PinterPolitik.com

Kerusuhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 usai pertandingan sepak bola Arema FC dengan Persebaya Surabaya menewaskan 133 orang dan ratusan sisanya mengalami luka-luka.

Menurut Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang tersebut dinilai terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Disamping itu, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara terhadap hak asasi manusia secara individu.

Menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 6, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pasal 8 dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seharusnya, terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini, pemerintah dapat bertanggung jawab dengan baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dalam tragedi yang menewaskan ratusan nyawa manusia ini.

Tentunya, ini merujuk pada dugaan penyerangan gas air mata oleh aparat kepolisian yang diarahkan ke suporter di tribun sebagai pemicu kerusuhan terjadi. Akibatnya tindakan penembakan gas air mata tersebut menghilangkan jumlah korban yang sangat masif.

Terkait tragedi Kanjuruhan yang diduga terjadi secara sistematis hingga adanya korban dalam jumlah yang masif. Maka dari itu, diperlukan pengusutan secara tuntas dalam tragedi Kanjuruhan ini.

Lantas, bagaimana memaknai tragedi Kanjuruhan ini dari sudut pandang pelanggaran HAM?

Adanya Upaya Yang Sistematis?

Dalam tragedi Kanjuruhan ini dugaan besar yang beredar di masyarakat adalah terdapat upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan petugas keamanan dalam menangani kerusuhan yang terjadi pada malam usai pertandingan berlangsung.

Sorotan pertama adalah mengenai aksi turun lapangan yang biasa dilakukan oleh para suporter kepada tim pemain sepak bola dalam hal ini khususnya suporter Aremania kepada tim sepak bola Arema FC. 

Hal tersebut disalah artikan oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian yang menilai sebagai suatu aksi yang dapat membahayakan.

Dengan hal tersebut, petugas keamanan dan aparat kepolisian secara langsung melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan penembakan gas air mata ke arah suporter di dalam tribun.

Atas tindakan pengamanan yang dilakukan petugas keamanan dan aparat kepolisian tersebut patut ditanyakan, apakah ada instruksi atau arahan untuk melakukan penembakan gas air mata secara besar-besaran itu ke arah suporter?

Dugaan ini semakin menguat dikarenakan tembakan gas air mata yang diarahkan ke arah penonton dalam tribun dan adanya upaya pencegahan serta penyelamatan diri setelah para korban terpapar gas air mata.  Hal ini menimbulkan suatu kepanikan dalam kerumunan massa yang berbondong-bondong ingin menyelamatkan diri dari gas air mata tersebut.

Padahal, sebelum ditembakkan gas air mata, aparat pengamanan stadion bisa melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti dinamisasi massa yang sudah jelas pasti akan crowded atau berkerumun akibat kerusuhan yang terjadi, misalnya. Sehingga, jika memang kerusuhan tak terhindar lagi dan gas air mata perlu digunakan, jumlah korban yang berjatuhan tidak akan fatal dan tidak masif.

Terlebih lagi, gas air mata disemprotkan oleh aparat mengarah ke kerumunan penonton sangat disalahkan dalam aturan FIFA yang berlaku. Ini artinya, secara internasional penggunaan gas air mata dianggap sebagai sesuatu yang sangat perlu dihindari jika memang tidak benar-benar dibutuhkan.

Dengan demikian, karena aparat keamanan tiba-tiba saja memutuskan menggunakan gas air mata, aksi itu dinilai bukan untuk mengamankan penonton dari suatu kerusuhan, melainkan untuk melukai para penonton dan juga suporter yang berada didalam tribun tersebut.

Sehingga pertanyaan-pertanyaan besar yang tersisa adalah,  apakah sebelum penembakan gas air mata tersebut, petugas keamanan dan aparat kepolisian sudah melakukan tahapan untuk dinamisasi massa yang crowded dengan baik? Atau kenapa para penonton tidak digiring keluar secara perlahan dari dalam tribun menuju pintu keluar dengan baik? Kenapa petugas keamanan dan aparat kepolisian tidak bersikap persuasif dengan adanya peringatan verbal terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang membahayakan serta melukai para korban?

Dengan adanya upaya yang dinilai sistematis ini, maka tragedi Kanjuruhan dianggap bukan hanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparat saja, melainkan juga merupakan  pelanggaran HAM berat.

Dari sini, diperlukan identifikasi lebih lanjut, apakah ada suatu perintah atau komando atas tindakan aparat kepolisian tersebut yang dinilai bukan hanya tindak pidana biasa melainkan adanya unsur dari pelanggaran HAM berat?

Bukan Hanya Tindak Pidana Biasa

Pelanggaran HAM terus terjadi dikarenakan ada berbagai faktor yang dapat memicu adanya pelanggaran HAM baik dalam faktor internal maupun eksternal.Faktor internal pelanggaran HAM dapat terjadi dikarenakan adanya sifat egoisme, intoleransi, kurangnya empati, serta rendahnya tingkat kesadaran HAM.

Faktor eksternal pelanggaran HAM dapat terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, serta adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dalam tragedi Kanjuruhan, bisa dinalarkan bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengatur akan prosedur pengamanan dalam kerusuhan.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang  Pelanggaran HAM serta pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dijelaskan bahwa Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (pemusnahan kelompok secara sistematis dan disengaja) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Terkait tragedi Kanjuruhan ini, menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, terdapat dua pelanggaran HAM berat yang terjadi, yaitu penggunaan aparat kepolisian dan TNI sebagai pengamanan pertandingan dan pendekatan represif menggunakan gas air mata. Serta indikasi pelanggaran HAM kedua yang dinilai ada unsur kesengajaan yaitu pintu stadion yang menjadi akses keluar yang secara sengaja ditutup.

Hal-hal tersebut memperjelas bahwa dalam tragedi Kanjuruhan ini bukanlah hanya tindak pidana biasa yang dilakukan oleh oknum aparat, melainkan adanya pelanggaran HAM berat yang menitikberatkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yang mana sebelumnya sudah ada peringatan dan permohonan ampun dari korban yang ditujukan kepada petugas keamanan dan aparat kepolisian atas tindakan penembakan gas air mata yang diarahkan ke para suporter di dalam tribun.

Romli Atmasasmita, guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran, berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan pidana lainnya.

Atas tragedi Kanjuruhan yang dinilai terjadi sangat sistematis dan mengakibatkan kematian banyak korban, diharapkan dapat diusut dengan tuntas dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan.

Diharapkan pula, pemerintah memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai kejadian yang mengerikan ini terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat regulasi hukum yang ada. (S82)

PinterPolitik.com

Ketika hendak mengonsumsi sebuah makanan, alangkah penting juga untuk mengecek apakah makanan tersebut masih layak untuk dimakan atau tidak. Biasanya, kita bisa mengujinya dengan memperhatikan warna dan bau dari makanan tersebut.

Namun, cara tersebut akan menjadi sulit apabila makanan yang akan kita konsumsi merupakan makanan dalam kemasan. Oleh sebab itu, banyak produsen makanan menyertakan tanggal kedaluwarsa dalam setiap kemasannya agar konsumen tidak kerepotan dalam menilai layak tidaknya makanan tersebut.

Tapi, ibu-ibu di rumah tahu nggak kalau ternyata ada beberapa makanan yang memiliki masa kedaluwarsa yang justru terlampau lama. Beberapa makanan ini mungkin bisa disimpan untuk persediaan kala kelangkaan pangan terjadi bila terjadi perang atau bencana. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang bisa disimpan lama:

1. Kacang kering

Kacang-kacangan dikenal dengan gizinya yang kaya. Bahkan, sejumlah jenis kacang-kacangan – seperti kedelai dan almond – dapat diolah menjadi pengganti susu sapi.

Biasanya, kacang yang telah dikeringkan dapat bertahan lama sehingga masa kedaluwarsanya  cukup bertahan lama. Mungkin, ibu-ibu di rumah bisa mulai mempertimbangkan untuk menyimpan sejumlah jenis kacang kering, seperti kacang merah, kacang polong, kedelai, dan sebagainya.

2.  Gula

Gula kerap disebut sebagai makanan super (super food) karena bahan makanan ini pada dasarnya merupakan 100 persen energi. Namun, tentunya, bila dikonsumsi berlebihan, gula dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh – seperti penyakit diabetes melitus dan obesitas.

Meski begitu, gula dikenal memiliki masa kedaluwarsa yang lama karena bahan makanan satu ini bisa terhindar dari pertumbuhan bakteri pembusukan selama disimpan dengan baik. Siapa tahu gula bisa menjadi energi penyelamat kita ketika situasi darurat?

Baca Juga: Kasus Munir Belenggu Bagi Jokowi?

3. Beras

Beras merupakan makanan pokok bagi banyak orang Asia, termasuk masyarakat Indonesia. Namun, siapa sangka kalau ternyata makanan sehari-hari kita ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama?

Walaupun begitu, cara menyimpan beras pun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Agar senantiasa dalam kondisi baik, beras haru disimpan dalam wadah yang rapat dengan suhu di bawah 40℃.

Bila tidak disimpan dengan baik, beras bisa terkontaminasi oleh kutu yang biasa menyerang bahan-bahan pangan berkarbohidrat. Mungkin, cara menyimpan beras yang baik ini juga perlu dipelajari oleh Kementerian Sosial (Kemensos) atau pihak terkait dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos).

4. Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Bahan satu ini sebenarnya sudah bertahan cukup lama. Bagaimana tidak? Sejak tragedi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib pada 17 September 2004 – yakni 17 tahun lalu, aktor dan dalang utamanya belum juga tuntas dihabiskan.

Selain itu, laporan tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk tahun 2004 silam juga hilang entah ke mana. Mungkin, aparat dan pemerintah lupa ya karena saking tahan lamanya masa kedaluwarsa kasus ini? Bukannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2016 silam pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir ini ya?

Kabarnya, kasus ini akan habis masa kedaluwarsanya pada tahun 2020, tepat 18 tahun sejak pembunuhan tersebut bila mengacu pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Barang kali, ini jadi kebiasaan orang-orang Indonesia nih, yakni menyimpan “bahan” dalam waktu cukup lama sampai kelupaan kalau akan segera kedaluwarsa.

Ya, terlepas dari masa kedaluwarsa makanan-makanan ini yang terlampau lama, alangkah baiknya apabila bahan pangan yang ada bisa dituntaskan selama belum menyentuh tanggal kedaluwarsa. Lagipula, penting juga untuk menuntaskan “bahan” semacam ini bagi asupan demokrasi dan supremasi hukum Indonesia – sehingga tidak ada preseden buruk ke depannya. (A43)

Baca Juga: Dari Munir, Nazaruddin, hingga Harun Masiku

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Isu Papua dan pelanggaran HAM menjadi dua hal yang seolah tidak bisa dipisahkan. Masih berlarut-larutnya konflik di wilayah paling timur Indonesia ini memang jadi kisah miris. Pelibatan militer di wilayah dengan status yang belum jelas – apakah daerah operasi militer atau darurat sipil atau yang lain – membuat pertanyaan-pertanyaan besar seolah tak berhenti mengalir. Pada saat yang sama isu tentang HAM sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar di pemerintahan yang saat ini berkuasa, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak suka bermain game Grand Theft Auto (GTA)? Dalam dunia game satu ini, pemain bisa diajak berkeliling sudut kota yang mirip dengan kota-kota Amerika Serikat (AS) sekaligus menjalani peran layaknya seorang gangster lho.

Sebagai anggota gang nih, pemain dituntut menjalankan sejumlah misi. Nggak dipungkiri, dalam banyak misi tersebut, aksi baku tembak juga turut mengisi lho. Wah, seru lah game satu ini.

Hmm, tapi nih, kekerasan dan aksi tembak yang ada di GTA ini tentu bukan untuk ditiru di dunia nyata ya, gengs. Lagipula, siapa juga yang pengen ada gang war di sini? Hmm.

Maka dari itu, kepemilikan senjata api (senpi) perlu diatur ya, gengs. Nanti kalau tidak diatur, bisa-bisa terjadi banyak insiden seperti di AS tuh. Seram, mass shootings ada di mana-mana.

Nah, soal senjata api nih, ada salah satu politikus yang tampaknya aktif dan hobi nih, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politikus Golkar satu ini sering lho berkomentar soal kepemilikan senpi. Sampai-sampai, Pak Bamsoet ini punya koleksi senpi lho.

Nah, baru-baru ini, Pak Bamsoet berkomentar kembali soal kepemilikan senpi di Indonesia. Kata Pak Ketua MPR ini, kepemilikan senpi itu memiliki fungsi sebagai instrumen untuk membela dan melindungi diri lho – bukan untuk gagah-gagahan seperti di GTA. Hehe.

Baca Juga: Menyoal Istilah Laskar FPI

Pak Bamsoet pun mengutip sebuah pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945, khususnya Pasal 28G. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Hmm, nggak salah sih dengan apa yang dibilang oleh Pak Bamsoet ini. Semua orang pasti berhak untuk melindungi diri. Tapi nih, Pak Bamsoet mungkin juga perlu nih mengingatkan para politisi, anggota DPR, dan pejabat-pejabat lainnya untuk melindungi rakyat-rakyatnya.

Coba lihat. Baru beberapa waktu lalu, enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) tewas tertembak lho. Selain itu, hak-hak masyarakat untuk perlindungan diri juga perlu nih dibantu dengan instrumen legal yang hingga kini belum selesai.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), misalnya, kan perlu tuh untuk perlindungan diri bagi para perempuan dan kelompok korban kekerasan seksual lainnya. Harus berapa banyak orang lagi yang harus hidup ketakutan di bawah bayang-bayang kekerasan seksual?

Belum lagi, di dunia siber serba modern ini, ancaman juga datang melalui daring lho. Hak untuk perlindungan data pribadi, misalnya, perlu juga lho di-uphold melalui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hmm.

Ya, semoga aja kata-kata pengingat atas hak perlindungan diri dari Pak Bamsoet ini bisa mengingatkan para politisi dan pejabat yang masih mengabaikan perlindungan bagi masyarakat. Semoga konsepsi keadilan – yang lagi ramai dibahas sekarang – benar-benar bisa ditegakkan lah ya. Hehe. (A43)

Baca Juga: Mahfud Ramal Akhir Pemerintahan Jokowi?

PinterPolitik.com

Liburan emang enak banget, cuy, kalau dibuat jalan-jalan. Ke mana pun tujuannya, pasti menyenangkan. Biasanya, karena kekurangan dana, nonton film di bioskop pun jadi pilihan. Apalagi, filmnya termasuk daftar list favorit. Beehh, mantap jiwa.

Kalau saat wabah seperti saat ini sih, para pencinta film harus rela hanya dengan menonton di rumah. Yah, mau gak mau, sebagai warga negara yang bai,k harus patuh dong sama kebijakan pemerintah buat jaga jarak dari kerumunan. Iya gak?

Tapi, sepertinya, hal itu tidak menjadi masalah, soalnya zaman sekarang kalau mau menonton film mudah kok, guys. Banyak portal dan aplikasi yang menyediakan film dan video secara gratis maupun berbayar. Jadi, tidak melulu harus nonton sinema layar kaca di televisi (TV) atau sinetron dengan episode panjang yang masalahnya tidak kunjung menemukan titik terang.

Salah satu media untuk menonton film atau video itu adalah YouTube. Bahkan, sekarang sudah banyak orang yang lebih memilih nonton acara YouTube dari pada TV. Yah, YouTube memang lebih dari TV sih. Hehe.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Refly Harun. Mantan Komisaris Utama Pelindo ini sepertinya sudah bosan hanya eksis di TV maupun koran sehingga media lain seperti YouTube pun jadi pilihan.

Konten tayangan doi sih tidak jauh-jauh dari masalah politik atau opini kritis tentang pemerintahan. Bro and sist pasti sudah tahu dong kalau doi hobi banget mengkritik pemerintah. Meskipun sudah pernah disodori jabatan pun doi tetap tak gentar, kalau orang sudah suka memang sulit larangannya.

View this post on Instagram

Benarkah Jakarta sudah lockdown? – #lockdown #psbbjakarta #dilarangmudik #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 24, 2020 at 1:32am PDT

By the way, ada yang terbaru nih kritikan doi, yaitu soal larangan mudik. Menurut doi, larangan ini bisa berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), cuy. Soalnya, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, gaes.

“Jadi pergerakan kita mau ke Jakarta, Palembang, Surabaya, Solo atau ke kota-kota lainnya, itu adalah hak asasi manusia,” kata doi dalam tayangan YouTube-nya. Wadidaw, belum juga sampai sepekan diumumkan, larangan mudik sudah jadi topik hangat pembicaraan.

Sebenarnya sih, kalau dilihat, diraba, dan diterawang, Bapak Refly ini setuju saja dengan kebijakan pemerintahan ini, guys. Yah, semua elemen masyarakat juga setuju sih kalau menyangkut soal pembatasan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Problemnya sih, menurut beliau, cuma pada konstitusi yang mengeluarkannya saja sih, gengs. Kata doi, seharusnya pelarangan mudik bukan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tapi lebih baik dalam UU.

Hmmm, kalau dilihat-lihat Bapak Refly nih semakin kritis ya, cuy. Soalnya masalah larangan mudik yang melanggar HAM ini masih ada garis bawah. Pelanggaran HAM ini menurut doi masih bersifat potensi jadi belum pasti terjadi.

Sebentar deh, kalau begitu kok sudah dibahas dan dipublikasi? Gimana mau didengerin nih pelanggaran yang masih potensi? Wong pelanggaran HAM masa lalu aja nggak beres-beres. Uppss.

Hadeeh, memang masalah Corona dan tetek bengeknya ini bikin pusing ya, gengs. Hilang satu tumbuh seribu. Bukan hanya anak puber aja, negara jadi semakin labil cuy. Hadeeh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Memori sering kali menjadi momok yang menghantui kehidupan masa kini. Kenangan-kenangan, baik yang indah maupun yang buruk, bukan tidak mungkin akan kembali membayangi pikiran kita.

Bayang-bayang masa lampau seperti inilah yang mungkin selalu mengikuti jejak pemerintah. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2019 lalu misalnya, kembali mengingatkan masyarakat atas memori akan berbagai pelanggaran HAM di masa lalu.

Pasalnya, dari dekade ke dekade, tahun ke tahun, presiden ke presiden, penuntasan pelanggaran-pelanggaran tersebut selalu terwariskan tanpa penyelesaian pasti. Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, pernah berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam visi Nawacita miliknya – yakni melalui upaya rekonsiliasi.

Namun, tampaknya, upaya-upaya itu masih terhambat berbagai aral. Sampai-sampai, janji beliau ini masih ditagih-tagih nih hingga sekarang.

Nah, momen peringatan Hari HAM Sedunia beberapa waktu lalu bisa jadi momen yang tepat nih buat menagih janji tersebut. Kan, tim sukses Jokowi beberapa bulan lalu juga yakin kalau periode kedua ini bakal berjalan tanpa beban politik, termasuk soal upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Angin segar penyelesaian berbagai pelanggaran itu ini datang dari Menko Polhukam Mahfud MD nih. Beliau bilang kalau pemerintah kini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) guna membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bakal mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM masa lampau tanpa proses yudisial.

View this post on Instagram

Mahfud MD ingin bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 12, 2019 at 1:30am PST

Wah, akhirnya nih, semoga saja KKR ini segera terwujud agar janji-janji yang sudah lama tidak ditepati itu akan menjadi kenyataan. Hmm, tapi beneran bakal berjalan tanpa beban nggak ya?

Ini nih yang harus jadi perhatian pemerintah. Kalau kata Pak Mahfud, tantangannya adalah bukti dan saksi yang dibutuhkan sekarang sudah minim, khususnya kasus penembakan misterius (petrus) di tahun 1980-an – dari korban, saksi, hingga pelakunya.

Waduh, kayaknya, penyelesaian-penyelesaian pelanggaran HAM ini memang susah dilakuin ya. Hmm, mungkin, penuntasan kasus-kasus itu susahnya seperti bermain gim-gim – seperti The Impossible Game – yang susah ditamatkan ya.

Kalau kata Dandhy Laksono, tantangan semacam ini sering kali jadi alasan di balik susahnya pengungkapan pelanggaran HAM. Hmm, kasus Munir misalnya nih, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta (TPF) dikabarkan hilang. Selain itu, ada juga kasus Novel Baswedan yang informasi penganiayanya “masih gelap”.

Wah, kok agak-agak mirip ya? Ujung-ujungnya, bukti dan fakta yang minim kerap kali menjadi “tantangan” nih sepertinya. Waduh.

Ya, seenggaknya, kita masih berharap nih janjinya Pak Mahfud buat meneruskan upaya ini tidak hanya berujung pada alasan-alasan serupa. Semoga saja nanti pengumpulan fakta di bawah Pak Mahfud nanti bakal dipermudah – asal nggak hilang lagi aja. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Usai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, masyarakat kembali dihadapkan pada peringatan hari internasional lainnya, yakni Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Tentunya, animo perayaan hari ini juga tidak kalah besar.

Jika berbicara mengenai HAM dan demokrasi, tentu tidak luput juga dengan topik-topik kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Seminar Nasional yang membahas tema “HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia” beberapa waktu lalu misalnya, ikutan mewarnai diskursus dari peringatan hari ini.

Ya, sebagian dari kita pasti tahu kalau pers itu penting dalam demokrasi. Sampai-sampai, banyak yang bilang pers itu adalah pilar keempat demokrasi. Bagaimana tidak? Pers hampir selalu menjadi sumber informasi terkini bagi masyarakat.

Di acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bilang kalo kebebasan pers itu perlu didukung oleh pemerintah. Tapi, beliau punya nasihat nih untuk para insan pers Indonesia.

Pak Johnny bilang kalau beliau berharap pers dapat bekerja sama dan sevisi dengan pemerintah dalam memulihkan situasi pasca-konflik, khususnya di Papua. Beliau menganggap upata itu adalah tanggung jawab bersama.

Uniknya lagi nih, menurut Pak Johnny, pers perlu menyaring informasi yang disampaikan di era post–truth. Selain benar, informasi yang disampaikan juga harus kabar yang “baik”. Bahkan, kata beliau, informasi yang perlu didahulukan adalah informasi yang “baik”.

Hmm, bagaimana kalau nanti ada informasi yang benar tapi dianggap nggak “baik” oleh pemerintah? Masa iya pers nggak boleh memberitakan?

View this post on Instagram

Menkominfo Johnny kebut RUU Perlindungan Data Pribadi.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 6, 2019 at 5:00am PST

Eits, ngomong-ngomong soal saran bahwa pers hanya perlu memberitakan informasi yang baik, jadi ingat zaman-zaman Orde Baru. Kalau dikenang-kenang kembali, pers yang memberitakan informasi yang benar – tapi nggak “baik” – sering kali berakhir dibredel lho.

Majalah Tempo nih misalnya, pernah memberitakan informasi soal mark-up harga pembelian kapal perang bekas dari Jerman pada tahun 1994. Tapi, karena mungkin dianggap nggak “baik”, pemerintahan Soeharto langsung membredel majalah tersebut beberapa minggu berikutnya.

Informasi kayak gini kan penting buat masyarakat. Nah, apa informasi semacam ini juga dianggap nggak “baik” nantinya?

Selain itu, kalau kata Pak Rocky Gerung, pemerintah merupakan pencipta berita hoaks terbesar lho. Wah, nanti kalau pers hanya memberitakan informasi “baik”, jangan-jangan jatuhnya juga memberitakan informasi hoaks.

Kasihan juga pers nanti karena bakal menghadapi dilema nih – antara hanya memberitakan informasi yang “baik” atau memberitakan informasi yang bisa saja hoaks.

Tapi, tenang dulu. Kata Pak Johnny, pers dalam kesehariannya masih berperan memilah-milah informasi yang perlu dibagikan pada masyarakat. Tapi, kata beliau, pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk memastikan jalannya pers yang baik.

Ya, awak media – dan mungkin juga publik – pasti masih berharap pers bisa bebas memberitakan informasi apapun. Kalau nggak gitu, para wartawan entar kehabisan topik, termasuk topik pembicaraan publik agar tetap dapat berkontribusi pada jalannya pemerintahan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tepat 20 tahun lalu, tahun 1999, bangsa Indonesia mengalami peristiwa luar biasa : propinsi Timor Timur lepas dari NKRI setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Lepasnya Timor Timur juga dibarengi tragedi kemanusiaan yang ditandai kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi.

Mungkin sulit dipercaya, sampai sekarang tidak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI.

Silahkan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas : tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa “lessons learned” mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu propinsi berpisah dari NKRI.

Mengapa tidak ada kajian resmi?

Saya tidak tahu persis jawabannya, namun kemungkinan besar karena di kalangan Pemerintah dan aparat keamanan waktu itu ada perasaan kalah, malu dan trauma — terutama karena suasana pemisahan yang mencoreng kehormatan di dunia internasional.
Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini.

Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara.

Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Disini, saya pilihkan beberapa contoh untuk catatan kita bersama.

Pertama, di tahun 1999, kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan jajak pendapat.

Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus.

Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang “dikebut” ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat.
Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu 4 bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik dan lain2.

Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.

Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan.

Pelajaran kedua : pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik.

Dulu, Timor Timur adalah “propinsi termuda” yang secara ekonomi paling dimanjakan. Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding propinsi lain — dan bahkan konon menimbulkan kecemburuan propinsi-propinsi lain.

Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal.

Namun semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak merubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum tahun 1999, dimana jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir 4 kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78% dibanding 21%).

Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya.

Apapun alasannya, kita waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.

Kita juga perlu memetik pelajaran mengenai “milisi”.

Saya teringat ucapan Xanana Gusmao kepada saya sewaktu di penjara Cipinang di awal tahun 1999 : pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar.

Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI. Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat dumumkan.

Saya yakin cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Disini, kita harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) “curang” namun karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.

Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia.

Dis ini, kita harus jujur berintrospeksi. Sikap kita terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup dan kurang tegas / setengah hati. Seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik.

Yang paling naas, jaminan keamanan yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua. Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional.

Bahkan, ketika 3 staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua, dunia nampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya. Saya masih teringat rasa malu (shame) yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yag dibunuh kelompok milisi. Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia.

Pelajarannya : dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, Pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.

Dalam bidang public relations, kita juga babak belur. Di dunia internasional, kita keteter dalam membentuk opini publik. Narasi yang disampaikan diplomat kita terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif (walaupun kadang fiktif) dan manusiawi, dan menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM.

Upaya kounter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajarannya : komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.

Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi. Yang penting, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal, namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory Pemerintah — dan di diajarkan di Pusdiklat Lembaga2 Pemerintah dan juga Lemhanas.

Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri.

Tulisan milik Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia dan mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kebebasan berpendapat adalah isu yang kini banyak diperjuangkan sekaligus isu yang dinilai amat dilematis. Di satu sisi, Indonesia memiliki sejarah kelam mengenai kebebasan secara umum, termasuk kebebasan berpendapat.

Hal itu terjadi akibat seperangkat sistem yang dibuat oleh mantan presiden Soeharto dan rezim otoriternya yang berkuasa selama 32 tahun. Akibat terbesarnya adalah dibungkamnya pers dan para aktivis yang dinilai mengancam ketenteraman di pemerintahan.

Namun, di sisi lain, Indonesia telah menganut sistem demokrasi, di mana kebebasan berpendapat jadi salah satu pilar penyangganya. Seiring waktu berjalan dan teknologi turut berkembang, lahirlah media sosial sebagai tempat yang memfasilitasi kebebasan berbicara.

Dewasa ini, teknologi mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah, termasuk dalam hal berpendapat. Terlebih, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan medium komunikasi baru yang bernama media sosial.

Media sosial memiliki akses tak terbatas yang dapat diakses oleh siapa saja. Selama ia telah terdaftar sebagai pengguna, maka ia bebas untuk berselancar di dalamnya.

Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 19, yang menjelaskan hak setiap manusia untuk mencari, mendapatkan, dan mengeluarkan pendapat melalui berbagai medium tanpa paksaan dan campur tangan siapapun. Deklarasi tersebut lahir sebagai bentuk jaminan hak asasi manusia, berkaca pada kasus kekejaman Nazi di Perang Dunia, dan sebagainya.

Namun, zaman terus berkembang hingga melahirkan bentuk dunia baru melalui lahirnya internet. Kebebasan berpendapat seperti buah simalakama yang bila tak dilakukan akan mengekang kebebasan berekspresi tetapi akan menghasilkan arus informasi yang tak terbendung bila digencarkan.

Media sosial ibarat sebuah gerbang yang tak berpenjaga. Bebasnya akses dan kecenderungan para pengguna untuk dapat menuliskan dan membagikan apa saja melalui media sosial menjadi penyebabnya.

Beberapa pertanyaan kemudian pun timbul. Bagaimana media sosial digunakan dalam politik? Lalu, apakah dampak penggunaannya terhadap masyarakat?

Medsos dalam Politik

Media sosial sering kali disalahgunakan oleh para oknum tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Bandingkan dengan media massa, yang memiliki sosok penjaga gerbang (gatekeeper).

Gatekeeper di media massa berfungsi dalam menyaring dan memilah informasi yang akan disiarkan atau ditampilkan oleh media tersebut. Hal itulah yang menyebabkan informasi di media massa kebanyakan merupakan informasi yang valid.

Media sosial memungkinkan para aktor politik untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai saluran kampanye dewasa ini kerap dipilih para politisi.

Sayangnya, kemudahan akses dan kemudahan untuk menyebarkan informasi yang ditawarkan media sosial, bisa disalahgunakan untuk meluncurkan strategi kampanye yang merugikan. Contohnya adalah kampanye yang bermuatan kabar bohong, baik dengan tujuan menaikkan nama sebuah golongan, maupun untuk menjatuhkan nama lawan.

New Scientist dalam tulisan Michael A. Peters yang berjudul Education in a Post-truth World menjelaskan bahwa perpaduan kebebasan berbicara dengan media sosial menghasilkan berubahnya hak kebebasan bicara menjadi kemampuan untuk mengatakan dan menyebarkan hal apapun, tidak peduli betapa aneh atau berbahayanya. Tak ayal, fenomena media sosial turut menyumbang peran besar dalam konstruksi realitas politik hari ini.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump merupakan salah satu politisi yang memilih media sosial sebagai saluran untuk melancarkan strategi politik dan meraih simpati publik. Gaya bicaranya yang cenderung ceplas-ceplos di media sosial disebut sebagai ciri khas sekaligus daya pikatnya. Melalui akun Twitter pribadinya, sering kali Trump secara terang-terangan mengejek para lawan politiknya. Misalnya, mengejek Hillary Clinton dengan sebutan “crooked Hillary.”

Permasalahan kebebasan berpendapat di media sosial mencakup lapisan yang amat kompleks. Dalam tulisannya yang berjudul Is Social Media Neutral?, Rangga Kala Mahaswa (2017) menyampaikan media sosial mampu menyulut sentimen-sentimen agama dan ras yang dimanfaatkan sebagai agenda politik untuk memantik kelompok kecil yang mampu menciptakan kegaduhan dan menimbulkan konflik horizontal.

Hal tersebut berkaitan dengan perilaku Trump dalam bermedia sosial. Selain mengejek lawan politik, Trump kerap mengatakan hal-hal yang menyulut sentimen kelompok tertentu. Contohnya, Trump secara terang-terangan menyampaikan ketidaksukaannya pada kelompok muslim, mengatakan orang Meksiko sebagai kriminal, dan menyerukan ungkapan diskriminatif pada berbagai kelompok minoritas.

Peters (2017) menambahkan, hal itu berkaitan dengan gaya kampanye Trump yang utamanya didasarkan pada daya tarik emosi tanpa rincian kebijakan spesifik. Koneksi emosionalnya dengan publik dibangun melalui perkataan-perkataan emosional dan aspirasi pribadi yang tak tersampaikan sebelumnya.

Penyalahgunaan media sosial untuk strategi politik juga turut terjadi di Indonesia. Perhelatan Pemilihan Presiden 2019  secara umum telah membagi masyarakat Indonesia ke dalam dua kubu, yaitu kubu pendukung Jokowi dan kubu pendukung Prabowo. Sering kali antar kubu itu saling menyebarkan informasi bohong yang bertujuan menjatuhkan kubu lawannya.

Seorang pengguna Facebook bernama Umar Khalid misalnya, menyebarkan hoaks berupa unggahan ijazah Jokowi yang dikatakannya sebagai ijazah palsu. Di sisi lain, tersebar hoaks juga mengenai leluhur Prabowo lah yang dahulu menangkap Pangeran Diponegoro. Dua contoh kasus di atas merupakan bentuk serangan antar kubu dengan motif kepentingan.

Tidak adanya proses gatekeeping di media sosial memungkinkan sirkulasi informasi berjalan amat cepat. Informasi sekecil apa pun bisa dengan mudah disebar dan diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Hal terpenting yang menjadi permasalahan ialah substansi informasi yang beredar di media sosial.

Literasi adalah Kunci

Ibarat konser musik tanpa penjaga di gerbang masuknya, lautan manusia akan berbondong-bondong masuk dengan cara yang jauh dari kata tertib dan aman. Alhasil, informasi yang beredar di media sosial tidak seluruhnya bisa dipercaya. Terlebih, informasi yang datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pemaparan-pemaparan di atas membawa pada sebuah titik terang. Kebebasan berpendapat yang dimiliki tiap individu, memiliki batasan pada kebebasan orang lain. Jangan sampai kebebasan pribadi mengganggu kebebasan orang lain.

Dalam hal fenomena di media sosial, jangan sampai apa yang dikatakan atau disebarkan merugikan pihak atau pengguna lain. Fenomena Trump dan sifatnya yang frontal dalam menuliskan pesan di media sosial, serta dua kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, menunjukkan buruknya dampak kebebasan berpendapat bila tak disertai dengan etika dan kesadaran untuk tak mengganggu kebebasan orang lain.

Kebebasan berpendapat di era globalisasi harus disertai dengan edukasi yang memadai, baik moral maupun kognisi. Khususnya perilaku bermedia sosial, wajib disertai dengan pemahaman mengenai literasi media. Menurut Sonia Livingstone dalam tulisannya yang berjudul Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, kini literasi media tak hanya berfokus pada media cetak dan media audiovisual tetapi berkembang pada internet dan media baru.

Literasi media merupakan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pesan dalam berbagai bentuk. Keempat komponen tersebut saling menguatkan sebagai sebuah proses. Kemampuan membuat konten membantu lahirnya kemampuan untuk menganalisis yang berujung pada kecakapan dalam pemanfaatan internet.

Literasi media adalah kunci agar masyarakat tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan sekitar, seperti pelampiasan hasrat berbicara yang tak tersampaikan di dunia nyata. Kebebasan berpendapat bila tak disertai rambu-rambu dan pihak-pihak yang mematuhi rambu-rambu tersebut akan kian hilang esensinya.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, Mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]rabowo dan Sandiaga patut gembira. Amunisi mereka kini bertambah dengan bergabungnya Dahnil Anzar Simanjuntak ke tim pemenangan. Dahnil diketahui merupakan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Dia resmi ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo-Sandiaga.

Pilihan politik Dahnil dianggap oleh sejumlah pihak sebagai cerminan sikap politk Muhammadiyah. Apalagi selain Dahnil, Presiden PKS Sohibul Iman mengklaim terdapat kader Muhammadiyah lainnya di tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Timses Jokowi langsung memberi respons. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, yang juga mantan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, meyakini bahwa sikap politik Dahnil tidak akan mempengaruhi keberpihakan Muhammadiyah. Ia menambahkan Muhammadiyah akan tetap netral di Pilpres 2019.

Indonesia yang adil dan makmur hanya dapat diwujudkan oleh Pemimpin yang memimpin. Kepemimpinan yang kuat dan tidak dikontrol pihak lain. Dan, mereka adl @prabowo @sandiuno #IndonesiaAdilMakmur

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) September 21, 2018

Menariknya, pria yang kerap disebut Toni ini juga menyinggung kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Prabowo untuk menyindir pilihan politik koleganya tersebut. Toni menyayangkan pilihan politik Dahnil karena Toni menganggap Prabowo memiliki latar belakang sejarah HAM kelam. Pilihan politik itu menjadi paradoks karena menurutnya selama ini Dahnil dikenal sebagai sebagai seorang aktivis.

Sindiran Toni berhasil mengangkat lagi permasalahan HAM ke panggung politik. Media-media nasional langsung mencantumkan kata HAM pada judul pemberitaan mereka. Lantas, mungkinkah isu HAM ini akan kembali menguat pada kontestasi Pilpres 2019?

Harapan HAM Jokowi

Pada tahun 2014, popularitas Jokowi meningkat drastis. Mantan pengusaha mebel kayu asal Solo itu mampu menggeser nama-nama figur politik tua seperti Wiranto, Aburizal Bakrie, bahkan berhasil membuat Megawati “mengalah” untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres 2014.

Kemunculan Jokowi sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI telah mampu membius berbagai pihak, bahkan mampu menggeser popularitas Prabowo Subianto yang menurut CSIS pada tahun 2012 memiliki elektabilitas tertinggi.

Jokowi pun keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2014. Kemenangan itu tentu tidak terlepas dari keberhasilan Jokowi merangkul berbagai elemen masyarakat. Salah atu di antara  elemen pendukung Jokowi adalah para aktivis HAM. Kala itu, ada harapan bahwa Jokowi bisa menyelesaikan persoalan HAM. Bisa dibilang, kemenangan Jokowi saat itu karena dia berhasil mem-branding dirinya sebagai capres peduli HAM.

Pada tahun 2014, Jokowi memang diuntungkan dengan isu HAM. Sebagai pemain baru dalam panggung politik, Jokowi dinilai bersih dari kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sedangkan lawan politik Jokowi, Prabowo Subianto, dianggap oleh para aktivis HAM sebagai veteran militer yang memiliki “dosa” masa lalu. Ia diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.

Selain bersih dari pelanggaran HAM, Jokowi pun berjanji akan mengusut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan, Jokowi menyatakan persoalan HAM akan menjadi prioritasnya ketika ia terpilih sebagai presiden Indonesia. Janji itu tertuang pada dokumen resmi visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla.

@sumarsih11 di tahun politik ini kami menolak kampanye politik untuk mengusut kasus kasus ham tanpa bukti nyata , karena ujung ujungnya hanya mencari suara dan melupakan janji-janjinya .@AksiKamisan#kapanjokowikamisan #HAM pic.twitter.com/anxAOaIId9

— @scew (@scew6) August 2, 2018

Disebutkan terdapat tiga langkah Jokowi untuk memperjuangkan permasalahan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahannya. Pertama, Jokowi akan memasukan HAM dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Permasalahan HAM juga akan dimasukan dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan POLRI.

Lalu, langkah kedua adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti kerusuhan di sekitar reformasi: tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, dan penculikan aktivis. Hingga tragedi berdarah di Talang Sari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Langkah terakhir adalah merevisi Undang-undang peradilan militer. Bagi Jokowi, revisi UU itu diperlukan untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sisem hukum nasional.

Sontak, isu HAM pun membuat Jokowi menjadi populer dan berhasil memenangkan kontestasi Pilpres pada tahun 2014 dari pesaing berat Prabowo Subianto.

Peduli HAM, Branding Politik Jokowi?

Hingga detik ini, Jokowi sudah empat tahun menjabat sebagai presiden, namun tak ada satupun kasus pelanggaran HAM yang berhasil dia tuntaskan. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menganggap bahwa isu HAM hanyalah menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat Pilpres 2014.

Pendapat aktivis Setara Institute itu bisa saja benar. Pasalnya, Jokowi nampak tak menjadikan penuntasan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Selain Hendardi, aktivis KontraS Haris Azhar pun menilai bahwa Jokowi dan Prabowo sama saja, sama-sama tidak peduli dengan HAM.

Kritik para aktivis HAM itu memiliki alasan kuat. Beberapa faktor menunjukan bahwa Jokowi memang tidak komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Satu diantaranya adalah ketika Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Beberapa faktor menunjukan bahwa Jokowi memang tidak komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu
Share on X

Koordinator KontraS Yati Andriani menilai Jokowi telah menyandera diri sendiri dengan mengangkat Wiranto yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.

Pemilihan Wiranto sebagai Menkopolhukam dinilai tidak akan membuat Jokowi mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM, mengingat tanggungjawab penuntasan kasus itu ditangani oleh Jaksa Agung dan Menkopolhukam. Bagaimana mungkin Jokowi bisa menyelesaikan kasus HAM jika institusi penegak hukum justru diisi oleh pihak yang terduga melakukan pelanggaran HAM?

Bukannya menuntaskan pelanggaran HAM, Jokowi justru menunjukan sikap berlawanan dengan para aktivis HAM. Pada era Jokowi, penegakan hukuman mati bagi para terdakwa kasus narkoba diberlakukan. Hal ini membuat sejumlah aktivis HAM tidak lagi percaya bahwa Jokowi akan menuntaskan pelanggaran HAM, karena ia dianggap tidak pro terhadap penegakan HAM.

Berbagai indikasi tersebut seperti menunjukkan bahwa capres peduli HAM hanyalah branding politik Jokowi pada kontestasi Pilpres 2014. Menurut Wojciech Cwalina dan Andrzej Falkowski, membangun kesadaran branding  politik yang dalam dapat memastikan identifikasi dari pemilik brand –dalam konteks ini politisi– dan asosiasinya terhadap kebutuhan spesifik dari pemilih.

Dalam konteks ini, harapan HAM Jokowi boleh dikatakan sebagai brand yang membedakan Jokowi dengan lawannya. Menurut, Cwalina dan Falkowski, politik memang bisnis menjual harapan kepada masyarakat. Harapan ini terkait dengan meyakinkan politisi tertentu memiliki posisi khusus dalam isu tertentu.

Dalam hal kasus pelanggaran HAM, Presiden @SBYudhoyono agaknya lebih maju dibandingkan Pak @jokowi. Pak SBY berani membentuk TGPF Munir, walaupun perlu dikritik komitmen tersebut tdk tuntas dikawal sampai pada aktor utama. Sayangnya, Pak Jokowi membentuk TGPF saja abai.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) April 11, 2018

Branding politik seperti ini pernah digunakan oleh Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi dikenal sebagai pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar. Suu Kyi kerap kali mengkritik tindakann anti-demokrasi dan pelanggaran HAM pemerintahan militer di negara tersebut. Keberanian Suu Kyi membuatnya harus mendekam di penjara selama beberapa waktu.

Beberapa penghargaan bergengsi pun diterima Aung San Suu Kyi karena dianggap telah berani memperjuangkan HAM dan demokrasi di negeri tiran. Namun, keadaan berubah ketika Suu Kyi menjadi penguasa di Myanmar. Belakangan penghargaan terhadap Suu Kyi dicabut oleh Holocaust Memorial Museum di Amerika karena ia dianggap bungkam melihat kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar.

Malahan, belum lama ini Suu Kyi melontarkan kalimat kontroversial. Pada acara World Economic Forum di Vietnam, Suu Kyi terkesan membenarkan pemenjaraan jurnalis Reuters oleh Myanmar. Dua jurnalis Reuters dipenjara oleh rezim militer Myanmar karena menurut Suu Kyi telah membocorkan rahasia negara terkait pembunuhan warga Rohingya.

Atas ketidakpedulian tersebut, Suu Kyi pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Seperti Suu Kyi, di Indonesia, Jokowi juga dikecam karena dinilai tidak peduli dengan HAM. Kedua politisi tersebut telah mem-branding diri mereka sebagai tokoh peduli HAM. Namun ketika mereka berkuasa, hal itu nyatanya tidak terbukti.

Jokowi Bisa Kalah karena HAM

Beberapa pengamat mengatakan kegagalan dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM bisa membuat Jokowi tersudut pada Pilpres 2019. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan persoalan HAM akan mengganjal karir politik Jokowi. Menurut Natalius, Jokowi tidak akan mendapat dukungan dari keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis kemanusiaan, NGO kemanusiaan dan juga Komnas HAM.

Pegiat HAM seperti Haris Azhar bahkan sudah menginisiasi gerakan “coblos samping” atau gerakan golput. Maka bukan tidak mungkin Jokowi bisa kalah karena isu HAM. Dikarenakan para pegiat HAM yang dulu berada di pihak Jokowi kini mengancam untuk golput pada Pilpres mendatang karena Jokowi tidak menepati janji untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, sebelum merapat ke kubu Prabowo pernah beberapa kali mengkritik Jokowi karena dianggap Jokowi abai terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dahnil mengatakan isu HAM jangan sekedar menjadi komoditas politik.

Bukan tidak mungkin hal tersebut yang mendorong Dahnil untuk berlabuh ke kubu Prabowo. Dikarena Dahnil sadar bahwa Jokowi hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik.

Maka isu pelanggaran HAM yang digunakan oleh Raja Juli Antoni untuk mengkritik Dahnil justru bisa menjadi bumerang bagi kubu Jokowi. Dikarenakan selama empat tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi nampak tidak mampu menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM yang dulu pernah ia janjikan.

Hal ini tentu menjadi rambu bagi pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan tidak mungkin prediksi pengamat-pengamat tadi benar bahwa Jokowi bisa kalah karena isu HAM. Sekaligus menjadi pengingat bagi Jokowi bahwa kasus pelanggaran HAM harus diperjuangkan agar tuntas, bukan justru dijadikan komoditas politik demi memenangkan kontestasi politik. (D38)