PinterPolitik.com

“Matematika itu mudah dan bukan menyenangkan, bukan? Bukan!” – PapaZidan3, TikToker

Bagi sebagian orang, mendengar kata ‘matematika’ bisa membuat kepala menjadi pusing. Hal ini tidak lepas dari banyaknya rumus dan angka yang digunakan dalam proses pengerjaannya sehingga tidak semua orang bisa menikmati mata pelajaran ini. 

Maka, nggak heran sih kalau hanya sebagian orang aja yang bisa menguasai matematika. Well, hal ini berlaku terhadap beberapa orang yang nggak fokus terhadap matematika. 

Hmm, ya seperti para politisi yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda. Salah satunya seperti Adian Napitupulu yang merupakan sarjana hukum dan kini aktif di Komisi VII DPR RI yang fokus dalam bidang riset dan teknologi. Nah, berbeda banget kan dengan latar belakang pendidikannya. 

Makanya, ketika Adian mengatakan kepada Partai Demokrat untuk belajar matematika, ya belum tentu juga kader PDIP yang juga mantan aktivis 98 ini memahami betul pelajaran ini. 

Berbeda halnya kalau yang ‘nyuruh’ belajar matematika adalah influencer terkenal yaitu Jerome Polin. Konten youtube yang dipublikasikan tidak hanya soal komedi dan hiburan saja melainkan juga edukasi. 

Nah, beberapa kontennya ini berisi tentang Jerome Polin yang menguji beberapa rekannya untuk menjawab pertanyaan seputar soal matematika. Terlihat juga jika rekannya tidak semua bisa menguasai matematika seperti dirinya. 

Ya nggak heran sih. Soalnya, Polin ini kan mahasiswa matematika terapan di Waseda University, Jepang, lho, guys! 

Nah, tampaknya kalau Jerome Polin yang memberikan ujian matematika merupakan hal yang lumrah ya karena dirinya menguasai matematika dan memiliki latar pendidikan yang sama. 

Lalu, bagaimana dengan Bang Adian? Well, sepertinya Bang Adian nggak salah juga sih mau nyuruh belajar matematika, asalkan merekrut Jerome Polin menjadi staf ahlinya. 

Bang Adian memang bukan ahli tapi sebagai politisi bisa dong merekrut staf ahli yang memahami dan menguasai matematika. Ya, mungkin dengan keberadaan staf ahli di bidang ini, arahan Bang Adian terhadap Partai Demokrat untuk mempelajari matematika bisa dipertanggungjawabkan. 

Hm, ya bukan menjadi gimmick atau drama politik saja seperti yang dikemukakan oleh Erving Goffman dalam bukunya berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam buku ini terdapat teori dramaturgi yang menjelaskan jika interaksi yang antar individu bak sebuah drama. 

Manusia berperan sebagai aktor yang memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga identitasnya bisa berubah sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira Bang Adian sedang bermain ‘drama’ nggak ya? Kalau bukan gimmick, mungkin bisa dipertimbangkan untuk merekrut Jerome Polin sebagai staf ahli di bidang matematika. Ups. (G69)

Sejak reformasi, harga BBM beberapa kali naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan tanggal pasti kapan BBM bersubsidi dinaikkan. Padahal, isu kenaikan harga BBM sudah digaungkan sejak beberapa minggu ke belakang oleh banyak menteri.

PinterPolitik.com

Dengan derasnya pemberitaan tentang pandemi virus Corona (Covid-19) dalam tiga bulan terakhir, banyak pihak luput memperhatikan bahwa harga minyak mentah dunia juga tengah turun drastis seiring dengan merebaknya Covid-19 di berbagai penjuru negara. Tidak tanggung-tanggung, dengan harga yang bahkan mencapai US$ 0 per barel, ini merupakan penurunan terbesar sepanjang sejarah.

Jeli akan hal tersebut, pada 20 April lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon telah membuat rangkaian cuitan yang berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), padahal telah menjanjikannya pada 18 Maret lalu.

Pada Maret lalu, Presiden Jokowi memang telah membuka rapat terbatas (ratas) dengan topik pembahasan harga gas dan BBM di Istana Merdeka, Jakarta guna merespons harga minyak dunia yang tengah mengalami penurunan.

Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), physical distancing, ataupun penerapan local lockdown di berbagai daerah yang menyebabkan aktivitas ekonomi mati suri, penurunan harga BBM dinilai dapat menjadi bantuan sosial tidak langsung karena efeknya yang dapat menurunkan harga pangan, terlebih bulan Ramadan akan segera tiba.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga turut mendorong penurunan harga BBM karena menurutnya, itu dapat membantu menurunkan tingkat inflasi dan menjadi kompensasi kenaikan harga komoditi lainnya.

Selain itu, dorongan tersebut juga mengacu pada negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang telah merespons penurunan harga minyak mentah dunia dengan menurunkan harga BBM. Terkhusus Vietnam, penurunan harga bahkan telah dilakukan sejak akhir Januari lalu.

Menyikapi berbagai kritik atas belum turunnya harga BBM, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati telah memberikan jawaban bahwa penentuan harga bukan merupakan wewenang dari Pertamina, melainkan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, Nicke hendak menegaskan bahwa penurunan harga minyak dunia tidak serta merta akan berimbas pada penurunan harga BBM dalam negeri.

Seperti dalam sasaran kritik Fadlin Zon, perihal turunnya harga BBM merupakan pertanyaan yang harus ditujukan kepada Presiden Jokowi selaku pemegang kuasa. Lantas pertanyaannya, di tengah desakan penurunan tersebut, mengapa mantan Wali Kota Solo tersebut belum menurunkan harga BBM?

View this post on Instagram

Harga minyak dunia tengah turun namun pemerintah Indonesia belum berniat menurunkan harga BBM #minyakdunia #hargaminyakduniaturun #bbm #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 6:34am PDT

Relasi Harga BBM dengan Pangan

Richard Heinberg dalam tulisannya How Oil Prices Affect the Price of Food menyebutkan terdapat relasi sistemis antara harga minyak dunia dengan harga pangan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena aktivitas produksi dan distribusi pangan sangat bergantung pada BBM.

Akan tetapi, dalam penelitian Daniel Francois, Kazeem Abimbola Sanusi, dan Adewale Hassan yang berjudul Analysis of the Asymmetric Impacts of Oil Prices on Food Prices in Oil-Exporting Developing Countries menyebutkan bahwa relasi sistemis antara harga minyak dan pangan adalah asimetris. Pasalnya, kendati ditemukan kenaikan harga minyak dapat menaikkan harga pangan. Namun penurunan harga minyak tidak serta merta menurunkan harga pangan – khususnya dalam waktu jangka panjang.

Lalu, dengan adanya pandemi Covid-19 dan bulan Ramadan, kondisi tersebut tampaknya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memainkan harga pangan demi meraih keuntungan.

Dengan kata lain, penilaian bahwa penurunan harga BBM yang kemungkinan besar tidak akan berimbas pada penurunan harga pangan, sepertinya menjadi dalih pemerintah untuk tidak melakukan penurunan harga BBM.

Terlebih lagi, dengan adanya work from home (WFH), konsumsi BBM disebut tengah mengalami penurunan secara drastis, khususnya di Jakarta yang mencapai 59 persen. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati bahkan menyebutkan bahwa kondisi ini adalah penjualan terendah sepanjang sejarah Pertamina.

View this post on Instagram

Politik itu keras! #stafsusjokowi #stafsusmilenial #belvadevara #posterpinpol #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 11:00pm PDT

Positif untuk Indonesia?

Media asal Singapura Straits Times dalam publikasinya telah menyebutkan bahwa turunnya harga minyak mentah dunia sepertinya merupakan berkah tersendiri bagi Indonesia.

Mengutip pernyataan Dirjen Migas Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)  Ego Syahrial, penurunan harga minyak mentah dunia tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan domestik tanpa memperbesar defisit perdagangan negara. Singkat kata, alih-alih menurunkan harga BBM, kondisi ini dimanfaatkan untuk membeli stok minyak sebanyak mungkin.

Atas tujuan tersebut, pemerintah disebut telah menyewa tiga kapal tanker guna menyimpan bahan bakar. Menurut Nicke, Pertamina memang berencana untuk menggunakan penyimpanan yang dimiliki oleh pemerintah, seiring dengan upaya untuk mengimpor lebih banyak minyak.

Melihat track record-nya, sebenarnya tidak kali ini saja Presiden Jokowi tidak menurunkan harga BBM kendati harga minyak dunia tengah mengalami penurunan. Mungkin publik masih ingat, di awal kepemimpinannya pada 2014 lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut juga dikritik oleh banyak pihak karena justru menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia.

Menteri Keuangan pada waktu itu, Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa putusan tersebut diambil untuk tujuan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan. Menurutnya, pengalihan subsidi tersebut membuat akan ada lebih dari Rp 100 triliun dana yang dialihkan untuk sektor produktif.

Mengacu pada strategi pada 2014 lalu, besar kemungkinan hal serupa juga tengah diterapkan saat ini. Terlebih lagi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang membutuhkan banyak dana, pemerintah tentu dapat mengalihkan subsidi BBM untuk menambah dana penanganan Covid-19 atau sektor lainnya.

Tidak hanya di Indonesia, menurut Kenneth Rogoff dalam tulisannya What’s Behind the Drop in Oil Prices?, strategi serupa juga pernah dilakukan di berbagai negara seperti Tiongkok dan India yang justru mengambil keuntungan dari penurunan harga minyak dunia untuk mengurangi subsidi pada konsumsi bahan bakar dan dengan demikian memperkuat posisi fiskal negaranya.

Mengacu pada Rogoff, rasionalisasi yang menyebutkan penurunan harga minyak dunia harus dibarengi dengan penurunan harga BBM domestik sepertinya telah terbantahkan.

View this post on Instagram

Jokowi jelaskan bahwa Program Pra-Kerja merupakan semi bansos #jokowi #prakerja #semibansos #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 23, 2020 at 1:00am PDT

Dikotomi Palsu

Tidak hanya telah menggugurkan rasionalisasi tersebut, nyatanya pada persoalan desakan penurunan harga BBM tersebut juga telah terjadi kesesatan bernalar yang disebut dengan false dichotomy atau dikotomi palsu.

Dikotomi palsu terjadi ketika terdapat dua pilihan yang bertentangan seolah harus diambil salah-satu, padahal pilihan alternatif masih tersedia di luar sana. Singkat kata, dikotomi palsu menciptakan kondisi sulit bagi pengambil keputusan karena pilihan-pilihan alternatif lainnya dihilangkan.

Pada konteks penurunan harga BBM, seolah telah terbentuk dikotomi bahwa Presiden Jokowi harus memilih opsi antara menurunkan harga BBM yang pro rakyat; atau dengan tidak menurunkan, yang mana itu dimaknai sebagai pro ekonomi. Padahal, kedua pilihan yang seolah bertentangan tersebut dapat diambil sekaligus.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi mati suri, terdapat banyak tuntutan agar pemerintah memperbesar skala bantuan sosial. Masalahnya, bukankah bantuan sosial tersebut membutuhkan dana? Dengan kata lain, seperti yang disebutkan oleh Rogoff, bukankah dengan tidak menurunkan harga BBM, itu dapat menambah keuangan negara yang kemudian dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan sosial?

Apalagi, di tengah situasi PSBB yang telah memangkas arus transportasi, konsumsi BBM telah mengalami penurunan secara drastis. Artinya, itu membuat kebutuhan masyarakat akan BBM menjadi tidak sepenting sebelumnya.

Pada akhirnya, alih-alih melihat secara satu sisi kebijakan Presiden Jokowi yang belum menurunkan harga BBM, terdapat sisi lain yang mana kebijakan tersebut justru dilakukan demi memberikan angin segar bagi keuangan negara di tengah pandemi Covid-19. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kebijakan pemerintah tidak turunkan harga BBM dikritik banyak pihak. Harga minyak dunia tengah turun drastis, penurunan harga BBM dinilai dapat turunkan harga sembako. Masyarakat disebut tengah kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]angat disayangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium tidak jadi naik. Bila saja premium jadi dinaikkan pasti hari ini, sudah banyak konsolidasi aksi dari oposisi sampai mahasiswa yang bertekad membanjiri jalan demi jatuhkan rezim Jokowi.

Setidaknya bila Jokowi tidak jatuh dari singgasananya, maka elektabilitasnyalah yang akan ambruk. Selain elektabilitas yang jatuh, mungkin kasus Amien Rais dan Ratna Sarumpaet pun ikut jatuh karena kalah mewah dibanding isu kenaikan bahan bakar jenis premium ini.

Hal ini terbukti saat kita membaca tanggapan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka mengaku pembatalan kenaikan harga BBM jenis premium sangat politis. Anggota Direktorat Hukum BPN Ferdinand Hutahaean mengatakan pembatalan kenaikan premium adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan sosok pahlawan, yaitu Presiden Jokowi.

Hmm, giliran harga premium 

naik dibilang Jokowi manusia kamvret, tapi di saat Jokowi bertekad jaga harga minyak bersubsidi, banyak yang bilang Jokowi sok pahlawan sok dermawan. Jadi maunya apa sih kalian?
Share on X

Kalau menurut kalian gengs, tanggapan apa nih yang cocok untuk isu ini? Kita bilang Jokowi sok dermawan atau kita bilang Jokowi telat balas pesan dari Menteri Ignasius Jonan? Atau kita bilang oposisi cuman cari makanan demi kemapanan suara Pilpres 2019? Weleh-weleh.

Nah, kalau menurut Ferdinand, tidak mungkin seorang menteri mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan presiden. Adanya arahan presiden untuk menunda kenaikan, kata dia, hanya merupakan sandiwara.

Terus kalau ini sandiwara, bukannya kita harus memberi apresiasi kepada Jokowi dan menterinya? Sebab Jokowi dan menterinya berhasil membuat sandiwara yang gemulai tanpa harus menyakiti hati para umat manusia? Wkwkwk.

Masih bagus sandiwara yang diciptakan Jokowi dan menterinya tidak seperti sandiwara yang diciptakan Prabowo dan jubirnya. Wkwkwk, kalau benar Jokowi dan menterinya sandiwara, hitung aja lah ya, jadi impas satu satu buat membalas kasusnya Prabowo dan Ratna Sarumpaet.

Menurut kalian gimana gengs, apakah kasus plin-plan Jokowi bisa ditolerir? Atau kasus ini masih belum bisa diterima sebab kalian masih anggap Jokowi curang menggunakan lembaga negara untuk merebut suara?

Hmm, kalau menurut eyke sih namanya juga presiden, ya mau gimana juga doi kan yang berkuasa. Nanti kalau sudah tidak berkuasa juga sama saja nasibnya, kayak yang sekarang kebelet cari kekuasaan. Belum tentu juga yang nantinya akan berkuasa bisa bijak menggunakan jabatannya. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ebijakan tentang kenaikan atau pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi sorotan karena dinilai akan berdampak domino pada sektor yang lainnya.

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang menggaungkan BBM satu harga. Ehmm, kebijakan satu harga ini menjadi diferensiasi Jokowi dengan kepemimpinan sebelumnya.

Kini, harga BBM di Depok sama harganya dengan di Papua, prestasi sih, tapi tetap saja ada beberapa catatan.

Apalagi di zaman Jokowi, harga BBM pernah naik tapi tanpa adanya pemberitahuan, ehmm, diam – diam naik ya, weleeeh weleeeh. Kok malah harganya naik sih? Mungkin ini alasan kenapa Jokowi dikritik.

Ya iyalah, kan harga minyak dunia sedang turun gunung, ehhh kebijakannya justru muncul adanya pencabutan subsidi BBM.

Beragam kritik dilontarkan kepada Jokowi, tapi namanya penguasa tentu punya alasan mengeluarkan kebijakan. Makanya, ada pembelaan dari Jokowi terhadap kritik yang muncul.

Weeeiitts, menariknya, Jokowi malah membandingkan kebijakannya dengan kebijakan di pemerintahan sebelumnya.

Kata Jokowi, dulu subsidi Rp 340 triliun, kok harga BBM ga bisa satu harga sih? Waduh, tahu kan arah pembicaraan Jokowi ini untuk siapa? Ehmm, untuk mantan Presiden SBY kayaknya, betul sekali.

Nah Jokowi langsung melanjutkan, kalau di eranya, walaupun subsidi dicabut tapi harga BBM jadi satu harga. Ehmm, menyeret pemerintahan yang lama dan membandingkannya, weleeh weleeeh.

Melihat apa yang dilakukan Jokowi sontak membuat SBY turut berkomentar. Tapi, SBY memilih untuk bersabar dan membiarkan Jokowi ngomong apa, tapi yang penting semua kolega SBY menahan diri walau jadi pelampiasan Jokowi.

Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu & tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) May 15, 2018

Tiada lain, karena SBY memahami bahwa sebagai pemimpin di era sebelumnya tentu takkan bisa terlepas dan terhindar dari pelampiasan.

Makanya penulis dari Amerika Serikat, Elbert Hubbard mengatakan, kalau ingin menghindari kritik, tidak melakukan apapun, tidak berkata apapun, tidak menjadi apapun.

Nah, SBY sudah legowo dan bersabar walau jadi pelampiasan. Tapi mengapa Jokowi malah melempar ke era SBY seolah menghindar dari kritik?

Apakah Jokowi tak sanggup menjawab alasan kenapa harga BBM naik dan subsidi dicabut? Weleeeh weleeeh. (Z19)