Ketika negara memilih reformasi yang paling aman secara politik, apakah mungkin negara sedang menunjukan political will-nya dalam mereformasi tubuhnya? Mungkin belum cukup.

PinterPolitik.com

Pada 5 Februari 2026. Pagi itu, tinta Presiden Prabowo Subianto baru saja kering di atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026, yang menaikkan tunjangan hakim ad hoc tipikor hingga 150 persen. Sore harinya, di pinggir lapangan golf di Depok, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan bersama enam orang lainnya. Uang suap Rp 850 juta berpindah tangan, diselipkan sebagai pelicin eksekusi sengketa lahan.

Tidak ada hari yang lebih sempurna untuk membuktikan bahwa gaji tinggi dan integritas adalah dua hal yang tidak otomatis berjalan beriringan.

Gaji Bukan Variabel Korupsi

Robert Klitgaard, dalam Controlling Corruption (1988), membangun rumus: C = M + D – A. Korupsi lahir dari monopoli kekuasaan, diskresi tanpa batas, dikurangi akuntabilitas. Gaji tidak ada dalam persamaan itu.

Tetapi di Indonesia, persamaan itu perlu dibaca lebih jauh dari sekadar desain kebijakan. Korupsi di peradilan Indonesia bukan semata deviasi dari sistem yang seharusnya bersih. Dalam banyak kasus, ia adalah bagian dari cara sistem itu bekerja. Distribusi rente di koridor pengadilan, lobi perkara di antara sidang, negosiasi vonis sudah begitu mengakar sehingga bukan lagi anomali. Ia adalah fitur, bukan bug.

Hakim Agung Gazalba Saleh menerima gratifikasi dan pencucian uang senilai Rp 62,89 miliar, padahal gajinya sudah besar jauh sebelum era kenaikan ini. Wakil Ketua PN Depok yang terjaring OTT pun bukan aparat yang kelaparan, melainkan pimpinan pengadilan yang sudah menikmati fasilitas negara. Ketika orang yang sudah cukup tetap korupsi, masalahnya bukan lagi soal kekurangan. Masalahnya adalah sistem yang membuat korupsi tetap terasa rasional.

Suap Naik Kelas, Keadilan Makin Mahal

Ada ironi yang lebih dalam dari sekadar korupsi yang terus berjalan. Ketika gaji aparat naik signifikan, tarif suap tidak otomatis turun. Ia justru naik kelas.

World Bank (2021) menemukan bahwa di negara dengan ketimpangan gaji internal tinggi, kenaikan gaji pejabat publik justru berkorelasi dengan peningkatan korupsi. Logikanya sederhana: seorang profesional bergaji Rp 100 juta tidak akan memasang tarif Rp 50 juta untuk “jasa pengaturan perkara.” Ia butuh angka lebih besar untuk membenarkan risiko yang ditanggungnya.

Ini bukan sekadar pergeseran angka. Ini adalah perubahan struktur akses terhadap keadilan. Ketika suap naik kelas, masyarakat kecil yang datang ke pengadilan membawa perkara tanah warisan atau sengketa perburuhan tidak lagi mampu bersaing di pasar gelap yang sama. Korupsi menjadi semakin eksklusif, semakin tertutup, dan semakin tidak terjangkau oleh mereka yang justru paling membutuhkan keadilan. Negara, secara tidak sadar, sedang memperlebar ketimpangan hukum itu sendiri.

Kasus Ghana 2010 mempertegas ini. Gaji polisi lalu lintas digandakan sebagai bagian reformasi anti-korupsi. Hasilnya: nilai suap per insiden justru naik, total korupsi tidak berkurang. Ia hanya berubah bentuk menjadi lebih mahal dan lebih eksklusif.

Reformasi yang Dipilih Karena Aman

Di sinilah pertanyaan yang lebih keras perlu diajukan: mengapa pemerintah memilih reformasi gaji sebagai instrumen utama anti-korupsi?

Dalam politik Indonesia, reformasi kesejahteraan aparat jarang murni berfungsi sebagai kebijakan anti-korupsi. Ia juga bisa bekerja sebagai kooptasi institusi, pembelian loyalitas birokrasi, atau produksi legitimasi simbolik. Dengan menaikkan gaji, negara dapat mengatakan kepada publik bahwa ia “sudah berbuat sesuatu,” tanpa harus menyentuh hal-hal yang jauh lebih berbahaya secara politik.

Reformasi gaji tidak mengganggu oligarki. Tidak memperkuat KPK. Tidak mengancam jaringan patronase. Tidak menyentuh distribusi rente yang sudah mengakar. Ia hanya menaikkan angka. Dan itu menjadikannya pilihan reformasi yang paling nyaman bagi kekuasaan.

Tiongkok sudah membuktikan bahwa bahkan cambuk pun tidak cukup jika sistem di baliknya tidak dibenahi. Li Jianping, mantan pejabat Mongolia Dalam, ditembak mati pada Desember 2024 setelah terbukti menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan. Ribuan koruptor dieksekusi setiap tahun. Tetapi Transparency International menempatkan Tiongkok di peringkat yang sama pada 2020 seperti tujuh tahun sebelumnya pada 2013.

Karena deterensi sejati bukan sekadar H (beratnya hukuman), melainkan P x H: probabilitas tertangkap dikalikan beratnya hukuman. Di Indonesia, nilai P itu rendah bukan hanya karena pengawasan lemah, tetapi karena budaya impunitas elite masih hidup dan terstruktur dalam sistem itu sendiri.

Harvey Moeis terlibat korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun. Ia dijatuhi 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Ini bukan sekadar hukuman ringan. Ini adalah sinyal sistemik bahwa korupsi skala besar di Indonesia masih bisa dinegosiasikan di meja persidangan, divonis jauh di bawah tuntutan, dan dijalani dengan kemungkinan remisi yang terbuka lebar. Bagi setiap calon koruptor elite, kalkulasinya tetap masuk akal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa kenaikan tunjangan “tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan.” Pernyataan itu jujur, tetapi justru mengungkap sesuatu yang lebih besar: bahwa kebijakan ini sejak awal tidak dirancang untuk menyelesaikan korupsi secara struktural.

Indonesia memiliki UU Tipikor yang mengizinkan hukuman mati dalam “keadaan tertentu” namun hampir tidak pernah digunakan, KPK yang pernah ditakuti namun kapasitasnya terus dipangkas, dan kini gaji aparat yang baru saja dinaikkan signifikan. Tiga instrumen berserakan, tanpa tangan yang mau menggunakannya secara penuh.

Masalah terbesar Indonesia bukan aparat yang dibayar terlalu kecil. Masalahnya adalah sistem yang membuat korupsi tetap terasa rasional bahkan setelah negara membayar mereka mahal, dan reformasi yang dipilih justru adalah reformasi yang paling tidak mengancam cara kekuasaan itu bekerja.

Selama korupsi masih menjadi bagian dari cara sistem beroperasi, reformasi gaji hanya akan menaikkan biaya operasional dari sistem yang sama. (A99)

Menurut kalian, apakah Pak Anwar Usman sebaiknya mundur lebih cepat? Mengingat hadir sidang adalah tugas hakim MK. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#hakim #mk #konstitusi #mahkamahkonsitusi #pinterpolitik

Balada korupsi timah Rp300 T masih berlanjut? 

Makelar kasus kelas berat ini mah, pantesan 

Anyway, apresiasi setinggi-tingginya terhadap Kejagung yang menguak kasus ini di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Semoga jadi secercah harapan terhadap penegakan hukum yang lebih baik. 

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#ronaldtannur #mahkamahagung #hakim #zarofricar #makelarkasus #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Waduh, ketua majelis hakimnya sakit guys 

#ptun #gibranrakabuming #pdip #cawapres #pilpres2024 #pinterpolitik #beritapolitik #infografis #politik

Semoga kehidupan teman-teman hakim kita bisa lebih baik ke depannya. 

Gaji guru apa kabar? 

Sejumlah hakim dari berbagai daerah di Indonesia berniat melakukan gerakan cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024. Mereka menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para hakim di tanah air melalui aksi cuti massal tersebut.

Aksi mogok atau cuti bersama ini sendiri beriringan dengan isu kenaikan tunjangan kinerja PNS Kemenkeu sebesar 300 persen yang viral namun telah diluruskan oleh anak buah Sri Mulyani.

Kalo menurut kalian gimana soal aksi para hakim ini? Berikan pendapatmu yaa! 

#hakim #mogok #gaji #guru #kemenkeu #pns #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]antan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi merasa dilecehkan dan dipermalukan akibat rompi oranye yang dikenakannya. Merasa tak nyaman ya? Hanya satu kata, sabar!

Fredrich menganggap ia adalah tahanan Pengadilan dan bukan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, Fredrich merasa tak perlu mengenakan rompi oranye itu.

Tapi kira – kira Fredrich malu ga ya, kalau jadi ‘sutradara’ dari drama yang dilakoni Setya Novanto pada masa lampau? Oh iya, ga malu ya, bisa jadi malah bangga, weleeeh weleeeh.

Fredrich merasa dipermalukan dengan memakai baju tahanan tersebut. https://t.co/ELMaq9hyi2

— Majalah Intisari (@IntisariOnline) February 22, 2018

Masa yang paling memalukan bagi Fredrich saat ini, bukan karena tak bisa berlibur dengan membawa Rp 5 miliar, tapi karena Fredrich alergi harus berhadapan dengan wartawan. Nah loh, kenapa begitu? Uuuuhhhh, ternyata Fredrich mengaku malu mengenakan rompi oranye, weleeeeh weleeeh.

Masih punya toh? Laaaah punya apa? Punya itu loh. Apaan sih, punya apa? Itu loooh. Ternyata masih punya malu juga, wadezzzziiiigg.

Memangnya kenapa sih dengan rompi oranye? Coba kasih alasannya dong, jangan cuma karena ga terlihat keren aja, hmmm.

Apa mungkin, Fredrich ga mau pake rompi oranye itu karena enggak bermerk terkenal? Haduuuuhh, sudahlah, Fredrich jangan dulu mewah – mewahan deh, prihatin dulu sementara ini ya, weleeeeh weleeeh.

Saking ngotot tak mau mengenakan rompi oranye itu, Fredrich malah menyuruh Hakim membuatkannya baju tahanan. Hadeuuuhh ada – ada aja. Masa sekelas Fredrich yang katanya pengacara kondang ga tau tugas hakim itu apa. Ampun dah ah, heuuuuhhhh.

Dari mana asalnya coba, kalau tugas Hakim itu membuatkan baju tahanan? Weleeeeh weleeeeh, ocang amat, ocang kalau dibalik ngaco, wkwkwk.

Emang kalau Fredrich mau bikin baju tahanan itu modelnya kayak gimana sih? Bahannya emangnya mau pake bahan apa? Katun atau karung? Upppsss.

Nah kalau ukurannya apa? Woailaaaaahhh, sekalian aja nanti dibuatkan dulu desainnya ya sama fashion designer. Supaya nanti baju tahanannya cocok sama kesan kemewahan ala Fredrich, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]esakitan hukum ‘termasyhur’ yang juga pimpinan tertinggi DPR RI, Setya Novanto (Setnov), akan menghadapi praperadilan kasusnya hari ini, Kamis (30/11). Kelompok yang fokus dan memusatkan perhatiannya pada isu pemberantasan korupsi, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), sudah mengambil ancang-ancang untuk menilik dan mengali latar belakang Hakim Kusno, hakim yang akan mengadili Setnov.

Hal ini dinilai perlu dilakukan, agar publik dapat memberi pengawasan terhadap proses peradilan dan sidang yang berlangsung. Tujuannya agar publik dan media memastikan sidang berjalan adil dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ke ruang pengadilan.

Latar belakang dan sepak terjang seorang hakim, dianggap mampu memberikan gambaran keputusan yang akan diambilnya saat sidang putusan. Dalam persidangan ini, Hakim Kusno akan berhadapan dengan ‘protes’ Setnov terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak mengindahkan prinsip “ne bis in idem” dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh institusi anti rasuah tersebut.

Merujuk pada pasal 76 ayat (1) KUHAP, “ne bis in idem” memiliki makna seseorang tak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan dan berkekuatan hukum tetap. Setnov bersikeras jika KPK kembali menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi dengan menggunakan alat bukti yang sama, maka penetapan status tersangkanya tidak sah.

Hakim Kusno sendiri tercatat sudah empat kali membebaskan terdakwa korupsi sepanjang karir kehakimannya. Para terdakwa korupsi itu adalah Dana Suparta di tahun 2013, Muksin Syech M. Zein di tahun 2013, Riyu dan Suhadi Abdullani. Dari sini, ICW melihat ada peluang bagi Setnov kembali lolos di tangan Kusno.

Namun begitu, Kusno juga tercatat selalu menolak semua gugatan praperadilan yang pernah ia sidangkan. Mengetahui kemungkinan perhatian publik akan besar terhadap sidang praperadilan itu, Kusno sendiri berjanji akan menangani kasus Setnov dengan profesional.

Lantas, sebetulnya apa dan bagaimana sejarah hukum praperadilan berlaku dan terjadi di Indonesia?

Serba Serbi Praperadilan

Hukum praperadilan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 10, pasal 77 a/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124.

Hukum praperadilan mengatur hak tersangka/terdakwa dalam mengajukan keberatan terhadap perlakuan aparatur hukum dalam empat hal, yakni penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Dalam praktik hukum, seringkali ketentuan UU tak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyatanya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi, sehingga yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara.

Hal ini dianggap sebagai sebuah terobosan hukum yang baik. Cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia yang sangat penting. Hukum bukan hanya aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, tetapi juga values atau nilai yang terus berkembang, dinamis, dan terbarukan, sesuai dengan keadaan masyarakatnya.

Amerika Serikat juga mengenal sistem hukum praperadilan yang disebut sistem pre-trial. Di Amerika Serikat sendiri, pre trial ini memiliki tiga acara proses yang meliputi arrangement (sangkaan dibacakan di depan hakim dan ditanyakan sikap bersalah atau tidak), preliminary hearing (ada tidaknya alasan kuat tersangka telah melakukan pidana), dan pre trial conference (perencanaan sidang pengadilan, termasuk hak-hak berperkara dan pembuktian).

Pada proses pre trial conference, pengadilan di Amerika Serikat sama sekali tidak melakukan pengajuan dan penyidikan terhadap alat bukti berkaitan dengan sangkaan terhadap tersangka, sebab kontrol keabsahan perolehan alat bukti dari penegak hukum diselaraskan dari exclusionary rules pada saat pemeriksaan sangkaan di persidangan pokok, yaitu court trial dan bukan pengadilan pre trial.

Di Indonesia, sistem praperadilan dibangun dan dipahami berdasarkan KUHAP, untuk melihat norma kewenangan penegak hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi seorang tersangka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum,”

Awalnya cara pandang praperadilan di Indonesia muncul saat kasus Sengkon dan Karta, yang menjadi titik balik lahirnya peninjauan kembali sistem hukum tanah air. Karta dan Sengkon dianggap sebagai pembunuh sepasang suami istri di tahun 1974. Mereka menolak segala tuduhan perampokan dan pembunuhan sadis tersebut, serta menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.

Setelah beberapa waktu, ternyata pelakunya mengaku, dan ia adalah Genul, keponakan Sengkol yang sudah lebih dahulu masuk penjara Cipinang lantaran kasus pencurian. Bobroknya sistem hukum, membuat Sengkon dan Karta tetap mendekam meski pembunuh aslinya sudah divonis. Mereka dianggap tak mengajukan banding, sehingga vonis kepada keduanya dianggap berkekuatan hukum tetap. Mereka dibebaskan beberapa waktu kemudian, dalam keadaan sakit dan miskin, sebab menanggung beban membiayai perkaranya dan tak bisa bekerja karena disiksa dalam penjara.

Dalam hukum, wujud perlindungan hak asasi juga telah diatur dalam KUHAP yang mengatur ketentuan tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Jadi dari sana, dalam wilayah hukum praperadilan, hukum tak tak hanya mempersoalkan kebenaran tindakan hukum atas suatu perkara, tetapi juga tindakan hukum yang bersinggungan dengan perlindungan hak asasi setiap tersangka.

Bermula Dari Sarpin

 Namun di Indonesia pemberlakuan hukum praperadilan tak sesederhana dan semudah itu. Sebuah langkah dan terobosan cara pandang hukum agar para penegak hukum menggali objek atau suatu kasus abstrak secara gramatikal, historis, teologis, dan sejarah, kini malah digunakan untuk mempersempit interpretasi hukum dan lebih buruk lagi, melakukan konstruksi hukum. Sidharta, pegiat hukum progresif dari Bina Nusantara berkata bahwa dalam konstruksi hukum, sesuatu yang tak ada menjadi ada.

Ia mengambil contoh bagaimana hukum praperadilan dimainkan sedemikian rupa oleh Hakim Sarpin saat mengabulkan praperadilan Budi Gunawan. Dalam konteks Sarpin, yang terjadi adalah penetapan tersangka (yang tak ada diatur dalam teks KUHAP) dibuat menjadi ada. “itu sudah konstruksi sebetulnya. Hakim melakukan konstruksi hukum,” jelas Sidharta.

Penetapan tersangka tak bisa digeser maknanya menjadi upaya paksa. Sehingga putusan hakim dilihat dari metode konstruksi juga keliru. Sidharta juga menegaskan metode dalam putusan praperadilan Sarpin, tidak jelas. Sehingga Sidharta berkesimpulan bahwa putusan Sarpin untuk membebaskan Budi Gunawan, keluar dari norma penemuan hukum.

Tak Harus Menjadi Yurisprudiensi

Apa yang dilakukan Budi Gunawan terhadap hukum praperadilan, ramai-ramai diikuti oleh pesakitan hukum lainnya. Mulai dari mantan menteri agama Suryadarma Ali, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, hingga alm. Soetan Batugana. Dari sana, muncul sebuah istilah Sarpin effect, yakni hukum praperadilan digunakan oleh koruptor dan dikabulkan oleh hakim, sebab beberapa hakim menganggap putusan Sarpin bersifat yurisprudensi.

Yurisprudensi memiliki pengertian bahwa keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam UU, dijadikan sebagai bahan pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Mengambil sebuah keputusan sebagai yurisprudensi memang kembali pada sifat ‘personal’ seorang hakim sendiri. Chairul Huda, ahli pidana dari Univeristas Muhammadiyah mengatakan bahwa mengambil suatu kasus dan menjadikannya yurisprudensi, itu tergantung kepada hakim (mau atau tidak).

Namun begitu, sebuah putusan yurisprudensi, tak harus diikuti oleh semua hakim di Indonesia. Hakim memiliki kewenangan untuk mengikuti putusan yang sudah ada atau tidak. Dengan demikian, putusan Hakim Sarpin terhadap Budi Gunawan seharusnya tak mutlak dilihat sebagai yurisprudensi.

Tentu saja keputusan seorang hakim dalam menafsirkan suatu perkara tak mudah dan melalui berbagai tahapan. Sudah pasti seorang hakim akan mencocokkan fakta, aturan, dan barang bukti yang sah menurut hukum. Namun, bukan berarti tafsiran seorang hakim tak bisa dikualifikasi kembali.

Jika penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu kurang jelas, maka ia wajib memperjelas penafsirannya supaya tak menyimpang terhadap ketentuan umum. ‘Sebebas’ apapun seorang hakim membuat ‘penafsiran’ atau bahkan ‘penemuan’ hukum, selalu ada hal yang paling utama yang harus dipertimbangkan, yakni keadilan dalam masyarakat.

Nah, apakah hal tersebut mampu dilakukan oleh hakim-hakim lain yang berhadapan dengan praperadilan dari para koruptor? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/ A27)