Hmm, makin lama makin ramai nih kasusnya. Kalau menurut kalian gimana? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

KSAD Dudung Abdurachman dan dua mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Andika Perkasa kembali masuk bursa cawapres 2024 dari kalangan militer.

Sepanjang sejarahnya, cawapres terakhir dari kalangan militer hadir di Pilpres 2009 saat ada nama Wiranto dan Prabowo Subianto dalam kontestasi, meskipun harus kalah saat itu. Eksistensi wapres dari kalangan militer sendiri terakhir terjadi di era Orde Baru, yakni Try Sutrisno (Wapres 1993-1998), Soedharmono (Wapres 1988-1993), dan Umar Wirahadikusumah (1983-1988).

PinterPolitik.com

Biasanya jika menyambut sesuatu yang ‘baru’, rasa antusias kadang tidak terbendung. Rasa bahagia dan sukacita kerap menyelimuti untuk menyongsong dunia yang baru. 

Sama halnya dengan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian ATR/BPN yang saat ini sudah memiliki seragam baru. Bagaimana tidak? pegawai di instansi ini akan mengenakan baret dan tongkat komando. 

Maka, tidak heran jika beberapa pihak menilai seragam ini kental dengan nuansa militer. Bahkan salah satu politisi asal PDIP, Junimart Girsang, mempertanyakan urgensi seragam baru ini karena dianggap bukan merupakan prioritas ketika sedang melaksanakan tugas. 

Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto justru menilai sebaliknya, yakni seragam baru ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kewibawaan para ASN. Hmm, apa betul? 

Well, sebenarnya wajar-wajar saja jika Pak Hadi mengatakan perubahan seragam ini bisa meningkatkan kewibawaan. Setiap pemimpin tentu memiliki cara agar instansi yang dipimpin bisa maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Terlebih, saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang gencar membasmi para mafia tanah yang meresahkan publik. Hmm, apa mungkin seragam bernuansa militer ini perwujudan psywar untuk menakuti para mafia tanah?

Mengacu pada pakar strategi militer Tiongkok kuno Sun Tzu dalam bukunya Art of War, dijelaskan jika perang psikologis atau psywar lebih penting dari perang dengan menggunakan kekuatan pasukan. Alasannya ialah karena taktik ini lebih efektif untuk mengalahkan musuh karena menyerang mental dan pikiran. Hmm, yakin cara ini bakal berhasil? 

Sepertinya bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut apalagi kalau melihat background Pak Hadi yang sejak dulu berkecimpung di sektor udara. Ya, pengalamannya sebagai prajurit hingga menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) membuktikan kemampuannya di langit Indonesia. Wah, kalau soal udara tampaknya kemampuan Pak Hadi tidak perlu diragukan lagi! 

Nah, kali ini jabatan Menteri ATR/BPN yang notabene ‘mengurusi’ tanah tentu menjadi tantangan baru buat mantan Panglima TNI ini. Bayangkan saja, sudah ‘mengudara’ sejak tahun 1986 dan kini diberikan tugas untuk menjadi menteri yang fokus menangani permasalahan lahan atau tanah. Well, sepertinya ini menjadi tantangan tersendiri.

Hmm, kalau diperhatikan tampaknya kisah Pak Hadi ini hampir mirip dengan sosok Aang dalam serial Avatar: The Legend of Aang. Mengapa? Karena Aang merupakan karakter pengendali udara. Nah, kalau begitu sama dengan Pak Hadi bukan? 

Adapun Aang diharapkan bisa menjadi Avatar yang mampu menciptakan perdamaian di bumi dan mengalahkan raja api. Namun, untuk mewujudkannya, Aang harus menguasai empat elemen lainnya, yaitu meliputi air, tanah, dan api. 

Meski demikian, tidak mudah untuk menguasai empat unsur kekuatan itu karena masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri – mulai dari ilmu hingga pakaian yang dikenakan. Aang yang berasal dari suku udara tentu memiliki perbedaan baik dari kekuatan hingga pakaian. Maka, tidak heran jika Aang memerlukan latihan dengan Toph untuk menguasai kekuatan dari unsur tanah. 

Well, mungkin pergantian seragam yang dilakukan Pak Hadi terhadap instansi yang dipimpinnya merupakan bentuk ‘adaptasi’ karena adanya peralihan dari udara menuju ke darat, yaitu tanah. Hmm, atau bisa jadi cara ini merupakan solusi cepat untuk memahami seluk beluk ‘instansi’ yang saat ini ia pegang. 

Mengingat, musuh yang dihadapi bukan perkara mudah karena harus melawan mafia tanah yang meresahkan. Ya, mafia tanah ini ibaratkan raja api yang begitu kuat sehingga sulit untuk ditaklukan. 

Nah, kalau sudah begini tampaknya tidak mudah untuk memadamkan kekuatan raja api apalagi jika hanya mengubah tampilan saja. Tampaknya, Pak Hadi harus berpikir lebih keras untuk mengalahkan raja api jika tidak mempan dengan mengoptimalkan salah satu unsur saja. Wah, jangan-jangan bukan suku udara, tanah maupun air yang bisa ‘kalahkan’ suku api tetapi suku lainnya, yakni suku dinas pemadam kebakaran. Hehe. (G69)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memberikan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat kepada pegawai Kementerian ATR/BPN. Hadi menyebut itu demi kepercayaan diri dan kewibawaan jajaran kementeriannya.

Akan tetapi, atribut baru inisiasi Hadi itu mendapat kritik terkait urgensinya. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar, hal itu tidak penting dan tak memiliki keterkaitan dengan kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia.

Presiden Jokowi melantik 5 menteri dan 1 wamen baru. Menteri ATR Sofyan Djalil dan Mendag Lutfi didepak.

Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet, sejumlah menteri dipanggil ke Istana pada Selasa, 14 Juni 2022.

Memasuki bulan November, isu pergantian Panglima TNI semakin hangat

PinterPolitik.com

“No duty the Executive had to perform was so trying as to put the right man in the right place.” – Thomas Jefferson, Presiden Ketiga Amerika Serikat

Masuknya PAN ke dalam lingkar kekuasaan telah memberikan guncangan politik. Ini bukan dalam artian negatif, melainkan akan terjadi perombakan kursi-kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Bertolak dari lumrahnya praktik spoils system atau bagi-bagi kursi untuk koalisi, sulit membayangkan PAN tidak akan mendapatkan jatah menteri.

Selain posisi apa yang akan didapatkan PAN, diskursus juga menghangat karena ini akan berimbas pada bergesernya posisi-posisi lainnya. Salah satu yang ramai dibahas adalah posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat ini dijabat Mahfud MD.

Disebutkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini akan ditarik menjadi Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud. Jika kabar yang beredar benar, menjadi pertanyaan tersendiri, apakah Hadi tepat menggantikan posisi Mahfud?

Terkait persoalan ini, terdapat dua tendensi miring yang umum disinggung. Pertama, soal nepotisme alias “orang dalam” karena hubungan Presiden Jokowi dan Hadi sudah terjalin sejak di Solo. Pada 2010-2011, ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, Hadi saat itu menjabat sebagai Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Boyolali. Pada 2015-2016, Hadi juga menjabat sebagai Sekretariat Militer Presiden.

Baca Juga: Jokowi Terkungkung Persepsi Kesatria Militer?

Pada 2017, ketika Presiden Jokowi mengusulkan nama Hadi sebagai calon Panglima TNI, berbagai anggota Komisi I DPR, seperti Asril Tanjung dan Bobby Adhityo Rizaldi, juga menyorot kedekatan yang sudah berlangsung lama ini.

Konteks tersebut juga menjadi perhatian pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi dalam menanggapi isu Hadi akan masuk kabinet. “Ya memang ada kecocokan antara Presiden sama Pak Hadi. Jadi kalau masuk kabinet setelah pensiun ya sangat mungkin,” ungkapnya.

Kedua, banyak pihak yang mengaitkannya pada asumsi kepemimpinan militer lebih baik dari sipil. Ini juga bertolak dari fakta banyaknya pos-pos jabatan yang diisi oleh purnawirawan TNI. Sebut saja nama tenar seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko.  

Lantas, apakah kedua faktor itu yang membuat Hadi tepat mengisi pos Menko Polhukam?

Menepis Sentimen

Sekilas, mungkin banyak yang mengiyakan kedua hal tersebut adalah faktor penunjukan Hadi. Namun, apabila dilihat secara objektif, sinisme tersebut tampaknya merupakan sentimen semata.

Pertama, jika fokus pada kedekatan, faktanya, Presiden Jokowi juga memiliki hubungan erat dengan Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bahkan hampir menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Kemudian, terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan semua kedekatan sebagai nepotisme. Memang benar Presiden Jokowi memiliki riwayat hubungan yang panjang dengan Hadi, namun itu bukan jadi alasan Hadi dipilih, melainkan alasan penguat untuk memilih.

Seperti yang disinggung Bobby Adhityo Rizaldi pada 2017 lalu, kedekatan Presiden Jokowi dengan Hadi justru adalah hal positif. Hubungan dekat yang sudah terjalin akan mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Dalam organisasi, khususnya skala besar seperti negara, faktor trust menjadi sangat penting agar komunikasi terjadi secara langsung.

Sejak tahun 1513, Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang terkenal Il Principe, juga telah menegaskan persoalan ini. Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Turunan”, misalnya, dijelaskan bahwa penguasa yang berasal dari penguasa-penguasa baru akan lebih sulit mempertahankan kekuasaannya daripada penguasa yang berasal dari satu keluarga.

Poin Machiavelli adalah, lebih mudah bekerja dengan mereka yang sudah dikenal dan dipercaya daripada dengan orang baru yang belum kita kenal dan percaya.

Mengutip Bo Rothstein dalam bukunya Social Traps and the Problem of Trust, di tengah situasi sosial yang membuat rasa saling curiga mudah tumbuh, kepercayaan adalah “barang mahal” yang sukar untuk didapatkan.

Baca Juga: Mahfud Sebaiknya Diganti?

Kedua, ini bukan soal kepemimpinan militer lebih baik dari sipil, melainkan menempatkan mereka sesuai pada tempatnya. Menurut pengamat militer ISESS Khairul Fahmi, pos Menko Polhukam sebaiknya diisi oleh sosok yang memiliki pengaruh di militer agar dapat menjembatani masalah di TNI dan Kepolisian.

Fahmi mencontohkan kasus Wiranto yang menjadi Menko Polhukam sebelumnya. Menurutnya, karena pengaruhnya di militer, Wiranto berhasil meredam potensi konflik antara TNI dan Kepolisian ketika isu 5.000 senjata ilegal untuk Kepolisian bergulir pada 2017 lalu.

Ada pula kasus perselisihan KPK dengan Polri yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Menko Polhukam Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai penengah pada 2012 lalu. Kasus ini juga dikenal sebagai cicak vs buaya.

Sekali lagi, ini bukan soal kepemimpinan militer lebih baik dari sipil, melainkan pos ini lebih cocok dipegang oleh mereka yang memiliki pengaruh di militer.

Sebaiknya Jaksa Agung

Di titik ini, mungkin kita sudah memiliki kesepahaman yang sama bahwa Hadi cocok menggantikan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Lantas, dengan hubungan Presiden Jokowi yang juga dekat dengan Mahfud, apakah pakar hukum tata negara ini akan didepak?

Besar kemungkinan tidak. Menurut berbagai sumber, Mahfud akan digeser mengisi pos Jaksa Agung. Dengan karier akademik dan politik yang panjang di bidang hukum, posisi sebagai Jaksa Agung sekiranya adalah pos ideal bagi Mahfud.

Apalagi, pada 5 Desember 2019, Mahfud mengatakan dirinya pernah diusulkan untuk posisi Jaksa Agung sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, namun menolak karena merupakan tim pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Menurutnya, menerima pinangan tersebut tidak etis secara politik karena tidak berkeringat memenangkan Jokowi.

Baca Juga: Mahfud Akui Pelemahan KPK?

Terkait penolakan tersebut, Mahfud sangat layak untuk diapresiasi. Mengutip Angel Rodríguez Luño dalam tulisannya Personal Ethics and Political Ethics, Mahfud telah menunjukkan etika personal yang mumpuni. Etika personal adalah kualitas pribadi yang dimiliki masing-masing orang dalam laku politiknya. Mantan Ketua MK ini tampaknya begitu paham perihal praktik spoils system di Indonesia, yakni kursi kekuasaan diperuntukkan untuk pemenang pemilu.

Poin itu dapat kita lihat pada kasus masuknya Prabowo ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Disebutkan, berbagai parpol koalisi seperti Nasdem kurang suka dengan keputusan tersebut. Ini misalnya terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate pada 4 Juli 2019, yang menyebut tidak semua partai harus masuk ke dalam kabinet.

Well, sebagai penutup, jika benar akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat dan Hadi ditarik, mengisi pos Menko Polhukam sekiranya tepat. Untuk Mahfud, ia dapat digeser ke posisi Jaksa Agung. Namun siapa yang tahu pasti. Pasalnya, Hadi juga diisukan akan mengisi pos Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang saat ini diduduki Moeldoko. Kita lihat saja kelanjutan kabarnya. (R53)

Jika Hadi Tjahjanto masuk kabinet, berbagai posisi disebut digeser

Beredar kabar Hadi Tjahjanto akan geser posisi Mahfud MD