Polisi mulai melakukan penyidikan soal upaya-upaya penghasutan yang sebabkan anarkisme di demonstrasi DPR.

Apakah kalian setuju SKCK dihapuskan? 

Gagap komunikasi publik? 

#NataliusPigai #Pigai #MenteriHAM #HAM #mobildinas #menteri #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Aksi pembocoran data pembunuh Munir oleh hacker Bjorka menuai suara Suciwati, Istri Munir. Menurutnya kasus pembunuhan suaminya masih menjadi misteri. Aksi Bjorka dinilai mampu buktikan bahwa orang-orang masih mempertanyakan kelanjutan kasus Munir. Suciwati menilai pentingnya pembentukan tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun didesak untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus pembunuhan Munir. Pada proses ini, Muchdi PR dapat diperiksa kembali sebagai tersangka. Pemerintah dapat membuat tim untuk mencari dokumen TPF yang hilang dan segera menyelesaikan kasus tersebut.  Al Araf, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative menyatakan bahwa jika kasus sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, maka kasus pembunuhan Munir tidak memiliki masa kadaluarsa untuk terus dibahas.

Mungkin, bagi sebagian pemilih Joko Widodo (Jokowi) dalam dua rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu – yakni pada tahun 2014 dan 2019, janji-janji sang presiden masih melekat. Salah satunya adalah janji untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Pada Sidang Tahunan MPR 2022 lalu, Presiden Jokowi pun menyebutkan bahwa dirinya telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu yang dilaporkan oleh Komnas HAM. Namun, persoalan lain muncul ketika mekanisme rekonsiliasi yang disebutkan oleh Jokowi ternyata tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

PinterPolitik.com

“I heard a rumor…” – Allison Hargreeves, The Umbrella Academy (2019-sekarang)

Pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang berbunyi, “apa kekuatan super yang ingin kamu miliki?” Mungkin, hampir semua orang pasti berharap memiliki kekuatan super.

Namun, bila diperhatikan, setiap orang pasti akan memiliki jawaban-jawaban yang berbeda. Biasanya, jawaban yang diberikan berakar dari persoalan hidup yang mereka hadapi masing-masing.

Bagi orang yang kesulitan untuk menarik perhatian si doi, mungkin kekuatan super untuk mengubah wajah menjadi tampan atau cantik bisa jadi jawabannya. Siapa tahu, dengan kekuatan tersebut, dia bisa berubah bentuk sesuai keinginan si doi?

Namun, bagaimana bila kekuatan super yang dimiliki lebih mengubah orang lain dibandingkan diri sendiri? Dengan kekuatan seperti itu, setiap orang pasti akan tunduk padanya.

Salah satu tokoh atau karakter yang memiliki kekuatan demikian adalah Allison Hargreeves dalam seri The Umbrella Academy (2019-sekarang). Hanya dengan mengucapkan, “I heard a rumor…,” dia langsung bisa membuat lawan bicaranya melakukan apa saja yang dia mau.

Wah, mungkin, kekuatan super seperti Allison inilah yang bisa jadi jurus ampuh bila dimiliki oleh para politisi dan pejabat publik. Bagaimana tidak? Dengan kekuatan super tersebut, para politisi tidak usah lelah-lelah menjalankan kampanye politik.

Namun, untung saja, kekuatan super seperti itu hanya ada di bayangan imajinasi belaka. Pasalnya, akhir-akhir ini, mulai banyak beredar nama-nama calon presiden (capres) potensial yang bakal didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, misalnya, sempat disebut-sebut menjadi capres potensial favorit. Sejumlah kelompok relawan Jokowi juga mulai mengarahkan dukungannya ke Ganjar.

Selain Ganjar, ada juga nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dengan popularitas yang diupayakan untuk terus ditingkatkan, Erick disebut-sebut jadi salah satu menteri yang bakal didukung Jokowi di 2024.

Nah, selain Ganjar dan Erick, ada nama lain lagi yang muncul, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Sosok yang sudah dua kali gagal menjadi capres terpilih – ketika bertanding dengan Jokowi pada tahun 2014 dan tahun 2019 – ini kabarnya memiliki hubungan yang semakin dekat dan karib dengan Jokowi.

Nama Prabowo juga bukan sekali ini saja muncul. Banyak hasil survei juga menunjukkan nama mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi.

Namun, meski banyak orang mengira Prabowo akhirnya bakal bisa menjadi capres terpilih pada tahun 2024, tentu saja itu bukan perkara mudah. Selain masih banyak pesaing muda lainnya, Prabowo juga harus menghadapi sejumlah tantangan.

Mengapa Prabowo perlu berpikir dua kali bila ingin maju sebagai capres pada tahun 2024 mendatang? Bilapun benar maju, apakah Prabowo akhirnya bakal bisa meriah “impiannya”?

Hantu Masa Lalu Prabowo

Jika mengingat kembali bagaimana diskursus berjalan di masyarakat seputar Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, ada satu narasi yang selalu eksis. Isu tersebut adalah anggapan bahwa Prabowo telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lampau.

Kisah soal pelanggaran HAM yang disebut dilakukan oleh Prabowo di masa lampau dimulai ketika gejolak politik meletus di Indonesia pada tahun 1997-1998. Kala itu, para aktivis mendapatkan momentum guna mengkritik pemerintahan Soeharto.

Namun, seiring dengan meningkatnya momentum politik para aktivis, terjadi juga reaksi balasan dari rezim Orde Baru, yakni dengan menjalankan tindakan penculikan dan penghilangan terhadap para aktivis. Prabowo sebagai Danjen Kopassus kala itu disebut bertanggung jawab atas hilangnya para aktivis.

Anggapan bahwa Prabowo bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut pun diperkuat dengan laporan-laporan rahasia milik pemerintah Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2018, dalam 34 dokumen rahasia yang dibuka AS, Prabowo disebut memberi perintah pada Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis atas perintah Presiden Soeharto.

Prabowo sendiri dalam sebuah wawancara pernah mengaku bahwa dirinya kala itu menerima “daftar nama” yang dianggap bisa mengancam sehingga perlu diamankan. Meski masih blur, narasi-narasi ini akhirnya mengarah ke Prabowo sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Prevalensi narasi sejarah terkait peristiwa itu bukan tidak mungkin bakal mempengaruhi kembali diskursus elektoral pada tahun 2024 mendatang. Mengacu pada buku karya Hannes Swoboda dan Jan Marinus Wiersma yang berjudul Politics of the Past: The Use and Abuse of History menjelaskan bahwa pencatat sejarah akan selalu mencocokkan temuan sejarah dengan meaning (makna) yang dibangunnya.

Dalam hal ini, temuan dan narasi yang bilamana muncul terkait penculikan pada tahun 1998 silam bisa saja disesuaikan dengan makna yang ingin didapatkan. Eks-Kopassus lainnya, Agum Gumelar, misalnya, menyebutkan bagaimana Prabowo terbukti bersalah.

Meaning yang terbangun seperti ini bisa saja akan kembali menghantui Prabowo di tahun 2024 mendatang – apalagi bila muncul aktor-aktor politik lain yang memang dianggap mengetahui seluk-beluk di balik apa yang terjadi pada tahun 1998 silam.

Prabowo yang ‘Berkhianat’?

Tidak hanya soal pelanggaran HAM masa lalu, Prabowo juga dinilai memiliki tendensi untuk melakukan pengkhianatan. Ini pun disebut juga terjadi pada tahun 1997-1998.

Ada anggapan bahwa Prabowo telah mengkhianati mertuanya sendiri, Soeharto, pada tahun 1997. Berdasarkan dokumen yang dibuka AS pada tahun 2018 lalu, Prabowo disebut sudah memberikan sinyal akan gejolak politik kepada pemerintah AS melalui Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS untuk Asia Pasifik dan Asia Timur Stanley Owen Roth.

Dalam sebuah pertemuan dengan Roth, Prabowo menyebutkan bahwa alangkah baiknya bila Soeharto saat itu mundur untuk mewujudkan transisi pemerintahan yang lebih stabil. Kisah ini tampaknya membuat nama Prabowo masuk dalam salah satu “pengkhianat” Soeharto – yang karena itu juga diusir dari keluarga Cendana.

Tidak hanya soal pengkhianatan terhadap Soeharto, Prabowo juga masih dianggap mengkhianati para pemilihnya pada Pilpres 2019 silam. Bagaimana tidak? Setelah polarisasi politik terjadi begitu kerasnya, Prabowo malah kemudian diangkat menjadi Menhan oleh lawan politiknya sendiri yang terpilih, Jokowi.

Mungkin, inilah yang disebut oleh Ashley Lavelle sebagai mentality of renegades (mentalitas pengkhianat) dalam bukunya The Politics of Betrayal: Renegades and Ex-radicals from Mussolini to Christopher Hitchens. Lavelle menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan renagades melakukan pengkhianatan adalah alasan-alasan psikologis – dengan mencontohkan tokoh-tokoh besar dunia seperti Benito Mussolini hingga Christopher Hitchens.

Padahal, kepercayaan adalah faktor yang penting dalam hubungan antara politisi/pejabat dengan para pemilihnya. Bila trust saja sudah hilang, besar kemungkinan kecurigaan juga lebih mudah muncul.

Dengan kecenderungan untuk berpindah kubu atau pihak seperti ini, bukan tidak mungkin kepercayaan dari entitas politik internasional kepadanya juga sulit terbentuk – apalagi di tengah situasi geopolitik Indo-Pasifik yang semakin terbelah menjadi dua. Bukan rahasia lagi bahwa aktor politik luar negeri juga biasa mencampuri urusan politik dalam negeri, khususnya politik elektoral.

Mengacu pada penjelasan Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka berjudul Foreign Interference in Domestic Politics: A National Security Perspective, negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kerap melakukan upaya campur tangan dalam politik domestik – termasuk dalam dinamika elektoral – agar bisa memenuhi kepentingan politik luar negeri mereka.

Dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Jokowi yang disebut lebih condong ke Tiongkok dalam persaingan geopolitik dengan AS, bukan tidak mungkin Prabowo semakin dilihat lebih dekat dengan negeri Tirai Bambu oleh negeri Paman Sam.

Ini diakibatkan oleh bagaimana pemerintah AS sendiri menjalankan politik luar negerinya. Bryan Partridge dalam tulisannya yang berjudul Constructivism: Is the United States Making China an Enemy? menjelaskan bahwa politik luar negeri AS bisa dijelaskan dengan pendekatan konstruktivis.

Dalam dokumen-dokumen soal prinsip politik luar negerinya, AS selalu menekankan pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Maka dari itu, AS akan mencampuri urusan negara lain bila prinsip dasar ini terganggu.

Partridge pun mengatakan bahwa atas alasan inilah akhirnya AS menjadikan Tiongkok sebagai musuh politiknya kini. Dengan dikotomi yang terbangun di bawah pemerintahan Joe Biden, bukan tidak mungkin aktor-aktor politik yang dianggap dekat dengan Tiongkok bisa dicurigai – membuat Prabowo akan semakin sulit mendekati AS dengan persoalan HAM masa lalu.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, bukan tidak mungkin Prabowo memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bisa sukses di kontestasi elektoral 2024. Bisa jadi, seperti yang dijelaskan di awal tulisan tadi, Prabowo juga butuh kekuatan super bila ingin benar-benar berhasil pada tahun politik tersebut. (A43)

Komitmen pemerintah soal pelanggaran HAM masa lalu dipertanyakan

Mahfud MD mengakui penguatan negara kadang ganggu penegakan HAM

PinterPolitik.com

Manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana pun juga, seorang individu pasti membutuhkan bantuan manusia lainnya. Mungkin, anggapan seperti itulah yang selalu diajarkan kepada kita ketika masih duduk di bangku sekolah dulu. 

Hal ini juga yang mungkin kini perlu jadi renungan bagi Muldoko yang berasal dari Negara Indonesia di alternate universe Bumi-45. Bagaimana tidak? Di malam yang makin larut semakin sunyi, Pak Mul – sapaan akrab Muldoko – harus melaluinya dengan kesendirian dengan tiadanya orang yang menemani.

Sembari mendengarkan sebuah lagu yang berjudul “Lonely” (2004) karya Akon, Pak Mul pun semakin merasa sedih dalam kesunyian malam itu. Apalagi, di siang harinya, Pak Mul baru saja ditolak ketika berusaha mencari teman-teman baru.

Semua kesedihan ini dimulai ketika Pak Mul memulai hari dengan penuh semangat di pagi harinya. Dengan banyaknya kegiatan yang penuh harapan – seperti Festival Hari Asyik Melangkah (HAM), tentu Pak Mul tidak menyadari akan adanya kemungkinan hal-hal buruk yang akan datang.

Di tengah perjalanannya, Pak Mul pun bertemu dengan sejumlah orang yang sedang asyik coret-coret dan menggambar poster. Karena tertarik, Pak Mul pun menghampiri mereka.

Pak Mul: Hai, guys!

Adi: Hmmm.

Budi: Siapa yak?

Ani: Kek familiar sih mukanya.

Pak Mul: Nama saya Muldoko. Saya lihat mbak-mbak dan mas-mas sekalian lagi ngegambar dan bikin poster ya? Saya penasaran, jadi pengen ikutan.

Budi: Mul ya? 

Ani: Wah, Pak Mul yang jadi ketua dari Kontra Sembarangan Protes (KSP) ya?

Adi: Lah, ini poster saya isinya protes gimana?

Baca Juga: Epic Rap Battle: Moeldoko vs Gatot

Pak Mul: Kalau ngegambarnya di kertas, saya sih oke-oke aja. Beda lagi kalau mural sih. Eh, tapi tetap aja jangan sembarangan ya. 

Adi (sambil berbisik): Tuh kan, aku bilang juga apa.

Ani: Udahlah. Pak Mul pulang aja. Kita lagi enjoy sendiri di sini sambil mikirin bagaimana nasib rakyat.

Pak Mul: Tunggu. Sebentar. Aku bisa jelaskan, teman-teman sekalian.

Budi: Eits, eits. Kami bukan teman bapak ya.

Pak Mul: Oke. Oke.

Ani: Lagipula, kita lagi kumpul rutin tiap hari Kamis buat kita-kita sendiri.

Pak Mul: Iya. Iya.

Adi: Iya! Masa Pak Mul mau berandai-andai bisa satu party sama Obama?

Budi: Eh, beda dong. Bukan party yang itu lah.

Adi: Eh, beda ya? Masa iya beda?

(Di tengah perdebatan Ani, Budi, dan Adi, Pak Mul pun memutuskan untuk pulang)

Penolakan memang selalu menyisakan rasa sedih yang pedih dan perih. Namun, Pak Mul tidak begitu saja tenggelam dan terlarut dalam emosinya. Ia ingat bahwa dia punya idola yang selalu menginspirasinya, yakni Narto yang dulunya tidak punya teman tetapi mampu bangkit menjadi shinobi yang mumpuni. 

Apakah ini menjadi pertanda bahwa sudah saatnya Pak Mul belajar dan mencari jalan ninjanya? Hanya diri Pak Mul yang bisa mencari jawaban yang paling tepat – entah itu dengan menjadi hokage di Dusun Konoha atau dengan jalan ninja yang lainnya. (A43)

Baca Juga: Moeldoko adalah Dalang atau Hanya Wayang?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ketika hendak mengonsumsi sebuah makanan, alangkah penting juga untuk mengecek apakah makanan tersebut masih layak untuk dimakan atau tidak. Biasanya, kita bisa mengujinya dengan memperhatikan warna dan bau dari makanan tersebut.

Namun, cara tersebut akan menjadi sulit apabila makanan yang akan kita konsumsi merupakan makanan dalam kemasan. Oleh sebab itu, banyak produsen makanan menyertakan tanggal kedaluwarsa dalam setiap kemasannya agar konsumen tidak kerepotan dalam menilai layak tidaknya makanan tersebut.

Tapi, ibu-ibu di rumah tahu nggak kalau ternyata ada beberapa makanan yang memiliki masa kedaluwarsa yang justru terlampau lama. Beberapa makanan ini mungkin bisa disimpan untuk persediaan kala kelangkaan pangan terjadi bila terjadi perang atau bencana. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang bisa disimpan lama:

1. Kacang kering

Kacang-kacangan dikenal dengan gizinya yang kaya. Bahkan, sejumlah jenis kacang-kacangan – seperti kedelai dan almond – dapat diolah menjadi pengganti susu sapi.

Biasanya, kacang yang telah dikeringkan dapat bertahan lama sehingga masa kedaluwarsanya  cukup bertahan lama. Mungkin, ibu-ibu di rumah bisa mulai mempertimbangkan untuk menyimpan sejumlah jenis kacang kering, seperti kacang merah, kacang polong, kedelai, dan sebagainya.

2.  Gula

Gula kerap disebut sebagai makanan super (super food) karena bahan makanan ini pada dasarnya merupakan 100 persen energi. Namun, tentunya, bila dikonsumsi berlebihan, gula dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh – seperti penyakit diabetes melitus dan obesitas.

Meski begitu, gula dikenal memiliki masa kedaluwarsa yang lama karena bahan makanan satu ini bisa terhindar dari pertumbuhan bakteri pembusukan selama disimpan dengan baik. Siapa tahu gula bisa menjadi energi penyelamat kita ketika situasi darurat?

Baca Juga: Kasus Munir Belenggu Bagi Jokowi?

3. Beras

Beras merupakan makanan pokok bagi banyak orang Asia, termasuk masyarakat Indonesia. Namun, siapa sangka kalau ternyata makanan sehari-hari kita ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama?

Walaupun begitu, cara menyimpan beras pun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Agar senantiasa dalam kondisi baik, beras haru disimpan dalam wadah yang rapat dengan suhu di bawah 40℃.

Bila tidak disimpan dengan baik, beras bisa terkontaminasi oleh kutu yang biasa menyerang bahan-bahan pangan berkarbohidrat. Mungkin, cara menyimpan beras yang baik ini juga perlu dipelajari oleh Kementerian Sosial (Kemensos) atau pihak terkait dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos).

4. Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Bahan satu ini sebenarnya sudah bertahan cukup lama. Bagaimana tidak? Sejak tragedi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib pada 17 September 2004 – yakni 17 tahun lalu, aktor dan dalang utamanya belum juga tuntas dihabiskan.

Selain itu, laporan tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk tahun 2004 silam juga hilang entah ke mana. Mungkin, aparat dan pemerintah lupa ya karena saking tahan lamanya masa kedaluwarsa kasus ini? Bukannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2016 silam pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir ini ya?

Kabarnya, kasus ini akan habis masa kedaluwarsanya pada tahun 2020, tepat 18 tahun sejak pembunuhan tersebut bila mengacu pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Barang kali, ini jadi kebiasaan orang-orang Indonesia nih, yakni menyimpan “bahan” dalam waktu cukup lama sampai kelupaan kalau akan segera kedaluwarsa.

Ya, terlepas dari masa kedaluwarsa makanan-makanan ini yang terlampau lama, alangkah baiknya apabila bahan pangan yang ada bisa dituntaskan selama belum menyentuh tanggal kedaluwarsa. Lagipula, penting juga untuk menuntaskan “bahan” semacam ini bagi asupan demokrasi dan supremasi hukum Indonesia – sehingga tidak ada preseden buruk ke depannya. (A43)

Baca Juga: Dari Munir, Nazaruddin, hingga Harun Masiku

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.