Dari biola Supratman hingga distorsi Hindia di TikTok, nada Indonesia tak pernah netral. Kini, algoritma pegang kendali soal siapa yang boleh bersuara.

PinterPolitik.com

“Berapa harga sila ketiga? Terakhir kudengar hanya berlaku tuk mereka yang tak menyukai sesama?” – Hindia, “harga satu pil” (2025)

Cupin membuka ponselnya pada suatu malam dan mendapati satu nama kembali menghiasi lini masanya. Nama itu adalah Baskara Putra, musisi yang lebih dikenal lewat proyek solo bertajuk Hindia sekaligus vokalis band .Feast.

Cupin tahu betul bahwa Baskara bukan musisi yang memilih diam. Sejak lama ia menempatkan isu sosial dan politik sebagai inti dari karya-karyanya, bukan sekadar tempelan.

Di panggung .Feast, suara itu terdengar paling lantang dan penuh distorsi. Lagu seperti “Politrik” yang dirilis pada 2024 menegaskan kemarahan terhadap kondisi sosial dan politik yang ia rasakan.

Baskara pernah berterus terang bahwa lingkungan pendidikannya di fakultas ilmu sosial dan politik membentuk cara ia menulis lirik. Baginya, menyuarakan persoalan masyarakat adalah kebiasaan yang ia rawat secara konsisten.

Di proyek Hindia, nadanya lebih lembut dan reflektif, tetapi keberpihakannya tidak pernah benar-benar padam. Lewat mixtape yang ia rilis pada 2025, Baskara menyuarakan solidaritas terhadap Aksi Kamisan dan warga Palestina di Gaza.

Cupin melihat sesuatu yang menarik dari sosok ini. Baskara seolah bergerak di dua oktaf sekaligus, satu untuk perenungan pribadi dan satu lagi untuk seruan publik.

Yang membuat Cupin terpikat bukan hanya keberaniannya, melainkan kesadaran bahwa fenomena ini punya akar yang sangat panjang. Musisi yang menyuarakan pandangan politik bukanlah hal baru di negeri ini.

Ia justru bagian dari sebuah pola yang berulang, seperti oktaf yang kembali ke nada dasar yang sama pada frekuensi berbeda. Cupin menyebut pola itu dalam benaknya sebagai Oktaf Kuasa, sebuah pengulangan relasi antara musisi dan kekuasaan lintas zaman.

Namun, Cupin belum yakin betul bagaimana pola itu bekerja. Apakah keberpihakan seperti yang ditunjukkan Baskara adalah pilihan bebas seorang seniman, ataukah ia justru produk dari iklim politik yang mengelilinginya?

Dan jika benar pola ini berulang, dari mana sesungguhnya oktaf pertama itu berbunyi di sejarah musik Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sejarah yang Berulang di Oktaf Kuasa

Cupin menelusuri peta spektrum politik musik, dan ia memulainya dari Amerika Serikat sebagai pembanding. Di sana, medan musik terbelah pada sumbu kritik melawan patriotisme, dari lagu protes Bob Dylan hingga amarah Rage Against the Machine.

Ironi paling terkenal datang dari lagu “Born in the U.S.A.” karya Bruce Springsteen. Lagu yang sebetulnya getir itu justru kerap disalahpahami sebagai perayaan kebanggaan bendera.

Cupin menyadari bahwa spektrum Indonesia bekerja dengan sumbu yang sedikit berbeda. Di sini, selain sumbu kritik melawan legitimasi, ada pula sumbu yang membentang dari ekspresi sekular hingga kesalehan religius.

Untuk memahami akarnya, Cupin menengok jauh ke masa Hindia Belanda. Ia teringat Wage Rudolf Supratman yang memainkan Indonesia Raya dengan gesekan biola tanpa syair pada Kongres Pemuda II tahun 1928, sebuah siasat agar lolos dari pengawasan aparat kolonial.

Diam pun ternyata bisa menjadi sikap politik yang paling berani. Pemerintah kolonial bahkan melarang lagu itu dinyanyikan di muka umum karena dianggap membangkitkan semangat kemerdekaan.

Lalu datang masa revolusi, ketika hampir seluruh musisi bergerak ke arah yang sama. Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, dan Kusbini menggubah lagu-lagu perjuangan yang membuat gagasan musik netral nyaris kehilangan tempat.

Puncak perdebatan justru muncul pada era Orde Lama. Cupin membaca tentang pertarungan sengit antara Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang mengusung semboyan seni untuk rakyat, melawan para penanda tangan Manifes Kebudayaan yang membela kebebasan kreatif.

Perdebatan itu sebenarnya menggemakan diskusi lama di Eropa. Cupin teringat Jean-Paul Sartre yang dalam bukunya What Is Literature? merumuskan gagasan sastra yang terlibat, bahwa memilih diam terhadap ketidakadilan tetaplah sebuah sikap.

Di seberangnya berdiri doktrin l’art pour l’art atau seni untuk seni, yang diasosiasikan dengan penyair Theophile Gautier. Landasan filosofisnya dapat ditelusuri hingga Immanuel Kant lewat karyanya Critique of the Power of Judgment, yang memuliakan keindahan tanpa kepentingan.

Cupin melihat bahwa perang kebudayaan Orde Lama itu tidak menghasilkan pemenang sejati. Ketika keadaan politik berbalik, logika penekanan yang sama justru berbalik menghantam pihak yang tadinya berkuasa.

Memasuki Orde Baru, negara memilih mengendalikan medan musik lewat pembatasan. Rhoma Irama sempat dicekal tampil di televisi negara selama bertahun-tahun, sementara Iwan Fals menjadi suara kritik sosial yang diawasi dengan ketat.

Cupin mencatat sebuah hukum yang konsisten dari semua era ini. Semakin sempit ruang ekspresi yang tersedia, semakin tersamar dan simbolik bentuk kritik yang muncul.

Pengamatan ini mengingatkan Cupin pada gagasan sosiolog Pierre Bourdieu tentang arena atau medan. Dalam kerangka itu, posisi seorang seniman tidak pernah murni pilihan pribadi, melainkan hasil interaksi dengan struktur kekuasaan di sekelilingnya.

Namun, Cupin bertanya-tanya apakah hukum lama itu masih berlaku di zaman sekarang. Jika dulu negara adalah penentu utama ruang ekspresi, siapakah yang memegang kendali atas oktaf itu hari ini?

Dan bagaimana pula pola Oktaf Kuasa ini berbunyi ketika panggung musik tidak lagi ditentukan oleh sensor, melainkan oleh mesin algoritma?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Oktaf Kuasa di Tangan Algoritma

Cupin kini menyadari bahwa peta lama itu sedang ditulis ulang. Panggung utama musisi bukan lagi radio atau televisi negara, melainkan lini masa TikTok dan Instagram yang digerakkan oleh algoritma.

Di era Reformasi yang terbuka, medan musik tidak lagi terbagi dua, melainkan berpencar ke banyak arah. Ada suara perlawanan seperti Efek Rumah Kaca dan .Feast, ada seniman yang masuk jalur institusi politik, dan ada pula gelombang hijrah yang membawa musisi menjauh dari panggung demi kesalehan.

Di sinilah letak pergeseran besarnya. Kekuasaan yang dulu dipegang negara kini sebagian berpindah ke tangan platform digital dan logika perhatian.

Cupin teringat gagasan Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism, yang menjelaskan bagaimana platform mengubah perhatian manusia menjadi komoditas. Dalam logika ini, sebuah lagu protes bisa viral bukan karena pesannya, melainkan karena potongan lima belas detiknya cocok dengan selera mesin.

Ada pula yang menyebut fenomena ini sebagai budaya keterlibatan, sebagaimana dibahas Henry Jenkins dalam karyanya “Convergence Culture”. Penggemar tidak lagi sekadar mendengar, tetapi ikut memproduksi ulang, memotong, dan menyebarkan makna sebuah karya.

Cupin melihat bahwa hal ini menciptakan peluang sekaligus jebakan. Musisi kini bisa menjangkau jutaan orang tanpa restu lembaga mana pun, tetapi pesan politiknya berisiko tereduksi menjadi tren sesaat yang cepat dilupakan.

Pola serupa terlihat di banyak negara. Di Chile, lagu “Un Violador en Tu Camino” menyebar ke seluruh dunia lewat media sosial, sementara di Korea Selatan kekuatan penggemar digital mampu menggerakkan wacana sosial secara masif.

Cupin memahami bahwa Baskara dan generasinya adalah anak dari zaman ini. Mereka menyalakan oktaf kritik dengan cara yang sama tuanya dengan Supratman, tetapi lewat instrumen yang sepenuhnya baru.

Di titik ini, Cupin merasa lega bahwa iklim keterbukaan hari ini memberi ruang bagi beragam suara untuk hidup berdampingan. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang menyediakan saluran bagi keragaman suara cenderung lebih stabil secara budaya ketimbang yang menutupnya.

Pada akhirnya, Cupin sampai pada sebuah kesimpulan yang tenang. Pertanyaan apakah seni harus politis tidak pernah punya jawaban tunggal, dan barangkali memang tidak perlu diselesaikan sekali untuk selamanya.

Yang berubah dari zaman ke zaman bukanlah jawabannya, melainkan ruang tempat pertanyaan itu boleh diajukan. Oktaf Kuasa terus berbunyi, dari biola Supratman, lewat perang kebudayaan Lekra, hingga distorsi Hindia di layar ponsel kita, dan tugas kita bersama adalah memastikan setiap nada tetap punya panggung untuk berbunyi. (A43)