Akhirnya, Om Biden ngomong, guys! 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menawarkan proposal untuk mengakhiri Perang Gaza yang terdiri atas tiga tahapan. Biden mengatakan dirinya mendorong pemerintah Israel untuk mengambil momen ini.

Gimana menurut kalian? Apakah ini proposal perdamaian yang paling tepat untuk Palestina dan Israel? 

PinterPolitik.com

Meski mendapat dukungan dan pujian dari banyak negara, termasuk Indonesia, pertanyaan kritis mengemuka mengenai latar belakang Afrika Selatan menggugat Israel atas alasan genosida terhadap bangsa Palestina ke International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional. Terlebih, mengenai probabilitas tertentu yang tak menutup kemungkinan memang diskenariokan dinas intelijen Israel, Mossad.

Sejak melakukan so called serangan balasan atas blitzkrieg ala Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel belum berhenti menggempur Gaza hingga hari ini. Justifikasi Israel di Gaza sendiri telah merenggut nyawa 23 ribu orang, termasuk lebih dari 10 ribu anak-anak.

Itu belum termasuk data dari otoritas Gaza yang turut mencatat 1,9 juta pengungsi internal, serta merusak atau menghancurkan hampir 70 persen rumah dan 50 persen bangunan di wilayah tersebut.

Pada hari Kamis, 11 Januari 2024 lalu, sidang perdana gugatan Afrika Selatan digelar ICJ. Sidang ini dimulai 13 hari pasca tuntutan resmi negara Tanjung Harapan.

Jika dilacak ke belakang, permohonan Afrika Selatan seolah menjadi representasi konkret pernyataan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa yang pernah menyamakan pendudukan Israel di Gaza dan Tepi Barat serupa rezim apartheid. Masa kelam Afrika Selatan saat warga kulit hitam mendapat diskriminasi ekstrem.

Itu pula terjemahan umum mengenai “motif luhur” gugatan Afrika Selatan terhadap Israel, selain memang sebagai mekanisme paling memungkinkan secara mekanisme dan ordinasi internasional di hadapan ICJ.

Akan tetapi, kejanggalan dan pertanyaan muncul mengenai latar belakang gugatan Afrika Selatan. Pertanyaan seperti mengapa Afrika Selatan yang melakukan gugatan, hingga motif sebenarnya di balik “alasan luhur” mereka turut mengemuka.

Afrika Selatan Tambal Reputasi?

Pertama, di situasi genting Gaza saat ini, manuver Afrika Selatan di ICJ kiranya patut diapresiasi. Namun, interpretasi mendalam atas latar belakang, hasil, dampak gugatan, hingga efektivitasnya patut dibawa ke atas meja analisis.

Mengacu pada beberapa literatur dan praktiknya selama ini, implementasi hukum humaniter internasional untuk membuktikan tuduhan genosida tidaklah mudah.

Bahkan, jika Afrika Selatan benar-benar membuktikan bahwa Israel benar-benar melakukan genosida, keputusan ICJ cukup rumit untuk ditegakkan.

Selain perjalanan sidang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan dalam hitungan tahun, vonis ICJ yang menyudutkan Israel pun bisa saja diabaikan negeri Ben Gurion kendati muncul penarikan dukungan dari negara lain, misalnya, atas manuver mereka di Gaza.

Sebagai informasi, International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Internasional dapat mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi – misalnya invasi Rusia ke Ukraina.

ICC pun, meski keputusannya lemah secara implementasi, mempunyai kemampuan untuk menahan tertuduh di Den Haag sampai mereka dapat menjalani hukumannya di salah satu negara yang telah setuju untuk melaksanakan hukuman tersebut.

Di sisi lain, ICJ tidak bisa melakukan semua itu. Mahkamah Internasional pada dasarnya merupakan wadah penengah perselisihan antarnegara mengenai sumber daya dan perbatasan, meski terdapat preseden untuk “mendengarkan” kasus genosida.

Kasus Bosnia dengan Yugoslavia pada tahun 1993, Myanmar dengan Gambia pada tahun 2019, serta Rusia dan Ukraina akibat invasi pada tahun 2022 menjadi cerminannya. Kembali, penyelesaian dan implementasi keputusan ICJ pun begitu rumit.

Karenanya, motif di balik gugatan Afrika Selatan yang menyeret Israel ke ICJ kemungkinan besar dilatarbelakangi sejumlah aspek.

Ihwal yang tak hanya terkait solidaritas perjuangan Palestina, tetapi juga melibatkan kombinasi pertimbangan politik dalam negeri, keselarasan dengan norma-norma internasional, serta kemungkinan kalkulasi pragmatis Afrika Selatan itu sendiri.

Jika dirangkum dengan kalimat sederhana, terdapat konstruksi variabel-variabel yang mungkin saling berkaitan atas motif dan kepentingan Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ.

Dari sisi perspektif internasional, Afrika Selatan memiliki reputasi yang negatif saat mengabaikan perintah penahanan yang dikeluarkan ICC sejak tahun 2010 terhadap diktator Sudan, Omar al-Bashir. Pada tahun 2015, al-Bashir hadir di Afrika Selatan dalam rangka pertemuan Uni Afrika dan dibiarkan melenggang begitu saja kendati mereka memiliki kewajiban karena ratifikasi aturan terkait genosida dan kejahatan perang.

Oleh karenanya, gugatan Afrika Selatan ke ICJ agaknya menjadi upaya penawar untuk mengembalikan citra mereka di panggung internasional.

Dari sisi domestik, Afrika Selatan akan menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun ini. Partai penguasa petahana African National Congress (ANC) yang digawangi sang Kepala Negara, Cyril Ramaphosa tentu ingin mengamankan jatah dua periode yang sah menurut konstitusi, kendati telah telah menjabat sejak 2018 pasca pengunduran diri Jacob Zuma.

Di sisi berbeda, Afrika Selatan tercatat merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran usia muda tertinggi di dunia. Tentu ini berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara tersebut.

Dua hal itu kiranya membuat Ramaphosa berada dalam posisi yang begitu membutuhkan dukungan politik “relevan” dan logistik yang mumpuni.

Dengan kata lain, Afrika Selatan tentu memahami bahwa kendati keputusan ICJ berpihak pada mereka dan implementasinya begitu rumit, terdapat kebutuhan pragmatis yang membuatnya begitu sibuk di ICJ saat ini.

Selain itu, tak hanya di dalam negeri, logistik juga dibutuhkan Afrika Selatan untuk “melakukan perjalanan” ke ICJ. Satu variabel ini bisa saja berkaitan dengan persidangan ICJ yang justru bisa membuka ruang bagi “fakta” dan algoritma alternatif yang menguntungkan Israel.

Di titik ini, apa yang terjadi di backstage atau belakang panggung persidangan ICJ tak menutup kemungkinan merupakan orkestrasi tingkat tinggi instrumen negara yang berkemampuan untuk itu yang tak lain adalah kerja intelijen, seperti Mossad.

Lalu, mungkinkah Mossad memang dalang dari gugatan Afrika Selatan terhadap Israel?

Dramaturgi Kreasi Mossad?

Jika memang memiliki kalkulasi positif yang menguntungkan Israel secara strategis, tangan tak terlihat Mossad bisa saja mengambil peran.

Konsep yang mungkin relevan dengan skenario ini adalah covert influence atau pengaruh terselubung. Strategi intelijen tersebut mengacu pada pengerahan badan intelijen untuk menentukan tindakan atau keputusan pemerintah asing tanpa mengungkapkan keterlibatan badan yang mempengaruhi tersebut. Bahkan, yang terlihat menyudutkan mereka sendiri namun memiliki surplus kepentingan di baliknya.

Walaupun operasi covert influence dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi dan eksistensi interpretasi ini membuatnya kurang valid karena terbaca sejak awal, logika siklus probabilitas infinit tampak membuatnya tetap relevan.

Seperti yang jamak terungkap, aktivitas dan reputasi Mossad begitu melegenda, termasuk menjadi fondasi terhadap kejayaan Israel saat ini.

Selain itu, variabel pendukung atas interpretasi ini adalah simbiosis kedua negara yang eksis dalam berbagai bidang kerja sama. Yang mana menariknya, terus terpelihara kendati terdapat pasang-surut hubungan selayaknya satu negara dengan negara lain saat terjadi eskalasi isu tertentu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan internasional antarnegara sangatlah kompleks. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap upaya dan manuver diplomasi, sehingga sulit untuk secara pasti menghubungkan tindakan apa pun dengan probabilitas covert operation Mossad di balik gugatan Afrika Selatan ke ICJ.

Kini, tinggal waktu yang mungkin bisa sedikit menguak interpretasi di atas. Apakah persidangan ICJ akan menguntungkan Afrika Selatan dan Israel sekaligus? (J61)

Perjuangan mereka demi Palestina keren guys.

Israel menargetkan tiga pemimpin milisi Hamas yang disebut sebagai dalang serangan ke wilayahnya pada 7 Oktober 2023 lalu. Ketiganya adalah kepala sayap militer Hamas, Brigade Izz el-Deen Mohammed Deif, wakilnya Marwan Issa, dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

Sinwar yang berusia 61 tahun, serta Deif dan Issa, keduanya berusia 58 tahun, membentuk dewan militer rahasia untuk merencanakan dan melaksanakan serangan. Sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 240 orang disandera dalam serangan itu, yang merupakan serangan paling berdarah dalam 75 tahun sejarah Israel.

#hamas #palestina #pemimpinhamas #israel #gaza #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Qatar semakin menancapkan pengaruhnya untuk jadi penengah di kawasan Timur Tengah (Timteng), utamanya setelah berhasil menjadi penengah negosiasi gencatan senjata Israel dan Hamas. Sekarang, negara tersebut dianggap sebagai calon pemimpin dunia Arab.

Hal ini berkat beberapa hal, yakni hubungan dekat mereka dengan Amerika Serikat (AS), komunikasi dengan Israel sejak 1995, dan dukungan dana terhadap Gaza sebesar US$1 miliar sejak 2014.

Qatar juga punya posisi unik secara diplomasi untuk meredakan kebuntuan dalam pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang juga melibatkan mediator AS dan Mesir.

Sebelumnya, perundingan gencatan senjata di antara Israel dan Hamas hampir gagal setelah Hamas menuduh Israel gagal memenuhi kesepakatan sebelum Qatar ikut campur demi mencegah semuanya berantakan.

Kunjungan publik pejabat Qatar ke Israel untuk melakukan negosiasi gencatan senjata menjadi momen bersejarah kedua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik ini.

Pada 9 November, pejabat AS bertemu dengan pemimpin Qatar dan kepala intelijen Israel Mossad untuk membahas kesepakatan dengan Hamas.

Ini juga seakan menekankan pengaruh besar negara kecil di Timteng yang super kaya itu untuk menyelesaikan konflik negara-negara Timteng.

Keterlibatan Qatar dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pun kemudian membuahkan hasil, kedua belah pihak pun menyetujui adanya gencatan senjata sementara.

Peran serta Qatar dalam menunjukkan kekuatan diplomatiknya untuk menyelesaikan konflik di kawasan bukan terkait konflik antara Israel dan Hamas saja.

Sebelumnya, Qatar juga pernah menjadi pemain utama negara-negara Arab dalam koalisi pimpinan NATO di Libya pada 2011 lalu dan memainkan peran penting dalam usaha mengatasi konflik kawasan.

Hal ini menujukkan jika Qatar menjadi negara yang patut diperhitungkan kekuatannya di kawasan Timteng. Terutama, kekuatan negosiasi dan diplomatiknya.

Lantas, mengapa Qatar kini menjadi salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan?

Faktor Kedekatan dengan AS?

Qatar memainkan peran signifikan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas meskipun tanpa memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Kunci dari keberhasilan Qatar dalam mediasi ini dapat dipahami melalui prisma teori geopolitik yang melibatkan dinamika regional dan hubungan internasional yang rumit.

Kebijakan luar negeri Qatar yang proaktif dan jaringan hubungan yang kuat telah memungkinkannya untuk berperan dalam menengahi konflik yang kompleks di kawasan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, Qatar memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut.

Ini tercermin dari kedekatan Qatar dengan AS yang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai bidang, termasuk keamanan. Kehadiran pangkalan militer AS Al Udeid di Qatar memiliki dampak besar dalam hubungan kedua negara.

Pangkalan militer AS terbesar di Timteng ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan Qatar akses ke informasi strategis dan keamanan regional.

Selain itu, eksistensinya memberi Qatar legitimasi dalam peran mediasinya, memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam politik regional.

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada konsep interdependence atau adanya saling ketergantungan dalam sebuah hubungan antar negara.

Interdependensi adalah fenomena di mana tindakan atau keputusan satu negara memiliki dampak signifikan pada negara-negara lainnya.

Mereka juga menyoroti bahwa dalam situasi interdependensi yang tinggi, negara-negara cenderung mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap negara lain, sehingga mendorong adanya kerjasama dan ketergantungan.

Hal ini terlihat dari hubungan AS dan Qatar, mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan militer AS di Qatar. Seperti yang diketahui, negeri Paman Sam pastinya mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan mereka di Qatar.

Sementara itu, Qatar sendiri mendapatkan keuntungan karena hal itu akan berpengaruh terhadap daya tawar mereka di kawasan.

Oleh karena itu, selain faktor kekuatan diplomasi dan negosiasi, kedekatan mereka dengan AS membuat akhirnya menjadi negara yang diperhitungkan di Timteng.

Di masa depan, Qatar kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik di Timteng, dan hubungan kuatnya dengan AS akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam geopolitiknya.

Diterima Semua Pihak

Banyak negara di dunia mendambakan peran mereka sebagai juru damai sebuah konflik untuk dapat mempertegas pengaruhnya dalam politik internasional.

Sejauh ini, negara Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani itu berhasil menjadi negara yang dapat memainkan peran itu dengan cukup baik.

Sebelum sukses menjadi negosiator gencatan senjata Israel dan Hamas, Qatar telah sukses dalam berbagai diplomasi internasional. Salah satunya, pada tahun 2020 lalu, Qatar sukses menjadi penengah antara AS dan Taliban di Afghanistan.

Munculnya Qatar sebagai negara yang menjadi negosiator dalam beberapa konflik menjadi sebuah anomali dalam politik internasional. Selama ini, banyak yang memandang hanya negara dengan kekuatan besar saja yang bisa mempengaruhi keputusan masalah global.

Namun, dengan hadirnya Qatar seolah membuktikan negara yang tidak memiliki hard power pun memiliki kapasitas dan sama efektifnya dengan negara besar dalam politik internasional.

Padahal, pada era tahun 1990-an, Qatar masih berada dibawah bayang-bayang Arab Saudi. Tapi, sejak awal abad ke-21, Qatar mulai aktif dalam keterlibatan internasional agar membuat mereka tidak bergantung lagi pada Arab Saudi.

Jika dilihat berbagai konflik yang difasilitasi Qatar, terlihat jika mereka dapat diterima segala pihak. Bahkan, termasuk Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka.

Hal itu adalah buah dari sikap netral Qatar yang konsisten. Bagaimana tidak, Qatar bisa menampung tokoh-tokoh politik yang membuat kebanyakan negara-negara Arab alergi, tapi juga disisi lain menjadi pangkalan militer AS.

Seperti ketika tokoh pimpinan Hamas yang terusir dari Suriah pada 2012 lalu setelah menentang pemerintahan Bashar Al Assad, Qatar bersedia menampung mereka di negaranya.

Selain sikap netralnya, Qatar juga tak segan berkomitmen membantu secara finansial pasca konflik. Sejatinya, hal itu yang membuat pihak-pihak yang berkonflik bersedia menerima mereka sebagai fasilitator damai.

Melihat hal itu, Qatar seakan “mengajarkan” dunia internasional untuk menjadi mediator konflik yang efektif dengan modal netralitas dan kesanggupan membantu secara finansial pihak-pihak yang berkonflik.

Tanpa kedua hal itu, kiranya akan sulit bagi negara manapun untuk menjadi mediator konflik internasional dan menyaingi kemampuan Qatar dalam diplomasi dan negosiasi di kancah perpolitikan internasional. Menarik bukan? (S83)

PinterPolitik.com

Konflik antara Israel dengan Palestina kembali memanas pasca serangan roket kelompok Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Serangan tersebut dilakukan dalam suasana hari terakhir perayaan umat Yahudi di Israel, serta menambah panjang deretan pertumpahan darah yang terjadi di sekitar kawasan tersebut.

Serangan awal Hamas pada beberapa hari lalu juga tercatat sebagai peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah modern Israel, khususnya pasca peristiwa Holocaust. Dilansir dari The Economist pada 12 Oktober 2023, korban tewas dari pihak Israel atas serangan tersebut diestimasikan mencapai 1.300 orang, dan korban luka-luka mencapai 3.300 orang.

Lebih lanjut, sekitar 150 orang dijadikan sandera pasca serangan tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut tetaplah tidak sebanding dengan jumlah korban tewas dari pihak Palestina, yang hingga saat ini mencapai estimasi 4.000 orang. Dengan begitu, jumlah korban tewas dari kedua belah pihak berpotensi mencapai 6.000 orang, dengan 1.600 korban diantaranya merupakan anak-anak.

Untuk diketahui, terdapat beberapa catatan menarik dalam serangan kali ini, yang salah satunya disinyalir merupakan buah dari kegagalan intelijen yang dilakukan oleh Israel. Intelijen Israel diketahui gagal mengantisipasi maupun mencegah serangan dari Hamas, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dari warga sipil.

Hal ini seolah mengulang kembali sejarah saat terjadinya Perang Yom Kippur tahun 1973. Meskipun Israel meraih kemenangan, intelijen Israel mengalami kelengahan pada awal serangan oleh Mesir dan Suriah di tengah kepercayaan diri atas perang-perang yang telah dilakoni sebelumnya.

Dalam kasus serangan kali ini, keterlenaan di atas kepercayaan diri yang timbul muncul dari kecanggihan senjata dan alat-alat pendukung operasi sehingga membuat intelijen Israel hanya melaksanakan “business as usual”, yang pada akhirnya memberikan persepsi bahwa pergerakan Hamas sudah sangat terkontrol.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa fungsi badan intelijen Israel, seperti Mossad dan lain-lain, tidaklah secanggih serta seefektif seperti yang banyak diberitakan maupun dibicarakan.

Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel diketahui telah mengeluarkan pernyataan mengutuk secara keras serta mendeklarasikan perang atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Serangan balik pun dilakukan dengan melancarkan “Operation Iron Swords”, dengan mengupayakan isolasi di wilayah Gaza serta menerapkan operasi tempur skala besar di lingkungan perkotaan padat seperti pada konflik di Mosul, Irak.

Sikap ini memantapkan posisi seorang Benjamin Netanyahu sebagai seorang Perdana Menteri dalam memainkan peran yang strategis terhadap konflik Israel-Palestina, dimana ia telah menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Israel tersebut selama lebih dari 16 tahun.

Ia tercatat menjadi Perdana Menteri Israel dalam berbagai periode, yakni pada tahun 1996-1999, lalu pada tahun 2009-2021, dan terakhir pada tahun 2022 hingga saat ini.

Tentunya, perjalanan karier politik seorang Benjamin Netanyahu bukanlah tanpa batu sandungan. Salah satunya adalah akibat dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh kelompok Hamas, yang utamanya terjadi sejak pemerintahannya pada tahun 2009. Hamas diketahui telah melakukan berbagai rangkaian serangan roket selama pemerintahan Netanyahu sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Namun, apabila ditelisik secara lebih mendalam, serangan-serangan tersebut, meskipun menimbulkan kerugian baik bagi pihak Israel maupun Palestina, nyatanya justru memberikan keuntungan politis bagi Netanyahu sendiri dalam melanggengkan kekuasaannya selama bertahun-bertahun.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa?

Serangan Hamas Untungkan Netanyahu?

Selama Benjamin Netanyahu berkuasa, agaknya kita perlu menggarisbawahi beberapa poin penting peristiwa pergolakan politik domestik Israel pada saat rangkaian serangan oleh Hamas dilakukan. Pada tahun 2011, Hamas melakukan serangan roket di masa kepemimpinan Netanyahu yang pada kala itu sedang terjadi inflasi besar-besaran dan kenaikan harga kebutuhan pokok di Israel.

Kejadian ini seperti membuat warga Israel melupakan sejenak krisis ekonomi yang melanda negaranya pada saat itu, dengan mengalihkan fokus pada isu serangan yang dilakukan oleh Hamas. Pada tahun 2012, serangan roket kembali terjadi ketika Netanyahu membentuk koalisi dengan Partai Yisrael Beiteinu, sebuah partai politik konservatif yang sangat menentang kemerdekaan dan berdirinya negara Palestina.

Pada tahun 2014, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menolak rekonsiliasi antara Fatah dengan Hamas. Netanyahu kemudian melancarkan aksi militer terhadap Hamas yang diketahui melakukan penculikan terhadap warga Israel. Dalam kasus ini, serangan roket oleh Hamas pun kembali terjadi.

Pada bulan Januari 2017, kepolisian Israel melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Netanyahu, dimana ia diduga menerima suap dari dua pebisnis asal Amerika Serikat, yaitu James Packer dan Arnon Milchan.

Selain itu, Netanyahu juga diduga melakukan kolusi dengan Yedioth Ahronoth, salah satu media massa terbesar di Israel, guna menjaga pemberitaan positif di media tersebut agar popularitas politiknya tetap terjaga. Pada saat itu, Netanyahu dikenal sebagai politikus yang memiliki banyak pendukung, namun di saat yang bersamaan, banyak pula yang membencinya. Tak lama berselang, serangan roket dari Hamas ke Israel pun kembali terjadi.

Polisi lalu menetapkan Netanyahu sebagai tersangka pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kejaksaan Israel menyelesaikan penetapan tersangka Netanyahu dan melakukan proses penuntutan. Lalu pada tahun 2021, mantan menteri di era pemerintahan Netanyahu, Naftali Bennet, menjadi bagian dari oposisi dan membentuk koalisi untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu pada pemilihan umum yang akan datang.

Yang menarik adalah, serangan roket Hamas terjadi secara beruntun tak lama setelah kejadian-kejadian tersebut pada tahun 2018, 2019, dan juga 2021. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa serangan-serangan roket yang terjadi oleh Hamas justru menaikkan dan menjaga popularitas politik Netanyahu di kalangan warga Israel.

Netanyahu membangun figur sebagai politikus nasionalis yang mementingkan kepentingan negara dengan berperan sebagai pelindung rakyat dari serangan “teroris” di luar Israel, termasuk Hamas. Kesan ini terus bertahan, hingga pada tahun 2021, Netanyahu mengalami kekalahan dalam pemilu Israel.

Pasca kembali menjadi Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengeluarkan kebijakan pada tahun 2023 yang memangkas kewenangan Mahkamah Agung Israel untuk melakukan judicial review serta memilih hakim. Kewenangan tersebut diberikan kepada aktor pemerintah yang dianggap vis-à-vis atau tidak sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri.

Warga Israel pun melakukan protes dan demonstrasi atas kebijakan tersebut selama lebih dari satu minggu, dan pada bulan Oktober, serangan roket Hamas pun kembali terjadi. Hal ini kembali menjaga popularitas politik pada figur seorang Netanyahu dengan mengutuk serangan Hamas dan selanjutnya mendeklarasikan perang.

Netanyahu Mirip Bush?

Bertahannya pemerintahan Netanyahu yang menjaga figur sebagai pemimpin nasionalis dan melindungi keselamatan rakyat selama pergolakan politik domestiknya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Israel lebih condong menginginkan figur pemimpin yang kuat dan mampu melindungi stabilitas dengan menghalau segala bentuk gangguan eksternal negaranya.

Maka tak heran, ada kesan bahwa Netanyahu justru mengambil keuntungan secara politis dari rangkaian serangan roket yang dilakukan oleh Hamas selama ini.

Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah Hamas sadar akan korelasi serangan ini dengan Netanyahu, serta dampaknya pada kondisi politik domestik di Israel saat ini?

Lalu, apabila pemerintah Israel khususnya Netanyahu selama ini dikenal memiliki kedekatan yang erat dengan Amerika Serikat dengan banyaknya bantuan dari sisi sektor pertahanan, pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah negeri Paman Sam tersebut juga memiliki keterlibatan dalam pendanaan gerakan-gerakan Hamas terhadap Israel selama ini?

Langkah politik yang dilakukan oleh Netanyahu sendiri sedikit banyak juga memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh George W. Bush pasca terjadinya serangan 9/11. Peristiwa 9/11 tanggal 11 September 2001 seakan menjadi ujian bagi kepemimpinan George W. Bush di AS, terutama dalam hal mengatasi masa-masa sulit rakyat Amerika pasca serangan teror tersebut.

Hasilnya, apa yang terjadi pasca serangan teror destruktif tersebut justru menjadi political gain bagi Bush dalam menjalankan pemerintahannya ke depan.Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh ABC-Washington Post, Bush hanya memperoleh approval rating sebesar 55 persen pada awal September 2001.

Namun beberapa hari setelah peristiwa 9/11, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, popularitasnya melonjak hingga 92 persen. Popularitas dan keuntungan politis yang didapat kemudian dikonversi oleh Bush dengan meraih kemenangan dalam pemilu berikutnya pada tahun 2004, dimana ia berhasil menang atas rivalnya dari Partai Demokrat, yaitu John Kerry.

Netanyahu dan Bush merupakan dua contoh konkret bagaimana seorang aktor politik dapat melakukan “pengalihan isu” pemerintahan domestik akibat dari apa yang terjadi di lingkup eksternal negaranya. Agaknya hal ini dilakukan agar tiap-tiap politisi mendapatkan political gain dari masalah yang sedang dihadapi pemerintahannya, khususnya bila masalah tersebut bersumber dari luar wilayah negara yang ia pimpin.

Namun kembali lagi, mempertahankan kekuasaan bukanlah hal yang terpenting dilakukan bagi seorang pemimpin ataupun politisi, melainkan bagaimana kepemimpinannya dapat membawa kemakmuran bagi sekitarnya.

Kebijakan Israel di era Netanyahu nyatanya tidak berdampak positif bagi proses normalisasi hubungan diplomatik dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kebijakan Bush pasca 9/11 yang bertajuk “War on Terror” pun juga semakin memperkeruh hubungan AS dengan negara-negara Timur Tengah, dan nyatanya membuat ia sebagai figur yang sangat tidak disukai di sana.

Opini adalah kiriman dari Wahyu Suryodarsono. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa hari terakhir, media sosial (medsos) “dibanjiri” dengan emoji atau ilustrasi buah semangka sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.

Penggunaan simbol semangka ini melambangkan bendera Palestina dan bentuk protes atas serangan Israel yang telah menewaskan ribuan korban jiwa.

Penggunaan buah semangka sebagai simbol protes warga Palestina dimulai pada tahun 1967. Pada saat itu, Israel terlibat perang dahsyat selama enam hari dengan negara-negara tetangganya, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania.

Otoritas Israel saat itu melarang pengibaran bendera Palestina di perbatasan. Larangan itu ditujukan untuk mencegah timbulnya rasa nasionalisme warga Palestina secara khusus dan bangsa Arab secara umum.

Namun, pada akhirnya otoritas Israel menyadari arti dari semangka ini. Hingga pada akhirnya, otoritas Israel pun memperluas larangan bukan hanya bendera, tapi juga gambar semangka maupun sesuatu yang memiliki warna sama dengan bendera Palestina.

Larangan itu berlaku hingga tahun 1993 saat terciptanya perjanjian Oslo yang mulai melonggarkan pembatasan terhadap warga Palestina.

Sebagai buah yang juga tumbuh subur dari Jenin hingga Gaza di Palestina, serta juga mempunyai warna yang sama dengan bendera Palestina membuat masyarakat menjadikannya ikon protes atas penindasan hak warga Palestina.

Lantas, seberapa efektifkah penggunaan semangka sebagai sebuah ikon dukungan terhadap Palestina?

Tidak Terlalu Efektif?

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina telah menarik perhatian masyarakat internasional, hingga pada akhirnya membuat simbol-simbol sebagai bentuk protes terhadap serangan Israel, sekaligus bentuk dukungan terhadap Palestina.

Hal ini bisa dijelaskan sebagai memetics, dimana banyak pihak dari seluruh dunia mengungkapkan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina melalui berbagai cara, termasuk penggunaan semangka sebagai simbol dukungan.

Francis Heylighen dan Klaas Chielens dalam publikasinya berjudul Cultural Evolution and Memetics menjelaskan memetics berfokus pada studi penyebaran ide, gagasan, dan budaya melalui proses mirip evolusi.

Memetics mencoba untuk menjelaskan bagaimana ide, gagasan, atau meme dapat menyebar di antara individu dan mempengaruhi lingkungan sosio-kultural.

Penggunaan buah semangka sebagai ikon dukungan terhadap Palestina telah membuat evolusi kebudayaan. Semangka telah berevolusi dari sekadar buah, menjadi dapat menggambarkan ide dan gagasan terhadap perampasan hak warga Palestina.

Namun, penting untuk memahami apakah simbol-simbol semacam ini benar-benar efektif dalam membantu Palestina dalam mencapai tujuannya untuk menghentikan serangan Israel dan membuat Palestina mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka.

Efektivitas simbol dalam konteks politik dan advokasi dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya adalah teori semiotika.

Dalam konteks ini, simbol seperti semangka digunakan untuk menyampaikan pesan yang mendalam dan merangsang emosi atau simpati dalam diri orang lain.

Simbol-simbol ini bisa menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan solidaritas global terhadap isu tertentu.

Simbol akan efektif jika mereka mampu menciptakan kesadaran global terhadap isu tersebut. Semangka sebagai simbol dukungan Palestina mungkin berhasil dalam memperluas kesadaran tentang konflik Israel-Palestina, tetapi itu hanya langkah awal.

Simbol-simbol harus mendorong tindakan konkret. Meskipun semangka dapat memicu perasaan solidaritas, penting bagi mereka yang mendukung Palestina untuk melanjutkan dengan tindakan nyata, seperti berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana atau advokasi politik.

Simbolisme juga dapat mengalami kemungkinan diminishing returns dimana simbol yang terlalu sering digunakan kehilangan efektivitasnya seiring waktu.

Butuh Langkah Konkret

Salah satu masalah utama adalah bahwa penggunaan semangka sebagai simbol solidaritas seringkali tidak diikuti oleh tindakan nyata yang membantu Palestina secara substansial. Solidaritas simbolis harus diiringi oleh langkah-langkah konkret.

Untuk mewujudkan pengakuan kemerdekaan Palestina oleh komunitas internasional, langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi lebih konkret harus diambil.

Penggunaan semangka sebagai simbol dukungan untuk Palestina adalah cara yang kuat untuk meningkatkan kesadaran global tentang konflik tersebut.

Namun, efektivitasnya harus diukur oleh tindakan konkret yang mendukung upaya Palestina untuk mencapai pengakuan sebagai negara yang merdeka.

Simbolisme semangka sebaiknya digabungkan dengan langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi yang nyata untuk mencapai tujuan yang lebih konkret dalam konflik Israel-Palestina.

Hal ini tak lain bertujuan agar masyarakat Palestina dapat merasakan perdamaian di tanah kelahirannya sendiri. Karena sampai saat ini langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi yang dilakukan komunitas internasional belum terasa dampak bagi warga Palestina.

Terbaru, resolusi Majelis Umum PBB terkait anjuran gencatan senjata kemanusiaan yang didukung 120 negara, sementara 14 negara menolak, dan 45 negara abstain ditolak oleh Israel.

Well, ini seakan membuktikan jika masifnya penggunaan ikon semangka sebagai simbol dukungan terhadap Palestina belum efektif karena tidak selaras dengan tindakan konkret politik, diplomasi, dan advokasi untuk menekan Israel menghentikan serangan ke Palestina. (S83)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan Israel untuk tidak melakukan operasi darat ke Gaza. Biden menyebut rencana itu sebagai suatu kesalahan besar dari Israel. Meskipun begitu, Biden tetap mendukung rencana Israel untuk menumpas Hamas yang sudah masuk organisasi teroris AS sejak Oktober 1997.Pernyataan Biden muncul ketika dia mempertimbangkan untuk mengunjungi Israel dalam beberapa hari mendatang untuk menunjukkan solidaritas terhadap Israel yang masih berjuang melawan Hamas.

PinterPolitik.com 

Perang antara Israel dan Palestina yang memanas kembali semenjak tanggal 7 Oktober sudah sepantasnya mendapatkan doa-doa terbaik dari kita agar perdamaian dapat tercapai sesegera mungkin. 

Namun, ada satu hal menarik dari perang ini yang sepertinya perlu mulai kita kritisi mulai sekarang, itu adalah persoalan nomenklatur yang diberikan pada pihak Palestina.  

Bisa kita sadari sendiri, sejak awal perang antara Israel dan Palestina kembali memanas, mayoritas media melabeli pertarungan tersebut sebagai perseteruan antara pemerintah Israel dengan kelompok Hamas. Melihat sejarah faksi-faksi di Palestina yang memang beragam, warganet seakan menerima narasi tersebut begitu saja. 

Padahal, panasnya konflik yang terjadi sebetulnya bukan hanya Israel dan Hamas saja, tetapi juga hampir seluruh faksi di Palestina. Laporan CNN pada 15 Oktober misalnya, menyebutkan bahwa tentara Israel telah menembak mati setidaknya 53 warga Palestina di Tepi Barat, wilayah yang berada dalam kekuasaan kubu Fatah/pemerintah Palestina, bukan Hamas. 

Lalu, ada juga pernyataan dari Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, yang menyatakan bahwa kelompok Fatah bersatu padu bersama Hamas untuk melawan Israel (10/10) terkait konflik yang belakangan memanas. Zuhair juga menyerukan kepada seluruh masjid di Indonesia untuk berkhotbah soal Palestina pada hari Jumat (13/10) silam. Ini menandakan bahwa mungkin hampir tidak ada perbedaan sikap antara Fatah dengan Hamas terkait konflik Palestina melawan Israel. 

Atas hal-hal tersebut, penting untuk kemudian kita pertanyakan. Mengapa media-media lebih lantang menyuarakan perang ini sebagai konflik eksklusif antara Israel dan kelompok Hamas? 

Ini Semua Politik Nomenklatur? 

Kalau kita perhatikan media-media internasional Barat, kita bisa dengan mudah menemukan artikel berita yang mengidentikkan kelompok Hamas sebagai kelompok teroris. Mereka juga kerap menyebut Hamas sebagai kelompok yang sebenarnya diperangi Israel, bukan seluruh Palestina.  

Akan tetapi, di dalam dunia komunikasi politik, pemberian dan penggunaan nama sebetulnya memiliki arti yang sangat penting, karena bisa jadi itu merupakan bagian dari proses pelabelan (labelling) politik.  

Pelabelan atau labelling merupakan sebuah pendekatan dalam perspektif konstruksionisme (social construction) dan interaksionisme simbolik. Tradisi ini memandang bahwa sebuah realitas sosial tercipta berdasarkan apa yang dikontruksikan oleh masyarakat.  

Jón Gunnar Bernburg dalam tulisannya Labelling Theory menulis bahwa teori atau pendekatan ini digunakan dalam menganalisis cara kerja pelabelan sosial atas kejahatan (crime) dan perilaku menyimpang (deviant) di masyarakat.  

Asumsi dasarnya, jika seseorang telah dicap berbuat jahat atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, maka sekalipun dirinya tidak seperti yang dilabelkan atau perilakunya sudah sesuai norma, stigma sosial yang melekat pada dirinya sulit dilepaskan.  

Dengan kata lain, sekali ia dicap sebagai teroris (deviant), maka sulit baginya untuk melepaskan stigma tersebut dan pihak lain berhak menindaknya.  

Pandangan tersebut relevan dengan konteks pelabelan sosial yang saat ini diproduksi oleh negara-negara dalam membentuk identitas musuh dengan istilah terorisme. Sebagai contohnya, adalah Rusia dan kelompok Wagner, yang belakangan juga dicap label teroris.   

Dengan demikian, mereka yang dicap teroris atau melakukan gerakan terorisme sudah pasti secara sadar atau tidak sadar akan dianggap musuh bersama yang harus dibumihanguskan keberadaannya.  

Jika kita menerapkan konteks ini pada penggunaan nomenklatur “Hamas” sebagai musuh yang dihadapi oleh Israel, mungkin ada narasi di balik layar yang ingin menggambarkan kelompok ini sebagai entitas yang jahat dan kejam, yang bertanggung jawab atas penderitaan tidak hanya warga Israel, tetapi juga warga Palestina. 

Padahal, perlu diingat kembali bahwa konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya melibatkan Hamas dan Israel, melainkan hampir semua faksi di Palestina.  

Dengan demikian, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana penggunaan nomenklatur ini memengaruhi Palestina itu sendiri? 

Sebuah Agenda di Balik Kekacauan? 

Melalui peristiwa 9 September 2001 di Amerika Serikat (AS), kita telah belajar bagaimana seluruh negara di dunia bisa didorong untuk berperang melawan kelompok yang sebelumnya belum pernah benar-benar mereka pahami, yakni terorisme. Padahal istilah “teroris” adalah istilah yang definisinya sampai saat ini masih jadi perdebatan. 

Dalam konteks ini, nomenklatur seperti “Hamas sebagai teroris” sebetulnya dapat menciptakan narasi yang kompleks dan merugikan bagi Palestina secara keseluruhan. Ini karena labelling tersebut mampu mengabaikan keragaman faksi di Palestina dan mengarah pada pemahaman yang sangat sempit tentang perang yang sedang terjadi.  

Oleh karena itu, analisis kritis tentang penggunaan kata dan label dalam konflik semacam ini sangatlah penting agar pemahaman yang lebih akurat dan inklusif dapat muncul, untuk kemudian bisa digunakan dalam mencari solusi damai yang paling tepat.  

Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam peperangan antara Israel dan Palestina, kesadaran terkait penggunaan politik nomenklatur ini bisa jadi pelajaran besar bagi kita semua. Kita perlu menyadari bahwa konflik yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya jauh lebih besar dari hanya perseteruan salah satu kelompok di Palestina saja dengan Israel. 

Akhir kata, penting untuk diingat bahwa dunia politik dan media internasional adalah dunia yang penuh dengan penggiringan opini dan desain narasi. Oleh karenanya, kita perlu terus waspada terhadap motif dari setiap angle dalam artikel yang kita baca. (D74) 

PinterPolitik.com 

Tanpa mengurangi rasa duka kepada para korban, Palestina dan Israel seolah memang ditakdirkan terus-menerus berkonflik. Selain dari agresivitas Israel, sayangnya, takdir itu juga seakan tak berusaha diubah oleh pemerintah dan pengampu kekuasaan Palestina di sisi lain. 

Terdapat banyak interpretasi saat Hamas melakukan serangan ter-dramatisnya – setidaknya dalam dua dekade terakhir – ke Israel. Utamanya, mengenai keganjilan kalkulasi dan antisipasi dari pihak Hamas bahwa Israel pasti akan membalas dengan lebih keras serta dampaknya bagi penduduk Gaza. 

Sayangnya, warga Palestina secara umum, tampaknya akan berjuang “sendirian” kali ini. 

Kekerasan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun belakangan, tak lagi menghadirkan head-to-head solidaritas negara-negara Arab dengan Israel. Konflik yang terjadi agaknya akan lebih terisolir di antara Israel dan kelompok Hamas. Sekali lagi, dampak langsungnya kebanyakan dirasakan oleh warga sipil Palestina di Gaza yang tak bersalah. 

Hal itu beriringan dengan banyak upaya rekonsiliasi damai yang dilakukan antara Israel dan negara-negara Arab. 

Meski turut mengecam, memberikan simpati, serta menyokong bantuan, nyatanya negara-negara seperti Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, bahkan Arab Saudi tampaknya tetap mencoba mempertahankan arah relasi baik di balik layar. 

Di titik ini, satu sorotan agaknya tak keliru untuk ditujukan ke pemerintah dan otoritas Palestina, baik di Tepi Barat maupun Gaza yang kiranya justru membuat konflik kian rumit dan kekerasan seolah berulang. 

Alotnya Perebutan Kuasa Palestina? 

Pertama, serangan Hamas terhadap Israel tidak boleh dilihat hanya sebagai respons terhadap ketidakadilan dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. 

Cukup esensial bagi semua pihak, terutama di Indonesia, untuk memahami konflik internal di Palestina dengan saksama. 

Tak berbeda dari sebelumnya, konflik internal itu melibatkan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas di satu sisi, dan kelompok Hamas di sisi lain. 

Kedua kelompok tersebut tak hanya bersaing secara politis, tetapi mereka juga memiliki perbedaan yang fundamental. 

Hamas menuduh Mahmoud Abbas dan kelompoknya sebagai kolaborator dan korup, menganggap mereka tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. 

Memang, akuntabilitas bantuan dana asing dan pengelolaan anggaran negara Palestina selama ini sempat dipertanyakan. Bahkan, pada tahun 2021 dan 2022 lalu, demonstrasi beberapa kali terjadi di Tepi Barat yang mana kritik bahkan desakan mundur tertuju langsung kepada Abbas. 

Sementara itu, Mahmoud Abbas dan kelompoknya menganggap Hamas sebagai kelompok radikal yang tidak rasional, dan mereka mengkritik Hamas karena menentang perdamaian, terutama yang memiliki proyeksi konstruktif dengan Israel. 

Selain itu, Hamas dianggap merusak citra perjuangan rakyat Palestina karena ideologi perjuangan radikal mereka yang dalam banyak kesempatan dibalut kekerasan. 

Serangan terbaru Hamas ke Israel juga bisa saja merupakan ekspresi perasaan dikhianati oleh sejumlah negara-negara Arab yang mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. 

Itulah yang menjadi akar permasalahan internal Palestina sendiri yang seakan membuat rakyatnya terus menderita akibat korelasinya dengan perseteruan panjang dengan Israel. 

Selain itu, persoalan lain yang kerap mengemuka saat konflik terbuka Israel-Palestina terjadi adalah kambing hitam dan siapa yang terlebih dahulu memulainya. 

Padahal, jika dirunut akar permasalahannya dan dengan konflik yang telah berlangsung sangat lama, gestur tuduhan itu tak lagi relevan dan sebaiknya lebih mengedepankan hal-hal yang konstruktif dan realistis di momen saat ini. 

Saatnya Berdamai Dengan Israel? 

Siapa yang memulai terlebih dahulu atas eskalasi kekerasan untuk kemudian disalahkan, tampaknya sudah menjadi repetisi dalam konflik Israel-Palestina. George Orwell, ketika membahas propaganda secara umum, mengibaratkannya seperti jam yang mulai dan berhenti. 

Sedangkan, jika melihatnya secara jernih, konteks itu menjadi salah satu yang penting untuk dipahami secara komprehensif, termasuk dengan konteks konflik internal Palestina yang sudah diinterpretasi di bagian sebelumnya. 

Saat ini, konflik telah begitu rumit dan hampir mustahil untuk “mengusir” salah satu pihak, baik Israel maupun Palestina (Tepi Barat dan Gaza) dari wilayah mereka masing-masing. Solusi konkret adalah yang dibutuhkan. 

Satu hal yang kiranya cukup memungkinkan untuk diupayakan adalah sebagaimana dikemukakan oleh eks Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaludin. 

Menurutnya, tugas semua pihak, termasuk pihak eksternal seperti Indonesia adalah memastikan bahwa kelompok Hamas dan kelompok Mahmoud Abbas menjalin perdamaian. 

Diperlukan kesungguhan untuk meyakinkan Hamas bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel adalah melalui perundingan dan negosiasi dengan Israel. 

Sebagai sampel, Hamid merefleksikan proses diplomatis Perjanjian Camp David tahun 1978 antara Israel dan Mesir. 

Perjanjian itu tidak hanya mengakhiri konflik antara kedua negara itu, tetapi juga mengakibatkan Israel secara bertahap mengembalikan seluruh Semenanjung Sinai yang sebelumnya direbutnya selama Perang Enam Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973 kepada Mesir. 

Refleksi yang sama juga terjadi dalam hubungan Israel dengan Suriah dan Yordania. Israel, pada akhirnya mengembalikan wilayah yang sebelumnya diduduki melalui hasil perundingan, bukan melalui kekerasan atau perang. 

Selain harapan itu dapat terwujud, deklarasi perang dan pengerahan kekuatan darat maksimum yang baru saja digelorakan Israel dua hari terakhir juga diharapkan tak semakin menambah penderitaan warga sipil Palestina di Gaza yang tak bersalah. (J61) 

Iran baru-baru ini dituduh membantu Hamas dalam menyusun rencana serangan yang mengejutkan ke Israel. Bukan hanya membantu terkait pendanaan, militer Iran juga diduga ikut menyusun strategi perang Hamas untuk menghadapi Israel.Kini, dunia seolah-olah terbagi menjadi dua menyikapi konflik antara Palestina dan Israel. Mayoritas negara-negara Barat mendukung Israel untuk “mempertahankan diri”, sedangkan kebanyakan negara-negara mayoritas penduduk Muslim mendukung Palestina dan membela apa yang Hamas lakukan adalah bentuk perlawanan dari penjajahan yang dilakukan Israel.