Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di menit krusial, Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons dua isu penting, yakni vonis “agak laen” kasus korupsi timah dan menegaskan kebijakan pemberlakuan PPN 12 persen. Hal itu agaknya sedikit mengurangi tekanan psikologis kolektif rakyat +62 dalam dimensi sosial, ekonomi, hingga poliik jelang pergantian tahun yang dinilai nyaris berada di titik nadir dan bisa saja menjadi pangkal instabilitas.

PinterPolitik.com

Saat menyinggung bahwa rakyat di “pinggir jalan” yang tak abai dengan vonis ringan koruptor kasus timah, Presiden Prabowo Subianto tentu sangat memahami bahwa diskursus media massa & media sosial tentang isu politik-pemerintahan dan penegakan hukum sangat memengaruhi perspektif publik yang muaranya pada stabilitas negara.

Ya, jelang tutup tahun 2024, rakyat Indonesia dengan akses informasinya masing-masing, dibuat meng-“hadeh” karena beberapa isu lintas dimensi, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pemerintaan.

Setelah tak bisa melupakan begitu saja residu politik-hukum yang membentuk hasil Pemilu & Pilpres 2024, publik ditimipa beban psikologis dalam kehidupan sosial, politik, berbangsa, dan bernegara dengan wacana yang bertendensi minor.

Dari banyaknya isu yang berkelindan, isu pertama yang cukup mengganggu adalah drama penegakan hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Hasto dan PDIP mengklaim penetapan itu sebagai kriminalisasi dan memberikan gestur perlawanan dengan klaim kepemilikan bukti skandal para elite politik yang bahkan disebut lebih buruk dari Skandal Watergate di Amerika Serikat.

Selain isu dimensi politik Hasto yang jamak dikaitkan dengan konflik Joko Widodo dan PDIP,  isu penegakan hukum juga membuat geleng-geleng kepala dan tertanam di benak rakyat Indonesia.

Itu setelah hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis sangat-sangat ringan Harvey Moeis, koruptor rasuah timah yang meski tak secara harfiah, telah mengakibatkan kerugian senilai Rp300 triliun.

Ironisnya, sehari setelah pidato Presiden Prabowo yang menyentil hakim, meminta Jaksa Agung dan Kejaksaan untuk banding, serta menyoroti lapas mewah koruptor kelas kakap, vonis “ngawur” diulangi jajaran hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Rianto Adam Pontoh.

Tak hanya itu, kebijakan PPN 12% pun menjadi salah satu yang sangat disorot karena memengaruhi hajat hidup orang banyak dan semakin membebani masyarakat, baik secara konkret maupun tekanan psikologis menuju tahun 2025 dan di awal momen penting pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bernadya bilang “untungnya..”, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penegasan bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang daftarnya telah beredar di media massa dan media sosial. Menariknya, hal itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan 1 Januari 2025.

Kendati dipertanyakan teknis implementasinya apakah akan benar demikian karena hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang wajib DPR untuk revisi atau pembatalannya, pidato Presiden Prabowo kiranya harus tetap menjadi salah satu acuan utama kebijakan.

Isu-isu yang membebani rakyat dan sekali lagi, bisa saja memantik instabilitas itu kemudian membuka ruang interpretasi untuk memaknai lebih dalam hakikat sistem politik Indonesia dan implikasi penerapan serta relevansinya kini dan di masa depan.

Bagian Dari Siklus?

Beberapa realita yang terjadi dan disebutkan di atas akan tercatat dalam dinamika perjalanan bangsa di tahun 2024. Permasalahan yang seolah laten selama dua dekade lebih pasca Reformasi membuat diskursus menarik turut mengemuka.

Hal itu tak lain mengenai esensi demokrasi seperti apa yang sebenarnya akan, setidaknya, meninimalisir permasalahan mendasar seperti korupsi, ketimpangan kapital, oligarki, hingga formula terbaik dalam mengelola perjalanan negeri yang pada 2045 akan mencapai usia emas.

Presiden Prabowo pernah menyiratkan bahwa tidak semua variabel yang tertulis dalam hakikat politik demokrasi tepat diaktualisasikan semua negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun pernah menyebut “demokrasi khas Indonesia” yang memiliki karakteristiknya sendiri sesuai dengan kondisi dan musyawarah mufakat dalam kehidupan berpolitik, pemerintah, berbangsa, dan bernegara.

Bagaimanapun, membayangkan kondisi demokrasi Indonesia yang ideal 100 persen pasti mustahil dan utopis. Saat berbicara sistem yang tepat agar tak terjadi gejolak yang mendistorsi stabilitas politik dan membebani psikis rakyat, mau tak mau akan mempertemukan berbagai variabel, hingga yang spesifik seperti moral dan integritas setiap individu di dalamnya.

Satu hal yang juga terkait dan dikaitkan dalam diskursus ini adalah pernyataan Prabowo di masa lalu mengenai Indonesia bisa saja bubar pada tahun 2030 karena berbagai hal kritis yang seolah kian terasa.

Satu postulat relevan hadir dari cendekiawan Skotlandia, Alexander Tytler. Bahkan, sosok yang juga Professor Universal History serta Greek and Roman Antiquities di University of Edinburgh itu mengatakan demokrasi hanya bertahan 200 tahun.

Tytler mengemukakan teori bahwa demokrasi memiliki siklus alami menuju kemerosotan. Berdasarkan studinya atas berbagai peradaban, ia menyimpulkan bahwa demokrasi berevolusi dari kebajikan menuju korupsi, hingga akhirnya runtuh atau “runtuh”.

Contohnya, di Yunani kuno, semangat patriotisme dan kebebasan secara bertahap terkikis seiring kemajuan bangsa dalam kekuasaan. Tytler percaya demokrasi murni adalah “teori utopis” yang tidak mungkin eksis karena bergantung pada kebajikan sempurna warga negaranya.

Tanpa kebajikan tersebut, demokrasi akan merosot menjadi bentuk pemerintahan yang lebih buruk, serupa dengan monarki atau oligarki. Ia juga menyoroti bahwa pemilih dalam demokrasi seringkali terpengaruh oleh korupsi dan suap, sementara pemimpin yang terpilih kerap tidak lagi bertindak demi rakyat.

Menurut Tytler, demokrasi cenderung berakhir akibat kebijakan moneter yang buruk. Ia menulis bahwa mayoritas pemilih selalu mendukung kandidat yang menjanjikan manfaat terbesar. Hal ini menyebabkan kebijakan fiskal yang longgar serta tak dimanfaatkan dengan semestinya hingga perilaku korup di berbagai lini dan level yang akhirnya memicu runtuhnya demokrasi dan munculnya kediktatoran.

Tytler menggambarkan proses ini melalui “Siklus Tytler,” yang biasanya berlangsung sekitar 200 tahun. Siklus ini melibatkan serangkaian tahap, mulai dari perbudakan menuju iman spiritual, keberanian, kebebasan, kelimpahan, keegoisan, kepuasan diri, apatisme, ketergantungan, dan kembali ke perbudakan, baik secara harfiah maupun tidak.

Siklus dimulai dengan budaya yang berada di bawah perbudakan, seperti masa kolonial Amerika. Setelah revolusi, kebebasan tercapai, diikuti oleh kelimpahan yang membawa kemakmuran.

Namun, Tytler menekankan bahwa kekayaan justru melemahkan rakyat dengan mengurangi kebajikan heroik mereka. Ketika keegoisan dan kepuasan diri tumbuh, apatisme terhadap sistem dan sesama menjadi umum. Kondisi ini memungkinkan tirani mengambil alih, mengembalikan peradaban ke perbudakan atau perbudakan modern.

Teori Tytler menggarisbawahi bahwa demokrasi rentan berubah menjadi tirani, pandangan yang juga didukung oleh Aristoteles. Pertanyaannya, apakah teori ini berlaku universal? Dan di mana posisi demokrasi Indonesia saat ini dalam siklus tersebut? Bukankah demokrasi baru seumur jagung?

Tentu hanya waktu yang akan menjawabnya secara pasti. Namun yang jelas, semua akan dipengaruhi oleh kepemimpinan wes wayahe seorang nasionalis sejati dalam diri Prabowo serta bagaimana dirinya sebagai legenda hidup bangsa menavigasi interaksi dan intrik politik di dalamnya.

Prabowo Adalah Kunci?

Siklus politik membentuk segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk konstruksi interaksi di antara para aktornya.

Skandal para elite politik Indonesia yang diklaim secara gamblang oleh PDIP kiranya mengafirmasi kebobrokan yang selama ini menjadi rahasia umum, terlepas dari derajat kebenaran dan bagaimana pembuktiannya secara konkret.

Terkait hal tersebut, salah satu sosok yang cukup berani dan menjadi anomali pasca Reformasi adalah putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yakni Kunto Arief Wibowo.

Bagaimana tidak, berstatus aktif sebagai prajurit angkatan bersenjata yang telah disepakati “haram” mencampuri ranah politik, Kunto justru menunjukkan keberanian dengan menyuarakan “aspirasi dari barak”.

Di tengah dinamika politik menuju Pemilu dan Pilpres 2024, Kunto mempublikasikan artikel berjudul Etika Menuju 2024  pada 10 April 2023 di kolom Kompas yang berisi kritikan terhadap partai politik yang secara formal dapat mengelola komunikasi politik di ruang demokrasi.

Dalam telaah Kunto, peran tersebut belum sepenuhnya ditunaikan oleh partai politik dengan jamaknya provokasi serta komunikasi politik yang memprovokasi dan justru memantik ancaman bagi keutuhan bangsa hingga pertahanan dan keamanan negara.

Seolah memberikan ultimatum, yakni jika ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, Kunto mengatakan TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi.

Kunto yang kala itu merupakan Pangdam III Siliwangi berpangkat Mayor Jenderal, kiranya mengetahui konsekuensi atas ekspresi keresahannya. Benar saja, rahasia umum lain bahwa rotasi dan promosi jenderal bersifat politis membawa Kunto diparkir sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI-AD sebelum digeser sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas.

Kunto yang dikenal berprestasi namun bersahaja serta memiliki citra sebagai jenderal merakyat baru bernasib baik di era Presiden Prabowo. Pada rotasi perwira tinggi perdana administrasi Prabowo-Gibran, dirinya dipromosikan menjadi Komandan Kogabwilhan I sekaligus naik pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal).

Kembali, esensi beban dan keresahan psikis yang bahkan telah ditunjukkan oleh seorang perwira aktif TNI mengindikasikan bahwa interaksi politik yang bermuara pada berbagai hal termasuk kebijakan yang langsung berdampak kepada rakyat agaknya cukup mengkhawatirkan.

Di titik ini, Presiden Prabowo sangat diharapkan dapat memperbaiki kondisi kritis kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan rakyat, wajib menempatkan diri dalam posisi percaya, mengawal, dan mengkritisi saat para aktor dan elite bersikap ugal-ugalan dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara. (J61)

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), isu akan adanya menteri lain yang akan menyusul untuk mundur kembali mencuat. Hal ini disinyalir sebagai upaya mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com 

Pasca mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), membuat berkembangnya isu kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi solid kembali mengemuka. 

Hal itu disebabkan oleh “gosip” mengenai keinginan menteri lain untuk mengajukan pengunduran diri. 

Salah satu menteri yang santer disebut siap untuk mengundurkan diri adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani pertama kali muncul disebut oleh ekonom senior Faisal Basri. 

Pada 18 Januari 2024 lalu, Faisal Basri menyebut Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang paling siap untuk mundur dari kabinet setelah merasa situasi kabinet tak lagi kondusif jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, Sri Mulyani membantah isu itu saat dikonfirmasi awak media dengan mengatakan jika dirinya akan tetap fokus untuk bekerja sebagai Menkeu. 

Kini, pasca mundurnya Mahfud, isu itu kembali muncul menerpa mantan Managing Director World Bank itu. 

Presiden Jokowi pun telah membantah isu adanya menteri yang akan menyusul Mahfud untuk mengundurkan diri. 

Menurut Presiden Jokowi, para menteri tetap bekerja seperti biasa mengikuti agenda masing-masing. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut isu ada menteri yang tidak nyaman dengan suasana kabinet sebagai hal yang biasa. 

Lalu, jika Presiden Jokowi merasa para menteri tetap bekerja biasa saja, mengapa isu mundurnya Sri Mulyani kembali muncul pasca hengkangnya Mahfud dari kabinet? 

Sebuah Upaya Delegitimasi? 

Jika benar apa yang dikatakan Presiden Jokowi terkait kabinetnya masih solid, munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya memiliki maksud tertentu. 

Isu ini kiranya semakin diperkeruh oleh pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada 30 Januari 2024 lalu, yang menyebut banyak menteri akan mengundurkan diri karena adanya ketidakharmonisan dalam kabinet. 

Menurut Hasto, hal ini diceritakan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang merasa sudah tidak nyaman berada di kabinet Presiden Jokowi. 

Hal ini kiranya dipengaruhi karena adanya indikasi ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dengan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Melihat runutan kronologi munculnya isu mundurnya beberapa menteri, termasuk Sri Mulyani kiranya memiliki suatu maksud tertentu. Terlebih, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu yang merupakan salah satu posisi vital dalam sebuah kabinet. 

Dengan isu mundurnya Sri Mulyani membuat kabinet pemerintahan Jokowi kini seakan adanya “circle dalam circle” di kabinet Jokowi. 

Fenomena “circle dalam circle” ini tidak hanya menciptakan dinamika politik internal yang kompleks, tetapi juga berpotensi memiliki dampak terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 

Ketika para menteri lebih fokus pada persaingan politik internal dan mempertahankan kepentingan kelompoknya masing-masing, hal ini dapat mengganggu koordinasi dan kerja sama di antara mereka.  

Selain itu, fenomena ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada kebijakan publik dan stabilitas negara secara keseluruhan. 

Kabinet yang terbagi-bagi dalam “circle dalam circle” mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang efektif dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik. 

Melihat hal ini, kiranya strategi Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War sedang terlihat dilakukan oleh pihak yang selalu menggemborkan isu ini. Strategi yang dimaksud adalah taktik berperang untuk mengurangi kekuatan musuh. 

Di era Sun Tzu, taktik ini digunakan dengan cara mencuri logistik musuh, seperti kuda dan bahan makanan. 

Berkaca dari strategi perang yang dikemukakan Sun Tzu, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu kiranya dapat dianalogikan sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki Jokowi dalam kabinetnya. 

Dengan segudang pengalamannya, tampaknya wajar jika Sri Mulyani merupakan salah satu menteri andalan Jokowi. Jika, benar Sri Mulyani mengundurkan diri, jelas ini akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi. 

Secara tidak langsung, efek mundurnya Sri Mulyani tampaknya akan berpengaruh kepada paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Meskipun Jokowi belum secara resmi mendukung Prabowo-Gibran, tapi adanya indikasi untuk mengarah kesana sudah telihat. 

Munculnya isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet tampaknya adalah salah satu taktik dari lawan politik Jokowi sebagai upaya mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. 

Taktik serupa kiranya pernah dilakukan di Indonesia saat akhir masa jabatan Presiden ke-2 Soeharto saat krisis ekonomi terjadi tahun 1998 lalu. 

Saat itu, 14 menteri Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri secara bersama pada 16 Maret 1998 dan membuat instabilitas politik karena tidak adanya lagi legitimasi pemerintahan Soeharto sehingga menyebabkan adanya peristiwa reformasi. 

Lantas, jika benar Sri Mulyani akan mundur sebagai Menkeu, motivasi apa yang hendak dicapai Sri Mulyani? Serta, apakah mundurnya Sri Mulyani dapat berdampak signifikan terhadap pemerintahan Jokowi? 

Sri Mulyani “Kuncian” Jokowi? 

Meskipun kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu sudah dibantah oleh Presiden Jokowi dan Sri Mulyani sendiri, bukan tidak mungkin juga hal itu akan terjadi. 

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Prabowo saat debat calon presiden (capres) yang menyinggung nama Sri Mulyani. 

Prabowo saat itu menyatakan rencana kerjanya sudah susun sejak dirinya menjabat sebagai Menhan pada 2019, hanya saja terhambat karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran di kementerian/lembaga harus di-refocusing. 

Akibatnya, banyak usulan anggaran untuk memenuhi program pertahanan ditolak oleh Sri Mulyani. Padahal, banyak yang menilai pengadaan alutsista itu juga bermuatan politis, yakni menyeimbangkan pengaruh AS dan Tiongkok di Indonesia. 

Hal ini dikaitkan dengan maksud Prabowo yang membeli alutsista dari Barat agar Indonesia tidak terlalu condong ke Tiongkok di era Presiden Jokowi. 

Untuk melihat adanya motif Sri Mulyani jika benar akan mengajukan pengunduran diri, bisa dianalisis dari teori kepentingan pribadi atau rational choice theory. Teori ini mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasionalitas mereka. 

Dalam konteks politik, teori ini menyatakan bahwa para pemimpin politik dan pembuat keputusan cenderung bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi mereka sendiri. 

Anthony Downs dalam bukunya yang berjudul An Economic Theory of Democracy mengajukan konsep teori yang sangat memengaruhi pemikiran politik modern. 

Downs mengusulkan bahwa dalam sistem demokrasi, pemilih dan pemimpin politik bertindak berdasarkan perhitungan rasional atas kepentingan pribadi mereka sendiri, termasuk kepentingan ekonomi dan politik. 

Berkaca dari penjelasan diatas, jika benar Sri Mulyani akan mundur kemungkinan dirinya memiliki kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Dengan pengalaman dan reputasi yang sudah diakui secara internasional, Sri Mulyani tampaknya justru tak menutup kemungkinan tak ingin terlibat terlalu dalam di keruhnya politik tanah air belakangan ini. 

Momen ini yang bisa saja berkorelasi dengan kesan bahwa isu mundurnya Sri Mulyani secara tak langsung menjadi instrumen lawan politik Jokowi untuk mendelegitimasi kekuasaannya. 

Tapi, meskipun posisi Sri Mulyani dalam kabinet pemerintahan Jokowi cukup vital, mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu tampaknya tidak akan berdampak terlalu signifikan jika Presiden Jokowi berhasil menemukan pengganti yang sepadan hingga masa akhir jabatannya. 

Hal itu bisa dilihat dari peristiwa mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Managing Director World Bank pada 2010 lalu. 

Saat itu, SBY seolah berhasil menunjuk Agus Martowardojo sebagai pengganti yang pas untuk posisi Menkeu. Padahal, saat itu pemerintahan SBY juga sedang diterpa panasnya isu Bank Century. 

Menarik kiranya untuk ditunggu kebenaran soal isu mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, termasuk dampak yang akan dihasilkan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. (S83) 

PinterPolitik.com

Dalam pidatonya di Rakerda PDIP Banten pada 10 September 2023, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik. Hasto mengatakan bahwa PDIP adalah partai kiri.

Menurut Hasto, kiri bukan bermakna sosialis atau komunis, melainkan progresif. Hasto bertolak pada klasifikasi spektrum politik yang dibagi menjadi tiga, yakni kiri, tengah, dan kanan.

Kanan adalah konservatif, tengah adalah catch all party atau terbuka terhadap semua, sedangkan kiri adalah progresif.

Pernyataan Hasto ini didukung oleh Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri. ”Saya setuju… Memang benar apa yang dikatakan Pak Hasto, clear,” begitu katanya pada 11 September 2023.

Sejarah Politik Kiri-Kanan

Membahas sejarahnya, klasifikasi kiri-kanan dimulai pada abad ke-18 selama Revolusi Prancis, tepatnya tahun 1789.

Kala itu pendukung revolusi duduk di sebelah kiri Majelis Nasional, sedangkan pendukung Monarki di sebelah kanan. Ini adalah asal-usul istilah “kiri” dan “kanan” dalam spektrum politik.

Pada abad ke-19, spektrum politik kiri-kanan berkembang lebih lanjut. Di sebelah kiri, ada gerakan sosialis dan komunis yang menganjurkan redistribusi kekayaan dan keadilan sosial.

Di sebelah kanan, ada konservatif dan liberal yang mendukung pemeliharaan tradisi, kebebasan individu, dan ekonomi pasar.

Lalu, pada abad ke-20, spektrum kiri-kanan terlihat jelas pada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Kiri diwakili oleh negara-negara sosialis, yakni Jerman dan Uni Soviet. Kemudian kanan, tentu saja diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya di benua Eropa.

Dalam perkembangannya, ada pergeseran dalam nuansa spektrum politik, misalnya lahir liberalisme sosial dan konservatisme moderat.

Singkatnya, kiri-kanan tidak lagi benar-benar terpisah oleh jurang, melainkan memiliki irisan dan berpadu di beberapa bagian.

Saat ini, di abad ke-21, ada perbedaan klasifikasi untuk mengatakan kiri atau kanan di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Di Eropa, khususnya Eropa Barat, faktor utama yang membagi sayap kiri dan kanan adalah kelas. Sayap kiri mencari keadilan sosial melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang redistributif. Sedangkan sayap kanan mempertahankan kepemilikan pribadi dan kapitalisme.

Di Amerika Serikat, pembagian kiri-kanan sebenarnya tidak sepopuler di Eropa. Di Paman Sam, klasifikasi spektrum yang umum digunakan adalah liberal dan konservatif.

PDIP adalah Partai Elite?

Kembali pada pernyataan Hasto. Pernyataan Hasto soal PDIP adalah partai kiri memang memiliki afirmasi sejarah dan teori politik.

Namun, tentunya harus ditelaah secara kritis, apakah benar PDIP adalah partai kiri yang progresif.

Untuk kepentingan itu, kita bisa menggunakan penelitian Burhanuddin Muhtadi dan rekan-rekannya yang diterbit pada tahun 2020. Penelitian itu berjudul Ideological Representation in Clientelistic Democracies: The Indonesia Case.

Menariknya, dalam temuan Burhanuddin, PDIP justru termasuk partai tengah. Dalam temuannya, yang partai kiri adalah Demokrat dan Partai Hanura. Tengah adalah PDIP dan Golkar. Dan kanan adalah NasDem, PAN, PKB, PPP, dan tentunya PKS.

Lebih menarik lagi, ketika penelitian Burhanuddin difokuskan pada preferensi ekonomi, spektrum seluruh partai politik justru berada di kanan.

Artinya, semua partai politik justru tidak terlihat menghendaki progresivitas ekonomi. Ini sepertinya adalah akar, kenapa ekonomi Indonesia tidak melesat meskipun memiliki sumber daya yang melimpah.

Bertolak pada penelitian itu, klaim bahwa PDIP adalah partai kiri yang progresif tampaknya harus dipertanyakan secara serius.

Atau mungkin, mengutip pandangan pengamat politik Ujang Komarudin, PDIP sekarang sudah menjelma menjadi partai elite. (R53)

PinterPolitik.com

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tampaknya mulai meluncurkan aksi-aksinya. Setelah menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Jawa Timur, kini KPK kembali beraksi di Jakarta.

Lembaga anti-rasuah itu baru saja menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait dugaan kasus suap. Kabarnya, selain Wahyu, KPK yang kini dipimpin oleh Firli Bahuri itu juga menangkap beberapa orang yang diduga merupakan staf petinggi PDIP Hasto Kristiyanto.

Waduh, apakah Pak Hasto dari partai berlambang banteng itu akan terseruduk oleh KPK nih? Pasalnya nih, KPK juga akan segera memanggil Hasto guna melanjutkan proses penyidikan.

Ya, kita pastinya juga penasaran dong gimana komentar Pak Hasto soal penangkapan dua stafnya. Tapi, waktu ditanyain oleh rekan-rekan media, Pak Hasto malah menjawab bahwa beliau tidak tahu soal itu dan mengaku tengah sakit diare sebelumnya. Sampai-sampai, kalau kata Pak Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, Pak Hasto harus datang telat lho ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

Hmm, jadi ingat film-film Harry Potter. Biasanya tuh, Harry Potter selalu ngerasa pusing dan kesakitan ketika bertemu dan didatangi oleh Voldemort. Hal ini disebabkan karena bagian dari dirinya Voldemort juga berada di dalam diri Harry.

View this post on Instagram

KPK terus bergerilya di awal tahun.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 9, 2020 at 3:30am PST

Wah, apakah ini yang juga tengah dialami oleh Pak Hasto? Apakah beliau sakit diare ketika didatangi KPK?

Masa iya Pak Hasto sakit karena separuh dari dirinya juga ada di KPK? Hehe. Kan, kalau diingat-ingat kembali, Pak Sekretaris Jenderal PDIP ini juga pernah bilang kalau beliau mengapresiasi pemilihan para individu yang kini udah menjadi pimpinan KPK lho.

Selain itu, Pak Hasto juga pernah berkomentar mengenai gelombang demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK pada September 2019 lalu. Kata beliau, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK tidak diperlukan.

Ya, meski begitu, kalau kata Pak Hasto sih, beliau sakit diare bukan karena tengah ada penyidikan KPK, melainkan karena banjir yang beberapa waktu lalu melanda DKI Jakarta dan sekitarnya.

Tapi, kabarnya, beliau sekarang sudah sembuh karena telah meminum obat puyer cap kupu-kupu yang diberikan oleh temannya. Kalau sudah sembuh, udah siap buat dipanggil KPK dong berarti? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Hal yang salah dan tak bermoral apabila mencoba melarikan diri dari konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya.” ~ Mahatma Gandhi

[dropcap]K[/dropcap]isruh penolakan dan pelarangan gerakan #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa daerah, berbuntut panjang. Bukan saja karena kepolisian dan Badan Intelejen Negara (BIN) ikut terlibat, tapi juga akibat komentar Ali Mochtar Ngabalin yang mengatakan kalau kegiatan tersebut merupakan upaya makar.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ngabalin ini, mengatakan kalau gerakan #2019GantiPresiden berarti per 1 Januari 2019 presiden harus diganti. Pernyataan ini, mengacu pada bahasa Arab, fi’il amar, yaitu perintah agar segala cara dilakukan untuk segera mengganti presiden, sehingga dapat dikatakan sebagai upaya makar.

Pernyataan Tenaga Ahli Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut, tentu saja langsung mendapatkan reaksi keras, bukan hanya dari pihak oposisi, tapi juga dari pendukung Jokowi sendiri. Tokoh yang paling keras mengkritik pernyataan Ngabalin adalah pengamat politik Ade Armando.

Sebagai pakar komunikasi, Ade menyatakan kalau ucapan Ngabalin tersebut sangat berbahaya bila dilihat dalam konteks Hak Azasi Manusia (HAM) dan pelaksanaan demokrasi. Sebab, kader Golkar tersebut tidak bisa membedakan antara gerakan aspirasi rakyat dengan kegiatan yang mengarah pada penggulingan kekuasaan.

Di sisi lain, sebagai pendukung setia Jokowi sejak Pilpres 2014, Ade tentu juga melihat tudingan Ngabalin pada kelompok anti-Jokowi itu malah akan menjadi blunder yang merugikan citra Jokowi di mata rakyat. Sebagai petahana, apa yang dikatakan Ngabalin akan bisa menimbulkan kesan kalau Jokowi adalah presiden yang represif dan diktator.

Walau Ade memahami kalau apa yang dikatakan Ngabalin merupakan upaya untuk menangkis tudingan yang ditujukan pada Jokowi, namun di akun media sosialnya, Ade mengaku malu dengan logika yang digunakannya. Lalu, sebenarnya logika apa yang seharusnya digunakan oleh Ngabalin?

Tanggung Jawab Kontrak Sosial

“Mereka yang menikmati tanggung jawab biasanya mendapatkannya; mereka yang hanya suka menjalankan otoritas biasanya kehilangannya.” ~ Malcolm Forbes

Seperti yang diketahui, diangkatnya Ngabalin sebagai anggota staf kepresidenan, salah satu fungsinya adalah untuk menangkal pernyataan kelompok oposisi yang kerap dianggap memojokkan pemerintah. Terutama menanggapi berbagai komentar dari kubu agamis yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal keagamaan.

Sebelum masuk ke istana, Ngabalin dikenal sebagai tokoh yang sering mengkritik kebijakan Jokowi. Di Pilpres 2014 lalu, mantan kader Partai Bulan Bintang ini sendiri masuk sebagai anggota Timses Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Ngabalin bahkan pernah mengatakan kalau pemerintahan Jokowi bersifat otoriter.

Riwayat perjalanan politik Ngabalin ini, dilihat Ade sebagai salah satu penyebab mengapa kadang jawaban yang diberikan oleh pria asal Papua tersebut kerap bersifat blunder dan tak jarang menjadi bumerang bagi kubu Jokowi. Menurutnya, Ngabalin masih belum bisa membedakan posisinya di oposisi dengan di pemerintahan.

Kesadaran Ngabalin kalau dirinya berada di posisi berbeda ini, menurut Ade penting, karena sebagai bagian dari pemerintah, pernyataannya harus dikeluarkan secara hati-hati dan dipikirkan dampaknya agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (trust in government). Argumen Ade ini, secara tak langsung dibenarkan Jean-Jaques Rousseau.

Kenapa orang keblinger macam ngabalin bisa ditunjuk jadi jubir istana? Posisi terhormat dan sangat strategis loh.

Saya sih menduga yang ambil dia jadi jubir sama keblingernya.

Apakah yang mual dan muak hanya kalangan #2019GantiPresiden?
Nggaklah. Si tengil Ade Armando pun mual. https://t.co/q5UAftIeQo

— Namaku Ombak (@bandabening) August 30, 2018

Berdasarkan teori kontrak sosial, filsuf asal Prancis tersebut mengatakan kalau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya pada masyarakat. Tanggung jawab atau akuntabilitas ini  disebabkan oleh adanya ikatan kontrak sosial yang diberikan masyarakat pada pemerintah.

Kontrak sosial yang dimaksud Rousseau ini, terkait dengan pemberian kepercayaan melalui kedaulatan individu atau suara elektoral masyarakat pada pemimpinnya, saat konstestasi demokrasi berlangsung. Lebih jelasnya, kontrak sosial tersebut terjadi saat masyarakat memilih Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014 lalu.

Oleh karena itulah, sebagai juru bicara Jokowi, Ngabalin tidak bisa menanggapi berbagai hal secara sembarangan. Karena apa yang dikatakannya, akan langsung dikaitkan dengan kebijakan Jokowi sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat. Bila pernyataan itu tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka tentu yang paling dirugikan adalah Jokowi.

Begitupun dengan tudingan makar pada gerakan #2019GantiPresiden yang dilontarkannya, walau yang menyatakan Ngabalin secara pribadi, namun masyarakat akan menilainya sebagai bagian dari pandangan politik Jokowi. Sehingga tentu saja, wacana atau diskursus yang terbangun akan menimbulkan efek yang negatif bagi elektabilitas Jokowi di Pilpres nanti.

Akuntabilitas Wacana Ngabalin

“Diskursus publik online tak dapat diselesaikan melalui debat dengan bahasa yang santun.” ~ Hozier

Efek bumerang bagi pemerintah inilah yang membuat Ade menjadi berang, apalagi masa kampanye pemilihan presiden sebentar lagi akan dimulai. Bisa saja pihak oposisi akan menggunakan wacana yang dilontarkan Ngabalin tersebut, sebagai peluru mematikan bagi pemerintah karena dianggap tidak demokratis.

Sebagai petahana, mau tak mau Jokowi akan diukur dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semasa berkuasa. Termasuk wacana dari orang-orang kepercayaannya, seperti halnya Ngabalin. Terkait wacana, Michel Foucault mengatakan kalau ada dua tipe yang mempengaruhi berdasarkan kekuasaannya, yaitu tipe positivistik dan eskatologis.

Menurut Foucault, pada tipe positivistik umumnya wacana ditentukan berdasarkan kebenaran obyek yang disampaikan. Sementara tipe kedua, yaitu eskatologis merupakan wacana yang sifatnya membedah kebenaran dan membahasnya dari kejauhan yang tujuannya memberi pengetahuan kepada masyarakat berdasarkan apa yang diinginkan.

Nah, perbedaan penggunaan wacana inilah yang seharusnya diketahui Ngabalin saat ingin melontarkan atau menangkis tudingan oposisi. Sebagai penguasa yang harus menjaga kepercayaan masyarakat, maka kubu Jokowi seharusnya melemparkan wacana atau diskursus yang bersifat positivistik atau mengandung kebenaran.

Maju terus Ngabalin, jangan pedulikan ocehan Ade Armando. Ocehan mu lebih kami perlukan.

— Seandainya Aku jadi Presiden (@cukup1periode) August 31, 2018

Posisi ini berbeda dengan pihak oposisi yang melihat kekuasaan dari kejauhan atau tidak terlibat di dalamnya, sehingga umumnya wacana yang dilontarkan sifatnya eskatologis. Akibat oposisi kerap melontarkan asumsi, maka pemerintah pun membutuhkan juru bicara guna meluruskan wacana yang bisa merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Apalagi berdasarkan penelitian yang dilakukan Benedict Anderson, masyarakat Indonesia sangat memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang konkret, konstan, dan homogen. Berbeda dengan di AS, di mana masyarakat memandang pemerintahnya sebagai kekuasaan yang ambigu, tidak konkret, dan bersifat heterogen.

Akibatnya, menurut Profesor yang terkenal lewat karyanya, Imagined Community ini, tingkat kepercayaan sangat penting bagi petahana – seperti halnya Jokowi saat ini, bila ingin melanggengkan kekuasaan di periode kedua. Tak heran bila gerakan #2019GantiPresiden cukup mengganggu pemerintah, karena memprovokasi kegagalan pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka kegeraman Ade pada Ngabalin tentu dapat dimaklumi. Sebab, alih-alih ingin membela Jokowi, namun karena wacana yang dilemparkan salah kaprah, maka hanya akan menjadi “gol bunuh diri” bagi keuntungan politik pihak gerakan tagar itu sendiri, dan juga bagi oposisi pada umumnya.

Sebagai Sekertaris Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristianto telah menanggapi masukan dari Ade untuk berhati-hati dan menegur Ngabalin. Namun pernyataan Ngabalin dan sikap represif Polisi serta BIN, bisa jadi telah terlanjur melekat di benak masyarakat. Mungkinkah Jokowi akan mampu meluruskan polemik ini, demi mempertahankan akuntabilitasnya? (R24)

“Diskursus publik online tak dapat diselesaikan melalui debat dengan bahasa yang santun.” ~ Hozier
Share on X

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]antan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali menjadi ‘penyanyi’ dalam sidang kasus korupsi KTP-el. Kini, giliran dua politikus PDI Perjuangan yang kecipratan nyanyian Setya Novanto.

Menariknya, nama dua politikus PDI Perjuangan ini tercatat menjabat sebagai Menteri Koordinator dan Sekretaris Kabinet. Wadidawww, sangat mengejutkan. Apakah akan menggoyang posisi mereka di akhir periode ini? Goyang teruuusss, weleeeeh weleeeh.

Mereka adalah Puan Maharani dan Pramono Anung. Tapi, seperti juga politikus lain yang disebut terlibat dalam kasus korupsi, biasanya hanya punya dua jawaban aja sih, yaitu membantah atau tak mau berkomentar. Heuuhhh.

Tapi benar juga loh, dua nama yang udah disebut Setya Novanto itu ternyata memberikan reaksi yang berbeda. Kalau Puan Maharani lebih memilih diam, sementara Pramono membantah. Hmmm, sudah diduga, uhuuukkk, uhuuukkk.

Bantahanpun bukan cuma disampaikan oleh dua politikus itu, tapi Sekjen PDI Perjuangan pun ikut – ikutan membantah pernyataan Setya Novanto. Hadeuuuh, membela kolega ya, membela gitu emangnya Sekjen tau apa yang dilakukan keduanya? Atau asal bela aja? Ehmm, ga tau deh gimana.

Yang lebih kocaknya lagi, Sekjen PDIP bilang bahwa ga mungkin PDIP itu terlibat dalam kasus KTP-el karena kan itu proyek lama dan pada saat bersamaan PDIP lagi jadi oposisi selama 10 tahun, apalagi PDIP ga punya menteri di dua periode itu.

Lah kan proyek KTP-el bukan cuma urusan Menteri doang, ini kan dikerjakan melalui proses legislasi juga kali ah, hadeuuuhh. Tapi bolehlah menyangkal kalau ga punya menteri jadi ga mungkin PDIP terlibat. Tapi kalau peran PDIP yang ada di parlemen gimana? Ga ada kader PDIP emang? Ahhh masa sih?

Setelah tahu Sekjen PDIP yang mengelak begitu, akhirnya para politikus partai politik lain menyerang PDIP, emangnya kalau urusan kompromi pemufakatan jahat atau mau korupsi mengenal kata oposisi gitu? Ahhh syudahlah.

Hmmmm, yang penting bukan lingkar koalisi atau oposisi kan, yang penting untung dan bisa memperkaya diri, bukannya kalau koruptor begitu? Weleeeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristianto mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, Hasto seolah  ‘menyerang’ Front Pembela Islam (FPI).

Pernyataan ini disampaikan pada persidangan pencemaran nama baik dengan terdakwa Alfian Tanjung. Hasto mengutip pernyataan Rizieq Shihab yang mengatakan ada anak dari anggota PKI di dalam FPI.

Wedeeww, beneran itu? Coba berani ga klarifikasi ke Rizieqnya? Uhukkk, uhuuukkk. Ahh syuudaaaaahlahhh. Mana mungkin nanya ke Rizieq? Disuruh berlibur ke Indonesia aja ga mau, weleeeeh weleeeeh.

Huffftt, sudah adem ayem tak ada konflik yang membuat dahi mengkerut, etttt ini lagi PDIP memancing kisruh yang sebenernya tak perlu dilakukan. Apalagi PDIP harus berurusan dengan FPI.

Tapi sebenernya Hasto itu kan dimintai keterangan di persidangan, jadi kemungkinan besar sih mengatakan hal yang jujur. Kan Hasto pasti disumpah kalau di persidangan gitu, biar data dan kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kok FPI malah kaya kebakaran jenggot ya? Mendingan daripada ribut – ribut mau lapor polisi lain – lain. Lebih baik FPI datang ke Arab menemui Rizieq dan tanya kebenaran tentang pernyataan yang dikatakan Hasto itu.

Atau undang Rizieq ke Indonesia biar menjelaskan yang sebenernya, bukan begitu lebih baik ya? Weleeeeh weleeeeh.

Dalam hal ini sih FPI kok melakukan serangan balasan, FPI malah balik menuding PDIP yang identik dengan PKI karena salah satu kader PDIP menulis buku tentang PKI. Ahh, syudahlah. Luka lama tak usah dibuka kembali.

Kalau begini kan ga kelar – kelar, demen banget sih berkonflik tanpa menyelesaikan masalahnya? Emang nikmatnya apa sih berseteru kaya gitu? Saling tuding, saling tuduh, ahhh syudahhlahhh.

Apalagi FPI akan segera melaporkan Hasto Kristianto ke Bareskrim Polri. Lah kan itu yang disampaikan Hasto di dalam persidangan, jadi apa urusannya sama pencemaran nama baik?

Solusinya cuma ada dua, klarifikasi ke Rizieq Shihab atau tanya lagi ke Hasto, apakah benar bahwa FPI itu begitu? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]elasa pagi (21/03/2017) pukul 02.55, Ibu Patmi (48) salah satu Kartini Kendeng yang melakukan aksi cor kaki dengan semen sejak Senin (13/3/2017) menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit St. Carolus. Kejadian bermula saat pukul 02.30 pagi, setelah keluar dari kamar mandi, Bu Patmi merasakan nyeri di dadanya dan mengeluh tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, beliau mengalami kejang dan muntah-muntah. Dokter yang siaga di markas LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, langsung mendampingi dan membawanya ke RS. Carolus.

Pukul 02.55, Bu Patmi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit dengan dugaan serangan jantung. Selanjutnya, pukul 08.30 pagi jenazah Bu Patmi dibawa melalui jalur darat dengan mobil ambulan ke Pati, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sebelumnya, keadaan kesehatan Bu Patmi dinyatakan sehat oleh Dokter Lina, yang sealu mendampingi para relawan dan peserta aksi di LBH Namun, keadaan berbalik drastis kemudian.

Tahun lalu, Bu Patmi juga melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara bersama dengan 8 perempuan dari Kendeng, yang dijuluki Kartini Kendeng. Sejak awal, beliau aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan Kendeng. Bu Patmi meningalkan dua orang anak bernama Sri Utami dan Muhamadun Da’iman. Sri Utami, anak sulung Bu Patmi, memberi komentar terkait almarhumah ibunya menjawab,

“Nggih, wanci ndek wingi niku mak’e mangkat (ke Jakarta) niku nggih mboten wonten paksaan. Nggih mpun pamit kaleh keluarga. Iku saking keluarga lah nggih mpun ngizini, wong sanjange nike pamit kangge berjuang mbelani anak-putu, mbelani tanah air dewe. Umpami wonten nopo-nopo nggih niku mpun westine seng ndamel urip, westine Gusti Allah. Kulo nggih, insya Allah nggit saget nampi. La pripun maleh? Garise semonten. Ngonten. Nggih mugi-mugi wae seng ditliler niki, keluargane nggih diparingi ketabahan. Iku mawon.”

(Ya, memang ibu berangkat tidak ada paksaan, juga sudah berpamitan dengan keluarga, dari  keluarga juga sudah mengizinkan. Ibu menyampaikan bahwa pamit untuk berjuang membela anak-cucu, membela tanah air sendiri. Seumpama ada apa-apa, itu sudah menjadi kehendak Yang Membuat Hidup, kehendak Gusti Allah. Saya ya, insya Allah bisa menerima. Mau bagaimana lagi, takdirnya begitu. Ya, semoga saja keluarga yang ditinggal ini diberikan ketabahan).

Juru bicara Koalisi Untuk Kendeng Lestari (KUKL) M. Sobirin mengungkapkan, pada Senin siang (21/03/2017), telah menyepakati untuk hanya akan menurunkan 9 peserta di tiap aksi. Peserta tersebut juga bergantian setiap 3 hari. Hal ini dilakukan terkait menjaga kondisi tubuh dan stamina para peserta aksi. Di LBH (Lembaga Bantuan Hukum), tempat para peserta aksi beristirahat, pada Selasa malam (21/03/2017), diadakan tahlilan bersama para elemen masyarakat untuk mengenang, bersolidaritas, dan mendoakan almarhumah.

Sobirin juga menambahkan bahwa pada Senin (20/03/2016) sore, pihak Kepresidenan yang diwakili Teten Masduki mengundang perwakilan warga berdialog di KSP (Kantor Staff Presiden). Dalam dialog, perwakilan warga menolak skema penyelesaian konflik yang hendak menggantungkan pencabutan izin lingkungan mengingat hasil laporan KLHS tertutup dan tidak meyertakan warga yang menolak pendirian pabrik semen.  Pihak kepresidenan yang diwakili oleh Teten Masduki juga telah merespon kabar meninggalnya Bu Patmi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan kompensasi untuk keluarga Bu Patmi.

Pegiat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPKK), Eko Arifianto menyatakan, bahwa aksi menolak pabrik semen akan terus berlanjut. Eko berharap, wafatnya Bu Patmi akan menjadi momentum untuk menumbuhkan bunga-bunga perlawanan masyarakat terhadap kesewenangan pemerintah yang tak mengindahkan rakyat dalam merancang pembangunan.

Protes Kartini Kendeng

Para petani Kendeng melakukan aksi cor menyemen kaki sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang. Aksi memasung kaki dengan semen ini merupakan simbol keterbelengguan mereka akibat berdirinya pabrik semen yang mengakibakan hilangnya mata pencaharian bertani dan ancaman terkena polusi lingkungan.

Petani-petani yang terlibat aksi pengecoran kaki atau aksi Dipasung Semen 2 sejak Senin (13/03) antara lain, Sudiri (Rembang), Jumika (Rembang), Sukamdi (Rembang), Sukinah (Rembang), Patmi (Pati), Giyem (Pati), Darto (Pati), Sariman (Pati), Kumari (Blora), Darto (Grobogan). Sampai saat ini peserta aksi bertambah hingga 50 orang lebih.

Para peserta aksi Dipasung Semen 2 yang telah dicor kakinya sejak Senin(13/03/2017), tersebut sebagian besar membuka cor di kakinya pada Senin (23/03/2017) sore dan bersiap untuk pulang keesokan paginya. Aksi cor kaki dilakukan setiap pukul 13.00 WIB sampai 17.00 di depan pelataran Monas yang bersebrangan dengan Istana Negara. Aksi ini masih akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka agar Presiden Jokowi mencabut Izin Lingkungan yang diterbitkan Ganjar Prabowo pada 23 Februari 2017 dan pembangunan pabrik semen di Rembang, diberlakukan dan dihentikan sama sekali.

Segala upaya sudah dilakukan oleh para warga petani Rembang untuk menolak pendirian pabrik. Mulai dari mendirikan tenda perlawanan di lokasi pendirian pabrik, melayangkan gugatan, meluaskan bentuk solidaritas, berjalan kaki lebih dari 100 kilometer, hingga mengecor kaki menggunakan semen. Namun, pendirian pabrik semen masih terus berlanjut dan kokoh berdiri, bahkan sudah hampir rampung sepenuhnya.

Pada Sabtu (18/03/2017) perwakilan Pegunungan Kendeng mencoba mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri yang beralaman di Jl. Teuku Umar selaku pempinan teringgi partai PDI-P. Perwakilan tersebut dipimpin oleh Gunarti, tokoh Sedulur Sikep, beserta sembilan perempuan lain. Sebelumnya, mereka juga telah mengirimkan surat pada 14 Februari 2017 untuk sowan. Seminggu tidak mendapat jawaban, Gunarti mendatangi langsung kediaman Megawati. Di tempat tujuan, surat mereka ditolak oleh petugas keamanan dan disarankan untuk mengirimkannya ke kantor DPP PDI-P.

Pertanyaan Gunarti apakah Megawati bersedia menemui perwakilan warga Kendeng juga tak mendapat jawaban. Gunarti malah diminta untuk datang ke kantor DPP PDI-P untuk menemui Sekretaris jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristianto.

Determinasi Sedulur Sikep

(Dokumenter Samin VS Semen oleh: Dandhy Laksono)

Aksi para petani Kendeng melakukan berbagai cara untuk menolak pembangunan pabrik semen dengan melukai diri, mayoritas tidak dimengerti oleh warga urban kota. Sama halnya seperti masyarakat Molo di Maluku yang memandang air seperti darah, daging seperi tanah, hutan seperti kulit, serta kerangka badan seperti batuan, Sedulur Sikep berjuang dengan tangguh demi menjaga eksistensinya sebagai petani.

Andre Barahamin, sebagai penulis dan peneliti menyatakan, bagi Sedulur Sikep, membiarkan alam rusak berarti mengabaikan eksisitensinya sebagai petani. Tidak hanya menjadi petani, mereka memperjuangkan takdirnya menjadi petani dengan tubuhnya sendiri.

Lebih lanjut, Andre menambahkan sikap para petani dan Sedulur Sikep merupakan bentuk pengejawantahan Amor Fati atau love of one’s fate, mencintai takdir yang murni. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang tidak mudah menyerah, pesimistis, dan membenci harapan yang belum tampak. Di saat yang bersamaan, mereka dapat menjaga rasionalitas dengan rendah hati dan sederhana.

Oleh kita, masyarakat urban perkotaan, tentu pandangan tersebut sulit diterima. Di tengah lipitan hidup yang menegasikan impian dan diliputi kemiskinan imajinasi, apa yang dilakukan para petani Kendeng kita anggap tak masuk akal dan hanya menyakiti diri sendiri. Sebagai penghuni gua fatalisme dan kerap menyebut diri sebagi pemuja realitas, paling tidak kita bisa ikut bersolidaritas terhadap perjuangan mereka dan memberi tahu bahwa mereka tidak sendiri berjuang. Atau setidaknya, perjuangan liat dan ketat mereka memperlihatkan kita satu pilihan sikap, mau bertani atau menjadi karyawan pabrik?

We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” ― Elie Wiesel

(Berbagai Sumber/A27)