Audio ini dibuat menggunakan AI.

“The Komeng Way” menampilkan gaya Komeng di DPD RI yang cair, humoris, tapi tetap mengandung kritik substansial. Dari plesetan “KemenHUT” hingga kijang masuk tol, ia hadirkan warna baru komunikasi politik. Lalu, mungkinkah model ini jadi wajah parlemen masa depan Indonesia dalam berbagai sisi esensi?

PinterPolitik.com

Awal pekan ini, suasana rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tampak berbeda. Penyebabnya bukan agenda formal yang kaku, melainkan gaya khas seorang anggota DPD, Alfiansyah Bustami—lebih dikenal publik dengan nama panggungnya, Komeng.

Dengan enteng, ia melontarkan humor di awal penyampaian gagasannya dengan menyebut kementerian “yang selalu ulang tahun” karena akronim “KemenHUT” yang dahulu dikenal sebagai Kemenhut, sampai berceloteh soal “kijang masuk tol” yang diasosiasikan dengan Kijang Innova.

Sepintas, gaya ini tampak remeh. Namun, jika ditilik lebih dalam, humor Komeng dalam forum resmi memperlihatkan dua lapisan. Pertama, wajah baru komunikasi politik yang tidak kaku, dan kedua refleksi terhadap fenomena “kerja rasa bercanda” yang selama ini menjadi stigma bagi lembaga legislatif.

Publik sering mencibir anggota DPR maupun DPD sebagai “panggung lawak politik”, dari kasus anggota dewan yang tidak ikut rapat, tertidur saat rapat, berjoget di forum resmi, hingga pernyataan-pernyataan yang kerap dinilai dangkal di ruang publik.

Di sinilah pentingnya menelaah satu istilah “The Komeng Way” sebagai fenomena komunikasi politik kontemporer. Dalam kajian komunikasi politik, humor memiliki peran ambivalen: ia bisa menjadi soft power untuk membuka ruang dialog dengan publik, tetapi juga bisa menimbulkan risiko dianggap menyepelekan isu serius.

Sebagaimana aktualisasi simbol, gestur, dan performativitas seringkali lebih berdampak dalam membentuk persepsi publik ketimbang argumen substantif yang disampaikan secara teknis.

Dengan demikian, latar fenomena ini bukan sekadar soal “lawakan Komeng” di forum DPD, melainkan representasi dari pertarungan gaya komunikasi politik di era demokrasi digital, yakni bagaimana politisi membangun keluwesan komunikasi tanpa kehilangan substansi dan etika.

Ngeri-Ngeri Pinggir Jurang?

Dalam literatur komunikasi politik, gaya yang ditempuh Komeng dapat dipahami melalui kerangka performative politics. Politik bukan hanya arena penyusunan regulasi, tetapi juga ruang teater simbolik tempat representasi dipertontonkan.

Di era media sosial, performativitas ini semakin menonjol, cuplikan video, meme, hingga potongan pernyataan lebih cepat menyebar ketimbang laporan panjang atau naskah akademik.

Komeng kiranya memahami logika ini secara intuitif. Sebagai komedian yang kini bertransformasi menjadi senator, ia membawa modal simbolik berupa humor yang akrab dengan khalayak

 Namun, yang menarik, di balik kelakar itu terselip substansi. Misalnya, dengan “kijang masuk tol”—kelakar yang sekaligus menyinggung soal tata kelola lingkungan, ekspansi jalan tol, dan potensi konflik ekologi dengan satwa liar.

Pendekatan ini berbeda dengan politisi yang hanya menghadirkan hiburan kosong, misalnya berjoget tanpa konteks dalam forum resmi. Komeng justru memadukan keluwesan komunikasi dengan substansi kebijakan.

Secara teoretis, ia boleh jadi sedang menggeser persepsi publik tentang apa artinya menjadi anggota parlemen, yaitu bukan hanya bicara kaku dengan jargon teknokratis, tetapi menghadirkan kritik dan gagasan melalui medium humor yang relatable.

Jika ditarik lebih jauh, fenomena ini juga dapat dipahami dalam kerangka populisme kultural. Menurut Ernesto Laclau, populisme bekerja bukan hanya lewat agenda ekonomi, tetapi juga lewat bahasa, simbol, dan identitas yang mendekatkan elite dengan rakyat.

“The Komeng Way” bisa dipandang sebagai varian populisme kultural yang khas Indonesia, dengan menghadirkan bahasa rakyat (humor, guyonan, plesetan) dalam forum resmi negara. Dengan cara ini, rakyat merasa terhubung karena bahasa politik yang biasanya elitis kini diturunkan ke ranah keseharian.

Namun, tantangan besarnya terletak pada garis tipis “pinggir jurang” antara humor produktif dan humor destruktif. Humor produktif memperkaya diskursus, membuka ruang refleksi, dan tetap membawa isu serius ke meja publik.

Sebaliknya, humor destruktif berisiko mereduksi agenda politik menjadi sekadar tontonan, mengikis wibawa lembaga, dan memicu persepsi “politik hanya panggung lawakan”.

Di titik inilah, integritas dan konsistensi seorang Komeng dan para pejabat yang suka nge-jokes diuji, apakah gaya komunikasinya sekadar hiburan, atau menjadi metode baru yang membawa substansi kebijakan ke ruang publik dengan cara yang cair dan dekat?

Etika Tak Boleh Hilang

Fenomena Komeng perlu dibaca dalam lanskap politik era media sosial. Publik kini tidak hanya menilai apa isi kebijakan, tetapi juga bagaimana politisi menyampaikannya.

Di tengah banjir informasi, gaya komunikasi yang kaku seringkali tenggelam, sementara yang unik, lucu, atau emosional cepat viral. Dalam konteks ini, humor bisa menjadi jembatan demokratisasi komunikasi.

Namun, demokrasi tidak boleh jatuh pada jebakan performativitas kosong. Kritik publik terhadap anggota dewan yang berjoget-joget di forum resmi adalah cermin bahwa rakyat tidak menolak ekspresi kultural, tetapi menuntut proporsionalitas antara gaya dan substansi.

Joget, bercanda, atau melucu bukan masalah selama tidak melupakan tanggung jawab utama, yakni menghadirkan kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Dengan demikian, “The Komeng Way” bisa menjadi model komunikasi politik alternatif: fleksibel, penuh humor, namun tetap substansial. Komeng memperlihatkan bahwa politik tidak harus kaku, tetapi juga tidak boleh jatuh ke ruang hiburan murahan.

Jika gaya ini bisa dijaga, humor sebagai pintu masuk, substansi sebagai isi, dan etika sebagai pagar, maka ia berpotensi menjadi style baru yang merepresentasikan wajah parlemen yang lebih dekat dengan rakyat.

Di era digital, bentuk deliberasi ini tidak hanya lewat forum resmi, tetapi juga lewat representasi simbolik di media sosial. Humor Komeng, jika diarahkan pada penyadaran publik terhadap isu nyata, bisa memperluas ruang deliberasi, , rakyat yang biasanya enggan mengikuti rapat-rapat dewan kini ikut terhubung karena ada pintu masuk humor yang familiar.

Namun, syaratnya jelas. Sekali lagi, substansi dan etika tidak boleh dikorbankan. Humor harus menjadi medium, bukan tujuan.

Kerja politik harus tetap konkret dan berdampak nyata, khususnya pada kondisi sosial-ekonomi rakyat. Sebab, di balik tawa publik, terdapat kegelisahan mendalam, harga pangan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, hingga krisis lingkungan yang terus mengancam.

Anggota parlemen, baik DPR maupun DPD, tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap “batin rakyat” yang sedang berjuang.

Dengan kata lain, “The Komeng Way” mengajarkan bahwa gaya politik bercanda bukanlah antitesis dari politik serius, melainkan bisa menjadi jalan tengah, yaitu politik yang komunikatif, dekat dengan rakyat, namun tetap berlandaskan substansi dan etika.

Jika berhasil, ia bisa menjadi prototipe komunikasi politik Indonesia di era baru—era ketika kehangatan dan kejenakaan dipadukan dengan tanggung jawab kebijakan yang nyata. (J61)

Pernah menyebut transportasi umum sebagai shuttle bus? Mungkin, humor inilah yang benar-benar menggambarkan kesenjangan sosial, seperti yang ramai di TikTok.

PinterPolitik.com

“I don’t believe in social inequality. I believe in a world where everyone can afford a first-class ticket to wherever they want to go.”

Setiap malam sebelum tidur, Kenny kerap membuka TikTok, X, dan Instagram sekadar untuk melepas penat setelah kuliah. Namun belakangan ini, ia sering melihat video pendek yang cukup mengusik pikirannya—video orang-orang yang tampak kaya menyebut TransJakarta sebagai “shuttle bus,” seolah itu bukan moda transportasi publik biasa.

Dalam video-video tersebut, bahasa tubuh dan gaya bicara para pembuat konten terlihat mencolok dan asing dari realitas kebanyakan warga Jakarta. Ada kesan seolah mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda, bahkan ketika sedang berada di halte atau bus yang sama.

Fenomena ini, bagi Kenny, tidak hanya soal gaya hidup atau kelucuan semata. Ia melihatnya sebagai potret kasatmata dari jurang kesenjangan sosial yang semakin nyata di ruang-ruang publik dan digital.

Sebagai mahasiswa politik, Kenny mulai tertarik menelaah tren ini lebih jauh, terutama bagaimana ruang digital memproduksi dan memperkuat narasi-narasi kelas sosial. Ia membaca ulang teori-teori tentang kapital budaya dan struktur kelas, mencoba memaknai bagaimana seseorang bisa merasa “asing” di tengah fasilitas publik yang justru seharusnya menyatukan semua lapisan masyarakat.

Kenny menyadari bahwa konten seperti ini tidak hanya menunjukkan gaya hidup mewah, tetapi juga mengandung simbol-simbol dominasi dan eksklusi sosial yang dibungkus dalam format hiburan. Platform media sosial, tanpa disadari, menjadi panggung di mana jarak antarkelas justru semakin terlihat dan dinormalisasi.

Dalam hati, Kenny bertanya-tanya: Mengapa konten seperti ini bisa viral, bahkan menjadi tren akhir-akhir ini? Mungkinkah ada persoalan sosial-politik yang mendasari kegandrungan publik terhadap ketimpangan yang diperlihatkan secara terang-terangan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Komedi Adalah Tragedi?

Kenny baru saja selesai membaca artikel berjudul “Humor and Metaphysical Truth” karya Mark Alznauer di jurnal Crisis & Critique (Vol. 10/Issue 2, 2023). Di sana tertulis bahwa humor sering kali muncul bukan karena kita benar-benar bahagia, tetapi karena kita sadar akan keterbatasan kita di tengah absurditas dunia.

Dalam artikel itu, Alznauer menyebut bahwa komedi adalah bentuk pengakuan terhadap “ketegangan antara ideal dan kenyataan.” Kenny pun mulai merenung, bahwa barangkali itulah alasan mengapa banyak orang tertawa saat melihat video yang jelas-jelas menunjukkan kesenjangan kelas—tertawa adalah cara bertahan di tengah absurditas sosial.

Kenny teringat pada satu bagian penting dalam tulisan Alznauer: “Humor is not an escape from truth but a recognition of it, albeit sideways.” Komedi, menurut Alznauer, adalah cara unik manusia untuk menerima kenyataan yang kadang terlalu pahit jika dihadapi secara langsung.

Di balik tawa atas orang kaya yang menyebut TransJakarta sebagai shuttle bus, tersimpan ironi yang sebenarnya sangat dalam. Kenny sadar, mungkin justru dalam kelucuan itu tersimpan kesedihan kolektif: bahwa kota ini semakin terasa bukan milik bersama, tapi milik segelintir.

Ketika orang tertawa, bukan berarti mereka bahagia; bisa jadi mereka sedang mencari cara untuk menerima absurditas hidupnya. Komedi menjadi topeng halus dari tragedi sosial yang tak pernah benar-benar selesai dibicarakan secara serius.

Lantas, tragedi apa yang dialami oleh warganet Indonesia? Mengapa kita harus terus tertawa, bahkan ketika yang kita tertawakan adalah ketimpangan yang semakin lebar dan nyata?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

TikTok = Realitas?

Kenny tidak bisa mengabaikan ironi yang ia lihat setiap kali membuka TikTok. Di antara hiburan dan dance challenge, muncul video-video orang kaya yang menyebut TransJakarta sebagai “shuttle bus,” seolah mereka sedang berada di bandara internasional, bukan di jalanan Jakarta.

Ia lalu membandingkan fenomena ini dengan data dari BPS yang menunjukkan bahwa rasio Gini DKI Jakarta mencapai 0,431 pada September 2024—tertinggi secara nasional. Di balik candaan yang viral itu, tersimpan jurang yang nyata antara mereka yang hidup dalam kemewahan dan mereka yang bergantung pada fasilitas publik sehari-hari.

Menurut Kenny, konten-konten seperti ini bisa populer karena mencerminkan—secara tidak sadar—kenyataan sosial yang dialami oleh warganet. Ketika seseorang menyebut TransJakarta dengan istilah glamor, penonton yang sehari-hari menggunakannya untuk bekerja dan sekolah merasa ada ketimpangan yang “ditamparkan” langsung ke wajah mereka.

Sebagai mahasiswa politik, Kenny memahami ini sebagai bentuk ketegangan antara representasi diri dan realitas struktural. Ia teringat pada data bahwa penduduk miskin di Jakarta masih 4,3%, meski angka itu terlihat kecil, ketimpangannya tetap besar karena distribusi kekayaan dan akses terhadap fasilitas publik tidak merata.

Video-video viral itu bukan sekadar bahan tertawaan; ia menjadi ruang digital di mana tragedi sosial bisa mewujud dalam bentuk komedi. Kenny pun melihat, inilah bentuk nyata dari yang disebut Mark Alznauer sebagai humor that reflects metaphysical truth—bahwa manusia tertawa karena sadar dunia tak adil, namun tak tahu harus berbuat apa.

Kesimpulannya, meningkatnya kesenjangan sosial di Jakarta membuat ruang digital menjadi medan baru bagi ekspresi frustrasi kolektif. Dalam benaknya, Kenny bertanya-tanya: mungkinkah viralnya konten semacam ini adalah bentuk dari trauma sosial yang belum selesai kita pahami? (A43)