PinterPolitik.com

Siapa yang tidak setuju belakangan ini media semakin diramaikan oleh banyaknya isu besar? Belum juga sampai pada konklusi akhir kasus Ferdy Sambo, tiba-tiba saja kita disuguhkan kabar menghebohkan lain, yakni kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Kenaikan BBM pun bukan isu besar yang terbaru karena, tidak lama setelahnya, publik juga dikagetkan oleh berita sejumlah peretasan yang dilakukan sebuah entitas digital bernama Bjorka.

Perbincangan soal Bjorka tersendiri menjadi sangat menarik karena serangan yang tadinya hanya berupa peretasan saja telah berubah menjadi aksi politik karena peretasan semakin diarahkan pada tokoh-tokoh politik besar. Karena itu, tidak heran bila saat ini banyak orang yang memberi perhatian pada perkembangan berita Bjorka.

Di balik itu, kita juga tidak boleh melupakan sejumlah isu besar lain yang bermain di belakang layar. Contohnya adalah kenaikan harga telur ayam, wacana tambahan anggaran Ibu Kota Negara (IKN), dan keprihatinan terhadap ancaman inflasi.

Sebagian orang yang mulai menyadari bahwa sudah terlalu banyak isu yang bergulir saat ini akan mengatakan bahwa berita-berita besar yang beredar adalah pengalihan isu. Well, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan seperti ini, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa perhatian publik berhasil terpecah – bahkan ketika suatu isu belum mencapai kesimpulan akhirnya.

Tapi pertanyaan besarnya adalah, jika masing-masing isu besar yang beredar dianggap sebagai pengalihan isu, mengapa pengalihan tersebut datang secara bertubi-tubi. Kira-kira, apa sebenarnya motif tersembunyi di balik pengalihan-pengalihan isu tersebut?

Masalah Negara Adalah Komoditas Politik?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu ada sebuah penyelarasan kesepahaman terlebih dahulu tentang bagaimana sebenarnya sebuah pengalihan isu bekerja.

Artikel PinterPolitik.com berjudul Kok Bisa Ade Armando Digebukin?, pernah membahas bahwa, di dalam dunia politik, ada sebuah tindakan yang disebut manajemen isu dan seringkali sifat manajemen isu yang terjadi di masyarakat didasarkan pada sebuah metode yang disebut noise-cancelling technique.

Teknik ini terinspirasi dari sebuah teknologi dalam dunia sains bernama Active Noise Control (ANC), yakni sebuah metode yang digunakan untuk mengurangi kebisingan suara yang tidak diinginkan dengan menambahkan suara tandingan yang dirancang khusus untuk membatalkan suara pertama.

Nah, di dalam politik, metode tersebut hampir serupa. Ketika sebuah isu sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar, maka untuk mencegahnya mengristalisasi menjadi isu yang lebih berbahaya maka suatu pihak melempar isu lain dengan tujuan agar dapat memecah perhatian publik.

Konteks peralihan isu ini pun tidak selalu tentang perekayasaan isu, tetapi juga bisa saja ada aksi penunggangan isu. Dalam artian, mungkin sebenarnya isu yang terjadi sifatnya tidak terlalu menghebohkan, tetapi setelah di-manage sekian rupa isu tersebut berubah jadi besar dan mampu menarik perhatian rakyat.

Terkait Ferdy Sambo, misalnya, seperti yang sudah dibahas dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Kasus Ferdy Sambo Sengaja Ditumpangi?, ada dugaan bahwa kasus tersebut tengah dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian publik dari sejumlah isu besar yang bisa mengkristal dengan berbahaya, contohnya seperti perbincangan tentang kenaikan BBM dan inflasi.

Namun, karena belakangan semakin banyak isu besar yang bermain, maka tampaknya kerangka manajemen isu yang terjadi saat ini jauh lebih kompleks dari hanya sekedar melempar isu besar untuk menutupi isu besar lain. Maka dari itu, maka mungkin kita perlu merefleksikannya dengan sesuatu yang disebut Huxleyan Dystopia.

Istilah Huxleyan Dystopia diambil dari dunia dystopia (dunia kelam) yang dibayangkan penulis Aldous Huxley dalam bukunya yang berjudul Brave New World. Di dalam buku itu, Huxley mengimajinasikan sebuah pemerintahan di masa depan yang mengontrol masyarakatnya dengan membanjiri informasi.

Melalui tumpahan informasi dan isu, akan tercipta kondisi disinformasi yang begitu masif, yang mampu membuat masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya dan mana yang tidak. Konsekuensinya, metode pembanjiran informasi ini melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi karena rakyat menjadi pasif dan apatis.

Nah, terkait konteks fenomena yang terjadi saat ini, tampaknya cukup masuk akal bila kita membayangkan bahwa tengah ada upaya menjadikan Huxleyan Dystopia sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi di Indonesia. Di kolom komentar postingan-postingan akun Instagram milik PinterPolitik (@pinterpolitik) sendiri bahkan sudah mulai ada yang mengeluh saat ini sudah terlalu banyak isu yang perlu mereka perhatikan, sehingga akhirnya mereka merasa malas mengejar update dari isu tersebut.

Lantas, jika upaya pendengungan isu yang berlebihan kini memang sedang terjadi, untuk apa hal tersebut dilakukan? Apakah murni hanya untuk mencegah kristalisasi isu?

Well, dugaan besarnya tidak. Leopoldo Fergusson dalam tulisannya The Need for Enemies menjelaskan bahwa ada dugaan tinggi isu-isu besar yang terjadi dalam suatu negara sebenarnya bermakna sebagai sebuah komoditas politik.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, di dalam setiap pemilihan umum (pemilu) para politisi di sana hampir selalu berbicara tentang hak perumahan yang adil, kesetaraan hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender. Namun, sejak puluhan tahun yang lalu, isu-isu ini belum pernah menemukan solusi yang pas. Karena itu, Fergusson menduga bahwa sepertinya memang ada sebuah manajemen isu yang sengaja membuat suatu permasalahan tetap terjadi agar bisa terus digunakan sebagai komoditas politik.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Karena di mana pun politik selalu berputar tentang strategi mencapai dan menjaga kekuasaan, maka sebenarnya apa yang disampaikan Fergusson sangat mungkin terjadi.

Yang menariknya, Fergusson juga menyebut bahwa ada kemungkinan pemerintah sebenarnya sudah mengetahui solusi dari suatu permasalahan yang terjadi, namun dengan sengaja tidak mengeluarkan solusi tersebut karena menunggu momen yang tepat. Terkait Bjorka, bisa saja Badan Intelijen Negara (BIN) memang sudah mengetahui identitas aslinya. Lalu, terkait BBM, bisa saja sebenarnya solusinya ada di pengurangan sejumlah anggaran sektor lain.

Lantas, jika interpretasi ini benar, maka kira-kira momen tepat seperti apa yang menunggu di balik semua isu besar yang terjadi saat ini?

What’s the endgame?

Isu Sebagai Jembatan Kandidat?

Everett Rogers dan James W. Dearing dalam buku Agenda-setting, menyebutkan bahwa media, audiens, dan para pembuat kebijakan selalu memiliki keterikatan antara satu sama lain dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu agenda politik.

Isu-isu yang dimunculkan dalam media memiliki tujuan untuk mempersiapkan persepsi publik dalam menyambut sebuah agenda politik, dan agenda tersebut tentunya sudah disesuaikan dengan kepentingan praktis yang ingin dicapai oleh para pemegang kepentingan. Lalu, kepentingan praktis besar apa yang sekiranya sedang ingin dicapai para politisi belakangan ini?

Well, salah satu jawabannya adalah persiapan kandidat calon presiden (capres) 2024. Kalau kita perhatikan, isu-isu besar yang saat ini bermain menyentuh setidaknya empat permasalahan besar, yakni ekonomi, hukum, pertahanan, dan kesiapan ekosistem digital.

Maka dari itu, jika agenda-setting ala Rogers dan Dearing memang sedang dilakukan, bisa saja isu-isu yang terjadi saat ini memang dipelihara agar nantinya dapat diselesaikan oleh seorang kandidat yang memang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

Anggapan demikian juga disampaikan oleh Adli Bahrun, Ketua Umum (Ketum) Application and Cyber Watch. Ia bahkan menyebutkan bahwa di balik isu-isu yang digodok belakangan ini, sepertinya ada tiga jenis kandidat yang tengah dipersiapkan Istana. Pertama, adalah kandidat yang memang secara eksplisit sudah disiapkan; kedua, adalah kandidat alternatif namun cukup berkaitan dengan isu yang sedang dimainkan; ketiga, adalah kandidat yang ditumbalkan karena isu yang sedang terjadi.

Terkait kandidat tipe pertama, mungkin kita perlu mulai melihat korelasi antara isu-isu besar yang terjadi dengan kandidat relevan yang memang umumnya masuk radar capres. Isu soliditas TNI dan pertahanan mungkin bisa ke Prabowo Subianto dan Andika Perkasa. Kemudian, kesiapan ekonomi serta ekosistem digital mungkin bisa ke Sandiaga Uno.

Kemudian untuk kandidat tipe kedua, ini mungkin lebih sulit, tapi setidaknya kita bisa mulai meraba-raba. Terkait permasalahan ekonomi, Sri Mulyani bisa jadi pilihan menarik yang tak diduga banyak orang, kemudian untuk pertahanan, mungkin bisa digunakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu, untuk persoalan ekosistem digital beserta ekonomi, bisa juga ini sebenarnya diarahkan kepada Nadiem Makarim, sebagai pendiri big tech besar Indonesia, Gojek.

Lalu, untuk kandidat ketiga, yakni yang ditumbalkan, dari isu yang sekarang beredar sepertinya kita bisa simpulkan gelar tersebut jatuh kepada Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya setelah harga BBM Pertamina melonjak.

Pada akhirnya, ini tentu hanyalah interpretasi belaka. Seperti apapun agenda di balik isu yang sedang bermain di Indonesia, kita harap saja permasalahan yang kini terjadi bisa diselesaikan dengan akurat, tepat, dan cepat. (D74)

PinterPolitik.com

“Democracy is most appealing when expressed as a universalistic value and practice, not as a status marker to join an exclusive club.” Kalimat tersebut adalah simpulan Profesor Ilmu Politik University of Michigan, Dan Slater, dalam tulisan terbarunya yang berjudul In a polarised Asia Pacific, democracy should be a goal, not a club.

Simpulan Slater tersebut membawa kita pada perdebatan radikal terkait, apakah demokrasi merupakan “alat” politik atau sebagai “tujuan” politik? Ngomong-ngomong tentang kata “radikal”, berbeda dalam rezim politik Indonesia yang kerap memahaminya secara peyoratif, kata radikal dalam filsafat adalah kata mulia yang seharusnya dituju.

Kembali pada pertanyaan tersebut, selaku salah satu sistem politik, demokrasi sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai alat politik. Dalam artian, demokrasi adalah metode yang digunakan untuk menggapai common good (kebaikan bersama) masyarakat.

Akan tetapi, menimbang pada kebaikan bersama, seperti kebebasan, jauh lebih mungkin digapai melalui demokrasi, maka pernyataan Slater bahwa demokrasi seharusnya menjadi nilai dan praktik universal sepertinya harus menjadi pemahaman umum.

Baca Juga: Demokrasi Perkeruh Situasi Habib Rizieq?

Konteks tersebut juga ditekankan oleh Francis Fukuyama dalam tulisannya Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right. Dalam simpulannya, Fukuyama sulit membayangkan terdapat ideal lain, selain demokrasi – tepatnya demokrasi liberal – sebagai jawaban atas keberagaman dan kebebasan masyarakat.   

Jika telah bersepakat pada simpulan tersebut, sekarang kita dapat menentukan sikap terhadap laporan The Economist Inteligence Unit (EIU) terkait indeks demokrasi Indonesia pada 2020 yang menurun dari 6,48 menjadi 6,30. Ini adalah yang terendah dalam 14 tahun terakhir.

Mengacu pada demokrasi sebagai tujuan, secara logis dapat dikatakan bahwa penurunan itu menunjukkan kebaikan bersama semakin menjauh. Terkhusus pada indikator kebebasan sipil yang notabene merupakan tujuan utama reformasi, Indonesia justru mencatatkan skor rendah, yakni 5,59.

Tentu pertanyaannya, kira-kira mengapa ini bisa terjadi?

Orwellian: Sensor Informasi

Jika berbicara mengenai kebebasan sipil, di tengah era media sosial saat ini, salah satu aspek vital yang menunjangnya adalah kebebasan berekspresi di media sosial. Akan tetapi, getirnya media sosial justru disebut dibanjiri oleh buzzer politik. Celetukan “hati-hati tukang bakso di depan rumah” sebenarnya adalah indikasi kuat bahwa represi kebebasan di media sosial telah disadari oleh masyarakat luas.

Terkait hal tersebut, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memiliki pandangan menarik. Menurutnya, pemerintah seperti mengombinasikan Orwellian dan Huxleyan dalam melakukan kontrol masyarakat.

Lantas, tepatkah dugaan Fahmi tersebut?  

Terkait Orwellian, istilah itu diambil dari penulis novel Nineteen Eighty-Four (1984), George Orwell yang menggambarkan bagaimana menakutkannya distopia yang terjadi di Negara Imajinasi Oceania.

Orwell mengambarkan mengenai kejahatan pikiran (thoughtcrimes), yakni kondisi di mana negara memonopoli narasi dengan cara memonopoli bahasa. Akibatnya, setiap bahasa yang tidak keluar dari negara dikategorisasi sebagai kejahatan.

Konteks Orwellian ini dapat kita tarik dari pernyataan Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Simamora yang menyebut ada kesan bahwa setiap pernyataan tentang Papua yang tidak berasal dari pemerintah dapat dikategorikan sebagai berita bohong (hoaks) dan dapat dijerat pidana.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Orwellian di Papua?

Yang terbaru, publik mungkin menyadari terdapat konten-konten tertentu di media sosial yang tidak boleh diunggah, seperti foto atau berita tentang Habib Rizieq Shihab (HRS). Konten-konten terkait HRS di Instagram misalnya, banyak diturunkan sepihak oleh pihak Instagram dengan alasan melanggar kebijakan komunitas lokal.  

Lalu, publik juga tentu ingat dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang menyebut jika pemerintah telah tetapkan suatu informasi sebagai hoaks, maka itu adalah hoaks, sehingga tidak perlu dibantah lagi.

Huxleyan: Buzzer Politik

Sedangkan Huxleyan adalah istilah yang diambil dari penulis novel Brave New World (BNW), Aldous Huxley. Sama halnya dengan 1984, BNW juga menyajikan distopia atas bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Namun bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian. Di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi.

Banjir informasi digunakan untuk menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Konsekuensinya, itu melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi – menjadi pasif dan cenderung egois.

Fenomena buzzer politik yang membanjiri media sosial saat ini jamak disebut sebagai pengejawantahan Huxleyan, di mana kontrol dilakukan dengan cara membanjiri informasi.

Baca Juga: Buzzer Pro-Pemerintah, Penerapan Huxleyan?

Kate Lamb dalam tulisannya ‘I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories menyebutkan buzzer politik di Indonesia mulai masif digunakan sejak Pilkada DKI 2017. Lamb menyebut baik kubu pro dan kontra Ahok sama-sama menggunakan buzzer sebagai senjata politik.

Di kubu kontra, ada Muslim Cyber Army (MCA) yang menggunakan ratusan akun palsu dan anonim untuk menyebarkan konten rasis agar Ahok tidak dipilih. Sementara di kubu pro Ahok, Lamb mencontohkan salah satu tim buzzer yang diketuai Alex, yang dibayar sekitar US$ 280 per bulan untuk mengunggah 60-120 kali konten dalam sehari di berbagai akun media sosial palsu mereka.

Sejak saat itu, seperti di Pilpres 2019, penggunaan buzzer tampaknya telah menjadi strategi lumrah. Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dalam penelitiannya The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, bahkan menyebutkan bahwa fenomena manipulasi persepsi publik melalui media sosial – buzzer – telah masif terjadi di 70 negara.

Lebih spesifik, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Rinaldi Camil juga menegaskan bahwa buzzer untuk kepentingan politik praktis memang lazim digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

Demokrasi Diterkam Media Sosial?

Di titik ini, dugaan bahwa pemerintah mengombinasikan Orwellian dan Huxleyan mungkin dapat diafirmasi. Akan tetapi, pemerintah memang tidak dapat menjadi satu-satunya pesakitan atas persoalan ini. Pasalnya, fenomena buzzer politik juga merupakan strategi yang digunakan oleh oposisi.

Pada 25 Oktober 2020 lalu, misalnya, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyebutkan bahwa media sosial telah didominasi oleh oposisi pemerintah. Konteks itu kemudian membuat masyarakat mudah mengkritik dan memandang buruk laju pemerintahan karena narasi yang ada didominasi oleh oposisi.

Selain itu, mengacu pada Francis Fukuyama dalam bukunya Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial memang menjadi salah satu faktor kemunduran demokrasi saat ini. Pasalnya, media sosial telah menjadi wadah untuk menguatkan politik identitas, serta menghilangkan batas-batas kesopanan dalam berekspresi.

Steven Feldstein dan Peter Pomerantsev dalam tulisannya Democracy Dies in Disinformation bahkan menyebutkan bahwa media sosial seperti menjadi tempat peluapan amarah dan memberikan panggung bagi kelompok non-demokratis, seperti ekstremis dan populis untuk membuat propaganda.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

Mengacu pada dampak destruktif media sosial terhadap demokrasi, penyensoran dan pembanjiran informasi, tampaknya dapat pahami sebagai respons atas hal tersebut. Bagaimana pun juga, jika tidak bergerak, pemerintah akan kalah dalam perang wacana dengan kelompok oposisi, atau bahkan dengan  kelompok non-demokratis jika tidak mengondisikan media sosial.

Akan tetapi, tentu penekanannya bukan pada pelumrahan tersebut, melainkan pada bagaimana pemerintah tidak terlena dalam menggunakan media sosial sebagai alat penjaga status quo semata. (R53)

PinterPolitik.com

Pandemi virus Corona (Covid-19), sepertinya tidak hanya menciptakan bencana kesehatan ataupun bencana ekonomi, melainkan juga turut mengubah tatanan sosial yang ada. Konteks terakhir misalnya terlihat dari seolah berpindahnya peran pejabat dengan komika.

Ingatan publik tentu masih segar perihal beberapa pejabat yang justru menjadikan Covid-19 sebagai candaan. Sementara di sisi lain, para komika tanah air, justru melontarkan berbagai satire keras perihal kondisi yang tengah terjadi.

Satu di antaranya adalah komika bernama Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Bintang Emon. Dalam satire terbarunya, ia mengomentari perihal kasus hukum Novel Baswedan yang disebut memiliki berbagai keganjilan.

Menariknya, setelah video tersebut viral, meme yang berisi Bintang Emon adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba berseliweran di media sosial Twitter. Sontak saja, berbagai pihak kemudian menyebutkan bahwa sang komika telah diserang oleh buzzer.

Tidak hanya mendapatkan perhatian dari masyarakat, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga turut berkomentar dengan menegaskan agar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu untuk menertibkan pihak yang mem-bully, memfitnah, hingga mengancam para pengkritik.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto juga turut memberikan komentar serupa dengan menduga bahwa Bintang Emon menjadi target sasaran serangan buzzer karena berani mengemukakan pendapatnya secara kritis.

Komentar yang lebih menohok kemudian datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang menyebutkan bahwa serangan buzzer ke Bintang Emon menunjukkan buzzer seolah belajar dari Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels, yakni terus menebarkan kebohongan masif agar nantinya disebut sebagai kebenaran.

Singkat kata, RR hendak mengatakan bahwa dengan disebarnya meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu, itu adalah propaganda agar berbagai pihak percaya pada hal tersebut agar nama sang komika jatuh, sehingga suaranya menjadi tidak didengar lagi.

Bintang Emon sendiri terlihat cukup santai dalam merespons meme tersebut. Unggahannya terkait surat bukti bebas narkoba telah menjadi bantahan keras yang kemudian semakin menguatkan dukungan publik terhadapnya.

Dengan fakta bahwa strategi buzzer tidak hanya terjadi di kasus Bintang Emon, melainkan telah menjadi peristiwa yang berulang. Tentu patut dipertanyakan, sebenarnya kondisi politik apa yang tengah terjadi dalam permasalahan ini?

Pemerintah Terapkan Konsep Huxleyan?

Menariknya, fenomena buzzer yang disebut pro-pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World (BNW) pada tahun 1932.

Novel BNW, sama halnya dengan novel Nineteen Eighty-Four (1984) milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian.

Sementara di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi.

Masyarakat akan menjadi pasif terhadap informasi, dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri (egois) di dalam pusaran informasi yang membingungkan.

Konteks Huxley tersebut tampaknya begitu relevan dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar atau masyarakat urban yang justru semakin pasif dan egois ketika berhadapan dengan kecepatan dan berlimpahnya informasi. Kasarnya, masyarakat justru gagap menghadapi derasnya laju informasi.

Ini #GakSengaja bikin cuitan ya. #infografis #politik #NovelBaswedan https://t.co/Pjp4S2CuFO pic.twitter.com/poq2Aec0EJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 15, 2020

Lantas pertanyaannya, bagaimana hal tersebut kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol warga negara?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal itu terjadi melalui kenikmatan dan ketidaktahuan. Maksudnya adalah, masyarakat yang telah terkondisikan pasif dan egois akan membuat mereka menjadi tidak kritis terhadap pemerintah dan cenderung bersikap “bodo amat” terhadap apa yang tengah terjadi.

Imbasnya, negara dapat berlaku apapun (otoriter) tanpa mendapatkan tekanan yang berarti dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang semakin menjadi pasif dan egois ini kemudian dikenal dengan istilah peringatan Huxleyan (Huxleyan warning) yang diambil dari nama belakang Aldous Huxley.

Melihat peristiwa buzzer yang seolah disiagakan untuk meredam isu sensitif terhadap pemerintah seperti keluarnya #SawitBaik ataupun #TagihanPLNOKAja beberapa waktu lalu, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa konsep Huxleyan sepertinya telah diterapkan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga turut mengamini hal ini dengan menyebutkan gejala penerapan Huxleyan telah lama terlihat. Jelasnya, pola yang sama telah berulang kali dilakukan sebelumnya.

Akan tetapi, sikap pasif dan egois ekstrem seperti gambaran Huxley tentunya belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang penolakan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun aktivitas buzzer yang dinilai bertujuan untuk meredam isu.

Menariknya, Fahmi tidak hanya menilai bahwa tatanan politik yang ada tengah menerapkan Huxleyan, melainkan juga turut menerapkan Orwellian sekalian karena adanya perampasan informasi atau sortir informasi.

Konteks Orwellian ini misalnya dapat dilihat dari kasus diskusi Papua kemarin di Universitas Indonesia yang mendapatkan berbagai tekanan sehingga akhirnya dibatalkan. Sortir informasi ala Orwellian tampak begitu terasa terhadap berbagai diskursus yang membahas Papua.

Lebih jauh dari itu, Fahmi bahkan menyebutkan terdapat indikasi bahwa tatanan politik tengah menuju fasisme. Itu dalam artian masyarakat seolah diberlakukan layaknya kanvas, yang mana harus ada satu suara seragam. Konteks tersebut menurutnya terlihat jelas dari diserangnya pihak-pihak yang memiliki suara berbeda (pengkritik) oleh para buzzer.

Mengapa Novel Dibela?

Melihat polanya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa buzzer kerap kali dikeluarkan guna meredam isu-isu sensitif. Akan tetapi, seperti yang diungkit oleh RR mengenai buzzer yang menerapkan taktik propaganda ala Nazi, tujuan tersebut sepertinya akan sulit terealisasi pada kasus Novel.

Itu misalnya terlihat dari derasnya dukungan terhadap Bintang Emon karena publik menilai terdapat keganjilan dalam kasus hukum Novel. Tentu pertanyaannya, mengapa penyidik senior KPK ini begitu didukung?

Konteks derasnya dukungan ini dapat kita pahami melalui teori pragmatic ethics atau etika pragmatis. Tidak seperti dalam pengertian sehari-hari yang mengartikan kata pragmatis bertendensi minor, etika pragmatis adalah teori etika yang menjelaskan bahwa suatu putusan etis terkait moralitas – benar atau salah – tidak perlu didapatkan melalui suatu refleksi mendalam atau filosofis, melainkan cukup ditarik dari habituasi sehari-hari.

Sungguh sebuah tuntutan yang ajaib bin aneh. Setelah 3 tahun bisa dibilang "buron", akhirnya hanya 1 tahun penjara tuntutan untuk para penyiram air keras ke @nazaqistsha . #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/QxnLpkh1SW pic.twitter.com/mNxLRRcDKp

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 12, 2020

Sebelum filsuf-filsuf pragmatisme seperti John Dewey merumuskan teori etika ini, penjelasan serupa sebenarnya telah lama dilontarkan oleh Aristoteles dengan menyebutkan bahwa keputusan etis sebenarnya lebih dibangun melalui habituasi individu.

Habituasi yang dimaksud di sini adalah kehidupan individu yang menyerap, mengadopsi, serta mulai memetakan terkait mana yang benar dan mana yang salah dalam roda kehidupannya. Dari pengalaman tersebut, kemudian terakumulasi atau terkonstruksi menjadi konsep etika atau moralitas yang diamini oleh individu terkait.

Pada kasus Novel, derasnya sentimen publik yang menyebutkan terdapat hal yang salah atau tidak adil tampaknya bertumpu pada habituasi yang disebut dengan contrast effect. Menurut Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, contrast effect adalah penjelasan psikologis yang menerangkan mengapa seseorang dapat melakukan perbandingan sesuatu, sehingga pemberian nilai terhadap masing-masing objek dapat dilakukan.

Contrast effect ini terlihat jelas dari curahan hati berbagai pihak yang membandingkan ringannya tuntutan terhadap pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang hanya 1 tahun penjara.

Ini misalnya diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman yang membandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, seperti di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dituntut 3,5 tahun, serta di PN Bengkulu dan PN Pekalongan yang dituntut 10 tahun penjara.

Akan tetapi, menimbang pada penjara 1 tahun yang disebut tidak adil tersebut masih berupa tuntutan dan belum menjadi putusan, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa derasnya aspirasi masyarakat dalam kasus Novel akan menjadi pertimbangan agar putusan yang keluar nantinya dapat lebih adil. Itulah harapan kita semua.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penggunaan buzzer sebagai instrumen politik bukanlah barang baru. Seperti yang dikemukakan Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dalam penelitiannya yang bertajuk The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, fenomena manipulasi melalui media sosial yang terorganisir ini bahkan telah masif terjadi di 70 negara yang kerap kali digunakan untuk melakukan propaganda politik.

Buzzer pada hematnya adalah instrumen lazim, misalnya dalam dunia marketing. Namun, dalam penggunaannya sebagai instrumen politik, buzzer bertransformasi 180 derajat. Perannya tidak lagi hanya untuk kepentingan promosi, melainkan menjadi strategi penggiringan opini atau mendiskreditkan dan menjatuhkan lawan politik – singkatnya buzzer menjadi sarana black campaign (kampanye hitam) yang mumpuni untuk digunakan.

Dengan ucapan senada, Rinaldi Camil, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menegaskan bahwa buzzer untuk kepentingan politik praktis digunakan sebagai sarana kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

Menariknya, buzzer tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan kampanye bagi politisi ataupun partai politik (parpol). Akan tetapi, pemerintah pun turut menggunakan buzzer sebagai instrumen yang dapat meredam bahkan membalikkan kritik.

Yang terbaru, tentu saja, serangan buzzer yang membangun narasi bahwa demonstrasi mahasiswa, khususnya siswa STM adalah gerakan yang dimotivasi oleh kepentingan ekonomi – alias massa bayaran.

Narasi ini setidaknya dilempar oleh akun twitter @yusuf_dumdum dan @OneMurtadha yang diduga merupakan buzzer pro-pemerintah. Berbagai cuplikan video dan sebuah screenshot (SS) berisi potongan percakapan grup WhatsApp siswa STM yang meminta bayaran aksi demo turut dihadirkan sebagai bukti penguat narasi.

Media seperti Tirto, melalui aplikasi True Caller dan getcontact kemudian mendapati bahwa nomor-nomor yang tertera dalam SS tersebut justru merupakan oknum-oknum polisi.

Tidak kalah heboh, akun berpengaruh seperti @Dennysiregar7 juga melemparkan narasi bahwa terdapat ambulans yang menyuplai batu bagi para pendemo, sesuatu yang kemudian diakui kekeliruannya oleh kepolisian.

Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit menuturkan bahwa untuk memecah konsolidasi mahasiswa, buzzer yang dikategorikan pro-pemerintah membangun narasi melalui tagar #MahasiswaPelajarAnarkis dengan tujuan untuk mendeskreditkan dan memberi kesan negatif pada aksi demo mahasiswa terbesar dalam dua dekade terakhir tersebut.

View this post on Instagram

Bagaimana nasib Buzzer selanjutnya? Nantikan artikel selengkapnya hanya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 7, 2019 at 12:09am PDT

Tidak mengherankan, masifnya buzzer-buzzer yang membanjiri media sosial dengan cuitan-cuitan provokatif dan pengalihan isu ini justru semakin menaikkan tensi publik.

Menyadari hal tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengutarakan bahwa buzzer-buzzer pro-pemerintah justru menciptakan kondisi kontraproduktif yang semakin menaikkan tensi publik. Hal ini karena mereka kerap melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar dan tidak enak di hati – khususnya terhadap aksi massa baru-baru ini.

Di luar penuturan Moeldoko, yang entah akan ditindak lanjuti secara praktis atau tidak, fenomena buzzer pro-pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World (BNW) pada tahun 1932.

Bukankah internet, apalagi buzzer belum menampilkan eksistensinya di kala itu, lantas, prediksi dalam konteks apa yang dimaksudkan Huxley?

Peringatan Huxleyan

Novel BNW, sama halnya dengan novel Nineteen Eighty-Four (1984) milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian.

Sementara itu, di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi – di mana akan membuat masyarakat menjadi pasif terhadap informasi, dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri (egoisme) di dalam pusaran informasi yang membingungkan.

Konteks Huxley tersebut, sangat relevan dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar atau masyarakat urban yang justru semakin pasif dan egois ketika berhadapan dengan kecepatan dan keberlimpahan informasi. Kasarnya, masyarakat justru gagap menghadapi derasnya laju informasi.

Lantas pertanyaannya, bagaimana hal tersebut kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol warga negara?

View this post on Instagram

Sebuah potongan percakapan grup Whatsapp tersebar di media sosial, warganet dan media ungkap pemlik nomor melalui aplikasi. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 2, 2019 at 1:40am PDT

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal itu terjadi melalui kenikmatan dan ketidaktahuan. Maksudnya adalah, masyarakat yang telah terkondisikan pasif dan egois akan membuat masyarakat menjadi tidak kritis terhadap pemerintah dan cederung bersikap “bodo amat” terhadap apa yang tengah terjadi. Imbasnya, negara dapat berlaku apapun (otoriter) tanpa mendapatkan tekanan dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang semakin menjadi pasif dan egois ini kemudian dikenal dengan istilah peringatan Huxleyan (Huxleyan warning) yang diambil dari nama belakang Aldous Huxley.

Akan tetapi, tentu saja, titik pasif dan egois ekstrem seperti gambaran Huxley belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang massa dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah ataupun produk hukum yang dinilai begitu sepihak (otoriter) dan berseberangan dengan aspirasi rakyat.

Akan tetapi, tanda-tanda dari peringatan Huxleyan sepertinya telah nampak nyata di tengah-tengah masyarakat.  Lantas, tanda-tanda apa yang dimaksud?

Buzzer sebagai Instrumen Huxleyan

Tanda itu, mungkin adalah apa yang dianggap sebagian dari kita sebagai hal yang sepele ataupun lumrah, yaitu buzzer pro-pemerintah.

Pada kaidahnya, tugas buzzer ini sama dengan tugas para pengacara yang memiliki tuntutan kerja untuk membela sang klien yang telah membayarnya. Bagaimana pun caranya, sang klien harus tampil tidak bersalah di depan pengadilan demi terhindar dari hukuman.

Sama halnya dengan buzzer pro-pemerintah, apapun yang terjadi, mereka harus menciptakan kondisi di mana setiap kritik masyarakat terhadap pemerintah harus diredam, bahkan dibalikkan. Tujuannya, tentu, untuk menciptakan kondisi yang menampilkan bahwa pemerintah adalah entitas yang tidak berdosa.

Saat ini, mungkin levelnya tidak seekstrem dalam novel BNW. Akan tetapi, dengan level saat ini, nyatanya sudah mampu untuk membelah suara rakyat yang mengakibatkan terdapat beberapa pihak yang percaya demo ditunggangi.

Buzzer istana terlalu dungu untuk mengerti “politik identitas”. Memburuk.

— Rocky Gerung (@rockygerung) September 30, 2019

Secara eksplisit, pernyataan Moeldoko seperti mengakui bahwa buzzer pro-pemerintah memang ada, meski tak dikoordinasi langsung. Dengan kata lain, selama ini terdapat unsur pembiaran terhadap aktivitas-aktivitas buzzer tersebut, khususnya ketika masa kampanye Pilpres 2019 yang benar-benar melakukan polarisasi ekstrem di dalam masyarakat. Ini adalah strategi us vs them.

Pada akhirnya, saat ini buzzer-buzzer berfokus pada satu kolam yang disebut dengan pemerintah. Sekarang, buzzer-buzzer tersebut tidak memiliki narasi tandingan kecuali dari masyarakat yang sadar dan peduli atas kondisi saat ini.

Samantha dan Philip mengkategorikan buzzer menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity. Buzzer Indonesia, menurut mereka menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.

Sekarang coba bayangkan, bagaimana apabila pihak yang terkait dengan pemerintah memutuskan untuk menaikkan level buzzer menjadi high troop capacity. Pada level ini, pemerintah dapat melakukan manipulasi narasi dengan sangat baik dan rapi, mengingat pemerintah memiliki instrumen-instrumen untuk melakukan itu, seperti lembaga statistika, data, riset, media, dan lain sebagainya. Ini adalah potensi yang dapat kapanpun diaktualisasi oleh pemerintah.

Terlebih lagi, apabila media-media mainstream dapat dikekang oleh pemerintah untuk turut menjadi buzzer-buzzer terselubung. Tapi untunglah, saat ini, media-media mainstream masih menjadi penyeimbang, bahkan menyalak dengan keras terhadap buzzer-buzzer, bahkan kepada pemerintah itu sendiri.

Pada akhirnya, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai tulisan deskriptif yang hanya memaparkan realita, melainkan ditujukan sebagai peringatan bahwa tanda-tanda Huxleyan sudah terlihat dalam diri pemerintah. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.