Elite negara dan taipan kumpul di Meikarta bangun 140 ribu rusun. Mungkinkah ini adalah manuver catur politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

“They bridge the gap between elites who control resources and those who seek them, constantly negotiating the terms of political and material exchange.” – Edward Aspinall & Ward Berenschot (Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, 2019)

Cupin menyeruput kopi arabika hangatnya di pagi hari yang cerah sambil menatap layar kaca yang sedang menyiarkan sebuah momen bersejarah bagi konstelasi politik nasional. Di benaknya, intrik tingkat tinggi yang tersaji di layar televisi itu tampak bak pusaran perebutan takhta yang rumit dalam semesta Game of Thrones.

Layar televisi tersebut secara langsung memutar siaran seremoni groundbreaking yang berlangsung meriah di kawasan Cikarang pada tanggal 8 Maret 2026. Acara pencangkulan tanah perdana ini jelas bukan sekadar liputan bisnis properti biasa bagi mereka yang jeli dalam membaca peta pergeseran kekuasaan.

Di atas hamparan lahan strategis seluas 30 hektare di Meikarta, lembaran sejarah baru terkait tata ruang dan perumahan Indonesia sedang ditorehkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tampak memancarkan aura penuh percaya diri saat memimpin peletakan batu pertama untuk 140 ribu unit rusun subsidi.

Di sisi sang Menteri, berdiri kokoh deretan tokoh sentral yang mewakili pusaran gravitasi pemerintahan dan episentrum bisnis kapital. Hadir secara langsung Hashim Djojohadikusumo sang Ketua Satgas Perumahan, Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, serta Mochtar dan James Riady dari Lippo Group.

Cupin menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran raksasa-raksasa ini di satu panggung yang sama adalah sebuah manuver simbiotis yang sangat memukau secara politis. Di atas podium Meikarta, Ara melontarkan sanjungan bertubi-tubi yang dirangkai secara elegan kepada Hashim, Rosan, hingga keluarga Riady.

Bagi penonton awam, rentetan pujian ini mungkin hanya terdengar seperti sekumpulan basa-basi protokoler yang lazim diucapkan seorang birokrat di depan publik. Namun, Cupin tahu persis bahwa dalam panggung dramaturgi politik, setiap afirmasi yang keluar dari mulut menteri memiliki tingkat presisi taktis yang luar biasa tinggi.

Sang menteri sesungguhnya sedang menyusun harmonisasi ruang, memastikan setiap pihak merasa dihormati dan mendapatkan insentif psikologis yang setara. Ia memastikan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan dari transaksi mega-proyek ini melalui validasi publik yang hangat.

Kawasan Meikarta sebelumnya identik dengan narasi kelam berupa rentetan skandal perizinan, operasi KPK, dan bayang-bayang krisis kepercayaan konsumen yang masif. Proyek raksasa yang pernah dilabeli secara peyoratif sebagai “kota hantu” ini kini bertransformasi radikal menjadi etalase megah untuk program populis Presiden Prabowo.

Perubahan nasib yang drastis ini membuat Cupin mengerutkan dahi sambil mencatat sebuah anomali strategi yang dieksekusi secara teramat cemerlang. Ia melihat dengan jelas bagaimana fondasi bisnis yang dulunya runtuh akibat persoalan tata kelola, kini berhasil direkonstruksi menggunakan perekat kekuasaan oligarkis.

Sebuah permainan catur tingkat tinggi sedang dipertontonkan di ruang publik, dan hamparan Meikarta adalah wujud fisik dari papan caturnya. Langkah pertama yang sangat krusial telah resmi dibuat, mengundang decak kagum sekaligus memantik diskursus yang tajam di kalangan pengamat.

Apakah rentetan pujian Ara merupakan indikasi dari kerentanan posisinya secara politis, atau justru sebuah strategi penguasaan arena yang tak kasat mata? Lantas, bagaimana sang menteri menavigasi perannya di tengah kepungan para oligark besar dan elite ring satu Istana?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Manuver Sang Bishop: Maruarar Sirait

Dalam anatomi permainan catur kekuasaan ini, peran krusial Maruarar Sirait memancarkan daya tarik analitis yang sangat memikat untuk dibedah. Ia bermanuver dengan keanggunan dan kehati-hatian seorang bishop atau peluncur, yang selalu merancang langkah serangnya secara diagonal.

Langkah diagonal ini merepresentasikan bahwa Ara tidak pernah menyerang secara frontal atau bertabrakan secara linier dengan kepentingan pihak lain. Sang Menteri menyilang dengan begitu luwes menembus sekat-sekat kaku birokrasi dan tingginya ego korporasi melalui sudut-sudut yang sering kali tidak terduga.

Cupin menyoroti satu fakta fundamental yang tak terbantahkan, yakni Ara bukanlah inisiator utama dari berjalannya program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo. Ia juga tidak memiliki otoritas atas lahan Lippo tersebut, maupun memegang kunci brankas anggaran yang sepenuhnya dikendalikan oleh Danantara dan APBN.

Namun, tanpa kecerdasan komprehensif Ara dalam merajut komunikasi, ketiga elemen raksasa tersebut tidak akan pernah bersilangan di Meikarta pada 8 Maret 2026. Di sinilah letak kejeniusan paripurna seorang Ara yang menempatkan dirinya untuk bertindak sebagai maestro political brokerage paling andal di kabinet.

Ia menguasai betul keahlian mempertemukan beragam aktor dengan kepentingan yang saling bertolak belakang ke dalam satu transaksi besar yang saling menguntungkan. Ara berhasil menerjemahkan ambisi besar Prabowo menjadi bahasa yang dipahami Lippo, sekaligus mengkonversi hibah tersebut menjadi laporan memukau bagi Istana.

Dalam literatur akademik ilmu politik, praktik ini sangat sejalan dengan tesis dalam buku fenomenal Democracy for Sale karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Keduanya mengelaborasi secara apik bagaimana makelar politik di negara berkembang berfungsi sebagai jembatan esensial pengkonversi modal kapital swasta menjadi utilitas kerakyatan.

Dalam kacamata murni political brokerage, untaian puji-pujian yang ditebarkan Ara di atas podium sejatinya adalah sebuah sertifikat pengakuan publik berskala nasional. Hashim selaku representasi keluarga Presiden menerima penghormatan tertinggi, Rosan mendapatkan sorotan kapasitas finansial, dan Lippo berhasil memanen buah rehabilitasi reputasi.

Sebagai negosiator yang teramat ulung, Ara menggaransi bahwa tidak akan ada satu pihak pun yang merasa terdegradasi maruahnya dalam mega-proyek ini. Transaksi politik tingkat tinggi yang sejati memang selalu ditandai oleh kepulangan semua pihak ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan menang.

Bagi roda laju pemerintahan Prabowo, manuver diagonal Ara di Meikarta ini secara brilian menjawab kebutuhan politik mendesak akan hadirnya output fisik yang instan. Negara tiba-tiba memperoleh lahan shovel-ready secara cuma-cuma dan berkesempatan langsung membangun tanpa tersandera oleh berbelitnya proses pembebasan lahan.

Melalui perhelatan kolosal ini, Ara sukses mendemonstrasikan nilai tawarnya yang sangat mahal kepada Sang Presiden dengan cara yang teramat taktis. Sang menteri membuktikan kesanggupannya merangkul kekuatan kapital besar demi menyokong agenda populis negara tanpa membebani postur APBN secara langsung.

Di tengah terbangunnya kultur kabinet di mana para pembantu presiden saling berlomba menyajikan hasil, Ara hadir menancapkan sesuatu yang sangat konkret. Ia melampaui batasan presentasi powerpoint standar dengan menyajikan 30 hektare tanah siap bangun beserta ribuan helm proyek sebagai manifestasi eksekusi yang nyata.

Lantas, jika Ara dengan cerdik bertindak sebagai bishop perangkai visi, siapa sebenarnya yang mengambil lompatan kuda hitam dalam skema kolaborasi ini? Bagaimana sang pemilik modal meletakkan bidaknya demi memastikan kelangsungan imperium bisnisnya di tengah pusaran deras arus politik populis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Lompatan Sang Knight: Lippo Group

Apabila Ara menempati posisi sentral yang krusial sebagai bishop, maka Lippo Group yang dinakhodai oleh keluarga Riady beraksi cermat sebagai bidak knight atau ksatria. Bidak ksatria dibekali keistimewaan taktis mematikan berupa gerakan melompat dalam pola L yang tak bisa ditiru dan mampu mengangkangi halangan bidak lain.

Inilah wujud nyata manuver brilian Lippo di Meikarta yang sukses besar mendobrak kelaziman hitungan untung-rugi bisnis secara konvensional. Keluarga Riady sejatinya memiliki opsi yang jauh lebih aman untuk sekadar menjual sisa lahannya secara private dan membiarkan sejarah krisis perlahan dilupakan.

Namun, mereka mengambil langkah berani menghibahkan lahan premium kepada negara dan menjadikan kawasan Meikarta sebagai bagian integral dari pusaran agenda nasional. Cupin tersenyum mafhum saat membedah kedalaman manuver ini, menyadari sepenuhnya bahwa penyerahan lahan ini bukanlah murni digerakkan oleh kepolosan filantropi sosial belaka.

Keputusan radikal yang diambil Taipan Riady tersebut sejatinya berpijak kuat pada kalkulasi bisnis-politik tingkat tinggi yang didesain tajam untuk proteksi jangka panjang. Akademisi terkemuka Jeffrey Winters dalam mahakaryanya yang berjudul Oligarchy telah menguraikan secara komprehensif mengenai strategi abadi pertahanan kekayaan kaum elit ini.

Winters menjelaskan bahwa para konglomerat raksasa selalu mereproduksi kekuatan mereka dengan cara merespons secara adaptif dan taktis terhadap rezim politik mana pun yang sedang berkuasa. Lippo sukses mempraktikkan hal ini dengan mengonversi aset mati yang sebelumnya tersandera narasi negatif menjadi modal sosial-politik yang sangat hidup di era populisme.

Dengan merelakan 30 hektare lahan secara gratis untuk rusun subsidi, ekosistem ribuan hektare sisa kawasan komersial Meikarta lainnya justru diproyeksikan ikut terangkat pesat. Aliran deras investasi infrastruktur publik akan mengucur, populasi penghuni akan melonjak, dan kelayakan komersial kawasan tersebut niscaya meroket secara eksponensial dalam sedekap.

Jauh melampaui hitungan persentase profit finansial jangka pendek, proyek Meikarta kini telah dipersenjatai kokoh dengan tameng pelindung berupa patronase langsung dari sang presiden. Sangatlah mustahil ada investor yang meremehkan, atau birokrat yang bernyali mempersulit perizinan, di kawasan yang kini berstatus absolut sebagai etalase unggulan Istana.

Langkah hibah triliunan rupiah ini, pada hakikatnya, adalah investasi paling murah yang bisa dibeli korporasi untuk sebuah proteksi politik yang nilainya tidak terhingga. Panggung megah Meikarta menjelma sempurna menjadi laboratorium alkimia politik yang sukses mengubah beban berat menjadi aset, serta menyulap skandal lama menjadi showcase percontohan.

Transformasi naratif tajam dari “proyek bermasalah” menjadi tonggak “patriotisme korporat” ini semakin kuat lantaran dilegitimasi langsung oleh kehadiran adik kandung Presiden. Tidak akan ada satupun kampanye agensi pencitraan seharga apa pun yang sanggup membeli tingkat legitimasi vertikal setinggi dan semegah itu.

Konsep sinergi simbiotis ala Meikarta ini menyimpan probabilitas yang teramat besar sebagai proof of concept bahwa kemitraan negara-swasta sanggup bekerja mulus di skala masif. Ini mencerminkan temuan titik ekuilibrium yang luar biasa langka, di mana kepentingan negara, kapitalisasi oligarki, dan kepiawaian taktik politikus bisa saling menguatkan.

Pada konklusi analitisnya, kebangkitan kembali Meikarta layak dirayakan secara bijaksana sebagai wujud kemenangan strategis yang mengakomodasi sisi positif kepentingan semua pihak yang berpartisipasi. Presiden berhasil mengamankan pilar visinya, jajaran birokrat membuktikan efektivitas lembaganya, korporasi memulihkan martabat asetnya, sementara ratusan ribu keluarga rakyat bersiap menyambut hangat terwujudnya hunian idaman mereka. (A43)

Hashim Djojohadikusumo sebut ada “telur busuk” di pemerintah dan swasta. Sinyal bahaya nyata atau sekadar strategi “sentil-menyentil”?

PinterPolitik.com

“He was the one man the President could trust explicitly, simply because he was his brother.” — Theodore Sorensen, penasihat utama & penulis pidato JFK

Cupin duduk termenung di sudut kedai kopi langganannya sambil menatap layar gawai yang menyala terang. Matanya terpaku pada sebuah berita terbaru yang menampilkan sosok Hashim Djojohadikusumo dengan pernyataan yang cukup menggetarkan jagat politik.

Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu kembali melontarkan diksi yang tidak lazim dalam diskursus birokrasi yang biasanya santun dan penuh basa-basi. Hashim secara terbuka menyebut adanya “telur busuk” di dalam sistem pemerintahan yang harus segera dibersihkan demi kelancaran pembangunan.

Cupin tersenyum kecil, menyadari bahwa ini bukan sekadar metafora kuliner yang asal bunyi dari seorang pengusaha. Bagi Cupin, istilah “telur busuk” adalah sebuah kode keras yang ditujukan kepada oknum pejabat atau pengusaha nakal yang menghambat.

Hashim seolah sedang menabuh genderang perang, namun dengan gaya yang santai dan penuh percaya diri di hadapan publik. Ia tidak sedang marah-marah secara emosional, melainkan sedang mengirimkan sinyal bahaya kepada siapa saja yang merasa tersindir.

Cupin teringat bahwa ini bukan kali pertama sang adik memainkan peran sebagai penyebar kabar buruk bagi para mafia dan pengemplang. Sebelumnya, Hashim juga yang paling vokal membocorkan angka kebocoran negara hingga ratusan triliun rupiah di berbagai sektor.

Tampaknya, Hashim sedang menikmati peran barunya sebagai The Teasing Brother atau saudara yang gemar “menggoda” lawan. Ia menggoda rasa aman para pejabat korup yang selama ini merasa terlindungi oleh jabatan basah atau koneksi partai.

“Godaannya” bukan sembarang godaan, melainkan sebuah ancaman halus yang dibungkus dengan informasi intelijen A1 yang valid. Cupin membayangkan betapa panas dinginnya para oknum di kementerian saat mendengar Hashim berbicara lantang di podium.

Hashim seolah berkata, “Saya tahu siapa kalian, dan kakak saya sudah memegang daftarnya di saku beliau.” Cupin melihat ada kepuasan tersendiri dalam gestur Hashim saat menyampaikan hal-hal yang tabu dibicarakan menteri lain.

Ia menjadi antitesis dari gaya komunikasi istana yang biasanya penuh eufemisme dan kehati-hatian tingkat tinggi. Di saat pejabat lain sibuk memoles citra agar terlihat bersih, Hashim justru sibuk menelanjangi borok di balik layar.

Cupin menilai, kemunculan Hashim dengan narasi ini bukan sekadar pernyataan biasa tanpa agenda tersembunyi. Ia datang untuk menegaskan bahwa era “main mata” di sektor sumber daya alam dan perizinan sudah selesai.

Pernyataan tentang langkah tegas Prabowo untuk membersihkan “telur busuk” adalah sebuah ultimatum terbuka yang tidak bisa ditawar. Tidak ada lagi ruang negosiasi bagi mereka yang menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan.

Cupin melihat fenomena ini sebagai sebuah tontonan politik yang menyegarkan di tengah kaku-nya birokrasi pemerintahan. Namun, di balik tontonan itu, ada strategi kekuasaan yang sedang bekerja sangat rapi dan sistematis.

Hashim tidak bergerak liar; ia bergerak dalam koridor yang tampaknya sudah disepakati di meja makan keluarga Cendana atau Kertanegara. Cupin mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar istana yang tertutup rapat.

Apakah “nyanyian” Hashim ini murni inisiatif pribadi seorang adik yang peduli pada kakaknya yang sedang memimpin negara? Ataukah ini adalah bagian dari skenario besar pembagian peran yang sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum pelantikan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kitchen Cabinet dan Bayang RFK?

Cupin mulai mencoba membedah pola ini dengan lebih serius, menjauhkan sedikit kopinya yang mulai dingin karena AC ruangan. Ia menyadari bahwa Hashim tidak hanya bermodal omongan, tetapi juga instrumen kekuasaan nyata seperti Satgas yang dibentuk.

Khususnya, Satgas yang berkaitan dengan perumahan maupun penertiban kawasan hutan yang sempat ramai dibicarakan publik. Cupin teringat pada analisis Patrick Weller dalam bukunya yang berjudul Don’t Tell the Prime Minister yang sangat relevan.

Weller menjelaskan secara naratif bagaimana seorang kepala pemerintahan sering kali memiliki lingkaran inti yang bekerja di luar struktur formal birokrasi. Lingkaran ini, atau sering disebut kitchen cabinet, bertugas menangani isu-isu yang terlalu sensitif untuk diserahkan kepada menteri biasa.

Hashim adalah personifikasi sempurna dari konsep core executive non-formal yang dijelaskan oleh Weller tersebut dalam konteks Indonesia. Ia tidak perlu jabatan menteri untuk memiliki wewenang “menggebuk” para pengemplang pajak di sektor kehutanan atau tambang.

Cupin melihat bahwa pola ini sebenarnya lazim terjadi di berbagai negara maju yang sistem politiknya sudah matang sekalipun. Tengok saja sejarah Amerika Serikat pada masa pemerintahan John F. Kennedy yang legendaris itu.

Kala itu, Robert F. Kennedy atau RFK, memainkan peran yang sangat mirip sebagai adik sekaligus pelindung utama sang presiden dari serangan lawan. RFK bukan hanya Jaksa Agung, tapi juga “anjing penjaga” yang membersihkan rintangan politik bagi JFK di lapangan.

Hashim tampaknya sedang mengadopsi peran RFK tersebut dalam konteks politik Indonesia modern yang penuh intrik. Bedanya, medan pertempuran Hashim adalah hutan, tambang ilegal, dan kebocoran anggaran negara yang masif.

Ketika Hashim bicara soal triliunan rupiah yang hilang, ia sedang memvalidasi eksistensi Satgas yang bekerja di bawah bayang-bayang birokrasi. Satgas ini menjadi tangan kanan Prabowo untuk melakukan eksekusi tanpa harus mengotori tangan presiden secara langsung dengan kegaduhan.

Cupin memahami bahwa menempatkan keluarga di posisi strategis seperti ini memberikan jaminan loyalitas mutlak yang tak tergantikan. Dalam teori politik, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, dan darah lebih kental daripada kontrak koalisi partai.

Hashim bisa dipercaya untuk tidak akan menelikung Prabowo di tikungan akhir demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Satgas yang diisi atau diawasi oleh orang kepercayaan seperti Hashim memiliki power yang menakutkan bagi lawan.

Mereka bisa menerobos sekat-sekat ego sektoral kementerian yang sering kali menghambat penegakan hukum di lapangan. Cupin melihat, Hashim menggunakan data intelijen ekonomi untuk menekan “telur busuk” agar menyerah secara sukarela.

Jika mereka tidak menyerah setelah “digoda” Hashim, maka barulah hukum negara yang akan berbicara dengan keras. Ini adalah strategi pressure bertingkat yang sangat efisien dalam manajemen konflik tingkat tinggi.

Para mafia hutan dan tambang kini dihadapkan pada dilema: berhadapan dengan Hashim sekarang atau langsung dihancurkan oleh Prabowo nanti. Cupin mengangguk-angguk kecil, mulai memahami alur permainan catur yang sedang dimainkan ini.

Namun, strategi keluarga ini tentu bukan tanpa risiko politik yang menyertainya di kemudian hari bagi pemerintahan. Apakah ketergantungan pada sosok adik ini tidak akan menimbulkan kecemburuan di kalangan partai koalisi pendukung pemerintah?

Mungkinkah pola komunikasi yang agresif ini justru akan menjadi bumerang bagi stabilitas kabinet di masa depan jika tidak dikelola dengan hati-hati?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The ‘Teasing’ Brother?

Cupin kembali bersandar, mencoba menarik benang merah teoretis yang lebih spesifik soal peran Hashim sebagai “balon percobaan” kebijakan. Dalam literatur komunikasi politik, apa yang dilakukan Hashim dikenal sebagai strategi Trial Balloon yang klasik.

Ia teringat pada tulisan Lee Sigelman yang berjudul The Trial Balloon: A Framework for Analysis yang membedah fenomena ini secara mendalam dan tajam. Sigelman menarasikan bahwa elit politik sering kali sengaja membocorkan ide atau ancaman kontroversial untuk menguji reaksi publik terlebih dahulu.

Tujuannya adalah untuk melihat arah angin dan sentimen masyarakat sebelum kebijakan yang sesungguhnya diputuskan oleh sang pemimpin utama. Hashim, dalam hal ini, adalah balon percobaan paling aman dan paling efektif bagi Presiden Prabowo saat ini.

Jika pernyataan Hashim soal “telur busuk” mendapat dukungan publik yang masif, maka Prabowo akan melanjutkannya dengan kebijakan resmi yang tegas. Namun, jika pernyataan itu menimbulkan gejolak atau resistensi berlebihan, Prabowo bisa dengan mudah menjaga jarak aman.

Presiden bisa berdalih bahwa itu hanyalah pendapat pribadi sang adik yang tidak mewakili sikap resmi istana atau kabinet. Konsep ini sering disebut sebagai plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal dalam strategi politik tingkat tinggi.

Cupin melihat kecerdikan luar biasa dalam taktik “menggoda” yang dimainkan Hashim ini untuk melindungi kakaknya. Ia menjadi buffer atau penyangga yang melindungi citra Prabowo sebagai negarawan yang merangkul semua pihak dengan senyuman.

Biarlah Hashim yang menjadi Bad Cop yang galak dan menakutkan bagi para mafia dan birokrat korup. Sementara itu, Prabowo tetap bisa tampil sebagai Good Cop yang bijaksana dan tenang di mata rakyat Indonesia.

Istilah “telur busuk” yang dilempar Hashim adalah sebuah Early Warning System bagi siapa saja yang merasa dirinya bermasalah dalam bekerja. Cupin menganalisis bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi para oknum untuk “bertobat” atau mundur teratur sebelum terlambat.

Hashim sedang melakukan seleksi alam di lingkaran kekuasaan tanpa perlu ada surat pemecatan resmi yang gaduh di media massa. Siapa yang panik dan menyerang balik Hashim, dialah yang sebenarnya sedang membuka aibnya sendiri di hadapan publik.

Cupin membayangkan betapa efektifnya saringan politik model ini untuk menjaga integritas kabinet yang gemuk dan beragam kepentingannya. Prabowo tidak perlu repot-repot memarahi bawahannya satu per satu di depan umum yang bisa menurunkan wibawa.

Cukup Hashim yang berbicara di media, dan pesan peringatan itu akan sampai ke seluruh penjuru birokrasi di negeri ini. Ini adalah efisiensi kekuasaan yang dikendalikan melalui narasi publik dan psikologi ketakutan yang terukur.

Bagi Cupin, Hashim bukan sekadar adik, melainkan instrumen vital dalam kelangsungan pemerintahan kakaknya di tengah badai politik. Ia adalah proxy yang berani mengambil risiko dibenci demi menjaga tahta tetap bersih dari kotoran korupsi.

Tanpa Hashim yang berani “menggoda” dan menyentil, pemerintahan mungkin akan terjebak dalam rutinitas yang lamban dan penuh kompromi busuk. Cupin menutup analisisnya dengan sebuah pemikiran mendalam tentang beban berat seorang adik di pusaran kekuasaan.

Pada akhirnya, dalam dunia politik yang penuh dengan topeng dan kepalsuan, kejujuran yang paling brutal sering kali harus datang dari orang yang memiliki ikatan darah. Hashim Djojohadikusumo mungkin terlihat sedang “bermain-main” dengan kata-katanya, namun sesungguhnya ia sedang memikul beban terberat untuk memastikan visi kakaknya tidak digerogoti oleh para pengkhianat dari dalam. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika diplomasi negara bertemu ketulusan individu, lahirlah kisah menyentuh antara Hashim Djojohadikusumo dan dermawan Jepang, Yōhei Sasakawa. Di balik pembebasan Arnold Putra dari Myanmar, tersimpan kekuatan jejaring pribadi dan solidaritas lintas negara yang tak terduga namun menginspirasi.

PinterPolitik.com

Sampel proses diplomasi apik datang saat Hashim Djojohadikusumo spill bahwa pembebasan Arnold Putra dari tahanan militer Myanmar berhasil difasilitasi oleh seorang dermawan dari Jepang, Yohei Sasakawa.

Kasus ini bermula ketika Arnold Putra, seorang selebritas dan influencer Indonesia, ditangkap junta militer Myanmar pada Desember 2024 dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan kelompok bersenjata oposisi seperti Karen National Liberation Army (KNLA) dan People’s Defense Force (PDF).

Penahanan ini menjadi sumber perhatian dan kepedulian publik serta memunculkan kebutuhan akan solusi yang bermartabat.

Dihadapkan dengan pemerintahan junta, upaya penyelamatan diplomatik melalui actor nonnegara yang dilakukan Hashim Djojohadikusumo dan Yohei Sasakawa menunjukkan kolaborasi yang memprioritaskan nilai-nilai yang kiranya ideal untuk menjadi teladan.

Melalui pendekatan yang berbasis kepercayaan dan diplomasi personal, Hashim dan Sasakawa berhasil membuka kanal komunikasi dengan pihak Myanmar secara efektif.

Dengan menyatukan pemahaman lintas budaya dan komitmen pada perdamaian, mereka memastikan pembebasan Arnold Putra berlangsung secara damai, terhormat, dan menunjukkan kekuatan solidaritas antarbangsa.

Saat di-zoom out, peristiwa ini mencerminkan kekuatan diplomasi alternatif, yang tidak hanya bergantung pada institusi resmi, tetapi juga pada kapasitas individu dan organisasi yang memiliki jaringan, komitmen moral, dan visi kemanusiaan yang kuat.

Ihwal yang agaknya sangat layak menjadi pedoman diplomatik saat terjadi krisis. Mengapa demikian?

Diplomasi Alternatif dan Jejaring Asia?

Untuk memahami kedalaman relasi ini, kiranya perlu ditilik tokoh sentral lain, Soemitro Djojohadikusumo, ayah Hashim dan mantan Menteri Keuangan dan Ekonomi Orde Baru.

Soemitro merupakan seorang teknokrat dan negarawan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pasca-1965. Dalam kiprahnya, ia menjalin komunikasi luas dengan berbagai tokoh internasional yang mendorong stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia.

Ryōichi Sasakawa, ayah dari Yōhei, adalah tokoh nasionalis Jepang yang pada masa pasca-perang mendedikasikan hidupnya pada kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan melalui yayasan filantropis internasional.

Meskipun tidak ditemukan bukti eksplisit bahwa Soemitro dan Ryōichi, atau keluarga Djojohadikusumo dan Sasakawa berinteraksi secara langsung, mereka tampak berada dalam jalur sejarah yang paralel, yakni sama-sama membangun jejaring Asia yang progresif dan antikomunalitas ekstrem.

Yōhei Sasakawa sebagai penerus visi ayahnya, dan Hashim sebagai tokoh yang melanjutkan dedikasi Soemitro terhadap negara dan masyarakat, menunjukkan kesinambungan generasi yang memperjuangkan nilai-nilai perdamaian dan solidaritas Asia.

Intervensi kemanusiaan mereka dalam kasus Arnold Putra kiranya bukan sekadar tindakan ad hoc, tetapi refleksi dari komitmen jangka panjang terhadap kerja sama regional berbasis rasa saling percaya dan visi kolektif Asia yang stabil dan makmur.

Kehadiran Sasakawa sebagai figur diplomasi sipil yang dihormati di berbagai forum internasional, dan kiprah Hashim sebagai pemimpin bisnis sekaligus penghubung antar bangsa, menjadi contoh sinergi ideal antara kekuatan moral dan kapasitas strategis.

Relasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi yang bersumber dari itikad baik, niat tulus, dan rasa tanggung jawab sosial bisa menghasilkan solusi konkret bagi persoalan global.

Peluang dan Signifikansi Strategis

Pembebasan Arnold Putra merupakan contoh sukses dari diplomasi kolaboratif yang menggabungkan jalur formal dan informal.

Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam era globalisasi dan kompleksitas geopolitik saat ini, kerja sama antar individu lintas negara dapat menjadi pendorong utama tercapainya solusi damai dan manusiawi.

Indonesia melalui peran Hashim Djojohadikusumo telah menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi fondasi kuat dalam bernegara.

Sementara itu, kolaborasi melalui tokoh seperti Yōhei Sasakawa menunjukkan kepemimpinan moral dan kemanusiaan yang luar biasa dalam menangani krisis lintas batas. Ini adalah refleksi dari diplomasi baru yang lebih humanistik, adaptif, dan relevan dengan tantangan kontemporer.

Lebih jauh, kolaborasi Hashim dan Sasakawa mengirimkan pesan positif kepada komunitas internasional bahwa Asia memiliki kapasitas diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai luhur, bukan hanya kekuatan formal.

Model kerja sama ini dapat menjadi inspirasi dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan lainnya di kawasan, baik melalui intervensi sipil, filantropi, maupun pendekatan budaya. Tentu, tanpa mengesampingkan reputasi masing-masing aktor.

Diplomasi bukan semata urusan protokol atau institusi negara. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, diplomasi juga bisa menjadi panggilan nurani, ruang solidaritas, dan ekspresi kasih antarbangsa.

Dengan membangun jembatan antarkomunitas dan memperkuat jejaring lintas sektor, Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil, damai, dan penuh harapan melalui langkah nyata yang berani dan berempati.

Oleh karenanya, keberhasilan diplomasi ini tidak hanya menyelamatkan seorang warga negara, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas di Asia.

Hashim Djojohadikusumo dan Yōhei Sasakawa agaknya telah menorehkan bab penting dalam sejarah diplomasi kontemporer, yang layak dikenang sebagai kisah inspiratif tentang kekuatan kebaikan, integritas, dan kerja sama lintas generasi demi masa depan yang lebih harmonis. (J61)

Menarik untuk melihat kiprah Prasasti dan apa sumbangsihnya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akhirnya meluncur sebuah think tank yang disebut akan menjadi pengawal dan pendukung berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran. Dinamai Prasasti Center for Policy Studies, think tank ini diprakarsai oleh Hashim Djojohadikusumo yang adalah adik dari Presiden Prabowo. Akankah lembaga ini bisa sukses memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan roda kemudi di hari-hari mendatang?

PinterPolitik.com

Satu bangunan intelektual dalam senyap diluncurkan: Prasasti Center for Policy Studies. Disebut dalam senyap karena roman-romannya tak pernah terbaca, tau-tau sudah ada dan langsung dideklarasikan.

Think-tank ini langsung menyedot perhatian karena diisi oleh sejumlah tokoh elite yang punya koneksi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menjadi salah satu penasehat utama. Kakak iparnya, Soedrajad Djiwandono, ikut duduk sebagai anggota dewan pengawas.

Jika selama ini pusat-pusat studi kebijakan di Indonesia sering terkesan akademik atau simbolik belaka, Prasasti justru tampil penuh ambisi. Ia ingin menjadi kekuatan riil dalam desain kebijakan publik di era Prabowo. Ini seolah mengingatkan publik pada sebuah bangunan think tank yang pernah berjaya di era pemerintahan Soeharto:  CSIS alias Centre for Strategic and International Studies.

CSIS di era Orde Baru bukan sekadar pusat kajian. Ia adalah dapur utama dari banyak kebijakan pembangunan Soeharto. Dari stabilitas politik, strategi industrialisasi, hingga relasi luar negeri, CSIS berperan sebagai intellectual hub yang menyatu dengan jantung kekuasaan. Diisi oleh para teknokrat seperti Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, think-tank itu menjadi penjaga arah pembangunan nasional—dan juga perisai politik Soeharto dari serangan ideologis.

Namun, Prasasti tampaknya tidak ingin jadi bayangan CSIS. Jika CSIS dipenuhi ekonom dan ilmuwan, maka Prasasti cenderung terisi oleh para praktisi, birokrat, dan pebisnis senior. Nama-nama seperti Burhanuddin Abdullah (eks Gubernur BI), Arcandra Tahar, Fuad Bawazier, hingga Chatib Basri mencerminkan orientasi pragmatis: think-tank yang dekat dengan eksekusi, bukan sekadar teori.

Lebih menarik lagi, Prasasti tidak malu-malu menunjukkan kedekatannya dengan lingkaran Prabowo. Di satu sisi, ini membuat akses terhadap kekuasaan bisa lebih cepat dan efektif. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran: apakah lembaga ini benar-benar independen, atau hanya organ canggih dari kekuasaan?

Hashim sendiri bahkan mengingatkan agar Prasasti tidak berubah menjadi alat propaganda. Ia menyarankan agar anggota Prasasti datang dari lintas spektrum ideologis dan politik, bukan sekadar loyalis Gerindra.

Meski demikian, jejak ideologis sulit dihindari. Banyak wajah di Prasasti adalah mereka yang ikut menyusun program ekonomi dan sosial Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Maka, tak heran jika muncul anggapan bahwa Prasasti akan menjadi pabrik legitimasi kebijakan Prabowo.

Pertanyaannya: apakah ini buruk? Tidak selalu. Dalam politik, semua kekuasaan butuh instrumen pemikiran. Yang berbahaya adalah ketika gagasan digantikan oleh kepentingan. Benarkah demikian?

Politik Pengetahuan

Untuk memahami posisi Prasasti dalam kekuasaan Prabowo, kita bisa meminjam tiga teori penting yang menjelaskan bagaimana think-tank berperan dalam politik negara.

Pertama, Antonio Gramsci dengan konsepnya tentang hegemoni budaya memberi petunjuk bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang senjata atau kursi, tapi juga oleh siapa yang mengontrol narasi. Dalam konteks ini, Prasasti adalah upaya menciptakan intellectual legitimacy bagi kekuasaan Prabowo. Dengan kata lain, Prabowo tidak hanya ingin memerintah, tapi juga ingin meyakinkan bahwa kekuasaannya masuk akal, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Di sini posisi Prasasti menjadi penting.

Kedua, Peter Haas mengembangkan istilah epistemic communities, yaitu jaringan ahli dan teknokrat yang mempengaruhi kebijakan publik melalui pengetahuan yang mereka miliki. Dalam kerangka ini, Prasasti dapat dilihat sebagai embrio dari komunitas epistemik baru—yang akan menggantikan dominasi para teknokrat warisan era Jokowi. Jika selama ini kebijakan didominasi oleh policy entrepreneur dari istana dan Bappenas, kini Prabowo bisa membentuk poros pikirannya sendiri.

Ketiga, James G. March dan Johan P. Olsen dalam konsep logic of appropriateness menjelaskan bagaimana kebijakan publik tidak hanya dibentuk oleh kepentingan politik, tapi juga oleh logika kelembagaan dan norma-norma profesional. Maka, keberadaan think-tank seperti Prasasti berfungsi ganda: memberi pembenaran normatif terhadap kebijakan (agar terlihat pantas), sekaligus memberi “nalar” teknokratis terhadap agenda politik (agar terdengar masuk akal).

Ketiga teori ini menyiratkan bahwa Prasasti bukan sekadar pusat kajian. Ia adalah alat kekuasaan yang membungkus kekuatan dengan pengetahuan. Dengan begitu, narasi Prabowo tidak akan hanya datang dari podium pidato, tapi juga dari jurnal kebijakan, seminar publik, dan tentu saja riset.

Efek Prasasti dan Masa Depan Kekuasaan

Lalu, apa yang bisa kita harapkan dari kehadiran Prasasti dalam lima tahun ke depan?

Pertama-tama, Prasasti bisa menjadi stabilizer intelektual di tengah potensi kegaduhan politik. Jika kabinet Prabowo dipenuhi oleh berbagai kepentingan koalisi besar, maka Prasasti dapat memainkan peran sebagai pemikir netral yang menjaga arah kebijakan. Ia bisa menjadi tempat penyulingan ide sebelum dilepas ke publik.

Namun ini hanya mungkin jika independensinya dijaga. Jika Prasasti hanya menjadi kantor pembenar kebijakan tanpa kritik, maka ia akan cepat kehilangan kredibilitas. Keunggulan think-tank bukan pada siapa yang ada di dalamnya, tapi pada keberaniannya untuk berbeda dan kritis.

Kedua, Prasasti punya potensi mengisi kekosongan wacana pembangunan pasca-Jokowi. Selama dua periode, pembangunan infrastruktur dan narasi digitalisasi menjadi wajah utama kebijakan negara. Tapi arah baru di bawah Prabowo masih samar. Prasasti bisa menjadi arsitek dari narasi ekonomi baru: apakah kita akan menuju welfare state, neo-industrialization, atau opsi yang lain? Semua masih terbuka.

Ketiga, Prasasti akan sangat menentukan arah relasi kekuasaan dan masyarakat sipil. Jika ia terbuka terhadap masukan LSM, akademisi, dan kelompok akar rumput, maka lembaga ini bisa menjembatani kebijakan elite dan kebutuhan publik. Tapi jika ia hanya jadi klub elite yang bicara dalam bahasa teknokrat tanpa keberpihakan sosial, maka eksistensinya hanya akan menambah daftar panjang lembaga yang tidak relevan.

Sebagai lembaga yang baru berdiri, Prasasti memang belum teruji. Tapi struktur, koneksi, dan ambisinya menunjukkan bahwa ini bukan proyek temporer. Ini adalah bagian dari infrastruktur kekuasaan Prabowo—yang ingin membangun bukan hanya pemerintahan, tapi juga ekosistem berpikir.

Akhirnya, apakah Prasasti akan menjadi CSIS-nya Prabowo? Waktulah yang akan menjawab. Namun jika menilik komposisi tokohnya, pendekatannya yang pragmatis, dan kedekatannya dengan lingkaran dalam kekuasaan, maka satu hal sudah pasti: Prabowo sedang menyusun prasasti kekuasaannya, dengan batu-batu berpikir yang keras dan terstruktur. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Pienip @gerindra !!! 

Pesan penting buat Partai Gerindra dan Pak Prabowo ngutip dari John Emerich Edward Dalberg-Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Semoga engga 

 @prabowo

#gerindra #prabowo #mayorteddy #dasco #hashimdjojohadikusumo #golkar #hutgerindra #megawati #ahy #demokrat #dualisme #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kadin akan selalu menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan politik. Siapa yang menurut kalian paling menarik untuk diikuti di kepengurusan baru ini? Share di kolom komentar ya!

Kalo Deng Xiaoping lawannya Mao Zedong. Kalo Pak Prabowo, siapa ya yang bakal dilawan? 

#Prabowo #PrabowoSubianto #HashimDjojohadikusumo #DengXiaoping #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Waw, bisa sebanyak itu uangnya! 

#HashimDjojohadikusumo #kelapasawit #sawitilegal #sawit #penerimaannegara #prabowo #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83)