PinterPolitik.com 

Siapa yang tidak setuju belakangan ini situasi geopolitik dunia sedang dalam kondisi yang panas-panasnya?  

Bagaimana tidak, selain dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang belum selesai, berita permainan politik negara besar juga kerap diisi kabar tentang persaingan sengit antara Amerika Serikat (AS) dan negara yang digadang-gadang akan jadi the next superpower, yakni Tiongkok. 

Terbaru, dinamika gontok-gontokkan AS-Tiongkok dikaitkan dengan ‘kemesraan’ Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan negara-negara Timur Tengah (Timteng), khususnya Arab Saudi dan Iran. Hal ini karena Xi berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan AS selama puluhan tahun, yaitu mendamaikan perseteruan “abadi” antara dua negara Islam tersebut. 

Menganalisis fenomena itu, beberapa pengamat internasional menilai bahwa ini adalah bukti nyata Tiongkok mulai berhasil mengejar pengaruh internasional yang sebelumnya didominasi Negeri Paman Sam.  

Namun, indikasi terbesar bangkitnya ambisi Tiongkok sebagai penantang hegemoni AS barangkali adalah hasil pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023. Setelah berbincang secara tertutup, Xi mengatakan pada Putin bahwa akan ada perubahan besar pada dunia yang levelnya mungkin hanya akan terjadi 100 tahun sekali. 

“Mari kita dorong perubahan ini bersama-sama,” kata Xi, yang kemudian dijawab “saya setuju,” oleh Putin.

Meskipun masih tampak seperti pecahan-pecahan puzzle, kita tidak bisa menutupi kecurigaan bahwa Tiongkok sepertinya memang sedang menyiapkan suatu gerakan besar dalam panggung politik internasional. Dugaan besar yang ada di benak semua orang tentu adalah Negeri Tirai Bambu sedang ancang-ancang menggeser AS sebagai hegemon dunia. 

Walau Tiongkok sendiri belum pernah menyebut secara eksplisit mereka akan bertindak demikian, manuver-manuver geopolitik mereka yang secara terang-terangan menantang status quo dunia yang diciptakan AS patut menjadi dasar dugaan kita semua bahwa Xi sepertinya berniat “mengguncang” struktur politik internasional. 

Namun, kalau memang benar, kira-kira mengapa Xi berani bertindak demikian? Selain karena kekuatan ekonomi, bukankah kekuatan terbesar AS, yakni militernya, harusnya mampu menyiutkan mental siapapun yang menentang mereka? Apa yang membuat Xi berani “bangkit”? 

Militer AS Tidak Sekuat yang Dikira? 

Bagi para penganut pandangan realisme, kekuatan keras (hard power) sebuah negara, yang biasanya dicerminkan melalui kapabilitas militernya, adalah hal yang paling penting dalam politik internasional. 

Tidak peduli seberapa intens ketergantungan ekonomi yang dimiliki, jika satu negara memiliki militer yang jauh melampaui negara lain, maka negara itu bisa dan berhak bertindak semaunya. Karena itu, kekuatan militer jadi salah satu faktor penting yang menentukan pengaruh geopolitik sebuah negara. Militer pun bisa jadi semacam deterrence yang bisa membuat negara lain ragu mengganggu negara yang berkapabilitas militer besar. 

Well, pandangan ini kerap jadi argumen utama bagi mereka yang melihat Tiongkok tidak akan bisa menggantikan AS sebagai negara paling kuat di dunia. Akan tetapi, masih bisakah kita benarkan argumen tersebut? 

Lembaga think tank asal AS bernama The Heritage Foundation belakangan ini baru merilis survei penilaian kekuatan militer Negeri Paman Sam dengan laporan berjudul 2023 Index of U.S. Military Strength. Menariknya, laporan tersebut menyimpulkan bahwa militer AS hanya dua pertiga dari ukuran yang seharusnya, mengoperasikan peralatan yang lebih tua dari yang seharusnya, dan dibebani tingkat kesiapan yang lebih bermasalah dari yang seharusnya. 

Jika diukur, kekuatan militer AS memang masih jadi yang paling kuat. Namun, Dakota Wood, salah satu peneliti yang terlibat laporan tersebut, menyebutkan bahwa apa yang dimiliki AS sekarang tidak sesuai dengan potensi ancaman konflik dengan empat negara oposisi AS saat ini, yakni Tiongkok, Rusia, Korea Utara (Korut), dan Iran.  

Sebagai contoh, ia membandingkan kekuatan militer AS ketika masa Perang Dingin dengan sekarang. Ketika Perang Dingin AS memiliki 600 armada laut siap tempur, tapi saat ini militer AS hanya memiliki kurang dari 300 kapal yang siap tempur. Dari segi kualitas tempur, pilot tempur AS saat Perang Dingin memiliki rata-rata jam terbang lebih dari 300 jam per tahun. Saat ini, rata-rata pilot AU AS hanya kurang dari 120 jam. Secara keseluruhan, Wood menyebut kekuatan militer AS menciut lebih dari 50% dibanding tiga dekade lalu. 

Satu catatan menarik lain yang juga perlu jadi perhatian kita adalah besarnya militer AS ketika Perang Dingin adalah untuk menangkal satu oposisi, yaitu Uni Soviet. Kalau saat ini AS terancam memerangi empat negara sekaligus dari berbagai belahan dunia, maka kemungkinan Paman Sam memenangkan perang konvensional bisa jadi sebenarnya sangat kecil. 

Apalagi, kalau kita mengacu pada ranking Global FirePower (GFP), kekuatan militer AS sudah mulai dikalahkan negara-negara lain di beberapa sektor. Armada laut, misalnya, AS hanya menempati posisi keempat, sementara Tiongkok menempati posisi pertama, Rusia kedua, dan Korut ketiga.

Begitu juga dengan kekuatan darat. Potensi personel militer (profesional atau relawan) terbesar dunia dipegang Tiongkok dengan angka yang sangat jomplang, yakni sekitar 762 juta jiwa, sementara potensi personel militer AS hanya 148 juta. Kalau kita argumenkan kekuatan tank, maka AS dengan jumlah tanknya yang 5.500 pun masih kalah jauh dari potensi kekuatan tank Rusia yang berjumlah 12.000.

Bagi sebagian orang, argumen yang bisa membela militer AS mungkin adalah teknologi, dan seperti kata Wood, AS memang memiliki program teknologi militer yang lebih kuat dari negara-negara lain saat ini, termasuk Tiongkok. Akan tetapi, ia juga membuat catatan penting bahwa mayoritas dari program teknologi unggulan AS saat ini hanya dalam tahap pengembangan saja.

Ditambah dengan persoalan penentangan sejumlah senator AS untuk kembangkan program militer, nasib hard power AS di masa depan sesungguhnya berpotensi terancam.

Lantas, mungkinkah hal-hal ini yang membuat Xi semakin berani menentang AS?

Hanya Menunggu Momen Tepat?

Belum lama ini, Direktur Agensi Intelijen Pusat (CIA), William Joseph Burns, mengakui bahwa pengaruh geopolitik AS belakangan melemah. Ia menyoroti perjuangan AS mempertahankan dominasinya selama lebih dari 100 tahun yang sepertinya saat ini mulai terasa dampaknya. Pelemahan ini meliputi beberapa sektor, mulai dari ekonomi, sampai militer.

Karena hal itu, besar dugaannya Xi Jinping pun turut menyadari dan memanfaatkan menyurutnya kekuatan militer AS saat ini. Bisa jadi ini adalah salah satu alasan kuat kenapa Tiongkok belakangan mulai berani menantang hegemoni AS.

Walaupun mungkin Xi tidak berharap untuk membuka sebuah perang besar dengan AS, melemahnya kekuatan militer AS secara otomatis akan memberikan dampak yang besar pada keseimbangan kekuatan di dunia. Akibatnya, akan semakin banyak negara lain yang tidak lagi merasa takut secara berlebihan pada AS, apalagi jika mereka bisa beraliansi dengan sesama penentang hegemon.

Kalau kita kembali merefleksikan semua ini pada teori realisme dari studi hubungan internasional, melemahnya kekuatan militer sebuah negara memang bisa menjadi kesempatan bagi negara lain untuk menaklukannya, terlepas dari apakah akan berujung pada konflik terbuka atau tidak. 

Tiongkok saat ini mungkin hanya memperkuat relasi diplomasi dan ekonominya dengan sejumlah negara. Namun, kita pun perlu menyadari bahwa sebuah aliansi militer yang kuat umumnya dibangun atas kepercayaan politik dan ekonomi yang kuat.

Dalam kata lain, di balik kunjungan-kunjungan dan “silaturahmi” internasional yang saat ini dilakukan Tiongkok, bisa jadi Xi sebenarnya sedang memupuk bibit-bibit politik yang bisa tumbuh menjadi hegemoni Tiongkok nantinya di masa depan, kalau momennya sudah tepat.

Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa saat ini adalah momen yang sangat penting bagi Paman Sam jika mereka ingin mempertahankan gelar sebagai negara adidaya. Jika mereka kebablasan, tatanan dunia yang baru tidak akan jadi imajinasi semata.

Karena, seperti kata sejarawan Yunani kuno, Thucydides: “yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah akan menderita dengan sepantasnya.” (D74)

PinterPolitik.com 

Banyak dari kalian yang mungkin mulai sadar, belakangan ini isu-isu politik internasional sepertinya semakin menjadi buah bibir masyarakat. Mulai dari pandemi Covid-19 yang menuntut perubahan cukup radikal sikap politik dan ekonomi negara-negara, hingga dinamika perang antara Rusia dan Ukraina yang dampaknya membuat para menteri luar negeri menggeleng-gelengkan kepala.  

Namun, ada satu hal menarik yang mulai menjadi tren dari sejumlah isu internasional penting yang belakangan terjadi, yakni peran polisi internasional –yakni Amerika Serikat (AS)- yang semakin dianggap tidak lagi menentukan alur politik internasional. 

Contoh terbaru yang bisa kita refleksikan adalah tentang persoalan produksi minyak Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC). Ketika awal-awal Perang Ukraina, Presiden AS, Joe Biden meminta OPEC meningkatkan produksi minyaknya untuk menangkal embargo minyak yang dijatuhkan dunia pada Rusia. Akan tetapi, OPEC yang secara de facto dipimpin Arab Saudi belakangan justru malah membatasi produksi minyaknya. 

Terkait Perang Ukraina sendiri, banyak kritikus politik di AS yang menyayangkan kegagalan kabinet Biden dalam mencegah meletusnya perang di Ukraina. Anggapan umum yang beredar di sana, kalau AS memang masih menjadi polisi internasional, seharusnya Rusia tidak akan berani menyerang Ukraina yang belakangan terlihat lebih dekat dengan negara-negara Barat.  

Fenomena ini tentu menarik untuk dikaji, apa yang sebenarnya terjadi di balik AS yang semakin terlihat “melemah”? 

Era Unipolarisme Sudah Berakhir? 

Kalau kalian memang mulai merasa pengaruh AS semakin melemah, berlega hatilah, karena itu bukan hanya perasaan kalian saja. 

Dalam sebuah polling yang dilakukan Axios-Ipsos pada tahun 2021, tercatat sebanyak 79 persen warga AS merasa bahwa negaranya sedang dalam kondisi “falling apart”, dalam artian orang-orang itu melihat AS mulai kehilangan digdaya militer, ekonomi, dan geopolitiknya. 

Kemudian, di survei berbeda yang dilakukan Pew Research Center pada tahun 2022, ketika ditanya tentang persaingan antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 47 persen warga AS melihat bahwa negaranya terlihat semakin melemah, sementara 66 persen orang melihat RRT justru tampak semakin kuat. 

Yap, fenomena ini sepertinya memang mulai jadi perhatian orang banyak. Kalau di AS, ide melemahnya negara mereka diberi istilah American decline, dan sebutan itu sudah sering menjadi topik pembicaraan para pengamat politik internasional, bahkan dari kalangan militernya sekalipun.  

Dalam laporan National Defense Strategy tahun 2018, dituliskan secara gamblang bahwa keunggulan militer AS yang sudah berlangsung lama mulai berkurang, khususnya dari aspek teknologi. Contohnya adalah pengumuman jet pembom baru, B-21 Raider, yang jadi jenis pembom baru AS setelah 30 tahun lamanya. Dari pandangan pengembangan teknologi militer, jangka waktu ini dianggap sangat lamban. 

Well, kalau kita coba cari alasan spesifiknya, misteri melemahnya AS sebenarnya masih menjadi teka-teki. Namun, sejarawan Emmanuel Todd pernah mengatakan, ada kemungkinan saat ini AS mengalami sindrom imperium besar yang pernah dialami Kerajaan Inggris dan Kekaisaran Romawi. Sindrom ini bergerak pada logika ironi, di mana semakin luas pengaruh negara di dunia, maka kekuatan riilnya justru semakin melemah. 

Dominion yang besar, seperti yang dimiliki Inggris, Romawi, dan sekarang mungkin AS, membutuhkan biaya pemeliharaan yang luar biasa besarnya, secara finansial maupun politik. Suatu negara hegemon berkewajiban tidak hanya menjaga kestabilan politik dan ekonomi negerinya, tapi juga negara lain karena jika tidak mereka akan lepas dari imperium sang hegemon. 

Ini kemudian berkorelasi dengan tulisan Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation For Itself: Winners and Losers in a G-Zero World, yang berargumen bahwa saat ini sebenarnya tidak ada yang ingin jadi hegemon tunggal karena membutuhkan tenaga dan uang yang banyak untuk mempertahankan kekuatan yang besar. 

Nah, dari pandangan ini, mungkin kita bisa sedikit simpulkan bahwa barangkali salah satu alasan kenapa saat ini AS melemah adalah karena memang mereka sudah mulai kelimpungan menjaga hegemoninya. Di sisi lain, justru ini bisa saja adalah sesuatu yang disengaja, artinya, AS mulai sadar bahwa mungkin di masa depan mereka jangan sampai jadi hegemon tunggal lagi karena ternyata peran itu sangat merugikan.  

Bisa jadi itu juga mengapa sejumlah negara berkembang seperti RRT dan India mulai terlihat menguat, karena mungkin AS memang ingin mereka jadi “big brothers” bagi negara-negara Asia, sehingga AS tidak perlu lagi menghabiskan tenaga dan uang besar untuk membina wilayah tersebut. (D74) 

PinterPolitik.com

Sejak serangan pertama Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, banyak pengamat politik internasional melihat ada faktor Amerika Serikat (AS) di balik semuanya. AS disebut sebagai bagian dari konflik dikarenakan kecenderungan untuk mempertahankan hegemoninya sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia pasca Perang Dingin.

Layaknya polisi dunia, AS tampak sering turun tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi antarnegara. Di antara konflik tersebut, seperti di Vietnam (Vietnam Utara dan Vietnam Selatan), Korea (Korea Selatan dan Korea Utara), perang Teluk (Irak dan Kuwait), hingga Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berlangsung.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, mengatakan AS adalah satu-satunya negara penerima manfaat dari perang Rusia-Ukraina. Indikasinya adalah dorongan AS yang menghimbau banyak negara untuk memberikan sanksi kepada Rusia, mulai dari sektor perbankan, gas, minyak, bahkan pembekuan aset Rusia di luar negeri.

Tak hanya itu, keterlibatannya juga sebagai bagian dari kecenderungan AS mengambil keuntungan atas ketidakstabilan Ukraina agar tidak sampai jatuh ke tangan Rusia. Yang juga dianggap sebagai bentuk mempertahankan dominasi hegemoni AS di dunia internasional, tentunya karena Rusia saat ini juga dianggap ancaman terbesarnya.

Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja, menyebut AS merupakan negara yang sejak memenangkan Perang Dingin dari Uni Soviet, merasa menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Padahal, dunia terus berkembang, politik terus mengalir, dan Uni Soviet yang ketika itu kalah, hari ini menjadi Rusia, yang tidak bisa juga dianggap negara biasa.

Serangan Rusia terhadap Ukraina setidaknya menjadi simbol bahwa saat ini AS tidak bisa menunjukkan kekuasaan tunggalnya secara semena-mena, seperti yang sudah ditunjukkan selama puluhan tahun.

Lantas, seperti  apa sebenarnya cerita di balik hegemoni AS yang saat ini terlihat ditentang oleh Rusia?

Meraba Hegemoni AS

Hegemoni berasal dari istilah Yunani yang mempunyai kesamaan makna dengan konsep dominasi, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara negara dengan kota. Penggunaannya dalam analisis politik terbatas, sampai muncul diskursus intensif dari politisi dan filsuf Italia, Antonio Gramsci.

Antonio Gramsci dalam bukunya Prison Notebooks, mengatakan konsep hegemoni telah digunakan sepanjang sejarah hingga saat ini, di mana konsep ini merujuk pada gagasan adanya dominasi oleh satu kelompok sosial.

Gramsci mendukung konsep ini dengan gagasan munculnya elite baru yang diikuti oleh perubahan kesadaran. Dia beralasan, sebuah kelas yang secara politis dominan sebenarnya tengah mempertahankan dominasi ideologisnya. Hal ini karena kelas yang didominasi menerima kepemimpinan moral dan intelektualnya.

Kelompok yang berkuasa disebut hegemon adalah seseorang atau negara yang memperoleh tingkat persetujuan dari kelompok bawahan. Tidak seperti dalam kasus di mana dominasi memberikan kekuasaannya pada grup bawahan menggunakan kekerasan, hegemoni bertumpu pada penguasaan dengan budaya dan non-militer.

Dalam lintas sejarah, sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat adalah negara hegemon. Pasca Perang Dunia II, AS muncul sebagai satu-satunya negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dominan.

Ketika Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991, hegemoni AS mengalami kesempurnaan. AS duduk di puncak sistem internasional dan tidak memiliki saingan yang berat untuk memperebutkan kepemimpinan global.

AS mampu mendominasi ekonomi pasca Perang Dunia II karena negara-negara lain, seperti Jepang dan negara-negara Eropa sedang mengalami kekalahan dan kesulitan pasca perang sehingga perekonomian mereka memburuk.

Selain mendominasi dari segi ekonomi, AS juga mendominasi dari segi politik dan militer. Dari segi militer, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki teknologi militer yang maju. Kekuatan militer AS juga dapat dilihat dari anggaran dana yang dikeluarkan AS untuk aktivitas militer.

Kekuatan hegemoni AS kini mengalami penurunan akibat Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan militer, politik, dan ekonomi. Perekonomian Amerika Serikat mulai menurun ketika karena melakukan intervensi secara militer.

Perang Iraq, misalnya, diperkirakan menghabiskan sekitar USD 3 triliun. Kerugian ini kemudian ditutup dengan pinjaman-pinjaman dalam rangka memperbaiki sistem finansial mereka.

Ilmuwan politik AS Stephen Walt, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi AS saat ini bukanlah munculnya negara lain yang memiliki kekuatan besar dan merupakan lawan bagi AS, melainkan banyaknya akumulasi utang, mengikisnya infrastruktur, dan ekonomi yang lesu.

Munculnya kekuatan lain di dunia seperti bangkitnya Rusia, Tiongkok, dan India juga dilihat sebagai sandungan besar bagi AS dalam upaya untuk membangun kembali dirinya sebagai kekuatan dunia.

Lantas, apakah munculnya kekuatan baru ini menjadi indikasi meredupnya hegemoni yang telah lama dimiliki oleh AS?

Dominasi Paman SAM Meredup?

Setidaknya sejak era Perang Dingin berakhir, sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia membuka mata dunia atas standar ganda “barat”. Bahkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan tidak berhubungan langsung dengan politik ataupun perang.

Salah satu contohnya, AS mempunyai aturan yang dibuat khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang mempunyai kerja sama pertahanan atau ekonomi dengan Rusia, Iran, serta Korea Utara. Instrumen hukum itu bernama Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Aturan dan sanksi seolah hanya milik AS dan sekutunya di NATO. Membuat banyak negara mulai gerah dan melihat ada yang salah terhadap tatanan dunia yang saat ini dikuasai AS. Sebuah kekuasaan yang mampu untuk menghukum negara yang dianggap berseberangan dengan mereka.

John R. P. French dan Bertram H. Raven dalam tulisannya The Bases of Social Power, memperkenalkan konsep coercive power atau kekuasaan untuk menghukum. Seseorang dikatakan mempunyai coercive power atas orang lain apabila ia mempengaruhi dengan cara mengancam akan mengambil sesuatu atau membuat pihak lain menderita.

Tapi, kelemahannya dan menjadi permasalah lain dari coercive power adalah timbulnya kebencian terhadap pemberi pengaruh dan menghilangkan semangat bekerja sama di bawah ketakutan.

Dalam konteks hegemoni AS, ketika pendulum itu berbalik, semua kekuasaan sekutu yang dipertontonkan dengan “semena-mena” akan menjadi bahan bakar untuk memicu pergerakan balik terhadap sang hegemon.

Menurut French dan Raven, negara-negara yang dikuasai hegemoni AS, mengetahui bahwa Paman Sam sudah menunjukkan ketidakadilan yang sulit diterima. Ketidakadilan adalah kondisi yang paling cepat menuntun kepada kehancuran dan pemberontakan. Mungkin AS sudah menyadari ini, tapi masih terlalu merasa megalomania, sehingga mengabaikan indikasi yang muncul.

Sebagai penutup, sejauh ini Rusia telah memposisikan diri sebagai penentang utama hegemoni AS. Rusia seolah menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau kepada negara-negara lain. Konteksnya akan menjadi semakin menarik apabila Tiongkok segera bergabung. Namun, sejauh yang terlihat, Presiden Tiongkok Xi Jinping masih terlihat menunjukkan sikap dingin. Menarik melihat kelanjutannya. (I76)

PinterPolitik.com

“Kekuatan-kekuatan otoritarian percaya bahwa ini saatnya melawan Amerika Serikat dan membentuk ulang dunia,” – Michael Schuman, Peneliti Senior di Global China Hub

Salah satu sejarawan paling terkenal saat ini, Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21^st  Century memberikan penegasan penting yang sekiranya patut direnungkan. Tulisnya, “Sayangnya, bahkan jika perang tetap menjadi bisnis yang tidak menguntungkan di abad ke-21, itu tidak akan memberi kita jaminan mutlak akan perdamaian. Kita seharusnya tidak meremehkan kebodohan manusia.”

Senada dengan Harari, ilmuwan politik Francis Fukuyama dalam tulisannya 2034 juga memberi penegasan bahwa perang adalah probabilitas yang mungkin untuk terjadi. Bahkan, secara khusus Fukuyama membantah asumsi bahwa perang tidak akan terjadi karena besarnya biaya yang diperlukan.

Fukuyama mencontohkan hal ini ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Menurut Fukuyama, serangan itu berdiri di atas asumsi bahwa AS tidak akan mengambil risiko dan cost besar menyeberangi Laut Pasifik untuk menyerang balik. Namun, seperti yang diketahui, kalkulasi itu keliru besar. AS bahkan mengambil harga besar dan menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Tegas Fukuyama, Jepang terperangkap dalam prediksinya.

Apa yang ditegaskan Fukuyama adalah penantang bagi rasionalitas manusia, khususnya kalkulasi prediksi. Konteks ini yang menjadi jantung buku Nassim Nicholas Taleb yang berjudul The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, yakni manusia kerap merasa mampu memprediksi masa depan. 

Apa yang diwanti-wanti Harari, Fukuyama, hingga Taleb jelas terjadi pada keputusan Vladimir Putin menyerang Ukraina saat ini. Mengejutkan, mungkin begitu pikir berbagai pihak. Bagaimana mungkin, di tengah globalisasi yang membuat ekonomi dunia menjadi begitu terikat, terdapat negara yang mau mendeklarasikan perang berdarah. 

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sampai 3 Maret, sedikitnya 227 warga sipil tewas dan 525 lainnya terluka di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari.

Selain bantahan atas asumsi ketidakmungkinan perang berdarah di era modern, apa lagi yang dapat dimaknai dari invasi Putin ini?

Kalkulasi Putin?

Yuval Noah Harari dalam tulisannya Why Vladimir Putin has already lost this war pada 28 Februari, memberikan penjelasan menarik mengapa Putin melakukan invasi. Menurut Harari, Putin memiliki impian untuk membangun kembali kekaisaran Rusia. 

Sebagai negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet, Ukraina dinilai bukanlah negara yang nyata. Ukraina bukanlah bangsa yang nyata. Penduduk Kyiv, Kharkiv, dan Lviv tengah mendambakan pemerintahan Moskow. 

Menurut Harari, Putin telah bertolak pada asumsi sejarah yang benar-benar keliru. Jika acuannya adalah sejarah, maka legitimasi Ukraina sebenarnya lebih besar karena memiliki sejarah lebih dari seribu tahun. Menurut Harari, Kyiv telah menjadi kota metropolis besar ketika Moskow bahkan belum menjadi sebuah desa. 

Selain bundelan sejarah yang semu, Harari juga memaparkan berbagai kalkulasi Putin, sehingga memutuskan untuk menyerang Ukraina. Pertama, kita semua mengetahui bahwa militer Rusia jelas di atas Ukraina. Rusia memiliki lebih dari 4.100 pesawat, dengan 772 pesawat tempur. Sementara Ukraina hanya memiliki 318 pesawat, dengan hanya 69 pesawat tempur. Kemudian, 12.500 tank Rusia jelas jauh di atas tank Ukraina yang hanya sekitar 2.600 unit. Di atas kertas, ini jelas pertarungan mudah.

Kedua, seperti yang terbukti saat ini, NATO tidak mengirim pasukan untuk membantu Ukraina. Menurut Harari, Putin sangat paham bahwa Eropa memiliki ketergantungan pada minyak dan gas Rusia. Mengacu pada data Directorate-General for Energy EU, Rusia memasok 41 persen gas di Uni Eropa. 

50 persen kebutuhan gas dan batu bara Jerman datang dari Rusia. Dan sekitar 30 persen kebutuhan minyak Jerman juga dipenuhi oleh Rusia. Disebutkan, Eropa kini mengalami kenaikan harga sumber energi menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Harari, dengan ketergantungan itu, Putin percaya Uni Eropa tidak akan memberikan sanksi keras ke Rusia. 

Selain alasan-alasan yang disebutkan Harari, ada lagi satu poin yang harus diperhatikan, di mana Amerika Serikat saat ini? Bukankah AS telah menjadi polisi dunia sejak Perang Dunia II dan Perang Dingin? Di mana Paman Sam si polisi dunia?

AS Melemah?

Michael Beckley dalam tulisannya Enemies of My Enemy memberikan jawaban penting. Menurutnya, setelah menjadi kekuatan utama dan penjaga liberalisme sejak Perang Dingin, saat ini hegemoni AS tengah mendapat tantangan hebat seiring dengan kebangkitan luar biasa ekonomi Tiongkok.

Kendati pada 2021 produk domestik bruto (PDB) AS masih di atas Tiongkok (US$ 16,9 triliun banding US$ 22,9 triliun), menurut lembaga think tank asal Inggris, Center for Economics and Business Research (CEBR), PDB Tiongkok akan melampaui AS pada tahun 2031. PDB Tiongkok ditaksir mencapai US$ 27,5 triliun, sementara AS hanya sebesar US$ 25,9 triliun.

Seperti pernyataan Michael Schuman di awal tulisan, kekuatan-kekuatan otoritarian, seperti Tiongkok dan Rusia, percaya bahwa ini adalah waktunya untuk melawan AS dan membentuk ulang dunia. Bhadrakumar dalam tulisannya Biden actually wants to engage Russia and China juga menyebutkan, dengan melemahnya posisi AS di tatanan global, Tiongkok dan Rusia tidak lagi menganggap Paman Sam memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka dari posisi yang kuat.

Anasir-anasir di atas selaras dengan salah satu teori hubungan internasional yang disebut dengan hegemonic stability theory (HST). Teori ini menunjukkan bahwa sistem internasional akan lebih mungkin untuk tetap stabil ketika terdapat satu negara yang menjadi kekuatan dominan yang disebut hegemon. Pembuktian teori ini misalnya dirujuk pada meletusnya Perang Dunia II akibat hegemoni Britania Raya yang melemah. 

Charles P. Kindleberger dalam bukunya The World in Depression: 1929-1939 juga menyebutkan, kekacauan ekonomi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II disebabkan karena tidak adanya negara yang berperan sebagai pemimpin dunia dengan ekonomi dominan. 

Mengacu pada HST, pecahnya perang di Ukraina tampaknya disebabkan oleh melemahnya peran AS sebagai hegemon. Hal ini pula yang membuat Michael Beckley menulis, bahwa AS perlu mendeklarasikan dan menunjukkan kembali dirinya sebagai penjaga tatanan global.

Lantas, apakah AS mampu kembali menjadi hegemon dan mengakhiri invasi Rusia?

Biden Terlalu Tua?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat fenomena politik penting yang terjadi pada Perang Dunia II. Saat itu, berbagai pihak mengkritik pendekatan lunak Perdana Menteri Britania Raya Neville Chamberlain terhadap Adolf Hitler. Ini kemudian mendorong Winston Churchill untuk terpilih sebagai Perdana Menteri karena dinilai memiliki karakter kuat yang tepat untuk menghadapi ancaman invasi Hitler.

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace juga menjelaskan fenomena tersebut. Menurut Morgenthau, Chamberlain memiliki motif yang baik dengan bersikap lunak terhadap Hitler untuk menghindari letusan Perang Dunia II.

Namun, seperti yang dicatat sejarah, langkah lunak Chamberlain justru membuat Hitler yakin untuk melakukan invasi. Sementara Churchill, meskipun motifnya tidak sebaik Chamberlain, ketegasannya dengan jelas merupakan langkah penting dalam menekan ambisi invasi Jerman Nazi.

Dengan demikian, ada satu poin penting yang harus dipahami. Pada situasi genting seperti saat ini, AS tampaknya membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter seperti Winston Churchill. Sejauh ini, meskipun kerap memberi ancaman sanksi, Presiden AS Joe Biden terlihat hanya bermain kata-kata. Bahkan dalam berbagai keterangannya, Biden menyebut AS tidak akan menurunkan prajuritnya untuk membantu Ukraina.

Sebagai penutup, mungkin dapat disimpulkan, jika AS ingin mengembalikan statusnya sebagai pemimpin dan polisi dunia, serta mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina, ketegasan Biden sekiranya menjadi faktor yang begitu penting. 

Melihat retorika-retorika kedamaian yang disampaikan Biden selama ini, politisi Partai Demokrat itu mungkin sudah “terlalu tua” dalam menangani ketegangan internasional saat ini. Namun tentu harapannya, kesimpulan tulisan ini tidak menjadi kenyataannya. (R53)