Menarik menunggu calon PDIP di Pilgub Bali 

Dalam persiapan Pilgub Bali 2024, PDIP disinyalir tengah dihadapi sebuah pilihan sulit, yakni antara memilih Gubernur Bali saat ini, Wayan Koster, atau Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Keduanya kini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi namun disinyalir susah dipersatukan. 

Hmm, kalau menurut kalian siapa nih yang paling cocok untuk jadi the next Gubernur Bali? 

Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku langkahnya mengumpulkan bupati dan wali kota untuk merespons fenomena WNA “nakal” adalah atas perintah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Akan tetapi, pengakuan itu dikritik karena ketum parpol atau mantan presiden yang memerintah gubernur dinilai keliru dan tak sesuai aturan, norma, serta etika politik dan pemerintahan yang baik. Itu juga tampak bisa memantik pertanyaan mengenai legitimasi dan perhatian yang seharusnya diberikan Presiden Jokowi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut mengumpulkan seluruh anggota Fraksi PDIP di DPR RI pada Sabtu (8/4) lalu untuk membahas dampak penolakan Timnas Israel oleh kepala daerah kader partainya. Itu setelah dampak negatif terhadap elektabilitas PDIP tercermin dari sejumlah survei.

Sebelumnya, dua kader PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak keras kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia. Akibatnya, status tuan rumah dicabut oleh FIFA dan berdampak kekecewaan publik serta berimplikasi konkret pada banyak sektor lain seperti ketenagakerjaan, pembuatan merchandise resmi Piala Dunia U-20, hingga usaha kecil dan menengah terkait lainnya.

Wayan Koster kembali tolak kontingen Israel

PinterPolitik.com

“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.” – Superman

Bagi Superman, semua orang dapat menjadi seorang pahlawan. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya baik. 

Ada istilah superman complex yang mana menggambarkan kondisi seseorang yang merasa harus selalu menjadi pahlawan dalam segala urusan. Akibatnya, orang-orang dengan superman complex ini menjadi suka ikut campur dengan urusan orang lain.

Persoalan Piala Dunia U-20 di Indonesia mungkin juga demikian. Pasca-pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah, muncul berbagai pahlawan yang seolah ingin menjadi corong kekecewaan dan amarah masyarakat.

Pada 29 Maret 2023, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Dilansir dari laman resmi FIFA, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah disebabkan oleh current circumstances yang dinilai berkaitan dengan protes atas kehadiran tim nasional (timnas) Israel di Indonesia.

Protes ini pertama kali dilayangkan oleh Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sebagai wujud komitmen terhadap perjuangan hak asasi manusia dan anti-penjajahan di Palestina. Sikap ini kemudian disusul oleh penolakan dari Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Tidak hanya nama-nama itu, Fraksi PDIP dan Fraksi PKS di DPRD Jawa Barat juga menyatakan penolakan. Lebih lanjut lagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. 

Seakan bara api yang tidak bisa padam, aksi demonstrasi juga terjadi di Jakarta. Aksi ini diikuti oleh massa PA 212 dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lainnya. Penolakan ini didasarkan solidaritas kepada Palestina.

Situasi yang kian memanas di Indonesia pun mengharuskan Erick Thohir selaku Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menemui langsung Presiden FIFA di Qatar. Meski demikian, hasilnya tetap nihil.

Seusai FIFA mengumumkan pembatalan ini, sikap lain dari masyarakat kemudian muncul seakan-akan mengatakan, “Jangan mencampuri sepak bola dan politik!” Meskipun penolakan timnas Israel datang dari berbagai entitas, tentu saja yang salah di mata publik tetap Ganjar Pranowo. Yah, nama Pak Ganjar yang paling terkenal sih soalnya. Hehe. 

Tapi, bukan persoalan Pak Ganjar yang menarik. Pasca-pembatalan dan setelah Pak Ganjar di-rujak warganet, berbagai tokoh publik dan partai tiba-tiba angkat bicara mengenai pembatalan ini. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan kekecewaan masyarakat Jawa Barat atas keputusan FIFA meskipun DPRD Jabar termasuk kalangan yang menolak timnas Israel.

Partai-partai seperti Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, hingga PDIP dan PKS yang menolak timnas Israel juga turut berkomentar. Salah satu yang paling vokal adalah Ketua Umum (Ketum) Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggunakan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Indonesia sebagai bahan pidatonya.

Mungkin tokoh-tokoh ini memang kecewa. Mungkin juga, tokoh-tokoh ini punya keinginan tertentu. Bisa saja, mereka mau jadi pahlawan, misalnya, meskipun kesiangan.

Yah, tapi, politik memang kadang rumit. Persis seperti judul bukunya, bagi Harold Lasswel, politics is who gets what, when, and how. Ada baiknya kasus pembatalan FIFA dan segala rujakan yang mengikutinya dibedah menggunakan pengertian politik milik Lasswel ini. 

Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Jangan sampai semangat ‘tidak mencampuradukkan sepak bola dan politik’ malah dikooptasi oleh kepentingan politik. Kan, malah ironis banget tuh. ☹ (A89)

Dampak negatif elektoral dinilai akan dirasakan aktor politik yang menolak Timnas Israel dan berakhir pada batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Tercatat ada PDIP, PKS, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Bali I Wayan Koster yang menyatakan sikap penolakan.

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru menilai rakyat akan melihat bahwa PDIP kokoh pada sikap dan ideologinya meskipun membawa dampak elektoral.

Sikap beberapa elite PDIP yang menolak kedatangan Timnas sepak bola Israel dipuji politisi senior PKS HIdayat Nur Wahid. Secara beruntun, Ketua DPP Bidang Keagamaan PDIP Prof Dr Hamka Haq, Gubernur Bali yang juga kader PDIP I Wayan Koster, hingga DPD PDIP Jawa Barat menyampaikan penolakannya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, sikap tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang dicontohkan mantan Presiden Soekarno dan harus ditindaklanjuti pemerintah.

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak senang ketika hari ulang tahunnya tiba? Hampir semua pasti merasa lebih bahagia dan ingin segera merayakannya dengan keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat.

Bahkan nih, biasanya, orang-orang terdekat dari si birthday boy/girl tersebut akan berusaha sebisa mungkin membuat orang yang berulang tahun lebih bahagia. Misalnya nih, upaya kejutan (surprise) yang akhirnya jadi pola umum dari perayaan ulang tahun di khalayak umum.

Nggak jarang, setelah ajang kejutan dilakukan, pihak yang berulang tahun akhirnya mengajak teman-temannya untuk makan bersama alias bancakan (dalam bahasa Jawa). Hmm, siapa sih yang nggak senang kalau bisa bertemu dengan orang-orang terdekat sambil berbagi kisah satu sama lain?

Namun, momen-momen ulang tahun seperti ini tampak berlalu begitu saja tanpa terlaksana di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini. Bagaimana tidak? Demi melindungi orang-orang yang kita sayangi, justru menjadi pilihan tepat untuk tidak saling berkumpul terlebih dahulu.

Ucapan selamat ulang tahun tidak lagi dilakukan melalui acara surprise, melainkan hanya melalui instrumen komunikasi virtual seperti Zoom, Google Hangout, WhatsApp, dan FaceTime. Sebuah kebiasaan baru yang akhirnya mengubah perayaan-perayaan ini.

Tapi nih, di tengah kebiasaan baru seperti ini, kayak-nya masih ada lho yang tidak memedulikan protokol kesehatan (prokes) dan malah berkumpul-kumpul dengan jumlah orang yang banyak. Coba tebak siapa yang ulang tahunnya model begini. Hehe.

Baca Juga: Kala PDIP Bela HTI

Dia adalah sebuah partai politik (parpol) yang berlambang kepala banteng bermoncong putih lho, yakni PDIP. Kabarnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali beberapa waktu lalu melakukan kegiatan makan tumpeng bersama guna merayakan hari ulang tahun (HUT) PDIP yang ke-48 lho.

Hmm, asyik dong makan-makan. Saya juga mau deh kalau diajak makan-makan gratis. Hehe.

Tapi nih, uniknya, kegiatan tumpengan itu dinilai dilakukan dengan prokes yang minim. Sampai-sampai nih, peserta dalam kegiatan tersebut melakukan aksi suap-suapan (makan bersama dengan satu sendok yang sama) lho.

Waduh, tapi nih, kata Gubenur Bali I Wayan Koster yang juga kader dari PDIP, mereka udah melakukan uji usap (swab test) sebelum kegiatan kok. Hmm, meski gitu, makan bareng dengan satu sendok tuh berisiko lho.

Masa iya makan bersama sekalian berbagi saliva? Belum lagi, Pak Koster dan sejumlah peserta lain disebut melakukan aksi tiup lilin bersama tanpa mengenakan masker lho. Hmm, jadi kayak orang pacaran aja apa-apa bareng. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua, semoga aja suap-suapan dan makan bersama ala PDIP di Bali ini nggak jadi klaster penularan baru lah ya. Mungkin, suap-suapan dan bancakan-nya dikurangi dulu di tengah pandemi.

Apalagi nih, PDIP kemarin kan – berdasarkan laporan Tempo – lagi disoroti tuh karena jenis “bancakan” yang lain. Canda deng. Hehe. (A43)

Baca Juga: Madam Bansos, PDIP di Ujung Tanduk?