Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #40
PinterPolitik.com

Selama berminggu-minggu, air tersempit di dunia nyaris tanpa suara. Tanker-tanker berhenti. Layar radar di anjungan kapal kosong, seperti jalan tol yang ditinggalkan di tengah malam. Laut yang biasanya berisik oleh mesin diesel raksasa berubah menjadi cermin. Lalu, pada satu pagi di bulan Juni, sebuah kalimat dilemparkan ke dunia dari layar sebuah telepon. Nyalakan mesin kalian. Dan laut itu bangun kembali.

Kabar damai datang sebagai kelegaan yang lama ditunggu. Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan. Selat akan dibuka. Minyak akan mengalir. Di Jakarta, orang menghela napas. Harga yang sempat menembus 100 dolar per barel mulai melandai. Asumsi APBN yang terancam kembali masuk akal. Untuk sesaat, dunia tampak pulih ke bentuk lamanya.

Tetapi pemulihan ke bentuk lama itulah yang seharusnya membuat kita waspada.

Bagi Indonesia, bahaya sesungguhnya bukan selat yang tertutup. Bahaya sesungguhnya adalah selat yang terbuka kembali terlalu cepat. Sekitar 20 sampai 25 persen impor minyak mentah kita datang dari Timur Tengah, hampir semuanya lewat Hormuz. Ketika selat itu menyempit, setiap kenaikan satu dolar harga minyak melebarkan defisit anggaran sekitar 6,8 triliun rupiah. Angka itu bukan abstraksi. Ia adalah harga beras di pasar, ongkos angkut sayur, ibu rumah tangga yang diam-diam mengurangi takaran minyak goreng. Krisis Hormuz, dalam seratus hari, memaksa republik ini melakukan apa yang gagal dilakukannya selama lima puluh tahun: memperlakukan ketahanan energi sebagai soal hidup dan mati, bukan wacana seminar.

Lihat apa yang terjadi dalam seratus hari itu. Pada 13 April, Prabowo terbang ke Moskow, duduk tiga jam dengan Putin. Ia tidak pulang dengan janji kosong. Ia pulang dengan komitmen 150 juta barel minyak Rusia, 100 juta segera dan 50 juta cadangan, pada harga khusus, untuk disimpan di dalam negeri sebagai penyangga. Bulan berikutnya lahir Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Impor energi strategis dipindahkan ke sebuah badan layanan umum. Pada 8 Juni, Lemigas ditunjuk memikul tugas itu.

Setiap langkah ini lahir dari rasa takut. Pertamina, terikat syarat obligasi globalnya, tidak bisa sembarangan membeli minyak Rusia. Maka negara merancang jalur baru, mekanisme yang sebelumnya tak pernah dianggap perlu. Kilang Cilacap, yang puluhan tahun hanya mengenal minyak Timur Tengah, disiapkan mengolah jenis yang asing. Tetapi kargo pertama dari Rusia masih ditunggu. Dijanjikan masuk bertahap sampai akhir tahun. Janji, bukan kapal. Diversifikasi belum benar-benar berlabuh. Ia masih kata di slide presentasi yang sedang berusaha menjadi kenyataan. Dan 100 gigawatt energi terbarukan, yang bertahun-tahun dibingkai sebagai ambisi, mendadak dibaca ulang sebagai keharusan. Bukan cita-cita hijau. Asuransi nasional.

Mancur Olson, ekonom Amerika yang menulis The Rise and Decline of Nations pada 1982, sudah memetakan pola ini empat dekade lampau. Tesisnya sederhana dan mengganggu. Stabilitas yang terlalu panjang membuat sebuah bangsa lamban. Dalam damai yang berkepanjangan, koalisi kepentingan tumbuh subur, saling mengunci, memperlambat setiap reformasi yang menyakitkan. Guncangan besarlah yang membersihkan jalan. Perang dan krisis, betapapun pahit, kadang menjadi satu-satunya kekuatan yang sanggup memaksa sebuah negara berdisiplin. Ibn Khaldun menamainya asabiyah: ikatan dan kewaspadaan yang mengeras di tengah kesulitan, lalu mengendur begitu kemakmuran kembali. Reformasi energi Indonesia adalah anak kandung krisis. Ia tidak dilahirkan oleh perencanaan. Ia dilahirkan oleh ketakutan akan dapur yang padam.

Bandingkan dengan Tiongkok. Hampir separuh impor minyaknya melewati Hormuz, paparan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Namun Beijing tidak menunggu krisis. Ia menyimpan minyak setara 120 hari kebutuhan. Ia membangun pelabuhan di Gwadar dan pipa darat dari Asia Tengah selama dua dekade, jauh sebelum tanker pertama berhenti. Ketika Hormuz menyempit, Tiongkok membeli lebih dulu, menyimpan lebih dulu, aman lebih dulu. Indonesia datang paling belakang, dengan penyangga yang baru dirancang di hari keseratus. Negara besar memakai krisis untuk berubah. Negara yang lebih kecil memakainya sekadar untuk bertahan hidup.

Bahkan diskon Rusia itu belum benar-benar terbukti. Harga khusus masih klaim di atas kertas, bukan angka di faktur. Penyimpanan dalam negeri pun terbatas, sehingga 150 juta barel tidak bisa datang sekaligus. Ia menetes sepanjang tahun, perlahan. Rusia menjual murah kepada banyak pembeli sekaligus, dan Indonesia datang sebagai pelanggan baru tanpa daya tawar besar. Penyangga yang seharusnya melindungi justru terisi paling lambat ketika ancaman terasa paling dekat. Republik ini menyiapkan perisai dari minyak yang kapalnya belum berlayar.

Risiko yang sebenarnya terletak di tempat lain. Ketika selat tertutup, yang melonjak bukan hanya harga minyak. Premi asuransi kapal perang berlipat ganda dalam hitungan hari. Ongkos angkut membengkak. Tanker enggan masuk zona bahaya tanpa bayaran berlebih. Antrean pembeli memanjang, dan Indonesia berdiri paling belakang. Negara tidak lumpuh karena minyak mahal. Ia lumpuh karena minyak tidak ada ketika paling dibutuhkan. Di pasar yang panik, uang tidak selalu menang. Yang menang adalah tangan yang lebih dulu sampai. Ketahanan, pada akhirnya, bukan soal efisiensi. Ia soal sanggup bertahan ketika pasar gagal.

Di sinilah letak jebakannya. Penyangga 150 juta barel, badan layanan umum yang baru, jalur diversifikasi yang susah payah dirintis, semuanya masih setengah jadi. Laporan akhir Mei menunjukkan pengiriman Rusia tersendat hambatan regulasi dan logistik. Institusi muda ini belum mengeras menjadi kebiasaan. Dan justru pada saat paling rentan inilah perdamaian datang, mencabut satu-satunya bahan bakar yang menggerakkannya: urgensi.

Begitu harga turun, begitu selat terbuka, godaan untuk kembali tidur akan terasa manusiawi dan nyaris tak tertahankan. Anggaran yang ketat akan dilonggarkan. Proyek surya yang mendesak akan kembali menjadi agenda jangka panjang. Penyangga minyak akan dianggap proyek darurat yang masa daruratnya telah lewat. Kita pernah melakukan ini. Setiap kali harga minyak dunia jatuh, niat diversifikasi jatuh bersamanya.

Padahal perdamaian ini sendiri belum benar-benar tertulis. Penandatanganan resmi baru dijadwalkan Jumat, 19 Juni, di Swiss. Iran belum menjanjikan selat yang terbuka selamanya tanpa pungutan. Trump bahkan menyiratkan serangan bisa kembali bila perundingan nuklir gagal. Damai yang kita rayakan hari ini adalah damai bersyarat, ditulis dengan pensil, bukan tinta. Negara yang bijak akan membaca jeda ini bukan sebagai akhir bahaya, tetapi sebagai pinjaman waktu. Diskon Rusia, mekanisme Lemigas, ambisi surya: semuanya harus dipakukan menjadi institusi permanen sekarang, selagi ingatan akan ketakutan masih segar.

Selama setengah abad, republik ini memperlakukan energi sebagai komoditas, sesuatu yang selalu bisa dibeli ketika dibutuhkan. Krisis Hormuz mengajarkan kebalikannya. Energi adalah instrumen kedaulatan. Dan inilah ironi yang jarang kita ucapkan. Krisis memberi Indonesia disiplin yang tak akan pernah bisa diberikan oleh perdamaian.

Di Selat Hormuz, mesin-mesin raksasa kini menyala kembali. Tanker bergerak, satu demi satu, menembus air yang berminggu-minggu membisu. Beberapa bulan lalu, gerak itu berarti penyelamatan. Hari ini, gerak yang sama membawa godaan yang lebih halus dan lebih berbahaya: godaan untuk lupa. Laut tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya sedang menahan napas. Dan sebuah bangsa yang membangun ketahanannya hanya ketika air sedang surut akan selalu terlambat ketika gelombang berikutnya datang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Pandangan kalian soal potensi pemblokiran selat Bab El-Mandeb ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #babelmandeb #hormuz #ketergantunganekonomi #geopolitik

Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan relasi menjadi Special Comprehensive Strategic Partner”. Pandanganmu soal dinamika ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #indonesia #koreaselatan #geopolitik #hormuz

Anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi menyebutkan soal tarif US$2 juta per kapal di Selat Hormuz. Bloomberg mengonfirmasi pungutan ini bersifat ad hoc dan sudah dibayar beberapa kapal. Iran membingkai ini bukan sebagai hukuman, melainkan revenue stream: “Perang memiliki ongkos.” Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun pasca-Revolusi Islam, Hormuz bukan hanya senjata strategis — ia menjadi sumber pendapatan langsung.

PinterPolitik.com

Pada abad ke-15, Kerajaan Denmark menguasai Selat Øresund — jalur sempit yang menghubungkan Laut Utara dengan Laut Baltik. Setiap kapal dagang yang melintas harus membayar Sound Dues, tarif tol yang ditetapkan sepihak oleh Kopenhagen. Selama 428 tahun, dari 1429 hingga 1857, tol itu menjadi sumber pendapatan terbesar kerajaan — lebih besar dari pajak rakyatnya sendiri. Denmark tidak perlu menjajah negara lain. Cukup menguasai satu selat, dan separuh perdagangan Eropa membayar upeti kepadanya.

Kini, hampir enam abad kemudian, pola yang sama muncul di ujung lain peta. Iran, di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel, dilaporkan memungut tarif US$2 juta per kapal yang melintas Selat Hormuz — jalur laut yang menampung seperlima pasokan minyak dunia.

Anggota parlemen Iran dari komisi keamanan nasional, Alaeddin Boroujerdi, menyebutnya sebagai “cerminan kekuatan Iran” dan “kedaulatan rezim baru setelah 47 tahun.” Bloomberg mengonfirmasi bahwa pungutan ini sudah dibayar sejumlah kapal secara ad hoc, meskipun mekanisme dan mata uang pembayarannya belum sepenuhnya jelas.

Pertanyaannya bukan lagi apakah perang itu mahal. Pertanyaannya adalah: bagi siapa perang itu menguntungkan?

Tol Bersenjata: Ketika Selat Menjadi Mesin Uang

Carl von Clausewitz, filsuf perang Prusia abad ke-19, terkenal dengan diktumnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tetapi apa yang terjadi di Hormuz 2026 memaksa kita merevisi Clausewitz: perang adalah kelanjutan ekonomi dengan cara lain. Atau lebih tepatnya — ekonomi adalah kelanjutan perang dengan cara lain.

Iran secara eksplisit membingkai tarif transit Hormuz bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai revenue stream. “Perang memiliki ongkos,” kata Boroujerdi di televisi negara. Kalimat itu mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi kedaulatan — Iran menyatakan bahwa Hormuz bukan jalur internasional bebas, melainkan wilayah yang berada di bawah otoritasnya. Kedua, dimensi bisnis — ongkos perang harus dibebankan kepada pengguna jalan, dan pengguna jalan itu adalah dunia.

Menariknya, bukan hanya Iran yang mengkapitalisasi krisis ini. Premi asuransi maritim melonjak tiga kali lipat, dari 0,125 persen menjadi 0,2-0,4 persen dari nilai kapal per transit. Untuk supertanker senilai US$100 juta, ini berarti tambahan biaya US$200.000-400.000 — di atas tarif tol Iran. Joint War Committee London, lembaga yang menentukan zona risiko maritim global, memasukkan perairan sekitar Oman ke daftar area berisiko tinggi. Efeknya: selat ditutup bukan oleh rudal, melainkan oleh kalkulasi aktuaris di kantor-kantor London.

Fenomena ini mengingatkan pada apa yang disebut ekonom politik Susan Strange sebagai structural power — kekuasaan yang tidak memerlukan tindakan langsung, melainkan bekerja melalui struktur yang memaksa aktor lain menyesuaikan perilakunya. Iran tidak perlu menembakkan rudal ke setiap kapal. Cukup dengan menciptakan persepsi bahaya, dan pasar asuransi melakukan sisanya. Spreadsheet menjadi senjata yang sama efektifnya dengan misil.

Preseden Denmark di Øresund memberikan peringatan tambahan: Sound Dues baru berakhir setelah konsorsium negara-negara Eropa membayar lump sum kompensasi kepada Kopenhagen pada 1857. Jika pola historis ini berlaku, tarif Hormuz bukan kebijakan sementara — ia berpotensi menjadi fitur permanen tatanan maritim, dan “kompensasi” untuk menghapusnya kali ini bukan uang, melainkan akhir perang itu sendiri.

Diplomasi Antrian: Siapa yang Boleh Lewat?

Sementara ribuan kapal terjebak di luar selat, segelintir negara berhasil melobi Teheran untuk mendapatkan izin lewat — dan setiap lobi itu sendiri adalah transaksi geopolitik.

Thailand berhasil meloloskan tanker milik Bangchak Corporation setelah diplomasi langsung antara Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow dan Kedutaan Iran di Bangkok. India menempuh jalur yang lebih transaksional: New Delhi membebaskan tiga tanker minyak Iran yang sebelumnya disita sebagai prasyarat agar dua kapal LPG India diizinkan melintas.

Kapal berbendera Liberia, Shenlong, yang dioperasikan perusahaan Yunani Dynacom namun mengangkut minyak Saudi ke Mumbai, menjadi salah satu kapal non-Iran pertama yang berhasil transit. Sementara itu, tanker-tanker Tiongkok melenggang dengan menyiarkan sinyal “CHINA OWNER” melalui sistem AIS — semacam paspor digital yang menyatakan afiliasi politik, bukan sekadar identitas kapal.

Pola ini menunjukkan apa yang oleh ilmuwan hubungan internasional Robert Keohane dan Joseph Nye disebut complex interdependence — situasi di mana hubungan antarnegara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer semata, melainkan oleh jaringan ketergantungan ekonomi yang saling silang. Iran tidak memperlakukan semua negara sama. Tiongkok, sebagai pembeli terbesar minyak Iran, mendapat perlakuan istimewa. India, yang memiliki leverage berupa tanker Iran yang disita, bisa bernegosiasi dari posisi tawar. Thailand, yang tidak memiliki konflik langsung dengan Teheran, berhasil lewat diplomasi lunak.

Yang menarik secara teoritik, CNN melaporkan bahwa Iran mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal lewat Hormuz dengan syarat perdagangan minyak dilakukan dalam yuan Tiongkok — bukan dolar AS. Jika ini terjadi, Hormuz bukan sekadar titik transit energi, melainkan instrumen de-dolarisasi global. Perang menjadi katalis bagi restrukturisasi tatanan moneter internasional.

Di tengah semua lobi ini, Indonesia belum terlihat di meja negosiasi. Tidak seperti India yang punya leverage tanker sitaan, atau Thailand yang punya hubungan bilateral netral, Indonesia berada di posisi yang lebih ambigu — terlalu dekat dengan AS untuk dianggap netral oleh Teheran, tetapi tidak cukup dekat untuk mendapat perlindungan Washington.

Disaster Capitalism

Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) menjelaskan konsep disaster capitalism: doktrin bahwa krisis besar — perang, bencana alam, keruntuhan ekonomi — justru menjadi momen di mana keuntungan terbesar dihasilkan, karena aturan normal tidak berlaku dan mekanisme pengawasan melemah. Hormuz 2026 adalah wujud paling murni dari teori Klein.

Lapis pertama: negara (Iran) memungut tol dari krisis yang sebagian dipicunya sendiri. Lapis kedua: pasar finansial mengkapitalisasi volatilitas — Financial Times melaporkan bahwa 6.200 kontrak futures minyak senilai US$580 juta berpindah tangan hanya 15 menit sebelum pengumuman Trump di Truth Social yang menjatuhkan harga. Lapis ketiga: platform prediksi seperti Polymarket dan Kalshi berevolusi menjadi “kasino perang” bernilai miliaran dolar, di mana eskalasi militer bisa di-bet dan kematian menjadi titik data di grafik odds. Lapis keempat: industri asuransi dan shipping meraup margin yang semakin besar seiring semakin berbahayanya selat.

Hannah Arendt menyebutnya banality of evil — kejahatan terbesar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh birokrat biasa yang “hanya menjalankan tugas.” Hormuz menunjukkan fenomena paralel yang bisa disebut banality of profit: trader yang membeli futures 15 menit sebelum pengumuman presiden tidak merasa melakukan kejahatan — mereka hanya trading on information. Aktuaris yang menaikkan premi tiga kali lipat tidak merasa menutup selat — mereka hanya menghitung risiko. Setiap aktor bertindak rasional dalam kerangkanya sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas totalitas.

Dan di ujung rantai ini, yang membayar paling mahal adalah mereka yang paling jauh dari meja keputusan: pelaut Bangladesh yang terdampar di kapal tanker tanpa kepastian, sopir ojol Jakarta yang mengisi bensin dengan harga yang terus naik tanpa tahu mengapa, dan ibu rumah tangga Surabaya yang membayar LPG lebih mahal setiap minggu.

Kapitalisme tidak mengikuti perang. Kapitalisme memakan perang. Dan Selat Hormuz adalah meja makannya. (S13)

Tulisan Ray Dalio soal “pertempuran akhir” di Selat Hormuz bukan sekadar analisis pasar, melainkan soal apakah tatanan dunia AS akan bertahan atau runtuh.

PinterPolitik.com

“This decisive ‘final battle’ that determines the winners and the losers and whether the empire survives or falls reshapes history because people and financial flows quickly and naturally run from the losers.” – Ray Dalio, “It All Comes Down to Who Controls the Straight of Hormuz: The ‘Final Battle’” (16/3/2026)

Cupin membayangkan sebuah selat selebar 33 kilometer, kira-kira jarak Jakarta Kota ke Bekasi, yang setiap harinya dilintasi 20 juta barel minyak mentah dan seperlima perdagangan gas alam cair dunia. Ia tidak menyangka bahwa jalur air sesempit itu bisa menentukan nasib ekonomi global, termasuk harga BBM di SPBU dekat rumahnya.

Selat Hormuz, yang membentang antara Iran dan Oman di ujung Teluk Persia, memang bukan nama yang akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Tetapi sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran dalam operasi yang disebut Epic Fury yang turut membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, selat itu menjadi episentrum krisis yang mengguncang seluruh dunia.

Cupin membaca bahwa Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di tujuh negara, wilayah Israel, dan negara-negara Teluk. Lalu pada 4 Maret, Garda Revolusi Iran mengambil langkah yang mengubah segalanya: mereka menyatakan Selat Hormuz “ditutup” dan mengancam akan membakar setiap kapal yang nekat melintas.

Efeknya langsung terasa. Lalu lintas tanker merosot 70%, lebih dari 150 kapal terjebak menunggu di luar selat, dan harga minyak Brent melonjak dari sekitar US$65 menjadi lebih dari US$105 per barel dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Cupin menggaruk kepala ketika membaca bahwa Trump meminta negara-negara sekutu mengirim kapal perang untuk mengawal tanker melewati Hormuz, tetapi Uni Eropa menolak dan Jerman bilang ini “bukan urusan NATO.” Pentagon sendiri mengakui situasinya terlalu berbahaya untuk pengawalan angkatan laut, sementara CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump ternyata meremehkan kesediaan Iran menutup selat karena mengira Teheran tidak akan berani melakukannya.

Bagi Cupin, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Selat Hormuz akan menjadi “kuburan” bagi supremasi AS yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, dan jika tatanan dunia memang sedang bergeser, apa artinya bagi Indonesia yang separuh impor minyaknya harus melewati selat itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dalio “Menggali” Kuburan Imperium

Pada 16 Maret 2026, Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, menerbitkan esai berjudul “It All Comes Down to Who Controls the Strait of Hormuz: The Final Battle” yang langsung mengguncang diskursus geopolitik global. Tesisnya tajam: siapa pun yang menguasai Hormuz akan menentukan apakah tatanan dunia pimpinan Amerika bertahan atau runtuh.

Dalio menarik paralel dengan Krisis Terusan Suez 1956, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan dan Inggris gagal merebutnya kembali. Sejarawan William Roger Louis, dalam kumpulan esainya Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez, and Decolonization, menunjukkan bahwa Suez bukan sekadar kekalahan militer, melainkan momen ketika dunia menyadari bahwa Imperium Britania sudah tidak mampu lagi mempertahankan jalur perdagangan kritisnya.

Pola ini, menurut Dalio, berulang sepanjang sejarah: kekuatan dominan yang secara finansial sudah overstretched kemudian memperlihatkan kelemahannya saat gagal mengendalikan jalur perdagangan vital, lalu sekutu dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan. Lawrence James, dalam bukunya The Rise and Fall of the British Empire, mencatat bahwa Krisis Suez 1956 adalah watershed atau titik balik definitif yang menandai berakhirnya status Inggris sebagai kekuatan global.

Dalio merumuskan prinsip yang menohok: ketika pemegang mata uang cadangan dunia kehilangan kendali militer dan finansial, yang terancam bukan hanya prestise geopolitik, melainkan kepercayaan terhadap utang, mata uang, dan seluruh arsitektur keuangan yang ditopangnya. David Spiro, dalam studinya The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, sudah memperingatkan sejak 1999 bahwa hegemoni dolar AS bergantung bukan pada kekuatan ekonomi semata, melainkan pada kemampuan AS menjamin keamanan jalur energi global di Teluk Persia.

Yang membuat analisis Dalio semakin relevan adalah observasinya tentang asimetri toleransi terhadap penderitaan. Bagi Iran, perang ini eksistensial, soal kehormatan dan balas dendam yang dianggap lebih berharga dari nyawa, sementara publik Amerika mengeluhkan harga bensin dan para pemimpin AS cemas soal pemilu paruh waktu 2026.

Dalio menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian yang bisa menyelesaikan konflik ini karena perjanjian pada dasarnya tidak bernilai dalam konteks eksistensial semacam ini. “Pertempuran akhir” yang akan menentukan pemenang dan pecundang masih di depan mata.

Tetapi bagaimana jika “pertempuran akhir” itu bukan hanya soal militer? Dan bagaimana jika senjata paling berbahaya yang dikeluarkan Iran bukan rudal atau drone, melainkan sebuah syarat transaksi yang menyerang jantung kekuatan finansial Amerika?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Yuan Melintas, Dolar Terkubur?

Inilah dimensi yang mengubah konflik Hormuz dari sekadar perang militer menjadi perang moneter: Iran tidak menutup Hormuz untuk semua orang. Teheran menerapkan kebijakan selektif, memperbolehkan kapal berbendera Tiongkok, India, Pakistan, dan Turki untuk melintas, sementara kapal AS dan sekutu Baratnya diblokir total.

Yang lebih mengguncang, Iran dilaporkan mensyaratkan bahwa tanker yang ingin melintas harus bertransaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Sebuah analisis dari Foreign Affairs Forum berjudul “The Petroyuan Ultimatum” menyebut langkah ini sebagai momen yang akan dicatat sejarawan sebagai titik balik dalam peluruhan tatanan moneter berbasis dolar pasca-Bretton Woods.

Untuk memahami mengapa ini begitu signifikan, kita perlu mundur setengah abad. Monique Taylor, dalam studinya “The Petroyuan’s Challenge to Dollar Hegemony” yang terbit di Global China Pulse (2024), menjelaskan bahwa sistem petrodolar lahir dari kesepakatan AS-Arab Saudi pada pertengahan 1970-an, di mana seluruh penjualan minyak OPEC didenominasi dalam dolar AS dan kelebihan dolar tersebut didaur ulang kembali ke AS melalui pembelian surat utang pemerintah Amerika.

Selama lima dekade, sistem ini menjadi tulang punggung hegemoni finansial AS, memungkinkan Washington membiayai defisit fiskal, memproyeksikan kekuatan militer global, dan menggunakan akses ke sistem dolar sebagai senjata sanksi. Taylor mencatat bahwa kemunculan petroyuan mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menantang dominasi petrodolar, menandai pergeseran menuju dunia yang lebih multipolar.

Apa yang terjadi di Hormuz hari ini berbeda secara kualitatif dari upaya de-dolarisasi sebelumnya. Ini bukan sekadar penyesuaian marginal dalam komposisi cadangan devisa, melainkan penggunaan kendali atas koridor energi paling strategis di dunia sebagai pengungkit untuk memaksakan penggantian dolar dengan yuan sebagai medium penyelesaian transaksi minyak.

John Mathews dan Xian Tan, dalam artikel mereka “China: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony” di Asia-Pacific Journal, berargumen bahwa perdagangan minyak berdenominasi yuan kemungkinan besar akan semakin signifikan dan secara bertahap menggusur dominasi dolar di satu pasar demi satu pasar. Mereka menyimpulkan bahwa pergeseran dari dunia yang didominasi dolar menuju tatanan multipolar sudah berjalan dengan baik.

Tetapi ada juga suara-suara yang mengingatkan untuk tidak berlebihan. Taylor sendiri mencatat bahwa yuan masih memiliki kelemahan fundamental berupa konvertibilitas terbatas dan pasar keuangan Tiongkok yang relatif tertutup, yang membatasi kepercayaan dan likuiditas yang dibutuhkan untuk status mata uang cadangan sejati.

Hormuz, pada akhirnya, bukan hanya selat, melainkan cermin yang memantulkan kembali pertanyaan paling mendasar tentang tatanan dunia kita: siapa yang berkuasa, siapa yang melayani, dan mata uang siapa yang menjadi medium kepercayaan global. 

Bagi Indonesia, negara pengimpor energi dengan APBN yang tersandera harga minyak dan rupiah yang tertekan, jawabannya bukan soal memilih pihak, melainkan soal membangun ketahanan energi, ketahanan fiskal, dan ketahanan diplomatis yang cukup lentur untuk menavigasi dunia yang sedang bergeser di bawah kaki kita semua. (A43)

Semoga gak nyebar ke sini ya perangnya

Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb kerap jadi kekhawatiran publik terkait perang yang terus berkecamuk di Timur Tengah.

Dua selat tersebut menyimpan porsi besar perdagangan dunia di mana akan sangat membahayakan bila ada perebutan pengaruh politik di sana. Menariknya, kedua selat ini berlokasi di dekat Iran dan proksinya yakni Kelompok Houthi Yaman.