Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dan Wakil Menterinya (Wamenaker), Afriansyah Ferry Noor, dikabarkan maju sebagai calon legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Ini membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai satu-satunya kementerian yang menteri dan wakilnya nyaleg.

Dalam sebuah pernyataan, Ida mengklaim hal ini tidak akan mengganggu kinerja Kemenaker secara keseluruhan. Ida juga menyebut akan membagi tugas dengan wakilnya agar aktivitas kementerian bisa terus berlanjut.

Yess, fenomena menteri nyaleg belakangan ini memang semakin sering dibincangkan. Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW menilai Jokowi cenderung membiarkan ada konflik kepentingan di jajarannya bila fenomena ini diabaikan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kritik pidato Jokowi di siding tahunan MPR terkait korupsi. Kurnia nilai pernyataan Jokowi soal pengungkapan tiga kasus besar korupsi untuk tutupi kebobrokan pemerintah. Pemerintah justru dinilai melemahkan KPK.

ICW sebut status WTP tak jamin bebas korupsi

PinterPolitik.com

Pengunduran diri Febri Diansyah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan dan meninggalkan berbagai impresi tersendiri. Utamanya jika berangkat dari alasan personal hengkangnya Febri akibat kondisi politik dan hukum di lembaga anti-rasuah yang telah berubah, termasuk terkait revisi Undang-Undang KPK.

Alasan spesifik itulah kemudian tampaknya memantik bermacam reaksi dari berbagai pihak. Dari kalangan internal sendiri, dua wakil pimpinan KPK bahkan sampai menyampaikan reaksi yang tak saling akur.

Awalnya Nurul Ghufron menyatakan bahwa seorang pejuang tidak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Namun kemudian, Nawawi Pomolango keberatan dengan kecenderungan adanya pendefinisian pejuang dan pecundang di balik mundurnya Kepala Biro Humas KPK itu.

Sementara meski belakangan reaksinya dianggap kurang objektif, sorotan Indonesian Corruption Watch (ICW) dinilai tak sepenuhnya keliru. Diketahui sebelumnya, ICW mengaitkan kepemimpinan Firli Bahuri dan tendensi adanya gimmick politik tertentu yang dimainkan menjadi salah satu faktor pendorong cabutnya Febri.

Namun satu hal yang menarik dan entah bagaimana dapat terkonstruksi, mundurnya eks juru bicara (jubir) KPK semakin menegaskan persepsi sebagian kalangan bahwa Febri adalah sosok protagonis atau “orang baik”, dalam konteks tupoksinya di KPK tentunya.

Ihwal senada disiratkan oleh cendekiawan muslim Nadirsyah Hosen yang menyebut bahwa tantangan terbesar bekerja di “dalam” ialah harus banyak melakukan kompromi. Gus Nadir menambahkan, jika kompromi sudah melanggar batas integritas seseorang, mundur adalah pilihan satu-satunya.

Akan tetapi, langkah yang menjadi keputusan Febri dinilai menguak sebuah tendensi yang kurang konstruktif atas impresi publik secara luas terhadap tatanan dan proses politik, hukum, dan pemerintahan tanah air. Tatanan dan proses yang dianggap tak bersahabat bagi “orang baik” untuk berkontribusi di dalamnya.

“Orang baik” yang memutuskan mundur dari perjuangannya di “dalam” memang sangat disayangkan. Padahal, dalam sebuah wawancara bersama Pinter Politik, jubir Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak sempat mengingatkan akan pentingnya peran para “orang baik” dalam tatanan politik dan pemerintahan tanah air.

Jika dielaborasikan, Dahnil kembali mengulang sebuah adagium politisi Jerman abad ke-19 Friedrich Naumann, yang juga pernah disampaikan oleh sosok mulai dari Budiman Sudjatmiko hingga Recep Tayyip Erdoğan, bahwa “ketika orang-orang baik menjaga jarak dari politik, tak mengherankan jika politik menjadi tidak baik”.

Dahnil menekankan bahwa dirinya yang notabene berasal dari kalangan kampus, juga memiliki idealisme yang terkadang harus diselaraskan dengan kompromi politik.

Singkatnya, bentuk kompromi pada dimensi politik dan lini pemerintahan manapun yang terjadi, sesungguhnya dapat tetap berjalan selaras bersama idealisme “orang-orang baik”.

Lantas, apakah postulat yang disampaikan Dahnil tersebut relevan dan masih memungkinkan untuk terjadi dalam realita tatanan politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia saat ini jika mengacu pada mundurnya Febri Diansyah dari KPK?

Perdebatan Abadi

Jalan dan paradigma berbeda yang dipilih oleh Febri Diansyah dan Dahnil Anzar Simanjuntak pada kontribusi dan domain perannya masing-masing, tampaknya kembali membuka perdebatan klasik antara moralitas dan realita – baik politik, hukum, dan pemerintahan – yang sekali lagi dianggap cukup sulit untuk beriringan.

Salah satu yang menyoroti perdebatan tersebut ialah filsuf berkebangsaan Italia, Nicollo Machiavelli dalam karyanya yang berjudul The Prince. Asumsi dasar publikasi tersebut adalah demi meraih kesuksesan, “seorang pangeran” atau penguasa harus mengabaikan moralitas dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kelicikan.

Memang jika ditinjau secara objektif, The Prince sendiri ditulis sekitar tahun 1513, yaitu ketika sebuah negara republik sedang berada dalam ancaman kejatuhan akibat berbagai rongrongan eksternal, intrik dalam kekuasaan Gereja, intrik dan kebusukan kekuasaan para bangsawan serta korupsi yang merajalela.

Artinya, secara kontekstual Machiavelli tak serta merta mendorong kelicikan dan keburukan sebagai realita yang harus diterima begitu saja.

Dirinya justru mencitrakan sosok yang menjunjung moralitas dalam karyanya pasca The Prince, yakni Discourses, saat merumuskan patriotisme sebagai kekuatan moral terbaik dalam melawan tirani.

Sayangnya, esensi yang jamak dipahami secara parsial dari The Prince menjadikannya konon digunakan sebagai panduan, buku teks, serta justifikasi bagi sejumlah pemimpin, politisi, hingga pejabat publik, yang kemudian turut menciptakan sebuah ekosistem dan tatanan di mana seolah terdapat jurang terjal antara moralitas dan realita politik, hukum, dan pemerintahan kontemporer.

Oleh karenanya, istilah Machiavellian kemudian muncul untuk mendefinisikan sosok-sosok pemimpin, politisi, hingga pejabat publik dengan karakteristik yang demikian. Baik mereka yang mengakui telah menggunakannya sebagai pedoman, maupun mereka yang secara sembunyi-sembunyi mempraktikan esensinya.

Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Joseph Stalin hingga sosok kekinian seperti Donald Trump, hingga Mohammed Bin Salman disebut menjadi sosok-sosok yang disebut sebagai Machiavellian dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pengabaian terhadap moralitas pada praktiknya tampak tak hanya tercermin pada karakteristik kepemimpinan belaka. Lebih dalam, esensinya dianggap telah merasuk lebih dalam pada sendi-sendi politik dan pemerintahan.

Pada konteks politik domestik, jalannya pemerintahan di bawah Soeharto dianggap menggunakan strategi Machiavelli, utamanya dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Setelah reformasi, dinamika politik dan pemerintahan tanah air juga secara tersirat mencitrakan gagasan Machiavelli bahwa “siapa yang memiliki senjata akan mengalahkan mereka yang tak memilikinya”.

Hal tersebut dinilai relevan dengan apa yang disampaikan Mahfud MD dalam Politik Hukum di Indonesia, bahwa yang terjadi di Indonesia ialah politik determinan atas hukum. Hukum dikatakan merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.

Saran seorang Dahnil bahwa “orang baik” semestinya tak perlu takut untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan memang secara normatif dapat diterima.

Akan tetapi, hal itu dinilai cukup sulit dalam tatanan praktis bagi mereka yang dianggap tak memiliki “senjata” mumpuni untuk mempertahankan idealisme dan moralitasnya di tengah ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang ada. Mundurnya Febri Diansyah dari KPK dinilai menjadi pengejawantahannya.

Lantas, apakah peluang bagi “orang baik” untuk membuat tatanan politik, hukum, maupun pemerintahan yang lebih baik menjadi tertutup seketika?

Pentingnya Mindset Negarawan

Publik tentu diharapkan tak lantas skeptis dan pesimistis akan kecenderungan tergeser atau mundurnya sosok yang dianggap menjunjung tinggi moralitas dan idealisme karena berbenturan ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang dinilai kurang mendukung belakangan ini.

Jika mengacu pada Mahfud MD yang menyebut bahwa di Indonesia, politik determinan terhadap hukum, perbaikan apapun yang diinginkan memang semestinya dimulai di ranah politik.

Oleh karenanya, memperbaiki kemudaratan dalam ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan akan sangat ideal jika dimulai dari kontribusi secara konkret dalam politik itu sendiri. Pada titik inilah peran para “orang baik” sesungguhnya diharapkan.

Esensi penting yang dinilai menjadi diskursus utama dalam hal ini ialah meluruskan mindset antara politisi dan negarawan. James Freeman Clarke menyebutkan bahwa jika politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, negarawan berpikir tentang generasi berikutnya.

Dan Nimmo dalam Political Communication and Public Opinion in America mengutip Daniel Katz dan menyebutkan dua orientasi kepentingan politisi dalam sebuah proses politik, yakni politisi negarawan dan politisi partisan.

Berbeda dengan politisi partisan yang hanya mementingkan kelompoknya, politisi negarawan lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner, jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara tanpa lelah.

Bagi politisi negarawan, perjuangan yang berlandaskan moralitas adalah maraton panjang yang bernilai luhur. Karenanya, tak hanya bagi politisi, nilai dari aspek kenegarawanan inilah yang kiranya juga dapat diadopsi bagi para “orang baik” yang berkontribusi dalam level bidang pemerintahan lainnya.

Karenanya, paradigma dan advis dari Dahnil terhadap para “orang baik” untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan pada titik ini tetap memiliki relevansi dan signifikansinya tersendiri.

Namun demikian, garis demarkasi integritas atas dinamika politik dan hukum seperti yang ditunjukkan Febri Diansyah atas pengunduran dirinya dari KPK tetap harus dihargai dan dimaknai lebih mendalam dan objektif.

Yang jelas, optimisme terhadap perbaikan tatanan politik dan pemerintahan yang dianggap belum ideal tentu harus tetap dijaga.

“Orang baik” masih sangat memungkinkan untuk menempuh cara-cara politis untuk masuk, beradaptasi, dan berkompromi secara konstruktif dalam politik, hukum, dan pemerintahan dengan berpegang pada sikap dan prinsip kenegarawanan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, apa yang ada di kepala kalian saat mendengar kata ‘intelijen’? Apakah seperti dalam film Kingsman: The Secret Service (2014) – di mana lewat karakter Eggsy intelijen sangat parlente sekali gaya pakaiannya – atau seperti Kolonel Nanda yang berhasil diperankan oleh Hrithik Roshan dalam film Bang Bang (2014) yang menegaskan bahwa intelijen itu harus fleksibel penampilannya. Terlepas dari rapi atau asal-asalan tampilannya, setidaknya intelijen memiliki tugas mulia pun risiko.

Mimin kalau mengingat kedua film tersebut agak ngeri, cuy, membayangkan jadi intelijen. Bayangin saja, Kolonel Nanda yang ganteng itu harus rela kehilangan identitas supaya tidak bisa diketahui keberadaannya. Pokoknya, kayak orang asing, bahkan di keluarganya sendiri.

Sementara, Eggsy dipaksa untuk selalu ceria bahkan dalam kondisi mencekam hanya agar perasaannya tidak menimbulkan persepsi ‘lemah’ di depan lawan. Waduh, mimin aja dibaperin sedikit sudah mimisan, masak mau jadi Kingsman.

Dan, pada akhirnya, kita hanya tahu tugas dan risiko secara tersurat saja tanpa mengerti apa sebenarnya misi para intelijen sebenarnya. Lalu, siapa yang berhak tahu? Ya, tentu saja presiden lah, cuy, sebagai pemimpin tertinggi negara.

Makanya di Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) itu langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sehingga, dengan demikian, segala kegiatannya BIN hanyalah presiden yang tahu.

Makanya, mimin agak kaget sama berita yang lagi viral terkait BIN ini nih, di mana ada pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang keras sekali sampai menyentil soal pencopotan jabatan Kepala BIN, cuy. Kabarnya, ICW mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Budi Gunawan karena dianggap tidak becus menggasak buronan negara, si Djoko Tjandra.

Tapi nih ya, kalau memang frustrasi dengan polemik Djoko Tjandra kemarin, seharusnya lebih bijak memilah dan memilih bidikan kritik dong. Sebab, soal buronan ini ranahnya adalah urusan penegak hukum sehingga, secara praksis, berada di bawah tanggung jawab pihak kepolisian.

Sementara, BIN kan bukan penegak hukum sih, cuy, melainkan hanya di ranah pengumpulan dan analisis informasi bila didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. Sementara, pihak yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindakan korupsi ya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002.

Wah, kalau memang begitu, mungkin nggak ya ICW tampaknya sedang latihan memaksakan kepentingan tertentu nih? Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang heboh nih pasca Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan ancaman kepada pihak melakukan tindakan korupsi di tengah wabah Corona (COVID-19). Tahu gak hayoo apa yang heboh nih? Kalau kalian gak tahu, kita kasih bocoran informasinya nih, cuy. Hehe.

Baru-baru ini, Indonesia Corruption Wach (ICW) – diwakili oleh peneliti senior yaitu Donal Fariz – mengusulkan agar Firli Cs mendonasikan gaji mereka 100 persen untuk masalah Corona ini. Buset.

Alasan Donal kenapa mengusulkan hal itu sih karena doi merasa bahwa 100 hari pertama Firli Cs menahkodai KPK masih sangat diragukan oleh publik. Banyak kasus yang tak jelas kelanjutannya. Bahkan, KPK terkesan mati suri.

Doi sampai mengungkit kasus suap yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi loh, cuy. Wadaw, jadinya kena “back hand” lagi nih KPK.

Kira-kira Firli Cs berani gak ya terima tantangan dari peneliti ICW ini? Harusnya sih, kalau mereka peduli, boleh jadi mereka mau menerima tantangan ini cuy. Yaa, itung-itung sebagai balasan untuk “hilangnya” kasus suap Nurhadi dan Harun Masiku. Upsss, keceplosan deh.

View this post on Instagram

Hukuman mati bagi korupsi #pandemicorona – #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #covid19indonesia #kpk

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 23, 2020 at 1:30am PDT

Menanggapi usulan dari Donal Fariz ini, akhirnya Pihak KPK buka suara, cuy, tapi jawabannya sangat di luar dugaan loh. Ketua KPK bilang sih saat ini mereka masih bekerja dengan skala prioritas baik yang bekerja di rumah maupun yang di kantor.

Tapi, sedikit berbeda, Wakil ketua KPK menjawab itu dengan tegas. Doi malah curiga kalau wabah COVID-19 ini digunakan sebagai panggung. Hmm, suudzon aja nih, Bapak. Kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sih begini gengs, “Saya jadi curiga. Jangan-jangan karena adanya wabah ini banyak yang kehilangan panggung yang menjadikannya membutuhkan bantuan”.

Weleh-weleh, kok jawabannya seperti ini ya? Ibaratnya nih jadinya malah saling tuduh dan saling serang gitu. Behh, ini para pejabat publik kok ya kayak anak kecil aja ya main saling menyalahkan.

Ya, terlepas dari itu semua, semoga aja KPK dapat mengemban tanggung jawab berat ini untuk rakyat secara amanah ya, gengs. Kita nantikan aja nih aksi-aksi KPK berikutnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.