PinterPolitik.com

Hari Antikorupsi Sedunia 2019 memang telah berlalu. Namun, semangat pemberantasan korupsi sepertinya masih membara nih di masyarakat luas.

Usulan mengenai hukuman mati bagi para koruptor misalnya, hingga kini masih menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai media dan publik. Ide ini mencuat ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta.

Sebagian masyarakat menyetujui usulan itu agar menciptakan efek jera bagi para pelanggarnya. Namun, tampaknya tidak semuanya sepakat dengan usulan tersebut. Amnesty International misalnya, bilang kalau diberlakukannya hukuman mati bakal melanggar hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, menurut mereka, hukuman mati juga nggak bakal ngebikin jera para koruptor. Pasalnya, banyak negara udah mulai ngehapus hukuman mati karena ternyata nggak relevan dengan jumlah kejahatan yang terjadi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga punya pendapat yang sejalan nih sama Amnesty International. Kata beliau nih, hukuman mati belum tentu relevan di Indonesia.

Oleh sebab itu, Pak Hasto lebih setuju kalau hukuman yang diberlakukan adalah pemiskinan terhadap para koruptor. Katanya nih, hukuman itu bisa ngebikin efek jera nih.

View this post on Instagram

Perlukah koruptor dihukum mati?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 9, 2019 at 10:48pm PST

Selain itu, beliau menilai hukuman mati itu tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Bahkan, beliau mencontohkan konvensi-konvensi internasional yang telah menghapuskan hukuman mati.

Wah, bisa-bisa citra Indonesia di mata dunia jadi jelek dong kalau memberlakukan hukuman mati. Apalagi nih, Indonesia kan habis ini menduduki posisi penting sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

Hmm, benar juga ya Pak Hasto. Soal hukuman mati untuk pengedar narkotika misalnya, banyak dicecar nih sama negara-negara lain. Brasil dan Belanda sampai-sampai menarik pulang duta besarnya lho pada tahun 2015 dulu. Waduh.

Tapi nih, uniknya, Pak Hasto punya pendapat yang berbeda lagi nih soal hukuman mati kejahatan narkotika. Pada tahun 2016, beliau pernah bilang kalau PDIP perlu ngedukung penuh nih upaya pemerintahan Jokowi untuk memerangi narkoba – dari dukungan politik sampai pemberlakuan hukuman mati.

Lha, kok jadi beda-beda gini? Yang benar mendukung atau menolak nih jadinya, Pak Hasto? Masa iya soal kemanusiaan jadi separuh-separuh gitu, Pak?

Tapi, mungkin kita perlu positive thinking dulu nih. Bisa aja, Pak Hasto sudah sadar kalau hukuman mati dianggap melanggar HAM oleh berbagai pihak. Mulai sekarang, beliau boleh jadi telah mulai mendorong agenda-agenda perlindungan HAM, termasuk untuk para koruptor. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa hari lalu, sebagian besar masyarakat di banyak belahan dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Berbagai unsur publik di Indonesia juga turut mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari itu. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri.

Mungkin, bagi KPK, agak asing bila peringatan hari tersebut tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh besar, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sepucuk undangan untuk presiden pun akhirnya dikirimkan.

Cinta KPK pada sang presiden bisa jadi masih belum ada habisnya nih setelah dalam beberapa tahun terakhir Pak Jokowi selalu hadir di peringatan yang sama – termasuk selalu hadir untuk KPK setiap kali upaya pelemahan digulirkan.

Namun, sedihnya nih, Pak Jokowi ternyata lebih memilih hadir di tempat lain dan bercanda tawa bersama menteri-menterinya, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, di SMKN 57 Jakarta.

Justru, sosok yang muncul di KPK malah Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain Kiai Ma’ruf, hadir juga beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD – salah satu pihak yang sebelumnya ikut mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Hehe.

View this post on Instagram

Jokowi singgung kemungkinan hukuman mati bagi koruptor.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 1:00am PST

Wah, cinta dan harapan KPK pada Pak Jokowi jadi bertepuk sebelah tangan dong. Padahal, peringatan hari itu bisa jadi merupakan momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh KPK.

Harapan akan kehadiran Presiden ini sampai-sampai diekspresikan dalam lagu lho. Wakil Ketua Saut Situmorang bercerita kalau dirinya sudah menyiapkan lagu “I Wish It Would Rain Down” karya Phil Collins.

Waduh, lagu yang dibawakan Saut melalui saksofonnya ini benar-benar sedih lho maknanya. Lagu itu berkisah tentang cinta seseorang yang tidak terbalas – atau yang biasa disebut “bertepuk sebelah tangan”.

Aduh, sakit juga ya kalau dirasa-rasa. Sudah sebelumnya berharap Perppu KPK terbit semenjak berbulan-bulan lalu, sekarang malah semakin susah bertemu di momen-momen penting.

Ekspresi cinta ala Saut ini bisa saja nggak terbalas sama sekali nih. Pasalnya, Desember ini merupakan bulan di mana pimpinan dan dewan pengawas KPK yang baru bakal dilantik.

Waduh, tinggal menghitung hari aja nih KPK yang baru akan muncul. Hmm, kira-kira, KPK yang baru ini bakal terbalas nggak ya cintanya? Kita tunggu saja nanti kiprah mereka. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik, Hari ini Jumat, 9 Desember 2016 mungkin bukan hari yang istimewa bagi banyak orang. Tidak ada yang berbeda seperti rutinitas lainnya, apalagi di Indonesia. Semua terasa datar dan biasa saja. Yang  sedang ramai ialah berita duka tentang bencana alam gempa di Aceh. Lain daripada itu, masih ramai juga tentang kasus penistaan agama oleh Ahok, juga Pilkada serentak yang sedikit banyak masih berputar tentang Pilkada DKI yang paling ramai. Semua itu membuat masyarakat tidak sadar bahwa hari ini adalah Hari Anti Korupsi Internasional. Hal itu tidak lepas dari proses pertumbuhan politik Indonesia yang sepertinya flat.

Begitu banyaknya program kerja pemerintah, serta begitu ramainya dinamika politik akhir-akhir ini memang masih jauh dari kata sempurna, bahkan biasa saja. Bahkan tema-tema politik juga masih tak jauh-jauh dari slogan seputar anti-Korupsi. Indonesia tidak lepas dari masalah Korupsi, terutama yang terekspos oleh media. Baik itu dalam sistem pemerintahan, swasta maupun ranah hukum. Dimana semangat memerangi salah satu tindak pidana khusus yang dianggap oleh beberapa ahli, lebih berbahaya dibandingkan narkotika dan terorisme, sebenarnya harus sangat disuarakan. Khususnya di Indonesia, yang dimana-mana menyerukan anti-korupsi di semua sektor sistem kehidupannya.

Ya, Korupsi, satu kata yang familiar di Indonesia bahkan di belahan dunia lain manapun selama 100 tahun terakhir. Semua orang asyik membicarakan korupsi, semua pihak asyik menyuarakan slogan anti-Korupsi, semua negara asyik berbicara pemberantasan Korupsi. Tapi kenyataan berkata berbeda, Korupsi tetap tumbuh subur, bahkan dimanapun bisa dia muncul dengan mudah untuk hidup dan berkembang. Meracuni, menjadi benalu bahkan menjadi akar dari permasalahan sosial, politik, ekonomi dan hal-hal lain.

Korupsi dan perilaku korup tidak saja karena sistem yang buruk, tetapi juga karena hasrat manusia. Kuasa manusia didorong kenikmatan semu menjerumuskannya ke dalam kubangan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi pun dianggap wajar. Menurut Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, berpendapat bahwa manusia dan alam semesta didorong oleh suatu kekuatan purba yakni, kehendak untuk berkuasa, dan dorongan berkuasa membutakan segalanya. Buku ini meneropong sisi kelam pada diri manusia hingga ia menjerumuskan tubuh dalam korupsi.

Lalu kemanakah ujungnya slogan anti-Korupsi ini? Apakah hanya menjadi slogan saja? Atau sudah siapkah untuk dijalankan? Semua masih mencari-cari jawabannya, karena formula pastinya memang belum ditemukan. Pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: Greed, Opportunity, Need, Exposes. Dia menyebutnya GONE theory, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi.

Greed atau Greedy, yaitu keserakahan dan kerakusan. Dimana koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pulau pribadi. Maka selalu ada sisi serakah yang membuat orang menjadi korup.

Opportunity terkait dengan sistem yang memberi celah untuk terjadinya korupsi. Sistem atau manajemen yang kurang rapi, standar peraturan yang tidak jelas sehingga memungkinkan korupsi dilakukan. Kelonggaran atuan, permakluman serta mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang mudah memanipulasi angka, data, kata dan apapun yang bisa diaksesnya. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi terbuka lebar.

Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Gaya hidup yang tidak berdasaar pada kebutuhan hidup, serta mindset untuk bersikap hedonis.

Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. Deterrence effect yang tidak terlihat nyata (minim), maka membuat para pelaku maupun masyarakat lain merasa tidak ada sanksi yang ketat dan tidak ada punishment yang menakutkan, dalam hal itulah korupsi diberi kesempatan untuk hidup dan bertumbuh subur dalam mentalitas perseorangan, kelompok masyarakat, instansi, perusahaan bahkan negara.

Empat akar masalah di atas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Namun, lebih dari pada itu, keempat akar persoalan korupsi tadi sebenarnya ada pusat segalanya, yaitu sikap rakus dan serakah (Greed). Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang korupsi. Kebutuhan yang mendesak tak serta-merta mendorong orang korupsi. Hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi belum tentu membuat orang lain terinspirasi untuk ikut melakukan korupsi. Sebagai contoh, koruptor di negeri ini tidak sedikit yang memang sudah kaya raya bahkan lebih dari cukup untuk hidup 7 keturunanya nanti.

Mirip dengan teori diatas, Reza Wattimena memandang bahwa korupsi atau tindakan korup berawal pada kehendak pribadi seseorang. Manusia tak bisa mengendalikan dorongan kuasa untuk mendapat sesuatu. Diri seseorang dipenuhi perburuan hasrat dan kuasa. Sisi hewani manusia menjadi dominan dalam ritus korupsi. Oleh sebab itu apa pun cara ditempuh demi memenuhi kebutuhan hewani yang menguasainya. Pengingkaran atas kepercayaan yang diberikan menjadi hal yang biasa. Kekuasaan diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penindasan dan hegemoni kekuasaan legal, meski orang lain merasakan derita. Nurani kemanusiaan diabaikan. Etika sosial, nilai-nilai moral, dan norma hukum ditabrak dalam batas-batas tak wajar

Singkatnya, perilaku koruptif bermula dari sikap serakah yang akut. Adanya sifat rakus dan tamak saja sudah pasti berbahaya, apalagi tumbuh subur menjadi mental seseorang maupun bangsa. Seperti sedikit penggalan sajak W.S Rendra “Terang bulan terang di kali, Buaya timbul disangka mati, Katanya ada reformasi nyatanya tetap korupsi di sana-sini. Kalau ada sumur di ladang, Jangan diintip orang yang mandi, Koruptor akalnya panjang, Jaksa dan hakim diajak kompromi………”

Senada dengan sajak itu, masyarakat Indonesia sebenarnya paham akan bahaya korupsi yang terus menerus menjadi melekat dan membudaya. Rakyat juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam penegakan hukum, rakyat menegerti apa yang terjadi dalam proses pemberantasan korupsi. Maka baiknya Pemerintah dan masyarakat menjalankan perannya masing-masing dengan baik untuk tetap anti-korupsi. Serta semoga terjadi peningkatan dalam hal membongkar berbagai kasus korupsi. Khususnya kasus korupsi yang terkait dengan pejabat publik atau politisi.