Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PinterPolitik.com

Ada ironi yang menarik dalam krisis Hormuz 2026. Iran menutup selat selama kurang dari tiga bulan — tapi dalam rentang waktu itu, Thailand mendadak mempercepat Land Bridge, Turki dan Arab Saudi menandatangani MoU rel kereta bersejarah, Meksiko mengoperasikan koridor lintas benua pertamanya, dan China semakin dalam berkomitmen membuka jalur Arktik bersama Rusia. Semua ini terjadi nyaris bersamaan, seperti orkestra yang tiba-tiba menemukan not-nya di saat konduktor lain baru saja memukul mejanya dengan keras.

Dunia sedang rame-rame belah gunung. Dan yang menarik, bukan karena ada yang memerintahkan — melainkan karena semua orang, secara terpisah, akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama: bergantung pada satu jalur sempit yang bisa ditutup oleh satu aktor tunggal adalah taruhan yang sudah terlalu mahal untuk terus dipertahankan.

Selat Dunia Mulai Rapuh

Sebelum Hormuz pun, gejalanya sudah ada. El Niño 2023 memangkas kapasitas transit Terusan Panama hingga separuhnya — dari 38 kapal sehari menjadi 18. Kapal-kapal LNG yang sudah beralih ke Cape of Good Hope lantas tidak kembali ke Panama bahkan setelah level air pulih. Mereka telah menginternalisasi sesuatu yang dulu dianggap biaya tersembunyi: biaya ketidakpastian. Serangan Houthi di Laut Merah sejak akhir 2023 memaksa hampir seluruh carrier besar dunia memutar jauh ke selatan Afrika. Biaya logistik global naik, rantai pasokan Asia-Eropa terganggu lebih dari satu tahun — semua ini sebelum Hormuz menjadi isu.

Hormuz, dengan kata lain, bukan titik awal krisis chokepoint global. Ia adalah akselerator dari proses yang sudah berjalan. Dan akselerasinya benar-benar dramatis: trafik di selat itu kolaps 95 persen. Federal Reserve memproyeksikan pertumbuhan PDB global bisa terpangkas hampir tiga persen poin. Untuk pertama kali dalam sejarah modern, hampir semua chokepoint maritim strategis dunia — Hormuz, Malaka, Suez, Panama, Bosphorus, hingga Arktik — secara bersamaan memiliki wacana bypass aktif yang didorong oleh krisis berbeda namun berkonvergensi.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala sistemik.

Ratchet yang Tak Bisa Dibalik

Untuk memahami mengapa tren ini berbeda dari kepanikan-kepanikan sebelumnya, kita perlu meminjam kerangka dari dua ilmuwan politik, James Mahoney dan Kathleen Thelen, yang merumuskan apa yang mereka sebut critical juncture theory.

Mahoney dan Thelen berargumen bahwa sistem sosial dan politik cenderung terkunci dalam jalur tertentu — kondisi yang mereka sebut path dependency. Jalur ini tidak mudah berubah karena setiap pilihan sebelumnya menciptakan insentif untuk mempertahankan pilihan yang sama. Selat Hormuz bertahan sebagai jalur utama minyak dunia bukan karena tidak ada alternatif, melainkan karena selama tidak ada krisis yang cukup besar, membangun alternatif yang mahal selalu lebih tidak masuk akal daripada mempertahankan status quo.

Yang mengubah itu semua adalah critical juncture — momen ketika krisis eksogen begitu besar sehingga kalkulasi biaya-manfaat dari status quo berubah secara fundamental. Dan inilah yang terjadi di 2026.

Tapi Mahoney dan Thelen menambahkan satu elemen penting: tidak semua critical juncture menghasilkan perubahan permanen. Yang menentukan adalah apakah tekanan krisis cukup besar dan cukup lama untuk mengaktifkan apa yang bisa kita sebut ratchet effect — momentum yang, begitu bergerak, sulit untuk diputar balik. Dan di sinilah 2026 berbeda dari krisis Hormuz sebelumnya.

MoU Hejaz Railway antara Turki dan Arab Saudi sudah ditandatangani. Legislasi Thai Land Bridge sudah masuk parlemen. Koridor Meksiko (CIIT) sudah menyelesaikan uji coba komersial pertamanya. Kapal Istanbul Bridge sudah melintasi rute Arktik dalam 20 hari — Shanghai ke Felixstowe, Inggris. Semua ini bukan sekadar feasibility study. Ini adalah investasi yang sudah dikeluarkan, kontrak yang sudah ditandatangani, preseden yang sudah tercipta.

Setiap kilometer rel yang dibangun, setiap MoU yang ditandatangani, mengubah komitmen politik menjadi sunk cost — dan sunk cost adalah bentuk komitmen paling tahan lama dalam politik internasional. Bahkan jika Hormuz dibuka kembali besok, premi asuransi perang di selat itu sudah naik ke level yang secara struktural membuat alternatif bypass lebih kompetitif dari sebelum krisis. Psikologi pasar sudah bergeser. Dan psikologi pasar yang sudah bergeser tidak otomatis kembali ke baseline ketika krisis usai — ini sudah dibuktikan Panama.

Ada satu dimensi lagi yang jarang dibahas: preseden. Jika Iran dapat menutup Hormuz tanpa konsekuensi terminal, setiap negara pantai dengan kapasitas angkatan laut dan motivasi yang cukup kini memiliki template. Turki sudah lama memiliki leverage serupa atas Bosphorus melalui Konvensi Montreux. Threshold untuk klaim semacam ini, begitu preseden terbentuk, menjadi jauh lebih rendah. Inilah yang ekonom politik paling khawatirkan: normalisasi diam-diam dari apa yang dulu disebut chokepoint sovereignty — konsep yang sebenarnya bertentangan langsung dengan prinsip freedom of navigation yang menjadi fondasi sistem perdagangan global.

Indonesia di Persimpangan yang Menguntungkan

Di sinilah analisis ini sampai pada titik yang paling relevan — dan yang mungkin paling mengejutkan.

Di tengah kegaduhan global ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang posisinya justru secara struktural semakin diperkuat. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena geografi dan sumber daya alam Indonesia kebetulan berada tepat di persimpangan dua krisis sekaligus: krisis jalur maritim dan krisis rantai pasokan energi hijau.

Indonesia diapit dua samudra, dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, dan III) yang menjadi koridor internasional wajib bagi arus perdagangan Asia-Eropa. Nilai strategis posisi ini bekerja dengan logika yang sederhana: setiap proyek bypass yang gagal terwujud — setiap kali wacana Kra Canal kembali mandek, setiap kali investor mundur dari Thai Land Bridge — secara otomatis memperpanjang dan memperdalam relevansi ALKI. Ketidakberhasilan orang lain adalah penguat posisi kita.

Di saat yang sama, ada dimensi kedua yang bahkan lebih menjanjikan: Indonesia adalah chokepoint baru dari jenis yang belum pernah ada sebelumnya. Cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen cadangan global. Rantai pasokan kendaraan listrik dunia tidak bisa berjalan tanpa melewati Indonesia. Ini bukan chokepoint air yang bisa di-bypass oleh kanal atau diputari oleh kapal. Ini adalah chokepoint mineral yang jauh lebih tahan terhadap upaya substitusi — dan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah hari ini adalah langkah tepat untuk mengunci leverage itu menjadi nilai tambah nyata, bukan sekadar potensi di atas peta.

Dua keunggulan ini bukan warisan pasif. Keduanya adalah modal aktif yang kini sedang dikelola dengan arah yang semakin jelas, dan momentumnya bertemu tepat dengan momen global yang paling membutuhkannya.

Pergeseran yang sedang berlangsung hari ini jauh lebih besar dari sekadar proliferasi proyek infrastruktur. Yang sedang terjadi adalah penulisan ulang filosofi dasar perdagangan global — dari efisiensi sebagai tujuan tertinggi, menuju resiliensi sebagai fondasi yang tidak dapat dikompromikan. Redundansi bukan lagi pemborosan. Redundansi adalah investasi geopolitik. Dan pergeseran paradigma seperti ini tidak terjadi dua kali dalam satu generasi.

Rame-rame belah gunung gegara Hormuz. Semua negara sedang membangun jalan alternatifnya masing-masing, dengan cara dan alasan yang berbeda, tapi dengan satu kesadaran yang sama: bahwa bergantung pada satu titik sempit adalah kemewahan yang tidak lagi bisa ditanggung. Indonesia tidak perlu ikut membelah gunung orang lain. Justru sebaliknya — kita adalah salah satu dari sedikit negara yang, untuk sekali ini, sudah berdiri di tempat yang tepat sebelum dunia menyadari betapa berharganya tempat itu. (D74)

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika luka 350 tahun penjajahan berubah jadi dukungan totalitas untuk timnas Oranje — apa yang sebetulnya sedang terjadi?

PinterPolitik.com

Coba bayangkan skenario ini. Di sebuah kota yang pernah menjadi bagian dari wilayah yang dijajah selama tiga setengah abad, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera bekas penjajah itu. Mereka menyanyikan yel-yel untuk tim sepak bolanya. Mereka berteriak dengan penuh semangat — bukan dengan kepahitan, bukan dengan ironi — tapi bahwa negara itu akan dibela sepenuh hati.

Itulah yang terjadi di Sorong, 7 Juni 2026. Tiga puluh ribu warga Indonesia berkonvoi 20 kilometer membawa bendera Belanda, menyambut Piala Dunia dengan cara yang, kalau terjadi di konteks lain, mungkin akan disebut kontroversial. Di Raja Ampat, hal serupa berlangsung meriah. Di Manokwari, ratusan orang keliling kota dengan atribut oranye. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang mempermasalahkan. Pemerintah kota bahkan memfasilitasinya.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah ini wajar atau tidak. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa ini bisa terjadi — dan apa artinya bagi cara kita memahami sejarah, identitas, dan hubungan antarbangsa?

Akrab Lebih Kuat dari Nyaman

Ada dua mekanisme psikologis yang selama ini dianggap setara dalam studi postkolonial: comfort dan familiarity. Padahal keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda, terutama dalam konteks memori lintas generasi.

Comfort — rasa nyaman — membutuhkan tidak adanya trauma aktif. Generasi yang hidup di bawah Cultuurstelsel, sistem tanam paksa yang antara 1830 dan 1870 menewaskan ratusan ribu orang dan mengalirkan 970 juta gulden ke kas Belanda, tidak mungkin merasa nyaman dengan nama Belanda. Luka itu terlalu segar, terlalu nyata, terlalu hadir dalam tubuh.

Familiarity — rasa akrab — bekerja berbeda. Ia tidak membutuhkan pengalaman yang menyenangkan untuk tumbuh. Ia tumbuh dari paparan berulang, dari kehadiran yang konsisten, dari kedekatan yang terpaksa maupun tidak. Dan yang paling penting: ia bisa tumbuh di atas memori traumatik, selama memori itu sudah cukup jauh untuk dirasakan sebagai sejarah, bukan pengalaman.

Di sinilah letak poin menarik yang selama ini luput dari diskursus postkolonial. Semakin lama dan semakin intens penjajahan berlangsung, semakin dalam familiarity yang ia tinggalkan. Tiga ratus lima puluh tahun bersama tidak hanya meninggalkan luka — ia meninggalkan bahasa, sistem hukum, tata kota, cara berpikir, dan tentu saja, sepak bola. Papua, yang berada di bawah administrasi Belanda hingga 1962, merasakan ini dengan intensitas yang lebih dalam dari wilayah lain. Dua generasi penuh tumbuh dengan sepak bola Belanda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari — bukan warisan yang dipilih, tapi warisan yang datang begitu saja.

Para akademisi menyebut transformasi ini Affective Postcolonialism: kondisi ketika hubungan penjajah dan terjajah tidak lagi hanya soal luka yang harus disembuhkan atau kekuasaan yang harus dilawan, melainkan soal afeksi yang tumbuh organik, diam-diam, tanpa ada yang merencanakannya.

Marianne Hirsch, profesor sastra di Columbia University, menawarkan kerangka yang membantu menjelaskan mengapa pergeseran ini terjadi begitu sistematis lintas generasi. Dalam konsepnya tentang postmemory, Hirsch berargumen bahwa generasi yang tidak mengalami trauma secara langsung tetap mewarisinya — tapi bukan sebagai pengalaman tubuh, melainkan sebagai cerita, foto, dan narasi keluarga yang sudah kehilangan dimensi fisiknya.

Generasi Papua yang lahir setelah 1980 contohnya, tidak pernah berhadapan dengan pejabat kolonial Belanda. Cultuurstelsel bagi mereka adalah bab dalam buku pelajaran, bukan kenangan yang mengendap dalam tulang. Dan ketika trauma hanya hadir sebagai teks, familiarity kultural yang ditinggalkan kolonialisme — bahasa, sistem, olahraga — justru menjadi jauh lebih terasa nyata. 

Pola yang Lebih Luas

Indonesia bukan kasus tunggal. Pola yang sama sedang berlangsung di berbagai penjuru dunia — dan membacanya secara komparatif justru membuat fenomena ini semakin menarik untuk dianalisis.

Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dengan skuad yang secara demografis lebih mencerminkan Afrika Barat daripada Eropa — Mbappé, Kanté, Pogba, Umtiti, Matuidi, semuanya berdarah Afrika. Di jalanan Dakar dan Abidjan, orang merayakan kemenangan Prancis dengan intensitas yang sulit dibedakan dari perayaan kemenangan timnas sendiri. Ini terjadi meski Prancis pernah memberlakukan Code de l’Indigénat, sistem hukum kolonial yang merampas hak dasar jutaan orang Afrika selama puluhan tahun.

Lebih jauh lagi, 56 negara bekas jajahan Inggris hari ini tergabung dalam Commonwealth — secara sukarela mempertahankan kedekatan institusional dengan London, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, dan dalam banyak kasus, masih menaruh potret raja Inggris di uang kertas mereka. Tidak ada paksaan. Tidak ada sanksi bagi yang keluar. Mereka memilih bertahan.

Yang sedang terjadi bukan rekonsiliasi formal — tidak ada perjanjian, tidak ada permintaan maaf resmi yang menjadi titik balik. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih diam-diam dan justru lebih kuat: akumulasi familiarity yang, setelah melewati ambang batas generasional tertentu, bertransformasi menjadi afeksi yang genuine. Kolonialisme, dengan segala kejahatannya, secara tidak sengaja meninggalkan infrastruktur kultural yang kini mempererat — bukan memutus — hubungan antara bekas penjajah dan terjajah.

Ada refleksi filosofis dari tempat yang tidak terduga. Ernest Renan, filsuf Prancis yang justru hidup di masa kejayaan kolonialisme, pernah berargumen dalam kuliahnya Qu’est-ce qu’une nation? (1882) bahwa sebuah bangsa dibangun sama besar oleh dua hal yang berlawanan: apa yang ia ingat bersama, dan apa yang ia pilih untuk lupa bersama. 

Renan menyebutnya l’oubli nécessaire — kelupaan yang perlu. Ia tidak bermaksud membenarkan penghapusan sejarah; ia sedang menggambarkan mekanisme alamiah bagaimana komunitas manusia bergerak maju. Yang menarik — dan ironis — adalah bahwa argumen seorang filsuf Prancis abad ke-19 ini hari ini paling tepat menggambarkan mengapa warga bekas jajahan Belanda dan Prancis bisa berdiri di jalanan sambil mengibarkan bendera bekas penjajah mereka, dengan senyum yang sama sekali tidak dipaksakan. 

Rekonsiliasi atau Sekadar Lupa?

Tapi ada pertanyaan yang tidak boleh ikut terkubur di bawah jersey oranye itu.

Belanda hingga hari ini belum pernah meminta maaf secara resmi atas Cultuurstelsel. Prancis belum sepenuhnya mengakui kejahatan kolonialnya di Afrika. Inggris belum membayar reparasi atas perbudakan dan eksploitasi yang berlangsung berabad-abad. Sementara afeksi terus tumbuh di pihak bekas terjajah, pengakuan formal terus tertunda di pihak bekas penjajah.

Ini bukan soal melarang orang mengenakan jersey oranye. Identitas manusia memang selalu berlapis — seseorang bisa sekaligus bangga sebagai WNI dan tulus mendukung De Oranje, tanpa kontradiksi yang harus diselesaikan. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.

Yang perlu dipertanyakan adalah apakah afeksi yang tumbuh secara organik ini, tanpa dibarengi pengakuan dari pihak yang pernah bersalah, merupakan rekonsiliasi yang utuh — atau sekadar jalan pintas menuju lupa. Karena ada perbedaan mendasar antara memaafkan dan melupakan. Yang pertama membutuhkan dua pihak. Yang kedua hanya membutuhkan waktu.

Ketika sejumlah WNI nantinya berteriak “Belanda harga mati” di jalanan saat Piala Dunia, itu bukan pengkhianatan sejarah. Tapi mungkin ada baiknya, di sela-sela sorak sorai itu, kita sesekali bertanya: apakah jersey oranye yang berkibar hari ini adalah tanda bahwa luka sejarah sudah sembuh — atau tanda bahwa kita sudah cukup nyaman untuk tidak lagi merasakannya? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga kali dalam tiga dekade, dunia mengalami guncangan energi yang serius. Tiga kali pula, Indonesia bertahan dari guncangan tersebut. Ini adalah posisi yang tidak bisa disebut hanya sebagai keberuntungan.

PinterPolitik.com

Ketika harga minyak dunia menembus US$100 per barel akibat perang Iran, Vietnam menaikkan harga BBM hampir 50 persen. Singapura 15 persen. Kamboja lebih dari 60 persen. Indonesia? Tidak ada kenaikan sama sekali — bahkan per 1 April 2026, Pertamina mengumumkan harga BBM tetap tidak berubah.

Di saat yang sama, sawit dan batu bara — dua komoditas ekspor utama Indonesia — justru menguat nilainya. Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah bagian dari pola yang sudah berulang tiga kali dalam tiga dekade terakhir — setiap kali dunia mengalami guncangan energi dan pangan berskala besar, Indonesia relatif aman, bahkan kerap keluar dalam posisi yang lebih kuat

Nassim Nicholas Taleb, dalam Antifragile (2012), membedakan tiga jenis sistem: yang fragile — hancur ketika diguncang; yang robust — tetap sama ketika diguncang; dan yang antifragile — yang justru menguat ketika diguncang. Angin tidak memadamkan lilin, tapi membesarkan api. Indonesia, seperti yang dicurigai, lebih dari sekadar negara yang robust. Dalam banyak dimensinya, ia bersifat antifragile.

Apakah ini hasil dari pilihan sadar, atau sesuatu yang lebih dalam: bahwa arsitektur geografi, komoditas, dan sejarah Indonesia secara struktural memang memaksa ia menjadi demikian? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya mengubah cara kita memahami Indonesia — ia mengubah cara kita memahami apa yang benar-benar membuat sebuah negara mampu bertahan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.

Tiga Kali Indonesia “Survive & Thrive”

1. Perang Teluk 1991: Ketika Lonjakan Minyak Menjadi Angin Segar

Ketika Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990, pasar energi global bereaksi seketika. Harga minyak mentah hampir dua kali lipat dalam hitungan minggu. Amerika Serikat jatuh ke dalam resesi. Kanada dan sebagian besar Eropa mengalami perlambatan ekonomi yang tajam.

Indonesia, yang saat itu masih anggota OPEC, berdiri di sisi yang berlawanan dari guncangan itu. Dari 1989 hingga 1997 — periode yang mencakup dan melampaui Perang Teluk — ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7 persen per tahun menurut data World Bank. Lonjakan harga yang menghantam negara-negara importir adalah windfall bagi eksportir yang kebetulan bernama Indonesia.

Inilah manifestasi pertama dari apa yang Albert Hirschman sebut sebagai supply leverage dalam National Power and the Structure of Foreign Trade (1945): kekuatan yang lahir bukan dari ukuran militer atau ekonomi, melainkan dari kontrol atas apa yang paling dibutuhkan dunia justru ketika dunia paling tidak stabil.

2. Perang Rusia-Ukraina 2022: Tiga Komoditas, Satu Momen

Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina dalam skala penuh. Dalam 72 jam pertama, pasar global sudah bergolak. Ini bukan hanya perang — ini adalah gangguan simultan pada dua rantai pasok terpenting di dunia: energi dan pangan.

Harga gas alam di Eropa meledak karena benua itu bergantung pada pipa Rusia. Harga gandum melonjak karena Ukraina dan Rusia bersama-sama menyumbang hampir sepertiga ekspor gandum global. Di Eropa, inflasi menembus 10 persen pada akhir 2022. Di Amerika Serikat, inflasi mencapai 9,1 persen — tertinggi sejak 1981. Di Sri Lanka, krisis devisa berujung pada kehancuran pemerintahan. Dunia, dalam banyak bagiannya, sedang terbakar.

Di Jakarta, gambaran itu berbeda. Ekspor Indonesia pada 2022 mencapai $291 miliar — tertinggi sepanjang sejarah menurut data BPS dan dikonfirmasi Trendeconomy. Batu bara, yang menjadi 16 persen dari total ekspor di tahun itu, melonjak nilainya karena Eropa panik mencari alternatif gas Rusia; harga acuan batu bara Indonesia atau HBA sempat menembus $400 per ton — lebih dari empat kali lipat level sebelum pandemi. Minyak sawit, yang memasok lebih dari separuh kebutuhan minyak nabati global, naik signifikan nilainya karena minyak bunga matahari Ukraina tidak bisa keluar dari pelabuhan Odessa yang terkepung.

Yang tidak kalah penting: inflasi Indonesia pada 2022, meski ikut naik ke sekitar 5,51 persen (BPS), tetap jauh di bawah rata-rata dunia yakni 7,93 persen. Subsidi energi yang dipertahankan negara menjadi penyangga daya beli yang nyata. World Bank dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutnya secara eksplisit: sebagai net commodity exporter, Indonesia mendapatkan positive terms-of-trade effect dari konflik tersebut — baik melalui surplus perdagangan yang menguat maupun penerimaan fiskal yang meningkat.

Indonesia tidak hanya tahan terhadap guncangan perang Rusia-Ukraina. Ia adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang keluar dari 2022 dengan posisi neraca perdagangan lebih kuat dari ketika konflik dimulai.

3. Perang Iran 2026: Low Exposure, Strong Buffer

Paska meletusnya perang pada 28 Februari 2026, harga minyak Brent melonjak 27 persen dalam dua pekan pertama, menyentuh $91,8 per barel. Jepang dan Korea Selatan, yang mengimpor lebih dari 80 persen minyaknya dari kawasan Teluk, menghadapi krisis pasokan yang nyata. Krisis energi pun mulai terasa di sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam.

Menariknya, The Economist belakangan ini justru menerbitkan analisis yang menempatkan Indonesia dalam kategori yang berbeda dari negara-negara tetangganya: low exposure, strong buffer. Konsumsi domestik menopang perekonomian secara keseluruhan. Sementara, program seperti biodiesel B40 yang sudah berjalan menjadikan kebutuhan energi domestik sebagian ditopang dari dalam negeri sendiri.

Tekanan untuk Indonesia memang ada, tapi dibandingkan dampak yang dialami negara-negara bergantung penuh pada Hormuz, guncangan yang dirasakan Indonesia jauh lebih teredam. Bahkan, Indonesia diprediksi akan bisa memanfaatkan kondisi ekonomi saat ini karena ada potensi keuntungan sejumlah komoditas andalannya.

Kini, batu bara dunia naik lebih dari 23 persen sejak konflik memanas, sementara CPO menguat 14,6 persen. Keduanya bergerak ke arah yang sama karena alasan yang sama: dunia sedang berebut sumber energi alternatif untuk menggantikan minyak bumi yang tertahan di balik penutupan Hormuz.

Di sinilah posisi Indonesia menjadi tidak biasa. Sebagai salah satu produsen utama dari komoditas-komoditas yang kini paling dicari dunia, lonjakan permintaan itu berpotensi menciptakan efek windfall yang bisa menambal beban subsidi BBM — tanpa perlu memindahkan tekanan ke kantong konsumen. Krisis di luar, dengan kata lain, sedang menyediakan pendanaan untuk menjaga ketenangan di dalam.

Mengapa Bisa Terus Survive?

Ada tiga lapisan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, geografi. Barry Buzan dalam teori Regional Security Complex-nya menjelaskan bahwa ancaman geopolitik bergerak dalam klaster regional — dan Indonesia berada di luar klaster Timur Tengah, Eropa Timur, maupun konflik-konflik besar yang mengguncang tiga dekade terakhir. Selain itu, 17.500 pulau adalah distributed risk architecture: tidak ada single point of failure yang jika terganggu akan melumpuhkan seluruh sistem.

Kedua, portofolio komoditas yang berkorelasi negatif dengan krisis. Setiap guncangan besar pada energi dan pangan global secara struktural meningkatkan permintaan terhadap apa yang Indonesia ekspor: sawit ketika minyak nabati langka, batu bara ketika pasokan gas terganggu, beras ketika rantai pasok gandum terputus. Hirschman menyebut ini supply leverage — kekuatan yang lahir bukan dari ukuran militer atau ekonomi, melainkan dari posisi sebagai pemasok komoditas yang tidak bisa dengan mudah digantikan dalam jangka pendek. Indonesia memiliki leverage itu untuk setidaknya tiga komoditas sekaligus, dan ketiga konflik besar dalam tulisan ini mengguncang sektor yang sama persis: energi dan pangan — dua sektor di mana Indonesia berdiri sebagai penjual, bukan pembeli.

Ketiga, kelimpahan sumber daya alam yang menjadi jangkar kemandirian. Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam terlengkap di dunia — minyak bumi, gas, batu bara, nikel, tembaga, hingga lahan pertanian yang luas. Kelimpahan ini bukan sekadar kekayaan di atas kertas. Ia adalah infrastruktur ketahanan yang bekerja diam-diam: ketika jalur impor energi global terganggu, Indonesia tidak perlu panik mencari pasokan dari luar karena sebagian besar kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi dari dalam.

Ketika Hormuz tertutup dan harga LNG meledak, Indonesia berpaling ke batu bara domestiknya sendiri untuk menjaga listrik tetap menyala. Ketika minyak nabati global langka, sawit dari Kalimantan dan Sumatra menjadi solusi yang sudah ada sebelum krisis dimulai. Inilah perbedaan mendasar antara negara yang bergantung pada rantai pasok global — dan negara yang, ketika terpaksa, bisa menutup pintunya dan tetap berfungsi.

Ketiga lapisan ini bukan bekerja secara terpisah. Mereka bekerja sebagai sistem: geografi menjauhkan Indonesia dari guncangan langsung, komoditas membuat Indonesia diuntungkan dari guncangan itu, dan kekayaan sumber daya alam memastikan bahwa bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, Indonesia memiliki ruang untuk bernapas dari dalam. Itulah mengapa pola ini berulang — bukan karena keberuntungan yang datang tiga kali, tapi karena kondisi strukturalnya memang demikian.

Pelajaran dari Phoenicia

Sekitar 1200 SM, hampir seluruh peradaban besar di Mediterania Timur runtuh secara bersamaan dalam apa yang oleh sejarawan disebut Bronze Age Collapse. Kekaisaran Hittite lenyap. Kerajaan Mycenaean di Yunani kolaps. Kota-kota besar ditinggalkan. Sektor yang paling terdampak adalah yang sama seperti dalam konflik-konflik modern: pasokan bahan baku strategis dan jalur perdagangan.

Di tengah kehancuran massal itu, satu entitas tidak hanya selamat — tapi tumbuh: Phoenicia. Jaringan kota pelabuhan di pantai Levant itu tidak punya kerajaan besar untuk dipertahankan. Yang mereka miliki adalah kapal, pedagang, dan komoditas yang tidak bisa didapat dari tempat lain: kayu cedar untuk membangun armada, pewarna ungu yang teknik produksinya mereka monopoli. Fernand Braudel dalam The Mediterranean (1949) menyebut peradaban seperti ini sebagai civilisations de l’eau — yang identitasnya bukan pada tanah yang dikuasai, tapi pada jalur yang dikendalikan dan komoditas yang diperdagangkan.

Paralel dengan Indonesia bukan sekadar analogi puitis. Keduanya adalah entitas terdistribusi tanpa single point of failure. Keduanya berada di luar klaster konflik langsung — Phoenicia tidak ikut berperang antara Mesir dan Assyria, persis seperti Indonesia tidak berada dalam klaster konflik Hormuz. Dan keduanya mengontrol komoditas esensial yang nilainya melonjak justru saat dunia kacau.

Namun di sinilah paralel itu berhenti — dan perbedaannya justru yang paling penting untuk dipahami. Phoenicia tidak memiliki lapisan ketiga. Ia bergantung hampir sepenuhnya pada jalur perdagangan eksternal; tidak ada sumber daya domestik yang cukup untuk menopangnya dari dalam ketika jalur itu terganggu. Maka ketika teknologi kapal berkembang dan kayu cedar tidak lagi dibutuhkan armada dunia, Phoenicia tidak punya tempat untuk bersandar. Supply leverage-nya hilang, dan bersamanya, alasan bagi dunia untuk membutuhkannya.

Indonesia, setidaknya untuk saat ini, memiliki ketiganya sekaligus. Posisi geografisnya menjauhkannya dari guncangan langsung. Komoditasnya bernilai justru saat dunia sedang krisis. Dan inilah yang tidak dimiliki Phoenicia — kekayaan sumber daya alamnya membuatnya bisa bernapas dari dalam bahkan ketika dunia di luar sedang tidak bisa bernapas. Ketika Hormuz tertutup, Indonesia tidak perlu panik mencari pasokan energi pengganti dari negara lain. Ia cukup menoleh ke cadangan batu bara dan sawit yang ada di tanahnya sendiri.

Tapi warisan Phoenician menyimpan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Ketika transisi energi selesai dan ketergantungan global pada fosil berakhir, permintaan batu bara akan kolaps. Ketika teknologi baterai menemukan substitusi yang lebih efisien, leverage nikel berkurang. Ketika diversifikasi energi global sudah tidak lagi membutuhkan CPO sebagai substitusi darurat, sawit kehilangan dimensi strategisnya. Dengan kata lain: ketiga lapisan itu bukan permanen. Masing-masing bisa mengikis — dan jika mengikis satu per satu, Indonesia bisa berakhir seperti Phoenicia: hanya tersisa satu lapisan, dan harus berharap lapisan itu tidak pernah kehilangan nilainya.

Ada perbedaan mendasar antara negara yang survive karena beruntung, dan negara yang survive karena memahami mengapa ia beruntung — lalu secara aktif menjaga kondisi yang menciptakan keberuntungan itu. Phoenicia tidak pernah mencapai kesadaran itu.

Indonesia, di 2026, masih punya waktu untuk memilih jalan yang lebih baik dari Phoenicia: merawat ketiga lapisnya, memperbarui supply leverage sebelum yang lama kehilangan nilai, dan memastikan bahwa kelimpahan sumber daya alam bukan hanya warisan yang dinikmati — tapi fondasi yang terus dibangun.

Tiga konflik sudah membuktikan bahwa polanya ada. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia bisa survive — melainkan apakah Indonesia cukup sadar untuk memastikan seluruh kekayaannya bisa termanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Perang di Iran bukan hanya soal rudal dan strategi militer—di baliknya ada perputaran uang global yang diam-diam menggeser keuntungan, risiko, dan kekuatan ekonomi dunia.

PinterPolitik.com

Ketika serangan terjadi pada Distrik Pasteur, Tehran, pada akhir Februari 2026, reaksi pasar global terjadi hampir spontan. Harga minyak melonjak melewati 90 dolar per barel, indeks sektor pertahanan menguat tajam, dan volatilitas pasar energi meningkat drastis. Dalam hitungan jam, sebuah konflik regional telah mengirimkan gelombang ke seluruh sistem ekonomi global.

Reaksi cepat ini mengingatkan kita pada satu kenyataan yang sering terlupakan dalam diskusi publik tentang perang: konflik modern tidak hanya terjadi di medan tempur. Ia juga berlangsung di pasar energi, bursa saham, dan jaringan keuangan internasional.

Dalam kerangka geoeconomics, perang hampir selalu memicu perputaran modal dalam skala besar. Harga komoditas berubah, aliran investasi bergeser, dan sektor-sektor tertentu mengalami lonjakan permintaan. Uang tidak menghilang — ia berpindah.

Fenomena inilah yang kemudian kerap dikaitkan dengan suatu istilah dapat disebut sebagai “pundi-pundi konflik”: mekanisme di mana perang mempercepat redistribusi kapital global. Dalam proses ini, sebagian aktor ekonomi memperoleh keuntungan sektoral, sementara biaya ekonomi tersebar luas ke berbagai negara dan masyarakat.

Konsep ini tidak berarti bahwa perang sengaja diciptakan untuk keuntungan ekonomi. Namun sejarah menunjukkan bahwa setiap konflik besar hampir selalu memicu pergeseran nilai ekonomi yang signifikan.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih menarik: bagaimana sebenarnya mekanisme “perputaran uang” ini bekerja dalam konflik seperti perang Iran?

Mesin Konflik: Energi, Pertahanan, dan Pasar

Untuk memahami dinamika ekonomi perang, kita perlu melihat tiga sektor yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik: energi, industri pertahanan, dan pasar finansial.

Dimensi pertama adalah energi. Timur Tengah sejak lama merupakan salah satu pusat pasokan energi dunia. Jalur perdagangan seperti Selat Hormuz memiliki peran vital dalam memastikan aliran minyak dan gas tetap stabil. Ketika stabilitas kawasan terganggu, pasar energi bereaksi dengan cepat.

Lonjakan harga energi sebenarnya bukan sekadar fluktuasi pasar. Ia adalah mekanisme redistribusi kekayaan global. Negara-negara importir energi harus menanggung biaya lebih tinggi, sementara produsen energi alternatif sering kali mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut.

Dengan kata lain, konflik di satu kawasan dapat memindahkan nilai ekonomi antarnegara dalam skala besar melalui pasar energi.

Dimensi kedua adalah industri pertahanan global. Perang selalu meningkatkan permintaan terhadap sistem persenjataan, teknologi militer, dan logistik keamanan. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, dan BAE Systems berada di pusat ekosistem industri ini.

Fenomena tersebut bukanlah hal baru. Pada 1961, Presiden Dwight Eisenhower telah memperingatkan tentang pengaruh military-industrial complex, yakni hubungan erat antara industri pertahanan, pemerintah, dan kebutuhan keamanan nasional.

Namun sejak era itu, sistemnya berkembang jauh lebih kompleks. Industri pertahanan kini terintegrasi dengan pasar modal global. Saham perusahaan pertahanan menjadi bagian dari berbagai exchange-traded funds, obligasi pemerintah terkait dengan belanja militer, dan kontrak jangka panjang yang tercermin dalam valuasi pasar.

Akibatnya, konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung. Ia juga mempengaruhi investor institusional, dana pensiun, dan lembaga keuangan yang memiliki eksposur terhadap sektor pertahanan.

Dimensi ketiga adalah pasar finansial global. Setiap kali ketegangan geopolitik meningkat, investor cenderung memindahkan modal dari aset berisiko menuju aset yang dianggap lebih aman.

Perpindahan ini dikenal sebagai flight to safety. Modal global bergerak menuju instrumen seperti emas, obligasi pemerintah negara maju, atau mata uang cadangan dunia. Proses ini sering terjadi dengan sangat cepat karena integrasi pasar keuangan yang tinggi.

Akibatnya, konflik regional dapat memicu perubahan besar dalam aliran likuiditas global. Negara yang tidak terlibat dalam perang pun tetap merasakan dampaknya melalui volatilitas pasar, perubahan nilai tukar, dan tekanan inflasi.

Dengan demikian, perang modern bukan hanya fenomena militer. Ia juga merupakan peristiwa ekonomi global yang menggerakkan berbagai sektor sekaligus.
Namun dinamika ini masih menyisakan pertanyaan yang lebih dalam: mengapa konflik sering muncul bersamaan dengan periode ketidakstabilan ekonomi global?

Logika Perputaran Kapital Perang

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa teori dalam ekonomi politik internasional memberikan perspektif yang menarik.

Salah satu pendekatan datang dari pemikir sistem dunia seperti Giovanni Arrighi dan Immanuel Wallerstein. Mereka berargumen bahwa sistem ekonomi global bergerak dalam siklus panjang yang ditandai oleh munculnya penantang terhadap pusat kekuatan ekonomi global.

Dalam fase tertentu dari siklus tersebut, kapital global mengalami proses financialization — yaitu perpindahan dari sektor produksi menuju aktivitas finansial. Ketika proses ini mencapai titik tertentu, sistem ekonomi menjadi lebih rentan terhadap krisis dan ketegangan geopolitik.

Sejarah memberikan beberapa contoh penting. Ketegangan ekonomi dan kompetisi industri sebelum Perang Dunia I, serta depresi ekonomi global pada 1930-an sebelum Perang Dunia II, menunjukkan bagaimana krisis ekonomi dan konflik geopolitik sering kali saling terkait.

Namun penting untuk menegaskan bahwa perang bukanlah solusi ekonomi. Konflik bersenjata hampir selalu menciptakan kerusakan ekonomi yang besar, baik melalui gangguan perdagangan, inflasi energi, maupun ketidakpastian investasi.

Yang terjadi sebenarnya adalah percepatan redistribusi kapital. Ketika konflik meletus, modal global bergerak mencari posisi yang lebih aman atau lebih menguntungkan. Dalam proses ini, sebagian sektor memperoleh keuntungan sementara, sedangkan biaya ekonomi tersebar luas ke masyarakat global.

Perang Iran memperlihatkan dinamika tersebut dengan sangat jelas. Kenaikan harga energi, lonjakan saham sektor pertahanan, dan perubahan arus investasi global semuanya menunjukkan bagaimana konflik dapat mengubah peta ekonomi dunia dalam waktu singkat.

Bagi negara seperti Indonesia, implikasi dari dinamika ini berpotensi signifikan. Indonesia adalah negara yang secara simultan menjadi importir energi, eksportir komoditas, dan bagian dari sistem keuangan global yang sensitif terhadap volatilitas eksternal.

Kenaikan harga energi dapat menekan anggaran negara dan meningkatkan inflasi domestik. Namun pada saat yang sama, kenaikan harga komoditas tertentu dapat memberikan keuntungan bagi sektor ekspor. Paradoks inilah yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang kompleks dalam sistem ekonomi global.

Pada akhirnya, misteri “daur uang” dalam perang Iran bukanlah tentang siapa yang menekan tombol peluncuran rudal. Ia lebih berkaitan dengan bagaimana sistem ekonomi global merespons konflik dan bagaimana kapital bergerak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik.

Dan di balik setiap konflik besar, selalu ada satu dinamika yang bekerja secara diam-diam tetapi sangat menentukan: perputaran uang dalam sistem global. (D74)

Artikel ini dibuat dengan Teknologi AI.

Konflik besar tidak pernah Meletus di Iran meski tensi geopolitik terus meningkat. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setiap beberapa tahun—bahkan hampir setiap tahun—nama Iran kembali menjadi pusat perhatian geopolitik global. Isu nuklir menghangat, manuver militer regional meningkat, dan retorika politik antara Teheran dan Washington terdengar keras. Media internasional ramai memberitakan potensi eskalasi. Pasar energi bereaksi cepat. Analis memperingatkan risiko perang terbuka.

Namun, pola yang sama terus berulang.

Ketegangan naik drastis, tetapi konflik besar tak pernah benar-benar terjadi. Tidak ada invasi langsung. Tidak ada perang terbuka antara Iran dan kekuatan besar. Situasi seolah selalu berhenti tepat di tepi jurang—cukup dekat untuk menimbulkan kecemasan global, tetapi tidak pernah melompat ke dalam krisis total.

Mengapa Iran terus berada di ambang konflik—tetapi tidak pernah benar-benar jatuh ke dalamnya? Apakah ini sekadar kebetulan diplomatik, atau ada struktur geopolitik yang secara sistemik “menahan” perang besar agar tidak meledak?

Fenomena ini dapat kita sebut sebagai sebuah kebuntuan strategis: The Iranian Deadlock.

Iran Punya Kekuatan Tersembunyi?

Untuk memahami kebuntuan ini, Iran perlu dilihat bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai ruang geografis dan entitas strategis.

Secara geografis, Iran adalah benteng alami. Pegunungan Zagros dan Alborz membentuk penghalang defensif yang signifikan. Wilayahnya luas, dengan kedalaman teritorial yang menyulitkan penetrasi militer cepat. Operasi darat di kawasan ini bukan hanya soal masuk, tetapi juga soal mempertahankan kontrol atas wilayah besar dengan kondisi topografi kompleks.

Sejarah militer menunjukkan bahwa wilayah dengan kombinasi pegunungan, gurun, dan kedalaman teritorial sering kali menjadi medan yang mahal untuk dikuasai. Invasi terhadap Iran, jika terjadi, hampir pasti akan memerlukan sumber daya besar, waktu panjang, dan komitmen politik yang tidak ringan.

Di sisi lain, Iran memiliki posisi strategis terhadap Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi global. Sebagian besar ekspor minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung pada harga minyak, inflasi global, dan stabilitas ekonomi internasional. Artinya, setiap eskalasi militer besar tidak hanya berdampak regional, tetapi juga sistemik.

Secara militer, Iran mengembangkan strategi asimetris. Alih-alih membangun kekuatan konvensional sepenuhnya setara dengan negara adidaya, Teheran berfokus pada pengembangan rudal, pertahanan udara, serta jaringan pengaruh regional sebagai bentuk deterrence. Strategi ini tidak bertujuan memenangkan perang konvensional secara frontal, tetapi meningkatkan biaya bagi siapa pun yang mencoba menyerang.

Konsep pencegahan (deterrence) inilah yang menjadi inti dari deadlock. Serangan terhadap Iran hampir pasti akan memicu respons yang luas dan sulit diprediksi. Dalam dunia yang terhubung secara ekonomi dan politik, ketidakpastian seperti itu menjadi faktor yang sangat diperhitungkan.

Faktor politik global juga tidak kalah penting. Aktor-aktor besar menyadari bahwa perang terbuka dengan Iran berpotensi mengguncang stabilitas energi, memperluas instabilitas di Timur Tengah, serta menciptakan efek domino ekonomi global. Dalam sistem internasional yang saling terhubung, konflik besar jarang benar-benar terbatas.

Deadlock pun terbentuk: eskalasi terjadi, tetapi selalu ada batas tak terlihat yang enggan dilampaui.

Iran sebagai Paradox Geopolitik

Di titik inilah teori geopolitik klasik menjadi relevan.

Nicholas Spykman melalui teori Rimland berargumen bahwa kawasan tepi Eurasia adalah pusat perebutan pengaruh global. Iran berada tepat di kawasan tersebut—di persimpangan Timur Tengah, Asia Tengah, dan jalur energi dunia. Kawasan seperti ini selalu menjadi arena kompetisi, tetapi juga terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke dalam kekacauan total.

Sementara itu, Halford Mackinder melalui konsep Heartland menekankan bahwa siapa pun yang menguasai daratan strategis Eurasia memiliki keunggulan besar dalam keseimbangan kekuatan global. Meski Iran bukan Heartland murni dalam definisi klasik, posisinya yang berdekatan dengan kawasan strategis tersebut membuatnya memiliki nilai geopolitik tinggi.

Dalam kerangka ini, Iran bukan sekadar negara biasa. Ia adalah simpul strategis.

Negara yang berada di simpul seperti ini sering menjadi pusat tekanan, tetapi juga relatif terlindungi oleh kepentingan banyak pihak. Paradoxically, posisi yang membuatnya tampak rentan secara politik justru membuatnya relatif aman secara strategis. Biaya untuk mengubah status quo terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.

Karena itu, kebuntuan bukanlah kegagalan sistem, melainkan hasil kalkulasi rasional dari berbagai aktor.

Semua Pihak Rugi Jika Iran Diserang?

Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Iran sebagai peradaban.

Iran modern adalah penerus tradisi sejak Achaemenid Empire hingga Sasanian Empire. Meski pernah mengalami penaklukan dan transformasi politik, identitas Persia tidak pernah benar-benar hilang. Bahasa, budaya, dan kesadaran historisnya menunjukkan kontinuitas yang luar biasa kuat.

Resiliensi sejarah ini membentuk mentalitas strategis yang cenderung defensif sekaligus adaptif. Bertahan, menyesuaikan diri, dan menghindari kehancuran total menjadi bagian dari memori kolektif. Dalam konteks modern, pendekatan ini tercermin pada strategi yang berhati-hati namun konsisten dalam menjaga kedaulatan.

Dengan kombinasi faktor geografis, militer, politik, dan historis seperti ini, perang besar melawan Iran hampir pasti berbiaya tinggi bagi semua pihak. Gangguan energi global, instabilitas kawasan, serta risiko eskalasi yang meluas menjadi pertimbangan rasional yang sulit diabaikan.

Karena itu, pertanyaannya mungkin bukan semata “apakah Iran akan berperang?”, melainkan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari narasi konfrontasi berkelanjutan. Dalam banyak situasi, deadlock justru menjadi pilihan paling rasional: mahal untuk dipatahkan, tetapi relatif stabil untuk dipertahankan.

The Iranian Deadlock bukan berarti tidak ada risiko. Ia berarti risiko itu terus dikelola di ambang batas. Dunia menyaksikan ketegangan, tetapi struktur geopolitik yang lebih dalam bekerja menahan ledakan.

Dan selama struktur tersebut belum berubah secara drastis—baik melalui perubahan rezim, pergeseran keseimbangan kekuatan global, atau kesalahan kalkulasi besar—kebuntuan ini kemungkinan akan terus berulang: panas, tegang, namun tetap terkendali. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Saat PBB makin buntu, dunia melirik forum baru bernama Board of Peace. Apakah ini awal tatanan perdamaian global baru?

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, satu kritik terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin sering terdengar: lembaga ini terlalu besar untuk bergerak cepat. Di tengah konflik yang kian kompleks—dari Ukraina hingga Gaza—PBB kerap terlihat buntu, terjebak dalam tarik-menarik veto politik dan birokrasi panjang. Dunia, pada titik tertentu, mulai bertanya: apakah arsitektur perdamaian global yang dirancang pasca-Perang Dunia II masih relevan menghadapi krisis abad ke-21?

Di tengah kegelisahan itu, muncul sebuah inisiatif baru yang memantik perdebatan luas: Board of Peace (BoP), forum internasional yang digagas Amerika Serikat sebagai mekanisme perdamaian alternatif. Dengan keanggotaan terbatas, struktur pengambilan keputusan yang ringkas, dan fokus pada hasil konkret, BoP segera dilihat sebagian pihak sebagai “PBB versi baru”. Sebagian lain menyambutnya sebagai eksperimen berani untuk menjawab kebuntuan lama tata kelola global.

Masuknya sejumlah negara penting—termasuk Indonesia—ke dalam BoP menandai bahwa inisiatif ini bukan sekadar wacana. Ia telah menjadi arena nyata tempat negara-negara mulai menguji cara baru mengelola konflik global. Pertanyaannya bukan lagi apakah BoP akan ada, melainkan apa maknanya bagi masa depan tatanan internasional.

Wujud Minilateralisme?

Secara desain, Board of Peace lahir sebagai respons langsung atas kritik terhadap multilateralisme klasik. PBB dibangun dengan prinsip universalitas: semua negara memiliki suara. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering berhadapan dengan paradoks. Dewan Keamanan PBB, misalnya, kerap lumpuh ketika kepentingan negara-negara besar saling bertabrakan. Resolusi lahir, tetapi implementasi tertahan. Norma ditegaskan, tetapi konflik terus berjalan.

BoP menawarkan pendekatan berbeda. Keanggotaannya dibatasi—sekitar 60 negara—dengan komitmen finansial dan politik yang jelas. Tujuannya bukan membangun legitimasi universal, melainkan menghasilkan stabilisasi konflik dan rekonstruksi pascaperang secara cepat dan terukur. Dalam kerangka ini, BoP tidak dimaksudkan sebagai anti-PBB, melainkan sebagai pelengkap di era krisis berlapis, ketika kecepatan dan efektivitas menjadi kebutuhan mendesak.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep minilateralisme, sebagaimana dibahas oleh Moises Naim. Minilateralisme berangkat dari asumsi bahwa kelompok kecil negara dengan sumber daya dan kepentingan yang relevan sering kali lebih efektif menyelesaikan masalah spesifik dibanding forum besar yang inklusif tetapi lamban. Dalam dunia yang semakin volatil, mekanisme semacam ini menjadi semakin “preferable”.

Menariknya, logika minilateralisme ini memiliki resonansi filosofis yang jauh lebih tua. Socrates, dalam kritik klasiknya terhadap demokrasi, mempertanyakan apakah banyaknya suara selalu menghasilkan keputusan terbaik. Terlalu banyak pendapat, menurutnya, justru dapat mengaburkan kebenaran dan memperlambat tindakan. PBB, sebagai arena multilateral universal, kerap menghadapi dilema serupa: legitimasi tinggi, tetapi efektivitas rendah. BoP hadir dengan asumsi berbeda—bahwa dalam situasi tertentu, lebih sedikit aktor dapat berarti lebih banyak tindakan.

Aspek lain yang membuat BoP signifikan adalah komitmen Amerika Serikat sebagai penggagas utama. Dalam teori Hegemonic Stability, yang dipelopori oleh Charles Kindleberger dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Keohane, stabilitas dan efektivitas institusi internasional sangat bergantung pada kesediaan negara hegemon untuk menyediakan kepemimpinan, sumber daya, dan jaminan politik. Ketika hegemon menarik diri, institusi melemah. Sebaliknya, ketika hegemon berkomitmen, institusi cenderung hidup.

Dalam konteks BoP, Amerika Serikat tampak tidak sekadar menjadi sponsor simbolik, tetapi aktor yang ingin memastikan forum ini bekerja. Komitmen ini memberi sinyal kuat bahwa BoP berpotensi menjadi arena penting dalam pengelolaan konflik global ke depan. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, sinyal ini membuka ruang kalkulasi strategis yang rasional.

Keputusan Indonesia untuk bergabung—di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—menarik dibaca dalam kerangka tersebut. Indonesia tidak masuk sebagai pengikut pasif, melainkan sebagai middle power yang sadar posisi. Selama ini, Indonesia dikenal konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif: tidak terikat pada satu blok, tetapi aktif dalam menjaga perdamaian. BoP menawarkan ruang baru untuk menerjemahkan prinsip itu dalam konteks dunia yang berubah.

Masuk ke BoP berarti masuk ke ruang pengambilan keputusan yang lebih sempit, tetapi lebih berpengaruh. Ini memberi Indonesia peluang untuk tidak hanya menyuarakan norma, tetapi juga ikut mengawasi dan membentuk implementasi kebijakan perdamaian—termasuk dalam isu sensitif seperti rekonstruksi pascakonflik. Dalam bahasa sederhana, Indonesia tidak lagi berdiri di podium, melainkan duduk di meja tempat keputusan operasional dibuat.

Menuju Konstelasi Geopolitik Baru?

Lebih jauh, Board of Peace dapat dibaca sebagai penanda geopolitical gravity shifting—pergeseran pusat gravitasi tata kelola global. Dunia tidak sepenuhnya meninggalkan multilateralisme universal, tetapi mulai melengkapinya dengan forum-forum strategis yang lebih fleksibel. Ini bukan tanda runtuhnya tatanan internasional, melainkan adaptasinya terhadap realitas baru.

Dalam lanskap ini, posisi Indonesia menjadi semakin menarik. Indonesia bukan hanya anggota BoP, tetapi juga bagian dari BRICS, sebuah blok yang sering dipandang sebagai representasi aspirasi Global South dan dunia multipolar. Kombinasi ini memberi Indonesia ruang manuver yang luas: berinteraksi dengan inisiatif yang dipimpin Barat, tanpa melepaskan keterlibatan dalam forum alternatif non-Barat.

Prinsip bebas aktif, dalam konteks ini, menemukan relevansi barunya. Bukan lagi sekadar menjaga jarak, tetapi aktif memilih ruang yang tepat untuk memaksimalkan pengaruh. BoP memberi Indonesia kesempatan untuk memainkan peran sebagai jembatan—antara negara besar dan dunia berkembang, antara logika stabilitas dan tuntutan keadilan, antara efisiensi dan legitimasi.

Tentu, Board of Peace bukan tanpa risiko. Forum yang ringkas dan bergantung pada komitmen negara besar selalu rentan terhadap perubahan politik. Namun, justru di situlah nilai strategis partisipasi Indonesia. Dengan berada di dalam, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut memastikan bahwa orientasi hasil tidak mengorbankan prinsip, dan bahwa stabilitas tidak menyingkirkan aspirasi jangka panjang masyarakat terdampak konflik.

Pada akhirnya, Board of Peace mungkin tidak akan sepenuhnya menggantikan PBB. Namun, ia bisa menjadi laboratorium penting bagi cara baru mengelola perdamaian global. Dan jika momentum ini dimanfaatkan dengan cermat, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi saksi perubahan tatanan dunia, tetapi aktor yang ikut membentuk arahnya.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI

Diskursus tentang otonomi strategis Eropa kembali mengemuka. Mungkinkah Benua Biru menyimpan ‘senjata rahasia’?

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai otonomi strategis Eropa kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Perang di Ukraina, ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat pasca pemilu, serta meningkatnya rivalitas global mendorong sebagian elite Eropa mempertanyakan ketergantungan lama mereka terhadap Washington.

Di tengah situasi ini, muncul kembali pertanyaan klasik dengan kemasan baru: sejauh mana Eropa mampu berdiri di kaki sendiri—secara militer, politik, maupun finansial?

Di luar isu pertahanan dan energi, dimensi finansial mulai ikut disorot. Salah satu yang kerap muncul dalam perbincangan adalah kepemilikan besar negara-negara Eropa atas U.S. Treasury Bonds. Dengan nilai mencapai lebih dari US$2,8 triliun, kepemilikan ini secara kasat mata memberi kesan bahwa Eropa memegang kartu penting dalam hubungan transatlantik. Dalam skenario ekstrem, penjualan besar-besaran obligasi AS kerap dibayangkan sebagai alat tekan yang dapat mengguncang ekonomi Amerika Serikat.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah skenario ini mungkin dilakukan, melainkan apakah ia benar-benar rasional dan menguntungkan bagi Eropa sendiri. Apakah Treasury Bonds dapat berfungsi sebagai “senjata rahasia”, atau justru mencerminkan ilusi leverage dalam sistem keuangan global yang sangat asimetris?

Opsi yang Semakin Disorot

Secara teoritis, penjualan masif U.S. Treasury Bonds oleh negara-negara Eropa memang berpotensi menimbulkan tekanan pada perekonomian Amerika Serikat. Lonjakan suplai obligasi di pasar dapat mendorong kenaikan yield, meningkatkan biaya pembiayaan utang pemerintah AS, serta memicu volatilitas di pasar keuangan global. Dalam konteks geopolitik, skenario ini kerap dipersepsikan sebagai bentuk financial coercion yang dapat digunakan oleh kreditor besar.

Kepemilikan Eropa yang melampaui Tiongkok dan Jepang semakin memperkuat narasi tersebut. Di atas kertas, Eropa tampak memiliki posisi tawar yang signifikan. Namun, realitas sistem keuangan global tidak sesederhana hubungan antara kreditor dan debitor dalam logika konvensional. Kepemilikan aset dalam jumlah besar tidak otomatis berarti kontrol atas sistem tempat aset tersebut beroperasi.

Di sinilah relevansi teori weaponized interdependence yang dikembangkan oleh Abraham Newman dan Henry Farrell. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dalam sistem global tidak terletak pada siapa yang paling terhubung atau paling banyak memiliki aset, melainkan pada siapa yang mengendalikan simpul-simpul kritis (chokepoints) dalam jaringan tersebut. Dalam konteks keuangan global, simpul itu mencakup dolar AS, pasar U.S. Treasury, serta peran Federal Reserve sebagai lender of last resort.

Pasar Treasury merupakan pasar obligasi paling likuid di dunia. Dalam situasi krisis, aset ini justru menjadi tujuan pelarian modal global. Dolar AS masih berfungsi sebagai safe haven, terlepas dari dinamika politik domestik Amerika Serikat. Ketika tekanan meningkat, Federal Reserve juga memiliki kapasitas untuk menyerap guncangan melalui kebijakan moneter, termasuk pembelian obligasi skala besar.
Dalam struktur ini, posisi Eropa cenderung berada sebagai pengguna sistem, bukan pengendalinya.

Penjualan agresif Treasury oleh Eropa berisiko menciptakan tekanan jangka pendek bagi AS, tetapi pada saat yang sama dapat memicu instabilitas pada sistem keuangan Eropa sendiri. Penurunan harga obligasi berarti penurunan nilai cadangan devisa, tekanan terhadap sektor perbankan, serta potensi volatilitas nilai tukar euro.

Pengalaman Tiongkok memberikan ilustrasi empiris yang relevan. Sejak 2018, Beijing secara bertahap mengurangi kepemilikan U.S. Treasury lebih dari 30 persen. Langkah ini kerap dibaca sebagai bagian dari strategi dedolarisasi dan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi banyak pengamat. Ekonomi AS tidak runtuh, dolar tetap dominan, dan pasar Treasury tetap menjadi jangkar stabilitas global.

Sebaliknya, ruang manuver finansial Tiongkok justru menghadapi tantangan baru. Pilihan aset alternatif yang likuid, aman, dan berskala global terbukti terbatas. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keluar dari ekosistem dolar bukan perkara mudah, bahkan bagi kekuatan ekonomi besar sekalipun. Dalam konteks Eropa, yang sistem keuangannya sangat terintegrasi dengan pasar AS, biaya keluar berpotensi lebih besar lagi.

Dengan demikian, kepemilikan besar Treasury Bonds oleh Eropa lebih tepat dibaca sebagai bentuk mutual dependence yang asimetris. Amerika Serikat memang bergantung pada investor global untuk membiayai defisitnya, tetapi investor tersebut—termasuk Eropa—juga bergantung pada stabilitas sistem dolar. Ketergantungan ini menciptakan paradoks: aset yang tampak sebagai alat tekan justru menjadi faktor yang membatasi ruang manuver pemiliknya.

Sebuah Sistem yang Terlalu Kokoh

Pada akhirnya, U.S. Treasury Bonds tidak sekadar merepresentasikan utang pemerintah Amerika Serikat. Ia juga berfungsi sebagai fondasi sistem keuangan global. Dalam banyak krisis, keberadaan Treasury justru menjadi penopang stabilitas, bukan sumber kerentanan. Bagi Eropa, kepemilikan obligasi ini lebih menyerupai sabuk pengaman ketimbang senjata ofensif.

Ironi geopolitik modern terletak pada kenyataan bahwa kreditor tidak selalu berdaulat. Dalam sistem yang sangat terintegrasi, kekuasaan tidak ditentukan oleh siapa yang memegang aset paling besar, melainkan oleh siapa yang mengendalikan aturan main dan infrastruktur sistem tersebut. Amerika Serikat, melalui dolar dan institusi keuangannya, masih berada di posisi itu.

Wacana tentang “senjata rahasia” finansial Eropa mencerminkan kegelisahan yang sah atas ketergantungan strategis. Namun, menjadikan Treasury Bonds sebagai alat tekan bukanlah solusi yang sederhana, apalagi bebas risiko. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa upaya keluar dari hegemoni dolar justru dapat mempersempit pilihan, bukan memperluasnya.

Dalam tatanan global hari ini, otonomi strategis tidak hanya soal kepemilikan aset, tetapi juga soal kemampuan menciptakan alternatif yang kredibel. Selama belum ada pengganti dolar dan pasar Treasury yang setara dalam hal likuiditas, stabilitas, dan kepercayaan, gagasan menjadikan obligasi AS sebagai senjata geopolitik akan tetap berada di ranah spekulasi.

Pertanyaannya pun bergeser: bukan apakah Eropa punya senjata, melainkan apakah sistem global memberi ruang bagi senjata itu untuk benar-benar digunakan. (D74)

Apakah dominasi laut Tiongkok cukup untuk menggoyang sebuah kekuatan AS yang sudah menguasai langit dan orbit?

PinterPolitik.com

Dalam satu dekade terakhir, kebangkitan maritim Tiongkok menjadi salah satu fenomena geopolitik paling banyak disorot. Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) kini menjadi yang terbesar di dunia secara kuantitas, melampaui jumlah kapal perang Amerika Serikat.

Sejumlah laporan media arus utama, termasuk The New York Times, menempatkan ekspansi ini sebagai potensi ancaman serius bagi posisi Amerika Serikat di Indo-Pasifik—bahkan bagi hegemoni globalnya.

Namun, apakah kekuatan maritim yang besar otomatis berarti pergeseran kekuasaan global? Apakah dominasi di laut cukup untuk menggoyang negara yang telah menguasai langit dan orbit?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat dan konsolidasi kekuasaan Xi Jinping di Tiongkok. Keduanya sering digambarkan sebagai simbol era kompetisi adidaya baru.

Dalam analogi mitologi Yunani, rivalitas ini menyerupai duel antara Poseidon, penguasa laut, dan Zeus, penguasa langit. Keduanya sama-sama dewa. Namun dalam mitologi, Zeus selalu dipandang satu tingkat di atas—bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena domain yang ia kuasai.

Analogi ini penting, karena persaingan AS–Tiongkok hari ini bukan lagi sekadar soal siapa memiliki lebih banyak aset militer, melainkan siapa menguasai domain yang paling menentukan struktur kekuasaan global.

The Domain Wars

Secara empiris, kebangkitan maritim Tiongkok sulit dibantah. Dengan lebih dari 370–400 kapal perang aktif, Beijing membangun keunggulan kuantitatif yang signifikan di kawasan Asia Timur. Strategi ini sejalan dengan kepentingan geografis dan politiknya: mengamankan Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, serta jalur logistik regional yang vital bagi ekonomi nasional.

Namun, keunggulan ini bersifat regional dan domain-spesifik. Ketika fokus diperluas ke udara dan angkasa, lanskap kekuatan berubah drastis. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan lebih dari 9.500 satelit aktif, hampir dua kali lipat dibandingkan Tiongkok. Dominasi ini bukan sekadar statistik; ia menjadi fondasi sistem navigasi global (GPS), komunikasi militer, pengintaian, dan pengendalian senjata presisi. Di domain udara, AS memiliki sekitar 14.000 pesawat militer, termasuk jet tempur generasi kelima, pesawat pengintai strategis, dan armada angkut global yang memungkinkan proyeksi kekuatan lintas benua.

Perbedaan ini membawa kita pada satu hal penting: tidak semua domain memiliki bobot strategis yang sama. Dalam perang modern, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat di satu medan, tetapi siapa yang menguasai lapisan komando di atas semua medan.

Di sinilah teori “Command of the Commons” dari Barry Posen menjadi relevan. Posen berargumen bahwa negara yang mampu menguasai global commons—udara, laut lepas, dan angkasa—akan memiliki keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Dominasi ini memungkinkan negara tersebut untuk mengamati, bergerak, dan menyerang lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Dalam konteks ini, A2/AD Tiongkok di Laut Cina Selatan justru dapat dibaca sebagai pengakuan implisit atas dominasi AS di commons global: Beijing berupaya membatasi, bukan menyaingi secara langsung.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Zbigniew Brzezinski, yang menyatakan bahwa hegemon modern tidak ditentukan oleh kontrol wilayah klasik, melainkan oleh penguasaan “geostrategic pivots”—infrastruktur dan domain yang menentukan arah masa depan sistem internasional. Di abad ke-21, pivots tersebut bukan lagi pelabuhan atau selat, melainkan orbit satelit, jaringan komunikasi, teknologi digital, dan sistem informasi global.

Di titik ini, konsep “structural power” dari Joseph Nye menjadi penguat. Nye menekankan bahwa kekuatan tertinggi adalah kemampuan menentukan kerangka kerja tempat negara lain beroperasi. Amerika Serikat, melalui dominasi udara dan angkasa, secara efektif mengendalikan infrastruktur yang dipakai hampir seluruh dunia—dari navigasi penerbangan hingga transaksi keuangan dan komunikasi strategis. Tiongkok boleh unggul di laut, tetapi ia masih beroperasi dalam sistem yang sebagian besar ditentukan oleh AS.

Sejarah juga memperkuat argumen ini. Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya bukan semata karena legiun darat, melainkan karena penguasaan jalur laut Mediterania—new frontier pada masanya. Berabad kemudian, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan tak tertandingi pasca–Perang Dunia II karena menjadi pelopor dan penguasa teknologi udara. Superioritas udara memungkinkan AS memenangkan perang dengan biaya relatif lebih rendah dan jangkauan yang jauh lebih luas.

Polanya konsisten: negara yang satu langkah di depan dalam menguasai frontier baru hampir selalu menjadi penentu tatanan politik global. Dalam konteks hari ini, frontier itu adalah langit dan angkasa—bukan semata lautan.

Zeus, Poseidon, dan Hierarki Kekuasaan

Melihat rivalitas AS–Tiongkok melalui analogi Poseidon vs Zeus membantu kita memahami satu hal krusial: keduanya sama-sama penguasa, tetapi tidak berada pada level hierarki yang sama. Tiongkok, sebagai Poseidon, telah membangun kekuatan maritim yang mengesankan dan menjadi hegemon regional yang semakin percaya diri. Namun, kekuasaan ini masih terikat pada ruang geografis tertentu.

Amerika Serikat, sebagai Zeus, menguasai domain yang lebih tinggi—langit dan orbit—yang memberinya kemampuan untuk memengaruhi hampir semua domain lain secara simultan. Dominasi udara dan angkasa bukan hanya soal senjata, tetapi soal kontrol informasi, kecepatan, dan struktur sistem internasional. Inilah alasan mengapa, meski Tiongkok menguasai laut, hegemoni AS masih relatif tidak tersentuh.

Duel ini, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang lebih kuat secara absolut, melainkan tentang siapa yang menguasai masa depan medan konflik. Selama langit dan angkasa tetap menjadi domain utama kekuasaan global, Zeus masih berdiri di Olympus. Poseidon mungkin mengguncang lautan, tetapi untuk saat ini, ia belum mampu mengguncang tatanan dunia secara keseluruhan.

Dan di situlah letak ironi geopolitik kontemporer: kekuatan terbesar hari ini bukan yang paling bising di permukaan laut, melainkan yang paling sunyi—mengorbit jauh di atas kepala kita. (D74)

Apakah Rusia dan Tiongkok tengah membangun poros baru bagi negara-negara Global South? Bagaimana kira-kira tujuan akhirnya?

PinterPolitik.com

Awal September ini, perhatian dunia tertuju pada dua agenda besar di Tiongkok: Victory Day Parade dan pertemuan Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Kedua agenda tersebut bukan hanya sebatas seremoni diplomatik dan militer, melainkan juga menandai dinamika baru dalam percaturan global.

Kehadiran sejumlah pemimpin negara-negara berkembang atau Global South dalam forum tersebut memperlihatkan upaya untuk menegaskan peran mereka di panggung internasional. Dari berbagai sorotan, nama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menempati posisi penting sebagai figur yang banyak dilihat dalam konteks perkembangan geopolitik ini.

Fenomena ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan menguatnya BRICS, kelompok ekonomi-politik yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang kini terus berupaya memperluas pengaruhnya. Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan akademis: ke arah mana sebenarnya misi geopolitik Rusia dan Tiongkok ini akan bergerak, khususnya dalam hubungannya dengan Global South?

The World System?

Istilah Global South digunakan untuk menggambarkan kelompok negara berkembang di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin yang seringkali berada di posisi marjinal dalam politik dan ekonomi global. Negara-negara ini menghadapi keterbatasan struktural jika dibandingkan dengan negara-negara maju, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun pengaruh politik.

Secara teoretis, konsep ini memiliki keterhubungan dengan World-System Theory dari Immanuel Wallerstein. Teori ini membagi dunia ke dalam tiga kategori: core (inti), semi-periphery (semi pendukung), dan periphery (pendukung). Core mengacu pada negara-negara pusat dengan dominasi ekonomi-politik tinggi, semi-periphery berada pada posisi menengah, sementara periphery merupakan negara-negara yang berkembang.

Dari perspektif tersebut, langkah Rusia dan Tiongkok yang mendorong kerja sama melalui forum seperti SCO dan BRICS dapat dipahami sebagai upaya membangun struktur alternatif dalam sistem internasional. Kehadiran keduanya dapat dilihat sebagai salah satu bentuk konkret prediksi dalam World-System Theory: munculnya pusat kekuatan baru yang berupaya memberi ruang lebih besar bagi Global South.

Namun, secara empiris, kondisi ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Solidaritas Global South belum sepenuhnya solid, mengingat adanya perbedaan kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan antarnegara. Beberapa negara di kawasan selatan masih memiliki ketergantungan pada struktur global yang sudah mapan, baik dalam hal akses teknologi maupun arus investasi.

Faktor sejarah dan geopolitik regional juga turut berpengaruh. Rivalitas India dan Tiongkok, misalnya, memperlihatkan bahwa dinamika internal dalam kelompok Global South tidak selalu harmonis. Situasi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap peran Rusia dan Tiongkok masih bervariasi dan belum tentu bersifat universal.

Selain itu, terdapat keterbatasan pada sisi kapasitas institusional. Tanpa mekanisme kolektif yang kuat, solidaritas Global South berpotensi hanya menjadi wacana atau simbol retorika. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada kecenderungan ke arah multipolaritas baru, implementasinya masih bergantung pada konsolidasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, peluang tetap terbuka. Kebutuhan akan alternatif jalur kerja sama ekonomi di luar struktur tradisional Barat, misalnya melalui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan atau pembangunan infrastruktur lintas kawasan, memberikan insentif bagi negara-negara Global South untuk menjajaki opsi yang ditawarkan Rusia dan Tiongkok. Dengan kata lain, meski tantangannya nyata, ada juga faktor pendorong yang membuat gagasan ini tetap relevan dalam percaturan global.

Akankah Sesuai Prediksi?

Secara keseluruhan, dinamika kepemimpinan Global South oleh Rusia dan Tiongkok merupakan fenomena yang menarik untuk diamati dalam kajian geopolitik kontemporer. Potensi munculnya poros baru di luar dominasi Barat dapat dipahami sebagai bagian dari pergeseran menuju sistem internasional multipolar.

Meski demikian, keberhasilan gagasan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan membangun legitimasi yang berkelanjutan dan loyalitas sejati antarnegara, bukan hanya kalkulasi pragmatis jangka pendek. Selain itu, tantangan internal berupa perbedaan kepentingan, rivalitas regional, serta keterbatasan institusional masih menjadi variabel penting yang perlu diperhitungkan.

Jika dilihat dari perspektif jangka panjang, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Rusia dan Tiongkok bisa menjadi pemimpin Global South, melainkan apakah mereka mampu menawarkan model tata kelola internasional yang lebih inklusif dan stabil dibandingkan sistem yang ada saat ini. Tanpa inovasi institusional maupun solusi konkret atas masalah pembangunan, solidaritas yang dibangun bisa saja hanya bersifat simbolis.

Dengan demikian, wacana tentang peran Rusia dan Tiongkok dalam memimpin Global South sebaiknya dipandang sebagai proses yang sedang berlangsung, bukan sebagai sesuatu yang sudah mapan. Apakah dinamika ini akan berkembang menjadi struktur global baru, atau hanya menjadi salah satu fase dalam sejarah politik internasional, pada akhirnya masih terbuka untuk terus dikaji. Yang jelas, diskusi tentang Global South memberikan ruang penting untuk memahami bagaimana sistem dunia bertransformasi di abad ke-21. (D74)

Dunia mungkin belum menuju Perang Dunia Ketiga, tapi bukan berarti kita hidup dalam kedamaian. Di tengah ketegangan global yang makin panas namun terkendali, kita justru memasuki era hot peace—perdamaian yang rapuh dan penuh persaingan strategis.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan lonjakan ketegangan geopolitik yang cukup tajam. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di saat bersamaan, kawasan Timur Tengah kembali memanas akibat saling serang antara Iran dan Israel—dua kekuatan regional yang memiliki sejarah panjang konflik militer dan diplomatik.

Meski berskala terbatas, konflik ini kembali menghidupkan kecemasan global. Di media sosial, ramai narasi yang menyebut bahwa dunia mungkin telah memasuki babak awal dari Perang Dunia Ketiga. Banyak yang menafsirkan meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia sebagai pertanda akan datangnya perang berskala global.

Namun, alih-alih menerima asumsi tersebut begitu saja, penting bagi kita untuk melihat situasi ini dengan lebih hati-hati dan analitis. Apakah benar dunia berada di ujung jurang Perang Dunia Ketiga? Ataukah kita justru sedang menyaksikan babak baru dari dinamika internasional yang penuh ketegangan namun masih berada dalam batas kendali?

Untuk menjawabnya, kita perlu menengok kembali sejarah, teori hubungan internasional, dan struktur kekuatan global masa kini.

Perdamaian Panas dan Logika Strategis

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbagai konflik besar telah terjadi—Perang Korea, Perang Vietnam, hingga Perang Teluk. Namun, tak satu pun dari konflik tersebut berkembang menjadi perang dunia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam struktur sistem internasional dan cara negara-negara merespons konflik.

Untuk memahami lanskap geopolitik saat ini, kita salah satunya bisa menggunakan kerangka teori hot peace yang diperkenalkan oleh Michael McFaul, mantan Duta Besar AS untuk Rusia dan akademisi Stanford. Istilah ini muncul sebagai respons atas ketidakcukupan konsep cold war dalam menggambarkan situasi geopolitik pasca-Perang Dingin.

Jika cold war mencerminkan ketegangan pasif yang stabil antara blok besar dunia (terutama AS vs Uni Soviet) tanpa keterlibatan langsung, maka hot peace menggambarkan kondisi di mana kompetisi strategis berlangsung secara aktif, dinamis, dan melintasi berbagai dimensi—namun tetap terkendali agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka berskala penuh.

Dalam logika hot peace, dunia tidak sedang damai, tetapi juga belum berperang. Negara-negara saling berkompetisi melalui konflik-konflik proksi di sejumlah wilayah, persaingan teknologi dan informasi (utamanya dalam pastikan rantai pasok komponen krusial), dan perseteruan ekonomi.

Namun, yang membedakan hot peace dari perang terbuka adalah adanya batas-batas tak kasat mata yang dijaga oleh semua pihak. Jalur komunikasi tetap dibuka, diplomasi belakang layar tetap aktif, dan terdapat kesadaran kolektif untuk tidak melampaui “threshold” tertentu. McFaul menyebut ini sebagai structured confrontation—konflik yang terkendali dalam struktur tertentu.

Konsep ini juga mengakui bahwa konflik tidak hanya terjadi di medan militer, tapi juga dalam bentuk narasi politik, pengaruh budaya, hingga dominasi teknologi. Dalam banyak hal, dunia sedang menyaksikan perang yang tidak diumumkan secara formal, tetapi berlangsung intensif dan terus-menerus.

Dengan kata lain, hot peace adalah fase ketegangan aktif yang tidak berujung pada konfrontasi total. Dunia bergerak dalam kondisi kompetitif yang terus berlangsung, namun masih diatur dalam kerangka manajemen konflik yang hati-hati. Inilah yang membedakannya dari masa-masa penuh eskalasi terbuka seperti dalam Perang Dunia I atau II.

Namun demikian, hot peace bukanlah kondisi yang sepenuhnya aman. Ia menyimpan potensi eskalasi apabila sistem kontrol gagal berfungsi. Ketegangan yang terlalu lama, kegagalan komunikasi krisis, atau tekanan domestik yang memicu kebijakan agresif dapat mengubah konflik terbatas menjadi konflik luas secara tiba-tiba.

Dalam hal ini, sejarah telah mengajarkan bahwa perang besar sering kali bukan hasil perencanaan panjang, melainkan akumulasi kesalahan-kesalahan kecil yang gagal diredam.

Bukan Pemenang, Tapi Arsitek Perdamaian?

Melihat dinamika saat ini, istilah “Perang Dunia Ketiga” tampaknya masih belum relevan untuk menggambarkan kondisi global. Namun, bukan berarti dunia berada dalam situasi yang aman dan stabil. Apa yang sedang berlangsung lebih tepat disebut sebagai hot peace—sebuah era kompetisi terbuka yang intens, namun belum melampaui ambang kehancuran. Dalam konteks ini, tidak ada jaminan bahwa eskalasi akan selalu bisa dikendalikan. Dunia seperti sedang menari di tepian jurang—dengan irama yang tidak selalu bisa ditebak, dan para penari yang memiliki ambisi berbeda-beda.

Refleksi filosofis penting untuk memahami makna dari situasi ini. Sepanjang sejarah, manusia sering kali berada dalam paradoks: kita membangun perdamaian, namun tak henti menciptakan alat untuk menghancurkan satu sama lain. Kita merumuskan piagam dan deklarasi, namun juga mengembangkan sistem senjata yang makin presisi. Dalam The Human Condition, Hannah Arendt mengingatkan bahwa tindakan politik manusia selalu berada di antara dua kutub: kehendak untuk merdeka dan godaan untuk menguasai. Dunia hari ini mencerminkan ketegangan itu—negara-negara bergerak antara dialog dan dominasi, antara diplomasi dan demonstrasi kekuatan.

Pertanyaannya bukan hanya apakah kita akan memasuki perang dunia berikutnya, melainkan apakah kita mampu mempertahankan kemanusiaan dalam iklim kompetisi yang memanas. Apakah teknologi yang kita ciptakan akan digunakan untuk memperkuat solidaritas global, atau justru mempercepat perpecahan?

Maka, hot peace bukan sekadar label geopolitik, melainkan panggilan untuk mawas diri. Dunia saat ini tidak membutuhkan pemenang baru dalam konflik, melainkan arsitek-arsitek damai yang sadar bahwa masa depan tidak ditentukan oleh senjata yang paling kuat, melainkan oleh kemampuan menahan diri, membaca zaman, dan memilih jalan yang tidak destruktif. (D74)