Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi resmi mengajukan pengunduran diri. Ini jadi buntut dari berbagai kontroversi komunikasi publik pemerintah dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya soal komentar insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Publik pun kembali membahas pertautan sejarah soal bagaimana komunikasi publik pemerintah punya efek penting pada kekuasaan dan program-program pemerintah.

PinterPolitik.com

Di era informasi yang serba cepat, komunikasi politik adalah medan perang utama dalam mempertahankan legitimasi dan membentuk opini publik. Namun, tampaknya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius dalam urusan yang satu ini.

Sejumlah kontroversi mencuat dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari pernyataan-pernyataan publik yang menimbulkan kebingungan, hingga komentar yang terkesan absurd mengenai insiden kepala babi yang dikirimkan ke redaksi majalah Tempo. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, akhirnya mengundurkan diri.

Keputusan Nasbi itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sinyal bahwa strategi komunikasi pemerintahan Prabowo sedang berada di persimpangan krusial. Pengunduran dirinya memperlihatkan bahwa kantor komunikasi tidak berhasil menjadi jembatan yang kokoh antara kekuasaan dan publik. Isu-isu yang seharusnya bisa dikendalikan dengan manajemen krisis dan narasi yang tepat malah berubah menjadi bumerang.

Fenomena ini membangkitkan kembali perbandingan dengan figur-figur komunikasi legendaris dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah Harmoko, sosok yang di era Orde Baru menjadi Menteri Penerangan dan dikenal luas sebagai “penyambung lidah pemerintah” yang efisien.

Bagi sebagian kalangan, Harmoko mungkin sinonim dengan pembredelan pers dan kontrol informasi. Namun, jika dikaji lebih mendalam, warisan Harmoko menyimpan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami psikologi massa, menyederhanakan pesan, dan membangun komunikasi yang menyentuh lapisan bawah masyarakat. Lalu, bagaimana kiprah Harmoko ini dimaknai dalam konteks kekinian?

Harmoko: Dari Pos Kota ke Kementerian Penerangan

Harmoko bukanlah teknokrat politik dalam pengertian tradisional. Ia adalah wartawan dan kartunis yang memahami denyut nadi masyarakat kecil. Di tahun 1970, ia mendirikan harian Pos Kota dengan misi yang tampak sederhana namun revolusioner: memberantas buta huruf dan meningkatkan minat baca masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dalam dunia jurnalistik Indonesia, Pos Kota adalah antitesis dari media elite. Gaya bahasanya sensasional, menyerupai percakapan di warung kopi. Berita kriminal, gosip jalanan, dan kisah-kisah heroik keseharian tukang becak hingga pedagang kaki lima menjadi sajian utama.

Bagi Harmoko, media bukan sekadar alat informasi, tetapi jembatan budaya dan alat komunikasi yang efektif. Ia sadar bahwa rakyat kecil tidak membaca Kompas atau Tempo, tetapi mereka membaca Pos Kota.

Hal inilah yang menjadikan Harmoko menarik di mata Presiden Soeharto. Ia melihat Harmoko sebagai figur yang tidak hanya mampu memahami rakyat, tetapi juga bisa mengartikulasikan kehendak pemerintah dalam bahasa yang dimengerti publik.

Sebagai Menteri Penerangan, Harmoko membawa prinsip-prinsip jurnalisme populis ke dalam strategi komunikasi negara. Ia mengusung konsep “Pers Pancasila,” yakni pers yang bebas namun bertanggung jawab dalam membela stabilitas nasional. Meski konsep ini kerap menjadi tameng untuk menekan kritik dan membatasi oposisi, tidak bisa disangkal bahwa efektivitas komunikasi Orde Baru banyak bergantung pada kemampuan Harmoko dalam menyederhanakan pesan kekuasaan.

Harmoko memosisikan dirinya sebagai kanal yang menyuarakan agenda Soeharto tanpa terdengar kaku. Ia tahu kapan harus tegas, kapan harus melucu. Harmoko bisa berbicara di ruang kabinet dan langsung setelahnya berdialog dengan tukang ojek.

Bahkan ketika Soeharto sedang di ujung kekuasaannya, Harmoko tetap menjadi figur sentral yang menyampaikan pernyataan resmi soal arah politik negara—meski akhirnya, ironi besar terjadi ketika justru Harmoko pula yang meminta Soeharto mundur pada 1998.

Komunikasi Politik: Dari Lasswell hingga McNair

Mengelola komunikasi politik bukan sekadar soal kecepatan menyebarkan pesan. Ia adalah seni membentuk narasi, mengendalikan emosi publik, dan menjaga wibawa institusi. Dalam konteks ini, setidaknya tiga teori penting bisa membantu menjelaskan mengapa strategi komunikasi yang kacau bisa berujung pada krisis legitimasi.

Pertama, teori klasik dari Harold Lasswell menyebut bahwa komunikasi politik terdiri dari lima elemen: siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dengan efek apa. Dalam kerangka ini, kegagalan komunikasi pemerintahan Prabowo bisa dibaca sebagai ketidaksesuaian antara “siapa” dan “apa” yang disampaikan. Figur-figur yang diangkat untuk menyuarakan pesan negara tidak memiliki kredibilitas simbolik maupun emosional untuk menjangkau publik.

Kedua, Colin Seymour-Ure dalam The Political Impact of Mass Media menyebut bahwa media bukan hanya cermin, tetapi pencipta realitas politik. Dalam era digital, pesan pemerintah bukan hanya bersaing dengan kritik, tetapi juga dengan meme, satire, dan noise.

Maka dari itu, posisi Kepala Komunikasi bukan hanya harus dipenuhi oleh seorang komunikator teknis, tetapi seseorang yang mengerti bagaimana memproduksi makna dalam lanskap post-truth dan informasi hiperbola.

Ketiga, Brian McNair dalam An Introduction to Political Communication menekankan pentingnya komunikasi strategis dalam mempertahankan hubungan antara negara dan warga negara. Dalam pandangannya, komunikasi yang baik bukan berarti tanpa kontroversi, melainkan kemampuan untuk mengelola kontroversi itu sendiri. Artinya, justru dalam situasi krisis, kekuatan komunikasi politik diuji. Di sinilah peran seperti yang pernah dimainkan Harmoko menjadi sangat relevan.

Dalam sistem demokrasi yang plural, komunikasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga harus mampu merespons secara responsif arus bawah. Kegagalan menyerap aspirasi publik, atau menyampaikannya dalam bahasa yang otentik dan membumi, akan memunculkan jurang antara negara dan rakyat.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Harmoko?

Strategi komunikasi pemerintahan Prabowo membutuhkan refleksi mendalam. Krisis bukan hanya terjadi karena kesalahan satu dua pernyataan, tetapi karena ketidakhadiran narasi yang konsisten dan kepribadian komunikator yang mampu membangun empati. Pemerintah tidak hanya butuh juru bicara, tetapi penyambung lidah—seperti Harmoko dulu.

Harmoko mengajarkan bahwa memahami rakyat bukan sekadar tentang data demografis, tetapi tentang masuk ke dunia simbolik mereka. Harmoko misalnya tahu bahwa berita kriminal bisa lebih menggugah kesadaran politik tukang becak daripada editorial panjang soal geopolitik. Ia tahu bahwa bahasa yang dipakai di warung kopi bisa jauh lebih mengena daripada frasa akademis.

Kelemahan Hasan Nasbi yang kerap menggunakan analogi-analogi yang membingungkan dan multi interpretatif misalnya, harus diubah menjadi cara komunikasi yang lugas dan tepat sasaran, sembari tetap menunjukkan empati dan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Ini jadi hal yang penting untuk dijadikan catatan.

Di era sekarang, tantangan komunikasi makin kompleks. Tapi prinsip dasarnya tetap sama: siapa yang menguasai narasi, dia menguasai persepsi. Pemerintah butuh figur seperti Harmoko, bukan dalam hal ideologis, tetapi dalam hal kapasitas untuk membangun komunikasi yang otentik, membumi, dan strategis. Sosok ini tidak hanya harus cerdas, tetapi juga harus punya insting budaya—tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam.

Dalam dunia politik yang semakin mirip panggung drama, posisi Kepala Komunikasi adalah sutradara narasi nasional. Jika pemerintahan Prabowo ingin keluar dari jebakan krisis demi krisis, maka pembelajaran dari Harmoko bukan hanya penting, tapi genting. Tanpa komunikasi yang terstruktur dan bermakna, kekuasaan bisa kehilangan fondasinya—yaitu kepercayaan publik.

Pada akhirnya, pemerintahan Prabowo butuh sosok yang memahami filosofi komunikasi itu sendiri. Seseorang yang memahami bahwa politik bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang cerita. Dan dalam hal bercerita kepada rakyat, Harmoko tetaplah salah satu maestro-nya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Menurut kalian kebijakan seperti apa yang tepat untuk dunia sosial media di Indonesia? Share di kolom komentar ya!

Ternyata sejarah kontroversialnya lumayan panjang ya kementerian yang satu ini. Dulu saat masih bernama Kementerian Penerangan, institusi ini dibubarkan Gus Dur. Lalu jadi Kominfo di era Megawati. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!