Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Indonesia memiliki satu keunikan politik: banyak politisi dan pejabatnya lahir dari organisasi mahasiswa. Mengapa kondisi ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Ada fakta yang jarang disadari tentang Indonesia: negara ini mungkin adalah satu-satunya demokrasi besar di dunia di mana jalan menuju kekuasaan tidak selalu melewati kampus, melainkan melewati organisasi mahasiswa. Bukan FISIP UI, bukan FH UGM, bukan program pascasarjana bergengsi manapun — melainkan PMII, HMI, GMNI, dan saudara-saudaranya yang jauh lebih menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi menteri, di ruang sidang pengadilan, atau di lantai parlemen.

Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik kabinet pertamanya pada Oktober 2024, satu pola menarik luput dari perhatian sebagian besar analis. Nasaruddin Umar bukan hanya Guru Besar Tafsir UIN Jakarta — ia adalah produk jaringan pesantren dan ekosistem organisasi yang mengakarkan namanya jauh sebelum ia menjadi imam besar. Abdul Mu’ti bukan hanya doktor lulusan Jerman — ia adalah mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang dibesarkan di ekosistem IMM. Raja Juli Antoni bukan hanya pemegang PhD dari Queensland — ia pernah memimpin PP IPM, organisasi pelajar Muhammadiyah, sebelum namanya dikenal publik luas.

Prabowo sendiri menawarkan sudut pandang yang melengkapi gambar ini. Seorang perwira militer yang ditempa oleh disiplin institusi, ia memahami satu prinsip yang sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus atau ormek: bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ruang kuliah, melainkan dari tempaan lapangan. 

Dalam tradisi militer, seseorang belajar memimpin dengan memimpin — persis seperti yang terjadi di komisariat. Bahwa kabinet yang ia bangun kemudian dipenuhi oleh mereka yang ditempa di ekosistem ormek bukan ironi, melainkan keselarasan: dua jalur pembentukan pemimpin yang berbeda rute, tapi menuju kualitas yang sama. 

Lantas, mengapa ormek bisa melahirkan banyak pejabat?

Anomali di Antara Bangsa-Bangsa

Fenomena ini menjadi semakin mengejutkan ketika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Tiongkok, jalur menuju kekuasaan sangat jelas dan tunggal: masuk Tsinghua atau Peking University, lulus dengan nilai terbaik, bergabung dengan CCP sejak dini. Riset Asia Society Policy Institute pada 2025 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 30 persen kader muda tingkat biro penuh di CCP adalah alumni Tsinghua. Xi Jinping, Hu Jintao, Zhu Rongji — semuanya dari Tsinghua. Kampus adalah negara, negara adalah kampus.

Di Jepang, pola yang sama berjalan lebih dari satu abad. Enam belas perdana menteri Jepang terdidik di Universitas Tokyo, dan di antara mereka, lima belas berlatar Fakultas Hukum. Todai adalah gerbang tunggal birokrasi Jepang yang hampir tidak berubah sejak era Meiji. Di Amerika, sepertiga presiden adalah alumni Ivy League, dan semua lima presiden terakhir mengenyam Harvard, Yale, atau Columbia.

Pola globalnya konsisten: negara-negara dengan sistem yang matang melahirkan elite dari kampus-kampus elite. Meritokrasi formal — gelar, almamater, IPK — adalah tiket masuknya.

Indonesia tidak membaca memo itu. Dan justru di situlah letak keunikannya yang sesungguhnya.

Komunitas Praktik: Mengapa Ormek Mencetak Pemimpin

Étienne Wenger, dalam karyanya Communities of Practice (1998), berargumen bahwa pembelajaran yang paling bermakna tidak terjadi di ruang kelas, melainkan di dalam komunitas praktik — kelompok orang yang berbagi kepedulian, masalah, dan hasrat atas sesuatu, lalu memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka melalui interaksi berkelanjutan. Identitas profesional, menurut Wenger, tidak terbentuk dari gelar yang diterima saat wisuda. Ia terbentuk dari praktik bersama yang dijalani dalam komunitas yang nyata.

Ormek adalah komunitas praktik kepemimpinan yang paling konsisten di Indonesia. Tidak ada institusi lain — partai politik, kampus, bahkan militer sekalipun — yang melatih kepemimpinan dalam kondisi yang semirip ini dengan realitas kekuasaan: tanpa gaji, tanpa jabatan formal, tanpa struktur yang sudah ditetapkan dari atas. Seorang ketua komisariat PMII harus merekrut kader, mengelola konflik internal, bernegosiasi dengan birokrasi kampus, dan memobilisasi massa untuk isu yang ia percayai — semua dengan modal kepercayaan semata.

Wenger menyebut proses ini legitimate peripheral participation: seseorang masuk komunitas dari pinggiran, mengamati, berpartisipasi dalam peran-peran kecil, lalu perlahan bergerak ke pusat seiring bertambahnya kompetensi dan kepercayaan yang diberikan komunitas kepadanya. Persis seperti ini ormek bekerja. Mahasiswa baru masuk sebagai anggota biasa, lalu menjadi pengurus rayon, lalu ketua komisariat, lalu pengurus cabang — dan ketika ia akhirnya memasuki dunia birokrasi atau politik, ia sudah membawa identitas kepemimpinan yang jauh lebih terinternalisasi daripada yang bisa diberikan satu pun mata kuliah.

Inilah yang membedakan pemimpin berlatar ormek dari teknokrat murni: teknokrat bisa menganalisis masalah rakyat dengan presisi tinggi, tapi pemimpin yang terbentuk dari komunitas praktik merasakannya — karena ia pernah berdebat tentang masalah itu di rapat yang tidak ada kehadirannya dalam transkrip akademik manapun.

Sejarah Indonesia membuktikannya berulang kali. GMNI adalah inkubator awal kader nasionalis di era Soekarno. KAMI menjadi tulang punggung gerakan 1966 bukan karena siapapun merancangnya demikian, melainkan karena jaringan dan kapasitas mobilisasi yang telah dibangun bertahun-tahun mendahului momentum itu. Dan 1998 — reformasi yang paling menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia — tidak dimulai dari seminar akademik. Ia dimulai dari rapat komisariat, dari komunikasi antar ormek lintas kampus, dari mobilisasi menggunakan infrastruktur kepercayaan yang tidak tercatat di satu dokumen resmi manapun. Kampus menyediakan panggung; ormek menyediakan aktornya.

Bahkan hari ini, pola itu terus hidup dalam wajah yang lebih segar. Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menghapus presidential threshold dari Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 adalah produk Komunitas Pemerhati Konstitusi — sebuah komunitas praktik hukum konstitusional yang telah berjalan 13 tahun di kampus mereka. Mereka bukan sekadar mahasiswa yang tiba-tiba berani menggugat. Mereka adalah anggota komunitas yang telah lama mempraktikkan apa yang kemudian mereka bawa ke ruang sidang — mengikuti sebagian sidang secara online dari lokasi KKN mereka, tanpa pengacara, tanpa dana besar.

Demokrasi Pada Bentuknya Masing-masing

Pramoedya Ananta Toer, dalam tetralogi Buru-nya, menggambarkan bagaimana Minke tidak naik karena ijazah atau uang, melainkan karena ia membangun jaringan dan menemukan suaranya di ruang publik. Para pemimpin Indonesia berlatar ormek adalah Minke-Minke itu: bukan dari keluarga elite, tidak selalu punya modal ekonomi, tapi punya sesuatu yang lebih tahan lama — kepercayaan dari orang-orang yang pernah berjuang bersama mereka.

Gramsci menyebutnya intelektual organik: mereka yang tumbuh dari kelompoknya dan berbicara atas nama kepentingan kelompok itu, bukan karena ditugaskan sistem, melainkan karena memang lahir dari sana.

Namun setiap balada selalu punya nada yang lebih dalam dari sekadar pujian. Wenger sendiri mengingatkan bahwa komunitas praktik, sekuat apapun ia dalam mencetak kompetensi, tetap punya batas: ia hanya seproduktif sejauh mana komunitas itu terbuka pada anggota baru dan perspektif baru. Ormek yang paling subur adalah ormek yang tidak menutup diri — yang menerima bahwa generasi baru membawa cara berjuang yang berbeda, dan bahwa kepemimpinan yang lahir dari komunitas digital, dari gerakan lingkungan, atau dari advokasi kebijakan berbasis data, tidak kalah legitimasinya dari kepemimpinan yang lahir dari rapat komisariat.

“Negara Ormek” bukan ancaman bagi demokrasi Indonesia — dalam banyak hal, ia adalah demokrasi Indonesia dalam bentuknya yang paling jujur dan paling organik. Ia lahir bukan dari rancangan, melainkan dari kebutuhan: kebutuhan untuk melahirkan pemimpin di negara yang terlalu besar dan terlalu beragam untuk bisa diurus hanya oleh mereka yang lulus dari kampus-kampus terbaik.

Pertanyaan yang relevan untuk Indonesia hari ini bukan apakah sistem ini baik atau buruk. Pertanyaan yang relevan adalah: bagaimana komunitas praktik bernama ormek ini terus memperbarui dirinya — agar ia bukan hanya mewariskan jaringan, tapi juga mewariskan cara berpikir yang mampu merespons tantangan yang belum pernah ada di buku panduan komisariat manapun.

Jawaban atas pertanyaan itu, barangkali, sedang ditulis oleh mereka yang hari ini duduk di rapat ormek yang kita belum tahu namanya — dan yang dua puluh tahun dari sekarang, mungkin, akan memimpin negeri ini. (D74)

Yakusa! 

#hmi #bahlil #yusril #kanda #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pernyataan “pinggir jurang” Cak Imin soal HMI dan PMII memantik kembali rivalitas lama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di balik candaan politik itu, tersembunyi pertarungan simbol, kelas sosial, dan identitas yang berpotensi memperdalam polarisasi tokoh muda Islam di kalangan kampus dan turunannya jika tak dibingkai secara dewasa.

PinterPolitik.com

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan pernyataan yang dinilai cukup kontroversial yang menyulut perdebatan tajam di ranah politik dan gerakan mahasiswa Islam.

Dalam pidatonya, ia menyatakan, “Kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah pasti bukan PMII, pasti itu HMI.” Pernyataan ini, yang awalnya ditafsirkan sebagai candaan politik, justru memperjelas dan memperuncing dikotomi dua organisasi mahasiswa Islam terbesar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dikotomi HMI–PMII bukan hanya soal sejarah pendirian dan orientasi ideologis, melainkan juga menyangkut jejaring sosial-politik yang mengakar dalam tubuh negara.

Sejak era Orde Lama, hingga Reformasi dan kini, dua organisasi ini menjadi lumbung kader bagi elite-elite nasional.

Maka, ketika Cak Imin menjadikan rivalitas ini sebagai materi retorika, ia tidak hanya berbicara atas nama dirinya atau PKB, tetapi seolah membangkitkan narasi “kelas sosial” dan asal-usul perjuangan politik yang memiliki resonansi luas, termasuk potensi fragmentasi horizontal di basis pemilih Islam.

Lantas, mengapa hal ini menjadi krusial?

Rivalitas Elite dan Akar Sosiologis?

HMI lahir di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 dalam semangat menjembatani keislaman dan keindonesiaan. Ia berdiri dalam konteks awal kemerdekaan ketika kaum muda Islam merasakan urgensi untuk memposisikan diri sebagai pelaku utama dalam pembangunan bangsa.

Berbasis intelektualisme kampus dan jaringan masjid di kota-kota besar, HMI kerap diasosiasikan sebagai gerakan Islam modern yang inklusif, kosmopolit, dan elite. Tokoh-tokoh HMI seperti Nurcholish Madjid, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, hingga Mahfud MD mencerminkan profil intelektual yang mendominasi wacana kebangsaan dari berbagai spektrum ideologi.

HMI juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka teori Field Theory dari Pierre Bourdieu, HMI menempati posisi dominan dalam field politik-intelektual Indonesia karena memiliki “modal simbolik” tinggi—yakni reputasi sebagai penyumbang pemikiran dan kebijakan publik, dari era Orde Baru hingga masa Reformasi.

Di sudut lain, PMII lahir pada 17 April 1960 sebagai respons terhadap hegemoni ideologis kelompok-kelompok Islam modernis di kalangan mahasiswa. Berasal dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PMII menjadi representasi dari Islam tradisionalis yang lebih membumi, dengan orientasi sosial ke-basis yang kuat.

Bila HMI berafiliasi dengan kampus-kampus sekuler terkemuka, PMII lebih banyak berkembang di kawasan pesantren dan universitas berbasis NU.

Dalam perspektif subaltern studies, PMII dapat dilihat sebagai representasi kelompok yang selama ini berada di pinggiran narasi “intelektualisme nasional”, namun justru memiliki koneksi akar rumput yang lebih solid.

Tokoh-tokoh seperti Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, dan Khofifah Indar Parawansa merupakan cerminan politikus dengan akar sosiologis kuat di komunitas tradisional NU yang tersebar luas, terutama di wilayah Jawa Timur dan sebagian besar Indonesia timur.

Politik Simbolik dan “Bahaya Pinggir Jurang”

Secara teoretis, pernyataan Cak Imin kiranya tidak bisa dilepaskan dari strategi identity politics. Dalam politik modern, identitas menjadi instrumen legitimasi, terutama saat kekuatan programatik melemah.

Dalam pendekatan populist articulation muncul saat identitas-idenitas kolektif (dalam hal ini PMII) dirangkai untuk menegaskan klaim moral superiority atas kelompok lain (HMI).

Dengan menyatakan bahwa “yang tidak tumbuh dari bawah itu HMI,” Cak Imin sedang membangun klaim bahwa PMII lebih otentik, organik, dan representatif terhadap rakyat kecil.

Narasi ini agaknya diperuntukkan untuk memperkuat positioning politiknya di tengah dinamika pencapresan dan pilkada, ketika pertempuran ideologis bergeser menjadi pertempuran simbol dan asal-usul.

Namun pendekatan ini menyimpan risiko. Ia memperkeras sekat simbolik antara dua kelompok besar umat Islam yang sebenarnya memiliki sejarah kontribusi bersama bagi bangsa.

Jika terulang dan digunakan terus-menerus, strategi ini justru menjadi bumerang yang menciptakan fragmented public sphere, di mana diskursus Islam tidak lagi satu, tetapi terpecah oleh afiliasi simbolik.

Istilah “pinggir jurang” dalam wacana ini bukan hanya retoris. Ia mencerminkan bahaya dari pembelahan identitas—terutama saat identitas kultural, ideologis, dan geografis dilekatkan pada loyalitas politik.

PMII direpresentasikan sebagai “grassroots authenticity” dan HMI sebagai “eliteisme steril”, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.

Baik PMII maupun HMI telah melahirkan tokoh-tokoh dari spektrum sosial yang beragam. Misalnya, Anies Baswedan dan Abraham Samad dari HMI, atau Khofifah dan Abdul Kadir Karding dari PMII, menunjukkan bahwa mobilitas sosial bukan hak eksklusif kelompok tertentu.

Teori meritokrasi sosial yang dikembangkan Michael Young justru memperlihatkan bahwa keberhasilan seseorang tidak semata ditentukan oleh asal organisasi, tetapi oleh sinergi antara kapasitas, jejaring, dan konteks politik.

Politik Indonesia pasca-2014 ditandai oleh polarisasi berbasis agama dan identitas yang akut. Pernyataan seperti yang dilontarkan Cak Imin berpotensi membuka kembali luka-luka yang mulai mereda.

Untuk itu, elite-elite dari kedua organisasi perlu memikirkan narasi baru, bukan lagi siapa lebih otentik, tetapi bagaimana keduanya bisa co-create masa depan Islam Indonesia yang progresif dan inklusif.

Dalam teori agonistik demokrasi dari Chantal Mouffe, konflik dalam demokrasi adalah hal wajar dan produktif jika diolah dalam bingkai agonisme (rivalitas sehat), bukan antagonisme (permusuhan). Rivalitas HMI–PMII seyogianya menjadi “El Clasico” yang penuh kompetisi dalam ide, bukan dalam penghinaan simbolik.

Pernyataan Cak Imin telah membuka ruang diskusi—namun sekaligus mengingatkan akan bahaya eksploitasi identitas dalam politik elektoral.

Dalam banyak hal, HMI dan PMII adalah dua wajah dari Islam Indonesia, satu berakar pada modernisme-kritis, lainnya pada tradisionalisme-transformasional. Keduanya punya peran dalam merajut kebangsaan.

Sebagaimana dalam sepak bola, El Clasico hanya indah jika dimainkan dengan sportivitas. Di luar lapangan, para pemainnya tetap bersalaman dan menyadari bahwa mereka bagian dari sistem yang sama.

Cak Imin mungkin sedang mencari panggung, tapi para kader HMI dan PMII perlu menunjukkan panggilan sejarah: menjadi garda depan Islam yang tidak terjebak pada retorika “pinggir jurang,” tetapi berjalan bersama menapaki jalan ke depan. (J61)

Aksi sekelompok kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diduga membakar bendera PDIP berbuntut panjang. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan menempuh jalur hukum terhadap kader HMI itu.

Aksi unjuk rasa kader HMI yang semula bertujuan untuk mengecam laporan PDIP terhadap Rocky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu justru dinilai semakin memperkeruh keadaan.

PinterPolitik.com

Dalam lintas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peran organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) – organisasi mahasiswa yang berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta.

Bahkan, Jenderal Besar Soedirman pernah berkata bahwa HMI bukan lagi akronim dari Himpunan Mahasiswa Islam, melainkan sudah berubah menjadi Harapan Masyarakat Indonesia.

Mungkin, ini juga yang menjadi penyebab begitu bergairahnya organisasi ini mewarnai setiap fase-fase gejolak kehidupan bangsa – mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Hampir tidak bisa dihitung sebaran alumni HMI – baik yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Satu hal yang pasti adalah HMI dan alumninya selalu menjadi organisasi dan kelompok yang “seksi” untuk dijadikan komoditas politik.

Anyway, baru-baru ini, sempat viral unggahan foto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko  Polhukam) Mahfud MD yang memperlihatkan kebersamaan bersama Anies Baswedan hingga Jusuf Kalla.

Mahfud memposting foto di sebuah bandara dengan latar pesawat yang akan berangkat menuju Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dan Forum Alumni HMI-Wati (Forhati). Munas Kahmi digelar di Palu.

Ya betul, mereka adalah tokoh-tokoh HMI. Bahkan, sedikit memberikan informasi, Mahfud saat ini menjabat Ketua Dewan Pakar KAHMI dan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Etik KAHMI.

Menariknya, pada caption unggahan foto Mahfud itu tertera slogan HMI, yaitu Yakusa akronim dari “yakin usaha sampai”. Lantas, untuk siapa slogan Yakusa itu, apakah untuk Anies?

Seperti yang kita tahu, setiap organisasi maupun kelompok pastinya punya slogan tersendiri. Biasanya, slogan atau semboyan itu menjadi alat untuk memupuk keakraban.

Lebih dari itu, sebenarnya slogan Yakusa mempunyai makna yang lebih politis jika digunakan dalam konteks Mahfud dan Anies. Sebagai sesama alumni HMI, tentu slogan bisa jadi alat untuk membuka ruang dialog di antara mereka.

Pasalnya, biasanya slogan dalam konteks politik memainkan peranan penting dalam mengonstruksi kesadaran politik individu dalam sebuah komunitas maupun organisasi. Lalu, pada gilirannya mempengaruhi arah preferensi politik.

Kesadaran ini dipengaruhi oleh adanya keterikatan ke dalam – yang dalam istilah sosiologi disebut dengan in– and out-group.

Yusnedi Achmad dalam bukunya Sosiologi Politik menerjemahkan in–group sebagai kelompok sosial tempat individu mengidentifikasi dirinya sendiri. Sementara, out–group adalah kelompok sosial yang dianggap individu sebagai lawan dari in–group-nya.

Seolah mempunyai daya sihir tersendiri, slogan Yakusa bisa jadi juga sebagai pertanda kalau Mahfud dan Anies bisa dipasangkan mewakili HMI untuk kontestasi politik 2024.

Meskipun, sebagai organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia, HMI memang bukanlah sebagai organisasi politik, akan tetapi HMI memiliki kekuatan politik. Tentu, hal ini perlu dipertimbangkan.

By the way, ngomong-ngomong soal slogan nih, soal menciptakan slogan politik, Presiden Soekarno adalah ahlinya. Dalam setiap pidato, Soekarno selalu menyelipkan slogan yang punya akronim yang menarik dan menggugah.

Sebut saja, Tahun Kemenangan (Takem), Tahun Berdikari (Takari), Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri), dan, yang paling sering dikutip orang, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah).

Kembali ke konteks Yakusa Mahfud, sampai saat ini belum ada respons dari Anies terkait slogan itu. Bisa jadi belum dilihat Anies, mungkin setelah dibaca pasti langsung dijawab, “Siap, Sen (senior). Merapat, Sen!” Uppsss. Hehehe. (I76)

Pinterpolitik.com

Kalau kita amati nih, pola mahasiswa zaman sekarang memang jauh berbeda ya cuy kalau dibandingkan dengan mahasiswa zaman dulu. Dulu mahasiswa sangat kritis, bahkan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang benar menurut mereka sedikit saja, mereka langsung unjuk gigi dengan membuat kajian yang komprehensif agar dapat memberikan masukan kebijakan.

Bahkan mereka tidak segan-segan langsung mengadakan aksi demonstrasi loh kalau usulan mereka tidak didengar. Benar-benar mengimplementasikan fungsinya sebagai social control cuy. Apa lagi mereka yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus. Beh, gahar banget deh pokoknya.

Kalau kita bandingkan antara aktivis zaman dulu dengan sekarang gimana cuy? Hadeh, mungkin bagaikan langit dan bumi.

Nah, melihat aktivis mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus saat ini memang seakan tidak mempunyai taji seperti dulu ya cuy. Apa lagi ketika semenjak Presiden Jokowi menjabat, beh, seperti kepalanya dipatuk gitu, nurut banget.

Banyak yang ngomong sih mandulnya gerakan mahasiswa saat ini karena senior mereka banyak yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Hmmm, benar gak ya ini?
Share on X

Bahkan tidak pernah terdengar organisasi mahasiswa membuat gerakan sebagai wujud social control begitu. Mungkin bahasa kasarnya nih, mereka sekarang sudah disorientasi atau mandul kali ya. Uppsss.

Sampai-sampai nih, sebuah organisasi yang mengatas namakan Koordinator Relawan Sadar Indonesia (Korsa) mendesak mahasiswa Islam agar melawan pemerintahan Jokowi. Korsa sih bilangnya karena banyak penangkapan tokoh dan ulama dari organisasi tersebut.

Tapi apa benar ya? soalnya, nama Korsa sendiri juga tidak pernah terdengar sebelumnya. Eh tiba-tiba memberikan himbauan begitu. Hmmm, jadi negative thinking nih. Apa jangan-jangan mereka muncul hanya tergantung ada yang order aja nih. Upppsss.

Tapi terlepas dari urusan Korsa nih cuy, ketundukan organisasi ekstra kampus saat ini sebenarnya juga nggak sehat ya untuk iklim social control. Pasalnya Pemerintah memang sepatutnya mendapatkan kontrol dari kaum akademisi seperti mahasiswa. Jadi tidak semena-mena dalam membuat kebijakan.

Coba tebak kenapa hayo mereka kok seakan tunduk banget ama penguasa sekarang ini?

Banyak yang ngomong sih karena saat ini senior mereka banyak yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Contohnya sih, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang alumni HMI, Menkominfo Rudiantara alumni HMI. Bahkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi ada sembilan menteri yang alumni HMI cuy.

Sedangkan dari PMII ada Imam Nachrawi sebagai Menpora, Hanif Dakhiri sebagai Menteri ketenaga kerjaan. Di awal pemerintahan Jokowi, ada lima menteri loh dari alumni PMII.

Di luar organisasi mahasiswa berhaluan Islam, ada juga GMNI yang kabar burungnya sih mempunyai kedekatan tersendiri dengan PDIP. Bahkan nih, kongresnya tahun 2015 lalu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati loh. Terlebih Jokowi juga mengatakan bahwa doi serasa pulang ke rumah sendiri. Waduh.

Ooo, begitu, mungkin ini ya sebabnya adem ayem terus. Kalau kondisinya seperti ini, apa benar nih organisasi kemahasiswaan akan mengikuti himbauan untuk kritis? Apa nggak takut kalau melawan senior sendiri? Nanti nggak dapat proyek dari senior loh. Upppsss, keceplosan deh jadinya. (F46)

PinterPolitik.com

Cabang-cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hanyut dalam demokrasi dan modernisasi Indonesia yang termilenialkan. Apa benar gengs? Apakah seyogyanya mahasiswa itu tidak turut berpartisipasi menjadi relawan pendukung pasangan capres-cawapres?

Kalau menurut Ketua Umum Pengurus Besar HMI Saadam Al Jihad, HMI adalah organisasi pengkaderan. HMI bukan mengurusi politik sehingga tidak ada alasan bagi semua kader untuk ikut terlibat dalam relawan pemenangan dukung mendukung urusan Pilpres. Hmmm, betul apa betul gengs?

Duh, jadi HMI ngurusin apa dong? Masa sih enggak mau ngurusin politik lagi? Percuma dong jadi mahasiswa kalau enggak ngurusin politik. Atau mungkin HMI enggak mau ngurusin politik kali ini karena nama kakandanya tidak ada yang masuk dalam bursa Pilpres 2019? Weleh-weleh, ngambek nih ceritanya?

Eh, sebentar gengs, eyke enggak sembarangan ngomong loh. Buktinya waktu Pilpres 2014 PB HMI masih membolehkan kadernya berpartisipasi walaupun secara individu. Tapi di Pilpres 2019 kok segala dikasih sanksi ya buat para kadernya yang ketahuan melanggar? Hmmm, berasa dipimpin sama Adolf Hitler yak? Weleh-weleh.

Nih buktinya gengs. Mantan Ketua Umum PB HMI saat Pilpres 2014, M Arief Rosyid Hasan menyebut saat dirinya memimpin ia mengarahkan agar HMI harus tetap independen, namun tetap memberikan keleluasaan bagi seluruh kader dalam menyalurkan hak suaranya. Semuanya kembali kepada individu masing-masing.

Jadi gimana nih gengs menurut kalian, HMI lagi ngambek atau memang udah malas sama politik Indonesia jadinya ogah deh partisipasi lagi sama politik kayak gini?
Yang jelas sih gengs, saat ini Saddam telah memperingatkan agar seluruh kader aktif tidak melibatkan diri dalam pusaran politik kepentingan. Program HMI untuk menyikapi Pemilu sangat jelas, yaitu membentuk relawan pemantau demi terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan transparan.

Mantap lah kalau gitu. Tapi ini menunjukkan HMI makin lihai berpolitik di Indonesia. Buktinya sampai dapat tender dari Bawaslu segala tuh buat mengawasi Pemilu. Mana tendernya terakreditasi resmi dari Bawaslu lagi. Jadi berasa kayak yayasan universitas ya dapat akreditasi gitu. Wkwkwkw.

Kalau organisasi mahasiswa lain mah belum tentu dapat yang kayak gitu. Makanya ini jadi momen langka bagi PB HMI. Mereka sampai mengkampanyekan #2019hmikawaldemokras. Katanya tagar itu sebagai politik kebangsaan PB HMI dan tidak ada tagar lain yang dikonsepsikan organisasi.

Eh, sebentar. Kalau PB HMI bilang tidak ada tagar lain selain tagar itu, berarti secara enggak langsung HMI dukung Jokowi dua periode dong gengs? Wkwkwk, eh eyke nanya loh ya, bukan bilang kalau HMI itu antek-anteknya Jokowi yang terakreditasi. (G35)

PinterPolitik.com

Kehadiran Jokowi pada Kongres ke-30 HMI merupakan momentum bersejarah bagi segenap kader HMI. Hal tersebut membuktikan bahwa HMI tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.

Pada pidatonya, Jokowi memberikan pesan tentang kontribusi dan sikap Indonesia dalam mengatasi krisis Palestina-Israel, penetapan ibu kota Israel di Yarusalem, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan pembantaian di Rohingya.

Jika ditarik ke belakang, kedekatan HMI dengan Jokowi sudah mulai terlihat semenjak Pengurus Besar (PB) HMI diundang ke Istana Negara pada 20 Februari 2017. Pada kesempatan tersebut, PB HMI melakukan perbincangan hangat dengan Jokowi dan menyampaikan 10 komitmen kepada pemerintah.

Walaupun demikian, kehadiran Jokowi ke kongres organisasi mahasiswa, bukanlah yang pertama kali. Jokowi melakukan hal serupa ketika membuka Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 2017.

Kehadiran Jokowi ini dinilai mirip dengan kunjungannya ke acara Dies Natalis di berbagai universitas, yang disebut-sebut bertujuan untuk mencari dukungan politik.

Lalu, apakah kunjungan Jokowi ke Kongres HMI memiliki intensi yang sama dengan kunjungannya ke organisasi dan universitas lainnya, apalagi dengan identitas Islam yang HMI sandang dianggap sebagai salah satu kelemahan politik Jokowi?

Kiprah HMI

HMI didirikan pada 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane dan 14 orang mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). HMI memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan Indonesia, mengembangkan berbagai inovasi dan pemikiran mahasiswa di segala bidang, serta mendalami nilai-nilai Islam. Manifesto tersebut yang membuat HMI terus berkembang melewati berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia.

Hal paling besar yang dihadapi oleh HMI adalah ketika Orde Baru menetapkan azas tunggal, yaitu Pancasila untuk dipakai sebagai dasar setiap organisasi, institusi dan lembaga di Indonesia. HMI dipersilahkan untuk mengganti azasnya dari Islam ke Pancasila. Jika tidak, maka organisasi tersebut akan dibubarkan pemerintah.

Akibat peraturan tersebut, lahirlah perpecahan pada tubuh HMI, sehingga menghasilkan dualisme. Kubu yang mengganti Islam dengan Pancasila menamakan dirinya HMI DIPO karena bertempat di jalan Diponegoro, sementara kubu yang sebaliknya menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Persaudaraan persatuan penting harus kita jaga

Ukuwah islamiah dn ukuwah wathoniah harus tetep kita jaga

Islam indonesia adalah yg moderat yg Toleran yg Modern yg terbuka untuk kemajuan

Kita punya Pancasila sebagai Rumah kita bersama @jokowi di kongres HMI di Ambon pic.twitter.com/gsWrZpZiju

— ikko pribumi kawe (@JajangRidwan19) February 15, 2018

HMI DIPO merupakan pihak yang menginginkan eksistensi HMI tetap bertahan di Indonesia dan memilih untuk mengganti azasnya ke Pancasila, serta secara perlahan menjadi sekutu bagi Orde Baru. Pertemanan tersebut pada akhirnya mengantarkan kader-kader HMI terjun ke pemerintahan dan menemani Golkar sebagai representasi pemerintah.

Setelah hilangnya kekuasaan Orde Baru pasca reformasi 1998, HMI mengalami sedikit pergeseran kekuasaan. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena kader HMI terus masuk ke pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif pasca reformasi.

Hingga saat ini di rezim kekuasaan Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kader HMI yang diangkat menjadi petinggi negara. Ini juga menandakan eksistensi HMI tetap diperhitungkan karena banyak mencetak kader berkualitas.

Pencapaian tersebut juga akhirnya membuat HMI memiliki kekuatan politis. Jika demikian, apakah Jokowi melihat hal tersebut sebagai salah satu penunjang kekuatannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019?

Signifikansi Politik HMI

Panggilan “kakanda” dan “adinda” merupakan sapaan akrab antara junior dan senior HMI. Panggilan tersebut sering terdengar ketika acara HMI sedang berlangsung ataupun pada saat kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa tersebut – terutama yang melibatkan para senior.

Sukses menjadi politikus atau pejabat publik merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi sebagian kader HMI. Jokowi contohnya mempercayakan jabatan menteri kepada beberapa kader HMI, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Bahkan Jokowi menggandeng Jusuf Kalla yang juga merupakan kader HMI sebagai Wakil Presiden. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga merupakan salah satu kader HMI.

Dari hal tersebut, bisa terlihat kemungkinan adanya kepentingan yang ingin Jokowi bangun bersama dengan HMI. Indikasinya, Jokowi menempatkan berbagai kader HMI sebagai petinggi negara, mengundang PB HMI ke Istana Negara, memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Lafran Pane dan terakhir menghadiri Kongres ke-30 HMI.

Hal ini setidaknya menggambarkan kepentingan Jokowi untuk menggalang kekuatan politik melawan pesaingnya di Pillpres 2019. Posisi HMI cukup vital, apalagi jika berkaca pada beberapa kejadian, misalnya ketika Ketua PB HMI Mulyadi Tamsir mengutuk tindakan Jokowi yang tidak datang ke Aksi Bela Islam 411, namun tiga hari setelahnya, pria kelahiran Solo itu berkunjung ke Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Saat itu, Mulyadi Tamsir menilai aksi Jokowi tersebut sebagai bentuk pemecahan terhadap umat Islam karena massa aksi 411 tidak diperhatikan dan mereka merasa Jokowi pilih kasih. Maka dari itu, pada aksi selanjutnya, yakni di 212, HMI mengirimkan ribuan kadernya untuk turun menyuarakan penangkapan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan protes terhadap Jokowi.

Hal inilah yang membuat kekuatan politik HMI tidak bisa dianggap remeh. Secara politik, senior dan junior HMI punya posisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, siapa pun penguasanya. Ini juga yang membuat organisasi tersebut punya posisi tawar untuk dirangkul oleh Jokowi demi kepentingan politiknya.

Fenomena kedekatan politik berdasarkan kepentingan ini berkaitan dengan rational choice theory yang salah satunya dijelaskan oleh ilmuwan politik S. M. Amadae. Teori ini menjelaskan bahwa ketika satu pihak dihadapkan pada berbagai pilihan, maka ia akan menghitung berbagai keuntungan dan kerugian yang didapatkan atas pilihannya. Pada fenomena Jokowi dan HMI, teori ini bisa digunakan untuk melihat perhitungan dari pilihan Jokowi.

Bila dianalisis, alasan Jokowi memilih untuk merangkul HMI tentu saja adalah karena posisinya sebagai organisasi mahasiswa yang besar dan mampu mengisi salah satu kelemahan Jokowi: identitas Islam. Jokowi tentu sadar bahwa ia perlu mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam untuk menujukkan kepada masyarakat bahwa ia adalah presiden yang agamis – mengingat isu agama masih dipercaya sebagai komoditas politik utama di 2018 dan 2019.

Strategi yang dilakukan oleh Jokowi selama ini merupakan jalan panjang yang perlu ditempuh untuk meraih dukungan politik HMI. Keraguan masyarakat Islam terhadap Jokowi akan menjadi hambatan dan jalan terjal menuju kemenangannya di Pilpres 2019. Maka dari itu, Jokowi perlu melakukan antisipasi dan berupaya memperkuat dukungan Islam di belakangnya.

Identitas Islam di HMI merupakan salah satu kepentingan utama Jokowi. Pada perjalanannya, HMI – atau kader-kadernya – selalu berada di lingkaran penguasa. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, walaupun ada kisah tentang SBY yang ditolak datang ke Kongres HMI oleh sebagian kader – bahkan diancam akan dilempari dengan sandal – nyatanya ada Anas Urbaningrum, seorang kader HMI yang saat itu menjadi petinggi di Partai Demokrat – partainya SBY.

Hal ini menarik karena memperlihatkan bahwa HMI selalu berada di balik penguasa. Posisi politik tersebut memang strategis dan menjadi salah satu bagian dari upaya HMI untuk mempertahankan eksistensinya, walaupun di sisi lain juga melahirkan kritik. Pada titik tertentu, hubungan yang dibangun cenderung saling menguntungkan dan akan mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Lalu, apa benar HMI yang memanfaatkan Jokowi? Atau Jokowi yang memanfaatkan HMI? Menarik untuk ditunggu, bagaimana hubungan saling mendukung antara Jokowi dan HMI berdampak pada kontestasi politik di 2019 nanti. (L15)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]M Jusuf Kalla selalu sukses bila menempati posisi kedua. Pernah sekali waktu JK mencoba peruntungan untuk merebut posisi satu, hmmm sayang sekali nasibnya tak mujur seperti di posisi kedua.

Takdir JK sepertinya sudah dituliskan menjadi nomor dua, weleeeeh weleeeeh. Tapi pengalamannya menjadi nomor dua di negeri ini hanya berhasil untuk periode pertama saja. Periode keduanya tak menemui hasil yang memuaskan.

Hanya pil pahit yang dirasakan, upppssss, maaf ya jadi mengingatkan tentang kekalahan masa lalu. Tak enak kan kalah? Hmmm, rasain. Weleeeeh weleeeeh.

Saat di periode selanjutnya, JK tak lagi dipinang dan nekat maju mengejar posisi satu. Alhasil, JK puasa berkuasa dulu, weleeeeh weeleeeeh.

Namun, selang satu periode, JK kembali dipinang menjadi nomor dua lagi. Hadeuuuuh, ga bosen apa jadi nomor dua terus. Ahhhh syudahhhlah.

Tapi JK membuktikan hadirnya ia di kontestasi politik mendampingi Jokowi dapat menggapai kemenangan yang pasti. Weleeeh weleeeh, ah palingan satu periode doang kan?

Banyak yang memperkirakan bahwa JK tak beruntung bila mengulang secara berurutan menjadi nomor dua, apalagi nomor satu. Rasanya agak sulit. Tapi, akankah JK membuat sejarah baru bagi dirinya yang dipinang tiga kali menjadi Wakil Presiden? Ulalalala, wapres hatrick dong, uhuuuyyy weleeeeh weleeeeh.

Tapi ada pihak mengatakan bahwa peluang JK kali ini besar karena sosok yang dibutuhkan untuk Pilpres 2019 adalah sosok Wakil Presiden yang mewakili agamis, weleeeeh weleeeeh.

Sementara, menurut salah satu kajian di Asia Times, JK adalah sosok yang tepat karena kiprahnya sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) dan tokoh yang lahir dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena sisi inilah yang akan mengisi kekosongan Jokowi.

Akankah JK sukses terpilih menjadi Wakil Presiden kali ketiga? Ahhh syudahhhlah. Kalau keberuntungan masih berpihak sih, bisa saja.

Tapi Opa JK lupa nih, bukannya Opa mau pensiun dari dunia politik? Yaaahhh, jadi bimbang lagi ya? Weleeeh weleeeeh. (Z19)