SMA 8 Jakarta mana suaranya! 

Semoga memotivasi siswa di SMA lain juga ya untuk berprestasi dan jadi elite negara kelak, membawa perubahan negeri ke arah yang lebih baik pastinya 

#sma8jakarta #herindra #uyakuya #sitinurbayabakar #taufikbasari #agussuparmanto #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pengaruh intelijen ke ranah politik? 

Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Budi Gunawan digantikan M. Herindra yang notabene adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo.

Menariknya, pergantian ini dinilai dipengaruhi dan akan memiliki dampak politik ke relasi Jokowi, Prabowo, Megawati Soekarnoputri, hingga Puan Maharani.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#BIN #prabowo #jokowi #herindra #megawati #budigunawan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya,  hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Saat penerus sepadan sosok Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) terasa cukup sulit ditemukan, munculnya nama Hikmahanto Juwana seolah menjadi jawaban.

Secara sederhana, kapasitas Hikmahanto tampak cukup jelas terlihat dari predikat dan titelnya saat ini, yakni sebagai Profesor sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Hikmahanto juga merupakan pakar hukum dan politik internasional, pertahanan, dan ketahanan nasional.

Dirinya telah malang melintang di pemerintahan sebagai tenaga ahli di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenko Perekonomian, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, BNPT, dan lain sebagainya.

Di tiga edisi pemilihan presiden (pilpres) terakhir, Hikmahanto pun tak pernah absen menjadi moderator maupun panelis debat kandidat pemimpin negeri.

Menariknya, terlepas dari siapa pemenang Pilpres 2024, Hikmahanto kiranya memang sosok paling relevan untuk mengampu posisi yang terakhir kali diisi sosok berlatar belakang sipil, yakni Purnomo Yusgiantoro pada 2009-2014 silam.

Terlebih, jika Presiden ke-8 RI nantinya adalah Prabowo. Mengapa demikian?

Pembuktian Prabowo?

Sejauh ini, nama yang beredar dalam bursa Menhan suksesor Prabowo kebanyakan berlatar belakang militer. Sebut saja Wakil Menhan saat ini Letjen TNI (Purn.) M. Herindra serta sosok right hand man yang selama ini kerap terlihat selalu berada di sisi Prabowo, yakni Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.

Memang, kemampuan dua sosok itu tak bisa dianggap sebelah mata karena memiliki keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, dengan menunjuk Hikmahanto, andai benar-benar menjadi RI-1, Prabowo kiranya akan diuntungkan.

Pertama, tentu untuk terlepas dari stigma jebakan persepsi ksatria militer. Dalam banyak kasus, sosok berlatar belakang serdadu kerap dianggap memiliki kelebihan dibandingkan lainnya, khususnya untuk mengampu jabatan yang berkorelasi langsung dengan militer.

Profesor di Akademi Militer Amerika Serikat (AS) Tom Kolditz dalam publikasinya yang berjudul Why the Military Produces Great Leaders secara tersurat mengejawantahkan postulat itu.

Militer, dalam telaah Kolditz, memiliki bekal inheren yang membuatnya menjadi semacam pemimpin alami. Hal itu karena mereka dididik dalam etos kedisiplinan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tinggi.

Akan tetapi, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah benarkah sosok militer atau berlatar belakang militer selalu lebih baik dibandingkan sipil?

Dalam sebuah penelitian berjudul Comparative Analysis of the Political and Economic Performance of Military and Civilian Regimes, R.D. McKinlay dan A.S. Cohan membandingkan kinerja di bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di antara negara-negara yang “dikelola” militer dan negara-negara yang “dikelola” sipil.

Hasilnya, tidak terdapat banyak perbedaan antara kinerja kedua jenis pemerintahan tersebut.

Temuan McKinlay dan Cohan agaknya menjadi bantahan persepsi inferioritas kepemimpinan dari kalangan sipil. Secara satire, analis militer dan pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengistilahkan persepsi tersebut sebagai mitos kesatria.

Namun, sekali lagi, hal itu tak serta merta “mendegradasi” sosok berlatar belakang militer begitu saja karena mereka pun tentu memiliki kapabilitas tersendiri.

Dengan kata lain, menunjuk Hikmahanto, sebagai sosok berlatar belakang sipil untuk menjadi Menhan, dapat menjadikan Prabowo untuk terlepas dari persepsi kungkungan atau mitos kesatria militer yang selama ini eksis.

Apalagi, Prabowo agaknya akan merengkuh dukungan tersendiri karena selama ini dirinya telanjur dipersepsikan lebih memilih rekan sejawatnya di militer untuk mengampu jabatan strategis di sekitarnya saat menjadi Menhan.

Kedua, dengan menunjuk Hikmahanto yang berlatar belakang sipil sebagai Menhan ke-27, Prabowo agaknya dapat memerankan diri sebagai ideal statesman atau negarawan ideal.

Filsuf Romawi Cicero mengemukakan ideal statesman sebagai konsep yang mewujudkan kebijaksanaan, integritas, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. 

Dalam skenario penunjukan Hikmahanto, pilihan presiden terpilih untuk menunjuk seorang Menhan yang berlatar belakang sipil yang memiliki kredensial mumpuni dalam urusan militer, pertahanan, dan internasional mencerminkan gagasan Cicero dalam memilih pemimpin berdasarkan prestasi dan keahliannya, bukan sekadar penampilan luar atau latar belakangnya.

Selain itu, Cicero juga menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan supremasi hukum. 

Dalam probabilitas skenario kepresidenannya, meski berlatar belakang militer dan menghadapi skeptisisme karena impresi tangan besi dan otoriter, Prabowo berpeluang memulihkan kepercayaan dengan menunjuk yang sosok dengan kemampuan mumpuni, dengan tetap menekankan supremasi sipil.

Hal ini sejalan dengan gagasan Cicero bahwa seorang pemimpin harus menjunjung tinggi prinsip tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ihwal yang kiranya penting dalam dimensi sosiopolitik bagi dukungan terhadap pemerintahan Prabowo ke depan, secara khusus maupun secara luas.

Hikmahanto Bukan Alternatif?

Secara spesifik, Khairul Fahmi menyebut Hikmahanto memang layak untuk dipertimbangkan sebagai kandidat sipil Menhan penerus Prabowo.

Tentu dalam hal ini diharapkan sebagai pilihan utama, bukan alternatif. Cukup mudah untuk menelusuri rekam jejak dan pencapaian Hikmahanto di bidang militer, pertahanan, dan hubungan internasional.

Secara singkat, Hikmahanto sosok yang cukup lengkap secara keilmuan dan pengalaman interaksi yang panjang dengan lingkaran militer. Ihwal yang juga disebut Fahmi sebagai keunggulannya.

Selain itu, secara komunikasi publik dan politik, Hikmahanto juga dinilai lebih unggul dibanding kandidat lainnya.

Kemampuan itu menjadi penting di tengah perdebatan sejauh mana aspek pertahanan dapat dibuka ke publik, sesuatu yang “uniknya” beriringan dengan tuntutan keterbukaan penggunaan anggaran di Medan Merdeka Barat.

Tinggal, tantangan di atas peluang Hikmahanto adalah sejauh mana dirinya mampu mendapatkan respek dan legitimasi, utamanya saat dibandingkan dengan Prabowo yang memang merupakan legenda hidup militer Indonesia.

Kini, diskursus siapa kandidat yang layak menjadi penerus Prabowo sebagai Menhan kiranya akan terus bergulir ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan menang satu putaran di PIlpres 2024, prediksi siapa yang akan mengisi pos-pos strategis dalam kabinet bermunculan. Utamanya, terkait siapa penerus Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu yang muncul setelah Prabowo menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 lalu.

Direktur Eksekutif Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pun menyatakan analisis yang mengarah pada presumsi tersebut saat berkaca pada latar belakang AHY.

Namun, AHY yang pensiun dini dari dinas kemiliteran dengan pangkat mayor bukan satu-satunya yang diprediksi menjadi suksesor Prabowo.

Tiga jenderal, yakni KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wamenhan saat ini Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Wamenhan (2010-2014) Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pesaing AHY dalam bursa dan analisis.

Akan tetapi, di luar itu, analisis nama-nama Menhan RI penerus Prabowo kiranya akan serupa seperti prediksi mengenai siapa saja sosok menteri di kabinet dan pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan, siapa menjadi menteri apa terkadang menjadi tak terduga dan membuat analisis menjadi “sia-sia”.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi?

Hakikat Pos Strategis

Dalam banyak kasus, analisis mengenai prediksi atas keputusan yang bersifat politik dianggap percuma. Proses dan perilaku para aktor politik yang sangat dinamis membuat keputusan strategis terkadang jauh di luar prediksi.

Begitu pula yang terjadi dengan prediksi penentuan menteri. Tak perlu jauh-jauh, Prabowo sebelumnya tak ada dalam meja analisis saat berbicara posisi Menhan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024.

Lobi politik Jokowi yang diterima Prabowo membuat semua analisis dan interpretasi para ahli pun buyar. Tak menutup kemungkinan, turut membuat kecewa kandidat Menhan lain yang sebelumnya diprediksi kuat menjadi penerus Ryamizard Ryacudu.

Di titik ini, pemahaman mengenai mengapa analisis, khususnya dalam politik, terkadang dianggap sia-sia menjadi penting.

Tak dapat dipungkiri, keterbatasan kognisi manusia menjadi pangkal dari persoalan tersebut.

Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus: A Brief History of Tomorrow mengutip hasil penelitian Daniel Kahneman. Harari menjelaskan bahwa kemampuan kognisi manusia sesungguhnya begitu rapuh.

Demi mewujudkan solidaritas serta kebaikan bersama (good will), manusia dituntut menjadi organisme rasional. Itu membuat manusia selalu melakukan kalkulasi terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Secara spesifik, Harari menyoroti insufisiensi kemampuan manusia dalam mengolah pengalaman yang dijadikan acuan dalam memberi penilaian dan membuat sebuah prediksi, analisis, hingga keputusan.

Dalam temuan Kahneman, kognisi manusia nyatanya memiliki kecenderungan untuk mereduksi pengalaman hanya menjadi awal dan akhir.

Hal ini lah yang membuat dalam beberapa kasus, prediksi, analisis, dan keputusan pihak ketiga mengenai dinamika politik yang begitu dinamis seolah menjadi sia-sia.

Selain itu, keputusan politik, termasuk mengenai jabatan strategis seperti Menhan, agaknya dikonklusikan oleh segelintir orang saja. Ihwal yang dapat dipahami melalui konsep smoke-filled room.

Istilah itu dipopulerkan sekitar abad ke-20. Pada masa itu, para politisi kerap berkumpul di ruangan yang dipenuhi asap cerutu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting.

Smoke-filled room digunakan untuk menggambarkan situasi di mana politisi atau individu kuat berkumpul di ruang pribadi tertutup untuk membuat keputusan atau negosiasi penting tanpa intervensi tak perlu atau pengawasan publik.

Hal tersebut agaknya juga relevan untuk menggambarkan perumusan keputusan mengenai posisi dalam kabinet pemerintahan, seperti Menhan yang merupakan pilar triumvirat sebuah negara.

Akan tetapi, manusia mustahil berpikir dan berperilaku rasional setiap waktu. Selain lobi politik tingkat tinggi, kiranya terdapat momen di mana analisis dan interpretasi, baik rasional maupun irasional, yang terkadang turut menjadi pertimbangan para aktor pembuat keputusan.

Berbicara mengenai proyeksi Menhan penerus Prabowo dan saat sampai pada relevansi irasionalitas ini, kembali, AHY tampaknya sangat berpeluang untuk mengampu posisi tersebut.

AHY, Pembuktian Prabowo?

Saat dikalkulasi menggunakan algoritma yang mengacu pada proses politik 2019 lalu, AHY setidaknya di-endorse oleh dua entitas politik yang menariknya, berbeda haluan saat itu.

Adalah Hashim Djojohadikusumo selaku Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang pada April 2019 menyebut bahwa kubunya mempertimbangkan AHY sebagai Menhan apabila porosnya menang.

Sebelumnya, pada pertengahan 2018, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengusulkan nama AHY untuk mengisi kursi Menhan kepada Presiden Jokowi jika kembali terpilih di 2019.

Mengenai latar belakang pendidikan dan kemiliteran, kendati hanya berpangkat mayor, AHY dapat dikatakan memiliki cukup bekal untuk mengampu jabatan politik di pemerintahan perdananya.

Dan saat dikritik karena tanda pangkatnya, preseden di Amerika Serikat (AS) kiranya dapat menjadi sampel sekaligus cerminan untuk membuka kultur baru di tata kelola pertahanan tanah air.

Ya, di tiga pemerintahan terakhir, AS sempat memiliki Secretary of Defense dengan pengalaman militer yang tak sampai jenderal.

Terdapat nama Mark Esper yang terakhir berpangkat letnan kolonel dan mengampu posisi Menhan di era Presiden Donald Trump. Lalu, Menhan era George W. Bush, yakni Donald Rumsfeld yang purna tugas dengan pangkat kapten.

Tak ketinggalan pula nama Charles Timothy  “Chuck” Hagel yang “hanya” bertitel pangkat sersan namun menjadi Secdev di administrasi kepresidenan Barack Obama.

Kendati demikian, kultur pertahanan dan militer Indonesia kiranya masih belum familiar dengan hal tersebut. “Senioritas” dan reputasi tampak masih dipegang mengingat dalam sejarahnya, belum pernah ada nonjenderal atau sosok sipil muda yang salah satu fungsinya adalah mengoordinir empat jenderal bintang empat aktif di Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU.

Selain itu, seorang Menhan juga kerap dikatakan akan selalu dibayangi tarik menarik vested interest atau aktor eksternal (pihak ketiga) dengan kepentingan tertentu. Hal ini terjadi dalam konteks intervensi perumusan kebijakan pertahanan, terutama yang terkait belanja pertahanan.

Tapi, interpretasi dan kalkulasi bisa saja dibalik, saat AHY bukan tidak mungkin mampu untuk menjawab tantangan itu.

AHY pun bisa menjadi pembuktian pamungkas Prabowo mengenai komitmennya memberikan ruang bagi sosok muda, sebagaimana dirinya mempercayakan posisi cawapres kepada Gibran Rakabuming Raka. (J61)