Konsepnya sih harusnya nggak gitu Pak Menteri 

#wartiket #haji #gusirfan #jaganegeri

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet Gus Irfan dan Dahnil di Kementerian Haji dan Umrah tampak menandai babak baru politik Partai Gerindra, nasionalis sekaligus religius. Dari pesantren hingga kampus, dari sarung hingga dasi, Gerindra tampil sebagai partai integratif yang memadukan kekuatan kebangsaan, keumatan, dan profesionalisme birokrasi modern.

PinterPolitik.com

Dalam politik Indonesia pasca-Reformasi, wajah partai politik cenderung cair antara nasionalisme dan religiositas.

Polarisasi nasionalis dan Islamis yang dulu menandai kontestasi ideologis era Orde Lama dan Orde Baru kini melebur ke dalam format baru, saat partai-partai besar berlomba menjadi inklusif secara keagamaan tanpa kehilangan citra nasionalistiknya.

Dalam lanskap itulah, Partai Gerindra muncul bukan sekadar sebagai partai berideologi nasionalisme populis berbasis ketokohan militer, melainkan sebagai laboratorium baru sintesis nasionalis-religius.

Fenomena ini tampak nyata dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua figur kunci di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia — K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri — menjadi simbol konkret dari paduan “dua kutub besar Islam Indonesia”: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Kedua sosok ini bukan hanya merepresentasikan organisasi sosial keagamaan, tetapi juga menandai evolusi ideologis Partai Gerindra yang semakin matang dan multidimensional.

Partai Gerindra, yang kental dengan impresi sosok Prabowo dengan latar belakang kemiliterannya, kini tampak memiliki kematangan politik dengan ruang bagi cendekiawan Muslim.

Di sini, proyek politik Prabowo tidak lagi sekadar mempertahankan semangat “nasionalisme militeristik”, melainkan bertransformasi menjadi “nasionalisme religius-modern” yang menautkan pesan ketahanan negara dengan kesejahteraan umat.

Dialektika “Mesin” Nasionalis-Religius

Duet Gus Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak kiranya bukan kebetulan administratif, melainkan pernyataan politik. Keduanya merepresentasikan dua arus besar Islam Indonesia yang sering kali berjarak secara historis, tetapi kini disatukan dalam visi nasional yang sama di bawah bendera pemerintahan Presiden Prabowo, dan tentu saja Partai Gerindra.

Gus Irfan, cucu pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari, membawa garis keturunan religius yang kuat dan simbol legitimasi moral bagi kalangan pesantren.

Kiprahnya sebagai Wakil Ketua RMI PWNU Jatim (2014–2017) dan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), sayap keagamaan Partai Gerindra menegaskan perannya sebagai jembatan antara kultur pesantren dan politik modern. Gus Irfan menampilkan wajah “santri teknokrat” — religius, rasional, dan paham tata kelola ekonomi keumatan.

Sebaliknya, Dahnil Anzar, yang berlatar Muhammadiyah, aktivisme kampus, dan kepakaran ekonomi publik, mencerminkan sisi rasionalisme Islam modern. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2014–2018) dan Juru Bicara utama Prabowo sejak 2019 memperlihatkan disiplin komunikasi politik yang berpadu dengan moralitas sosial Islam modernis.

Secara konseptual, keduanya meneguhkan tesis Islamic syncretic nationalism, bentuk nasionalisme yang tumbuh dari sintesis dua tradisi Islam besar dengan orientasi kebangsaan yang sama.

Dalam konteks ini, Partai Gerindra mempraktikkan politik penyatuan identitas religius melalui simbolisme kepemimpinan.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang dipisahkan dari Kementerian Agama, merupakan ekspresi dari visi institusionalisasi nilai keagamaan secara efisien dan profesional.

Gus Irfan dan Dahnil, sebagai duet teknokrat religius, bukan hanya mewakili dua ormas Islam, tetapi juga menjadi miniatur harmoni politik kebangsaan dalam tubuh Partai Gerindra.

Lebih jauh, kinerja mereka memperlihatkan paradigma birokrasi baru yang dipantik dari upaya pemberantasan korupsi kuota haji, penataan kuota dan manajemen haji dengan transparansi berbasis digital, gagasan kampung haji Indonesia di Tanah Suci sebagai simbol diplomasi kultural, hingga mendorong skema umrah mandiri.

Di titik ini, baik secara langsung maupun tak langsung, Partai Gerindra seolah memperlihatkan bahwa politik religius tidak selalu berwajah sektarian, melainkan bisa menjadi mesin modernisasi keumatan.

Gerindra dan Rekonsiliasi Ideologis

Partai Gerindra agaknya kini berada pada fase yang bisa disebut sebagai pematangan ideologis, bukan hanya ekspansi elektoral.

Dari teori politik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep ideological hybridity, kemampuan partai politik untuk menyatukan keragaman ide, profesi, dan identitas sosial ke dalam satu narasi politik yang kohesif.

Sementara partai lain masih cenderung memiliki “basis ideologis tunggal” — PDIP dengan nasionalisme populisnya, PKS dengan Islamisme politik, atau NasDem dengan liberalisme modernnya, Partai Gerindra justru mengambil posisi sentral sebagai wadah berbagai latar belakang sosial: militer, aktivis, ekonom, teknokrat, kiai dan ulama, serta tokoh lintas agama lainnya.

Eksistensi Gus Irfan dan Dahnil tampaknya membuat Partai Gerindra memiliki impresi bukan lagi sekadar partai “perwira dan petarung”, melainkan partai integrator yang merangkul dinamika sipil, keumatan, dan profesionalisme birokrasi.

Di sinilah muncul letak keunikan Partai Gerindra sebagai partai “paten-tulen nasionalis-religius”, bukan karena simbol atau jargon, melainkan karena konsistensi komposisi kadernya.

Faktor kunci lain yang kiranya dapat menjelaskan kekuatan struktural Partai Gerindra adalah kapasitas reproduksi kader lintas sektor. Dari kader  berlatarbelakang militer dan nasionalis, ekonom, profesional muda, hingga tokoh keagamaan, Partai Gerindra menampilkan jejaring organik yang menembus sekat sosial politik Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi politik, hal ini mencerminkan struktur partai berlapis,  konsep multi-layered elite integration, di mana partai kuat ketika mampu menautkan elite ekonomi, militer, dan religius dalam satu garis kebijakan nasional.

Partai Gerindra, melalui pemerintahan Presiden Prabowo, menunjukkan kemampuannya mengintegrasikan nalar kebangsaan (nasionalisme militer), etika religius (Islam moderat), dan rasionalitas ekonomi (teknokrasi modern) ke dalam satu sistem pemerintahan.

Gus Irfan dan Dahnil kiranya menjadi wajah ganda dari kesatuan ideologis itu, religius tanpa eksklusivitas, nasionalis tanpa chauvinisme, modern tanpa sekularisme.

Di tengah stagnasi ideologis banyak partai, Partai Gerindra sejauh ini tampak berhasil mendifusikan nasionalisme sebagai “agama sipil” (civil religion), konsep yang menekankan nasionalisme sebagai moral publik bersama.

Melalui pendekatan ini, religiusitas tidak lagi menjadi pembeda ideologis, melainkan fondasi etis bagi kerja kenegaraan.

Maka, proyek besar Partai Gerindra agaknya bukan sekadar membenahi tata kelola haji dan umrah, tetapi membentuk arsitektur baru politik nasional yang menjembatani keumatan dan kebangsaan dalam satu nalar praksis. (J61)

Dua jagoan Partai Gerindra bidang keumatan 

#haji #dahnilanzar #gusirfan #nu #muhammadiyah #kementerianhaji #menterihaji #umroh #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Kementerian Agama (Kemenag) dinilai perlu melakukan evaluasi total terkait masalah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Hal itu dikarenakan muncul berbagai masalah seperti buruknya fasilitas tempat istirahat dan keterlambatan distribusi makanan bagi para jamaah haji. Pemotongan biaya haji disebut-sebut telah mengorbankan kualitas pelayanan bagi para jamaah asal Indonesia.

PinterPolitik.com

“I, started in lobbies, now parley with Saudis” – JAY-Z, “Marcy Me” (2017)

Siapa yang tidak senang dan bangga bila bisa bertemu dengan pangeran kerajaan? Hampir semua orang pasti merasa bahagia untuk bisa merasakan pengalaman tersebut.

Mungkin, inilah mengapa Cinderella begitu ingin menghadiri pesta dansa yang digelar oleh pihak kerajaan. Di sanalah, Cinderella akhirnya bisa melihat setampan apa sang pangeran.

Namun, Cinderella bukanlah satu-satunya gadis yang memiliki mimpi demikian. Banyak gadis biasa lainnya memiliki mimpi yang sama, yakni untuk bisa bertemu dan berdansa dengan sang pangeran yang terkenal tampan.

Inipun juga termasuk saudari-saudiri tiri Cinderella yang kerap kali mendapatkan perlakuan lebih istimewa dari sang ibu tiri. Ketika mereka begitu didukung untuk menghadiri pesta dansa tersebut, sang ibu tiri malah menyuruh Cinderella untuk tetap tinggal di rumah.

Alhasil, Cinderella hanya bisa bersedih sembari menunggu keajaiban datang di kamar kecilnya. Tanpa disangka, bantuan dari sang ibu peri pun datang. 

Dengan sihir ibu peri, Cinderella pun bisa mengenakan gaun yang indah, sepatu kaca yang berkilau, dan kereta kencana yang mewah untuk menghadiri pesta dansa kerajaan.

Namun, keajaiban pertemuannya dengan sang pangeran hanya berakhir sementara. Pada pukul 12 malam, Cinderella harus kembali dan meninggalkan keajaiban itu.

Mungkin, rasa bahagia untuk bertemu dengan pangeran ini tidak hanya ada di dunia dan kisah dongeng, melainkan juga di dunia nyata. Bagaimana tidak? Sejumlah politisi beberapa waktu lalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Politisi-politisi tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan sebagainya.

Foto Anies yang bersalaman langsung dengan MBS, misalnya, diunggah oleh media resmi pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA). Di salah satu unggahan, juga terlihat Ganjar yang sedang duduk mengikuti acara penyambutan para pemimpin Islam yang telah melaksanakan haji beberapa waktu lalu.

Foto-foto itu seakan-akan begitu penting karena mendapatkan banyak perhatian dari para warganet. Karena respons yang begitu ramai, sejumlah pertanyaan kemudian muncul.

Mengapa sosok MBS dianggap begitu penting bagi para bakal calon presiden (bacapres) ini? Sebagai pemimpin eksekutif negara yang terletak di Timur Tengah, mengapa MBS di Arab Saudi dianggap signifikan?

“Sang Pelindung Makkah dan Madinah”

Secara tidak langsung, dengan letak dua kota suci Islam yang terletak di wilayahnya, Arab Saudi semacam memiliki “privilese” untuk mempengaruhi situasi sosial dan politik di negara lain. Ini juga membuat Arab Saudi memiliki daya untuk mempengaruhi hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain.

Bila membicarakan haji, Arab Saudi jelas menjadi negara utama yang mendominasi diskursus. Bagaimana tidak? Dua kota suci utama dalam Islam – Makkah dan Madinah – terletak dalam wilayah kedaulatannya.

Bisa dibilang juga, Arab Saudi-lah yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kuota haji setiap negara. Topik ini pula yang kerap menjadi bahan negosiasi dan diplomasi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

Namun, privilese dua masjid suci – Masjidil Haram dan Masjid Nabawi – ini bukanlah hanya perihal daya tawar nyata dalam berdiplomasi. Ini juga berkaitan bagaimana akhirnya Arab Saudi memiliki kekuatan lunak (soft power) untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh negara lain.

Seperti yang dijelaskan oleh Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics, berbeda dari kekuatan keras (hard power) seperti senjata dan kemampuan militer yang berbicara soal bagaimana negara A membuat negara B menuruti kemauan A, soft power lebih menekankan pada bagaimana A membuat B menginginkan hal yang sama dengan A.

Nye pun menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk memperkuat soft power sebuah negara. Beberapa di antaranya adalah budaya dan politik luar negeri negara tersebut.

Dalam hal ini, Arab Saudi bisa semacam memanfaatkan dua masjid tersuci dalam Islam ini sebagai sumber soft power-nya. Mengacu ke Chris Chaplin dalam tulisannya yang berjudul Imagining the Land of the Two Holy Mosques: The Social and Doctrinal Importance of Saudi Arabia in Indonesian Salafi Discourse, Tanah Dua Masjid Suci ini kerap menjadi bayangan imajiner atas kombinasi antara masa depan keagamaan dan kejayaan masa lalu.

Soft power inilah yang akhirnya sempat diinginkan juga oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Alain Gresh menyebut hubungan yang terjalin antara RRT dan Arab Saudi ini sebagai diplomasi haji.

Mengacu ke tulisan Gresh yang berjudul Hajj Diplomacy, RRT yang sebelumnya sempat menihilkan ibadah haji setelah Revolusi Kebudayaan 1949 akhirnya merasa kembali membutuhkan Arab Saudi sejak tahun 1979 – apalagi RRT di bawah pemerintahan komunis semakin dipertanyakan di antara kelompok Muslim global, khususnya terkait isu Uighur.

Bukan tidak mungkin, soft power inilah yang juga diiginkan oleh Anies dan Ganjar untuk merebut hati pemilih Muslim di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Layaknya apa yang didapatkan Tiongkok melalui hubungan baiknya dengan Arab Saudi, Anies-Ganjar bisa saja mendapatkan semacam legitimasi di tingkat tertentu melalui soft power yang dimiliki oleh negara yang dipimpin oleh MBS itu.

Namun, apakah hanya karena itu? Mungkinkah soft power ini juga menguatkan Arab Saudi? Apa mungkin justru MBS butuh Anies dan Ganjar juga? 

MBS Justru Butuh Anies-Ganjar?

Dalam hubungan antar-negara, sudah menjadi hal umum bahwa kepentingan turut mendasari berbagai kebijakan luar negeri. Acara penyambutan terhadap para pemimpin dan pejabat negara-negara Islam bukan tidak mungkin juga berhubungan dengan kepentingan nasional yang perlu dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi.

Arab Saudi merupakan negara yang berdiri di atas legitimasi Islam – yang mana diperkuat oleh kerja sama antara keluarga Al-Saud (kerajaan) dan Al-Sheikh (ulama). Kepentingannya adalah agar legitimasi tetap terjaga sehingga otoritas pemerintah tetap eksis.

Setidaknya, inilah yang dijelaskan oleh Neil Quilliam dan Maggie Kamel dalam tulisan mereka yang berjudul Modernising Legitimacy: Saudi Strategies. Bagaimana cara keluarga Al-Saud mempertahankan otoritas mereka? Jawabannya adalah dengan menggunakan Islam sebagai kekuatan penggerak.

Ini dilakukan dengan mandat (credentials) Islam. Tidak hanya digunakan dalam konteks domestik, identitas Islam sebagai dasar legitimasi juga digunakan oleh pemerintah Arab Saudi di tingkat internasional.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa legitimasi monarki absolut Arab Saudi sempat terancam oleh kekuatan-kekuatan asing. Kehadiran Republik Islam Iran – dengan Revolusi Iran pada 1979 – menjadi salah satu penantang terbesar bagi legitimasi Arab Saudi.

Bisa jadi, diskursus identitas Islam ini juga digunakan melalui acara penyambutan pemimpin dan pejabat negara-negara Islam setelah pelaksanaan haji kemarin. Kehadiran MBS bisa dipahami sebagai bagaimana keluarga kerajaan memegang peran sentral dalam pelaksanaan haji yang dilakukan oleh para pejabat negara-negara lain.

Dalam perspektif konstruktivisme di studi Hubungan Internasional (HI), negara akan bertindak – layaknya dalam sebuah masyarakat – sesuai peran dan identitas yang mereka bangun. Mudahnya, mengacu pada Sarina Theys dalam tulisannya Introducing Constructivism in International Relations Theory, hubungan antarnegara dibangun berdasarkan makna (meaning) yang diberikan dalam interaksi antarnegara.

Arab Saudi, misalnya, dengan menempatkan identitas Islam sebagai kekuatan penggerak dan legitimasi secara tidak langsung membuat negara atau masyarakat di luar Arab Saudi bertindak layaknya identitas yang dimainkan oleh pemerintah Arab Saudi – yakni bagaimana negara itu membangun diskursus nilai dalam Islam.

Dengan begitu, Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia juga melihat bagaimana peran sentral Kerajaan Arab Saudi dalam membentuk diskursus Islam secara global. Secara tidak langsung, kemunculan foto dan video MBS bersama Anies, Ganjar, dan Puan pasca-ibadah haji menjadi penguat identitas dan legitimasi kerajaan.

Pada akhirnya, di saat publik Indonesia ramai memperdebatkan soal Anies atau Ganjar yang lebih dekat dengan kerajaan, legitimasi MBS dan pemerintah Arab Saudi justru semakin kuat dengan pengaruhnya yang semakin mengakar di Indonesia – seiring publik semakin sering melibatkan Arab Saudi dalam diskursus politik domestik. 

Namun, semuanya pun kembali ke masing-masing insan Indonesia – soal narasi politik mana yang penting dan mana yang tidak menjelang kontestasi Pilpres 2024. Mungkinkah beberapa dari kita hanya menjadi “Cinderella” yang berangan-berangan bertemu dengan “sang pangeran”? (A43)

Bakal calon presiden (bacapres), Anies Baswedan, dikabarkan berangkat haji pada Kamis, 22 Juni 2023. Namun, di hari yang sama, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan juga berangkat haji ke Arab Saudi.

Kabar yang diungkapkan oleh Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution ini akhirnya juga ditanggapi oleh Puan. Ketua DPR RI tersebut mengatakan bahwa tujuannya berangkat haji adalah untuk beribadah, bukan tujuan politik.

PinterPolitik.com 

Sebagian warga +62 kiranya tak asing dengan adagium satir “mahal banget, mau naik haji yang jual,” untuk merespons banderol harga overprice atas barang atau jasa apapun. Belakangan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kiranya semakin mempertegas adagium itu setelah mengusulkan kenaikan biaya haji yang fantastis. 

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR pekan lalu, Menag Yaqut ngide biaya perjalanan spiritual umat Islam itu naik dari sekitar Rp39,8 juta menjadi Rp69,1 juta. 

Yaqut menjelaskan, biaya keseluruhan haji dipenuhi dengan skema gabungan antara persentase biaya perjalanan (70 persen) dengan nilai manfaat atau hasil kelola dana tabungan haji para calon (30 persen). 

Meski hanya berlaku domestik, di saat bersamaan angka perjalanan haji pada tahun 2023 turun sebesar 30 persen di Arab Saudi. Itu dikonfirmasi langsung oleh Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Amr bin Reda Al Maddah. 

Merespons kritik pasca usulan Menag Yaqut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief fokus pada aspek nilai manfaat dari biaya haji jemaah. 

Dia menyebut kenaikan dimaksudkan untuk menjaga nilai manfaat yang menjadi hak jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus dan dapat digunakan secara berkelanjutan. 

Secara teknis, nilai manfaat sendiri berasal dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), plus merupakan bentuk subsidi pemerintah. 

Memiliki fungsi layaknya manajer investasi, BPKH akan mengelola dana haji jemaah ke dalam berbagai opsi instrumen investasi yang dianggap berkelanjutan, aman, dan sesuai dengan prinsip keuangan sosial syariah atau Islamic social finance. 

Akan tetapi, pekerjaan BPKH kiranya memang tak mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, yang melihat satu dari sekian potensi permasalahan pengelolaan dana haji, yakni masalah etik dan konflik kepentingan dalam penunjukan bank penerima setoran (BPS) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 

Ketika sampai pada gambaran proses pengelolaan dana haji dengan kompleksitas persoalan tersebut, usulan kenaikan biaya oleh Menag Yaqut kiranya memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan di tengah potensi respons minor publik tanah air. 

Lantas, mengapa Menag Yaqut tetap mengusulkannya? 

Ekonomi-Politik Haji 

Menjadi salah satu Rukun Islam, haji menjadi ibadah yang dilakukan umat Muslim di seluruh dunia dengan segala keterbatasan di masa lalu, baik dari segi transportasi maupun akomodasi perjalanan. Itu belum termasuk kendala bertendensi politis dari jemaah yang berasal dari wilayah atau negara kolonial. 

Ihwal itu pun terjadi di Indonesia. Campur tangan negara dalam pengaturan jemaah haji, termasuk biayanya, telah dilakukan sejak era Hindia Belanda. 

Fokus permasalahan kala itu adalah kesalahan predikat kepada jemaah haji yang diberi julukan Islamitische priester atau “pendeta Islam”. Julukan yang dianggap mencurigakan secara politik dan berbahaya oleh pemerintahan kolonial. 

Moch. Nur Ichwan dalam jurnal berjudul Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era, menyebut regulasi pertama mengenai haji dikeluarkan pada tahun 1825. 

Saat itu, pembatasan haji dilakukan dengan pembebanan biaya 110 gulden untuk paspor haji dan denda 1000 gulden bagi mereka yang “naik haji” tanpa paspor. 

Meski dikritik oleh Penasehat Urusan Pribumi Hindia Belanda Christiaan Snouck Hurgronje karena dapat memberikan efek negatif bagi kepentingan kolonial, aturan itu tetap diberlakukan dengan sedikit keringanan. 

Terlebih, berkembangnya Pan Islamisme membuat perjalanan haji ke Mekkah dilihat sebagai sumber permasalahan politik dan pemberontakan. 

Pesatnya perkembangan populasi Muslim membuat agen perjalanan haji kemudian mulai bermunculan. Selain untuk mencegah potensi kekhawatiran politik, haji kemudian juga mulai dilihat sebagai bisnis wisata religi yang besar. 

Terdapat tiga travel haji prominen saat itu, yakni Kongsi Tiga, Herklots, dan Alsegoff & Co. Meski begitu, masih terdapat biro perjalanan profesional yang dikelola oleh para syekh maupun ulama untuk mengakomodasi perjalanan haji umat Muslim Hindia Belanda. 

Di era pendudukan Jepang, regulasi haji tak banyak berubah walaupun perjalanannya diperketat mengingat Perang Dunia II begitu panas. 

Pasca merdeka, tata kelola perjalanan haji masih dibayangi keterbatasan dalam hal koordinasi di era Orde Lama (Orla). Saat Orde Baru (Orba), Nur Ichwan menyebut monopoli negara atas perjalanan haji termasuk tata kelolanya mulai terjadi akibat jamaknya fenomena gagal berangkat jemaah lewat travel swasta. 

Istilah Ongkos Naik Haji (ONH) dan ONH plus juga muncul di masa kepemimpinan Soeharto sebagai frasa yang menggambarkan ekonomi politik haji kala itu. Dana haji juga mulai dikelola terpusat oleh badan bernama Dana Sosial Kerohanian Presiden pada 1970 dan Badan Pengelola Dana Ongkos Haji Indonesia pada 1996. 

Pasca Reformasi, mulai terdapat masa tunggu yang lebih lama dari biasanya seiring dengan dinamika kebijakan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Ihwal yang menjadi salah satu faktor monopoli pemerintah semakin kuat dalam urusan haji dan tata kelola dananya. 

Tak jarang, pemerintah, utamanya Kemenag, dikritik karena seakan bertindak sebagai corporated business atau bisnis korporasi yang mengumpulkan manfaat dari layanannya. 

Lalu, dengan faktor historis dan realita yang ada, apakah usulan kenaikan biaya haji Menag Yaqut akan memperparah sentimen tersebut? 

Bukan Demi Cuan? 

Konsep corporated business yang tampaknya diterapkan atas haji dan tata kelola pendanaannya di saat bersamaan menghadirkan kritik yang menyebut pemerintah seolah bertindak sebagai regulator sekaligus “agen travel haji”. 

Akan tetapi, Sulistyo B. Utomo, Noel Scott, dan Xin Jin dalam sebuah publikasi berjudul The business of hajj menjelaskan dinamika yang berkembang di era modern membuat perilaku negara dan para investor yang menjadikan haji sebagai objek corporated business tak dapat terhindarkan, termasuk di Indonesia. 

Ketiganya menyebut haji bukan lagi tentang religious outcome, tetapi atas dasar menyelaraskan dengan tuntutan serta atmosfer ekonomi, politik, dan bisnis. 

Hal itu juga terjadi di Arab Saudi saat hotel-hotel mewah berlomba-lomba dibangun dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 

Setiap negara dengan potensi jemaah haji yang masif turut “terjerumus” ke dalam perlombaan penyediaan akomodasi dan perjalanan terbaik, yang mana tentu diiringi dengan kalkulasi biaya haji sedemikian rupa. 

Tak hanya di Indonesia, Malaysia pun menerapkan manajemen dana haji jemaah yang hampir mirip. Dikelola oleh badan bernama Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH), biaya haji di Negeri Jiran setelah disubsidi dari nilai manfaat terbagi menjadi dua golongan, yakni Rp38,7 juta dan Rp45,8 juta tergantung kelas ekonomi sang jamaah. 

Atas berbagai telaah di atas serta sampai pada titik analisis ini, Menag Yaqut bukan tidak mungkin melihat esensi yang sama bahwa kenaikan biaya haji bukan soal usul yang bersifat populer semata. 

Aspek yang digarisbawahi Menag Yaqut dan jajarannya mengenai nilai manfaat dana haji, investasi dana, dan tata kelola dana jangka panjang oleh BPKH kemungkinan memang memiliki relevansi tertentu yang membuat dana haji mau tidak mau harus dinaikkan. 

Akan tetapi, rincian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana tetap perlu dikomunikasikan kepada para calon jemaah secara jelas. Bagaimanapun, kenaikan dengan persentase cukup besar tak dapat dipungkiri akan membebani sejumlah kalangan untuk dapat menunaikan ibadah haji. 

Oleh karena itu, mencoba mencari jalan tengah seperti melakukan kenaikan biaya tidak secara drastis bisa menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh Menag Yaqut dan pihak-pihak terkait. (J61) 

PinterPolitik.com

“Satu, syahadat. Dua, salat. Tiga, puasa. Empat, bayar zakat. Lima, naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan” – Nussa, “Rukun Islam” (2019)

Meski sempat timbulkan polemik, kehadiran franchise kartun Nussa bisa jadi angin segar bagi industri animasi Indonesia. Jalan ceritanya pun sederhana – menceritakan bagaimana nilai dan kebiasaan anak-anak Indonesia digambarkan dalam kartun yang mudah dinikmati.

Ada satu lagu menarik yang turut diproduksi dari serial dan film kartun ini, yaitu lagu yang berjudul “Rukun Islam”. Intinya sebenarnya hampir sama dengan apa yang sering diajarkan kepada anak-anak Muslim Indonesia ketika masih belia, yakni lima rukun Islam yang terdiri atas syahadat, salat, ibadah puasa, membayar zakat, dan pergi haji. 

Namun, seperti apa yang juga biasa diajarkan, ada satu prakondisi yang dilekatkan pada rukun Islam kelima, yakni sebuah klausul “bila mampu”. Terlepas dari bagaimana ajaran soal haji, klausul ini setidaknya turut merefleksikan apa yang terjadi di dunia nyata, yaitu bagaimana sulitnya bagi seorang Muslim Indonesia untuk bisa bepergian haji ke Makkah dan Madinah.

Bagimana tidak? Belum bersiap apa-apa saja, masyarakat Indonesia sudah harus dibayangi masa tunggu yang bisa menghabiskan puluhan tahun setelah mendaftar untuk haji. Terakhir, kabarnya, daftar tunggu untuk calon jamaah haji di DKI Jakarta bisa mencapai 54 tahun.

Tentu, ini memang bukan tanpa sebab. Pemerintah Arab Saudi selama ini juga selalu menerapkan sistem kuota haji bagi setiap negara, termasuk Indonesia. 

Maka dari itu, pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk melobi Arab Saudi agar kuota haji Indonesia bisa bertambah. Terakhir, upaya diplomasi ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kala bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud (MBS), pada pertengahan Juni lalu.

Apa yang dilakukan Luhut ini bukanlah hal baru. Sejak dulu, pemerintah selalu mengupayakan hal yang sama melalui diplomasi dan negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

Namun, dengan kuota haji yang rasanya tidak pernah tercukupi, bukan tidak mungkin sejumlah pertanyaan pun muncul. Mengapa diplomasi haji ini selalu menjadi urusan yang rumit? Apa yang membuat Arab Saudi berhak menjadi negara satu-satunya yang mengurusi haji?

Semua-semua Dikontrol Arab Saudi

Bayangkan bila suatu saat nanti bukan Arab Saudi yang mengatur haji – sebut saja perandaian ini akhirnya terjadi di bawah kewenangan Indonesia. Tentu saja, perandaian ini menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk terjadi.

Pertama, Indonesia bukanlah negara yang berdaulat atas dua kota suci Islam – Makkah dan Madinah. Kedua, bagaimana pun, Indonesia memiliki letak geografis yang terletak sangat jauh dari dua kota suci tersebut.

Fakta soal siapa yang berdaulat – baik secara de facto maupun de jure – atas dua wilayah suci tersebut hingga saat ini masih tidak terbantahkan, yakni Arab Saudi. Meski kedaulatan itu tidak dipersoalkan, apakah ini lantas memberi Arab Saudi hak penuh untuk memegang kontrol atas penunaian ibadah haji?

Pertanyaan inilah yang akhirnya terus mencuat di antara negara-negara Muslim lainnya. Salah satu momentum terbesar dari kemunculan pertanyaan ini adalah ketika Ayatollah Khomeini melancarkan kampanye anti-Saudi setelah Revolusi Iran pada tahun 1979.

Mengacu pada tulisan Robert R. Bianchi yang berjudul The Hajj and Politics in Contemporary Turkey and Indonesia, kampanye anti-Saudi dari Khomeini ini akhirnya membawa suara-suara yang mendesak agar kontrol penuh Saudi dikurangi dalam mengatur penunaian ibadah haji. Ini akhirnya sempat membuat pemerintah Arab Saudi untuk berjanji lebih mendengarkan suara-suara negara-negara Muslim lainnya terkait penanganan haji.

Namun, setelah Khomeini meninggal dunia, kampanye anti-Saudi pun menurun. Alhasil, janji pemerintah Arab Saudi untuk lebih mendengarkan negara-negara Muslim lainnya turut buyar dan tidak berlanjut.

Di sisi lain, Arab Saudi dianggap selalu mengklaim diri mereka sebagai Penjaga Dua Kota Suci (Custodian of the Two Holy Mosques) – membuat mereka merasa memiliki legitimasi pada tingkat tertentu atas Makkah dan Madinah karena ada asumsi bahwa sang penjaga secara de facto adalah kalifah bagi umat Islam. Gelar ini pun disebut sudah ada sejak kerajaan-kerajaan lain menguasai dua kota tersebut – mulai dari Dinasti Ayyubiyah, Kesultanan Mamluk, Kesultanan Turki Utsmani, hingga Kerajaan Hijaz.

Terlepas dari persoalan legitimasi, kontrol penuh Arab Saudi atas penanganan ibadah haji ini membawa sejumlah konsekuensi. Setidaknya, terdapat dua konsekuensi, yakni (1) konsekuensi politik dan (2) konsekuensi ekonomi.

Dalam hal politik, kontrol penuh atas haji ini akhirnya membuat Arab Saudi memiliki daya tawar (leverage) atas negara-negara Muslim lainnya. Saat konflik diplomatik dengan Qatar kembali memanas pada tahun 2017 silam, misalnya, Arab Saudi dituding memblokir akses jemaah haji dari Qatar.

Dalam segi ekonomi, ibadah haji jelas menjadi bisnis yang menjanjikan bagi Arab Saudi. Setiap tahunnya, haji mendatangkan uang sebesar USD12 miliar – sekitar Rp178 triliun – bagi negara tersebut. Nilai ini pun memberikan sumbangsih sekitar 20 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB) non-minyak bagi ekonomi Arab Saudi.

Namun, tentunya, kontrol penuh Arab Saudi ini mendatangkan ketidakpuasan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Mengapa kontrol penuh tersebut membuat banyak negara tidak puas? Apa saja persoalan yang dihadapi oleh Indonesia akibat penguasaan penuh tersebut?

Luhut Mau Dobrak Kuota Haji?

Kemunculan sosok Luhut dalam diplomasi haji Indonesia terhadap Arab Saudi ini banyak menimbulkan tanya. Pengamat politik bernama Rocky Gerung, misalnya, menyebutkan bahwa harusnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mestinya tersinggung karena ranahnya dilangkahi oleh sang Menko Marves.

Terlepas dari sejauh mana peran yang dimainkan Luhut, kuota haji memang menjadi momok yang sulit diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah jemaah haji bagi Indonesia pun jumlahnya fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2019. 

Terakhir, jumlah kuota haji Indonesia menurun drastis pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Dari yang sebelumnya menyentuh angka dua ratus ribu lebih, menjadi hanya 60.000. Di sisi lain, pada tahun 2022, Indonesia hanya mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 jemaah.

Ketidakpuasan Indonesia akan sistem kuota ini pun bukanlah hal yang baru. Bianchi dalam tulisannya tadi juga menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang mengusung ide agar membongkar sistem kuota per negara.

Tidak hanya persoalan kuota haji, Bianchi juga menyebutkan bahwa Arab Saudi terkesan “seenaknya sendiri” dalam mengelola Makkah dan Madinah. Sejumlah situs bersejarah, misalnya, disebut dibongkar dan digantikan dengan bangunan-bangunan komersial.

Ini pun memunculkan kembali desakan agar reformasi terhadap manajemen haji global. Sejumlah usulan pun kemudian mencuat. Indonesia, misalnya, mengacu pada Bianchi, pernah mengusulkan agar kuota dihitung berdasarkan jumlah pendaftar dan uang yang dihabiskan oleh jemaah dari negara tersebut.

Selain itu, Turan Kayaoglu dalam tulisannya di Brookings Institution menyebutkan bahwa salah satu cara reformasi yang tepat adalah dengan melibatkan negara-negara Muslim lainnya – melalui institusi dan rezim internasional yang sudah ada seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Lagipula, aspirasi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar bukan tidak mungkin juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana pun, Indonesia memberikan kontribusi besar bagi pendapatan haji Arab Saudi.

Pada tahun 2017, misalnya, total pendapatan Arab Saudi dari jemaah haji Indonesia mencapai USD940,8 juta (sekitar Rp13,1 triliun). Rata-rata, satu jemaah Indonesia menghabiskan sekitar USD5.600 (sekitar Rp78,4 juta) pada tahun tersebut. 

Meski memiliki leverage ekonomi sebesar itu, pemerintah Indonesia tampaknya masih kesulitan dalam menggolkan diplomasi haji yang benar-benar memuaskan. Boleh jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

Pertama, muncul persoalan citra yang bahkan diakui sendiri oleh Luhut. Sang Menko Marves menyebutkan bahwa dirinya sempat diremehkan karena Indonesia dianggap hanya sebagai negara eksportir tenaga kerja. 

Ini menjadi masuk akal. Apabila mengacu pada tulisan Yuen Foong Khong yang berjudul Power as Prestige in World Politics, prestige (citra) menjadi mata uang sehari-hari dalam hubungan antar-negara.

Kedua, sejarah diplomasi Arab Saudi-Indonesia bisa jadi turut mempengaruhi. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi tidaklah selalu erat – khususnya pada era Perang Dingin.

Bukan rahasia lagi bahwa Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet akhirnya melibatkan proxies (negara-negara lain yang menjadi semacam perwakilan kekuatan lebih besar) di kawasan-kawasan lain, termasuk Timur Tengah. Kala itu, terjadi Perang Dingin Arab antara Mesir dan Arab Saudi.

Presiden Soekarno kala itu justru memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Mesir yang ditengarai lebih didukung Uni Soviet. Selain itu, pertunjukan persahabatan Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser semakin menjadi-jadi dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Bukan tidak mungkin, dua faktor ini turut menjadi tantangan Luhut bila benar-benar ingin mendobrak batasan kuota haji dari Arab Saudi terhadap Indonesia. Pada ujungnya, banyak orang Muslim Indonesia kembali terjebak pada klausul “bila mampu” seperti yang disebutkan di awal tulisan. (A43)

PinterPolitik.com

Membahas soal haji ini, mimin agak was-was sih sebenarnya. Secara, ini urusannya bukan cuma duniawi saja tetapiada unsur transendentalnya juga. Apalagi, kalau sudah menyentuh lembaga resmi pemerintahnya – dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Haduh, pusing deh. Soalnya, meski guru ngaji mimin zaman dulu pernah bilang, “Jangan sampai mengambil keuntungan yang membabi-buta dalam urusan agama,” tetapi perilaku Kemenag justru dinilai kerap menimbulkan masalah.

Perisitiwa di tahun-tahun lalu juga mendukung penilaian itu, kan – mulai korupsi pengadaan bantuan sampai isi stok jabatan. Ini membuat tidak hanya manusia yang bingung, melainkan juga malaikat yang repot. Hehe.

Kembali lagi ke soal haji, Indonesia lewat Kemenag telah mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, cuy. Menyusul dengan keputusan itu, sebelum ditanya yang aneh-aneh soal duit haji tahun ini di-ke-mana-kan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) langsung secepat kilat melempar pernyataan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan buat stabilisasi nilai tukar rupiah. Wow.

Sontak saja, rencana mengalihkan penggunaan uang itu segera mendapat sindiran dari banyak orang. Salah satunyadatang dari si kritikus handal di bidang ekonomi, yakni Rizal Ramli.

Begini kurang lebih kritiknya, “Bener-bener sudah kehabisan ide, Dana Haji dipakai untuk penggunaan berisiko support rupiah. Payah deh,” dalam akun twitter @RamliRizal. Wah, savage banget nih. Seakan-akan, haji ini jadi sapi perah rupiah. Apakah Menteri Agama (Menag) jadi bamper Menteri Keuangan (Menkeu) yang bingung cari uang?

View this post on Instagram

Harap-harap cemas jemaah haji Indonesia #jemaahhaji #haji #ibadahhaji #arabsaudi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2020 at 6:45pm PDT

Menurut mimin sih, memang pantas kok kalau orang lantas mengelus dada lihat perilaku Kemenag ini. Mimin saja nihsampai heran.

Padahal, dulu pas mimin ngaji, ustaz mimin bilang begini, “Uang untuk ibadah haji ini sakral. Pamali kalau dipakai untuk urusan lain”. Dan sekarang, jujur, mimin takut kalau pamali itu sedang mengintai kita (ya kali kita, Kemenag saja lah).

Benar sih kalau dilihat dari kronologi peniadaan ibadah haji tuh kayak ada yang janggal. Jadi, wajarlah kalau orang-orang berpikir seperti Pak Rizal Ramli, bahwa peniadaan ini jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah buat menutup rupiah yang tepar dan bukan sebab yang lain.

Lagian, pihak Arab Saudi kabarnya juga belum memastikan antara bisa atau tidaknya didatangi rombongan haji dari negara luar. Seharusnya, sebab urusan haji ini sangat sensitif, bisa kali para petinggi negara menahan diri agar tidak memutuskan sesuatunya sebelum ada kepastian dari pihak Arab Saudi.

Mbokyo, kalau mau bertindak apalagi mengenai hajat hidup orang banyak bermusyawarahlah dulu. Lha, kok malah Menag sebagai penanggungjawab nih belum musyawarah dengan lembaga negara yang lain – yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – malah sudah serobot keputusan.

Sudah ya. Mimin cukupkan tulisan tentang haji ini. Gak tega, cuy, kalau membayangkan bagaimana perasaan orang-orang tua di kampung-kampung yang bertahun-tahun menaruh harap agar bisa segera mencium Kakbah di tahun ini. Mari kita berdoa semoga mereka bisa berangkat haji secepatnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Fadli Zon kritik pemerintah yang belum memutuskan nasib haji 2020.
Dan sebut Indonesia tidak perlu menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi