PinterPolitik.com

“I really apologize for everything right now” – Kanye West, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Masyarakat Indonesia – khususnya umat Islam – baru saja merayakan Hari Raya Idulfitri 1441H beberapa hari lalu. Tentu saja, hari besar satu ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tak dapat dipungkiri bahwa Idulfitri adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu karena, pada hari besar inilah, banyak warga berangkat pulang kembali ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan sanak keluarga. Selain melepas kangen, mudik juga menjadi momen untuk saling meminta maaf atas kesalahan masa lalu.

Orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, hingga sepupu tak luput dari permohonan maaf. Begitu juga dengan para tetangga yang akan saling mengunjungi rumah masing-masing.

Tak ada gelar griya (open house), mudik, atau salat Ied di lapangan pada hari Lebaran tahun ini. Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama.

Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu. pic.twitter.com/eLxggxylcW

— Joko Widodo (@jokowi) May 24, 2020

Seluruh lapisan masyarakat juga ikut serta untuk merayakan hari besar ini. Baik presiden, pengusaha, pedagang, jurnalis, hingga mahasiswa dan mahasiswi biasanya akan menjalankan kebiasaan dan tradisi lebaran.

Namun, semua tradisi itu tak dapat dijalankan sepenuhnya akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong Indonesia. Bagaimana tidak? Virus satu ini disebut-sebut dapat menular dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya.

Meski pandemi menghantui, ucapan maaf tetap diupayakan untuk disalurkan melalu jejaring daring (online). Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana misalnya beberapa hari lalu turut mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tradisi lebaran melalui sebuah video.

Namun, sepertinya, tak semua orang puas dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Jokowi tersebut. Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS) Gde Siriana Yusuf misalnya berkomentar bahwa Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya sekadar menyampaikan permohonan maaf ala tradisi lebaran saja.

Menurut Gde, rakyat membutuhkan lebih dari sekadar permohonan maaf yang merupakan basa-basi saja. Rakyat dianggap perlu mendapatkan kata maaf dari Jokowi akibat berbagai kebijakan yang dinilai telah melukai rakyat.

Bukan tidak mungkin sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan berbagai kebijakan dan tata kelola yang dinilai belum baik. Soal penanganan pandemi Covid-19 misalnya, pemerintah dianggap terlambat dalam merespons.

Pertanyaannya, mengapa pemerintahan Jokowi dianggap perlu meminta maaf kepada masyarakat Indonesia? Lantas, apa manfaat yang dapat diperoleh dengan meminta maaf?

Kata Maaf dari Pemimpin

Permintaan maaf dari seorang pemimpin bisa jadi dianggap penting oleh publik. Pasalnya, sosok pemimpin dianggap tidak hanya mewakili dirinya, melainkan bisa institusinya atau kelompok yang dibawahinya.

Barbara Kellerman dalam tulisannya di Harvard Business Review setidaknya menyebutkan beberapa fungsi (purpose) dari permintaan maaf yang bersifat publik, yakni fungsi individual (individual purpose) bila pemimpin melakukan kesalahan, fungsi institusional (institutional purpose) bila bagian dari institusi yang dibawahi pemimpin melakukan kesalahan, fungsi antarkelompok (intergroup relations) dengan tujuan untuk memperbaiki relasi dengan kelompok yang dirugikan, dan fungsi moral (moral purpose) guna mencari pemberian maaf dan penebusan kesalahan (redemption).

Setidaknya, Kellerman menyebutkan bahwa permintaan maaf yang dilontarkan ke publik oleh pemimpin dapat berdampak positif. Bahkan, bukan tidak mungkin publik akan memberikan maaf apabila permintaan maaf pemimpin tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Dalam permintaan maaf pemimpin, perlu terkandung pengakuan akan kesalahan, penerimaan akan tanggung jawab, ekspresi penyesalan, dan janji agar kesalahan tak terulang.
Share on X

Kellerman mencontohkannya dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton terkait isu perselingkuhan yang dijalaninya dengan seorang pegawai magang di Gedung Putih yang bernama Monica Lewinsky. Dengan permintaan maaf yang diungkapkannya ke publik, Clinton dapat menekan pembicaraan di media dan dapat kembali berfokus menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Bahkan, tingkat kepercayaan publik kepada Clinton dianggap tetap kuat. Hingga beliau berhenti menjadi presiden, Clinton memiliki tingkat kepercayaan publik sebesar 66 persen.

Lantas, bagaimana caranya Clinton dapat meminta maaf dengan baik?

Setidaknya, Kellerman menjelaskan bagaimana para pemimpin dapat memberikan permintaan maaf yang baik kepada publik. Dalam permintaan maaf tersebut, harus terkandung pengakuan akan kesalahan, penerimaan akan tanggung jawab, ekspresi penyesalan, dan janji agar kesalahan tak terulang.

Hal inilah yang dilakukan oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen terkait penyebaran Covid-19 yang terjadi di sebuah kapal militer yang ada di bawah benderanya. Tsai bahkan mengaku bahwa itu merupakan kesalahan beliau karena menganggap kesalahan tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Bahkan, bukan sekali ini saja Tsai melontarkan permintaan maaf. Di luar isu pandemi Covid-19, Tsai juga pernah meminta maaf kepada komunitas adat di Taiwan akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan di masa lampau.

Boleh jadi, seringnya permintaan maaf yang dilontarkan oleh pemimpin Taiwan satu ini berhubungan dengan budaya dan nilai yang diyakini oleh masyarakat Asia Timur. Lantas, bagaimana sebenarnya budaya minta maaf di masyarakat kawasan tersebut?

Belajar dari Asia Timur

Tak hanya di Taiwan, budaya minta maaf di Asia Timur – seperti Jepang – memang disebut-sebut penting dalam nilai dan norma yang diyakini. Sebagian besar masyarakat negara-negara tersebut menganggap permintaan maaf sebagai bagian dari sistem kolektivis.

Bagi yang suka menonton anime atau membaca manga, kata maaf mungkin tak jarang keluar dari para tokoh yang ada dalam kisah tersebut. “Gomen nasai,” adalah salah satu frasa yang sering muncul dalam karya-karya khas Jepang tersebut.

Bukan tidak mungkin banyaknya kata-kata tersebut di anime dan manga Jepang adalah refleksi dari nilai yang diyakini oleh masyarakat. Pasalnya, permintaan maaf (apology) seperti ini dianggap menjadi bagian yang integral dalam sistem nilai dan norma masyarakat negara tersebut.

View this post on Instagram

Sudah siap untuk normal baru? #newnormal #newnormal2020 #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 26, 2020 at 2:54am PDT

Asumsi ini turut disebutkan oleh Hiroshi Wagatsuma dan Arthur Rosett dalam tulisan mereka yang berjudul The Implications of Apology. Setidaknya, Wagatsuma dan Rosett menyebutkan bahwa permintaan maaf dianggap penting dalam setiap persoalan – khususnya resolusi konflik.

Lantas, mengapa permintaan maaf dianggap penting dalam masyarakat Asia Timur seperti Jepang?

William W. Maddux dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Cultural Differences in the Function and Meaning of Apologies menjelaskan bahwa budaya minta maaf di Jepang ini berhubungan dengan tipe masyarakat yang ada di negara tersebut, yakni masyarakat yang termasuk dalam kategori collective-agency.

Bila dibandingkan dengan konsepsi permintaan maaf dalam budaya Barat yang menekankan pada pengakuan akan kesalahan dan tanggung jawab, budaya minta maaf di Jepang lebih menekankan pada perbaikan hubungan antarpersonal. Orang Jepang akan meminta maaf guna mengakui interkoneksi dan rasa utang (indebtedness) kepada orang-orang lain.

Inilah mengapa permintaan maaf juga kerap dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Jepang. Bahkan, setiap permintaan maaf publik turut diikuti dengan sikap membungkuk (bowing) di depan para awak media.

Selain Jepang, budaya minta maaf juga diterapkan oleh masyarakat Korea Selatan (Korsel). Hampir sama dengan Jepang, Andrew Sangpil Byon dalam tulisannya yang berjudul Apologizing in Korean menjelaskan bahwa tujuan dari permintaan maaf di masyarakat Korsel adalah untuk mengembalikan harmoni antara peminta maaf dan penerima maaf dalam masyarakat yang kolektivis.

Maka, tidak heran apabila terdapat seorang pemimpin agama di Korsel yang akhirnya meminta maaf kepada publik sambil membungkuk akibat penularan Covid-19 yang dituding terjadi di gerejanya. Permintaan maaf itu ditujukan untuk mengekspresikan rasa penyesalannya akan apa yang telah terjadi (remorse).

Mungkin, dengan belajar pada negara-negara Asia Timur, Jokowi bisa saja juga perlu menunjukkan permintaan maafnya kepada publik akibat banyak kebijakannya yang dianggap tidak sesuai. Kebijakannya untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi pandemi misalnya dianggap membuat banyak masyarakat merasa tertekan guna mendapatkan akses kesehatan yang lebih terjangkau.

Boleh jadi, permintaan maaf dapat menjadi cara agar publik dapat merasa terkoneksi kembali dengan pemimpinnya seiring dengan meningkatnya kritik publik terhadap penanganan pandemi di bawah pemerintahan Jokowi. Lagi pula, seorang pemimpin tetaplah harus menjaga harmoni dalam hubungannya dengan rakyat. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pesiden Jokowi rencanakan perubahan hari libur Idul Fitri dan akan digantikan di tanggal lain. Hal tersebut guna mencegah arus mudik di tengah Covid-19 dan tetap akan fasilitasi mudik, seperti wisata gratis

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]D[/dropcap]i Ruang Oval Istana Merdeka, Presiden Jokowi terlihat diapit oleh Menkopolhukam Wiranto di sisi kanan dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di sisi kirinya. Sementara di hadapan mereka, berjejer tujuh pemuda yang masing – masing adalah Yusuf Muhammad Martak, Dewan Pengawas GNPF MUI, serta ketuanya Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera, serta Habib Muchsin dan Lutfi Hakim, serta dua lainnya.

Tujuh pemuda ini, datang dari GNPF MUI dan FPI, dua organisasi masyarakat yang beberapa bulan terakhir nyaring terdengar sepak terjangnya. Kritik terhadap Presien Jokowi serta kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang tertuang dalam berbagai protes dan unjuk rasa, contohnya.

Namun, pertemuan itu tak lagi membahas Ahok yang saat ini sudah mendekam di penjara. Beranjak ke persoalan lain, sang Wakil Ketua GNPF MUI, Zaitun Rusmin mengatakan jika pertemuan perdananya dengan Presiden ini, adalah langkahnya awal rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam hal apa?

“Ingin memperbaki kondisi, silaturahmi, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi,” jelasnya.

Pernyataan Zaitun langsung saja ditimpali oleh sang ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir,”Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan,” ujar Bachtiar.

Rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh pentolan GNPF MUI ini memang perlu diluruskan, karena tak jelas rekonsiliasi yang diharapkannya. Entah dalam konteks spesifik apa, rekonsiliasi harus dilakukan dan dicapai. Hal senada turut diungkapkan pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi. Menurutnya, pengetahuan GNPF MUI terhadap rekonsiliasi pun tak diketahui, “Saya enggak tahu sampai tingkat apa pengetahuan mereka itu tenang rekonsiliasi. Oleh karena itu, publik seharusnya mendorong ke arah rekonsiliasi yang sebenarnya,” lanjutnya.

Lantas, apa pula yang dianggap sebagai rekonsiliasi tersebut? Kristiadi kembali menjelaskan jika rekonsiliasi memiliki unsur saling mengampuni sekaligus memperbaharui kesadaran akan nilai yang selama ini dipaksakan untuk berlaku. “Harus ada saling mengampuni dan juga memperbarui kesadaran. Hal yang tidak sadar apa? Misalnya menggunakan sentimen primordial untuk tujuan politik. Itu berbahaya sekali,” jelasnya.

Seperti yang kita ketahui bersama, gerakan GNPF MUI dan FPI, sangat lekat dan berpengaruh, hingga mampu menggerakkan ratusan hingga jutaan orang turun ke jalanan memprotes penodaan agama yang dilakoni Ahok. Tetapi, gerakan yang dilahirkan atas sentimen primordial, yakni mayoritas umat Islam, sama sekali tak bisa dibenarkan apalagi didukung secara politik. Lebih jauh, hal ini hanya akan menyuburkan rasisme yang sudah kepalang tumbuh pesat.

Sementara itu Bachtiar Nasir menyatakan, pertemuan dengan Presiden, menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia, “Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan.” Pria yang pernah berseloroh agar Indonesia mencontek sistem afirmatif kepada pribumi seperti Malaysia ini, bahkan sempat menyatakan mengidamkan Indonesia yang damai, bersatu, kuat sekaligus berdaulat.

Jika rekonsiliasi yang dimaksudkan benar lurus adanya, maka tak ada salahnya menyambut baik gagasan tesebut dengan menindaklanjuti kesepakatan teknis satu sama lain. Seperti yang disampaikan Kristiadi, “pakai saja acuannya GNPF MUI soal kita akan menyusun suatu tata negara NKRI yang lebih utuh. Itu yang harus ditindaklanjuti sekarang. Itu kemajuan yang luar biasa. Dengan begitu, rekonsiliasi ke arah sejati. Tapi, juga jangan kemudian itu jadi hanya sebagai retorika semata,” lanjut Kristiadi lagi.

GNPF MUI, Ambisi Menggulingkan Pemerintahan?

Siapa yang tak akrab mendengar nama GNPF MUI? Sejak berhasil mengelar Aksi 4 November atau Aksi 411 dan Aksi 2 Desember atau 212, yang gagap gempita dan diikuti massa sangat banyak, namanya melambung dan meroket tajam.

Organisasi yang baru didirikan delapan bulan lalu ini diakui lahir atas spontanitas dan tanpa agenda khusus. Bachtiar berseloroh, ormasnya muncul, murni untuk mengawal fatwa MUI terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Demi Allah, saya selalu ditanya, Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF MUI dan Habib Rizieq sebagai Pembina GNPF, apa, sih grand design-nya? Saya bocorin, nggak ada,” jelasnya pada suatu kesempatan di tahun 2016 lalu.

Kelahiran GNPF MUI memang lahir atas kasus penistaan agama, terutama ketika MUI meluncurkan pernyataan bertajuk “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” pada 11 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin. Di dalamnya MUI menekankan larangan bagi umat Islam memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani.

Sang ketua sendiri, Bachtiar Nasir, adalah pemimpin Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center dan juga seorang ustadz kondang tanah air. Ia bekerjasama dengan Rizieq Shihab membidani kelahiran GNPF MUI, dan mendaulat ulama yang saat ini sedang dikejar kepolisian Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina.

Menyoroti sepak terjang GNPF MUI, kelompok ini memang sejak dulu memiliki agenda bertolak dengan kebijakan dan sikap pemerintah. Bahkan, GNPF MUI sempat menyebut ingin me-Mesir-kan Indonesia. “Kalau saya terburu-buru dan punya ambisi kekuasaan dan ambisi politik, kalau GNPF MUI punya ambisi itu, mungkin saat ini bisa kita Mesirkan Indonesia,” kata sang ketua, Bachtiar.

Selain pernyataan kontroversial ketuanya itu, GNPF MUI juga tersangkut tudingan makar dan usaha pemakzulan presiden Jokowi. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kapolri Jendra Tito Karnavian pada saat GNPF MUI melancarkan Aksi pada 2 Desember tahun 2016 lalu.

Tentu saja hal itu dibantah oleh Bachtiar Nasir, menurutnya perjuangan GNPF MUI adalah jihad konstitusional dan tak terkait dengan upaya rusuh apalagi berbuat makar. Bachtiar berseloroh jika pihaknya tidak memiliki ambisi demikian.

Bertemu Presiden, Berkat Wiranto

Bagaimana pun kuatnya hempasan sepak terjang GNPF MUI, tentu pertemuan 30 menit bersama Presiden Jokowi tak dapat terjadi begitu saja tanpa campur tangan orang dalam pemerintahan.

Adalah Wiranto, sosok utama yang disebut menghubungkan dan membuka komunikasi GNPF MUI dengan Presdien Jokowi. Purnawirawan jendral bintang empat itu adalah tokoh yang langsung menemui GNPF MUI dan Habib Rizieq pada Aksi Bela Islam 411, selain Jusuf Kalla. Saat itu, baik GNPF MUI dan Rizieq, ingin melakukan berdialog dengan Jokowi, namun sayangnya tak bisa.

Pintu terbuka tatkala GNPF MUI datang beberapa kali ke kediamannya untuk menyelesaikan kasus hukum sejumlah aktivis dan ulama, termasuk di dalamnya Rizieq yang menjadi tersangka dalam kasus pornografi.

Posisi Wiranto yang sangat penting di pemerintahan inilah, yang mampu menggerakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan menghasilkan pertemuan dengan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Bachtiar sendiri mengakui jika dialog bersama Jokowi terwujud berkat Wiranto. “Jadi malam terakhir (bulan puasa), kami duduk dengan Menko Polhukam,  lalu ke Menag. Paginya komunikasi ke Presiden,” katanya saat Konferensi Pers di AQL Islamic Center Tebet.

Campur tangan Wiranto memang berkorelasi dengan hubungan baik dirinya dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq. Wiranto tak menyangkal jika Rizieq menempati kesan dalam hatinya, “Saya kira waktu itu secara faktual kami bersama-sama ikut mengamankan negeri ini agar tetap selamat dari gelombang menurunnya ekonomi dunia, dan kemudian disusul gerakan Reformasi yang luar biasa waktu itu.” Wiranto juga mengklaim sudah mengenal Rizieq sebelum tahun 2000 karena sama-sama berjuang dan prihatin dengan keadaan Indonesia di akhir masa Orde Baru. Seperti yang diketahui bersama, GNPF MUI menempatkan Rizieq sebagai Pembina GNPF MUI. Rizieq sendiri juga memantau pertemuan tersebut, serta turut melontarkan rasa terima kasih terhadap usaha yang dilakukan GNPF MUI.

Oleh pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi, menunjukan peran penting Wiranto. Ia memang memiliki jejak sejarah dalam perpolitikan nasional yang tak bisa dianggap enteng. Bisa dikatakan, ketahanan organisasi masyarakat seperti GNPF MUI dan FPI, dapat bertahan lama jika mereka memelihara komunikasi dan dialog dengan Wiranto, bukan dengan Kapolri atau bahkan Presiden RI sekalipun.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang hangat menerima GNPF MUI dipandang oleh peneliti dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati, sebagai strategi lihat yang mampu menjinakkan gerakan Islam yang disinyalir hendak menggulingkan pemerintahan, “Saya rasa ini adalah bentuk kelihaian politik Presiden Jokowi dalam upaya menjinakkan lawan politiknya secara efektif tanpa harus membuat pernyataan yang membuat kegaduhan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menilai jika pertemuan tersebut membawa dampak positif bagi Presiden Jokowi demi mengamankan posisi di Pemilu 2019 nanti.

Bagaimanapun, pertemuan ini pada akhirnya akan melahirkan babak baru dalam konstelasi politik nasional, yang tak dipungkiri, memainkan gelombang Islam Politik sebagai kendaraannya. Bagaimana pendapatmu? (Berbagai Sumber/A27)