Ngomongin kebocoran data emang nggak ada habisnya. Mungkin karena e-KTP kita sudah bermasalah dari awal kali ya? Shar pendapat kalian di kolom komentar! 

Sejumlah pejabat Indonesia dikabarkan jadi target spyware atau alat mata-mata buatan Israel. Di antaranya yang jadi korbana adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seorang pejabat militer senior, 2 diplomat regional, sejumlah penasihat pertahanan, dan politik luar neger Indonesia. Serangan ini dikonfirmasi oleh perusahaan Apple.

Kevin Mitnick sering dianggap sebagai hacker paling berbahaya dalam sejarah. Bahkan, menurut Kaspersky, Mitnick lebih berbahaya dibandingkan kelompok hacker terkenal macam Anonymous.

PinterPolitik.com

Kebocoran data SIM Card telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) diserbu habis-habisan oleh warganet Indonesia karena telah lalai dalam menjaga data pribadi mereka.

Sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM Card bocor di darkweb dengan harga US$50 ribu atau Rp 745,6 juta. Bjorka bahkan menyindir Kominfo dengan perkataan “berhenti menjadi idiot”. 

Lontaran himbauan terus berdatangan dari Kominfo kepada Bjorka dan sebaliknya. Hal ini pun menjadikan dirinya tertarik untuk membuka sosial media berupa Twitter dimana orang-orang datang dan ribut seperti berada di alun-alun.

Ketika itu Bjorka hendak mengunggah surat-surat rahasia Presiden dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini tentunya mengagetkan warganet terutama karena klasifikasi surat tersebut diberi cap “rahasia”.

Setelah kejadian itu, Bjorka memancing emosi warganet dengan memberi wacana bahwa Ia akan meretas akun My Pertamina untuk para demonstran yang hendak berdemo untuk menolak kenaikan harga BBM. Dia bahkan membocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny G. Plate, karena tidak kunjung memperbaiki keamanan siber data pribadi masyarakat.

Warganet banyak membalas tweet-nya yang menunjukkan perjuangannya untuk mengkritik pemerintah yang selama ini sudah sewenang-wenang. Di samping itu, dia juga semakin sering menyindir politisi yang mungkin saja dapat berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Lalu, bagaimana fenomena ini dapat terjadi?

Dibalik Hacktivisme Bjorka

Apa yang dilakukan Bjorka itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan hacktivism. Istilah ini memiliki maksud sebagai salah satu bentuk aktivisme dan penggunaan teknologi komputer dalam mendemonstrasikan pesan politik. Simbol dalam ranah elektronik menjadi penanda tersendiri dalam demokrasi ruang siber.

Kemunculan Bjorka di ranah Twitter menimbulkan pola baru. Hasil dari Social Network Analysis (SNA) menunjukkan bahwa publik melihat peristiwa ini sebagai suatu hal yang semestinya. Terlebih, terdapat sebagian publik yang menganggap Bjorka sebagai pahlawan.

Hasil SNA tersebut dijadikan dasar untuk merepresentasikan reaksi masyarakat. Adapun, SNA itu sendiri merupakan suatu proses pemetaan untuk menganalisis interaksi antar manusia, termasuk sosial media.

Metode SNA dapat digunakan untuk menggali informasi terkait hubungan interaksi dan pertemanan antar user yang direpresentasikan melalui graf. Selain itu, SNA juga dapat digunakan untuk mengetahui tren dan pola, uji hipotesis, dan mengetahui siapa influencer sebenarnya.

Twitter dapat menjadi tempat promosi maupun untuk berinteraksi. Orang-orang banyak yang memutuskan menggunakan Twitter karena model interaksinya yang bisa intens. Ini menjadikan motifnya untuk memperluas citra dirinya, entah melakukan bisnis maupun gerakan sosial.

Berdasarkan hasil SNA, aksi bjorka mendapatkan reaksi positif (hijau). Ini dianalisis oleh akun Twitter @ismailfahmi. Lebih lanjut mengenai hal ini, dampak reaksi positif Bjorka menuai fenomena pengalihan opini. Bahkan tidak sedikit orang yang mendukung aksinya dan menjulukinya sebagai pahlawan.

Lantas, apakah Bjorka pantas dianggap “pahlawan”? Atau mungkin istilah ini justru terbilang overrated?

Bjorka “Pahlawan”, Dianggap Overrated?

Selain menjadi sosok “pahlawan” di sosial media, dirinya kerap dianggap sebagai hacker yang sudah sangat pro dalam menangani peretasan data. Ternyata, data-data yang Ia dapatkan hanya lah berupa data berupa nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan data-data terkait informasi umum lainnya.

Meskipun mendapat respons yang positif dari warganet, aksi yang dilakukan oleh Bjorka mungkin tidak dapat disamakan dengan aksi-aksi peretasan hacker yang dapat menghebohkan suatu negara. Misalnya saja aksi hacker WikiLeaks yang berhasil membocorkan rahasia negara berupa pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Australia pada tahun 2014. Saat itu, pemerintah Australia disebut sedang memata-matai Presiden SBY beserta istri dan orang-orang di sekitarnya.

Aksi peretasan itu dipasok oleh Edward Snowden selaku mantan analis National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Situs WikiLeaks merupakan suatu situs yang diciptakan untuk menjadi sarana publikasi data maupun arsip digital pemerintah dari berbagai negara yang dicoba untuk dibocorkan oleh hacker.

Beberapa aksi hacker dari WikiLeaks antara lain peretasan terhadap dokumen invasi Amerika Serikat dan pasukan koalisi NATO di Afghanistan, perilisan sebanyak 400.000 dokumen Perang Irak, dan kebocoran rekaman serangan udara Amerika Serikat yang sedang menembaki warga sipil di Irak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menuturkan bahwa sejauh ini keamanan data rahasia negara masih aman dan belum ada kebocoran yang serius. Data yang sempat membuat heboh hanya bersifat umum. Mahfud MD menilai Bjorka belum memiliki kemampuan untuk membobol sistem. Menurutnya motif Bjorka masih beragam seperti dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya.

Motif ini lah yang menjadi tanda tanya besar bagi publik, apakah ada kaitannya dengan pengalihan isu atau mungkin ini merupakan aksi yang diciptakan dengan sengaja oleh musuh-musuh politik Jokowi?

Bjorka Alat Politik “Musuh” Jokowi?

Karena data yang dibocorkan Bjorka bisa dibilang bukan merupakan data krusial negara, maka motifnya semakin perlu dipertanyakan.

Bjorka melanjutkan aksinya dengan menyindir dan mengancam berbagai pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani, Johnny G. Plate, Muhaimin Iskandar. dan tokoh pro pemerintah lainnya. Orang-orang yang disindir oleh Bjorka kebanyakan berada pada kubu Jokowi. Sebenarnya hal ini bisa diartikan juga sebagai motif politik dimana kubu oposisi Jokowi berusaha untuk menyerang pemerintah menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Asumsi bahwa Bjorka mungkin saja alat politik untuk serang Jokowi juga dapat dilihat dari perkembangan politiknya hingga kini. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin identik dengan julukan anti kritik bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga berbagai pengamat sehingga tidak ada yang “berani” mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal, oposisi pemerintah memiliki peran yang penting dalam negara demokrasi agar dapat mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dan pro rakyat. Dengan demikian, Jokowi dinilai piawai agar musuhnya tidak dapat bersuara untuk merespon kebijakan seakan-akan dia dapat mengatur parlemen dan partai politik.

Gambaran ini menjadi lebih memungkinkan apabila dikaitkan dengan teori dramaturgi yang diungkapkan oleh Erving Goffman. Pada teori ini, manusia dianggap sebagai aktor yang berusaha mencampurkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain.

Kehidupan dianggap sebagai teater interaksi sosial yang menampilkan para aktor dan ditampilkan melalui bahasa verbal maupun perilaku non verbal dengan atribut tertentu. Adapun kehidupan sosial terdiri dari wilayah depan atau front region yang menampilkan tampilan peran, dan wilayah belakang atau back region yang diperuntukkan untuk persiapan peran di belakang panggung sandiwara. Pada bagian front region, para aktor memainkan peran (personal front) pada suatu tempat dengan setting atas alat perlengkapan. Pada intinya teori dramaturgi memiliki keyword antara lain show, impression, front region, back stage, setting, penampilan, dan gaya.

Selain itu, metodologi yang digunakan yaitu untuk menganalisis interaksi sehari-hari dengan implementasi model dramaturgical. Jika diimplementasikan pada fenomena ini untuk melihat kecenderungan aksi Bjorka terhadap pemerintah pro Jokowi bisa diandaikan bahwa Bjorka sebenarnya adalah alat politik oposisi Jokowi. Ini bisa dikarenakan adanya konflik kepentingan yang terjadi di back region sehingga apa yang dicoba ekspos oleh Bjorka merupakan show atas impression yang ingin ditunjukkan oleh oposisi Jokowi.

Konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi juga yaitu terkait pengawasan perlindungan data pribadi, apakah akan berada di bawah Kominfo atau lembaga independen. Ini masih belum diputuskan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dengan demikian, dengan adanya aksi Bjorka yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia dan membuat pemerintah ketar-ketir menjadi patut untuk dianalisis lebih dalam. Mungkin saja ini merupakan taktik untuk menguntungkan suatu pihak sesuai dengan teori konflik kepentingan dramaturgi yang diungkapkan oleh Erving Goffman. 

Salah dua dari kemungkinan yang ada yaitu adanya kepentingan para “musuh” Jokowi dan konflik kepentingan terkait lembaga pengawas perlindungan data pribadi. (Z81)

PinterPolitik.com
Kehadiran Bjorka buat netizen Indonesia girang karena aksinya yang berani mengkritik pemerintah. Aksinya dinilai cukup “savage” karena mengkritik kelemahan sistem keamanan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Bjorka bahkan sempat beri pesan sederhana namun memberi kritik tajam menanggapi pesan Kominfo kepadanya untuk berhenti lakukan peretasan. Ia membalas “My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot”. Aksinya menuai reaksi yang positif dari masyarakat Indonesia.

Bjorka pun membuka akun Twitter-nya dengan username @bjorkanism yang sekarang ini sudah ditangguhkan. Lagi-lagi, cuitannya menjadi perhatian bagi warganet, terlebih ketika Ia diklaim membuka data pribadi dalang pembunuhan aktivis Munir.

Ia juga sempat menulis cuitan bahwa aksi yang Ia lakukan didedikasikan untuk teman Indonesianya yang menjadi korban kebijakan pemerintah tahun 1965. Pada sepenggal cuitannya, Ia mengatakan “…he told me a lot about how messed up Indonesia is.”

Terlepas dari berbagai motif yang beredar, mungkin fenomena Bjorka dapat disikapi sebagai “tamparan” keras kepada pemerintah yang memang selama ini masih menderita “penyakit kronis” dari segi birokrasi. Bahkan Gerald Caiden dalam bukunya yang berjudul “Administrative Reform Comes of Age” membedah 175 penyakit birokrasi yang menjangkit pemerintah Indonesia.

Prof. Dr. Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) pada Kabinet Indonesia Bersatu II, memberikan penekanan bahwa satu penyakit birokrasi saja sudah membawa kesengsaraan. Artinya, ada begitu banyak penyakit yang perlu disembuhkan oleh pemerintah itu sendiri.

Pemerintah yang dimaksud tentu adalah pemerintahan Jokowi. Ini sesuai dengan tokoh-tokoh politik yang juga disindir oleh Bjorka seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Denny Siregar, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Lantas, kenapa peretasan yang dilakukan Bjorka dapat menjadi tamparan telak pada kecacatan birokrasi pemerintah?

Memahami Hakikat Patologi Birokrasi

Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud penyakit birokrasi. Pada umumnya kita memang seringkali mendengar keluhan terkait kelemahan birokrasi khususnya terkait kasus korupsi. Kita mendengar keluhan-keluhan ini sejak zaman dahulu, bahkan ternyata sudah ada ketika birokrasi itu sendiri lahir.

Penyakit birokrasi alias patologi birokrasi diperkenalkan dan dikembangkan oleh Weber dan Hegel. Penyakit birokrasi bukan hanya sekadar manajemen yang rigid, tetapi juga masalah tata kelola lainnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan. 

Menurut Reed dan Crozier dalam Perubahan Paradigma Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Karakter dan Desain Birokrasi dalam Pelayanan Publik menyatakan beberapa patologi birokrasi dapat diidentifikasikan sebagai kecenderungan organisasi yang lamban dan tidak responsif, tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan (maladaptations), dan adanya potensi kinerja yang tidak efektif (potentially ineffective) terutama terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya.

Masalah itu dapat juga berbentuk tantangan yang mungkin lahir. Tantangan tersebut dapat bersifat politis, ekonomi, sosiokultural maupun teknologi. Masalah tersebut akan menjadi suatu penyakit yang mengancam sehingga perlu diidentifikasi supaya dapat dicarikan “obat” maupun “terapi” yang dapat menyembuhkannya. 

Lantas, bagaimana patologi birokrasi yang berusaha diekspos oleh Bjorka?

Tidak Responsif terhadap Suatu Isu

Kita mungkin sudah familiar dengan pesan Bjorka untuk memperbaiki sistem keamanan data pribadi. Jika dilihat dari segi patologi birokrasi, sebenarnya seringkali pemerintah tidak responsif terhadap suatu masalah atau isu yang sedang terjadi.

Aksi peretasan data pribadi yang pertama kali Ia lakukan saja sebenarnya menjadi suatu tamparan kepada pemerintah bahwa ada potensi tindakan kriminal yang dapat terjadi akibat lemahnya perlindungan data. Bjorka selanjutnya menekankan kritik betapa lemahnya sistem keamanan data di Indonesia. 

Tentunya, perlindungan data pribadi dapat merujuk pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tidak kunjung melakukan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Bahkan UU PDP sudah dibahas sejak tahun 2014 dan masuk menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terdapat rentang yang jauh yaitu selama 7 tahun, namun hingga kini belum kunjung disahkan padahal perkembangan financial technology (fintech) dan kecanggihan sistem informasi sudah sangat pesat.

Jika mengaitkan fintech dengan data pribadi, hal ini menjadi suatu hal yang krusial karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Contohnya saja pinjaman online yang meresahkan. Dia memerlukan nomor KTP dan KK untuk melakukan peminjaman. Keduanya adalah data pribadi yang mana kebocorannya terjadi berulang kali khususnya sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah (Kominfo) dan DPR RI perlu merefleksikan aksi Bjorka dengan bijaksana dan langsung lakukan pembenahan. Tentunya ada respons pemerintah yang perlu kita apresiasi – meskipun sebenarnya permasalahan data pribadi sebelumnya sudah sangat mendesak – yaitu percepatan pengesahan UU PDP dan pembuatan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data.

Berdasarkan kedua kebijakan ini, apakah patologi birokrasi masih dapat ditemukan?

Satgas Perlindungan Data Jadi ‘Penyakit’?

Kembali kepada identifikasi patologi yang diungkapkan oleh Reed dan Crozier, dua faktor yang dapat dianggap sebagai penyakit birokrasi adalah faktor maladaptations dan potentially ineffective.

Usaha pemerintah dalam mengatasi kasus kebocoran data salah satunya yaitu dengan membentuk Satgas Perlindungan Data. Pembentukan tim darurat ini memiliki tugas untuk melindungi data pribadi masyarakat dan menghadapi ancaman peretasan di masa mendatang. Mereka bertugas untuk mengkaji terkait antisipasi potensi pembobolan data tersebut. 

Tim darurat ini terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepolisian.

Salah satu jenis patologi selain yang diungkapkan oleh Reed dan Crozier adalah pegawai yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya. Ketidakmampuan Kominfo dan berbagai institusi lainnya dalam melindungi data pribadi masyarakat menunjukkan bahwa pegawai di lembaga tersebut telah gagal. Maka dari itu, jika pemerintah membentuk tim darurat dengan tim internal yang sama, maka ada kemungkinan mereka akan gagal dalam mewujudkan tujuan dibentuknya Satgas Perlindungan Data ini.

Sejauh ini bahkan pemerintah dinilai kekanak-kanakan dalam mengejar hacker Bjorka. Pemerintah hanya fokus untuk mengejar siapa Bjorka, bukan fokus pada kritik yang diungkapkannya dan menjadi keresahan masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa melihat fenomena ini sebagai suatu hal yang lumrah dan benar-benar lakukan pembenahan bukan hanya sekadar membuat tim darurat.

Selain itu, potensi ketidakmampuan pemerintah dalam upaya pencarian identitas Bjorka seakan menjustifikasi bahwa tim darurat tidak cukup kompeten untuk melindungi data pribadi masyarakat. Ini merujuk pada penangkapan pria berumur 17 tahun yang dituduh sebagai orang dibalik akun Bjorka. Fenomena ini juga dapat sekaligus dijadikan justifikasi perkataan Bjorka di awal tulisan ini “My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kritik Bjorka terhadap pemerintah Indonesia seharusnya dapat dijadikan suatu refleksi terkait penyakit birokrasi yang sudah lama menjangkit pemerintah. 

Patologi birokrasi menurut Reed dan Crozier menunjukkan bahwa pemerintah seakan tidak belajar dari kesalahan sehingga apa yang dilakukan dapat berpotensi tidak efektif untuk atasi permasalahan. 

Pada akhirmya, polemik Bjorka ini tidak lain berlaku layaknya sebuah sentilan pedas. Selain itu, pemerintah juga perlu belajar untuk lebih responsif terhadap suatu isu yang terus-menerus menjadi permasalahan (penyakit) klasik birokrasi. (Z81)

Pemerintah menetapkan MAH, seorang pemuda berusia 21 tahun asal Madiun, sebagai tersangka dalam kasus hacker Bjorka. Walaupun MAH hanya dikenakan ketentuan wajib lapor, aksi pemerintah yang awalnya menggembar-gemborkan sudah tahu di mana keberadaan Bjorka justru menggambarkan ketidakmampuan dan kepanikan dalam menghadapi isu kebocoran data masyarakat.

PinterPolitik.com

“But once we all realize that we have this common enemy, then we unite on the basis of what we have in common” – Malcolm X, “Message to the Grass Roots” (1963)

Pernyataan dari seorang aktivis Afrika-Amerika bernama Malcolm X di atas setidaknya menggambarkan satu sifat manusia paling umum, yakni kehadiran musuh bersama (common enemy). Bisa dibilang, ancaman bersama selalu menjadi alasan utama dari berbagai pihak atau kelompok untuk bersatu.

Dalam beberapa franchise film dan komik pahlawan super (superhero) seperti Avengers dan Justice League, misalnya, musuh bersama selalu membuat mereka memutuskan untuk mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. 

Iron Man dan Captain America yang berseteru dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), contohnya memutuskan untuk mengabaikan perseteruan yang mereka lalui di masa lampau. Alhasil, mereka bersatu untuk menyelamatkan Bumi dari ancaman Thanos.

Ternyata, alur cerita dalam film-film seperti ini bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan teoretis lho. Hans Haller dalam tulisannya yang berjudul The Common Enemy Effect under Strategic Network Formation and Disruption menjelaskan bahwa keberadaan musuh bersama memunculkan pola jaringan yang baru di antara kelompok atau pihak yang ada.

Dengan kehadiran ancaman atau musuh bersama, hubungan antar-jaringan yang sebelumnya dianggap mahal (costly) akhirnya terpaksa dibentuk. Mungkin, alasannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar.

Nah, cerita-cerita yang biasanya ada di film-film pahlawan super ini tampaknya juga eksis di dunia nyata, khususnya di politik dan pemerintahan Indonesia. Gimana nggak? Kini, pemerintah – khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) – harus berhadapan dengan seorang peretas (hacker) bernama Bjorka.

Bjorka ini katanya sudah membobol sejumlah data pribadi para pejabat dan politisi – mulai dari data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hmm, lumayan luas juga ya yang kena hack. Banyak dari nama-nama tersebut pun berasal dari kelompok dan partai politik (parpol) yang berbeda-beda.

Ya, mungkin, dengan kehadiran Bjorka ini, mereka yang berasal dari berbagai parpol dan kelompok ini akhirnya bisa bersatu untuk melawan ancaman peretasan ini. Sampai-sampai, mereka juga meminta agar pemerintah – khususnya kementerian dan lembaga terkait – untuk segera menyelesaikan persoalan perlindungan data pribadi ini.

Hmm, wajar sih kalau akhirnya mereka bisa cepat-cepat menelurkan kebijakan perlindungan data yang lebih baik. Kan, ini ancaman besar buat para pejabat dan politisi ini. 

Apakah ini akhirnya menjadi solusi buat mengakhiri polarisasi politik yang selama ini diklaim sebagai ancaman oleh para elite politik? Hmm, we do not know exactly. Yang jelas, Bjorka ini punya kemampuan untuk mempersatukan mereka yang sebelumnya selalu saling nyinyir. Hehe. (A43)

Peretas (hacker) bernama Bjorka kini tampaknya menjadi perhatian para politisi, pejabat, dan pengambil kebijakan Indonesia. Bagaimana tidak? Secara berantai, Bjorka membuka data-data pribadi para politisi dan pejabat ke ruang publik.

Urgensi soal kehadiran Bjorka ini mulai terlihat dari pernyataan beberapa pejabat publik. Namun, meski begitu, sejumlah pejabat justru mengganggap santai serangan-serangan yang dilakukan oleh Bjorka.

Aksi pembocoran data pembunuh Munir oleh hacker Bjorka menuai suara Suciwati, Istri Munir. Menurutnya kasus pembunuhan suaminya masih menjadi misteri. Aksi Bjorka dinilai mampu buktikan bahwa orang-orang masih mempertanyakan kelanjutan kasus Munir. Suciwati menilai pentingnya pembentukan tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun didesak untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus pembunuhan Munir. Pada proses ini, Muchdi PR dapat diperiksa kembali sebagai tersangka. Pemerintah dapat membuat tim untuk mencari dokumen TPF yang hilang dan segera menyelesaikan kasus tersebut.  Al Araf, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative menyatakan bahwa jika kasus sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, maka kasus pembunuhan Munir tidak memiliki masa kadaluarsa untuk terus dibahas.

Kasus hacker Bjorka diprediksi tingkatkan belanja cyber security