Tetap idealis di tengah sorotan? 

#Prabowo #PrabowoSubianto #memeJokowi #meme #memeJokowiPrabowo #memeciuman #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Pekan lalu, secara berturut-turut pengamat politik Rocky Gerung bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Setelahnya, Rocky disebut akan “berbelok” dengan pro ke pemerintahan.

Itu dikarenakan publik tanah air begitu mengenal Rocky sebagai kritikus ulung kebijakan pemerintah, termasuk Luhut dan ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan pertama dengan Luhut sendiri merupakan undangan khusus Rocky untuk mengisi konten di kanal YouTube pribadinya.

Menariknya, dalam agenda tersebut, Luhut memuji Rocky. Menurut Luhut, banyaknya kritik yang dilontarkan Rocky adalah bukti eksistensi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Bak gayung bersambut, Rocky menyebut Luhut adalah figur yang sukses di mata publik. Sebab, Rocky menilai banyak yang telah dikerjakan oleh Luhut sebagai seorang menteri selama ini.

Menjelaskan lebih lanjut pujian Rocky, Luhut menganggap apa yang telah dikerjakannya bukan benar-benar dia lakukan sendiri.

“Itu kerja teamwork,” jelas Luhut menyambut pernyataan Rocky.

Tak lama berselang atau tepatnya pada hari Jumat, 23 September lalu, Gibran menyambangi kediaman Rocky di di Sentul, Jawa Barat.

Awalnya, Rocky cukup terkejut karena dirinya merasa banyak kalangan di Istana Negara yang membenci sosoknya. Namun, dia tetap mengapresiasi keberanian Gibran bertandang ke rumahnya untuk berbincang-bincang.

Dalam pertemuan dan perbincangan itu, Rocky menilai Gibran merupakan sosok pria yang adil. Gibran, berdasarkan pengakuan Rocky, tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana.

Sekembalinya dari Sentul, Gibran membeberkan isi pertemuannya dengan Rocky. Kakak kandung Kaesang Pangarep itu menyebut banyak kritikan yang disampaikan oleh Rocky, baik yang terkait dirinya, Presiden Jokowi, bahkan pembahasan soal otak kosong dan kedunguan.

Perihal otak kosong dan dungu, Gibran sayangnya tidak menjelaskan lebih lanjut.

Namun, serupa dengan Luhut, Gibran juga memuji Rocky yang disebut sebagai seorang jenius dengan kritikan yang fair.

Lalu, di balik semua itu, benarkah Rocky sebenarnya berminat atau justru akan dirangkul ke pemerintahan?

Rocky Tiru Soeharto?

Merespons tudingan berbelok ke pemerintah, Rocky Gerung secara personal telah membantah. Dia pun telah membuat klarifikasi pada kanal YouTube-nya dan menyatakan bahwa tidak ada niatan sama sekali untuk mendekat ke Istana.

Menurut Rocky, bukan dirinya yang mendekat ke dalam kekuasaan, tetapi kekuasaan yang mendekat kepadanya.

Secara kontekstual, Rocky juga menjelaskan keadaan baru yang mencemaskan bangsa selama ini. Oleh karena itu, telaah kritis akan tetap disampaikannya kepada pemerintah serta mengajak masyarakat untuk terus membuka mata.

Meskipun berbentuk sebuah konten, “pertemuan empat mata” Rocky dengan Luhut dan Gibran agaknya mengingatkan kembali akan sebuah gaya diplomasi terkenal dari Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Donald E. Weatherbee dalam buku berjudul International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy menjelaskan konsep four eye diplomacy yang selalu dilakukan sang Smiling General selama menjabat kepada pemimpin-pemimpin negara tetangga di Asia Tenggara.

Meskipun jamak dinilai tidak konvensional, model diplomasi empat mata Soeharto cukup dipuji atas efektivitasnya. Dengan pendekatan itu, dia disebut dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain tanpa terlihat ikut campur.

Salah satu buktinya adalah ketika kudeta terjadi di Kamboja pada tahun 1997. Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia saat itu, Anwar Ibrahim, memprakarsai konsep konstitutif keterlibatan dengan harapan menemukan solusi kolektif melalui kerja sama antara pihak-pihak yang bertikai.

Pada kasus lain, saat krisis demokrasi pecah di Myanmar pada awal 1990-an Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand saat itu Surin Pitsuwan menyarankan dan memprakarsai konsepsi keterlibatan yang fleksibel.

Dia meminta negara-negara anggota lainnya untuk mengesampingkan kebijakan dalam negeri yang dianggap merusak stabilitas dan keharmonisan kerja sama regional ASEAN.

Sayangnya, cara Ibrahim dan Pitsuwan dianggap sebagai pelanggaran karena mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya, yakni melanggar prinsip non-intervensi yang telah disepakati semua negara anggota.

Menyadari hal itu, praktik diplomasi empat mata Soeharto kemudian dianggap sebagai alternatif yang sangat dihargai dalam mempengaruhi kebijakan negara lain.

Menurut Weatherbee, Soeharto lantas berhasil menengahi konflik antar berbagai pihak selama masa pemerintahannya sebagai kepala negara melalui praktik diplomasi empat mata. Termasuk di tempat di mana Ibrahim dan Pitsuan gagal melakukannya.

Bahkan, kepiawaian Soeharto dengan diplomasi empat mata di Asia Tenggara tidak berhasil dijiplak oleh penerus kepemimpinan Malaysia, Najib Abdul Razak atau Thaksin Shinawatra dari Thailand.

Kesuksesan four eye diplomacy Soeharto mungkin saja juga diadopsi oleh Rocky dalam dimensi dan konteks yang berbeda. Bantahannya soal mendekat ke pemerintah serta akan terus memberikan kritik kepada kebijakan minor pemerintah kemungkinan bermuara pada konsep kritik baru yang diharapkan lebih efektif.

Nyatanya, kritik Rocky diterima dan justru diapresiasi, baik oleh Luhut maupun Gibran meskipun bernada cukup keras.

Selain itu, dengan kritik ala four eye diplomacy itu, Rocky kiranya juga menyiratkan idealisme yang benar-benar dipegangnya saat ini. Apakah itu?

Kematangan Rocky Diabaikan?

Secara teoretis, konsep idealisme dapat diidentifikasi menjadi dua jenis yaitu mature idealism atau idealisme matang dan naïve idealism atau idealisme naif.

Berbeda dengan idealisme naif yang bercirikan memiliki keyakinan yang sangat optimis, idealis, dan belum menerima keburukan sebagai fakta realitas yang tidak terbantahkan, idealisme matang telah memiliki penerimaan bahwa kejahatan dan delusi itu nyata adanya.

Oleh karenanya, penganut idealisme matang cenderung bersifat realistis dan mengedepankan rasionalitas karena telah mengetahui berbagai persoalan praktikal yang ada.

Akan tetapi, jenis perspektif itu memiliki satu persoalan, yakni kerap kali kurang memberi porsi perhatian pada persoalan moralitas.

Rocky sendiri kiranya menganut idealisme matang namun dalam dimensi yang berbeda. Paling tidak, itu dapat ditelusuri sejak dirinya mulai masuk ke ranah politik praktis di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ya, dalam wawancara di program YouTube 20detik, Rocky mengakui pernah bergabung dengan tim yang dibangun untuk membangun ide calon gubernur (cagub) DKI Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketika itu, Rocky menyebut diminta oleh politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik untuk memperkuat tim tersebut.

Di wawancara itu, Rocky sepakat mengistilahkan peran dirinya ketika itu sebagai devil’s advocate. Itu adalah istilah klasik yang diadopsi dari frasa Romawi, yakni advocatus diaboli.

Dalam terjemahan umum, devil’s advocate adalah seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen orang lain, bukan karena tak setuju dengan argumen itu, melainkan hanya ingin menguji keabsahan atau validitas argumen tersebut.

Rocky menyiratkan bahwa kala itu, perannya adalah menguji logika dan gaya komunikasi politik AHY di depan khalayak.

Akan tetapi, kekalahan AHY, plus kepopuleran argumennya secara instan di Pilpres 2019 kemungkinan membangkitkan idealisme matang Rocky. Hingga kini, idealisme itu terpancar dari bagaimana dia selalu menjadi sosok non-partisan yang fleksibel mengkritik maupun berada di pihak entitas politik manapun.

Akan tetapi, kritik melalui four eye diplomacy Rocky kiranya memang harus diterjemahkan oleh subjek yang dikritik dalam hal ini pemerintah.

Meskipun secara terbuka Luhut telah menyebut pemerintah membuka kritik yang santun, akan tetapi hakikat komunikasi dua arah antara penguasa dan rakyat belum terpenuhi jika tidak ada perbaikan konkret.

Diharapkan, jangan sampai terjadi realitas semu di balik fenomena aksi-reaksi kritik Rocky dan tanggapan Luhut-Gibran, atau yang dalam terminologi filsuf dan sosiolog Prancis Jean Baudrillard disebut simulacra.

Akhir kata, manuver Rocky kiranya dapat dijadikan refleksi atas pentingnya keseimbangan dalam politik dan pemerintahan – terutama saat partai politik penyeimbang di parlemen belakangan ini tak terdengar kontribusi nyatanya. (J61)

PinterPolitik.com

“To run an effective political party you need a degree of tribalism. It’s the glue that holds everyone together”.

:: Charles Kennedy, mantan Pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris ::

Partai Gerindra merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-12 pada 6 Februari 2020. Namun, nuansa perayaan ulang tahun partai yang selama hampir 1 dekade terakhir menjadi oposisi pemerintah ini terasa cukup berbeda di tahun ini. Pasalnya, kini Gerindra telah ada di kubu pemerintah yang berkuasa.

Ada sang Ketua Umum Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, serta sang Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Prabowo sendiri adalah sosok penting yang bersaing pada dua gelaran Pilpres, baik di 2014 maupun di 2019. Artinya, dalam sekurangnya 10 tahun terakhir mantan Danjen Kopassus tersebut adalah salah satu tokoh sentral utama politik Indonesia – hal yang berbanding lurus terhadap perolehan suara Gerindra yang kini ada di posisi tiga terbesar secara nasional.

Namun, refleksi yang mencuat di tengah perayaan ulang tahun tersebut adalah terkait konteks kemutlakan kekuasaan di tubuh Gerindra. Pasalnya, hingga kini hanya Prabowo yang menjadi satu-satunya tokoh paling dominan di partai tersebut.

Ia menduduki dua jabatan tertinggi di partai, yakni sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebagai Ketua Umum alias Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Konteks tersebut seolah menyiratkan adanya kemutlakan kekuasaan – jika ingin disebut demikian – yang ada di Partai Gerindra.

Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Jika membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerindra, sangat jelas terlihat betapa dua posisi tersebut punya kekuasaan yang sangat besar atas partai. Artinya, jika dua posisi tersebut diisi oleh satu orang, bisa dipastikan betapa berkuasanya sosok tersebut.

Hal lain yang disoroti adalah terkait regenerasi kepemimpinan yang hingga kini masih belum jelas. Bahkan, konteks regenerasi ini membuat Prabowo “tertinggal” dibandingkan tokoh politik nasional utama lainnya, misalnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang masing-masing telah mengorbitkan anak-anak mereka.

Dengan sentralisasi kekuasaan yang besar pada Prabowo dan persoalan regenerasi yang menghantui, tentu pertanyaannya adalah akan seperti apa nasib Gerindra di tahun-tahun yang akan datang? Mungkinkah Gerindra menjadi partai pemenang baru katakanlah di Pemilu 2024 mendatang?

View this post on Instagram

Survei #indobarometer ungkap #Menhan #Prabowo Subianto sebagai menteri paling populer.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #indonesia #kabinetkerja

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 17, 2020 at 5:00pm PST

Menebak Absolutisme Prabowo

Ketika Prabowo mendirikan Gerindra pada 2008 lalu, banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai cara sang jenderal mengembalikan ambisi politiknya setelah “tersingkir” pada 1998.

Dengan visi untuk mencapai “Indonesia Raya” – apa yang oleh wartawan senior, Aboeprijadi Santoso dalam tulisannya di portal Inside Indonesia  kala itu diterjemahkan sebagai “Greater Indonesia” – Prabowo seolah mengembalikan statusnya sebagai salah satu tokoh yang harus diperhitungkan di tingkat nasional.

Nyatanya, visi Greater Indonesia itu punya latar historis yang mirip dengan visi Partai Indonesia Raya (Parindra) yang pada era perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu partai yang cukup besar dengan tokoh seperti M. Husni Thamrin di dalamnya. Parindra adalah salah satu partai nasionalis dengan visi yang melampaui zamannya ketika hampir semua partai politik saat itu bertujuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

Hal lain yang menarik adalah dari barisan tokoh-tokoh Parindra, ada nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang tidak lain adalah kakek Prabowo sendiri. Konteksnya menjadi semakin menarik karena Parindra adalah partai yang populis, sama seperti Prabowo dan Gerindra.

Husni Thamrin misalnya sampai ditahan oleh pemerintanan Hindia Belanda karena dituduh menjalin kedekatan dengan Jepang dan Jerman – selain karena ketertarikannya pada semangat juang dan nasionalisme orang Jepang, di samping pula kekagumannya terhadap Nazisme dan Adolf Hitler.

Yang jelas, nasionalisme Prabowo bisa dianggap sebagai “kebangkitan kembali” semangat yang sama dari masa lampau.

Sebagai politisi bertangan kuat alias strong-man politician, Prabowo juga merupakan politisi dengan karakter yang sangat kuat. Hal ini kemudian berdampak pada cara komunikasi dan pendekatan politiknya.

Beberapa pengamat menyebut gaya komunikasi Prabowo bertipe dynamic style. Gaya yang demikian ditunjukkan oleh kata-kata yang cenderung eksplisit, to the point dan menggunakan bahasa lugas. Gaya komunikasi ini sering juga disebut sebagai komunikasi apa adanya.

Prabowo juga seorang populis. Profesor di Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, Edward Aspinall dalam tulisannya menyebut Prabowo sebagai salah satu politisi yang menggunakan populisme sebagai cara untuk meraih dukungan politik.

Secara spesifik, populisme Prabowo adalah oligarch populism, merujuk pada posisi Prabowo yang merupakan bagian dari golongan elite. Prabowo adalah bagian dari Orde Baru jika merujuk pada rekam jejaknya sebagai petinggi militer sekaligus menantu Soeharto.

Aspinall juga menunjuk pada latar belakang Prabowo yang kerap mengkritik kelompok elite dalam setiap narasi nasionalisme, pencurian kekayaan negara, hingga kehancuran Indonesia yang diutarakannya, namun pada saat yang sama juga secara tidak langsung menonjolkan citra dirinya sebagai bagian dari kelompok elite tersebut – misalnya lewat aksi-aksi berkuda, dan sejenisnya.

Konteks tersebut memang pada akhirnya melahirkan pertanyaan terkait idealisme sang jenderal, apalagi jika membandingkan dengan keadaan politik saat ini, di mana Gerindra telah masuk menjadi bagian dari kekuasaan.

Yang jelas idealisme, nasionalisme dan populisme serta visi tentang Greater Indonesia sudah lebih dari cukup untuk membuat kekuasaan politik Prabowo menjadi sangat besar di Gerindra. Personifikasi Gerindra sebagai Prabowo dan Prabowo sebagai Gerindra mirip-mirip dengan PDIP dan Megawati yang memang tidak bisa dipisahkan.

Konteks tersebut juga pada akhirnya membuat kekuasaan sang jenderal menjadi sangat absolut di dua jabatan yang kini disandanganya di partai. Perlu lebih dari cukup idealisme, rasa nasionalisme yang berapi-api, serta populisme yang besar bagi tokoh lain untuk bisa menggantikan peran Prabowo di partai.

View this post on Instagram

Prabowo dikabarkan sering kunjungan luar negeri.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 24, 2020 at 3:00am PST

Masa Depan Gerindra?

Beberapa pihak menyebut kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 adalah karena ia bukan sosok the right man at the right time – orang yang tepat untuk waktu yang tepat.

Guatam Mukunda dari Harvard Business School menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill sebagai salah satu contoh the right man at the right time. Churchill adalah tipe pemimpin yang mirip Prabowo, sama-sama punya gaya komunikasi dynamic style.

Namun, Churchill memimpin di saat Inggris butuh sosok pemimpin yang berkarakter kuat ketika harus terjun di Perang Dunia II. Situasi tersebut berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini yang cenderung tidak dalam situasi genting dalam konteks keamanan nasionalnya.

Hal inilah yang membuat banyak pertanyaan muncul terkait akan seperti apa masa depan Gerindra di tahun-tahun berikutnya? Apakah Prabowo masih akan berjuang lagi untuk Pilpres 2024? Akan seperti apa Gerindra tanpa Prabowo?

Setelah 12 tahun ia dan saudaranya Hashim Djojohadikusumo menghabiskan uang begitu banyak, apa yang ingin dikejar selanjutnya?

Pertanyaan-pertanyaan yang demikian akan selalu berulang sampai terlihat ada sosok yang dominan yang bisa menggantikan peran Prabowo suatu saat nanti. Aspinall dalam bagian lain tulisannya sempat menyebutkan bahwa Hashim menghabiskan sekitar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun jika dihitung berdasarkan kurs hari ini, untuk mendanai pendirian Partai Gerindra pada 2008-2009.

Konteks tersebut pada akhirnya menghasilkan satu kesimpulan bahwa sosok yang mungkin menggantikan Prabowo – jika tak punya idealisme setara, nasionalisme yang luar biasa besar, dan populisme – adalah sosok yang punya financial capital atau modal finansial yang besar.

Di Gerindra ada nama Sandiaga Uno yang punya faktor terakhir ini. Pertanyaannya adalah apakah Sandi bisa mengimbangi ketokohan Prabowo? Atau kita harus menunggu 50-100 tahun lagi untuk menyaksikan ada sosok lain yang membangkitkan kembali visi Greater Indonesia seperti di zaman Parindra?

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m an idealist without illusions.”

:: John F. Kennedy ::

[dropcap]T[/dropcap]ak butuh jadi Demosthenes – dengan pidato terkenalnya “The Third Philippic” pada 342 SM di hadapan masyarakat Athena – untuk jadi orator ulung dengan argumentasi-argumentasi sejati. Tak perlu juga jadi Socrates – saat mengucap pidato “Apology” sebelum dihukum mati – untuk tahu seberapa dalam kewarasan akal budi. Cukup jadi Budiman Sudjatmiko dan berbaktilah kepada negeri.

Mungkin kata-kata itu belum cukup untuk menggambarkan sosok Budiman yang pernah lantang bersuara “boikot Pemilu 1996” bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang ia pimpin. Tapi, setidaknya suara lantang itu kini bisa tersaji lagi ke hadapan publik jelang gelaran Pilpres 2019.

Pasalnya, nama Budiman Sudjatmiko belakangan menjadi penghias utama pemberitaan di hampir semua media. Penampilannya di Indonesia Lawyers Club (ILC) saat membahas kasus hoaks beberapa hari lalu misalnya, merupakan salah satu penanda aksi mantan aktivis reformasi itu di hadapan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir Budiman memang tidak banyak tersorot kamera. Ia mungkin hanya tampak dari cuitan-cuitannya di Twitter tentang politik Indonesia dan tentang klub sepakbola favoritnya, Real Madrid. Berjasa dalam proses legislasi Undang-Undang Desa, Budiman adalah satu dari sedikit politisi di Senayan yang ketika berbicara di depan publik, mampu menampilkan hawa yang berbeda.

Jika Budiman seorang idealis, kita tak akan mungkin melihat dirinya ada dalam tim pemenangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009. Nama terakhir adalah yang ia sebut berada di balik aksi-aksi kerusuhan dan penculikan mahasiswa di 1998.
Share on X

Ia mantan aktivis, mungkin itulah alasan mengapa “bau rakyat” – tugas utama yang memang seharusnya diperjuangkan oleh seorang wakil rakyat – tampak lebih terlihat dalam setiap kata-kata Budiman. Yang jelas, sebagai kader PDIP, Budiman memang selalu punya kharisma tersendiri ketika berbicara.

Hal ini sudah jelas tampak dalam dokumenter-dokumenter proses peradilan atas dirinya pada tahun 1996-1997 karena tuduhan makar, sebagai buntut dari Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Sehingga, ketika politisi-politisi lain berbicara tentang “memperjuangkan suara rakyat”, Budiman bahkan sudah lebih dari cukup memahami arti kata perjuangan itu karena 3,5 tahun hidup di penjara.

Dalam konteks tersebut, tentu saja Budiman ada pada level yang berbeda ketika berbicara tentang perjuangan dalam artian yang sebenarnya. Banyak yang menyebutnya sosok politisi idealis, tapi tidak sedikit pula yang menganggapnya pragmatis.

Kini, dengan makin seringnya Budiman tampil di panggung politik dan menjadi salah satu juru bicara untuk kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, publik tentu bertanya-tanya, apakah idealisme penulis buku “Anak-Anak Revolusi” itu masih tetap sama?

Kritiknya terhadap Prabowo Subianto yang kini jadi lawan Jokowi tentu berbanding terbalik dengan posisinya saat sang jenderal berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Apakah ini berarti pria 48 tahun itu telah menjadi politisi pada umumnya yang cenderung pragmatis dan goyah dengan tawaran-tawaran yang ada?

Di Banyuwangi, aku suka nonton senyum kang @budimandjatmiko di tayangan ini. Ud lama aku ndak ketemu langsung dia. Dan aku gak percaya bahwa dia segarang dan sesinis kebanyakan twit2nya. Kalau ketemu langsung, senyumnya ternyata masih yg dulu2. Love it. Damai di bumi https://t.co/w3ZDqavxi2

— Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) October 9, 2018

Budiman, Idealis atau Pragmatis?

Puja-puji tentang kiprah Budiman memang selalu muncul ke permukaan. Namun, dalam konteks politik, mungkin perlu untuk memahami posisi Budiman sebagai aktivis dan sebagai politisi.

Pasalnya, kritik Budiman terhadap Prabowo, katakanlah dalam konteks tragedi 1998, justru bisa menjadi fakta tersendiri tentang pragmatisme politik. Kita tentu ingat pada Pilpres 2009, junjungan Budiman, Megawati Soekarnoputri justru maju berdampingan dengan Prabowo – orang yang kini dituduh Budiman mewakili generasi elite kekuasaan lama, dalam hal ini Orde Baru.

Apalagi, pada tahun tersebut Budiman juga masuk dalam kepengurusan tim sukses kampanye nasional Mega-Prabowo. Ia bahkan menjadi koordinator rekruitmen dan pelatihan saksi untuk tim kampanye nasional. Jika Budiman seorang idealis, tentu kita tak akan mungkin melihat dirinya ada dalam tim pemenangan yang mengusung orang yang ia sebut berada di balik aksi-aksi kerusuhan dan penculikan mahasiswa di 1998.

Apalagi, Prabowo adalah menantu Soeharto, tokoh politik yang secara berkoar-koar ingin dijatuhkan oleh Budiman dan rekan-rekannya saat itu. Bagaimana mungkin orang yang dikritik Budiman justru didukungnya untuk maju menjadi wakil Megawati?

Pertanyaan tentang idealisme itu memang sudah bermunculan pasca reformasi. Apalagi setalah Budiman dan rekan-rekannya pada akhirnya memilih bergabung dengan Megawati di PDIP.

“Kami tidak berubah dengan idealisme kami, tapi kami hanya ingin merealisaikan ide-ide dan gagasan kami ke dalam partai. Soal miskin atau tidak, kami tidak mencari kekayaan di dalam partai. Kami memang sebelumnya sudah ada yang bekerja di lain tempat. Kita akan tunjukkan tidak akan mencari kekayaan di partai”, itulah penggalan kata-kata Budiman saat dirinya dan 51 aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendeklarasikan diri bergabung dengan PDIP di akhir tahun 2004.

Lalu, apakah seorang Budiman masih mempertahankan idelismenya seperti yang ia katakan itu? Apakah Budiman sang aktivis yang dalam salah satu wawancara menyebut diri sangat peka dan sensitif terhadap hal-hal yang unfair atau tidak adil, masih bertahan dengan prinsip tersebut? Atau ia telah mudah goyah dengan tawaran-tawaran dan lobi politik, katakanlah sampai harus mendukung Prabowo menjadi cawapres Megawati di 2009?

View this post on Instagram

Budiman Sudjatmiko menjadi jenderal bagi Jokowi dalam berbagai acara debat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #budimansudjatmiko #jenderaljokowi #jokowidodo #pilpres2019 #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 15, 2018 at 11:56pm PDT

Faktanya, hal yang terjadi pada Budiman ini fenomena yang cukup umum. Ketika seorang aktivis masuk ke dunia politik, selalu ada hal yang harus ia korbankan. Kenneth Bo Nielsen dari Centre for Development and the Environment, University of Oslo dalam tulisannya tentang aktivis yang berubah menjadi politisi, menyebutkan bahwa para aktivis seringkali memang punya modal politik (political capital) untuk membantu sebuah partai politik memenangkan kontestasi elektoral.

Namun, ada pertaruhan besar ketika aktivis tersebut terjun ke politik praktis, yaitu tentang credential atau kualifikasi aktivismenya. Dalam konteks tersebut, hal itu tentu saja berhubungan dengan idealisme. Ketika seorang aktivis menjadi politisi, maka mau tidak mau idealismenya harus “dikorbankan”, atau minimal “disesuaikan”. Sebaliknya, menurut Nielsen, jika ingin tetap mempertahankan credential-nya sebagai aktivis, maka akan ada karir politik yang harus dikorbankan.

Argumen Nielsen ini beralasan, mengingat politik berhubungan dengan fleksibilitas. Orly Kayam, Arie Sover dan Yair Galily dalam tulisannya yang membahas tentang humor dan politik, menyebutkan bahwa politik memang selalu berhubungan dengan posisi yang diperjuangkan atau dipertahankan. Walaupun demikian, menurut mereka, politik itu juga seperti sepasang kekasih yang menjalin hubungan: ada kompromi, ada baik dan ada buruk.

Pada titik kompromi itulah politik membutuhkan fleksibilitas. Padahal, istilah terakhir nyatanya sangat bertentangan dengan gagasan kaum idealis yang umumnya percaya bahwa dunia ini sudah selesai – tentu saja dalam konteks nilai, metafisik dan prinsip-prinsip yang dihormati. Sementara kompromi percaya pada relativisme – paham yang menyebutkan tak ada hal yang absolut di dunia ini.

Dalam konteks tersebut, tentu saja dengan posisi saat ini, sulit untuk melihat seorang Budiman sebagai sosok yang sama dengan Budiman yang berteriak keras di pengadilan di akhir-akhir kejatuhan Orde Baru. Budiman yang saat ini memang masih kritis seperti biasanya, tetapi ia tak lagi murni idealis.

Mungkin, kata-kata yang cocok untuk Budiman ketika memilih masuk PDIP adalah bahwa ia telah menjadi jauh lebih realistis dengan konteks politik. Jika “idealis” adalah predikat yang masih layak untuk disandangnya, maka mungkin Budiman lebih cocok disebut sebagai seorang practical idealist atau idealis praktis.

Jebakan Idealisme, Prabowo dan Orde Baru

Filsuf Amerika Serikat (AS) John Dewey merupakan salah satu orang yang pertama kali memperkenalkan konsep practical idealism. Berbeda dari traditional idealism yang menilai alam semesta sudah selesai dijadikan dan oleh karenanya segala sesuatu itu sudah terjadi (actuality), practical idealism menganggap sesuatu yang ideal itu masih perlu diperjuangkan atau belum terjadi (possibility).

Artinya, orang-orang practical idealist masih percaya tentang kemungkinan dan fleksibilitas – hal yang secara kebetulan intrinsik dengan politik. Mahatma Gandhi disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang mengadopsi practical idealism tersebut.

Lalu, apakah Budiman bisa dianggap sebagai penganut practical idealism? Mungkin saja demikian. Namun, perlu menjadi catatan bahwa konsepsi John Dewey ini umum juga dikenal sebagai pragmatisme, walaupun penganutnya berusaha membedakan diri dengan menyebut practical idealism cenderung lebih idealis.

Apalagi, dalam konteks politik, pragmatisme seringkali punya konotasi negatif. Menyebut Budiman sebagai practical idealist tentu saja punya nilai jual politik yang jauh lebih besar ketimbang menyebutnya pragmatis. Predikat “idealis” entah mengapa selalu punya kharisma yang membuat penganutnya cenderung menarik secara politik. Soekarno, John F. Kennedy bahkan Prabowo adalah beberapa contoh pemimpin idealis.

Sementara junjungan Budiman, Jokowi – menurut Marcus Mietzner dari Australian National University – adalah kebalikannya alias orang yang pragmatis. Mungkin hal inilah yang menyebabkan mengapa Budiman yang cenderung idealis kini digunakan sebagai alat kampanye Jokowi karena orang-orang idealis cenderung lebih menarik di hadapan pemilih. Idealisme politik pun dianggap masih akan menjadi alat penggaet dukungan elektoral yang efektif.

Selain itu, Budiman adalah alat legitimasi Jokowi terhadap masa lalu Prabowo, yang tentu saja menjadi bagian dari kampanye negatif untuk “merusak” citra sang jenderal. Bagaimanapun juga, Prabowo belum bisa menyembuhkan luka masa lalu sebagai bagian dari Orde Baru dan tragedi 1998.

Luka masa lalunya ini masih akan menjadi alat kampanye yang efektif bagi Jokowi dan sedikit banyak akan mempengaruhi preferensi pemilih di Pilpres 2019 nanti. Jika Prabowo tak mampu menerapkan strategi yang tepat melawan Budiman, maka ia harus siap-siap kalah lagi.

Pada akhirnya, publik tentu menyaksikan bahwa salah satu idealisme Budiman – yang berangkat dari kisah kakeknya yang seorang kepala desa – untuk memberdayakan desa, sudah berhasil diwujudkan. Program Dana Desa adalah manifestasi idealisme Budiman kecil saat masih SD yang bermimpi tentang pembangunan dan keadilan yang terwujud mulai dari desa.

Budiman adalah idealis praktis, namun ia juga politisi. Semuanya akan kembali pada penilaian publik, apakah orang tempat ia mengabdi layak atau tidak terpilih lagi. (S13)