Nitisemito bangun imperium kretek dan bantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ingat siapa sosok ‘perintis’ Nitisemito?

PinterPolitik.com

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua!” – Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945

Beberapa pekan terakhir, Ryu Kintaro mendadak jadi nama yang akrab di bibir warganet. Ia disorot karena gaya bicara yang meledak-ledak dan klaim sebagai pengusaha muda dengan ambisi besar.

Namun jauh sebelum ada Ryu dan sorotan media sosial, pernah hidup seorang pria dari Kudus yang benar-benar membangun kekayaan dari nol. Namanya Nitisemito, dan ia bukan cuma pengusaha, melainkan sosok penting dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia.

Lahir pada 1874 dengan nama Rusdi, ia berasal dari keluarga sederhana di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah kepala desa, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan religius yang membentuk kepribadian Rusdi sejak kecil.

Rusdi tidak tumbuh di lingkungan serba mudah, tapi sejak remaja sudah menunjukkan semangat berdagang. Pada usia 17 tahun, ia merantau ke Jawa Timur dan mencoba berbagai usaha kecil di Malang dan Mojokerto.

Kegagalan demi kegagalan ia alami, tapi semua itu menjadi bekal untuk membangun ketangguhan mental dan keterampilan dagang. Ia bukan dilahirkan sebagai pengusaha, melainkan dibentuk oleh jalan terjal kehidupan.

Setelah menikah dengan Nasilah, Rusdi mengubah namanya menjadi Nitisemito dan mulai merintis usaha rokok. Sekitar tahun 1906, ia mulai memproduksi kretek bermerek Bal Tiga.

Bal Tiga bukan sekadar rokok, melainkan wujud kreativitas lokal yang memadukan cengkeh dan tembakau menjadi aroma dan rasa yang khas. Produk ini mencerminkan identitas masyarakat Jawa yang penuh inovasi.

Bisnisnya berkembang pesat hingga mencapai puncak pada 1930-an. Saat itu, pabrik Bal Tiga memproduksi hingga 10 juta batang rokok setiap hari dan mempekerjakan lebih dari 10 ribu buruh.

Nitisemito bukan hanya pandai meracik rokok, tapi juga piawai mengelola bisnis. Ia menerapkan sistem pembukuan modern ala Eropa, sebuah langkah yang jarang ditempuh pengusaha bumiputra pada masa kolonial.

Prestasinya mendapat pengakuan dari Ratu Wilhelmina yang memberi julukan “De Kretek Konning” atau Raja Kretek. Penghormatan itu tak sekadar simbolis, melainkan mencerminkan posisi strategis Nitisemito dalam ekonomi kolonial.

Pengakuan tersebut memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat pribumi yang selama ini terpinggirkan dalam dunia usaha. Kretek Nitisemito menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia mampu bersaing dan unggul dengan kekuatannya sendiri.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kretek ke Kemerdekaan

Namun, kiprah Nitisemito tak berhenti pada urusan bisnis. Ia juga memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan Soekarno dan menjadi salah satu penyokong gerakan nasionalis. Bantuan yang ia berikan bersifat rahasia, mulai dari dana hingga penyediaan tempat berlindung bagi para pejuang.

Salah satu villa miliknya di Salatiga kerap digunakan sebagai lokasi pertemuan rahasia. Di tengah situasi genting, rumah dan pabriknya menjadi tempat strategis untuk mendukung gerakan bawah tanah.

Soekarno secara terbuka menyebut nama Nitisemito dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia menghargai kontribusi besar sang Raja Kretek dalam perjuangan ekonomi dan kemerdekaan.

Dengan begitu, Nitisemito bukan hanya tokoh industri tetapi juga bagian penting dari narasi nasionalisme Indonesia. Ia membuktikan bahwa kekuatan ekonomi pribumi dapat berperan dalam merebut kemerdekaan.

Di sisi lain, kretek juga memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Bagi masyarakat Jawa, kretek menjadi bagian dari keseharian dan simbol solidaritas di tengah tekanan kolonial.

Produksi kretek lokal seperti Bal Tiga menciptakan ekosistem kerja yang memberdayakan rakyat kecil. Dalam setiap batang kretek, tersimpan nilai perjuangan dan kemandirian.

Setelah kemerdekaan, nama Nitisemito perlahan tenggelam. Ia tidak tampil sebagai pejabat negara atau tokoh publik di panggung nasional.

Namun warisannya tetap hidup di Kudus dan dunia industri kretek Indonesia. Ia telah meletakkan dasar bagi industri yang kini menyerap jutaan pekerja dan menopang ekonomi daerah.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Legacy of a ‘Perintis’

Kisah Nitisemito tidak hadir di layar digital atau trending topic media sosial. Tapi ia nyata dan membangun semuanya dari bawah dengan cara yang sah dan terukur.

Ia bukan penghibur dunia maya atau pencari sensasi. Ia adalah perintis sejati yang memilih bekerja diam-diam, tapi hasilnya terasa nyata dan berdampak luas.

Dibandingkan dengan kegaduhan yang sering kita lihat hari ini, keteladanan Nitisemito justru makin relevan. Ia membuktikan bahwa membangun dari nol tidak harus dengan drama dan kontroversi.

Yang dibutuhkan adalah visi, keberanian, dan ketekunan jangka panjang. Dalam dirinya, kita bisa melihat bagaimana kekuatan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari perjuangan nasional.

Di tengah kebisingan debat tentang siapa yang pantas disebut perintis, kisah dari Kudus ini seakan menepuk pundak kita. Ia mengingatkan bahwa sejarah memiliki standar yang tak bisa dimanipulasi.

Nitisemito mungkin tidak lagi disebut dalam buku pelajaran secara luas. Tapi setiap kali aroma kretek tercium di warung pinggir jalan, jejaknya kembali hidup. (A43)

PinterPolitik.com

“Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I’m sorry now?” – Justin Bieber, “Sorry” (2015)

Kata maaf adalah kata yang paling mudah digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Saat seseorang selingkuh, misalnya, kata maaf seakan-akan menjadi obat ramuan yang bisa menghapuskan segala rasa sakit yang ada di dalam hati.

Ujung-ujungnya, si dia malah minta putus. “Maaf, perasaanku sudah berubah,” begitu katanya. Sederhana sekali, bukan? Padahal, perihnya hati sulit kita terima. 

Gampangnya sih, si dia bisa langsung saja pergi tanpa harus membawa beban apapun. Terkadang, ini juga sih yang membuat kita akhirnya susah memaafkan dan merelakan kepergiannya.

Nah, kata maaf yang ala kadarnya seperti ini nggak hanya terjadi ketika sebuah hubungan asmara berakhir, melainkan juga hubungan antarnegara – khususnya di antara negara eks-penjajah dan negara atau wilayah bekas jajahannya. 

Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili pemerintah Belanda, menyampaikan permohonan maaf kepada negara bekas jajahan dan wilayah konstituennya – seperti Suriname, Aruba, Curaçao, hingga Indonesia – atas peran Belanda dalam aktivitas perbudakan di masa kolonial sebelum tahun 1863. 

Tapi nih, dalam permintaan maaf tersebut, Belanda tidak mengumumkan rencana reparasi kepada mereka yang terdampak – meskipun kabarnya pemerintah Belanda sudah menyiapkan sejumlah uang sebesar €200 juta (Rp3,1 triliun). Ya, ditunggu ya, Meneer Rutte. Hehe.

Soalnya nih, sejumlah pakar juga menilai kalau hanya kata maaf tidaklah cukup. Bahkan, uang sebesar €200 juta dinilai juga belum bisa menutupi kolonialisme yang terjadi sekitar selama 400 tahun.

Mengacu pada tulisan Borja Martinovic, Karen Freihorst, dan Magdalena Bobowik yang berjudul To Apologize or to Compensate for Colonial Injustices?, keluarga korban terdampak dari ketidakadilan kolonial bisa saja merasa tidak cukup hanya dengan permohonan maaf. Terkadang, reparasi – baik secara emosional maupun finansial – juga dibutuhkan.

Hmm, kalau misalnya Meneer Rutte hanya meminta maaf, bukan nggak mungkin, Belanda ini jadi mirip dengan si dia yang hanya tinggal pergi dengan kata maaf saja. Padahal nih, ya, belum tentu, rasa sakit bisa hilang begitu saja dengan kata maaf.

Nah, tuh, apakah cukup hanya dengan permohonan maaf dari pemerintah Belanda saja? Ataukah perlu reparasi lanjutan – misal dengan kompensasi kepada keluarga korban dan keturunannya? Tentunya, semua kembali kepada keinginan dan kerelaan korban terdampak. (A43)

PinterPolitik.com

“Follow procedure, remember? Oh, wait, you got amnesia” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Masa lalu memang susah dilupakan. Kebanyakan dari kita, entah sengaja atau tidak sengaja, kerap dihantui oleh memori dan kenangan akan peristiwa di masa lampau.

Ingatan soal mantan kekasih misalnya, terkadang membuat kita merasa sedih atau marah. Bukan tidak mungkin kenangan ini memaksa kita untuk mengingat-ingat kembali kesalahan apa yang pernah dibuat.

Atau mungkin, kenangan masa lalu membuat kita menyadari sejauh mana kita telah tumbuh dan mengembangkan diri. Bagaikan tren 10-year-challenge, banyak perubahan terasa telah terjadi hanya melalui bingkai-bingkai foto digital di media sosial.

Mungkin, itulah manfaat yang terbenam di balik kenangan dan memori masa lalu, yakni pembelajaran. Kita boleh dibuat belajar dari diri yang hidup di masa lampau.

Artikel Ravando Lie berikut ini memperlihatkan krusialnya pelajaran sejarah.

Pandemi Flu Spanyol 1918 telah menewaskan 1,5 juta warga Hindia Belanda. Sebabnya? Respons pemerintah lambat, pengambilan kebijakan tak efektif, dan byk orang tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. pic.twitter.com/wLoUBDy80R

— Sylvie Tanaga (陳秀芳) (@SylvieTanaga) March 21, 2020

Bisa jadi, pembelajaran masa lalu inilah yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia kini dalam menghadapi pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19). Pasalnya, tanpa banyak diketahui oleh publik, masyarakat Indonesia dari generasi-generasi lalu telah melewati pengalaman pandemi yang tak kalah menyeramkan.

Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1918 hingga tahun 1920, masyarakat yang tinggal di kepulauan Asia Tenggara yang kini dikenal sebagai Indonesia – dulu Hindia Belanda – telah melalui salah satu pandemi terbesar dalam sejarah, yakni Pandemi Influenza (atau Flu Spanyol) 1918.

Kala itu, banyak warga Hindia Belanda harus meregang nyawa – yakni berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa. Beberapa versi lain juga mengatakan bahwa banyak kematian tak tercatat dalam data.

Estimasi baru yang dibuat oleh Siddharth Chandra – profesor Studi Asia di Michigan State University, Amerika Serikat (AS) bahkan menyebutkan bahwa Hindia Belanda saat itu kehilangan proporsi populasi sebesar 3,7-3,8 persen – yakni sebanyak 4,26 juta hingga 4,37 juta jiwa.

Ravando Lie – kandidat PhD di University of Melbourne – dalam artikel miliknya juga menjelaskan bahwa pandemi kala itu menjadi wabah yang menewaskan banyak orang – dikarenakan minimnya kesiapan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani pandemi influenza. Selain itu, Departemen Kesehatan Hindia Belanda (BDG) juga pada mulanya meremehkan pandemi tersebut sebagai flu biasa.

Apa yang dijelaskan oleh Lie ini sebenarnya terdengar mirip dengan respons yang dimiliki oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kini dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengapa pemerintah tak belajar dari masa lampau ini? Apakah Indonesia tengah mengalami amnesia?

Trauma Kolektif

Ingatan masa lalu ini sebenarnya dapat sedia kala terbenam dalam memori sebuah negara, masyarakat, atau pun bangsa. Tidak menutup kemungkinan memori masa lalu ini turut mengisi diskursus politik dan kebijakan.

Tetap tertanamnya ingatan-ingatan dari masa lampau pada tataran kemasyarakatan ini disebut dengan konsep memori kolektif (collective memory). Konsep memori kolektif ini pertama kali dicetuskan oleh Maurice Halbwachs, seorang filsuf dan ahli sosiologi asal Prancis.

Dalam buku Halbwachs yang berjudul On Collective Memory, dijelaskan bahwa memori kolektif ini terbangun dari konstruksi narasi yang ada di masyarakat. Peristiwa besar biasanya akan tetap tersimpan di benak anggota-anggota kelompok atau masyarakat itu sendiri.

Halbwachs pun mencontohkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di AS dan Prancis, yakni Hari Kemerdekaan AS dan Hari Bastille. Kedua peristiwa besar itu selalu menyalakan memori tertentu bagi masing-masing warga AS dan Prancis.

Memori kolektif terbangun dari konstruksi sosial di masyarakat. Peristiwa besar biasanya akan tetap tersimpan di benak anggota-anggota masyarakat. #COVID-19
Share on X

Lantas, mengapa narasi sejarah dalam memori kolektif ini menjadi penting? Apakah memori benar-benar dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat masa kini?

Tentu, ingatan masa lalu dapat menjadi bagian yang penting dari masa kini. Inilah yang dijelaskan oleh Patrick O’Callaghan – dosen hukum di University College Cork di Irlandia – dalam tulisannya yang berjudul Collective Memory in Law and Policy.

O’Callaghan setidaknya menjelaskan pengaruh memori kolektif dalam kebijakan dengan menggunakan salah satu inflasi terbesar Jerman dalam sejarah pada tahun 1922-1923 yang disebut sebagai Inflasi Besar (the Great Inflation). Inflasi kala itu dinilai telah membawa bencana ekonomi makro bagi Jerman – bahkan memunculkan situasi kondusif bagi lahirnya Nazi di Jerman.

Memori tentang Nazi dan totalitarianisme bagi sebagian besar masyarakat Jerman merupakan trauma masa lalu yang buruk. Selain itu, Inflasi Besar juga dikaitkan dengan kerugian personal yang sangat besar.

Trauma itu tentunya terbawa hingga diskursus pengambilan kebijakan Jerman dan Eropa. Pada akhir abad ke-20, Kanselir Jerman Helmut Kohl menekankan bahwa persyaratan unifikasi antarnegara Eropa di bidang moneter dan ekonomi perlu mengacu pada Kriteria Maastricht yang menjadikan tingkat inflasi tertentu sebagai syaratnya.

Kohl pun menjelaskan bahwa inflasi dapat berpengaruh pada institusi-institusi demokrasi. Maka dari itu, pemerintah Jerman kala itu tidak mau berdiskusi dengan negara-negara Eropa lainnya terkait Kriteria Maastricht.

Bila trauma masa lalu di Jerman ini dapat memengaruhi pemerintahan Kohl, bagaimana dengan ingatan pandemi Hindia Belanda? Apakah trauma masa lampau dapat membantu respons kebijakan dalam menghadapi pandemi?

Amnesia Sosial

Memori dan trauma akan wabah yang pernah terjadi di masa lampau sebenarnya dapat menjadi pembelajaran bagi suatu negara. Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh O’Callaghan sebelumnya, trauma akan bencana masa lalu dapat menciptakan kecemasan tersendiri bagi para pengambil kebijakan.

Mungkin, memori dan trauma akan wabah penyakit menular seperti Covid-19 ini masih jelas teringat di benak para pengambil kebijakan Republik Tiongkok (Taiwan). Pasalnya, negara yang tidak menjadi anggota dari World Health Organization (WHO) itu disebut-sebut berhasil dalam membendung penularan Covid-19 di wilayahnya.

Pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003, sebuah wabah yang juga bermula di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) turut menghantui Taiwan. Kala itu, wabah severe acute respiratory syndrome (SARS) – berdasarkan data milik WHO – menginfeksi sebanyak 346 orang yang mana 37 di antaranya meninggal dunia di negara tersebut.

Rasio fatalitas yang disebabkan oleh SARS di Taiwan mencapai 11 persen. SARS akhirnya membuat pemerintah disibukkan selama kurang lebih empat bulan.

View this post on Instagram

Flu Spanyol, pandemi pada 1918 dianggap paling mematikan dalam sejarah dunia. bagaimanakah flu tersebut berhenti? – #pandemicorona #karantinawilayah #jagajarak #cegahcorona #wabahcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 12:38am PDT

Bukan tidak mungkin pemerintah Taiwan akhirnya belajar dari wabah tersebut. Chan Chang-chuan dari National Taiwan University menyebutkan bahwa negaranya belajar dari pengalaman masa lalu itu.

Kini, Taiwan menjadi salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam menghadapi pandemi Covid-19 meskipun memiliki kedekatan geografis dengan RRT yang menjadi pusat wabah pertama. Jumlah kasus di negara tersebut hingga kini mencapai angka 339 dengan hanya 5 kematian.

Bila Taiwan bisa belajar dari trauma wabah itu, mengapa Indonesia terkesan amnesia terhadap Pandemi 1918? Apakah publik dan pemerintahan Jokowi telah melupakannya?

Bisa jadi, Indonesia sendiri telah mengalami amnesia dan melupakan pengalaman pandemi di masa lalu tersebut. Amnesia inilah yang mungkin dijelaskan oleh Russell Jacoby dalam bukunya yang berjudul Social Amnesia.

Jacoby mendefinisikan amnesia sosial sebagai represi ingatan atas masa lalu yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hilangnya memori dari pikiran masyarakat ini dapat terjadi akibat dinamika sosial dan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

Dalam bukunya, Jacoby menggunakan perspektif Marxisme dalam menjelaskan fenomena amnesia ini. Amnesia sosial ini dapat disebabkan oleh ilusi sosial yang bertujuan untuk menjaga status quo.

Bila kita tilik kembali, bukan tidak mungkin hilangnya memori pandemi pada awal abad ke-20 tersebut disebabkan oleh status quo yang ingin dijaga oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasalnya, mengacu pada tulisan Chandra di awal tulisan, banyak kasus infeksi pada pandemi tersebut tidak terdata dan terlaporkan dengan baik.

Selain itu, bisa jadi, kecenderungan pemerintahan Jokowi di masa kini untuk berfokus pada ekonomi di tengah pandemi Covid-19 turut memengaruhi minimnya memori pandemi tersebut di ingatan masyarakat dan pemerintah sendiri.

Ini boleh jadi berhubungan dengan penjagaan status quo ekonomi oleh pemerintah yang enggan menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) meski penularan terus meningkat di masyarakat.

Namun, kemungkinan-kemungkinan ini belum tentu benar terjadi. Yang jelas, pandemi kala itu sebenarnya dapat menjadi memori dan trauma kolektif yang bisa saja berkontribusi bagi pengambilan kebijakan di masa kini.

Lagi pula, memori buruk di masa lampau selalu bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi diri kita di masa kini. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.