa konsep pluralisme dan inklusivisme dalam politik. Terlebih, mereka membawa paham demokrasi sekuler yang dianggap cocok dalam menyatukan Indonesia.

Pengaruh kaum nasionalis sangat terasa, khususnya dalam penjabaran Pancasila, dimana tertulis (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Makna kalimat ditafsirkan sebagai jalan tengah antara banyak ideologi yang bersaing dan lebih lanjut dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep integrasi yang berdasarkan “pluralisme” dan “inklusivisme” di kelompok ini mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya menginginkan semacam demokrasi liberal seperti yang diterapkan di barat.

Namun, Pembukaan UUD 1945 tersebut telah meningkatkan status Pancasila menjadi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat  staatsfundamentalnorm atau norma dasar negara. Alasan utama mengapa Pancasila diidentifikasi sebagai norma dasar negara adalah karena sifatnya yang sangat abstrak dan tidak praktis.

Tidak bisa dipungkiri, dalam perjalanannya kelompok nasionalis tersebut gagal dalam membedakan antara “liberalisme” dan “komunisme”. Ini dicerminkan oleh kurangnya kerangka kerja yang koheren dan holistik untuk menjawab kebutuhan akan pelembagaan elemen-elemen demokrasi.

Pelembagaan tersebut merupakan dasar bagi sebuah negara demokrasi. Keyakinan kuat terhadap Pancasila ini akhirnya menjebak proyek reformasi yang digaungkan oleh banyak kaum intelektual menjadi proyek melestarikan nilai komunitarian tradisional sambil merayakan keniscayaan demokrasi dalam bentuk pemilu, sehingga tidak banyak perubahan signifikan terjadi.

Menurut Magnis Suseno, Pancasila memang dirancang untuk menjadi ungkapan tentang nilai-nilai komunal sistem etika Jawa yang cenderung terlalu menekankan pemeliharaan harmoni dalam pelaksanaan debat terbuka dan bebas.

Walaupun pada awal masa reformasi ada guncangan yang keras pada konsep integrasi nasional dalam Pancasila, Pancasila selalu menemukan jalan kembali ke hati tokoh-tokoh Indonesia. Ini ditunjukkan oleh Presiden B.J. Habibie, di mana ia mendesak Pancasila untuk terus diaktualisasikan dan diintegrasikan sebagai identitas nasional yang pada akhirnya dapat menginspirasi negara dan perilaku nasional.

Hal ini jauh dari konsep reformasi yang seharusnya dilakukan, sehingga reformasi dianggap gagal mereformasi paham Pancasila itu sendiri. Meskipun Demokrasi Pancasila tidak disukai oleh banyak kalangan, apalagi Pancasila telah digunakan Suharto untuk melanggengkan otoritarianismenya, yang terjadi malah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh minat publik yang mendorong revitalisasi wacana Demokrasi Pancasila.

“If Men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary” – James Madison (1788)

Sistem hukum di Indonesia pada awalnya bersifat adat dan berakar pada nilai-nilai komunal feodalistik. Menurut Van Vollenhoven, hukum tersebut dikenal sebagai Adatrecht dan diterapkan secara eksklusif untuk penduduk daerah tersebut.

Namun, hukum ini gagal memenuhi definisi hukum modern karena tidak ditulis dengan cara yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dengan mudah memahaminya. Sampai sekarang, Indonesia masih memberlakukan hukum pidana dan perdata kolonial yang sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dan masih memiliki banyak pasal “karet”, yaitu pasal yang dengan sengaja definisinya dibuat multi-tafsir.

Kedua hal tersebut menekankan supremasi penguasa sehingga memperbolehkan rezim untuk melakukan banyak tindakan represif. Tindakan tersebut sangat terasa khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

Namun, reformasi tidak serta merta mengubah hukum kolonial di Indonesia, malah pemerintah dengan sengaja menambah daftar undang-undang yang bernuansa kolonial. Salah satu contoh yang paling mentereng adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi massa yang membuatnya ilegal bagi LSM untuk mengadopsi, mengembangkan, mempopulerkan ajaran atau gagasan apa pun yang bertentangan dengan Pancasila.

Hukum ini rawan dipakai oleh kelompok-kelompok radikal untuk melanggengkan “premanisme” atas dasar “Pancasila”. Ini melawan pendapat awal yang mengatakan bahwa Pancasila dapat menjadi salah satu alat dalam mencapai demokrasi.

Salah satu hasil dari hukum Adatrecht adalah konstitusi UUD 1945, sehingga konstitusi tersebut masih memiliki banyak masalah. Reformasi yang di gadang-gadang pun gagal mengubah konstitusi tersebut. Amandemen yang dibuat pun tetap memiliki ciri mengedepankan kedaulatan negara terhadap kekuasaan kolonial dan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri.

Salah satu contohnya adalah peraturan yang mana para pejabat dan karyawan yang bekerja untuk pemerintah tidak bisa menjadi ateis menurut hukum. Hukum ini membuat pejabat negara dan pegawainya memiliki mandat untuk percaya dan mempercayai satu – satunya Tuhan yang maha kuasa.

Contoh kasus lain adalah pada kasus di Pengadilan Pertama Muaro Jambi di mana Alexander An karena hanya menyatakan dirinya seorang ateis, dipukuli oleh gerombolan orang dan malah dipenjara atas dasar penistaan ​​agama.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hasil dari UUD 1945 pun sering diinterpretasikan secara keliru, di mana lebih menekankan sifat teistik HAM dengan mementingkan peran paternalistik negara. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Penodaan Agama yang memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengarahkan mereka ke pandangan yang baik dan menuju Keesaan Tuhan.

Pancasila tidak hanya memihak hanya sejumlah kecil agama yang diakui secara resmi, tetapi berpotensi membahayakan proyek reformasi politik itu sendiri. Dalam konteks lain, berbagai aktor telah menginterpretasikan Pancasila dengan salah sehingga menghalangi kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul.

Ini terlihat salah satunya pada Pasal 107D Amandemen Undang-Undang Pidana 1999 yang berisi tentang menyebarkan atau mengembangkan ajaran-ajaran Komunisme/Marxis-Leninisme melalui tulisan, merupakan bentuk kejahatan terhadap negara.

“Modernity does not require absolute or fundamentalist secularism or laicité” – Bell (2011)

Perlu diketahui meskipun tidak ada pendirian yang jelas, bangsa Indonesia telah berhasil membuktikan diri sebagai masyarakat multikultural dan toleran namun religius. Dalam bidang bernegara, tentu hal tersebut berbanding terbalik.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu berkomitmen penuh terhadap hak asasi manusia sebagaimana ditafsirkan oleh komunitas internasional. Pemerintah dan masyarakat harus memikirkan kembali kesakralan Pancasila dalam pembentukan negara hukum, dan konstitusionalisme di Indonesia.

Pancasila pada dasarnya memiliki sifat yang abstrak dan sulit dipahami sebagian besar orang. Alasan tersebut yang membuat makna dan nilai dari Pancasila dapat berbeda-beda sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi demi keuntungan pribadi.

Salah satu contohnya adalah kebijaksanaan bahwa memeluk agama adalah satu-satunya jalan untuk menjadi baik. Indonesia perlu memikirkan kembali elemen agama dalam negara sehingga penegakan hukum dapat dilakukan terhadap para penjahat berkedok agama yang kian hari makin banyak jumlah dan pengikutnya.

Narasi keliru yang dicoba dibentuk oleh Pemerintah bahwa Pancasila dengan interpretasinya sekarang dapat memperkuat integrasi nasional tidak akan hilang. Namun, yang terpenting, banyak suara mulai berani untuk melawan berbagai kekurangan yang dihasilkan dari Pancasila.

Tulisan milik Alexander Ryusandi Pratama, Mahasiswa Sosiologi di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Saat dunia menyangka bahwa globalisasi akan menjadi ideologi pamungkas dengan pemahaman globalismenya, konservatisme di beberapa belahan dunia justru bangkit. Pasca Perang Dunia II dan dibentuknya PBB sebagai penjaga kedamaian, negara beramai-ramai membentuk perhimpunan dan organisasi internaisonal, baik itu organisasi yang didasarkan pada wilayah (regional) maupun berdasar tingkatan ekonomi.

Muncul Association of South East Asian Nations (ASEAN), Uni Eropa (UE), Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya yang menjadi fondasi untuk membentuk kerja sama dan melunturkan pagar-pagar pembatas antar anggotanya. Indonesia contohnya, membebaskan visa bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebaliknya, kita pun bebas untuk mengunjungi negara ASEAN lain tanpa visa.

Itu belum termasuk negara-negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia secara bilateral. Hingga kini, sebanyak 77 negara di dunia membebaskan warga Indonesia untuk mengunjungi negaranya tanpa visa dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Globalisme yang melanda di seluruh dunia tidak saja terjadi dalam bidang politik, melainkan juga ekonomi, sosial, hingga budaya. Itulah alasan banyak ahli beranggapan bahwa negara-negara di dunia ini pada akhirnya kelak akan berada pada satu kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang sama.

Pendukung ideologi globalisme ini sering disebut dengan globalis. Cambridge Dictionary mendefenisikan “globalist” sebagai seseorang yang percaya bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi harus dirancang dengan cara internasional dibanding dengan memilih kebijakan yang cocok untuk masing-masing negara.

Awal Kebangkitan Kaum Konservatif

Namun, cita-cita para globalis ini mendapat respons yang cukup kuat dari pihak konservatif. Nasionalis – begitu para konservatif menyebut diri mereka – menganggap para globalis (dan liberal) ini sebagai ancaman bagi negara.

Konservatisme – meskipun secara sejarah merupakan nilai dasar terbentuknya sebuah negara – mulai menunjukkan perlawanannya terhadap nilai-nilai liberal. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan – Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik – memperkuat partainya dengan kebijakan pemotongan pajak, memperkuat militer AS dan, yang paling penting, meningkatkan ikatan keluarga dengan nilai konservatif Judeo-Kristen. Ia melihat nilai agama Judeo-Kristen merupakan alasan kemajuan peradaban Eropa serta menjadi fondasi utama terbentuknya AS sendiri.

Kebijakan ini merupakan perlawanan dari kebijakan The New Deal yang digagas oleh Franklin D. Roosevelt yang dianggap terlalu liberal dan merugikan korporasi-korporasi besar. Di AS sendiri, terjadi dikotomi antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut merupakan gambaran pertarungan antara kelompok liberal dan konservatif.

Hal ini terlihat dari perdebatan mengenai aborsi, kontrol senjata api, kebijakan imigrasi, hingga kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) yang terjadi antara Demokrat dan Republik. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 bolah jadi menjadi titik kebangkitan kaum konservatif di AS.

Dalam kampanyenya, Trump secara tegas menjanjikan akan memperketat imigrasi. Build The Wall menjadi jargon tersendiri.

Ia melihat imigran gelap sebagai masalah utama AS – sejalan dengan pandangan kaum nasionalis-konservatif. Tentu saja itu justru berlawanan dengan cita-cita globalis yang hendak menurunkan batas-batas antar negara dunia.

Namun, kemenangan Trump menjadi inspirasi bagi beberapa pemimpin dunia yang melihat ideologi globalisme sebagai ancaman bagi negara mereka. Belum lama ini, Britania Raya (atau Inggris) secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Boris Johnson – Perdana Menteri Inggris terpilih dari Partai Konservatif – mendukung penuh usaha Brexit ini. Ia melihat terlalu lunaknya UE terhadap imigran menyebabkan gelombang imigran yang besar dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika.

Multikulturalisme dianggap merusak nilai-nilai konservatif negara. London misalnya, dinilai tidak terasa seperti Inggris lagi dengan banyaknya imigran asing. Belum lagi, kejahatan dinilai justru meningkat setelah kedatangan para imigran tersebut.

Hal tersebut memicu kesadaran konservatif di masyarakat – bahwa imigran adalah sumber utama masalah yang mereka hadapi, mulai dari, kemiskinan, pengangguran, hingga kejahatan.  Partai-partai konservatif di berbagai negara dunia – sama seperti Inggris dan AS – mulai kembali ke suara mayoritas parlemen. Polandia dan Italia misalnya, kini dikuasai oleh kelompok konservatif tersebut.

Konservatisme di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap paling religius memang bisa disebut masih sangat konservatif. Perdebatan mengenai aborsi, LGBTQ, maupun imigrasi masih didominasi oleh kaum konservatif.

Pada banyak bidang kehidupan, tidak terlalu ada perdebatan panas antara kaum konservatif dan liberal karena memang kaum liberal sendiri yang belum dominan di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menutup Indonesia dari kebangkitan konservatisme.

Kita dapat melihatnya dari beberapa peristiwa belakangan. Mulai dari penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang didasari oleh pemahaman agama, penolakan terhadap LBGTQ, hingga isu tenaga kerja asing.

Pertama, munculnya konservatisme agama dalam politik. Partai-partai politik berasaskan agama – sekalipun tidak menjadi pemenang Pemilu –masih bisa menancapkan pengaruhnya pada konstelasi politik nasional. Pemilihan K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu tandanya.

Tanda lain adalah mulai bermunculannya peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Faktanya, tidak semua Perda tersebut diusulkan oleh partai-partai yang berasaskan pada agama. Bahkan, tercatat justru Golkar dan PDIP sebagai partai yang paling banyak mengusulkan Perda berdasar agama.

Dalam tulisan milik Michael Buehler yang berjudul “Subnational Islamization through Secular Parties,” dijelaskan bahwa terdapat 169 Perda berbasis hukum syariah Islam sepanjang tahun 1999 hingga 2012.

Dari 169 di antaranya, hanya dua Perda saja yang digagas oleh kepala daerah yang berasal dari kader Partai Islam. Sebanyak 43,8% justru dihasilkan oleh daerah yang DPRD-nya dikuasai oleh Partai Golkar dan 25% oleh daerah yang dikuasai PDIP.

Kedua, meluapnya konservatisme agama dalam menyikapi LGBTQ. Warga Indonesia yang dinilai religius secara umum tidak memberi tempat kepada komunitas LGBTQ. Apalagi, beberapa agama tegas menolak kelompok ini sebagai sesuatu yang alamiah.

Berbeda dengan Indoneisia, masyarakat di AS, negara-negara Eropa, dan Australia, perdebatan mengenai LBGTQ berlangsung secara sehat. Bahkan, sebagian dari kaum konservatif sendiri juga menerima kehadiran kelompok ini. Beberapa negara justru melegalkan pernikahan sesama jenis berdasarkan hasil referendum (voting) masyarakat.

Melihat masih sedikitnya kaum liberal di Indonesia, kelompok LGBTQ bisa jadi masih akan terus berhadapan dengan nilai-nilai konservatif masyarakat yang sudah mengakar dengan kuat tersebut.

Ketiga, adanya konservatisme dan nasionalisme dalam menanggapi kebijakan imigrasi. Bukan termasuk dalam kategori negara maju tidak menjadikan Indonesia tujuan para imigran. Oleh karena itu, Indonesia tidak menghadapi permasalahan imigrasi seperti negara-negara seperti UE, AS, dan Australia.

Namun, terminologi put nation first dapat kita lihat saat menghadapi permasalahan tenaga kerja asing yang membludak. Isu tenaga kerja asing bahkan mendapat tempat tersendiri dalam perdebatan Pemilu 2019 kemarin.

Masih tingginya angka pengangguran dianggap sebagai sebuah ironi dengan masuknya tenaga kerja dari luar. Dalam hal ini, masyarakat kita tak jauh berbeda dengan sikap dan kebijakan Presiden AS Trump. Tenaga kerja asing dari Meksiko – khususnya imigran gelap yang secara ilegal melintasi perbatasan dianggap Trump sebagai sebab utama pelemahan ekonomi AS.

Masyarakat AS yang beranggapan sama dengan Trump tentu saja kecewa dengan kebijakan Partai Demokrat era Presiden Barack Obama yang dianggap terlalu liberal dan globalis serta longgar terhadap imigrasi.

Ketika para globalis meletakkan dasar humanisme sebagai alasan siapa pun dapat tinggal di manapun sesuai keinginan di bawah satu kewenangan yang sama, kaum nasionalis-konservatif merespons bahwa dunia yang damai akan dicapai apabila setiap negara masing-masing memagari pagar rumah mereka dan menentukan sendiri kebijakan apapun yang dianggap cocok oleh negaranya.

Tulisan milik Hilman Gufron, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Man take our culture, our blueprint, pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dikenal sebagai salah satu presiden yang dekat dengan kelompok muda dan milenial. Pidato-pidatonya di luar negeri misalnya, beberapa kali menggunakan referensi-referensi budaya populer, seperti alur cerita dalam film-film Hollywood.

Saking cocoknya dengan kelompok muda dan milenial, Jokowi juga menggemari beberapa jenis musik yang sedang menjadi tren. Lagu-lagu Didi Kempot yang tengah ramai digandrungi oleh sadboys, sadgirls, dan sobat ambyar misalnya, tampaknya turut menjadi bagian dari playlist presiden.

Kegemaran Jokowi pada karya-larya Didi Kempot sempat terpancar pada Agustus 2019 lalu ketika penyanyi itu membawakan lagu yang berjudul “Sewu Kutho” di Istana. Mantan Wali Kota Solo tersebut tampak hapal dan ikut bernyanyi kala itu.

Kita hadirkan Pancasila melalui olahraga, musik, dan film. Tidak masalah kita nebeng Didi Kempot, titip sama sad boy dan sad girl, jadi bagian "sahabat ambyar", atau titip satu lirik di “Pamer Bojo”.

Tidak apa-apa. Demi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau generasi muda. pic.twitter.com/1dSyXm3X5q

— Joko Widodo (@jokowi) December 4, 2019

Bukan tidak mungkin kegemarannya terhadap Didi Kempot ini membuat Presiden Jokowi ingin turut menebarkan benih-benih broken heart ala Didi kepada anak-anak muda lainnya. Ide ini diungkapkannya beberapa waktu lalu di Istana Negara.

Namun, ide dari Jokowi ini tentu bukan tanpa modifikasi. Sang presiden menginginkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menitipkan narasi-narasi yang mengandung nilai Pancasila ke dalam lirik-lirik Didi Kempot.

Gagasan ini ditujukan untuk membumikan Pancasila kepada anak-anak muda. Selain melalui lagu-lagu Didi Kempot, Jokowi juga menyarankan penggunaan medium-medium lainnya, seperti olahraga, film, dan media sosial.

Presiden yang sering kali nge-vlog tersebut juga menyarankan BPIP agar mengajak kolaborasi para pembuat konten media sosial, seperti YouTuber, selebgram, dan selebtwit. Dengan begitu, Jokowi berharap anak-anak muda juga turut menggandrungi nilai-nilai Pancasila dibandingkan nilai-nilai lain.

Namun, bukan tidak mungkin gagasan Jokowi untuk membumikan Pancasila kepada kaum muda ini memiliki implikasi politik. Kira-kira, dampak politik apa yang akan muncul di masyarakat?

Medium Propaganda?

Meski belum pasti dilakukan, gagasan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi memiliki implikasi yang luas dalam diskursus di masyarakat. Pasalnya, bukan tidak mungkin medium-medium yang ditekankan dalam usulan tersebut menjadi saluran gagasan-gagasan yang bersifat propaganda.

Propaganda sendiri – mengacu pada tulisan Johan Farkas dan Christina Neumayer yang berjudul Disguised Propaganda from Digital to Social Media – dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memenangkan hati masyarakat melalui penyusunan gagasan-gagasan yang dikemas dengan menarik guna menyembunyikan intensi yang persuasif.

Upaya-upaya semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti televisi, radio, film, hingga musik.

Wacana untuk menyisipkan narasi-narasi Pancasila dalam lagu-lagu Didi Kempot misalnya, bisa saja merupakan salah satu cara memenangkan hati publik. Pasalnya, dalam musik, penanaman nilai yang dilakukan oleh negara sebenarnya bukanlah hal yang unik dan baru.

John Street dari University of Anglia dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication menjelaskan bahwa musik kerap menjadi wadah komunikasi politik, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi partai, pemerintah, dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.

Musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi pemerintah dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.
Share on X

Beberapa rezim yang disebut menggunakan musik sebagai propaganda oleh Street ini adalah rezim Joseph Stalin (Uni Soviet) dan rezim Adolf Hitler (Jerman). Rezim-rezim seperti ini menciptakan birokrasi yang mempromosikan musik-musik yang menguatkan pesan, nilai, dan visi dari tatanan dominan – bahkan sampai merepresi musik dan musisi yang tak sejalan.

Lantas, bagaimana dengan usulan Presiden Jokowi untuk menggandeng Didi Kempot?

Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Street dalam tulisannya, usulan Jokowi ini nantinya disalurkan melalui birokrasi yang sejak beberapa tahun lalu memang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yakni BPIP. Bukan tidak mungkin, penyisipan narasi semacam ini akan cenderung mengutamakan nilai-nilai tatanan dominan, yakni pemerintah.

Selain itu, jika ditilik kembali, Jokowi juga mengusulkan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan para pembuat konten dan influencer.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Farkas dan Neumayer dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa propaganda juga dapat dilakukan melalui media sosial. Potensi yang dimiliki oleh media digital untuk menjadi saluran propaganda juga besar seiring internet menjadi sumber informasi yang penting.

Tiongkok misalnya, memberdayakan bintang-bintangnya – termasuk musisi – guna menyebarkan nilai-nilai patriotisme kepada anak-anak muda. Budaya kaum muda Tiongkok di media sosial yang terobsesi dengan selebriti ini membuat pemerintah negara tersebut memanfaatkan figur-figur populernya, seperti grup musik TFBoys dan pemain basket Yao Ming dalam lagu “We are the Heirs of Communism” yang diaransemen menjadi musik pop.

Bila berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia nantinya dapat mendapat asupan propaganda. Lantas, apa dampak dari upaya-upaya propaganda tersebut?

Teori Hegemoni

Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, propaganda sebenarnya merupakan upaya persuasi yang dikemas menarik agar dapat memenangkan hati publik. Akibatnya, hegemoni ideologi pun bukan tidak mungkin dapat terbangun.

Antonio Gramsci melalui bukunya yang berjudul Prison Notebooks membangun sebuah pemikiran yang kini disebut sebagai Teori Hegemoni. Berdasarkan teori ini, hegemoni dan dominansi terbangun melalui penguasaan gagasan di masyarakat oleh negara atau kelas yang berkuasa (ruling class).

Gramsci menekankan bahwa penguasaan gagasan ini dapat dilakukan melalui dimensi ideologi dan budaya. Melalui dimensi ini, kelas yang dominan menyalurkan nilai-nilai yang nantinya diinternalisasi oleh masyarakat – menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai akal sehat yang diyakini bersama.

Lantas, bagaimana dengan usulan pembumian Pancasila dari Jokowi? Apakah Teori Hegemoni menjadi relevan dengan adanya wacana itu?

Meski belum pasti terlaksana, bukan tidak mungkin usulan tersebut menjadi bagian dari pembangunan akal sehat yang diyakini bersama di masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Teori Hegemoni, penanaman nilai-nilai ideologi yang diusulkan oleh Jokowi tersebut akan disalurkan melalui medium-medium budaya.

Elemen kompetisi antarnilai pun juga terasa dalam usulan Jokowi, yakni agar penanaman nilai pada kaum muda tidak didahului oleh nilai-nilai. Boleh jadi, pemerintahan Jokowi ingin agar nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang hegemon melalui internalisasi oleh kelompok muda.

Bila hal itu terjadi, dampak lanjutannya – menurut pemikiran Gramsci – adalah terbentuknya persetujuan (consent) terhadap penguasa. Hal ini juga sejalan dengan konsep propaganda yang disebutkan oleh Farkas dan Neumayer sebagai bagian dari manufaktur persetujuan (consent manufacturing).

Lantas, bagaimana caranya pemerintahan Jokowi dapat membangun hegemoni ideologi melalui musik-musik yang cenderung propagandis? Apa dampak lanjutan lainnya?

Pembangunan hegemoni ideologi melalui musik-musik propaganda ini setidaknya pernah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara ini bahkan menyalurkannya propagandanya melalui program dan festival musik yang dikenal sebagai “Sing Singapore”.

Lily Kong dalam tulisannya yang berjudul Music and Cultural Politics menjelaskan bahwa kelas penguasa menggunakan musik untuk melanggengkan dominansi dan hegemoni ideologi. Dengan lagu-lagu nasional yang dinyanyikan dalam program musik pemerintah, patriotisme dan rasa kebangsaan akan versi identitas nasional milik pemerintah diharapkan dapat terinternalisasi di masyarakat.

Boleh jadi, bila ditarik kembali pada usulan Jokowi, penyisipan nilai-nilai Pancasila dalam musik dan medium-medium lainnya juga dimaksudkan untuk membangun hegemoni ideologi dan nilai yang diinginkan di masyarakat.

Meski begitu, gambaran kemungkinan akan pembangunan hegemoni ideologi melalui musik ini belum pasti akan terjadi. Gagasan tersebut juga baru sebatas wacana dan saran yang diberikan Jokowi kepada BPIP.

Namun, bila kemungkinan itu benar terjadi, gambaran tersebut dapat turut tercerminkan melalui lirik rapper Dreezy di awal tulisan. Melalui cetak biru budaya dan musik yang diambil, cetakan-cetakan versi baru bisa saja tercipta, entah cetakan mana yang akan menjadi lebih dominan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Filsuf Prancis, Michael Foucault pernah berujar dengan ketus bahwa sejarah itu tidak linier, melainkan selalu berulang. Saat ini, nampaknya kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Foucault, bahwa peristiwa lima tahun lalu dalam politik Indonesia akan terulang kembali.

Selepas Pilpres 2014, enam partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen untuk lima tahun. Enam parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat.

Namun sayang, belum genap dua tahun, PPP dari kubu Romahurmuziy tergiur untuk menapaki jejak kekuasaan dan masuk ke dalam koalisi pemerintah. Langkah ini kemudian disusul oleh Golkar dan PAN. Alhasil, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa secara de facto, koalisi dengan cita-cita lima tahun itu pada akhirnya selesai.

Kini, peristiwa itu nampaknya akan berulang, bahkan mengalami upgrade yang cukup mengejutkan. Tidak perlu menunggu dua tahun, bahkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno seperti Demokrat dan PAN telah menunjukkan niatan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tidak hanya itu, secara mengejutkan, Gerindra sepertinya akan meninggalkan pos sebagai partai oposisi, singgasana yang sudah sepuluh tahun didudukinya. Praktis, hanya PKS yang sepertinya konsisten berada di luar pemerintah.

Berbeda dengan parpol lain seperti Demokrat dan PAN, langkah Gerindra terbilang mengejutkan karena dinilai telah mengkhianati pendukung dan sekaligus semakin menegaskan bahwa partai-partai politik di Indonesia begitu pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Lantas pertanyaannya, mengapa fenomena ini begitu lazim dalam geliat perpolitikan tanah air?

Absennya Ideologi

Melihat dua fenomena Pilpres terakhir, nampaknya tepatlah pendapat pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno yang mengutarakan bahwa perbedaan arah politik antarpartai hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Setelahnya, partai-partai yang berseberangan akan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang memenangi kontestasi politik.

Tidak hanya itu, Adi juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dibaca sebagai absennya konflik ideologi yang kuat. Artinya, koalisi parpol boleh jadi hanya diikat oleh gravitasi kekuasaan, alih-alih memperjuangkan kesamaan ideologi. Imbasnya, pergulatan politik antar parpol tidak ubahnya seperti pasir-pasir besi yang tinggal menunggu magnet kuat mana yang akan membuatnya menempel.

Pada hematnya, pergulatan politik Indonesia pernah mengalami masa di mana parpol berseteru dengan sangat ideologis pada Pemilu 1955. Pada saat itu, parpol dapat dipetakan dalam spektrum politik yang jelas dan tegas.

Spektrum partai agama Islam misalnya, terlihat jelas dalam diri Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Spektrum partai nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), dan aliran kiri tegas terlihat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan spektrum partai ini tidak hanya persoalan perbedaan di atas kertas semata, melainkan memperlihatkan tegasnya perbedaan visi. Hal ini tampak misalnya pada ketegangan antara Masyumi dengan Presiden Soekarno.

Kelompok M. Natsir di Masyumi memang cukup keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, makin kukuh memperjuangkan arah politik Islam di panggung nasional, serta tak sepaham dengan Soekarno yang makin dekat dengan tokoh-tokoh PKI.

Namun, setelah terbitnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, terjadi homogenitas politik melalui sistem pemerintahan yang dijalankan secara autokratis. Praktis, tidak terdapat corak politik beragam seperti yang nampak pada rezim Orde Lama.

Untuk menciptakan politik yang stabil, Soeharto menempatkan Golkar yang mengusung visi nasionalis sebagai partai dominan. Uniknya, dominasi partai nasionalis tetap terasa bahkan hingga setelah reformasi. Kendati partai Islam hadir, nyatanya partai-partai tersebut tidak memiliki perbedaan program yang signifikan dengan partai-partai nasionalis, terkecuali sikapnya atas peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Praktis, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat karena hubungan antara warga negara dan parpol cenderung didasarkan pada patronase dan klientelisme daripada kompetisi terprogram ataupun ideologi.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Hal ini berbeda dengan demokrasi yang umumnya terjadi di negara-negara maju, di mana politik biasanya terstruktur di sekitar sumbu kiri-kanan yang dapat diidentifikasi. Parpol di Indonesia tidak menawarkan alternatif kebijakan dan ideologi yang diartikulasi dan dibedakan secara jelas untuk pemilih.

Diego Fossati dalam penelitiannya yang berjudul The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour (2019) sebenarnya memberikan angin segar terkait keberlangsungan ideologi partai dalam perpolitikan tanah air. Fossati menyoroti Pilpres 2019 yang menawarkan artikulasi ideologis dan perbedaan visi yang jelas selama masa kampanye. Konsekuensinya, terjadi polarisasi ekstrem yang begitu melelahkan kala itu.

Namun, dengan langkah politik Prabowo yang hendak masuk ke dalam pemerintah, angin segar itu sepertinya hanyalah angin sepoi yang akan segera berlalu.

Kondisi ini menegaskan pendapat ilmuwan politik Dan Slater dan Kuskridho Ambardi yang mengemukakan bahwa politik Indonesia lebih didominasi oleh “kartel” partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (spoils of office), alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.

Akibatnya, partai-partai Indonesia sangat terbuka untuk menjalin “koalisi pelangi” yang sangat luas, beragam secara ideologis, serta terdiri dari partai Islam dan non-Islam.

Butuh Suara Kiri?

Jika ditelusuri, pangkal dari transformasi parpol di Indonesia menjadi parpol pragmatis adalah ketika Soeharto memutuskan untuk menciptakan homogenitas politik. Pada hematnya, Soeharto memiliki niatan baik sebab saat itu Indonesia adalah negara yang terseok-seok dalam pertumbuhan ekonomi karena ketegangan politik yang tidak kunjung mereda.

Soeharto akhirnya memilih untuk menciptakan homogenitas politik dan memilih fokus dalam membangun ekonomi. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, ia menciptakan konglomerasi dan sentralisasi pembangunan. Sementara dalam politik, partai-partai mengalami fusi atau digabung dalam kelompok yang memiliki kesamaan ideologi.

Setelah reformasi, nyatanya sistem ini terus berlanjut dan sepertinya telah menjadi kebiasaan politik yang sukar untuk diubah. Akarnya tentu pada persoalan tingginya biaya politik dan masyarakat yang terbiasa dengan “politik uang”. Hasilnya, parpol berlaku seperti korporasi, mencari sponsor yang siap mendanai sepak terjangnya dalam pergulatan politik.

View this post on Instagram

Di antara Gerindra dan Demokrat, Jokowi pilih mana? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 13, 2019 at 5:15am PDT

Pertanyaannya, siapa yang mampu mendanai parpol? Tentu para pengusaha dan konglomerat. Praktis, yang terjadi bukanlah diskursus politik, melainkan business to business semata.

Noam Chomsky – yang disebut oleh The New York Times sebagai intelektual paling penting saat ini – dalam bukunya How the World Works (2011), dengan gamblang menuturkan bahwa di balik pemerintahan di berbagai belahan dunia terdapat kepentingan korporasi-korporasi kaya dalam upayanya menjaga status quo.

Atas masifnya politik sebagai alat korporasi, para pegiat pemikir kiri mulai memunculkan narasi mengenai mungkin harus adanya parpol yang menyuarakan suara kiri. Tujuannya? Tentu untuk menciptakan iklim konflik ideologis yang intens. Ini diperuntukkan untuk melawan dominasi kapitalisme yang selama ini bermesra ria dengan pemerintah.

Terlebih lagi, kemenangan partai kiri, SYRIZA di Yunani pada 25 Januari 2015 adalah momen yang sangat bersejarah terkait pertama kalinya di negara dunia kapitalis Barat yang maju dimungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan mayoritas yang berakar di gerakan kiri. Kemenangan historis SYRIZA ini merupakan perubahan dramatis dalam korelasi kekuatan antara kelas buruh dan kapital di Yunani.

Akan tetapi, melihat pada kasus Pilpres 2019, kendatipun terdapat parpol kiri, sehingga terjadi diskursus politik yang sangat ideologis di Indonesia, besar kemungkinan itu hanya dijadikan jargon politik untuk meraup suara dari kelas buruh. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan Niccolo Machiavelli bahwa penguasa akan menggunakan kepercayaan mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhirnya, manuver politik Prabowo, tidak hanya memperlihatkan politik pragmatis semata, melainkan juga memperlihatkan absennya ideologi di partai politik. Sepertinya, ini bukan soal dibutuhkannya suara kiri ataupun suara kanan, mengingat besar kemungkinkan itu hanya akan menjadi jargon politik. Yang kita butuhkan sepertinya adalah pengentalan ideologi parpol, yang entah kapan akan terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“This can’t be ‘land of the free’ if kneeling might cost your position,” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

[dropcap]H[/dropcap]abisnya masa berlaku SKT FPI di Kemendagri pada bulan Juni memunculkan sebuah petisi di Change.org yang bertujuan agar izin tersebut tidak diperpanjang oleh pemerintah. Dalam petisi yang dimulai oleh Ira Bisyir tersebut, dituliskan bahwa FPI merupakan organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – organisasi Islam lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah.

Guna menanggapi petisi tersebut, Ketua Umum FPI Sobri Lubis menampik bahwa FPI merupakan pendukung kekerasan dengan mencontohkan Aksi 212 yang dulu berjalan dengan aman, damai, dan sesuai jalur hukum. Ketum FPI tersebut menuduh balik dengan mengatakan bahwa pembuat petisi merupakan orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan maksiat.

Sobri pun menekankan bahwa kehadiran FPI tentu masih diharapkan oleh masyarakat dengan berbagai kegiatannya yang disambut baik dan dianggap positif. Ketum FPI terebut juga mencontohkan Aksi 212 yang dianggapnya mendapat banyak simpati dari masyarakat.

SIAP MENJADI BAGIAN DARI PEOPLE POWER?!
TAKBIR…!!! pic.twitter.com/iKNXz8mjyT

— Front Pembela Islam (@Ormas_FPI) May 6, 2019

Senada dengan Sobri, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, juga berkomentar bahwa FPI masih dianggap positif oleh masyarakat . Sandi pun mengingatkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi sebagian masyarakat tersebut.

Di sisi lain, pemerintah sendiri belum menanggapi petisi Stop Ijin FPI tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui soal masa berlaku izin tersebut dan belum bisa melanjutkan persoalan ini karena ormas itu sendiri belum mengajukan pendaftaran perpanjangan SKT.

Bila memang masyarakat masih menganggap FPI sebagai ormas yang membawa kebaikan, mengapa petisi Stop Ijin FPI bisa muncul di Change.org? Lalu, apa kaitan antara petisi tersebut dengan kontestasi politik pasca-Pemilu?

Kontestasi Ideologi?

Guna memahami ormas FPI ini, kita perlu menilik kembali pada sejarah bagaimana ormas ini bisa mengisi peran tertentu dalam demokrasi Indonesia saat ini. Ormas-ormas ini tentu memiliki keterkaitan dengan dinamika sosio-politik di Indonesia semenjak era Orde Baru berakhir.

Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)civil Society and Political Change in Indonesia menjelaskan bahwa berakhirnya masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadikan Indonesia layaknya sebuah kotak Pandora, di mana aspirasi, ideologi, dogma agama, dan agenda politik yang sebelumnya dikekang, akhirnya dapat diekspresikan di masyarakat.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 memang membawa nuansa demokrasi baru bagi Indonesia. Namun, menurut Beittinger-Lee, nuansa baru ini tidak sepenuhnya berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Beittinger-Lee menjelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki prinsip dan cara-cara yang non- dan anti-demokratis demi mewujudkan kepentingannya. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki beberapa bentuk, yaitu kelompok religius militan, kelompok yang main hakim sendiri dengan kekerasan, kelompok muda militan, milisi-milisi yang rawan menggunakan kekerasan, dan kelompok etnonasionalis rasis/radikal.

Dari berbagai bentuk kelompok tersebut, beberapa contohnya juga disebutkan oleh Beittinger-Lee, seperti Pemuda Pancasila, Ansor, Forum Betawi Rempug (FBR), Banser, HTI, dan lain-lain, termasuk FPI yang dianggapnya sebagai kelompok yang anti-demokratis.

Kemunculan kelompok-kelompok ini terjadi karena negara dianggap lemah dan tidak dapat memenuhi fungsi-fungsinya, seperti perlindungan, keadilan, hukuman, dan lain-lain. Misalnya, ketika terdapat pelanggaran moral tertentu, kelompok-kelompok masyarakat ini memberikan hukuman dengan tindakan sendiri di luar sistem hukum negara.

Namun, apakah kemunculan kelompok-kelompok ini tidak memiliki pengaruh?

Petisi tersebut bisa jadi merupakan perwujudan dari kontestasi politik antar-ideologi.
Share on X

Nyatanya, kemunculan kelompok-kelompok yang dianggap sering menggunakan kekerasan dan bertindak di luar hukum ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), kelompok-kelompok serupa juga tumbuh dan semakin berpengaruh.

Laporan dari organisasi Civicus pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kelompok-kelompok sipil yang uncivil mulai bangkit di AS. Hal ini terlihat dari kelompok-kelompok penekan yang regresif dengan berbagai tujuan intoleran, seperti kelompok-kelompok anti-imigran.

Dampak aksi kelompok tersebut pun bisa dilihat dalam tragedi dan kekerasan yang terjadi di Charlottesville, AS pada Agustus 2017. Beberapa anggota kelompok Rise Above Movement – salah satu kelompok neo-Nazi di AS – dan mengaku bersalah karena telah memprovokasi terjadinya kekerasan dalam demonstrasi Unite the Right di kota tersebut.

Namun, di luar kelompok-kelompok sayap kanan tersebut, terdapat juga kelompok lawannya yang banyak dibahas di media AS, yaitu Antifa (anti-fasis). Kelompok sayap kiri ini dikabarkan juga menyerang polisi dan jurnalis, meskipun mengatakan dirinya bertujuan untuk melawan kelompok-kelompok neo-Nazi.

Kemunculan Antifa yang menggunakan cara-cara ilegal di AS bisa jadi merupakan respon atas perbedaan ideologinya dengan kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Seperti yang dijelaskan oleh Llewellyn Harrison Rockwell, Jr. dalam bukunya yang berjudul The Left, The Right, and The State, budaya politik AS memang dipenuhi oleh kontestasi antara kepentingan ideologi sayap kanan dan sayap kiri.

Dengan melihat apa yang terjadi di AS dengan kemunculan Antifa, apakah petisi Stop Ijin FPI juga didasari oleh latar belakang yang sama?

Jika kita perhatikan kembali dalam kontestasi politik Indonesia pada Pemilu lalu, isu Pancasila yang disebut sedang terancam oleh gerakan yang mendukung pendirian khilafah adalah salah satu tema politik yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti di AS, petisi tersebut bisa jadi merupakan perwujudan dari kontestasi politik antar-ideologi, yaitu antara kelompok nasionalis-sekuler dengan kelompok Islam tertentu. Adanya kontestasi antar-ideologi ini juga dapat terlihat dari deskripsi petisi tersebut yang menuduh FPI sebagai kelompok radikal yang mendukung penggunaan kekerasan dan mendukung HTI – kelompok yang disebut-sebut ingin mendirikan khilafah di Indonesia.

Pelengkap Strategi Jokowi?

Kehadiran petisi Stop Ijin FPI ini tentunya memiliki pengaruh terhadap kontestasi politik pasca-Pemilu 2019. FPI sendiri merupakan kelompok yang berada di kubu Prabowo Subianto-Sandi dalam pesta demokrasi lalu.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa saja nantinya benar-benar menuruti tuntutan dalam petisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Tom Power dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn, mantan Wali Kota Solo tersebut menggunakan cara-cara otoriter dalam mengatasi lawan-lawan politiknya, seperti pembubaran HTI pada tahun 2017.

Jika petisi tersebut benar dituruti pemerintah nantinya, penghentian izin tersebut bisa mendukung posisi aman Jokowi dalam kontestasi politik kali ini. Bisa jadi, penghentian izin yang mungkin saja dilakukan tersebut dapat melemahkan kemungkinan people power yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.

FPI sebelumnya juga digadang-gadang akan berpartisipasi aktif dalam isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang mungkin dapat berujung pada people power. Ijtima Ulama III yang didukung oleh tokoh-tokoh FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Presidium Alumni (PA) 212, menurut pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi, dapat berujung pada penggerakan massa terkait isu dugaan kecurangan yang masif dan terstruktur.

Penghentian izin yang bisa saja dilakukan pemerintah ini juga dapat menjadi pelengkap dan sejalan dengan taktik-taktik Jokowi yang telah dilakukannya, seperti pertemuannya dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bawono Kumoro, pengamat politik dari The Habibie Center, menjelaskan bahwa kehadiran sosok yang sebelumnya dianggap berada di kubu Prabowo-Sandi di Istana tersebut merupakan cara Jokowi untuk melucuti kekuatan lawan politiknya guna meredam potensi people power pasca-Pemilu.

Strategi besar Jokowi untuk melucuti pengaruh politik Prabowo ini bisa dijelaskan dengan teori zero-sum game dalam politik. Theodore L. Turucy dan Bernhard von Stengel dalam tulisannya yang berjudul “Game Theory” menjelaskan bahwa kerugian salah satu pihak merupakan keuntungan bagi pihak lawannya karena kekuatan politik masing-masing kubu bersifat diametral dan terbatas.

Tentunya, teori tersebut melihat pembagian dan perebutan kekuatan politik yang terjadi di antara dua polar politik. Namun, perpolitikan Indonesia bisa saja tidak hanya terdiri atas dua kubu tersebut. Bisa saja, terdapat pihak-pihak lain di belakang panggung yang turut terlibat.

Mungkin, ada campur tangan para oligarki and elite politik lain di dalamnya? Mungkin, ada juga “setan-setan gundul” di masing-masing kubu? Tentunya, pertanyaan-pertanyaan ini belum bisa dijawab secara pasti.

Yang jelas, beberapa taktik yang digunakan untuk melemahkan people power tersebut memang membungkam kebebasan masyarakat, termasuk kebebasan berserikat. Seperti yang dibilang Dreezy di awal tulisan, kebebasan pun tidak akan ada apabila suara aspirasi dapat membahayakan posisi pelaku protes. Menarik untuk ditunggu kelanjutan FPI atas nasibnya. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enyaksikan pertentangan antara kubu Demokrat dan Republikan di AS merupakan hal yang menarik. Kedua partai tersebut terlihat berada di kutub yang saling berseberangan dan tampak sangat berbeda. Setidaknya itu yang dirasakan oleh banyak orang Indonesia di wilayah Amerika Utara tersebut.

Mereka berharap mendapatkan kondisi serupa dan berpihak pada satu kubu saat pulang ke tanah air. Sayang, begitu mereka menyalakan layar kaca dan melihat berita di layar telepon, ekspektasi tersebut sirna. Seluruh partai terlihat sama saja tanpa ada beda dalam sikap, apalagi ideologi.

Secara tradisional, kerapkali ada dikotomi antara partai Islam dan partai nasionalis di negeri ini. Akan tetapi, belakangan perbedaan tersebut tidak lagi nampak setidaknya dalam sikap dan kebijakan yang dikeluarkan masing-masing partai.

Kondisi ini jelas membingungkan bagi mereka yang ingin memilih dan berpihak pada partai tertentu. Jika semua tampak sama, mereka sulit menentukan apa yang menjadi dasar mereka dalam memilih. Mengapa hal demikian dapat terjadi di negeri ini?

Mematikan Ideologi

Jika melihat sejarah, pada awalnya masyarakat Indonesia disuguhi pilihan banyak partai politik dengan spektrum ideologi yang berbeda-beda pula. Di masa Indonesia masih sangat muda, semangat zaman memberikan kesempatan bagi ideologi yang berbeda-beda untuk muncul.

Meski begitu, perlahan-lahan pembedaan ideologi tersebut mengalami kemunduran. Secara struktural, ada sebuah langkah pemerintah yang memberi andil dalam tidak berkembangnya politik berbasis ideologi. Langkah tersebut adalah pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1983.

Jika melihat kondisi belakangan, terjadi peyorasi atau pemburukan makna bagi berbagai spektrum ideologi di luar Pancasila. Ada banyak ideologi atau isme yang dikambinghitamkan bagi berbagai hal buruk atau kegagalan yang terjadi di negeri ini. Selain itu, ada pula cap anti-Pancasila bagi partai yang menentang penetapan asas tunggal ideologi tersebut.

Kalo seseorang atau sekelompok org mau bikin partai politik, mrk hrsnya sudah ada FONDASI IDEOLOGI yg solid tentang arah tujuan partai, dan tahu gimana cara memperjuangkannya.

Kalo habis bikin partai baru kursus politik… aduh…

— Daemoen (@Mentimoen) April 6, 2018

Ada banyak narasi yang kerap mengalamatkan kekacauan yang terjadi di Indonesia karena neoliberalisme dan juga kapitalisme. Seringkali pula masyarakat mendengar soal bahaya laten komunisme pasca peristiwa 1965.

Kondisi tersebut membuat banyak partai politik enggan mengidentifikasi diri secara formal, berada di spektrum mana sebenarnya partai tersebut berdiri secara ideologi. Akan lebih aman bagi mereka untuk mendeskripsikan diri sebagai pengusung Pancasila, ketimbang menggunakan ideologi lain.

Memang pernah ada partai berhaluan Islam yang bersikap keras, saat asas tunggal Pancasila akan diberlakukan. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, mereka kerap kalah suara dibandingkan partai-partai lain. Dalam beberapa kasus, partai Islam ini seringkali dicap anti-Pancasila ketika bersikap demikian. Hal ini membuat partai mengalami kesulitan untuk mengekspresikan ideologi mereka.

Rasional atau Pragmatis?

Selain terjadi secara struktural, minimnya perbedaan partai politik juga berasal dari masyarakat dan partai politik itu sendiri. Beberapa peneliti menunjukkan, hampir bisa dikatakan bahwa era ideologi di Indonesia sudah berakhir.

Menurut Saiful Mujani dan William Liddle, faktor sosiologis sudah tidak lagi berpengaruh dalam keterpilihan partai politik di Indonesia. Mereka menggambarkan bahwa faktor-faktor seperti aliran, kewilayahan, dan juga kelas sosial, tidak lagi mempengaruhi partai politik.

Sebagai gantinya, menurut mereka, muncul faktor baru yaitu kepemimpinan atau ketokohan dari figur tertentu. Ada kecenderungan bahwa pemilih mencoblos salah satu logo parpol di surat suara karena sosok pemimpin dari partai tersebut.

Kondisi ini tampak sejalan dengan kemunculan berbagai partai politik di Indonesia. Banyak parpol yang sangat identik dengan tokoh ketua umum atau pendiri mereka. Partai jadi seperti kendaraan politik bagi tokoh-tokoh tersebut untuk mengarungi dunia politik tanah air.

Perilaku pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan tokoh sekilas, tampak seperti sesuatu yang rasional. Akan tetapi, jika dilihat di sisi yang lain, perilaku ini dapat pula dikategorikan sebagai sesuatu yang pragmatis. Pemilih memiliki tujuan atau keinginan yang sesuai dengan tokoh yang mereka pilih, dalam jangka pendek. Ideologi bisa saja dipertimbangkan jika hal itu menguntungkan bagi mereka.

Jika melihat kondisi tersebut, hal itu sejalan dengan pragmatisme, sebuah gerakan filsafat yang menekankan bahwa suatu ideologi atau pernyataan, dinyatakan benar jika menguntungkan. Filsuf terkemuka dari gerakan ini, misalnya adalah Charles Sanders Peirce, William James,  dan John Dewey.

Dalam pandangan Liddle dan Mujani, masyarakat dan juga partai politik lebih banyak menekankan bahwa kinerja pemerintahan yang efektif tampak lebih menarik bagi pemilih. Hal ini mematikan politik aliran yang dahulu begitu dominan.

Berdasarkan pandangan tersebut, sangat wajar jika partai politik bersikap lebih banyak untuk mencari kekuasaan terlebih dahulu. Partai berkuasa terlihat lebih untung karena lebih menarik bagi pemilih.

Partai politik tampak menyadari perilaku pemilih di Indonesia tersebut. Mereka kemudian meninggalkan aspek-aspek ideologis dan fokus pada tokoh-tokoh yang disukai masyarakat. Tidak jarang, mereka memilih mendukung figur non-kader yang populer agar kesempatan menang lebih besar.

Perilaku tersebut membuat parpol seperti enggan mengidentifikasikan diri dengan hal-hal berbau ideologis. Yang paling penting bagi mereka, adalah untuk memenuhi pragmatisme masyarakat agar dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Jika mereka akan menggunakan hal-hal yang berbau ideologis, maka sesuai dengan pandangan pragmatisme di atas, mereka akan menggunakan ideologi hanya untuk keuntungan mereka. Hal ini misalnya, nampak dari gencarnya penggunaan identitas Islam oleh berbagai parpol belakangan ini.

Kondisi-kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan menurunnya rasa kedekatan terhadap partai politik atau party ID di Indonesia. Saat ini, sangat jarang ada masyarakat di luar kader atau simpatisan yang mengidentifikasikan diri pendukung partai tertentu. Di antara negara-negara demokrasi, Party ID di Indonesia tergolong rendah yaitu hanya dikisaran 12 persen.

Lemahnya Finansial Parpol

Lemahnya identifikasi parpol juga disinyalir memiliki akar dari buruknya kondisi finansial partai di tanah air. Menurut Marcus Mietzner, buruknya kondisi finansial ini merupakan hal yang paling serius dalam dinamika partai politik di negeri ini.

Buruknya sistem pendanaan parpol, membuat mereka lebih rawan terpapar praktik korupsi. Secara spesifik, menurut Mietzner, mereka juga rawan terkena kepentingan oligarki yang ada di negeri ini. Sekelompok orang dengan kemampuan finansial lebih dapat menyetir partai politik, agar sesuai dengan kepentingan mereka.

Pendanaan politik yang buruk itu bukan masalahnya partai politik, tapi masalah kita bersama. Publik kita ini ruwet, mengkritik penggunaan APBN tetapi juga pelit menyumbang.

Akibatnya hulu politik kita yaitu partai-partai, tetap keruh.

— sumantri suwarno (@mantriss) March 4, 2018

Para pengusaha ini sendiri, memang memiliki agenda atau kepentingan tertentu kepada partai politik. Mereka juga memiliki sikap pragmatis dan kemudian menanamkan dananya kepada partai tertentu, untuk kepentingan jangka pendek. Mereka harus mengamankan bisnis mereka, terutama melalui partai berkuasa, setidaknya untuk satu periode.

Hal ini membuat partai politik bersikap pragmatis dan memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka cenderung akan bersikap untuk menyenangkan oligarki, para pengusaha yang menyediakan modal bagi mereka terlebih dahulu.

Sikap partai politik pada akhirnya tidak mencerminkan ideologi atau pandangan politik apapun. Sikap mereka sudah terlebih dahulu “dibeli” oleh para pengusaha yang mendanai mereka. Hal ini membuat sikap dan kebijakan mereka lebih banyak menggambarkan sikap para pengusaha ketimbang isme-isme tertentu.

Mietzner kemudian menyarankan adanya reformasi pendanaan partai, agar mereka tidak tersandera oleh kepentingan oligarki tersebut. Hal ini dapat dikatakan cukup penting, selain melakukan reformasi dalam hal institusi partai. Jika keduanya berjalan beriringan, maka persoalan kebingungan identifikasi partai dapat dipecahkan. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]I[/dropcap]ndonesia dalam ancaman! Topik itulah yang kerap kali dibahas diberbagai seminar, diskusi, dan sejenisnya. Hingar bingar perpolitikan dan dinamika masyarakat dalam negeri, selalu disertai dengan pembahasan mengenai “isme-isme” yang mungkin menjadi ancaman bagi ideologi bangsa, Pancasila. Salah satu yang baru saja digelar adalah seminar mengenai “Pancasila Sebagai Pandangan Hidup” yang digelar di Jakarta, Selasa (19/9) lalu.

Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, mengatakan kalau kemajemukan bangsa terancam mengalami disintegrasi akibat munculnya ideologi populisme. ‘Isme’ ini kerap dimaknai dengan pemisahan masyarakat dalam dua kelompok, yaitu rakyat kebanyakan dan para petinggi yang diposisikan sebagai musuh rakyat. Mengapa? Karena egoisme dikalangan elit dapat memecah belah bangsa, salah satu contohnya adalah timbulnya radikalisme rakyat yang dipicu oleh para politikus.

Namun selain populisme dan radikalisme, belakangan ini banyak juga berembus ‘isme’ lain yang diduga ikut menjadi ancaman bangsa, yaitu neoliberalisme (neolib) serta komunisme. Sama halnya dengan populisme, kedua ‘isme’ ini juga dapat menciptakan perpecahan. Terutama komunisme, karena sudah menjadi momok bangsa berpuluh tahun lamanya. Terbukti, belakangan isu komunisme masih menciptakan pertikaian, baik antar masyarakat maupun rakyat dengan aparat.

Mengapa isme-isme ini mampu mengganggu dan mengancam keutuhan bangsa? Sebagai negara yang dibangun bersama dengan darah dan airmata, sejak awal Indonesia sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun dengan hadirnya berbagai ancaman ini, apakah mengindikasikan kalau Pancasila sudah mulai ditinggalkan dan tidak sakti lagi? Bila benar, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah untuk menjadi bangsa yang besar, kita seharusnya mampu mempertahankan jati diri?

Isme dan Ideologi Negara

“Setiap tipe ideologi politik biasanya akan memiliki banyak variasi berbeda di dalamnya.” ~ John Mackey

Sebagai seorang filsuf dan cendekia, Antoine Destutt de Tracy dari Prancis, merupakan orang pertama yang mengungkapkan istilah ideologi di tahun 1796. Kata yang diambil dari Bahasa Yunani tersebut, terdiri dari “idea” (ide) dan “logy” (ilmu). Sehingga ideologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang terdiri dari gabungan beberapa ide atau pemikiran. Tracy juga memaknai ideologi sebagai sistem metafisis yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan masyarakat dalam bernegara.

Walau awalnya istilah ini dianggap konyol oleh Napoleon Bonaparte, namun Tracy membuktikan kalau ideologi diperlukan sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Apalagi di setiap perubahan zaman, selalu muncul ide-ide atau pemikiran baru dari para tokoh yang memiliki karisma dan pengaruh di masyarakat. Ketika ide para tokoh tersebut timbul menjadi suatu konsep yang kemudian sama-sama dicari dan diterapkan oleh masyarakat, maka pemikiran itu pun dapat disebut sebagai ‘isme’.

Jadi sederhananya, ideologi terdiri dari beberapa isme yang disepakati oleh masyarakat sebagai pandangan hidup dalam bernegara. Karena berisi gabungan isme, maka tidak mengherankan bila ideologi suatu negara dapat berubah seiring perkembangan zaman. Terutama bila ada isme baru yang dianggap lebih cocok dan sesuai dengan kehidupan bernegara oleh masyarakatnya. Karena itu, ideologi sebenarnya dapat juga bersifat dinamis, tergantung dari kesepakatan antara rakyat dan pemerintahannya.

Indonesia sendiri, sejak persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah menyetujui Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalamnya pun terdapat isme-isme yang disepakati oleh para tokoh bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Walau istilah Pancasila diungkapkan pertama kali oleh Bung Karno, namun kelima sila di dalamnya merupakan hasil kesepakatan bersama dan disetujui sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara.

Pancasila memiliki isme unik yang tidak dimiliki negara lain. Selain sebagai negara berketuhanan, Indonesia juga menjunjung tinggi kemajemukan (pluralisme) serta demokrasi kerakyatan berbasis gotong royong. Sehingga walau memiliki banyak suku, Pancasila mampu menyatukan dan memperkuat rasa saling sepenanggungan. Jadi bila ada isme lain yang bertentangan akan dilihat sebagai ancaman, bukan hanya bagi ideologi negara tapi juga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pancasila, Tameng Ancaman Isme

“Ideologi punya sedikit andil dalam tindakan ‘sadar’ – karena biasanya selalu berada di dalam bawah sadar.” ~ Louis Althusser

Sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, ideologi sudah selayaknya terpatri disetiap tindakan dan ucapan masyarakatnya. Bahkan, menurut filsuf Prancis Louis Althusser, seharusnya sudah tersimpan di dalam bawah sadar setiap rakyat. Begitu juga dengan Pancasila, sebagai ideologi bangsa, sudah seharusnya semua tindak tanduk pemerintah dan masyarakat mencerminkan sila-sila yang terkandung di dalamnya – baik sadar maupun tidak sadar.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila umumnya tidak terganggu dengan masuknya isme lain. Misalnya ketika Soeharto menggunakan paham kapitalisme sebagai modal pembangunan. Paham perekonomian yang memungkinkan pemilik swasta mengendalikan dan mengambil keuntungan dari perdagangan, industri, dan alat-alat produksi ini, tidak mendapat penolakan berarti dari masyarakat. Kenapa? Karena pemilik modal, dalam hal ini pengusaha dan rakyat umum dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Namun tidak sama ketika Bung Karno berupaya mengakomodir paham komunisme. Isme yang ide pemikirannya dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels ini, pada akhirnya menimbulkan penolakan karena bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Walau Indonesia memiliki sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat, namun paham komunisme yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan melenyapkan kelas sosial secara brutal, memicu radikalisme berdarah yang menyakitkan sepanjang sejarah.

Begitu pun ketika pemerintah mulai terpengaruh dengan paham neolib yang lebih mengutamakan perekonomian dengan menghilangkan peran negara sama sekali, masyarakat mulai resah. Lepasnya peran pemerintah di sektor-sektor vital kehidupan, tentu bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD) 1945. Ketika semua kebutuhan dasar hidup berada di tangan swasta dan asing, ini sama saja menghilangkan ekonomi kerakyatan yang seharusnya dijunjung tinggi negara.

Walau tidak menimbulkan pergolakan berarti, namun perekonomian yang tidak seimbang ini lambat laun juga menghasilkan isme lain, yaitu populisme. Lepasnya peran pemerintah pada perekonomian rakyat, menciptakan kekuasaan yang besar bagi para pemilik modal dan pihak asing. Masyarakat yang perekonomiannya tergantung dengan mereka, pada akhirnya menjadi alat ampuh untuk mengusik pemerintahan. Di sinilah posisi Indonesia saat ini, berdasarkan radikalisme yang terjadi belakangan ini.

Maraknya benturan di masyarakat yang dipicu oleh adanya isu SARA akhir-akhir ini, juga disinyalir sengaja disebar untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Adu kekuatan di bidang politik pun, umumnya juga memiliki agenda yang sama. Semua ujung-ujungnya duit dan bagi-bagi proyek, walaupun harus membenturkan antara masyarakat dengan pemerintah. Bila begini kenyataannya, apakah masih dapat dikatakan bahwa isme yang menjadi ancaman? Siapa sebenarnya yang telah melupakan Pancasila di alam bawah sadarnya? Mungkin kita semua harus mulai berkaca. (R24)

Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

pinterpolitik.com – Rabu, 21 Desember 2016.

Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan dibentuk dalam waktu dekat ini, unit kerja yang diusulkan ini berkedudukan setara dengan menteri negara. Presiden Joko Widodo menekankan, Unit Kerja ini harus membumi, tidak boleh top down. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan lembaga ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan, memiliki kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas yang setara dengan menteri negara. Hal itu ia katakan seusai rapat terbatas Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016) petang.

Diketahui, tugas UKP PIP yaitu membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dikutip dari halaman Setkab, saat ini, Menko Kemaritiman, sebagai inisiator, tengah menyiapkan detail pembentukan Unit Kerja ini. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Harus Membumi

Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down. Presiden memberikan arahan supaya ini tidak hanya sekadar slogan, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai agar tidak hanya bangun raganya, tapi juga jiwanya. Ia mengatakan, Unit Kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa, termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Banyak Negara Gelisah

Ketika memimpin rapat terbatas, Senin sore, Presiden Jokowi mengatakan, kita ingin membuat sebuah lembaga, unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Sebelumnya, Presiden menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahir Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju saat ini sedang gelisah, karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia seperti itu, lanjut Presiden, kita bersyukur memiliki Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa, harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari.