Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dirumorkan tidak akan menunjuk Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri (menlu). Bahkan, salah satu nama yang kabarnya dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

PinterPolitik.com

“Trust is earned through power, Cathy. If we don’t act decisively, we’ll be seen as weak and ineffective” – Frank Underwood, House of Cards (2013-2018)

Permainan politik merupakan permainan yang penuh intrik dan membutuh manuver strategis. Ini semua tergambarkan dalam sebuah serial televisi yang berjudul House of Cards (2013-2018).

Berpusar pada kisah Frank Underwood beserta istrinya, Claire Underwood, House of Cards menceritakan bagaimana politikus ini akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam pemerintahannya, Underwood-pun menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri, yang mana soal ini dirinya dibantu oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Cathy Durant. 

Durant-pun merupakan seorang politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan politik luar negeri. Namun, Durant akhirnya mengalami kesulitan karena harus kerap kali berbeda pendapat dengan sang presiden, Frank Underwood.

Perihal kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, Underwood selalu mengedapankan preferensi kebijakan seperti sanksi ekonomi. Padahal, Durant menyarankan negosiasi untuk membangun kepercayaan dari pemerintah Tiongkok.

Perbedaan preferensi kebijakan ini tidak hanya terjadi soal kebijakan luar negeri perihal Tiongkok, melainkan juga kebijakan luar negeri terkait kawasan Timur Tengah. Meski Durant menyarankan dialog dan kerja sama dengan aktor di kawasan, Underwood lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dan paksaan dalam negosiasi.

Penggambaran proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam serial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Itulah sebabnya individu yang berada di puncak kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Inipun juga berlaku bagi pemerintah Indonesia di dunia nyata. Ini mengapa juga pemerintahan yang baru nanti di bawah Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjabat sebagai Menlu RI.

Lantas, siapakah yang akan dipilih oleh presiden terpilih RI, Prabowo? Mungkinkah Retno Marsudi atau individu lain yang dianggap lebih sesuai dengan preferensi kebijakan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kementerian Luar Negeri: “Arena” Sipil vs Militer (Lagi)?

Perbedaan preferensi kebijakan seperti di atas tadi sebenarnya tidaklah unik terjadi antara Underwood dan Durant. Perdebatan serupa pernah terjadi di dunia nyata, bahkan di negara kita sendiri.

Semua bermula dari Peristiwa 30 September 1965, yang mana akhirnya berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Usai Soekarno lengser, tepatnya pada tahun 1966, dibentuklah Tim Penertib.

Mengacu ke penjelasan Greta Nabss-Keller dalam tulisannya yang berjudul “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” Tim Penertib yang nantinya berubah menjadi Laksus Luar Negeri ini melakukan semacam “pembersihan” terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu), nama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu.

Dari Laksus, akhirnya Kemlu yang sebelumnya didominasi oleh para diplomat sipil mulai diisi oleh para pejabat militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setidaknya, pada tahun 1970-an, sejumlah posisi direktur jenderal (dirjen) seperti Direktorat Asia-Pasifik selalu diisi oleh militer.

Tentunya, perubahan ini bukanlah tanpa dampak. Perbedaan preferensi kebijakan luar negeri akhirnya sering terjadi. 

Menlu Adam Malik, misalnya, kerap berbeda pendapat dan berdebat dengan para pejabat militer di internal Deplu. Salah satu isu kebijakan yang kerap diperdebatkan adalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang mana merupakan kebijakan yang ditentang oleh ABRI karena nilai anti-komunisme.

Kehadiran pejabat-pejabat ABRI di Deplu akhirnya juga membawa perubahan dalam arah kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu juga lebih berorientasi pada keamanan, yang mana bisa saja terkesan lebih menggunakan perspektif realis./

Perbedaan arah kebijakan di internal Deplu ini juga tidak hanya terjadi di era Adam Malik. Saat Menlu Ali Alatas menjabat, perbedaan pendapat disebut juga terjadi perihal kebijakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, dan Papua.

Jika ABRI lebih menekankan pada orientasi kebijakan keamanan, banyak petinggi sipil Deplu justru lebih memiliki prinsip liberal karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang didapatkan di negara-negara Barat. Maka dari itu, diplomat sipil lebih menekankan pada norma-norma hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, perpecahan internal ini mereda usai Orde Baru berakhir. Kemlu kini akhirnya lebih didominasi oleh para diplomat sipil.

Lantas, bagaimana dengan situasi saat ini? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo dalam memilih Menlu barunya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mustahil Prabowo Pilih Retno?

Apa yang terjadi di Deplu di masa lampau setidaknya juga menjadi gambaran bahwa preferensi kebijakan itu bisa saja hadir kembali di masa kini dan mendatang. Namun, apakah memang pergantian itu yang kini sedang dibutuhkan?

Seperti yang banyak diketahui, Prabowo memang memiliki visi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan menekankan pada pentingnya kekuatan negara dalam menunjukkan posisinya di politik dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga perlu menunjukkan pengaruhnya sebagai salah satu negara besar di dunia, seperti dengan menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Tentu, visi Prabowo untuk kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah hal sederhana. Inipun juga didasari pada asumsi-asumsi perspektif realis dalam Hubungan Internasional (HI).

Apa yang diimpikan oleh Prabowo bisa jadi justru banyak berseberangan dengan para petinggi diplomat di Kemlu saat ini. Menlu saat inipun merupakan seorang diplomat yang justru lebih berfokus pada pendekatan-pendekatan domestik.

Menlu Retno Marsudi, mengacu pada penjelasan Aaron L. Connelly di tulisannya yang berjudul “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” merupakan seorang diplomat yang dipilih jadi menlu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena konsep yang dibuatnya, yakni diplomasi membumi.  

Retno sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok yang disebut sebagai “Hassan’s boys,” julukan untuk diplomat-diplomat kondang yang dididik oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda. Beberapa di antaranya adalah yang berasal dari diplomat angkatan 12 dan 13, seperti Arif Havas Oegroseno, Marty Natalegawa, dan Hassan Kleib.

Hassan sendiri merupakan salah satu menlu yang paling sukses dalam sejarah RI. Namun, bisa dibilang, rekam jejak Hassan untuk membangun norma HAM di ASEAN merupakan bentuk institusionalisme liberal yang justru lebih menekankan pada kerja sama antarnegara dibandingkan realitas politik luar negeri yang didasarkan pada kekuatan seperti pendekatan realis.

Bukan tidak mungkin, para petinggi diplomat Kemlu yang sebagian besar merupakan “Hassan’s boys” memiliki cara pandang yang mirip dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia. 

Lantas, apakah mungkin ini saatnya merombak itu semua? Bisa saja, apalagi realias geopolitik kini menuntut akan adanya kecurigaan terhadap negara-negara lain, mengingat negara-negara kini saling memperkuat kekuatan militer mereka.

Bukan tidak mungkin, Prabowo membutuhkan sosok yang dapat dipercayainya dalam menyusun kebijakan luar negeri RI. Sejumlah namapun akhirnya muncul, mulai dari Rosan Roeslani, Meutya Hafid, hingga Fadli Zon.

Siapakah yang kan dipilih oleh Prabowo? Mungkin, hanya Mr. President-elect yang tahu untuk saat ini. (A43)