Prabowo berkata kepada Lula bahwa Indonesia memiliki kopi terbaik. Presiden Prabowo melanjutkan legacy hilirisasi kopi Indonesia. Sekarang, Mampukah Indonesia kembali ke filosofi kesejahteraan petaninya?

PinterPolitik.com

Dua abad lalu, Belanda memaksa orang Jawa menanam kopi untuk membangun kota-kota Eropa. Hari ini, kopi yang sama antre panjang di Taipei dan Amsterdam. Yang berubah bukan kopinya, melainkan siapa yang kini menjual cerita dan menikmati nilai tambahnya.

Tahun 1830, Johannes van den Bosch memperkenalkan kebijakan yang dunia kenang sebagai Cultuurstelsel. Setiap keluarga petani Jawa diwajibkan menyisihkan seperlima lahannya untuk ditanami komoditas ekspor pilihan pemerintah kolonial: tebu, nila, dan kopi.

Hasilnya mengesankan dalam logika akuntansi kolonial. Antara 1831 hingga 1877, kas Belanda menerima pemasukan dari Hindia Belanda senilai hampir 800 juta gulden: cukup untuk melunasi utang perang Napoleon, membangun jaringan kereta api, dan membiayai kanal-kanal indah Amsterdam. Kopi Jawa adalah salah satu mesin raksasa di balik kemakmuran itu. Petani yang menanamnya mati kelaparan karena lahan pangan mereka disita paksa.

Hampir dua abad kemudian, di Xinyi District Taipei, 350 orang berdiri antre berjam-jam di depan gerai berwarna coklat pada Sabtu pertama April 2026. Di Amsterdam, kota yang sebagian dibangun dari hasil kopi Jawa itu, sebuah kedai sederhana bernama Toko Kopi TUKU menyambut pengunjung Eropa dengan menu Kopi Susu Tetangga dan aroma gula aren Nusantara.

Tidak ada paksaan. Tidak ada kolonial. Hanya antrian panjang yang sukarela.

Sesuatu yang fundamental telah berbalik.

Dari Tanam Paksa ke Tanam Merek

Kopi masuk Indonesia bukan karena kehendak rakyatnya. Ironi sejarah paling keras: tanaman yang datang sebagai alat penindasan itu akhirnya menjadi identitas nasional paling dicintai. Dan kopi Indonesia sudah mendunia jauh sebelum ada media sosial.

Pada 1970, seorang eksekutif perusahaan yang kelak menjadi Key Coffee Inc. Jepang menerima segenggam biji mentah Toraja sebagai hadiah dan langsung terpikat. Ia lalu mendirikan PT Toarco Jaya pada 1976, dan sejak 1979 kopi Toraja mulai dikirim ke Jepang dengan promosi besar-besaran. Publik Jepang langsung jatuh cinta dan menyebutnya The Queen of Coffee. Hari ini, 32 persen konsumen Jepang menyebut kopi Toraja sebagai single-origin favorit. Blue Bottle Coffee di Amerika menjual edisi khusus biji Toraja seharga 18 hingga 22 dolar per 250 gram. Di Amazon Jerman, ia masuk kategori luxury goods dengan harga tiga kali lipat rata-rata kopi biasa.

Faktanya, Jepang lebih dulu memahami nilai simbolik kopi Indonesia dibanding Indonesia sendiri.

Yang selama ini hilang bukan kualitasnya. Yang hilang adalah narasi kepemilikannya.

Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor keunggulan tanpa mengekspor identitasnya. Kopi Toraja harum di Tokyo, tapi mereknya milik Jepang. Kopi Gayo dikenal di Amsterdam, tapi yang menentukan harganya adalah importir Belanda. Inilah yang dalam teori Prebisch-Singer disebut sebagai jebakan periphery: negara penghasil bahan baku selalu kalah dalam pertukaran nilai dengan negara pengolah produk akhir. Indonesia kaya kualitas, miskin narasi.

Yang Dijual Bukan Kopi, tapi Indonesia

Masuk 2026, sesuatu bergeser secara mendasar.

Kopi Kenangan membuka gerai di Taipei dan langsung viral. Antrian 350 orang per hari di akhir pekan untuk mencicipi kopi susu dengan gula aren membuktikan bahwa brand lokal bisa membangun pengalaman yang bersaing di pasar premium Asia. Toko Kopi TUKU memilih Amsterdam sebagai pintu masuk Eropa. Pilihan itu secara tidak sadar memiliki simbol kota yang dibangun di atas modal kopi Jawa kini menerima kedai kopi Indonesia dengan antrian pengunjung yang penasaran.

Persoalannya, yang sedang dijual Indonesia bukan lagi sekadar biji kopi. Dunia membeli sesuatu yang jauh lebih abstrak: suasana Jakarta, bahasa nongkrong kelas menengah urban, aroma gula aren, dan gagasan tentang Indonesia modern yang selama puluhan tahun kalah dominan dari budaya konsumsi Barat. Inilah soft power dalam pengertian Joseph Nye yang sesungguhnya: membuat orang asing mengonsumsi identitas suatu bangsa secara sukarela, tanpa paksaan, bahkan sambil antre panjang.

Untuk pertama kalinya sejak era kolonial, Indonesia tidak hanya mengekspor kopi, tetapi mulai mengekspor pengalaman dan citra dirinya sendiri. Di titik inilah negara mulai melihat peluang geopolitik yang lebih besar.

Di sinilah Prabowo Subianto menemukan momentum yang ia butuhkan.

Di forum internasional Tokyo, 2025, ia berdiri di hadapan para pemimpin dunia termasuk Presiden Brazil Lula da Silva dan berkata:

 “My coffee is better than yours. I’m sorry, you’re my friend, but my coffee is better.”

Di forum itu, kalimat tersebut terdengar seperti gurauan diplomatik. Tetapi bagi investor dan pelaku bisnis global, pesannya jauh lebih serius: Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjual bahan mentah.

Berbeda dari hilirisasi nikel yang berujung sengketa WTO dengan Uni Eropa, hilirisasi kopi era Prabowo memilih jalur konsensual. Swasta memimpin ekspansi, negara memfasilitasi dan mendiplomasi. Antonio Gramsci menyebut model seperti ini sebagai hegemoni konsensual: pengaruh yang dibangun lewat persetujuan, bukan paksaan.

Ratu Kopi dan Ironi yang Belum Selesai

Di balik keberhasilan itu, ironi paling keras menunggu untuk dihadapi.

Kopi Toraja sudah menjadi The Queen of Coffee di Jepang selama lebih dari empat dekade. Key Coffee menjualnya sebagai luxury goods di seluruh dunia. Namun petani yang memanen biji-biji itu di pegunungan Tana Toraja masih bergulat dengan harga jual yang tidak mencerminkan kemewahan di etalase Tokyo atau Berlin. Dua puluh persen produk berlabel “Toraja” di pasar internasional bahkan diduga campuran biji kualitas rendah yang mencatut nama tanpa memberi satu rupiah pun kepada petani aslinya.

Pola yang sama berulang di Kopi Kenangan: 900 gerai, viral di Taipei, dalam persiapan IPO yang bisa membuat para pendiri dan investornya meraih kekayaan berlipat. Sementara biji kopi yang menjadi fondasi semuanya masih dibeli di kisaran Rp25.000 per kilogram. Petani tidak memiliki saham. Mereka tidak akan mendapat bagian dari perayaan itu. Mereka adalah protagonis dalam narasi hilirisasi, tapi bukan pemegang manfaat sesungguhnya.

Hilirisasi kopi era Prabowo adalah langkah yang benar dan harus didukung. Kopi Kenangan, TUKU, Kopi Toraja via Key Coffee: semua sedang menulis ulang narasi Indonesia di peta global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Masalahnya, ada satu pertanyaan yang tidak boleh berhenti diajukan.

Dulu petani dipaksa menanam kopi agar Amsterdam bisa dibangun. Akan menjadi ironi baru jika, dua abad kemudian, Amsterdam kembali menikmati kopi Indonesia sementara petani yang menanamnya tetap tidak pernah benar-benar naik kelas.

Kalau petani tetap miskin sementara dunia menikmati premium coffee Indonesia, maka apakah yang berubah hanya bentuk kolonialismenya? Hanya waktu yang tahu.. (A99)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #23
PinterPolitik.com

Pada Selasa, 5 Mei 2026, pukul 14:30 WIB, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri di depan kamera dengan senyum lebar dan satu pengakuan: malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Beberapa jam sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama — laju tercepat dalam 3,5 tahun. Purbaya menyatakan Indonesia telah lepas dari “kutukan pertumbuhan 5 persen”. Pada jam yang sama, di pasar valuta asing, rupiah menyentuh 17.443 per dolar Amerika — titik terendah sepanjang sejarahnya.

Yang dirayakan Purbaya bukanlah satu angka. Ia merayakan pergeseran sebuah era. Selama 27 tahun pasca-1998, Indonesia hidup dalam apa yang dapat disebut konsensus stabilitas demokrasi reformasi: disiplin fiskal, keterbukaan modal, pertumbuhan sedang yang stabil. Konsensus itu memberi Indonesia ketenangan — tetapi tidak cukup memberinya pembangunan. Yang sedang dijalani Indonesia hari ini bukan sekadar pergantian menteri atau kebijakan. Indonesia sedang memasuki rezim pembangunan baru: developmental state nasionalisme. Esai ini bukan tentang rupiah. Ia tentang perubahan DNA negara yang sedang berlangsung di hadapan kita.

Pertanyaan strukturalnya berat dan jujur. Selama 27 tahun, Indonesia tumbuh rata-rata 5,1 persen. Korea Selatan tumbuh 8,5 persen selama 30 tahun. Tiongkok 9,5 persen selama 35 tahun. Pada angka-angka itu, generasi datang dan pergi tanpa Indonesia pernah menjadi negara maju. Konsensus pasca-1998 — dengan disiplin Washington sebagai jangkar — memberi Indonesia stabilitas yang nyata. Tetapi stabilitas itu, pada waktu yang sama, adalah plafon. Setiap kali ekonomi mendekati 6 persen, sesuatu di dalam sistem fiskal-moneter menariknya kembali ke 5. Itu bukan kemenangan disiplin. Itu kutukan dengan nama yang lebih sopan. Pemerintahan Prabowo memilih untuk tidak menerima kutukan itu sebagai takdir.

Pilihan ini menempatkan Indonesia pada eksperimen historis yang langka. Park Chung-hee membangun developmental state Korea dengan kontrol penuh atas pers dan oposisi. Deng Xiaoping membangun Tiongkok dengan partai sebagai jangkar tunggal. Mereka tumbuh cepat di lingkungan yang dirancang untuk memungkinkan kecepatan itu. Indonesia 2026 mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba dengan komposisi seperti ini: membangun developmental state di tengah demokrasi yang bising, media sosial 24 jam, oposisi digital yang aktif, dan masyarakat sipil yang jauh lebih cair daripada Korea 1972 atau Tiongkok 1992. Ini bukan eksperimen yang dilakukan rezim ini sendirian; ini eksperimen yang dilakukan Indonesia sebagai bangsa, dengan Prabowo sebagai pelaksana sejarahnya. Apakah itu mungkin, kita semua akan tahu bersama dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pertumbuhan kuartal pertama ditopang empat komponen dengan bobot tidak seimbang. Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 persen, didorong THR, Idul Fitri, dan libur Nyepi. Belanja pemerintah meledak 21,8 persen, sebagian besar dari Program Makan Bergizi Gratis Rp 335 triliun yang menjangkau 82,9 juta penerima — sebuah program yang bila berhasil, akan menjadi fondasi human capital Indonesia satu generasi ke depan. Investasi swasta dan ekspor neto, dua komponen yang akan menentukan apakah pertumbuhan ini struktural atau siklikal, masih datar pada kuartal pertama. Hilirisasi yang diumumkan Prabowo pada 29 April senilai Rp 116 triliun adalah taruhan jangka menengah yang hasilnya baru akan terukur pada 2027 dan setelahnya. Q1 2026 adalah pengumuman bahwa mesin baru telah dinyalakan. Kuartal-kuartal berikutnya akan menentukan apakah mesin itu mampu membawa beban yang dijanjikannya.

Inilah biaya historis yang melekat pada setiap eksperimen pembangunan. Defisit anggaran per 31 Maret sudah mencapai 0,93 persen PDB. Cadangan devisa Maret turun ke titik terendah dalam hampir 2 tahun. Moody’s dan Fitch telah menurunkan prospek peringkat utang Indonesia ke negatif. Pada Juni, lembaga penyusun indeks global akan memutuskan apakah Indonesia tetap pasar berkembang. Setiap satu dolar kenaikan harga minyak menambah Rp 6,8 triliun beban kas negara — dan minyak telah melewati 100 dolar per barel sejak Washington dan Tel Aviv menyerang Teheran pada akhir Februari. Asumsi APBN: 70 dolar dan Rp 16.500. Realitanya: 100 dolar dan 17.443. Tagihan ini akan datang. Pertanyaannya bukan apakah, tetapi bagaimana Indonesia menyiapkan diri untuk menerimanya tanpa kehilangan momentum.

Albert Hirschman pernah menulis bahwa ketika pasar tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya melalui kata-kata, ia berbicara melalui kakinya. Modal asing yang menjauh adalah suara itu. Pada Rabu pagi, sehari setelah Purbaya tidur nyenyak, Bloomberg menerbitkan kabar pendek dari Jakarta. Cap pembelian dolar tunai tanpa dokumen pendukung diturunkan dari USD 50.000 menjadi USD 25.000. Eksportir sumber daya alam diwajibkan menyimpan separuh pendapatan valasnya di bank domestik mulai 1 Juni. Kalimat yang paling mengandung makna pada laporan itu, sederhana dan terselip di tengah, berbunyi: pengumuman dilakukan setelah Gubernur Bank Indonesia bertemu Presiden. Setelah, bukan sebelum. Yang berubah bukan kerangka hukum — tetapi koreografi pengambilan keputusan. Dalam sejarah negara yang sedang membangun ulang dirinya, koordinasi lembaga jarang dirumuskan ulang melalui pengumuman resmi. Ia lebih sering dirumuskan ulang melalui perubahan kebiasaan.

Ibn Khaldun, tujuh abad lalu, mengamati bahwa setiap dinasti membangun kejayaannya dengan menggerakkan basis produktif rakyatnya — dan setiap dinasti juga menanggung biaya transformasi itu. Negara modern tidak lagi mencetak emas dari pajak rakyat. Ia mencetak ruang fiskal dari nilai mata uangnya. Pada akhir 2026, Indonesia akan menghadapi titik kalibrasi. Jika mesin hilirisasi mulai menghasilkan ekspor riil dan momentum belanja terjaga tanpa melanggar plafon defisit, klaim Purbaya akan terbukti sebagai breakthrough generasional. Jika hilirisasi belum menghasilkan dan tekanan eksternal memaksa konsolidasi fiskal, Indonesia akan kembali pada equilibrium yang lebih lambat tetapi lebih aman. Kedua skenario itu sama-sama bagian dari sejarah panjang sebuah bangsa yang sedang menemukan dirinya kembali.

Soemitro Djojohadikusumo, ekonom yang menyaksikan tiga rezim datang dan pergi, menulis sepanjang kariernya tentang perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan adalah angka, dan angka tidak punya memori. Pembangunan adalah kemampuan negara membayar angka itu sambil tetap menjadi negara yang sama. Anaknya, hari ini, sedang menjawab pertanyaan yang dilontarkan Soemitro selama lima dekade kariernya: apakah Indonesia berani melampaui plafonnya? Jawaban itu, untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, telah diberikan dalam tindakan, bukan hanya dalam wacana.

Pada Selasa malam, jauh setelah konferensi pers selesai, Purbaya akhirnya bisa tidur. Kuartal-kuartal berikutnya yang akan menentukan apakah seluruh Indonesia juga bisa. Yang dirayakan pada Selasa pagi bukanlah kemenangan akhir — itu adalah pengumuman bahwa Indonesia telah memilih jalan yang lebih sulit dan lebih besar. Sebab pada akhirnya, setiap eksperimen pembangunan nasional selalu dibayar dalam bentuk yang paling pribadi: harga pangan, nilai tabungan, kecemasan generasi muda, dan kesabaran rakyat biasa. Dan seperti hampir semua transformasi besar dalam sejarah, generasi yang paling menentukan hasil akhirnya sering kali adalah generasi yang bahkan belum ikut mengambil keputusannya.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #18
PinterPolitik.com

Di sebuah pelabuhan kecil, menjelang musim yang tidak menentu, perahu-perahu kembali lebih awal. Layar diturunkan. Tali-tali diikat ganda. Pedagang menutup lapak sebelum hari benar-benar gelap, dan seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya mengapa semua orang terburu-buru pulang. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke ujung dermaga, ke arah satu kapal yang justru sedang memuat — diam-diam, tanpa banyak kata, dengan urutan yang sudah lama direncanakan.

Kapal itu bukan cerita tentang tempat lain. Kapal itu adalah negeri ini.

Laporan terbaru Bank Dunia menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia 2026 ke 4,7 persen — sedikit di atas rata-rata dunia — dan belum setinggi langit yang sedang diukur Jakarta untuk dirinya sendiri. Di hampir semua ibu kota negara berkembang, respons terhadap angka semacam ini sudah baku: rapatkan barisan, potong belanja, tunggu badai berlalu. Jakarta memilih jalan lain. Lebih dari Rp 400 triliun dialokasikan untuk ketahanan energi, hampir Rp 340 triliun untuk pertahanan, dan ratusan triliun lagi untuk hilirisasi yang belum selesai. Bagi mata yang terbiasa membaca neraca, ini terlihat seperti keberanian yang tidak perlu — begitu bisik mereka yang lebih percaya pada spreadsheet daripada pada sejarah. Bagi yang terbiasa membaca sejarah, ini adalah logika yang sudah dipahami oleh setiap pedagang yang pernah membeli gudang di musim paceklik: harga bangunan paling rendah justru ketika dermaga-dermaga masih basah dan langit belum memutuskan warnanya. Ia menjadi paling mahal ketika semua orang sudah kembali berlayar.

Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar belanja besar. Selama setengah abad, dunia hidup di bawah rezim yang tidak tertulis namun rapi disebut petrodollar: simbiosis antara minyak, dolar, dan jaminan keamanan yang dijaga oleh armada bertenaga fosil di selat-selat yang sama. Indonesia pernah berdiri sebentar di panggung itu — sebagai anggota OPEC yang kemudian menjadi importir — sebelum perlahan bergeser ke sayap panggung. Yang dilakukan Prabowo hari ini, jika dilihat dari jarak yang cukup jauh, bukan menambal fiskal atau memperbarui armada. Ia sedang berusaha pindah dari sayap panggung ke kursi pengarah, kali ini bukan dengan minyak, melainkan dengan kombinasi yang lebih baru: nikel, tembaga, dan listrik.

Indonesia memegang sekitar 40 persen cadangan nikel dunia dan hampir 60 persen produksi globalnya. Chile, yang memegang sepertiga cadangan tembaga dunia, sudah mulai bergerak ke arah yang serupa meski dengan langkah yang lebih pelan. Filipina, dengan cadangan nikel terbesar kedua, masih memilih mengekspor bijih mentah. Pertanyaannya bukan apakah tatanan mineral-listrik akan terbentuk. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi arsiteknya. Di sinilah kesalahan paling umum dalam membaca kebijakan Prabowo terjadi: para analis memperlakukan tiga komitmen besarnya — energi, pertahanan, dan hilirisasi — sebagai tiga proyek yang berdiri sendiri, lalu menjumlahkan biayanya dan mengernyitkan dahi. Mereka bukan tiga proyek. Mereka adalah satu rangkaian. Listrik bersih diperlukan untuk melebur nikel dengan biaya rendah dan emisi yang bisa diterima pasar Eropa; nikel yang diolah menghidupkan industri baterai yang menjadi fondasi kemampuan pertahanan modern; pertahanan yang kredibel menjaga jalur di mana mineral itu mengalir ke dunia. Putuskan satu mata rantai, seluruh sistem kehilangan dayanya — dan justru karena itulah rangkaian ini didesain untuk tidak bisa diputus. Tutup rangkaiannya, Indonesia berhenti menjadi tempat yang dilewati dan mulai menjadi tempat yang harus disinggahi.

Selama lima abad, nasib negeri ini ditentukan oleh apakah selat-selatnya terbuka atau tertutup, oleh apakah kapal-kapal datang atau melintas saja. Untuk pertama kalinya, pertanyaannya sedang dibalik. Bukan lagi apakah dunia mau singgah. Melainkan apakah dunia punya pilihan untuk tidak singgah.

Sejarah memiliki lebih banyak catatan tentang pemimpin yang berhasil dengan kalkulasi serupa daripada yang biasa kita akui. Park Chung-hee meluncurkan program industri berat Korea di tengah krisis minyak 1973, ketika seluruh dunia mengatakan Seoul terlalu miskin untuk bermimpi — dua dekade kemudian, POSCO dan Hyundai menjadi nama yang diucapkan di setiap ruang rapat industri dunia. Deng Xiaoping membuka zona ekonomi ketika Tiongkok masih termiskin di Asia; justru karena tidak ada yang percaya, ia mendapatkan mitra dan harga yang tidak akan pernah tersedia di masa percaya diri. Mahathir membangun Petronas dan industri manufaktur Malaysia di tengah jatuhnya harga komoditas, dan dikritik sebagai megalomaniak — sampai tetangganya sendiri mulai mengetuk pintu untuk belajar. Hilirisasi Indonesia adalah kelanjutan logika itu — logika yang oleh Albert Hirschman, ekonom pembangunan kelahiran Berlin, disebut sebagai kaitan ke depan: menggenjot satu sektor yang cukup kuat menarik sektor-sektor lain di belakangnya. Cara pembiayaannya — BUMN, konsorsium multinasional, Danantara — adalah versi tropis dari apa yang Alexander Gerschenkron, sejarawan ekonomi yang meneliti industrialisasi Eropa Timur, sebut keistimewaan negara yang datang belakangan: ia tidak mewarisi infrastruktur usang, dan bisa melompat dengan teknologi termutakhir, lewat negara yang berani memikul risiko yang tak berani diambil pasar.

Tidak ada negara yang selamat dengan menunggu.

Tetapi musuh terbesar setiap kapal besar bukanlah badai di luar. Ia adalah kebocoran kecil di lambung — yang diam-diam mengisi palka dengan air sementara kapten sedang membaca arah angin di haluan. Kebocoran itu datang dari dua arah sekaligus. Yang pertama: lingkaran terdekat presiden — para pembantu, para pemangku jabatan, para penjaga pintu istana yang mengubah kedekatan menjadi transaksi. Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat baru-baru ini bukan sekadar skandal anggaran; mereka adalah sinyal bahwa ada orang-orang di ruang kemudi yang sudah mulai menyisipkan muatan pribadi ke dalam kapal negara, sementara kapten sedang membentangkan peta untuk perjalanan berikutnya. Yang kedua: deep state — para pejabat kementerian dan birokrat karir yang sudah berlayar di kapal ini jauh sebelum Prabowo naik, yang tetap di pos ketika presiden berganti, yang menguasai setiap lorong dan setiap kunci cadangan, dan yang tahu persis bagaimana membuat perintah dari atas tiba di bawah dalam bentuk yang sudah berbeda. Kaisar Yang dari Dinasti Sui membangun Kanal Besar Tiongkok pada abad ketujuh — proyek yang masih mengalirkan air empat belas abad kemudian. Tetapi para pejabat yang mengawasi pembangunannya menyisipkan nama sendiri di antara baris-baris anggaran. Kanal itu abadi. Dinasti yang membangunnya tidak bertahan empat puluh tahun. Lee Kuan Yew memahami paradoks ini lebih awal daripada siapa pun di Asia modern — ia membangun biro antikorupsi sebelum membangun bandara, karena ia tahu: yang meruntuhkan prakarsa besar bukanlah mereka yang menentangnya dari luar, melainkan mereka yang diberi kunci gudang dan diam-diam mengubah mandat negara menjadi jalan pintas pribadi.

Di balik seluruh kalkulasi fiskal itu, ada sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam: sebuah kontrak baru antara pemimpin dan bangsanya. Para populis di banyak negara menjanjikan subsidi dan pajak rendah — janji yang terasa hangat di telapak tangan hari ini tetapi menguap sebelum anak-anak sempat tumbuh. Prabowo memilih membuat janji yang lebih berat dan lebih jujur: kedaulatan energi dan kemampuan pertahanan — sesuatu yang tidak bisa disentuh pemilih besok pagi, tetapi yang akan menentukan apakah cucu mereka masih harus mengantri BBM dari tanker negara lain.

Lima puluh tahun dari sekarang, ketika sejarawan menamai periode ini, mereka mungkin akan menyebutnya Musim Ketika Jakarta Berhenti Menunggu.

Dan di pelabuhan kecil itu, ketika pagi akhirnya tiba, perahu-perahu lain masih terikat di dermaga. Kapal yang dimuat diam-diam sepanjang malam itu telah jauh di tengah laut. Atau, barangkali, itu bukan cerita yang tepat. Kapal itu tidak sedang meninggalkan pelabuhan. Kapal itu sedang menjadikan dirinya pelabuhan. Anak kecil di dermaga itu mungkin tidak akan pernah tahu nama kapal itu. Tetapi ia akan tumbuh besar di sebuah negeri yang memiliki listriknya sendiri, yang tidak perlu mengantri BBM dari tanker asing, dan yang, ketika dunia memilih menarik diri, justru menjadi tempat di mana dunia terpaksa berlabuh.

Itulah, barangkali, definisi paling sederhana dari statecraft. Bukan keberanian yang riuh. Bukan retorika yang berbusa. Melainkan disiplin diam-diam untuk memuat ketika yang lain menurunkan layar, dan berlayar justru di saat dunia memilih menarik diri.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Jangan sampai negara kita malah dikutuk karena kekayaan mineral dan tambangnya serta malah merusak kelestarian dan hubungan sosial kemasyarakatannya.

Share pendapat kalian soal ini ya!

Persoalan riil katanya, jangan jatuh di lubang yang sama berkali-kali plis 

#prabowo #hilirisasi #bahlillahadalia #menteriesdm #kepentinganasing #esdm #nikel #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmmm, the Midas touch in the real world? 

#Jokowi #Bahlil #BahlilLahadalia #Prabowo #PrabowoSubianto #smelter #hilirisasi #Freeport #emas #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

PinterPolitik.com

“Tak perlu ragu lagi. Cukup jalani dan rasakan” – Rizky Febian, “Ragu” (2018)

Rasa ragu memang sulit untuk dijelaskan. Di saat dia menyatakan cinta, misalnya, ada banyak pertimbangan untuk dipikir-pikir kembali untuk memasuki sebuah hubungan.

Mungkin, keraguanlah yang dirasakan oleh kasih Rizky Febian dalam lirik lagunya yang berjudul “Ragu” (2018). Akhirnya, Rizky-pun berusaha meyakinkannya.

Meski begitu, tak jarang, banyak orang akhirnya menghindar apabila menerima pernyataan cinta. Ada yang akhirnya hilang dan menjauh begitu saja – alias ghosting. Ada juga yang akhirnya menjawab dengan kata-kata yang tidak memberikan kepastian – alias ngalor-ngidul.

Namun, buat yang tidak memberikan kepastian, jawaban seperti itu sebenarnya bisa dibilang merupakan jawaban yang mencari aman. Bagaimanapun, jawaban seperti itu tidak menghilangkan kemungkinan akan penerimaan maupun penolakan.

Mungkin, inilah yang dirasakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat akhirnya menulis sebuah surat resmi yang ditujukan kepada calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Pasalnya, dalam surat itu, Biden tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerintahannya memberikan selamat atas terpilihnya Prabowo – meskipun menteri pertahanan (menhan) RI tersebut unggul di hasil hitung cepat (quick count) maupun hasil sementara hitung resmi (real count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Biden hanya mengatakan selamat atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan atas unggulnya Prabowo dalam real count.

Ini berbeda dengan ucapan-ucapan para pemimpin dunia lainnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, misalnya, menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih (president-elect) dalam suratnya.

Senada dengan Erdoğan, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sánchez juga menyebut Prabowo sebagai Presidente electo dalam suratnya. Selain Spanyol dan Turki, PM Britania (Inggris) Raya Rishi Sunak-pun mengucapkan selamat ke Prabowo atas kesuksesannya dalam Pilpres 2024. 

Perbedaan kontras dalam pemilihan kata dan diksi yang disampaikan dalam ucapan selamat ini bukan tidak mungkin mengundang tanya. Mungkinkah Biden ‘setengah hati’ dalam memberikan ucapan selamat kepada Prabowo?

Mengapa Biden harus menggunakan kata-kata yang berbeda – bahkan termasuk yang belakangan dalam memberikan ucapan dibandingkan negara-negara besar lainnya? Apa yang sebenarnya menjadi kepentingan Biden dan AS atas dinamika Pilpres 2024 di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Biden “Main Hati”?

Ternyata, bukan hanya dalam hubungan asmara saja, seseorang bisa bermain hati. Dalam diplomasi, upaya “bermain hati” seperti inipun juga umum dijumpai.

Dalam hubungan asmara, keraguan biasa terjadi bila seseorang dihadapkan dengan dua pilihan orang terkasih. Mungkin, situasinya mirip seperti lagu The Rock yang ditulis oleh Ahmad Dhani yang berjudul “Aku Cinta Kau dan Dia” (2007). 

Situasi yang sama biasa mengikuti kebijakan luar negeri, apalagi kebijakan luar negeri AS. Ini bisa dilihat jelas dalam kebijakan luar negeri Paman Sam terkait Republik China – alias Taiwan.

Taiwan tidak bisa dipungkiri merupakan mitra strategis AS di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, AS-pun membutuhkan Taiwan dengan industri semikonduktornya yang sangat strategis – dibutuhkan dalam banyak manufaktur produk-produk teknologi.

Tidak hanya dalam hal industri dan perdagangan, Taiwan juga dinilai penting secara geostrategis bagi AS. Guna menghalau Republik Rakyat Tiongkok (RRT), AS memiliki strategi yang disebut sebagai strategi rantai pulau (island-chain strategy).

Bila peta Asia Pasifik dibentangkan, rantai pulau-pulau ini akan terlihat. Dari utara menuju selatan, terdapat wilayah atau negara sekutu AS yang siap menghadang pengaruh Tiongkok di Samudra Pasifik, mulai dari Korea Selatan (Korsel), Jepang, Taiwan, hingga Filipina.

Meski Taiwan secara jelas adalah negara sekutu Paman Sam, pemerintah AS tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Tairan adalah sebuah negara. Pasalnya, Tiongkok sendiri mengakui Taiwan sebagia bagian dari integritas wilayah kedaulatannya.

Alhasil, AS kerap kali menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dibilang untuk “bermain hati”. Dalam arti lain, AS ingin menjaga hubungan baiknya dengan Taiwan tanpa harus memperburuk hubungan diplomatiknya dengan negara terbesar di Asia Timur, Tiongkok.

Apa yang dilakukan oleh AS sebenarnya adalah perwujudan sebuah konsep yang disebut oleh Olaf Hoffjan dalam tulisannya yang berjudul “Between Strategic Clarity and Strategic Ambiguity – Oscillating Strategic Communication” dalam Corporate Communications: An International Journal sebagai strategic ambiguity (ambiguitas strategis). Ini adalah sebuah konsep komunikasi strategis – di mana ditujukan untuk mencapai kepentingan tertentu.

Hal yang sama mungkin juga dilakukan Biden dalam ucapan selamatnya kepada Prabowo. Bisa jadi, ada upaya untuk menjaga ambiguitas strategis dalam hubungan AS dan Indonesia.

Secara tidak langsung, AS masih membutuhkan Indonesia dalam kepentingan-kepentingan geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik. Namun, bukan tidak mungkin juga, pemerintah AS memiliki preferensi lain soal dinamika Pilpres 2024 di Indonesia.

Kira-kira, apa yang membuat Biden akhirnya harus menggunakan kata-kata yang berujung pada ambiguitas? Mengapa Biden perlu “bermain hati”?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Cinta Segitiga” Prabowo-Biden?

Biasanya, keraguan menyertai hubungan yang tidak berbalas atau tidak sejalan dengan ekspektasi. Inipun juga berlaku dalam hubungan antarnegara.

Dalam cinta segitiga, biasanya satu orang akan berusaha menjaga hati agar tidak terlalu terlihat berusaha, apalagi ketika orang yang dicintainya mencintai orang lain. Dalam arti lain, banyak ketidakpastian menyertai usaha untuk memenangkan hati orang tersebut.

Dalam hubungan internasional, situasi yang penuh dengan ketidakpastian juga eksis. Apalagi, dalam anarki internasional, tidak ada otoritas atau entitas yang memiliki kekuatan absolut untuk menerapkan keteraturan.

Bayangkan jika AS ingin ‘memenangkan hati’ Indonesia. Ada banyak faktor yang memunculkan ketidakpastian atas hubungan AS dengan negera kepulauan terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Banyak dinamika yang memengaruhi apakah Indonesia mau atau tidak mau melanjutkan ‘hubungan yang lebih jauh’ dengan AS. Salah satunya mungkin adalah ketidakinginan Indonesia untuk terikat dalam ‘hubungan yang lebih jauh’ dengan negara manapun.

Namun, di sisi lain, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Salah satunya adalah besarnya jumlah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari Tiongkok, khususnya di industri nikel.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel dan mensyaratkan agar nikel diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum akhirnya dijual ke luar negeri. Investasi dalam industri pemrosesan nikel ini banyak datang dari Tiongkok.

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), besaran investasi nikel dari Tiongkok dan Hong Kong hanyalah sebesar 5,1 persen. Namun, pada tahun 2022, porsi itu meningkat signifikan hingga 30,1 persen.

Bukan tidak mungkin, ini menjadi alasan AS dan negara-negara Eropa disebut-sebut tidak menyukai kebijakan hilirisasi nikel ala pemerintahan Jokowi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan mengklaim bahwa AS dan Eropa sempat menggunakan International Monetary Fund (IMF) untuk menekan Indonesia agar tidak meneruskan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut lagi, Prabowo adalah salah satu capres yang paling mendorong kebijakan hilirisasi. Selain karena menjargokan diri sebagai capres yang melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, Prabowo dan calon wakil presidennya (cawapres), Gibran Rakabuming Raka, kerap menyebutkan gagasan hilirisasi di banyak kesempatan, mulai saat dari debat capres-cawapres hingga di forum-forum akademik.

Boleh jadi, kebijakan hilirisasi nikel adalah lanjutan dari bagaimana peningkatan investasi Tiongkok dapat terjadi lagi di bawah Prabowo nantinya. Layaknya, hubungan yang penuh dengan ketidakpastian, AS bisa saja berusaha “menjaga hatinya” sendiri dengan tidak mengekspresikan kesukaannya pada Indonesia di masa kini.

Well, pada akhirnya, AS dan Indonesia tampaknya perlu membicarakan lebih lanjut soal hubungan mereka bagaimana. Mungkin, dengan masih berkomunikasi baik dengan Prabowo, ruang bicara akan masa depan keduanya akan tetap terus ada. Bukan begitu? (A43)

Kurang koordinasi atau emang substansinya sukar dipahami ya? 

Dalam debat kedua calon wakil presiden (cawapres) (21/1) semalam, ada perdebatan menarik terkait dengan Lithium Ferro Phosphate (LFP). Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanyakan bagaimana sikap pasangan calon presiden nomor 1 Anies-Muhaimin atau AMIN terhadap potensi nikel Indonesia. 

Saat diberi kesempatan menjawab, alih menjawab pertanyaan Gibran, Muhaimin yang tampaknya kurang paham mengawali jawaban dengan menyinggung etika, dan menekankan sesi debat bukan bermain tebak-tebakan, tapi juga etika dalam berdiskusi soal kebijakan yang berharga.

Kalau menurut kalian gimana terkait debat LFP di antara Cak Imin dan Gibran semalam? Berikan pendapatmu yaa 

#cakimin #gibran #muhaiminiskandar #debatcawapres #cawapres2024 #pilpres2024 #nikel #hilirisasi #lfp #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik

Dan terjadi lagi…? 

Bila mengilas balik pada Pilpres 2019, bisa dibilang Tiongkok menjadi salah satu isu panas yang diperdebatkan – baik di antara para calon dan di publik sendiri. Isu biasanya berpusar pada isu-isu seperti tenaga kerja asing (TKA) hingga dominasi ekonomi Tiongkok.

Namun, isu ini dinilai bisa memanas lagi di Pilpres 2024 – mengingat sejumlah perusahaan Tiongkok menjadi sorotan akibat kecelakaan-kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa. Ada anggapan bahwa perusahaan-perusahaan nikel asal Tiongkok tidak menerapkan keselamatan kerja yang baik.

Belum lagi, beberapa bulan lalu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan bahwa 90 persen nikel Indonesia didominasi oleh Tiongkok sehingga Indonesia hanya mendapatkan sedikit manfaat dari investasi-investasi tersebut.

Hmm, bagaimana menurut kalian? Akankah isu Tiongkok kembali menjadi sorotan publik pada Pilpres kali ini?