Ada pergantian pemain nih 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyepakati Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar etik berat. Nama Suhartoyo disepakati melalui musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup sebagai mekanisme pertama pemilihan pimpinan MK, Kamis (9/11/2023).

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan hanya terdapat dua nama hakim yang muncul sebagai calon ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, yaitu Suhartoyo dan dirinya. Hakim lainnya menolak dicalonkan karena berbagai alasan.

Komisi III DPR RI sah secara resmi memutuskan Arsul Sani sebagai calon yang diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahidudin Adams. Arsul Sani meraih suara mayoritas 9 Fraksi dari tujuh calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengikuti Fit dan Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) di Komisi III DPR RI yang digelar sejak Senin (25/9/2023) hingga Selasa (26/9/2023).

Arsul Sani menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR, Anggota Komisi II DPR, dan Wakil Ketua Umum PPP. Hal itu sudah sesuai dengan UU MK yang mensyaratkan agar hakim MK tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara benar dan baik.

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]unia hukum Indonesia baru saja ditelanjangi usai dilantiknya kembali Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi (MK) pada di Istana Negara, Selasa (27/3). Arief Hidayat ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR untuk periode kedua 2018-2023.

Padahal sebelum ini, hakim MK yang satu ini sudah memiliki track record yang buruk. Terbukti Arief pernah pelanggaran kode etik sebanyak dua kali. Hadeuh cape deh. Apa gak ada hakim lain yang pantas mengisi kekosongan posisi di MK? Helow! Masa hakim yang kayak gini yang dilantik lagi.

Coba deh kita flashback dua pelanggaran Arief. Pertama, Arief terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi ringan akibat membuat surat titipan (katebelece) kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono. Semacam nepotisme zaman baheula gitu deh. Wadezig.

Kedua, Arief bertemu dengan pimpinan Komisi III DPR di Hotel MidPlaza, saat proses seleksi calon hakim konstitusi berlangsung 2017 lalu. Pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR dan pemilihan Ketua MK. Jiah, gaya-gaya ada tempelannya ini sih.

Tapi nyatanya, di tengah derasnya desakan mundur terhadap Arief, dia tetap dilantik tuh menjadi Hakim MK untuk periode kedua. Pelantikan ini secara gak langsung membuat Presiden Jokowi dipandang turut andil dalam pembusukan Makamah Konstitusi. Ya meski bukan ranah beliau sih untuk hal semacam ini.

Mekanisme itu sepenuhnya ada di internal MK dan DPR. Karena keduanya menganggap tidak ada kendala yang berarti, sudah merupakan kewajiban Presiden melantik Hakim MK tersebut. Tapi apapun itu, tetap aja pelantikan ini mencederai marwah kesucian MK. Ini mah udah Auto Dosa deh.

Kalau hakim yang sudah tercoreng namanya karena sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebanyak dua kali, namun tetap dipaksakan dilantik dengan berbagai argumen, curiganya nih, jangan-jangan Arief sedang dipersiapkan sebagai pion Parpol dalam sengketa Pilkada 2018 nanti. Wedew. (K16)