PinterPolitik.com

Aksi seorang perempuan bernama Siti Elina yang beberapa waktu lalu hampir menerobos keamanan Istana Negara jadi sorotan publik. Bagaimana tidak? Wanita berusia 24 tahun itu juga menodongkan senjata api pada salah satu Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tetapi untungnya bisa dihentikan sebelum ada korban terjatuh.

Hasil penyelidikan menemukan bahwa Siti ternyata membawa dua motif. Pertama, menurut Polda Metro Jaya, ia ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia salah karena tidak mengadopsi Islam. Kedua, berdasarkan penelusuran Densus 88, Siti mengaku dapat wasiat gaib yang menyuruhnya menyebarkan ajaran agama, kalau tidak bisa masuk neraka.

Terlepas dari alasan sebenarnya, aksi Siti membuatnya dipandang sebagai teroris. Beberapa saat kemudian pihak berwajib mengumumkan bahwa Siti ternyata berhubungan dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Well, pada akhirnya, apa yang dilakukan Siti dinilai hanya jadi salah satu indikasi bahwa terorisme dan radikalisme di Indonesia masih ada. Terkait itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat menyebutkan bahwa radikalisme memang akan meningkat terutama mendekati Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Berdasarkan data yang ia dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pada tahun 2020 potensi radikalisme sebesar 14 persen dan, pada 2023-2024, katanya, ada potensi meningkat.

Menariknya, Moeldoko membantah jika ada yang melihat bahwa pemerintah sengaja melabeli sejumlah kelompok dengan cap radikalisme. Dia menyebut pemerintah tentunya punya standar yang jelas untuk menyatakan sebuah kelompok radikal dan tidak.

Jikalau apa yang diklaim Moeldoko benar, perkataannya tentang bahaya radikalisme yang semakin tinggi tetap memancing pertanyaan. Sebelum persoalan Siti Elina, muncul aksi radikalisme yang berubah menjadi terorisme jarang sekali masuk dalam pemberitaan. Ini kemudian memunculkan sejumlah warganet bertanya-tanya: apakah benar radikalisme seberbahaya itu?

Dan, mungkinkah ada unsur politik di balik narasi meningkatnya radikalisme?

Jebakan Bias Radikalisme?

Dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Politisasi Agama Lahirkan Radikalisme?, dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih keliru dalam membedakan antara radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Singkatnya, radikalisme tidak bisa kita samakan dengan kekerasan seperti terorisme karena sesuatu yang dianggap “radikal” tidak bisa diartikan sebagai kejahatan.

Seseorang memang bisa saja memiliki pandangan yang sangat konservatif, seperti mendambakan kejayaan peradaban Islam misalnya. Namun, apakah orang tersebut sudah dipastikan akan melakukan kekerasan?

Tentu tidak, karena ke-radikal-an seseorang tidak akan pernah bisa dijadikan indikator aksi kejahatan. Layaknya aksi kriminal pada umumnya, sesuatu bisa dianggap jahat ketika orang yang melakukannya berniat berlaku ekstrem.

Dari persoalan penggunaan kosakata saja narasi tentang radikalisme yang dilontarkan pemerintah, khususnya Moeldoko, sudah pantas kita kritik. Apakah ini artinya orang yang punya pandangan mendalam tentang agamanya sudah pasti akan dianggap sebagai ancaman? Well, kita tidak akan tahu pasti karena pemerintah memiliki “standar”-nya sendiri dalam penilaiannya.

Yang jelas, bagaimanapun juga radikalisme telah jadi perhatian pertama upaya penanggulangan kekerasan dari pemerintah, dan tidak ada yang bisa menjamin kelompok-kelompok keagamaan terdekat kita tidak termasuk yang dianggap “radikal” oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya jadi salah satu hal yang dikhawatirkan pengamat teroris Anneli Botha dalam tulisannya Radicalisation to Terrorism: a Political Socialisation Perspective.

Di dalamnya, Botha menilai bahwa dalam melakukan aksi counter-terrorism, pemerintah berpotensi terjebak dalam suatu kekeliruan besar yakni terlalu fokus pada pelabelan siapa-siapa saja yang “teradikalisasi”. Sementara, akar-akar penyebab terorisme tidak tersentuh sama sekali. Selain itu, Botha juga menyoroti hal seperti ini merupakan indikasi bahwa kampanye anti-terorisme hanya digunakan untuk kepentingan politik belaka.

Di sisi lain, hingga saat ini juga banyak yang melihat bahwa terorisme muncul karena pandangan agama. Padahal, seperti yang disimpulkan Tore Bjørgo dalam bukunya Root Cause of Terrorism, aksi teror seringnya muncul akibat terhalangnya aspirasi politik kelompok tertentu, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan, dan hal-hal pendorong kekerasan yang tak terduga seperti niatan sederhana untuk berbuat jahat.

Oleh karena itu, kalau memang pemerintah benar-benar ingin memberantas aksi teror, maka narasi tentang bahayanya radikalisme sepertinya tidak akan menjadi solusi yang cukup efektif. Malahan, sikap yang seperti ini justru malah berpotensi memunculkan aksi ekstremisme.

Martha Crenshaw dalam tulisannya The Causes of Terrorism menjelaskan bahwa dalam memberantas terorisme persoalannya adalah bukan tentang siapa atau seberapa banyak orang yang terpapar pandangan radikal, tetapi apakah pandangan tersebut bisa diterjemahkan sebagai aksi kekerasan atau tidak.

Dengan demikian, jika pelabelan radikalisme tidak benar-benar dijalankan berdasarkan indikator kekerasan, maka itu sesungguhnya juga berpotensi merusak nilai demokrasi karena hak kelompok tersebut untuk terlibat dalam politik telah dihalang bahkan sebelum mereka melakukan apa-apa. Bagi yang merasa tertindas, hal ini bisa saja dijadikan sebagai katalis aksi kekerasan yang bertujuan memprotes perlakuan pemerintah terhadap mereka.

Akan tetapi, dari seluruh pembahasan ini, masih ada satu pertanyaan penting yang belum terjawab. Kenapa belakangan pembahasan tentang radikalisme seakan begitu gencar dilemparkan padahal persoalan tersebut kini tidak begitu menjadi perhatian? Mungkinkah ada unsur politik?

Semakin Dekat 2024, Semakin Panas?

Seperti yang sudah diketahui, kurang dari waktu dua tahun negara kita akan menggelar salah satu acara terbesarnya, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dan pernyataan pemerintah tentang bahaya radikalisme ataupun terorisme menjelang pemilu tidak hanya dilakukan baru-baru ini.

Pada tahun 2013, misalnya, Kepala BNPT juga pernah mewanti-wanti publik jaringan-jaringan teroris semakin gencar melakukan aksinya menjelang Pemilu 2014. Lalu, pada tahun 2018-2019, pemerintah juga cukup gencar menindak sejumlah aksi teroris –seperti penangkapan Husain alias Abu Hamzah di Lampung dan serangan teroris di Mako Brimob.

Kemudian, menjelang Pemilu 2024 muncullah kasus Siti Elina tadi yang sebenarnya masih dipenuhi misteri karena banyak yang mempertanyakan dari mana Siti mendapatkan senjatanya dan mengapa ia bisa dengan mudah menerobos pengamanan Istana.

Tentu, akan terlalu jauh bila kita menduga ada yang memainkan isu terorisme setiap kali mendekati pemilu. Namun, tampaknya, hal ini mulai menjadi sebuah pola.

Agar kita dapat menjawab misteri ini, untuk sekarang sepertinya kita bisa berpegang pada apa yang dikatakan Leopoldo Fergusson dalam tulisannya The Need for Enemies yang menjelaskan bahwa dunia politik kental dengan penciptaan musuh artifisial atau buatan.

Fergusson bahkan melihat ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengelola suatu permasalahan agar bisa digunakan untuk kepentingan pragmatisme politik. Sebagai contohnya, di Amerika Serikat (AS), isu tentang kesetaraan ras dan pemerataan rumah penduduk jadi permasalahan-permasalahan yang selalu dibicarakan tapi belum pernah selesai. Dengan pandangan Fergusson, dinilai bahwa para penguasa di negara tersebut memang sengaja membuat isu-isu tadi tidak terselesaikan karena dapat menjadi komoditas politik setiap kali menyambut pemilu.

Kalau dugaan seperti ini memang benar, maka untuk menduga bahwa isu-isu besar seperti radikalisme keagamaan di Indonesia dijadikan sebagai permasalahan musiman sebenarnya tidak terlalu mengada-ngada, apalagi dalam kehidupan bernegara ada sesuatu yang disebut sebagai konstruksi sosial. Jon Gunnar Bernburg, seorang akademisi dari Islandia, menyebutkan bahwa sebuah konstruksi sosial diciptakan agar kondisi masyarakat bisa mendukung narasi besar yang sedang dimainkan.

Terlebih lagi bila dalam konstruksi sosial tersebut fungsi labelling atau pengecapan turut dimainkan. Dengan membuat kelompok tertentu identik dengan ancaman negara, maka masyarakat mau tidak mau pasti akan menjauhinya. Mereka juga lebih terpantau oleh semua pihak karena orang-orang sudah dibuat waspada terlebih dahulu. Kembali ke konteks radikalisme di Indonesia, narasi tentang bahaya radikalisme juga sebenarnya berpotensi digunakan untuk menghambat manuverabilitas politik kelompok tertentu.

Akhir kata, tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kita harap saja klaim Moeldoko tentang penentuan kelompok mana yang bahaya dan mana yang tidak bisa dibuktikan secara objektif.

Bagaimanapun juga, ekstremisme dan terorisme adalah hal mengerikan yang harus sebisa mungkin kita cegah. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pencegahannya pun harus ekstra hati-hati karena kalau salah tindak bisa jadi malah akan menimbulkan potensi kekerasan baru. (D74)

Hizb ut-Tahrir berarti Liberation Party atau Partai Pembebasan. Disebutkan bahwa gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, HTI kerap dianggap bertentangan secara ideologis dengan Pancasila, yang menyebabkan organisasi ini resmi dibubarkan.

PinterPolitik.com

“The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.”

:: Hannah Arendt (1906-1975), filsuf ::

[dropcap]B[/dropcap]IN beberapa hari lalu mengeluarkan pernyataan yang cukup menghebohkan. Lembaga yang dipimpin oleh Budi Gunawan (BG) itu menyebutkan bahwa ada sekitar 41 dari 100 masjid yang berada di lingkungan pemerintah, terpapar paham radikalisme.

Masjid-masjid itu berada di lingkungan kementerian, lembaga negara dan BUMN. Lembaga intelijen itu juga menyebutkan bahwa ada sekitar 50 penceramah yang berperan dalam penyebaran paham radikal tersebut.

Isu radikalisme pada titik ini memang terlihat sebagai “serangan” politik kepada oposisi, sama seperti isu komunisme yang digunakan untuk menyerang koalisi Jokowi.
Share on X

Sontak, pernyataan tersebut mendatangkan tanggapan dari berbagai pihak. Dewan Masjid Indonesia (DMI) membantah hal tersebut. Wakil Ketua Umum DMI, Syafruddin menyebut masjid itu tempat suci, sehingga tidak mungkin bernuansa negatif.

Sementara, kubu oposisi pemerintah menganggap pernyataan BIN yang diungkapkan ke hadapan publik tersebut tidak pada tempatnya. Duo Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah sama-sama menyebut pernyataan yang dikeluarkan BIN tersebut tidak seharusnya dipublikasikan.

Fadli misalnya, menilai kerja intelijen harusnya silent atau dalam diam. Selain itu, ia juga menyebutkan belum ada batasan yang jelas tentang radikalisme itu seperti apa dan kriterianya serta ajaran-ajarannya seperti apa.

Senada dengan Fadli, Fahri juga menyebut seharusnya temuan BIN itu langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukannya dipublikasikan ke masyarakat. Menurut Fahri, BIN adalah single user dan menjadi penunjang keamanan negara, sehingga laporannya langsung kepada presiden.

Tanggapan “duo F” itu tentu saja menarik. Mengapa BIN harus mempublikasikan informasi tersebut ke publik? Apakah ini adalah bagian dari strategi besar – yang menurut cuap-cuap di media sosial – untuk menekan kelompok yang selama ini menyerukan “ganti presiden”?

Radikalisme, Sama dengan Ganti Presiden?

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pasca penyataan BIN tentang masjid-masjid yang terpapar radikalisme itu – misalnya tentang relasinya dengan gerakan ganti presiden – memang wajar muncul. Namun, untuk sampai pada titik jawaban-jawabannya, tentu saja perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang apa itu sebenarnya radikalisme.

Dalam konteks politik, Encyclopedia Britannica mengartikan paham ini sebagai gerakan yang ingin mengubah tatanan sosial masyarakat secara ekstrem. Karena berasal dari kata bahasa Latin “radix” yang artinya “akar”, maka radikalisme memang mencita-citakan sebuah perubahan yang fundamental dan mengakar dalam masyarakat, termasuk dalam konteks tatanan nilai-nilainya.

Jika hal itu berhubungan dengan entitas negara, maka radikalisme memang berhubungan dengan mengganti konteks fundamental negara itu sendiri, misalnya sistem negara, dasar negara, bentuk negara, dan lain sebagainya.

Namun, konteks kata radikalisme yang punya pertalian panjang sejak diperkenalkan pertama kali oleh Charles James Fox pada tahun 1797, mengalami pergeseran makna beberapa dekade terakhir.

View this post on Instagram

Benarkah? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #radikalisme #syafruddin #bin #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 21, 2018 at 6:33pm PST

Clark McCauley dan Sophia Moskalenko dalam tulisannya untuk American Psychological Association menyebutkan bahwa tragedi 11 September 2001 atau 9/11 adalah awal ketika kata radikalisasi diasosiasikan dengan kelompok terorisme.

Menurut keduanya, saat itu aparat kemananan Amerika Serikat (AS) kesulitan untuk melihat penyebab mengapa gerakan-gerakan terorisme dapat terjadi. Maka, kata radikalisasi dan radikalisme kemudian mendapatkan pemaknaan baru dan diidentikan dengan kelompok teroris tersebut.

Sementara, Rositsa Dzhekova dan rekan-rekannya dari Center for The Study of Democracy dalam tulisan berjudul Understanding Radicalisation menyebutkan bahwa sekalipun memiliki perubahan makna, radikalisasi tetap dipahami dalam sebuah kerangka proses mengembangkan ideologi ekstrem.

Yang jelas, konstruksi yang terjadi pasca 9/11 memang pada akhirnya membuat radikalisme dimaknai secara sempit sebagai gerakan teorisme yang terjadi karena faktor identitas – dalam hal ini agama – walaupun paham ini tidak hanya berbasis pada agama khususnya Islam saja, namun juga pada agama-agama lain dan identitas sosial lainnya.

Kemudian, jika hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan BIN tentang masjid-masjid yang terpapar radikalisme, maka konteks tersebut mungkin berhubungan dengan radikalisasi Islam itu sendiri.

Angel Rabasa, Stacie L. Pettyjohn, Jeremy J. Ghez dan Christopher Boucek dalam risetnya untuk RAND Corporation – sebuah think tank nirlaba asal AS – menyebutkan bahwa radikalisasi Islam melibatkan keyakinan bahwa untuk kembali mendirikan negara Islam atau kekhilafahan, umat muslim tidak hanya berpegang pada interpretasi ultrakonservatisme – paham konservatisme paling ekstrem – semata, tetapi juga ikut dalam jihad yang dimaknai sebagai perlawanan bersenjata terhadap musuh-musuh Islam.

Artinya konteks radikalisasi yang terjadi sudah sampai pada ajakan untuk berjihad.

Sementara Omar Ashour dalam tulisannya untuk The International Center for The Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) menyebutkan bahwa proses tersebut juga diindikasikan oleh penolakan terhadap nilai-nilai demokrasi – yang menjunjung pilihan-pilihan alternatif dan pluralisme dalam politik – dan melibatkan peningkatan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian, jika BIN menggunakan kerangka pemikiran radikalisme seperti yang dijelaskan tersebut, maka setidaknya ada beberapa variabel yang bisa dijadikan patokan penilaian. Di antaranya adalah konteks wacana jihad untuk negara Islam dan penolakan nilai atau sistem yang fundamental seperti ideologi negara – yang bisa berujung katakanlah pada aksi-aksi terorisme atau kekerasan bersenjata – dan proses penolakan terhadap ide-ide demokrasi.

Pertanyaannya adalah apakah saat ini indikator-indikator tersebut telah terpenuhi?

Memang hal ini masih cukup sulit untuk dinilai. Saat ini kekhawatiran yang muncul memang beralasan, katakanlah jika melihat konteks perjuangan ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menegakkan panji negara Islam, atau aksi-aksi teror bom yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Terkait HTI, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai misalnya, pernah mengatakan bahwa ormas tersebut punya andil dalam radikalisme karena menyebarkan kebenaran yang diyakini oleh kelompoknya saja. “Kebenaran yang tertutup” itu saja, menurut Mbai, sudah menjadi salah satu variabel radikalisme karena menolak alternatif.

Menurutnya, hal ini berbahaya karena radikalisme adalah “ibu” dari terorisme. Konteks perjuangan mengubah radix atau hal-hal yang mendasar dari sistem bernegara – misalnya tentang ideologi Pancasila – pun pada akhirnya membuat HTI dianggap linear dengan radikalisme. Maka, istilah macam “ganti sistem” yang pernah disuarakan oleh petinggi HTI beberapa waktu terakhir, bisa jadi adalah wujud dari suara perubahan mendasar tersebut.

Lalu, apakah itu berarti pernyataan BIN secara spesifik menyinggung HTI yang walaupun sudah diumumkan “bubar” oleh Menkopolhukam, Wiranto, namun hingga kini belum jelas kelanjutannya?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, pasca diumumkan bubar oleh pemerintahan Jokowi, garis perjuangan ormas itu kemudian cenderung linear dengan kelompok oposisi yang menjadi lawan politik Jokowi. Gerakan #2019GantiPresiden misalnya, sempat dituduh “ditunggangi” oleh HTI.

Konteks tersebut kemudian membuat gerakan perjuangan HTI dan kelompok-kelompok sejenis menjadi sejalan dengan gerakan ganti presiden yang diusung oposisi. Konteks “ganti presiden” kemudian menjadi wahana politik baru yang – jika menggunakan pandangan bahwa gerakan HTI adalah radikal – menjadi asosiasi radikalisasi itu sendiri.

Asumsi tersebut tentu saja berbahaya. Namun jika benar, maka boleh jadi membuat perang terhadap radikalisme tidak lebih dari perang terhadap lawan politik pemerintah. Jika jalan pemikiran itu yang digunakan, maka sangat mungkin banyak orang yang kemudian melihat aksi BIN “memerangi radikalisme” tidak lebih dari aksi politis “menekan oposisi”. Tentu pertanyaannya adalah apakah benar demikian?

BIN dan Dimensi Politik Radikalisme

Konteks politik nasional yang penuh nuansa identitas belakangan ini, memang membuat membran atau selaput batasan antara kelompok yang disebut radikal dengan kelompok yang disebut oposisi pemerintah, menjadi sangat tipis.

Hal ini bisa terjadi karena dalam konteks masyarakat yang terpolarisasi – apalagi pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 – gerakan ultrakonservatisme cenderung berada di sisi yang sama dengan oposisi.

Kelompok yang ultrakonservatif seperti HTI dan yang sejenisnya yang mendapatkan represi lewat Undang-Undang Ormas, melihat gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah – sekalipun dalam platform yang berbeda – adalah kawan seperjuangan menghadapi musuh bersama atau common enemies.

Pada titik ini, kubu Prabowo Subianto sebagai oposisi kemudian secara tidak langsung menjadi identik dengan gerakan ultrakonservatif tersebut. Memang butuh studi khusus yang lebih spesifik untuk mendalami relasi kedua aliran tersebut, walaupun bisa dipastikan ada simbiosis saling menguntungkan yang terjadi di antara mereka.

Ron Chandler dari University of Florida menyebutkan bahwa konteks common enemies ini punya amplifikasi yang cukup efektif dalam kontestasi politik sekelas Pilpres 2019.

Apalagi, konteks common enemies juga linear dengan intisari politik identitas yang menggunakan logika us vs them – kita melawan mereka. Kita adalah oposisi dan kelompok-kelompok yang anti terhadap kebijakan pemerintah, dan mereka adalah pemerintah dan koalisi partai-partainya. Konteks yang demikian tentu saja berbahaya dan harus diatasi karena dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

Publikasi yang dilakukan oleh BIN memang bisa dimaknai sebagai cara lembaga tersebut mendapatkan legitimasi dan dukungan melawan radikalisme. Hal ini juga bisa menjadi jalan BIN untuk menggalang kesadaran di masyarakat.

Namun, hal ini juga bisa saja berdampak politis. Protes Fahri dan Fadli misalnya, jelas menunjukkan bahwa ada kerugian politis yang bisa diderita oposisi dari pernyataan BIN, apalagi jika menggunakan logika us vs them tersebut. Isu radikalisme pada titik ini memang terlihat sebagai “serangan” politik kepada oposisi, sama seperti isu komunisme yang digunakan untuk menyerang koalisi Jokowi.

Pada akhirnya, hanya publiklah yang bisa menilai hal tersebut. Karena, dalam konteks politik yang seperti sekarang ini – mengutip kata Hannah Arendt di awal tulisan – batasan-batasan ideologis dan gerakan politik seringkali menjadi tidak jelas. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]rabowo Subianto mengaku heran atas tuduhan yang menyerang dirinya bahwa ia dianggap mendukung ormas HTI yang telah dibubarkan pemerintah dan mendukung berdirinya negara khilafah. Sebagai seorang prajurit TNI, Prabowo mengatakan, dirinya paham betul bagaimana mengabdi untuk bangsa dan negara serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Prabowo sempat berargumen bahwa dirinya yang semenjak kecil mendukung NKRI, mengapa sekarang ini malah harus dituduh mendukung dan membela khilafah atau HTI? Hmm, kalau kata Prabowo di akhir argumennya sih begini gengs:

“Sudahlah, kalau orang sudah fitnah mau gimana lagi. Daripada terpancing-pancing, terus jadi bikin marah-marah tak terarah, diamkan saja lah.” Wkwkwk.

Kata Prabowo, Rasulullah SAW dulu juga sempat dihina. Bahkan bukan hanya dihina, tapi juga diludahi. Beliau mau dibunuh dan dilempar kotoran, tapi beliau tidak membalas. Jadi kata Prabowo, kita juga tidak boleh membalas, apalagi hanya isu yang tidak ada jelas-jelasnya.

Namun, meskipun tidak membalas semua hinaan yang dialamatkan kepadanya dan timnya, Prabowo meminta masyarakat khususnya para pendukungnya harus tegas dalam menentukan pilihan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Tidak membalas, bukan berari tidak tegas. Ketegasan itu harus terbukti Indonesia akan berdiri di kaki sendiri.

Dengan penuh kepercayaan diri Prabowo mengatakan Insha Allah jika diberi mandat, Indonesia akan bangkit lagi!

Anjay, yang gini-gini nih gengs yang harus kita tusuk di TPS nanti. Eh, tapi apa kalian tega nih nusukin Prabowo? Kalau enggak tega, jangan ditusuk gengs. Diliatin aja, sama didoain juga sudah cukup kok. Wkwkwk.
Share on X

Btw, pak kalau contohnya Rasulullah SAW bukannya keberatan ya? Kalau Rasulullah SAW mah emang hebat, bahkan di atasnya hebat malah pak. Nah kalau bapak? Yakin bakalan diam aja kalau mukanya dilempar kotoran orang? Jangan kan kotoran orang, kotoran cicak atau dibilang pro HTI aja pakek berkomentar cetar nan membahana. Wkwkwk.

Eh, tapi gengs, soal Prabowo dukung khilafah atau HTI menurut kalian gimana? Kalau menurut eyke mah emang enggak bener itu. Bahkan itu fitnah yang sangat amat kejam! Prabowo mah enggak dukung HTI atau gerakan khilafah, tapi Prabowo itu cuman minjem aja kekuatan HTI dan klompok khilafah. Nanti kalau sudah jadi presiden juga lupa! Wkwkwk, bercanda ya cuy! (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ayoritas kepala daerah di Jawa Timur masuk dalam rombongan Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara nama gubernur dan wakil gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak membentuk kelompok sendiri yaitu Jaringan Kiai dan Santri Sasional (JKSN) tentu untuk mendukung Jokowi.

Hmmm, gimana nih menurut kalian? Halal aja kan? Yoi lah halal, jangan sampai enggak, kalau enggak ya dihalal-halalin aja cuy!
Share on X

Maksudnya jika berdasarkan HAM, masa membatasi kehendak individu. Menurut Wapres Jusuf Kalla, kepala daerah enggak boleh jadi ketua tim pemenangan. Tapi kalau jadi anggota tim pemenangan gapapa dong? Hahaha.

Nah apalagi bang Sandiaga Uno sebelum jadi cawapresnya Prabowo juga pernah bilang: ”Gapapa dong kepala daerah masuk tim pemenangan, asal tidak mengganggu kinerja di daerah yang dipimpin”. Betul apa betul cuy? Kalau enggak betul ya dibetul-betulin aja lah ya! Orang kaya mah bebas! Wkwkwk.

Keadaan Jokowi yang menjadikan kepala daerah sebagai bagian dari timses sangat berbanding terbalik dengan kubu Prabowo. Hal itu karena kubu Prabowo enggan menggunakan kekuatan kepala daerah untuk masuk dalam tim pemenangan di Pilpres nanti. Weleh-weleh.

Kontroversi ini disambut juga oleh Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Jawa Timur, Supriyatno dengan tampolan. Ia mengatakan  bahwa kepala daerah sudah mengembang tugas berat di daerah, lantas jangan-lah ditambah dengan tugas pemenangan Pilpres 2019.

Lagian juga masyarakat butuh diperhatikan dan harus diperlakukan sama. Hal yang sangat ditakutkan adalah pemimpin daerah akan berat sebelah. Asyik, yakin nih enggak mau pakai kepala daerah di tim pemenangan?

Hmm, mungkin Prabowo-Sandi enggak mau kayak Jokowi karena hal yang dilakukan akan percuma. Sebab kepala daerah di Jawa Timur kan sudah diborong semua sama Jokowi. Wkwkwk.

Kasihan ya kubu Prabowo-Sandi, enggak bisa sekuat Jokowi menggerakkan kepala daerah untuk jadi tim pemenangan di daerah. Ckckck, tapi jika seandainya Prabowo-Sandi di posisi Jokowi apa mungkin mereka masih konsisten enggak mau pakai kepala daerah masuk ke dalam tim pemenangan Pilpres?

Dari pada mikirin hal yang enggak-enggak seperti ini, mending kita pikirin hal yang iya-iya seperti ungkapannya Riwan Kamil yang katanya siap juga jadi tim pemenangan Jokowi:

“Politik itu mulia. Cara untuk memperjuangkan nilai. Politik praktis juga umumnya bising berintrik. Butuh nalar jernih dan sabar dalam menavigasinya.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]V[/dropcap]ideo yang memperlihatkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membuat pernyataan “ganti sistem” dalam gerakan #2019GantiPresiden berbuntut panjang. Keduanya akhirnya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri gengs.

Nah, Ismail mengaku tidak habis pikir dirinya dilaporkan atas tuduhan makar. Ya mau gimana lagi ya, kalau doi dulunya bukan jubir HTI mungkin bicara ganti sistem gitu, orang enggak mikir ke arah makar.

Tapi ini mantan jubir HTI yang ngomong, kan orang jadi mikir: “Wah HTI nih, udah pasti dong gerakan tagar pengennya sistem khilafah yang diterapkan.” Adeh, jadi malas gengs bahasnya, mbok itu kan sudah jadi rahasia umum ya. Ahahaha.

Ismail yang polos ini sempat nanya dan enggak paham. Kata doi niat makar itu di mananya ya coba? Doi juga bilang kalau sistemnya jelek ya harus diganti dong, masa sistem jelek nggak boleh diganti?

Hmm, kalau sistemnya diganti, mau ganti jadi apa pak? Jadi khilafah ya? Adeh itu mah sama aja atuh pak. Wkwkwk.
Share on X

Intinya sih gengs, menurut Ismail, Indonesia telah berkali-kali berganti sistem. Seperti sistem pemilu langsung, sistem kepartaian, hingga sistem pemilihan kepala daerah. Katannya itu semua sudah ganti, kenapa jadi sensi begitu ya? Weleh-weleh.

Bener juga sih gengs apa yang dibilang Ismail. Ya udah pak kalau gitu, kita ganti sistem aja ya. Ganti sistem jadi orde lama gitu? Atau jadi sistem ganjil genap? Wkwkwk, bercanda ya gengs.

Nah, di luar ini semua gengs, menurut kalian apakah benar Ismail bertujuan ganti sistem Indonesia bukan menjadi khilafah? Dan haruskah saat ini Indonesia mengganti sistem pemerintahannya juga? Kalau harus kita ganti sistem, yang seperti apa nih gengs?

Kalau menurut eyke sih sistem yang cocok buat Indonesia itu adaah sistem keterwakilan tanpa harus melakukan Pemilu serentak yang pernah diterapkan Soekarno gengs. Kenapa? Ya habis gimana, banyak partai banyak maling dan politik jadi transaksional, mau voting juga banyak yang golput. Sekalinya milih juga karena UUD alias ujung-ujungnya duit. Wkwkwk. Betul apa betul? (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]pa kamu juga curiga, kalau tagar #2019gantipresiden yang diinisiasi politisi PKS, Mardani Ali Sera itu didukung organisasi yang baru saja dilarang oleh pemerintah, yaitu kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?

Hmmm, kalian dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto boleh saja curiga, tapi kalau bisa jangan curiga terlalu jauh ya gengs. Takutnya nanti kalau kejauhan curiganya, kalian malah nyasar lagi kayak Habib Rizieq. Doi tak kunjung pulang di saat curiga tentang perjuangan rasa. Weleh-weleh.

Tapi nih gengs, kalau sampai benar di balik massa tagar itu ada barisan sakit hati pemerintah alis barisannya HTI, wah bisa-bisa amsiong tuh pemerintah. Apalagi kalau sampai gerakan ini menjadi psychology of voting yang efektif untuk Pilpres 2019 nanti.

Kalau menurut kalian gimana nih gengs? Apakah gerakan ini mampu bertahan sampai akhir Pilpres 2019? Apakah pemerintah mampu membendung besarnya geliat massa yang memperjuangkan nafas tagar ganti presiden 2019?

Hmmm, kalau eyke sih enggak ada pendapat lain selain buat tagar sendiri gengs. Nah nama tagar yang eyke buat itu adalah #nyimakpionfanatikberaksi aja deh. Ehehehe.

Oh iya gengs, hampir eyke lupa tanyain ke kalian soal apakah benar HTI itu meramaikan barisan tagar ganti presiden ya? Kalau memang benar apa buktinya? Soalnya nih gengs Sidarto itu punya argumen yang kuat, walau belum bisa dibilang sebagai bukti sih. Wkwkwkw.  

Sidarto menjelaskan soal kemungkinan tagar itu ditunggangi oleh HTI karena gerakan itu tidak tegas memberikan dukungan ke pasangan tertentu. Seharusnya gerakan itu tegas menyatakan dukungan mereka ke opasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Wkwkwk beh-beh, kalau seandainya gerakan itu bawa-bawa nama Prabowo-Sandi pasti langsung dibubarin dong. Alasannya karena masa kampanye belum dimulai, masa sih gerakan tagar rela kalau dibilang nyolong start beh.
Share on X

Nah iya gengs, selain kecurigaan tidak tegasnya dukungan, Sidarto juga mencurigai gerakan tagar yang beberapa waktu lalu memasang spanduk #2019gantipresiden yang berlogo HTI dan PKS di sejumlah lokasi di Pontianak gengs.

Duh jadi gimana nih gengs? Kalau katanya Mardani Ali Sera sih keberadaan spanduk yang dimaksud Sidarto itu adalah ulah dari kontra intelijen untuk mendiskreditkan gerakan tagar ganti presiden. Weleh-weleh.

Eyke jadi bingung gengs, mau percaya yang mana? Kalau kayak gini kan jadi inget ungkapan: “Maling mana ada sih yang mau ngaku?” Terus eyke juga jadi keinget sama pepatah: “Lempar batu kepala benjol”. Eh kepala siapa tuh yang benjol kena batu?Wkwkwkw. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak isu Suku Ras Agama dan Antar Golongan (SARA) di Pilpres 2019. PKS menilai hal tersebut bakal berpotensi menimbulkan kebencian bahkan hingga pertikaian.

Aduh ini lagi, woi lawas bung. Sangat amat sangat sangat amat amat sangat lawas keles. Kebanyakan ya? Hehehe. Jangan deh kalian teriakkan kata “SARA” lagi, nanti bisa dibubarin rezim loh.

Katanya rezim ini otoriter loh, jadi hati-hati makanya. Eh sebentar, ini baru katanya loh ya. Uppss baru ingat, kalau gak salah yang bilang rezim Jokowi otoriter itu bukannya PKS ya? Hehehe lupa eyke.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menyampaikan pendapat bahwa yang tidak boleh adalah memberikan kebencian berbasis SARA.

Pipin mengatakan pihaknya ingin Pilpres nanti bisa melahirkan pemimpin bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu Pipin kembali menghimbau seluruh pihak agar tidak memainkan isu SARA saat Pilpres 2019 nanti.

Sementara itu Ismail Yusanto yang merupakan mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bahwa secara garis besar NKRI adalah harga mati dan yang mereka perjuangkan adalah nilai Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Menurutnya, memang harus menjadi perhatian bersama bahwa peperangan di media sosial terkait isu SARA harus dihentikan. Faktanya, tanpa disadari masyarakat sampai hari ini masih merasakan dampak buruk dari Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Harus diberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh PKS dan HTI ini. Tidak hanya PKS dan HTI yang perlu menyadarkan masyarakat akan bahayanya isu SARA ini. Kelompok lain juga harus waras dan jangan kembali menyingung persoalan agama dalam konstelasi politik 2019.

Sebenarnya gengs, itu para pucuk pimpinan partai politik kalau ngelantur seperti apapun, bicara ngigau ngomong ini itu, semuanya kembali kepada rakyatnya.

Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Hanya rakyat yang cerdas dan kritis yang mampu membedakan apa itu kebohongan dan di mana itu kebenaran.

Sama seperti apa yang pernah diungkapkan Descartes bahwa setiap individu harus berpikir dahulu baru bertindak. Maka individu itu akan hidup dengan hasil. Tanpa banyak cingcong langsung saja nih gengs ungkapannya: “Aku berpikir, maka aku ada.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk membatalkan surat keputusan pembubaran tak bisa dihindari lagi. Alhasil, kini HTI sudah dibubarkan.

Tapi, ternyata ehhh ternyata, HTI dengan kekuatan basis massa yang kuat di daerah – daerah membuatnya kini dipandang oleh para politikus untuk dijadikan ‘sekoci’ menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

Namanya sekoci, tentunya HTI akan menjadi martir politik yang diperbantukan untuk memenangkan kontestasi. Tapi bukankah HTI itu organisasi yang … ahhh syudahhlah.

Tapi sebenarnya, apakah HTI ini ditawari oleh partai politik untuk bergabung atau justru HTI yang menawarkan diri untuk berhimpun di partai politik?

Ehmmm, entahlah. Yang jelas, HTI kini berpotensi diperebutkan partai politik hanya untuk memenangkan kontestasi.

Memangnya sekuat apa basis massa HTI? Upss, kalau kata juru bicaranya sih kekuatan basis masssanya banyak, waduh jadi sangat mungkin dong bisa membantu partai politik memenangkan pesta demokrasi nanti.

Weeeiittss, mumpung HTI itu selalu didampingi Yusril Ihza Mahendra, kabarnya anggota eks HTI akan merapat ke Partai Bulan Bintang (PBB). Nah loh, kalau begini caranya Yusril dapet untung dong, katanya sih begitu.

Tapi selain PBB, kabarnya juga ada beberapa partai politik lain yang mulai genit melirik dan menawarkan HTI untuk bergabung, ehmm, ini semata – mata untuk pemenangan atau untuk pelipur lara karena sudah dibubarkan?

Ehm, kalau melihat gelagat HTI yang ikut berpolitik atau yang mengaminkan demokrasi, rasanya gimana gitu ya. Tapi tak mengapalah ya, weleeeh weleeeh.

Apalagi menurut juru bicaranya sih, HTI itu tidak diperkenankan untuk golput dalam setiap pemilihan, jadi HTI pasti ikut andil memilih.

Tapi kriterianya bagaimana ya? Kabar kaburnya sih, HTI tidak akan memilih pemimpin di Pilpres 2019 nanti yang anti Islam, mengkriminalisasi ulama dan membubarkan kelompok dakwah.

Weeeeiittss, kalau begini sih sudah menjurus ya, hayooo, kayaknya sih HTI pilihannya sudah jelas untuk bergabung dengan siapa, weleeeh weleeh.

Tapi akankah HTI cuma diperbantukan dan dimanfaatkan saja? Ehmm, berarti sangat bertolak belakang ya dengan prinsip Norman Schwarzkopf yang tidak ingin menjadi pion dalam kampanye politik.

HTI kini hanya dimanfaatkan sebagai pion dalam kampanye politik? Kenapa ga jadi aktor politik sekalian? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asti banyak jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kecewa usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Ormas ini terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam sidang putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5). Meski kali ini HTI kalah, tapi Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto tetap merasa optimis dapat menang saat banding nanti. Hmm, seriusan?

Lagian ngapain pusing sih kalau memang dibubarin. Kan masalahnya ada pada azas Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi buat aja Ormas baru dengan azas yang selaras. Selesai kan! Ngapain riweuh sih. Apa karena HTI gak mau ngelepasin ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu?

Masih ngebet ya mau mendirikan negara khilafah di Indonesia? Hadeuh, negara ini kan udah lahir dengan kesepakatan di bawah azas Pancasila yang memayungi semua kepentingan. Itu sudah opsi terbaik dengan kondisi negara yang plural dan kondisi geaografis kepulauan seperti ini. Mau dipaksakan? Yang ada bubar!

Coba deh introspeksi diri kenapa Pemerintah memutuskan membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Mungkin kerjaannya cuma demo melulu kali ya.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Tuh catet ya kenapa HTI dibubarkan. Kalau Ormas ini gak neko-neko, pasti aman jaya kok kayak Ormas lain.

Tapi kalau memang masih gak rela dibubarin, ikutin aja nih saran dari Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid. Dia tuh nyaranin bagi jamaah eks HTI untuk membentuk partai politik aja. Katanya sih misi HTI harus diformulasikan sebagai strategi dan taktik perjuangan, agar lebih sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan perundang-undangan lainnya.

Kalau jemaah eks HTI mencintai Indonesia, mereka gak perlu merongrong dengan memunculkan ide azas  khilafah hanya karena masih ada sejumlah kekurangan pada negeri ini, seperti korupsi, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya. Khilafah itu toh bukan jaminan, bahkan kehadirannya akan merusak tatanan yang ada karena masuk secara dipaksakan.

Kalau memang cinta, datanglah dengan lembut dan meluluhkan hati, memperbaiki kesalahan negeri yang ia cintai dan terbang bersama menuju kebaikan. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Love has features which pierce all hearts, he wears a bandage which conceals the faults of those beloved. He has wings, he comes quickly and flies away the same.’ (K16)