Pembahasan soal penerapan sistem proporsional tertutup di Pileg 2024 tengah hangat dibicarakan. Jika diberlakukan, pada Pileg 2024 pemilih tidak mencoblos caleg, melainkan partai politik. Nantinya, partai politik yang memenuhi ambas batas suara yang menentukan kadernya untuk masuk ke DPR.

Sistem proporsional tertutup pernah diberlakukan pada era Orde Baru, dan diubah pada Pemilu 2004. Sistem proporsional tertutup memantik perdebatan setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengusulkannya pada Oktober 2022. Sejauh ini, PDIP terlihat mendukung pemilu menerapkan proporsional tertutup. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, ini dapat menekan kecurangan dan biaya pemilu. 

KPU mengatakan pemerintah telah menyetujui kenaikan honor badan ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024, naik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam maupun luar negeri.  Pada edisi sebelumnya, KPPS menjadi sorotan setelah ratusan anggotanya meninggal dunia yang mayoritas diakibatkan kelelahan.

Berikut ini rincian kenaikan honor badan ad hoc Pemilu dan Pilkada 2024

1. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)

Pemilu: Rp1 juta, Pilkada: Rp1 juta

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

a. Ketua

Pemilu: Rp1,2 juta, Pilkada: Rp 900 ribu

b. Anggota

Pemilu: Rp1,1 juta, Pilkada: Rp850 ribu

c. Satlinmas

Pemilu:Rp700 ribu, Pilkada: Rp650 ribu

3. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)

a. Ketua: Rp8,4 juta

b. Anggota: Rp8 juta

c. Sekretaris: Rp7 juta

d. Pelaksana: Rp6,5 juta

4. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) LN

Rp6,5 juta

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

a. Ketua: Rp6,5 juta

b. Anggota: Rp6 juta

c. Satlinmas LN: Rp4,5 juta